Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selama kurun waktu tahun
2005-2010, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga mengalami
peningkatan pendanaan setiap tahunnya. Kemajuan tersebut ini dapat dilihat dari
perkembangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga
dari program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Gambaran pengelelolaan
keuangan daerah serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil
yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Lingga selama lima
tahun kedepan. Penghitungan kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan
terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan
kerangka pendanaan.
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Untuk tahun 2005 sampai 2010, pengelolaan keuangan daerah masih sangat
tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pendapatan
daerah masih didominasi dari dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah cukup memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan
dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Lingga periode 2010-2015. Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-2
Diharapkan, ketergantungan Kabupaten Lingga dari dana pusat semakin berkurang
yang artinya Kabupaten Lingga dapat lebih mandiri dalam pendanaan
pembangunan.
Kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan
realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan data
tahun 2005 s/d tahun 2009 rencana anggaran dan realisasi dapat dijelaskan melalui
penghitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja
pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah.
a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun anggaran 2005 sampai
dengan 2009, pendapatan daerah Kabupaten Lingga mengalami pasang surut
sebagai imbas dari pasang surutnya perekonomian nasional. Namun patut disyukuri
sebab walaupun terjadi pasang surut dalam kenaikan pendapatan namun
masyarakat Kabupaten Lingga tetap dapat mengalami kemajuan dan peningkatan
taraf hidup. Adapun peningkatan pendapatan daerah selama kurun waktu lima
tahun tersebut disajikan dalam Tabel. T-III.1 berikut ini.
Tabel. T-III.1.
Target Dan Realisasi PendapatanTahun Anggaran 2005-2009
Tahun Target Realisasi Capaian (%)
2005 106.000.000.000,00 121.442.205.820,00 114,57
2006 251.944.943.343,00 422.901.551.358,00 167,85
2007 329.537.026.400,00 312.828.490.913,00 94,93
2008 384.029.734.000,00 474.319.284.520,00 123,51
2009 393.466.151.084,00 455.969.201.923,33 115,89
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-3
Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan
tahun 2009 meningkat sebesar 228,86%. Pertumbuhan target pendapatan asli
daerah mencapai rata-rata 31,50% setiap tahunnya, sedangkan realisasi pendapatan
asli daerah meskipun berfluktuasi tetapi secara rata-rata meningkat 113,28%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara nyata pendapatan asli daerah dapat
terealisasi setiap tahunnya.
Tabel. T-III.2.
Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2005-2009
Tahun Target Realisasi Capaian (%)
2005 3.500.000.000,00 3.232.856.510,00 92,37
2006 4.000.000.000,00 17.258.744.097,00 431,47
2007 7.066.026.400,00 16.728.063.892,00 236,74
2008 6.500.000.000,00 12.202.988.619,00 187,74
2009 9.300.000.000,00 18.228.135.554,94 196,00
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari pemerintah pusat
Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 rata-rata sebesar
122,99%. Pertumbuhan target Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari
pemerintah pusat mencapai rata-rata 153,67% setiap tahunnya, sedangkan
pertumbuhan realisasi Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari
pemerintah pusat meskipun berfluktuasi tetapi secara rata-rata meningkat 76,14%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan transfer berupa Dana
Perimbangan dari pemerintah pusat dapat terealisasi setiap tahunnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-4
Tabel. T-III.3.
Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2005-2009
No Uraian Tahun Target Realisasi Capaian (%)
1 Dana Bagi Hasil Pajak
2005 6.402.000.000,00 8.968.910.866,00 140,10
2006 8.020.641.479,00 18.481.845.125,00 230,43
2007 14.241.000.000,00 34.457.472.500,00 241,96
2008 19.400.000.000,00 33.838.926.116,00 174,43
2009 34.865.852.000,00 34.889.808.100,00 100,07
2
Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/ Sumber Daya
Alam
2005 30.265.000.000,00 46.615.134.732,00 154,02
2006 81.455.837.377,00 214.123.972.563,00 262,87
2007 74.032.000.000,00 65.736.126.490,00 88,79
2008 105.541.984.000,00 172.059.606.008,00 163,02
2009 102.855.059.084,00 153.424.860.717,00 149,17
3 Dana Alokasi Umum
2005 47.833.000.000,00 46.454.910.333,00 97,12
2006 134.386.000.000,00 144.362.520.894,00 107,42
2007 161.170.000.000,00 161.173.999.200,00 100,00
2008 144.500.000.000,00 144.728.263.000,00 100,16
2009 178.517.240.000,00 178.512.616.000,00 100,00
4 Dana Alokasi Khusus
2005 4.000.000.000,00 0,00 -
2006 19.590.000.000,00 19.590.000.000,00 100,00
2007 38.539.000.000,00 11.332.150.000,00 29,40
2008 37.898.150.000,00 38.539.000.000,00 101,69
2009 35.928.000.000,00 39.732.090.000,00 110,59
Jumlah...
2005 88.500.000.000,00 102.038.955.931,00 115,30
2006 243.452.478.856,00 396.558.338.582,00 162,89
2007 287.982.000.000,00 272.699.748.190,00 94,69
2008 307.340.134.000,00 389.165.795.124,00 126,62
2009 352.166.151.084,00 406.559.374.817,00 115,45
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-5
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Lingga tahun 2005
sampai dengan tahun 2008 rata-rata sebesar 294,97%. Pertumbuhan target lain-lain
pendapatan daerah yang sah mencapai rata-rata 400,76% setiap tahunnya,
sedangkan pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah meskipun
berfluktuasi, tetapi secara rata-rata meningkat 655,60%. Kondisi ini menunjukkan
bahwa secara rata-rata lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat terealisasi setiap
tahunnya.
Tabel. T-III.4.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2005-2009
No Uraian Tahun Target Realisasi Capaian
(%)
1 Bantuan Keuangan
dari Provinsi 2007 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00
2 Dana Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus
2007 20.000.000.000,00 6.000.000.000,00 30,00
3 Pendapatan Lainnya
2005 2.000.000.000,00 5.548.006.960,00 277,40
2006 2.000.000.000,00 750.000.000,00 37,50
2008 7.500.000.000,00 61.192.216.037,00 815,90
Jumlah
2005 2.000.000.000,00 5.548.006.960,00 277,40
2006 2.000.000.000,00 750.000.000,00 37,50
2007 27.500.000.000,00 13.500.000.000,00 49,09
2008 7.500.000.000,00 61.192.216.037,00 815,90
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-6
b. Kinerja Pelaksanaan Belanja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib,
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan
urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat Kabupaten Lingga dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.
Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lingga bertumpu pada alokasi
anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam
melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin
bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja
telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah
juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat
dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan
yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
Realisasi belanja daerah Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun
2009 rata-rata sebesar 74,07%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
terdapat penyerapan anggaran belanja daerah secara optimal. Sedangkan jika dilihat
dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan di setiap tahunnya dengan
rata-rata peningkatan sebesar 67,93%.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-7
Tabel. T-III.5.
Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005-2009
Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)
2005 110.725.386.293,00 83.684.911.256,00 75,58
2006 300.270.773.595,00 229.530.576.192,00 76,44
2007 546.522.034.529,00 325.088.379.485,99 59,48
2008 565.501.106.010,00 433.320.458.969,47 76,63
2009 645.769.044.487,50 530.879.853.368,09 82,21
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Realisasi belanja operasi Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun
2009 rata-rata sebesar 79,79%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
terdapat penyerapan anggaran belanja operasi secara optimal. Sedangkan jika
dilihat dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya
dengan rata-rata peningkatan sebesar 45,18%.
Tabel. T-III.6.
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2005-2009
No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian
(%)
1 Belanja Pegawai
2005 44.904.649.023,00 36.830.329.510,00 82,02
2006 79.986.696.860,00 71.636.616.654,00 89,56
2007 131.323.180.209,00 81.703.822.955,00 62,22
2008 152.223.922.951,00 113.496.270.424,47 74,56
2009 189.707.662.980,56 142.256.433.146,00 74,99
2 Belanja Barang dan
Jasa
2005 33.405.254.219,00 29.136.804.146,00 87,22
2006 80.503.997.521,00 71.999.193.470,00 89,44
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-8
No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian
(%)
2007 140.713.108.815,00 97.178.362.630,00 69,06
2008 115.781.827.645,00 90.858.448.162,00 78,47
2009 151.963.813.043,94 125.800.018.064,10 82,78
3
Bagi hasil retribusi
kepada Pemerintah
Desa/ Kelurahan
2005 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00
2006 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
Belanja Subsidi
2007 3.667.604.000,00 3.004.851.800,00 81,93
2008 2.240.000.000,00 129.483.500,00 5,78
2009 2.334.320.000,00 2.088.311.000,00 89,46
4
Bantuan keuangan
kepada pemerintah
desa/kelurahan
2005 2.942.400.000,00 2.942.400.000,00 100,00
2006 5.619.790.000,00 5.619.790.000,00 100,00
Belanja Hibah
2007 3.564.834.000,00 2.626.089.000,00 73,67
2008 13.259.234.000,00 11.172.005.500,00 84,26
2009 12.364.834.000,00 9.800.546.500,00 79,26
5 Belanja Bantuan
Sosial
2005 7.854.240.000,00 7.751.036.600,00 98,69
2006 14.245.744.000,00 14.245.744.000,00 100,00
2007 10.925.824.000,00 8.626.377.564,00 78,95
2008 13.706.440.000,00 11.872.167.245,00 86,62
2009 21.878.815.436,00 19.499.879.936,00 89,13
JUMLAH
2005 89.145.543.242,00 76.699.570.256,00 86,04
2006 180.396.228.381,00 163.541.344.124,00 90,66
2007 290.194.551.024,00 193.139.503.949,00 66,56
2008 297.211.424.596,00 227.528.374.831,47 76,55
2009 378.249.445.460,50 299.445.188.646,10 79,17
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-9
Realisasi belanja modal Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun
2009 rata-rata sebesar 60,19%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja modal. Sedangkan jika dilihat dari
segi penggunaannya maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya dengan rata-rata
peningkatan sebesar 45%.
Tabel. T-III.7.
Belanja Modal Tahun Anggaran 2005-2009
No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)
1 Tanah
2005 0,00 0,00 0,00
2006 2.407.278.420,00 2.150.309.000,00 89,33
2007 11.451.042.000,00 2.116.753.500,00 18,49
2008 10.949.188.400,00 4.723.884.400,00 43,14
2009 6.833.000.000,00 5.617.442.000,00 82,21
2 Peralatan dan Mesin
2005 4.307.139.391,00 4.039.617.250,00 93,79
2006 18.875.147.894,00 15.073.117.828,00 79,86
2007 32.074.936.480,00 24.355.342.457,00 75,93
2008 19.791.401.650,00 10.961.928.745,00 55,39
2009 33.151.959.060,00 29.590.461.265,00 89,26
3 Gedung Bangunan
2005 13.858.846.660,00 1.167.876.400,00 8,43
2006 45.325.484.500,00 33.775.657.570,00 74,52
2007 91.258.286.048,00 58.430.740.293,00 64,03
2008 33.987.076.184,00 16.285.719.410,00 47,92
2009 46.447.142.170,00 41.192.746.975,61 88,69
4 Jalan Irigasi dan
Jaringan
2005 1.722.037.000,00 851.944.800,00 49,47
2006 47.937.752.100,00 11.792.990.770,00 24,60
2007 107.350.375.528,00 37.663.778.263,00 35,08
2008 174.071.242.630,00 156.072.297.983,00 89,66
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-10
No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)
2009 158.870.720.950,00 141.097.614.734,38 88,81
5 Aet Tetap Lainnya
2005 157.420.000,00 156.995.500,00 99,73
2006 1.579.381.400,00 916.511.900,00 58,03
2007 1.170.305.000,00 928.127.500,00 79,31
2008 9.704.854.550,00 2.553.220.600,00 26,31
2009 6.416.557.500,00 2.666.190.400,00 41,55
6 Aset Lainnya
2005 34.400.000,00 34.254.550,00 99,58
2006 1.709.500.900,00 1.040.645.000,00 60,87
2007 848.000.000,00 340.590.000,00 40,16
JUMLAH
2005 20.079.843.051,00 6.250.688.500,00 31,13
2006 117.834.545.214,00 64.749.232.068,00 54,95
2007 244.152.945.056,00 123.835.332.013,00 50,72
2008 248.503.763.414,00 190.597.051.138,00 76,70
2009 251.719.379.680,00 220.164.455.374,99 87,46
Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan
c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan
Seperti telah dijelaskan diatas, tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah
untuk menutup deficit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus
anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Lingga selama jangka
waktu 5 tahun sejak tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 dapat mengelola
pembiayaan secara efektif dana efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat
meningkatkan pendapatan daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan
pembiayaan daerah selama 5 tahun adalah seperti pada Tabel. T-III.8 berikut ini.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-11
Tabel. T-III.8.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2005-2009
Tahun Uraian Anggaran Realisasi
2005 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 35.919.005.933,00 35.919.005.933,00
2006 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 226.190.553.049,00 231.238.956.426,00
2007 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 217.479.067.852,00 217.479.067.852,97
2008 Penerimaan kembali Inv Dana
Bergulir 0,00 1.000.000.000,00
2009 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 255.977.893.403,50 255.977.893.403,50
Sumber: Data olahan
Dari Tabel. T-III.8 terlihat bahwa selama 5 tahun (kecuali tahun 2005 APBD
Lingga baru terbentuk) guna mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten
Lingga yang semakin meningkat maka mempergunakan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Sedangkan tahun 2008 terjadi penerimaan
pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp
1.000.000.000,00 disebabkan batalnya rencana tersebut disebabkan waktu
pelaksanaan yang sangat mendesak dan masyarakat pun juga belum siap
sepenuhnya untuk menerima investasi dana bergulir.
Adapun target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah selama lima
tahun adalah seperti pada Tabel. T-III.9 berikut ini.
Tabel. T-III.9.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005-2009
Tahun Uraian Anggaran Realisasi
2005 Pembayaran Utang Pokok Jatuh
Tempo 372.617.600,00 199.446.000,00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-12
Tahun Uraian Anggaran Realisasi
2006 Pembayaran Utang Pokok Jatuh
Tempo 3.139.427.950,00 3.139.428.050,00
2007 Penyertaan Modal 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
2008 Penyertaan Modal 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
2009 Penyertaan Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Dana bergulir 2.675.000.000,00 2.395.000.000,00
Sumber: Data olahan
d. Neraca Daerah
Nilai pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten
Lingga tahun 2007-2009 disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel. T-III.10.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No URAIAN 2007
(dlm ribuan
Rp)
2008
(dlm ribuan
Rp)
2009
(dlm ribuan
Rp)
Nilai
Pertumbuhan
Rata-rata
(%)
1 ASET
1.1. Aset Lancar 218,884,374
1.1.1 Kas 217,479,066 255,862,914 178,104,798
1.1.2 Piutang 117,769 963,512 1,488,228 802,999 54
1.1.3 Persediaan 1,287,539 3,284,348 2,905,077 808,769 28
1.2. Aset Tetap 153,277,460
1.2.1 Tanah 7,789,715 102,290,970 102,290,970 47,250,628 46
1.2.2 Peralatan dan
mesin 34,863,851 52,721,836 78,056,156 21,596,153 28
1.2.3 Gedung dan
bangunan 55,563,085 200,166,810 244,517,418 94,477,167 39
1.2.4. Jalan, irigasi dan
jaringan 42,509,338 221,055,252 326,349,824 141,920,243 43
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-13
1.2.5 Aset tetap lainnya 1,316,650 4,219,666 4,502,169 1,592,760 35
1.2.6 Konstruksi dalam
pengerjaan 11,234,821 11,055,845 6,795,312
Sumber: DPPKA Kab. Lingga 2010
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu
Rangkaian pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan disusun oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) sebagai
entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai
dengan Parturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
pemerintah (SAP), laporan keuangan inilah yang kemudian diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi
keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) yang mengemban fungsi sebagai
SKPKD.
Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapapatan dan
belanja daerah, laporan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan
realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara
otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan
dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
(DPPKAD) sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Kabupaten Lingga.
Sedangkan laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Pengelolaan keuangan daerah
tersebut tetap berpedaoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam pengelolaan balanja daerah secara umum telah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-14
ketentuan SAP, walaupun masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya
mengikuti SAP.
Dalam hal pelaporan dan pengawasa laporan keuangan Kabupaten Lingga,
dapat dikatakan berhasil atau tidak, dapat dilihat dari opini audit BPK terhadap
Kabupaten Lingga, sebagai berikut:
Tabel. T-III.11.
Opini BPK terhadap LKD
Kabupaten Lingga Tahun 2007-2010
TAHUN OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN
LINGGA
2007 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2008 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2009 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2010 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
Sumber: DPPKA Kab. Lingga 2010
Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapai visi dan misi daerah,
serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan
daerah ditetapkan sebagai berikut:
1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat
kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi,
dan diversifikasi penerimaan daerah.
2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu
mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan, dan memiliki motivasi
yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-15
meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah
secara optimal, efisien dan efektif dan menghindari kebocoran.
3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih
akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan dan transparan), dapat
dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.
4) Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga keuangan non bank milik
pemerintah daerah (BUMD) yang bergerak dalam permodalan usaha mikro
yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta
perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.
Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum
pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk
masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi:
1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di
bidang belanja daerah.
2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada
SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan
leading sector dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-16
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana
Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada
pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran
daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai
dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan
daerah.
4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek
belanja.
5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang
digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta
pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam,
yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar
melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Perubahannya.
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang
cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah
mencari sember-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-17
Namun demikian pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab
pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan
swadaya masyarakat.
Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan didalam pembiayaan
pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi pembiayaan
pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif
bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan
berbagai potensi unggulan daerah.
a. Proporsi Penggunaan Anggaran
Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dikelompokkan dalam dalan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan yang tidak dapat
dimasukan dalam jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelompok
selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,
yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil Hasil Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk block grand dari Pemerintah, dengan
memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang
penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan,
bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang
DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Kelompok
terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak Propinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Permotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan
bantuan keuangan/hibah dari Pemerintah Propinsi. Kemudian Dana Penyesuaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-18
Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana
insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.
b. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai
dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999. Sebagai tindak lanjut
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah,
Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 yang memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut
diperbaiki sehingga dihasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti pedoman teknisnya yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Salah satu isi berbagai peraturan tersebut di atas, bahwa penyusunan
anggaran harus berdasarkan atau berbasis kinerja. Pada struktur APBD berbasis
kinerja dapat dilihat adanya ketentuan surplus dan defisit anggaran. Kemudian
berbasis kinerja juga pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, setiap
usulan anggaran pendapatan dan anggaran belanja harus memperhatikan kinerja
input (masukan) yang digunakan, output (keluaran) yang dihasilkan dan outcomes
(hasil) atau berfungsi output sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran
berbasis kinerja juga memperhatikan nilai waktu dari uang (time value of money),
yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Selain berbasis kinerja, berbagai ketentuan
tersebut juga masih menerapkan anggaran berimbang, artinya berimbangkan bahwa
surplus anggaran harus jelas digunakan untuk apa dan apabila terjadi defisit
anggaran yang jelas sumber untuk menutupnya. Dalam struktur anggaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-19
keberimbangan diperlihatkan pada SILPA Tahun berkenaan nilainya adalah 0 (nol)
Rupiah.
Mendasarkan berbagai peraturan tersebut dan perkembangan APBD selama
tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, maka pada Pendapatan Daerah perlu
dilakukan pembenahan pengelolaan PAD, khususnya jenis Lain-lain PAD yang sah.
Data menunjukkan adanya perubahan yang sangat fantastis, tahun 2007 ke tahun
2008 meningkat sebesar 337,66%. Jika diperhatikan dari data penjabaran APBD,
maka peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan dari jasa giro dan
deposito. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku penempatan sebagain pendapatan
daerah yang belum akan segera dikeluarkan dalam bentuk belanja ke lembaga
perbankan, harus disertai dengan perjanjian, pelaporan yang transparan, prinsip
kehatian-hatian dan manajemen kas daerah yang optimal. Peningkatan Lain-lain PAD
yang sangat fantastis terjadi pada tahun 2009 mencapai 746,19% jika dibandingkan
tahun 2008. Berdasarkan data penjabaran APBD tahun 2009, peningkatan ini
disebabkan adanya Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka sebesar Rp
20.000.000.000,-, apabila uang muka yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan
belanja barang/jasa dan belanja modal, maka adanya pengembalian uang muka
menunjukkan perencanaan anggaran yang lemah. Tetapi pada tahun 2010 menurun
sampai 73,41% dibandingkan dengan tahun 2009.
Struktur APBD Tahun Anggaran 2008 menunjukkan perencanaan anggaran
yang kurang optimal. Hal ini dapat ditunjuk adanya dana sebesar Rp
88.208.742.000,- (pada SILPA tahun berkenaan). Dari perpektif lain, kekurangan
optimal tersebut karena ada adanya perkiraan yang terlalu tinggi terhadap SILPA
tahun lalu. Sebaiknya apabila pada tahun 2008 direncanakan defisit anggaran
sejumlah Rp 124.599.365.000,- dan akan menambah penyertaan modal sejumlah Rp
3.500.000.000,- maka perkiraan SILPA tahun sebelumnya sejumlah Rp
128.099.365.000,- bukan sejumlah Rp 216.308.107.000,-. Apabila SILPA tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-20
sebelumnya sejumlah Rp 18.099.365.000,- maka SILPA Tahun berkenaan nilainya
menjadi Rp 0, yang berarti pula perencanaan anggarannya lebih optimal.
Struktur APBD Tahun Anggaran 2009 menunjukkan perencanaan anggaran
yang kurang optimal pula, yang ditunjukkan ketidakjelasan sumber untuk menutup
defisit anggaran. Defisit anggaran sejumlah Rp 277.009.337.000,- dan rencana
menambah investasi daerah sejumlah Rp 3.675.000.000,-, sehingga total defisit
menjadi sejumlah Rp 280.684.337.000,-, tetapi perkiraan SILPA tahu berkenaan
hanya sejumlah Rp 262.353.392.000,- yang kemudian mengakibatkan menggunakan
SILPA tahun berkenaan sejumlah Rp 18.330.945.000,-. Sebagaimana ketentuan
perundangan, maka sumber untuk menutup defisist harus jelas, tidak diperbolehkan
menganggarkan SILPA tahun berkenaan untuk menutup defisit. Sebagaimana
diketahui, proses penentuan besarnya SILPA dimulai dengan audit BPK yang hasilnya
diserahkan kepada eksekutif, kemudian dibahas bersama dengan DPRD dan
dimintakan evaluasi kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang pada
umumnya ditetapkan antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. yang
berlebihan yang tidak dialokasikan pada belanja, khususnya ke belanja langsung.
Terhadap kondisi tahun 2009, maka untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran
dilakukan peningkatan target Penerimaan Daerah dan merasionalkan Belanja
Daerah sehingga defisist dapat dikurangi untuk disesuikan dengan perkiraan yang
realistis dari SILPA tahun sebelumnya (tahun 2008).
Struktur APBD Tahun Anggaran 2010 menunjukkan perencanaan anggaran
yang kurang optimal pula, hampir sama dengan kondisi tahun 2010 hanya besarnya
relatif lebih kecil. Optimalisasi perencanaan anggaran dilakukan dengan mengurangi
besaran rencana penyertaan modal dari semula Rp 5.500.000.000,- menjadi sebesar
Rp 3.675.001.000,-, sehingga keseluruhan defisit dapat ditutup dari perkiraan yang
realistis terhada SILPA tahun sebelumnya (tahun 2009).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-21
Meskipun belum optimal dalam pengelolaan perencanaan anggaran, dari sisi
presentase antara belanja tidak langsung dengan belanja relatif lebih baik.
Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja langsung merupakan bentuk resposifitas
pemerinta daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan langsung pada
masyarakat, serta menunjukkan pula besaran investasi yang langsung dilakukan oleh
pemerintah daerah. Beberapa daerah pada saat ini mengalami kemampuan
keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih dari 50% anggaran
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung, khususnya belanja
pegawai. Pada tahun 2007 persentase belanja langsung mencapai 72,45%,
sedangkan belanja tidak langsung sebesar 27,55%. Komposisi belanja langsung
sebagian besar digunakan untuk belanja modal, yang persentasenya sebesar
45,56%. Pada tahun 2008 persentase belanja langsung sebesar 71,13%, sedangkan
belanja tidak langsung sebesar 28,87%. Komposisi belanja langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja modal, yang persentasenya mencapai 57,15%. Pada tahun
2009 persentase belanja langsung mencapai 70,76%, sedangkan belanja tidak
langsung sebesar 29,24%. Komposisi belanja langsung sebagian besar digunakan
untuk belanja modal, yang persentasenya mencapai 56,14%. Pada tahun 2010
persentase belanja langsung mencapai 66,35%, sedangkan belanja tidak langsung
sebesar 33,65%. Komposisi belanja langsung sebagian besar digunakan untuk
belanja modal, yang persentasenya mencapai 43,92%.
3.3. Kerangka Pendanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan blue print
pembangunan saat ini dalam dimensi masa depan, mencerminkan kerangka politik
yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta hak dan kewajiban
masyarakat. APBD juga merupakan alat kontrol bagi masyarakat terhadap
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara/daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-22
yang pada prinsipnya merupakan uang yang rakyat. Oleh karenanya, penyusunan
APBD harus memperhatikan norma dan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran.
Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan salah satu
prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
bertanggungjawab. Hal ini mengandung makna seluruh proses penyusunan
anggaran semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang
pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum, prioritas dan penetapan
alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi
masyarakat seluas-luasnya.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan anggaran dilaksanakan
sejak proses identifikasi masalah, yang dilakukan oleh unsur eksekutif dengan proses
penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran dan mekanismenya
maupun yang dilakukan oleh unsur legislatif. Selanjutnya partisipasi juga
dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah
Kabupaten Lingga akan selalu mengevaluasi proses partisipasi masyarakat, dalam
rangka meminimalkan adanya keluhan dari masyarakat mengenahi kebijakan yang
dijalankan yang tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan dan dalam rangka
optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya
pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan
sebagai alat untuk menentukan besarnya target pendapatan dan pengeluaran,
membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi
pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-
ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat
koordinasi dalam pelayanan publik.
Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD difokuskan pada
upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-23
Pemerintah Kabupaten sebagai cerminan kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi dasar
tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan,
belanja maupun pembiayaan. Anggaran diperlukan karena kemampuan pendapatan
yang terbatas sedangkan di sisi lain kebutuhan pendanaan relatif besar, sehingga
diperlukan penyusunan skala prioritas. Pada posisi penentuan skala prioritas inilah
diperlukan kompetensi dan kearifan pengambil kebijakan agar skala prioritas
mencerminkan kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan dan
mencerminkan tingkat urgensi atas solusi suatu masalah, serta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka kerangka pendanaan
Kabupaten Lingga tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang
bersifat wajib, antara lain belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan pada
pemerintah desa. Kemudian diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
dasar pada masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar
permukiman. Pendidikan diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun
dan sekaligus merintis penuntasan pendidikan 12 tahun. Kesehatan diprioritaskan
untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya penduduk
miskin melalui peningkatan pelayanan puskemas dan rumah sakit daerah.
Infrastruktur dasar permukiman diprioritaskan untuk penyediaan air bersih,
pembangunan IPAL, pembangunan saluran air limbah, dan penyehatan lingkungan
permukiman. Tentunya beberapa prioritas tersebut dalam kerangka penanggulngan
kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan millenium. Kemudian pemenuhan
kebutuhan lainnya adalah pengembangan ekonomi lokal pada sektor yang strategis,
yaitu sektor yang menjadi lokomotif perekonomian daerah. Dengan pengembangan
ekonomi lokal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan dan penyerapan
lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal diprioritaskan pada pemeliharaan dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-24
peningkatan infratruktur, pembangunan kepariwisataan, pembangunan pertanian,
termasuk perikanan dan kelautan.
Bagaimana dengan sumber pembiayaan untuk mendanai belanja wajib dan
belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui
pendapatan Dana Perimbangan dan Pemerintah Propinsi melalui pendapatan Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD.
Berdasarkan data-data yang ada, maka PAD masih dapat ditingkan baik dengan
metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki
manajemen pengelolaan, mereview beberapa perda yang perlu disesuaikan dengan
perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan tidak menimbulkan ekonomi biaya
tinggi sekaligus adanya insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi. Ekstensifikasi
dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau
oleh pelayanan, tetapi juga disertai dengan perbaikan layanan pada para pelaku
ekonomi.
Sehubungan dengan analisis APBD Tahun Anggaran 2007 sd 2010, maka
selain pemenuhan kebutuhan belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan,
yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki struktur APBD yang sesuai dengan
ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta lebih realistis dalam penganggaran
pendapatan maupun belanja. Pada awal tahun dan tahun-tahun berikutnya
diupayakan optimalisasi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan rasionalisasi
jenis belanja, sehingga defisit anggaran tidak melebihi Rp 100.000.000.000,- (seratus
milyar rupiah). Karena menurut Kementerian Keuangan angka defisit yang melebihi
Rp 100.000.000.000,- daerah dimaksud memiliki kemampuan keuangan yang lebih
tinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-25
Tabel. T-III.12.
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015
(Dalam Ribuan Rupiah)
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
I PENDAPATAN
1 . Pendapatan Asli Daerah 11,500,000 12,650,000 13,915,000 15,306,500 16,837,150
1 . 1 Pajak Daerah 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500 3,660,250
1 . 2 Retribusi Daerah 1,182,800 1,301,080 1,431,188 1,574,307 1,731,737
1 . 3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,817,200 8,598,920 9,458,812 10,404,693 11,445,163
2 Dana Perimbangan 399,331,141 419,297,698 440,262,583 462,275,712 485,389,498
2 . 1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 193,575,000 203,253,750 213,416,438 224,087,259 235,291,622
2 . 2 Dana Alokasi Umum 200,941,641 210,988,723 221,538,159 232,615,067 244,245,821
2 . 3 Dana Alokasi Khusus 4,814,500 5,055,225 5,307,986 5,573,386 5,852,055
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 69,185,469 47,114,029 49,469,731 51,943,217 54,540,378
3 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Lain dan 10,841,558 11,383,636 11,952,818 12,550,459 13,177,982
Pemerintah Daerah Lainnya
3 . 2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 34,028,946 35,730,393 37,516,913 39,392,759 41,362,397
3 . 3 Bantuan Keuangan Propinsi 24,314,965 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 480,016,610 479,061,727 503,647,314 529,525,429 556,767,026
II BELANJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-26
2 . Belanja Tidak Langsung 187,057,000 195,581,000 204,516,000 213,709,000 223,342,000
2 . 1 Belanja Pegawai 145,252,000 152,515,000 160,141,000 168,148,000 176,555,000
2 . 2 Belanja Subsidi 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000
2 . 3 Belanja Hibah 17,428,000 17,776,000 18,132,000 18,494,000 18,864,000
2 4 Belanja Bantuan Sosial 6,423,000 6,552,000 6,683,000 6,816,000 6,953,000
2 . 5 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ 15,669,000 16,453,000 17,275,000 17,966,000 18,685,000
Kota dan Pemerintah Desa
2 . 6 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2 . 7 Belanja Tidak Terduga 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
3 . Belanja Langsung 385,131,000 401,983,000 420,319,000 435,933,000 452,146,000
3 . 1 Belanja Pegawai 59,328,000 58,786,000 59,962,000 61,161,000 62,384,000
3 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,400,000 155,754,000 163,542,000 170,084,000 176,887,000
3 . 3 Belanja Modal 170,403,000 187,443,000 196,815,000 204,688,000 212,875,000
JUMLAH BELANJA 572,188,000 597,564,000 624,835,000 649,642,000 675,488,000
SURPLUS (DEFISIT) (92,171,390) (118,502,273) (121,187,686) (120,116,571) (118,720,974)
III PEMBIAYAAN
3 . Penerimaan Pembiayaan 97,567,390 119,947,273 122,426,686 121,439,571 122,128,974
3 . 1 Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah 97,567,390 119,947,273 122,426,686 121,439,571 122,128,974
Tahun Sebelumnya
4 . Pengeluaran Pembiayaan 5,396,000 1,445,000 1,239,000 1,323,000 3,408,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-27
4 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,396,000 1,445,000 1,239,000 1,323,000 3,408,000
4 . 2 Pembiayaan Pokok Utang
5 . Pembiayaan Netto 92,171,390 118,502,273 121,187,686 120,116,571 118,720,974
IV SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 0 0 0 0
TAHUN BERKENAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-28
Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Lingga ke
depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari
aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan
pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan
untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal
(SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Lingga.
Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola sumber daya
daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh
karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara
profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi
berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan kerangka pendanaan selama lima tahun tersebut,
kemudian kita dapat mencari kapasitas riilnya yaitu dengan menghitung belanja
wajib dan mengikat, penghitungan kapasitas riil dirumuskan sebagai berikut:
Tabel. T-III.13.
Perkiraan Belanja Pegawai Tahun 2011-2015
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Prediksi Gaji
dan Tunjangan PNS (Belanja
Pegawai)
145,252,0
00
152,515,0
00
160,141,0
00
168,148,0
00
176,555,0
00
Sumber: Hasil pengolahan data
Dari perkiraan belanja bagi tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan
daerah Kabupaten Lingga, dimana total penerimaan dikurangi belanja gaji dan
tunjangan (belanja pegawai) dan belanja wajib dan mengikat. Adapun Tabel. T-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-29
III.14 berikut menunjukkan kapasitas riil atau dana yang tersedia setiap tahunnya
di Kabupaten Lingga untuk mendanai pembangunan.
Tabel. T-III.14.
Perkiraan Kapasitas Riil Tahun 2011-2015
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Total Penerimaan (Dana
Tersedia)
480,016,6
10
479,061,7
27
503,647,3
14
529,525,4
29
556,767,0
26
Jumlah Belanja Gaji &
Tujangan PNS
145,252,0
00
152,515,0
00
160,141,0
00
168,148,0
00
176,555,0
00
Belanja wajib dan mengikat 21,650,00
0
18,483,00
0
19,099,00
0
19,874,00
0
22,678,00
0
Kapasitas Riil
313,114,6
10
308,063,7
27
324,407,3
14
341,503,4
24
357,534,0
26
Sumber: Hasil pengolahan data
Dari kapasitas riil tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana
yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunnaan dana, dimana ada 3
(tiga) prioritas penggunaan dana, yaitu:
1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan yang
terkait/berhubungan langsung dengan program pembangunan daerah yang
sesuai dengan visi dan misi bupati.
2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program
penyelenggaraan urusan lainnya.
3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi belanja tidak langsung lainnya, seperti
bantuan sosial, hibah, tambahan penghasilan PNS dan lain sebagainnya.
Tabel. T-III.15.
Pendanaan Prioritas Tahun 2011-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Prioritas I 110.364.629 136.629.113 144.264.638 152.359.801 159.733.860
Prioritas II 178.898.981 147.106.614 155.327.676 164.043.623 171.983.166
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
III-30
Prioritas III 23,851,000 24,328.000 24,815,000 25,100,000 25,817,000
JUMLAH 313,114,610 308,063,727 324,407,314 341,503,424 357,534,026
Sumber: Hasil pengolahan data
Setalah prioritas I dan II ditetapkan, maka prioritas III untuk belanja tidak
langsung yang pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan
daerah dijabarkan lagi, sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja
tidak langsung tersebut lebih jelas, akuntabel, transparan dan pengalokasianya
sesuai dengan perencanaan.
Tabel. T-III.16.
Belanja Tidak Langsung Untuk Prioritas III Tahun 2011-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Belanja Bantuan Sosial 6,423,000 6,552,000 6,683,000 6,816,000 6,953,000
Belanja Hibah 17,428,000 17,776,000 18,132,000 18,494,000 18,864,000
JUMLAH 23,851,000 24,328.000 24,815,000 25,100,000 25,817,000
Sumber: Hasil pengolahan data
Top Related