LOGO
KONSEP PENGATURAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
DISAMPAIKAN DALAM ACARA SOSIALISASI NASIONAL Permen PUPR no.02/PRT/M/2015 tentang
Bangunan Gedung Hijau
Jakarta , 06 Mei 2015
OUTLINE
VV VISI DAN MISI KOTA BANDUNG 1
KEGIATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KOTA BERKELANUTAN 2
ARAHAN DAN KEBIJAKAN BANGUNAN
HIJAU DI KOTA BANDUNG 3
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU 4
VISI DAN MISI KOTA BANDUNG
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam rangka mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan (diantaranya)
Tersusunnya Dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi acuan pemanfaatan ruang
(Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota, Perwal Bangunan Gedung, Dokumen RTBL)
Tujuan dari Misi Tersebut diatas diantaranya adalah
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan
TERTUANG DALAM RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2018
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN
VISI
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA
MISI
Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
1. PENATAAN DAN REVITALISASI TAMAN KOTA
KEGIATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN
2. PROGRAM PEMBUATAN
SEJUTA BIOPORI
3. PROGRAM PELESTARIAN MATA AIR DI
BANDUNG
KEGIATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN
4. PROGRAM SOSIALISASI
TAMAN ATAP PADA BANGUNAN TINGGI
DILAKUKAN DI 5 MALL DI BANDUNG
ARAHAN DAN KEBIJAKAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA MELAKUKAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
PROGRAM BANDUNG JUARA
PENYUSUNAN PERATURAN BANGUNAN HIJAU
AMANAT PERDA BANGUNAN GEDUNG KOTA BANDUNG NO.05 TAHUN 2010
PASAL 65 ayat 3:
- Bangunan mempertimbangkan prinsip konservasi energi, menghindari timbulnya efek peningkatan temperatur lingkungan disekitarnya, bahan bangunan yang ramah lingkungan serta menunjang pelestarian lingkungan
ARAHAN KEBIJAKAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
DILAKUKAN 1. KONSULTASI DENGAN
KEMENTRIAN PU 2. KONSULTASI
DENGAN PARA STAKEHOLDER UNTUK MENENTUKAN DEFINISI BANGUNAN HIJAU
3. REKOMENDASI PERTEMUAN DENGAN IFC
ARAHAN DAN KEBIJAKAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
DEFINISI BANGUNAN HIJAU : PENINGKATAN EFISIENSI DALAM MEMANFAATAKAN SUMBER DAYA SERTA
MENGURANGI DAMPAK BANGUNAN GEDUNG BAGI KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN
YANG DIATUR : SUMBER DAYA AIR,ENERGI SERTA BAHAN BANGUNAN
YANG DIDASARKAN KEPADA :
1. KENYATAAN YANG ADA DAN PENELITIAN YANG TERENCANA
2. KONSULTASI DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
3. MUDAH DIMENGERTI, DIGUNAKAN DAN DILAKSANAKAN
ARAHAN DAN KEBIJAKAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
AUDIENS DENGAN WALIKOTA
MENYEPAKATI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERWAL BANGUNAN HIJAU IFC AKAN MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS
BERKOORDINASI DENGAN IFC UNTUK MENENTUKAN PARAMETER DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN BANGUNAN HIJAU
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
Pengumpulan Data
Sekunder dari IMB
untuk kurun waktu
2010-2014
Survey lapangan
1. Rekening listrik
satu tahun
terakhir
2. Data gambar
IMB (denah,
tampak dan
potongan) serta
petikan IMB
3. Gambar
instalasi listrik
Data yang diambil
adalah jenis,
fungsi dan ukuran
dari bangunan
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER IMB
DISTARCIP BERKOORDINASI DENGAN BPPT UNTUK MENDAPATKAN
DATA IMB UNTUK KURUN WAKTU 2010-2014
DATA DIJADIKAN DASAR UNTUK MENGETAHUI
PERKEMBANGAN PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG, JENIS-JENIS GEDUNG MANA SAJA YANG AKAN DIJADIKAN SASARAN PERATURAN DAN POTENSI PENGURANGAN ENERGI DAN KARBON APA SAJA
SEBAGAI DAMPAK DARI PERATURAN TSB
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
PENGUMPULAN DATA PRIMER
(SURVEY LAPANGAN)
SURVEY LAPANGAN UNTUK MENGETAHUI CIRI KHAS DARI BANGUNAN YANG ADA DI KOTA BANDUNG, DATA YANG DIAMBIL :
1. EFISIENSI AC
2. DISAIN DAN EFISIENSI PENCAHAYAAN
3. PROPERTI SELUBUNG BANGUNAN
4. JADWAL PENGERJAAN
DATA DIAMBIL UNTUK BGN :
1. KOMERSIAL (MALL) 2
2. RUMAH SAKIT 2
3. APARTEMEN DAN HOTEL 2
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
WAWANCARA DENGAN PENGELOLA
BANGUNAN DENGAN FUNGSI BERBEDA
PADA SURVEY LAPANGAN DILAKUKAN PENGUMPULAN DATA BERDASARKAN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENGELOLA DI BEBERAPA BANGUNAN APARTEMEN, HOTEL, MALL, KANTOR, RUMAH SAKIT YANG DIJADIKAN SAMPLE, ADAPUN DATA YANG DIMINTA ADALAH SBB :
1. DATA BANGUNAN 2. PENERANGAN
3. PENGKONDISIAN UDARA 4. LISTRIK
5. SELUBUNG 6. AIR
7. PENERANGAN 8. DATA KONSUMSI
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
HASIL DARI PENGUMPULAN DATA IMB
DAN SURVEY LAPANGAN
DILAKUKKAN ANALISIS SENSITIVITAS, YAITU ANALISIS YANG DILAKUKAN UNTUK
MENDAPATKAN PARAMETER-PARAMETER YANG PALING TEPAT YANG DAPAT DIMASUKAN KEDALAM PERATURAN
HASIL ANALISIS SENSITIVITAS UNTUK MENENTUKAN PARAMETER YANG AKAN DIMASUKAN KEDALAM PERATURAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA BANDUNG
Potensi penghematan energi dari setiap pengukuran sudah dihubungkan dengan dampak biaya dan maka dari itu juga perhitungan balik modal yang sederhana.
Green Building Measure %Saving Cost increase
Payback
period (yr) Action
• Window to wall ratio 2.26% Negative 0 Include
• Solar Shading Devices 3.25% 0.55% 5.72 include
• Reflectivity - Wall 0.5% 0.0% 4.8 Include
• Thermal Conductance (Wall U-Value) 0.3% 0.5% 98.6 Exclude
• Reflectivity – Roof 0.2% Negligible - Include
• Thermal Conductance – (Roof U-value) 0.1% 0.0% 18.1 Consider
• Glazing Assembly Properties (SHGC) 4.45% 0.16% 1.25 Include
• COP of air conditioning equipment 9.78% 0.80% 2.78 Include
• Variable Speed Drives for cooling towers 1.56% 0.09% 1.1 Include
• Cooling set point (25 C) 6.25% 0% 0 include
• Solar collectors for Hot water NA NA --- Exclude
• Photo electric control perimeter lighting 7.53% 0.29% 0.89 Include
• Exterior lighting controls NA NA --- Exclude
• Low energy lighting [CFL, T5, LEDs etc] 11.87% 1.39% 2.98 Include
• Sub-metering benefits 3% 0.02% NA include
• Water efficient fittings 6.9% - - Include
• Rainwater harvesting 27.8% - - Consider
• Recycling onsite Sewage T plant 12.26% 0.21% 17.87 consider
• Water metering 0.00% 0.01% - Include
• Storm water attenuation and ground water
recharge NA
Minimal
impact NA Include
PARAMETER HASIL ANALISIS DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
DILAKUKAN PEMBAHASAN BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN DENGAN PIHAK LUAR :
1. IFC
2. TABG
3. INTERNAL DINAS
TABG DILIBATKAN KARENA BANGUNAN YANG AKAN DIKENAKAN PERATURAN BANGUNAN HIJAU ADALAH BANGUNAN YANG HARUS MELEWATI KAJIAN / VERIFIKASI OLEH TABG.
SELANJUTNYA DILAKUKAN WORKSHOP DENGAN PARA STAKE HOLDER (PARA PEMANGKU KEPENTINGAN) UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN DAN ARAHAN SUBSTANSI PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU INI
PARA PESERTA YANG DIUNDANG ADALAH :
1. DISKIMRUM
2. PARA PEMERHATI BANGUNAN HIJAU
3. DINAS TEKNIS DI LINGKUNGAN INTERNAL
4. TABG
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
SETELAH DILAKUKAN BEBERAPA KALI DISKUSI DAN PEMBAHASAN BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DENGAN MELIBATKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN AKHIRNYA DRAFT RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU DAPAT DISELESAIKAN ADAPUN DRAFT TERSEBUT ADALAH SBB :
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
KOLABORASI TABG DENGAN IFC
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
FORMAT CEK LIST YANG TELAH DISIAPKAN OLEH TABG DISEMPURNAKAN DENGAN MENAMBAH BEBERAPA ASPEK
BANGUNAN HIJAU
BIDANG ARSITEKTUR LINGKUNGAN
KOLABORASI TABG DENGAN IFC
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
FORMAT CEK LIST YANG TELAH DISIAPKAN OLEH TABG DISEMPURNAKAN DENGAN MENAMBAH BEBERAPA ASPEK
BANGUNAN HIJAU
BIDANG MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL/UTILITAS
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANGUNAN HIJAU
POSISI SEKARANG DRAFT RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SUDAH ADA DI BAGIAN HUKUM
UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN DALAM RANGKA PENETAPAN MENJADI PERATURAN WALIKOTA
SAMBIL MENUNGGU PEMBAHASAN DENGAN BAGIAN HUKUM, DILAKUKAN PELATIHAN PEMAHAMAN BAGI PARA STAF DISTARCIP DAN TABG
TINDAK LANJUT DALAM KEDEPAN
DEMIKIAN KIRANYA KONSEP PENGATURAN BANGUNAN HIJAU DAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN BANGUNAN HIJAU DI KOTA
BANDUNG
1. PENGESAHAN PERWAL TENTANG BANGUNAN HIJAU (BAGIAN HUKUM)
2. SOSIALISASI PERWAL KEPADA STAKEHOLDER TERKAIT
3. PENERAPAN PERWAL DALAM PROSEDUR PENERBITAN IMB & SLF
4. EVALUASI IMPLEMENTASI PERWAL TERSEBUT
Top Related