8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
1/26
OLEH
Dr. Santer Sitorus, SH.,, M.Hum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Diselenggarakan KEMENPAN Pada Tanggal 12 Mei 2015BATAM
12/05/2015
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
2/26
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
3/26
Diatur dlm UUD/UU
Wewenang baru yang sebelumya belum ada
Tj berada pada B/PP yang menerima
Tidak dpt didelegasikan lagi Kecuali diatur
Dlm lingkungan pem sendiri
Ditetapkan berdasarkan Perun
Diberikan oleh B/PP kepada B/PP lainnya
Merupakan pelimpahan kewenangan yg sebelumnya telah ada
Tdk dpt didelegasikan lagi Kecuali ditentukan lain Perun
Dpt mengunakan sendiri yang telah diberikan Kecuali Perun
Tdk efektif dicabut dpt ditarik kembali
Ditugaskan atasan
Pelaksanaan tugas rutin
Penerima harus menyebutkan nama pemberi mandat
SUMBER KEWENANGAN
DELEGASI
Penerima mandat tdk berwenang mengambil kpts/tindakan strategis
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
4/26
PEMBATASAN WEWENANG BERDASARKAN
MANDAT
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada ASPEK
ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN ALOKASI
ANGGARAN.
PEJABAT YANG
MELAKSANAKAN
TUGAS RUTIN
PELAKSANA
HARIAN
PELAKSANA TUGAS
MANDAT
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
5/26
LARANGAN
PENYALAHGUNA
AN WEWENANG
1. Melampaui W
3. Mencampur adukkan W
3. Bertindak
Sewenang2
melampaui masa jabatanatau batas waktu
melampaui batas wilayah
di luar cakupan bidang
atau materi W
bertentangan dengan tujuan W
tanpa dasar Kewenangan
bertentangan denganPutusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap
Tidak
Sah
Dpt
Dibatalkan
Tidak
Sah
LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
6/26
PENYELESAIAN SENGKETA ADA ATAU TIDAKNYA
UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
Hasil
Pengawasan
APIP
Tdk ada
kesalahan
Ada kesalahan
adm
Kesalahan adm,
menimbulkan
kerugian
keuangan negara
Penyempurnaan
adm
Pengembalian
paling lama 10hk
INTERNAL
PENYELESAIAN
SENGKETA
KEWENANGAN
EKSTERNAL
PENGADILAN
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
7/26
Permohonan B/PP
PENGUJIAN ADA TIDAKNYA
PENYALAHGUNAAN
WEWENANGPasal 21
21 hk
sejak diterima
banding
PT TUN
21 hk
sejak permohonan
PTUN
FINAL DAN
MENGIKAT
ALAT
UJI
PERUN AAUPB
Kewenangan
Prosedur Penggunaan Kewenangan
Subtansi Penggunaan Kewenangan
+
DISKRESI
Tujuan Diskresi
Prosedur Diskresi
- Tenggang wkt pengajuan
- Objeknya
- Pihak
PENGADILAN
?
Uji
KeW
- Setelah APIP ada perbedaan
pendapat antara hasil
Pegawasan dgn B/PP
- Apakah hasil APIP dpt
dibatalkan
- Setelah APIP
+MORAL
BEJAT
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
8/26
BAB XX
TINDAKAN HUKUM THDP ASN DI INSTANSI DAERAHUU No. 23 Thn 2014 Ttg Pemerintahan Daerah
Penyidik memberitahukan
kepada kepala daerah sebelum
melakukan penyidikan thdp ASN
yang disangka melakukan
pelanggaran hukum dalampelaksanaan tugas, dalam
jangka waktu 2 X 24 Jam
KECUALI:
1. Tertangkap tangan
2. disangka telah melakukan
tindak pidana kejahatan yg
diancam pidana 5 thn lebih
3. Disangka telah melakukan
tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan negara
Pasal 384
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
9/26
1) Msy dpt menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yg
dilakukan oleh ASN kpd APIP dan/atau Penegak hukum
2) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yg
diadukan masy
3) Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan yg diadukan masy,
setelah terlebih dahulu berkoordinasi dgn APIP (atau yg membidangiPengawasan)
4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti ada
penyimpangan yg bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan
kepadaAPIP
5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti penyimpangan
yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat
penegak hukum.
Pasal 384
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
10/26
RUANG LINGKUP LAPANGAN PEMERINTAHAN
good governance
clean govermen t
rechtm atigeheid van
bestuur > < onrechtmatig
Pelayanan pub l ik
di lingkungan pemerintah
OBJEK SENGKETA
TIDAK ADA PENGECUALIAN
REGELING
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Badan Penylenggara lain
Permohonan
UJI
KEWENANGA
N
Psl 53
Gugatan
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
11/26
Kptsn Tindakan
Mengatasi
Persoalan
DISKRESI
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
mengisi kekosongan hukum
memberikan kepastian hukum
Mengatasi stagnasi pemerintahan
T u j u a n
sesuai dengan tujuan Diskresitidak bertentangan Perun / AAUPB
berdasarkan alasan objektif
tidak menimbulkan Konflik Kepentingan
dilakukan dengan iktikad baik
Sewenang W
Tdk ber WTj tdk sah
2
1
43
Psl 1 angka
9
Laporan
Lapora
n
Diskresi/
Kebebasan
Terbelenggu
5 hk Atasan
C7 / Tdk
Tdk
Ditanggapi 5 h
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
12/26
DISKRESI
KEBIJAKAN
(beleidsvrijheid) Merupakan kelengkapan/instumen yang secarainheren melekat pada setiap administrasi negara
atau setiap pengelola organisasi
instrumen memecahkan masalah yang tidak dapat
dijangkau oleh hukum, agar menjadi legality,
rechtmatigheid
mendorong kreativitas B/PP memecahkan masalahuntuk mencapai tujuan
Kriminalisasi suatu kebijakan dapat diartikan memasang rantai belenggu
atau memasung suatu organisasi sehingga tidak dapat bergerak
memecahkan masalah atau mencapai tujuan
RANAH
HAN
Mendorong dinamika kreativitas B/PP mencapai
tujuan mensejahterakan masya (tanpa masalah)
Diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum
dan moral (etika dalam arti sempit) Roscoe Pound
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
13/26
Hakekat Keluwesan utk bertindak demi kepentingan yanglebih besar tetapi tetap dalam bingkai hukum dan
AAUPB
Diskresi dapat bahkan mudah digunakan sebagai instrumen
penyalahgunaan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang.
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
14/26
Penerbitan Kpts &Tindakan Badan atau
Pejabat Pemerintahan
DiubahDicabutBatal/tdksah
Ganti RugiSanksiAdm
Upaya Adm
Warga Masy
PENYELESAIAN SENGKETA KPTS & TINDAKANPasal 75 – Pasal 78
PTUN
TUNTUTAN
Dicabut
Batal/Tdk Sah PMH Ganti rugi
SanksiAdm Dimumkan
dimedia
TUNTUTAN
Interen
unsur kelayakankeadilankeseimbangan
Tindakan:
BerbuatTdk Berbuat
SOP
Setelah Melalui
Upaya Adm
omun ikasi langsung
Psl
77
Tdk menunda pelaksanan
Kecuali ditentukan lain Perun
Menimbulkan kerugian lebih
besar.
Tdk dibebani biaya
I M P E R A T I F
Psl
78
Psl 7 h 49
P s l 7 6
( 4 )
?
UPAYA
ADMINISTRATIF
T
dl
D
i
t
a
ng
g
a
p
i
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
15/26
ditetapkan oleh
pejabat yang
berwenang
dibuat sesuai prosedur
SAHNYA KEPUTUSAN
Tdk Mempu
Konflik Intres
Sesuai
SOP
Sesuai
Maksud &
Tujuan
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
16/26
UNSUR KEPUTUSAN UU APPsl 1 angka 7 + Psl 87
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
17/26
Pribadi
Badan
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
18/26
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
19/26
1. B/PP mengunakan W tdk berdasarkan Perun dan AAUPB
2. B/PP tdk mencantumkan/menunjuk ketentuan Perun yg menjadi
dasar kewenangan & dasar penerbitan K/T.
3. B/PP yg mempergunakan diskresi yg akan berpotensi merubah
alokasi anggaran tdk menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta
dampak adm dan keuangan.
4. Sebelum mengunakan Diskresi yg berpotensi merubah alokasi
anggaran tdk terlebih dahulu mendapat persetujuan dr Atasan.
5. Sebelum mengpergunakan diskresi (yg menimbulkan keresahan
masy, keadaan darurat, mendesak, bencana alam) tdkmemberitahukan kepada Atasan
6. Setelah mempergunakan Diskresi (yg menimbulkan keresahan
masy, keadaan darurat, mendesak, bencana alam) tdk
melaporkannya kpd Atasan.
SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
20/26
7. B/PP menolak memberikan bantuan kedinasan dalam keadaan
darurat
8. B/PP tdk memberikan persetujuan/penolakan atas permohonanijin, dispensasi, konsesi dlm batas wkt yg ditentukanPerun / 10 hk
apabila batas wkt tdk diatur Perun.
9. B/PP tdk memberitahukan ada kemflik kepentingan kpd Atasan.
10.Atasan tdk memeriksa loporan masy adanya konflik kepentingan
dlm wkt 5 hk.
11.Atasan tdk mengambil alih K/T dlm hal penilayannya ada konflik
kepentinga.
12.Atasan yg mengambil K/T tdk melaporkan kpd Atasan dan tdk
memberitahukan kpd Pejabat yg mempunyi konflik kepentingan.
13.B/PP tdk membut / tdk melaksanakan SOP.
14. Dlm wkt 5 hk B/PP tdk memberitahukan kpd Pemohon bhw
permohonannya telah memenuhi persyaratan.
15.Dlm wkt 5 hk B/PP tdk memberitahukan kpd Pemohon bhw
permohonannya tdk lengkap.
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
21/26
16 B/PP tdk membuka akses dokumen AP kpd warga masy kecuali yg
di larang.
17 B/PP tdk menyampaikan kpts kpd pihak2.
18 B/PP tdk mengumumkan di media massa kpts yg menyangkut
kepentingan umum.
19 B/PP tdk segera menyelesaikan UA yg berpotensi membebani
keungan negara.20 B/PP tdk mengeluarkan kpts atas UA Keberatan yg telah
diterima/dikabulkan.
21 B/PP tdk mengeluarkan kpts dlm wkt 5 hk yg dianggap kabul atasUA keberatan.
22 B/PP tdk mengeluarkan kpts atas UA Banding yg telah diterima
atau dikabulkan.
23 B/PP tdk mengeluarkan kpts dalam waktu 5 hk yang dianggap
kabul atas UA Banding.
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
22/26
SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN DIPERBERAT
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
23/26
SANKSI ADMINISTRATIF SEDANG
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
24/26
SANKSI ADMINISTRATIF BERAT
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
25/26
1. Diskresi merupakan
kreativitas
2. Perlindungan hukum
(Dekriminalitas)
Penyelenggaran urusanPemerintahan
3. Mengutamakan
penyelesaian internal
4. Tj Kerugian keuangan
negara hrs dilihat dr
penggunaan kewenangan
1. B/PP bertj atas kpts yg
dibuatnya.
2. UU ini mengatur
Tindakan shg kalau
B/PP tdk melaksanakan
suatu kewajib atau abaidpt digugat
3. Fiktif Positif
4. B/PP secara limitatif
dikenai saksi admapabila melanggar UU
AP
UU AP
8/19/2019 20150512 Sosialisasi UU AP Santer
26/26
KONFLIK KEPENTINGAN
1. Ada kepentingan pribadi/
bisnis
2. Hub kekerabatan dan
keluarga Sampai derajat
kedua lurus/ kesamping,Mertua dan ipar
3. Hub dengan wakil pihakyg terlibat
4. Hub perkerjaan dan
mendapat gaji
5. Hub dgn pihak ygmemberikan rekomendasi
6. Hub dgn pihak-pihak lain
yg dilarang Perun
1. orang tua kandung/tiri/angkat
2. saudara kandung/tiri/angkat
3. suami/isteri
4. anak kandung/tiri/angkat
5. suami/isteri dr anak kandung/tiri/angkat
6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat
7. cucu kandung/tiri/angkat
8. sdr kandung/tiri/angkat dr suami/isteri
9. suami/isteri dr sdr kandung/tiri/angkat
10.sdr kandung/tiri/angkat dari orang tua
11.mertua
Psl 43
N
EP
O
T
I
S
M
EK
O
L
U
S
I
Top Related