The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. www.unocha.org
1. Sampai dengan 7 Juni, Pemerintah Indonesia mengumumkan 31.186 kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh
provinsi dengan 1.851 kematian, 14.197 pasien dalam pengawasan dan 40.370 orang dalam pemantauan.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa 10.498 orang telah pulih dari penyakit, dan lebih dari 400.000 spesimen telah
diperiksa dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction Assay (RT-PCR) dan Molecular Rapid Test for
Tuberculosis (TCM TB). Pada 4 Juni, President menetapkan target baru sebanyak 20.000 tes per hari.
2. Terjadi peningkatan tajam kasus dalam beberapa hari terakhir di Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi
Selatan. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Surabaya Airlangga harus mengurangi layanan tes laboratorium
COVID-19 karena beberapa stafnya terinfeksi oleh virus korona. Gugus Tugas Nasional untuk Percepatan
Penanganan COVID-19 telah memberikan dukungan untuk meningkatkan tes usap ke Provinsi Jawa Timur dengan
memobilisasi lima mobil uji COVID-19 (dua mobil uji PCR dan tiga mobil microbiological safety cabinet). Seorang ahli
epidemiologi dari sebuah rumah sakit di Kalimantan Selatan menyoroti bahwa kapasitas di provinsi tersebut untuk
melakukan tes hanya 100 tes per hari. Di Sulawesi Selatan, Gugus Tugas Daerah untuk Percepatan Penanganan
COVID-19 mengumumkan bahwa setidaknya lima hotel digunakan sebagai tempat isolasi, yang menampung 1.376
orang, dengan 765 di antaranya telah pulih.
3. Dengan pertimbangan sebagian wilayah negara ini telah menunjukkan indikator kesehatan yang meningkat dan
perlunya masyarakat untuk memulai kegiatan yang aman dan produktif, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan
pedoman menuju Kenormalan Baru. Panduan ini dirujuk oleh pemerintah daerah yang menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk bersiap menuju kondisi kebiasaan baru. Gugus Tugas Nasional pada akhir Mei
mengumumkan bahwa 102 kabupaten / kota dinyatakan aman atau tidak terpengaruh, dan mereka dapat
melanjutkan kegiatan dengan mengadopsi kebiasaan baru. Peta berikut yang dibuat oleh Gugus Tugas Nasional
menunjukkan 102 kabupaten / kota:
Update Situasi Penanganan COVID-19 di Indonesia Sampai 7 Juni 2020
OCHA in Indonesia | 2
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org
4. Sebagai upaya menekan penyebaran virus korona yang dapat dipicu oleh mobilitas antar kota atau wilayah, Gugus
Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 (melalui Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam
Rangka Percepatan Penanganan COVID-19) mengatur kriteria orang yang boleh bepergian sebagai berikut, dengan
persyaratan tertentu:
• Bagi pekerja yang bergerak di lembaga pemerintah atau swasta;
• Bagi perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang
anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia; atau
• Bagi repatriasi pekerja migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berada di
luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah.
Aturan transisi menuju Kenormalan Baru ini berlaku sampai dengan 7 Juni 2020. Selain itu, beberapa wilayah di
Indonesia menerapkan persyaratan tambahan bagi masyarakat yang akan memasuki wilayah tersebut, misalnya:
a. Bali: Surat Edaran Gubernur Bali Tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali
dan Percepatan Penanganan COVID-19 mengatur pelaku perjalanan harus memiliki surat keterangan hasil
negative COVID-19 yang valid dan terhitung maksimum tujuh hari saat tiba di titik kedatangan, serta mengisi
form aplikasi yang diakses melalui https://cekdiri.baliprov.go.id.
b. Jakarta: Setiap penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan
ke wilayah Jabodetabek wajib menunjukkan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Peraturan Gubernur DKI
Jakarta No. 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi DKI Jakarta
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta
5. Gubernur DKI Jakarta memperpanjang PSBB untuk provinsi tersebut pada bulan Juni, yang juga berfungsi sebagai
periode transisi ke Kenormalan Baru. Pembukaan kembali tempat ibadah, kantor, tempat olahraga, restoran mandiri,
mal dan pasar untuk penjual non-makanan, taman rekreasi indoor / outdoor dll akan dilakukan secara bertahap
dengan 50% dari kapasitas dan mengharuskan orang untuk memakai masker dan menjaga jarak fisik. Pengecualian
diberlakukan bagi 66 dari 2.741 Rukun Wilayah yang diklasifikasikan sebagai wilayah berisiko tinggi.
6. Sementara itu, 15 dari 27 kabupaten / kota di Jawa Barat telah mulai menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru pada 1
Juni.
7. Menteri Keuangan pada 3 Juni mengungkapkan bahwa bantuan sosial Pemerintah menargetkan 40 persen
masyarakat yang paling terkena dampak di Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah petani, peternak dan
perkebunan (18,4 juta orang), pedagang dan pekerja sektor swasta (4,2 juta), pekerja konstruksi (3,4 juta), pekerja
pabrik (3,3 juta), pekerja komunikasi dan pengemudi (1,3 juta), dan nelayan (hampir 900.000 orang). Pemerintah juga
memutuskan untuk memperpanjang bantuan sosial hingga September dan Desember 2020, dari rencana semula tiga
bulan (April hingga Juni) dengan pengurangan jumlah bantuan.
Program Target Bantuan
Program Bantuan Sosial Sembako
1,3 juta KPM (Keluarga
Penerima Manfaat) di Jakarta
600.000 KPM di Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi
Alokasi anggaran Rp. 6,8 triliun
Paket pangan senilai Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan
(April-Juni), dan diperpanjang selama 3 bulan (Juli-Desember)
dengan nilai bantuan Rp. 300.000 per bulan
Bantuan disalurkan melalui PT Pos, PT Pasar Tani atau ojek
daring.
Program Bantuan
Sosial Tunai untuk
masyarakat diluar
Jabodetabek
9 juta KPM diluar Jabodetabek
yang tidak menerima Bansos,
PKH, Pra-Kerja dan Sembako
KPM tambahan dapat
menerima bantuan melalui
alokasi dana pemerintah
daerah.
Alokasi anggaran Rp. 32,4 triliun
Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dan Rp.
300.000 per bulan untuk tambahan 6 bulan (Juli-Desember)
Bantuan disalurkan melalui PT Pos atau Himbara.
Bantuan tahap pertama telah selesai, sementara tahap kedua
dimulai pada awal Juni dan siklus ketiga pada minggu ketiga
Juni. Penerima dapat memeriksa apakah nama mereka telah
terdaftar melalui www.cekbansos.siks.kemsos.go.id atau
aplikasi telepon SIKS-DATAKU.
OCHA in Indonesia | 3
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
12,3 juta KK dari 75.436 desa,
yang anggota keluarganya
kehilangan pekerjaan dan tidak
mendapat bantuan sosial lain.
Dapat juga diberikan kepada
KK dengan anggota yang sakit
menahun/kronis.
Alokasi anggaran Rp. 31,8 Triliun
Rp. 600.000 per bulan selama 3 bulan pertama (April-Juni),
dan Rp. 300.000 per bulan untuk tambahan 3 bulan (Juli-
September).
Pada bulan pertama distribusinya, data yang dikumpulkan
tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah karena kendala
waktu; namun, verifikasi dilakukan dalam tahapan berikut.
8. Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak COVID-19, Pemerintah
memberikan stimulus fiskal dengan total IDR. 68,21 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bantuan dilakukan dengan kebijakan berikut:
1) Subsidi bunga sebesar Rp. 34,15 triliun untuk UMKM dan UMi (ultra-mikro), yang terdiri dari:
o Subsidi bunga dan penundaan angsuran untuk enam bulan pertama 3-6 persen untuk segmen mikro-
kecil dan 2-3 persen untuk segmen menengah, dengan total alokasi Rp. 27,26 triliun dan akan
diimplementasikan melalui BPR dan perusahaan pembiayaan,
o Penundaan cicilan dan subsidi bunga untuk pelanggan Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, dan
Pegadaian, dengan total alokasi Rp. 6,4 triliun, dan
o Relaksasi subsidi bunga selama enam bulan, dengan total alokasi Rp. 0,5 triliun dan dilaksanakan
melalui lembaga fintech, koperasi, dan Kementerian serta dinas Koperasi.
2) Insentif pajak sebesar Rp. 28,06 triliun.
3) Jaminan kredit modal kerja UMKM baru sebesar Rp. 6 triliun, yang akan digunakan untuk Imbal Jasa
Penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun dan cadangan jaminan Pemerintah sebesar Rp. 1 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa hingga akhir April, stimulus telah diterima
dengan baik oleh beberapa sektor, namun untuk sektor lain seperti perikanan perlu sosialisasi lebih jauh.
9. Terdapat 388 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 2.000 kegiatan yang tercatat dalam 3W - siapa melakukan
apa di mana - sampai saat ini. Bidang kegiatan yang paling banyak meliputi kesehatan, kesehatan reproduksi dan air,
sanitasi dan higiene, sedangkan wilayah geografis dengan jumlah kegiatan terbanyak adalah di DKI Jakarta, Jawa
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Data dapat dilaporkan melalui salah satu dari tiga format berikut:
Kobo Toolbox, Google form atau MS Excel, pada tautan berikut:
KoBo Toolbox:
https://bit.ly/BersatuLawanCovid19 (B. Indonesia)
https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_EN (B. Inggris)
Google form:
https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_GoogleForm (B. Indonesia)
https://bit.ly/COVID-19_Googleform_EN (B. Inggris)
MS Excel:
https://bit.ly/3W_COVID19_Excel
Untuk informasi lebih lanjut tentang 3W, silakan hubungi Rifkianto Aribowo di [email protected].
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. www.unocha.org
OCHA in Indonesia | 5
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org
Top Related