ilARl,(NiiM[r]r: I

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi : *.t,?Jqu^ar; ?al6

Hal : /5

201 6, Uang SakuPerjalanan Dinas

Naik BerlipatMANGUPUM, NusaBali

Uang perjalanan dinaspara pejabat dan anggotaDPRD Badung naik mulaifanuari 2016. Meroketnyauang perjalanan dinas ter-masuk uang saku pejabatdan wakil ra\at tersebutbahkan sudah dibuatkanperaturan bupati (Per-bup) oleh Penjabat BupatiBadung Nyoman HarryYudha Saka.

Perbup yang bdruditandatangani YudhaSaka tersebut mengacuPeraturan Gubernur (Per-gub) 57 /20t5 tentangperubahan atas Pergub43 / 20tS tentang perjala-nan dinas di lingkunganPemprov Bali.

Informasi yang dihim-pun, f umat (1/1), kenai-kan uang saku perjalanandinas akan mencapai Rp2,5 juta per hari. Padahalsebelumnya hanya Rp400.ribu per hari.

Selain Perbup yangbaru ditandatangani,Yudha Saka mengacupada Peraturan Gubernur(Pergub) Bali tentanguang perjalanan di-nas. Aturan lain terkai-tmasalah uang perjalandinas ini berpedomanpada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 52Tahun 20L5 tentang pe-nyusunan APBD 2015.

"Sesuai dengan Peratu-ran Menteri Dalam Neg-eri Nomor 52 Tahun 2015

tentang penyusunanAPBD 20L5 juga sudah ,

dinyatakan untuk per-jalanan dinas disesuaikandengan kemampuan dae-rah," kata Yudha Saka.

Walaupun Perbuptelah ditandatangani,Yudha Saka engganmerinci perubahannya.Ia menegaskan uang per-jalanan dinas disesuaikandengan kemampuan dae-rah. Untuk di KabupatenBadung, nominalnyatidak jauh beda denganuang perjalanan dinasyang diatur oleh PergubBali. "Nominalnya ya takjauh-jauh dari pergub,"tandasnya.

Seperti diketahui,uang perjalanan dinaspejabat dan anggotaDPRD Badung sebelumn-ya memakai sistem realcost. Nah, pembayarakandengan sistem real costini membuat sebagianbesar pejabat dan ang-gota DPRD Badung malasmelakukan kegiatan per-jalanan dinm. Pasalnya,mereka tidak menda-patkan uahg lebih dariperjalanan tersebut.

Tapi dengan kenaikanberkali-kali lipat tersebutbisa dipastikan sitemreal cost tidak berlakulagi. Karena tentunyamasing-masing daerahakan memberikan uangperjalanan dinas ber-beda.6 asa

Sub Bagian Humas an Tata Usaha gpK Rl Penwaklilarr provinsi Bali

ffi[e'#il${{it}

"i;'.;t'i Ltttl:,'

tiWp\s+i/

Eks Bos pT Adhi KaryaDapat potongan Huklman* Dafam Kasus Korupsi Asuransi

PT Adhi KaryaDENPASAR, NusaBati

Y"otun bos pTAdhi Ka

!1,yijl.vutmam Santosa yangrerlerat 2J<asus korupsi,kembari oio"vungi ;du*.ienr"u,tKeDeruntungan). Sete/

ff:i::i :i;p: ;;*;: lfli #,",' ;:'[?:?"f :1# n::affi lXt:li:T:T;;f511:*l'tmamt''emoat,:,ienoapat

:]j iri ilfi ;j:'.l i' in,nXX j:?:,S".$:,J:i,L1,rengadilan Tinggi (pT) Lenpasar.

reoetumnya, dalam sidang di pengadilan Tipikor Den-pasar dalam kasus korurgt-qi:i1k.r;yk,,;;;;il"i:!_e_fi }ii'J,flli.lfi ?j;[?iicu.luta subsider dan mengganri

.t".g;" il"g.iJ'rio u,umlrrar subsider 2 tahun. Aras pu.tusan ini, Jaksa penuntutyr.r. (.lpu) mensjajukan !1noq"s r.;;;.. prlr'rln,punoafl tuntutan yaitu 1 1 taf

o" r it n re,.r*s ili ru# ;ii ir",ira ra d itam ba h mensem-

t\amun, maielis hakim ef Oenfisa, akhirnya menu_runkan vo.nis untuk pria asal Jawa Tengah ini meniadi 3ranun peniara ditambah cenda Rp_50 juia-;d;id;;i,ir,""oan mengganti keruqian Negara Rp i;lo ,ii*lrtril* ztahun. "Vonis pT atas-kasus korrpri urur"nri Ffili,*irruturun jadi 3 tahun,,,ielas krv"lql[;-;:!eil"'i"uffi'"".:,.,1,HiTi;:..vHartaka^^1:,"T

pertimbangannya, majelis hafim, menyataranlljllutun lgldakwa tidak terbunj mera*an i.,;il;;"rral1?j1i'JpU cralsal pasat2 UU ripir."r,

""rr",rili",enakrm menyatakan perbuatan t"ro"t*. ri""l.'rn""u.","niKewenangan sesuai pasal 3.

_, ter11t ne[gganti kerugian negara yang dalam tunturanctrnyatakan JpU Rp 12 mift:ar11g_a diabaikan. Majelis hakimberpendapat hasit audit rl,,li

1gli .f"*';,"dffi;"n::r^:1yl:F"k:rusianperusahaaneuNaNirii.p;0"r,""r'lJrn-posrsr saham di pTAdhi Karya iniadalah si p"rJ."."n""-ll^T9rlnbh..d.un 49 persen saham pubtik. s"r,i"gsJl"L.9l1i,y:"9 diderita negara hanya bt persen dari keruqianI:_.-"lrrr,h?n dikuransi Rp 600 juta vlng ,ro-ul ;'-,*, u_IrKan terdakwa dariTHR (Tur

:lb:s_,Fs;j,;;;;;;H:f :fl ,'Ji:l;:;l:i:i?ffiti""9:1:, Iq:s harus.disanti terdakwa d"y;Rfi ;|.i,il,..,":,:'.1:_',r, majetis hakim. juga mengabaifi" tu"irt"nJru yang menyita seluruh harta terdaiwa ."p"iii.""n,mobildan barang lainnya. lVraletrs nakrm menyatakan JpU

l:;,i,*iTy 3:l*3113t_l*" tuououi iJ,i'i.j,,p,isehinssa harus dikembaiik;; ;,;;J;;;;t ildsr Korupsl

. ,Atas putusan pT Denpasar, JpU;ipaJffi;i,;; menqa_jukan kasasi ke Mahkamah egr"s ffiAl.'il""irlj l.",jli"rsaat ini belum ada keterangan reimi dari t"ii[r"""'rirfputus€n tersebut. -€ rez

Edisi

Hal'-q-h&Zrklo*r' <0(6