ZAKAT PRODUKTIFAlternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

EditorMuh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

ZAKAT PRODUKTIF

Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

Editor

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan

© 2017 Fasiha

Cetakan Ke-1

Hak Penerbitan pada Penerbit Laskar Perubahan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara

apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin

sah dari penerbit

Editor Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

Desain cover Zuhud Muhallim

Lay-out Dodi Ilham

Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI

ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan ISBN: 978-602-73655-5-1 Cet. 1; I; 100 Penerbit Laskar Perubahan

Perum. Graha Mutiara Indah

Palopo- Sulawesi Selatan

Telp. 085255766944

gourmonde2010@gmail.com INDONESIA

KATA PENGANTAR

كاته وبر الله ورحمة عليكم السلام

لهدى ي أرسل رسول با ا نسان مالم يعل والذي علذ الإ ا الحمد للا الذ

ل لإذ اللهرون أشهد أن لإ ا ها ولو كراه الكفا ينا كا ينا الحقا لايظهاره عل الا والا

ل يوما القايامةا ها ومنا اهتدى ا با ا وص د وعل أ لا وبراك عل محمذ وسلا دا عبده ورسول اللذهمذ صلا وأشهد أنذ محمذ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami sampaikan ke khadirat

Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga

buku yang berjudul “Zakat Produktif, Alternatif Sistem Pengendalian

Kemiskinan” ini dapat diselesaikan dan diterbitkan

Sebagaimana kita tahu bahwa pengelolaan zakat belum maksimal

dalam menyelesaikan zakat, hal ini bukan karena zakatnya akan tetapi

pengelolaan zakat yang tidak maksimal, apa lagi penyaluran zakat yang

didominasi oleh zakat yang sifatnya konsumtif. Buku ini memberikan suatu

pemahaman mengenai konsep zakat produktif yang dapat dikembangkan

dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat.

Demi kesempurnaan dalam penyajikan buku ini, saran dan kritik dari pembaca kami nantikan dan kami akan jadikan masukan dalam

memperbaiki buku ini. Akhirnya dengan diterbitkannya buku referensi ini,

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dalam pengelolaan

zakat bagi mahasiswa, praktisi zakat dan akademisi, atau pun masyarakat

yang membutuhkan pemahaman tentang zakat produktif.

Hormat kami

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………… i

DAFTAR ISI……………………………………………………... ii

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT………………………. 1

ZAKAT…………………………………………………………… 16

A. Pengertian Zakat………………………………………….. 16

B. Dasar Hukum Zakat………………………………………. 21

C. Metode Penyaluran Zakat………………………………… 27

D. Macam-Macam Zakat…………………………………….. 32

E. Sasaran Zakat……………………………………………... 36

ZAKAT PRODUKTIF………………………………………….. 49

A. Konsep Dasar Zakat Produktif……………………………. 49

B. Instrumen-Instrumen Zakat Produktif……………………. 66

C. Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan... 81

D. Penerapan Zakat Produktif………………………………... 92

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………. 100

1

DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT

Memasuki adab ke-21 Indonesia tampak harus

berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis

ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997

telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi

ekonomi dan politik di negeri ini yang telah dibangun cukup

lama. lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut

menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya

tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin

kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya di

akibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan

yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segalah

sektor pembangunan berada dalam wewenang pemerintah

pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk

mengelolah dan mengatur daerahnya.1

Krisis yang dialami Indonesia telah menyebabkan

terpuruknya berbagai indikator ekonomi makro. Pada tahun

1998 laju inflasi mencampai 78%, bahkan mencapai 100%

pertengahan tahun 1999, pada hal tahun-tahun sebelumnya,

selalu dibawah 10%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

1 Agus Dwiyanto, Kemiskinan dan Otonomi Daerah. (Jakarta; LIPI

Press. 2005).,h. 109

2

Indonesia yang mantap dengan tingkat pertumbuhan rata-rata

7% per tahun sebelum krisis; akan tetapi, setelah masuk dalam

krisis ekonomi (1998) anjlok dengan minus 15%. Kenaikan

tingkat suku bunga yang begitu tinggi, dari rata-rata 20%

menjadi 70% per tahun. Krisis ini pula menyebabkan

membengkaknya utang luar negeri Indonesia seiring

menguatnya nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah.2

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian bangsa

Indonesia menimbulkan berbagai asfek dalam kehidupan bangsa

ini tidak hanya dalam kehidupan ekonomi, tapi juga

menimbulkan krisis yang berkepanjangan dalam bidang politik

dan sosial kemasyarakatan, krisis tersebut memaksa para elit

politik bangsa Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi

dan politik.

Hal ini di tandai dengan adanya peralihan dari sistim

dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan

daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan

pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional

dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi

2 Muslimin H.Kara, BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah. Cet.1. (

Yogyakarta; UII Press. 2005), h. 137

3

adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan

masyarakat.3

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang

mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi

kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945, undang-undang

ini berumur lebih kurang tiga tahun karena di ganti dengan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, UU ini berfokos pada

pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang

demokratis, periode otonomi daerah Indonesia pasca UU Nomor

1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang

pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 (sebagai

pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk

seluruh Indonesia), UU Nomor 18 tahun 1965 (yang menganut

sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU Nomor 5 tahun

1974 (menganut pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan

yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah) UU ini berumur

paling panjang yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan UU

Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 setelah

tuntutan reformasi di komandangkan.

3 HAW. Widjaja, Penyelenggara OTONOMI di Indonesia, dalam

Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta;

PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17

4

Kondisi bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari harapan

khususnya masih terjadinya ketimpangan dalam segala aspek

kehidupan baik ekonomi, antar wilayah, maupun sosial dan

hukum. Sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia selama ini

belum mampu menyelesaikan masalah, terbukti orang miskin

tambah miskin, lapangan kerja tidak tercipta secara memadai

sehingga pengangguran makin bertambah, sementara yang kaya

semakin kaya

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah meminta

peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan

pembangunan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan

yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya pemecahan

masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

Dari persepektif bahaya sosial, ekonomi politik, moral,

Islam tidak mengijinkan adanya perbedaan kekayaan yang

berlebihan di kalangan anggota masyarakat.4

Kriteria itu, Islam memungut pembayaran wajib dalam

bentuk zakat atas anggota komunitas muslim yang kaya untuk

membantu orang miskin dan terlantar diantara mereka. Dengan

demikian, tujuan zakat disamping pencucian jiwa adalah untuk

mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta

4 Afzalurrahman, Muhammad ; Encyclopedia of Seerah, Volume II,

(London: The Muslim Schools Trust, 1982), h. 124.

5

ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu

yang beragam di masyarakat.

Islam sejak awal turunnya sebagai sistem ideal yang

menyertai perkembangan realitas sosial, memberi perhatian

yang sangat besar terhadap persoalan pemberdayaan ekonomi

umat. Bahkan sejak lama, konsep zakat, diidealisasikan sebagai

panasehat untuk memberantas ketidakberdayaan ekonomi

(kemiskinan).

Konsepsi pemulihan ekonomi Indonesia yang ditawarkan

oleh Dana Moneter Internasional (Internasional Monetery fund

IMF) melalui pinjaman, diharapkan menjadi generator penggerak

bangkitnya perekonomian Indonesia, pada kenyataannya hanya

semakin menambah beban hutang luar negeri Indonesia.

Konsepsi ekonomi kapitalis yang bersifat eksploitasi

sumber daya ekonomi, yang mengakibatkan terjadinya

ketidakadilan antara negara kaya dengan negara miskin.

Ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi berdasarkan

syariah dan prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan bersama,

sumber daya ekonomi sebagai salah satu kesatuan yang

bersinergi dalam memperoleh nilai tambah (value added) dalam

kehidupan bersama dalam masyarakat.

Konsepsi zakat yang ditawarkan oleh Islam menjanjikan

dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya

6

ekonomi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Quran

dan Sunnah.

Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi

Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang

berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi

operasionalisasi ekonomi Islam dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Namun secara objektif dapat dilihat bahwa kondisi makro

ekonomi kita hingga saat ini masih merupakan sebuah problem

kehidupan. Problematika ekonomi umat tersebut terbungkus

dan tersembunyi di balik wajah kemiskinan umat, yang tentu

saja bukan merupakan suatu kondisi ideal yang harus

dipertahankan dari masalah-masalah tersebut, konsep Islam

yang demikian jelas untuk mengatasi problematika ekonomi,

fakta historis yang menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat

melalui lembaga zakat, serta kondisi ketidakberdayaan ekonomi

umat saat ini, ternyata ada masalah-masalah yang perlu dikaji

lebih dalam.

Karena itu secara konsepsional, Islam telah menawarkan

sebuah sistem yang canggih untuk pemberdayaan ekonomi umat,

dan pula untuk memecahkan problema kemiskinan konsep

khilafah yang melahirkan dualisme kepemilikan sebenarnya

7

sudah mengisyaratkan bagaimana pola dan mekanisme

hubungan kaya dan miskin.

Konsep kebebasan terbatas dan konsep kerja sudah

mengisyaratkan keharusan adanya etika ekonomi dalam bentuk

kesetiakawanan sosial. Lebih tegas lagi ketika telah diikuti

dengan penetapan rincian hukum, terutama yang menyangkut

pelarangan Riba dan perintah untuk mengeluarkan zakat.

Melihat bahwa, ketika kaum muslimin membangun sektor

ekonomi yang merupakan bagian dari realitas sosial mereka,

maka dua ketentuan tersebut disamping yang lain betul-betul

menjadi acuan mereka. Maka tercatat dalam sejarah bahwa

sumber pendapatan negara Madinah sampai pada masa ekspansi

yang pertama adalah zakat, selain ghanimah, jizyah, kharaj,

usyur.5

Semua sumber pendapatan tersebut dengan sendirinya

telah meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Dalam konteks

pemberdayaan ekonomi umat menuju peningkatan

kesejahteraan hidup khususnya di bidang sandang pangan,

papan, penulis melihat adanya peran yang signifikan yang dapat

dimainkan oleh BAZ. Hal ini didasarkan pada kenyataan rasio

5 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

8

jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang demikian umat

Islam itu sendiri.

Dewasa ini terdapat dua metode penyaluran zakat, yaitu

yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif

adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq6 untuk

memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari,

seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan

kebutuhan primer atau istilah Al-Ghazali dalam term ekonomi

dikenal dengan dharuriyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta

tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah

penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan

dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya

adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang

diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif

masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Hal ini

dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah mustahiq

semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki.7

6 Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini

penulis menspesifikasikan dengan mustahiq yang tidak mampu perekonomiannya.

7 Muzakki adalah orang yang menunaikan zakat.

9

Kedua, jumlah mustahiq yang meningkat menjadi muzakki tidak

terlihat secara jelas disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan

disalurkannya harta zakat selain untuk membantu mustahiq

dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga

untuk meningkatkan status sosial dari mustahiq menjadi non-

mustahiq atau bahkan menjadi muzakki.

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah

perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat

produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari’atkan dalam

agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi

kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat,

para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari

hak mustahiq yang dianalogikan dengan ‘kotoran’ tanpa

memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat

bermanfaat bagi mustahiq dalam jangka waktu yang

panjang.

2. Kesibukan muzakki dalam aktifitas kehidupannya sudah

menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus

dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene

membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.

10

3. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat

secara individual, bukan diserahkan kepengurusan

kepada ‘amil zakat.

4. Kepercayaan kepada ‘amil zakat dalam pengelolaan zakat

masih minim.

5. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat

merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya

cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan

zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.

6. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat

produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga

banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam

ekonomi Islam adalah sektor yang berkaitan dengan tanggung

jawab pemerintah muslim di bidang keuangan dan ekonomian,

tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dapat di bagi

menjadi dua bagian :

1. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir

miskin

2. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau

bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.8

11

Arah dan tujuan pembagunan menurut konsep Islam

adalah gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kehormatan masyarakat, dengan meningkatkan kemampuan

intelektual kerja dan pengabdiannya, untuk menegakkan misi

kekhalifaan serta khairaummah. Untuk itulah maka konsep Islam

meletakkan dasar pada aspek manusia dengan konsentrasi

akhlak.

Asfek keadilan yang di ukur dengan tingkat

kesejahteraan dewasa ini, hanya mengandalkan peran

pemerintah dalam melakukan pemerataan melalui pajak dan

pemberian pelayanan umum (sosial ekonomi), hasil akhir yang di

capai tetap memperlihatkan adanya ketimpangan yang makin

tajam, antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini di sebabkan

karena moral, dan hukum ekonomi tidak mengandung muatan

hakiki keadilan (keridhaan, manfaat dan kejelasan).9

Islam menghendaki kesejahteraan secara menyeluruh

Individu, keluarga, masyarakat dan bangsa, terpadu antara

rohaniah dan jasmaniah. Hal ini tergambar dari perintah Allah

Swt., dalam Al-Qur'an; perintah berkorban dan shalat, serta

8 Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, Intisari Islam

Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam. Cet. 1 (Jakarta; Lentera,

2003), h. 433

9 Abdurahman A. Basalamah. Op Cit, h. 4

12

perintah Zakat. Jelas terdapat keterpaduan antara aspek

ekonomi dan sosial.10

Islam bukanlah agama yang membiarkan segalah

permasalahan ini hadir tanpa batas. Namun Islam pun tumbuh

dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas

permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang

merupakan rukun Islam ketiga yang di anggap mempunyai

peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan

ekonomi, permasalah-permasalan tersebut yaitu: 1.

Pengangguran, 2. Kemiskinan, 3. Beban krisis dan hutang

piutang, 4. Perekonomian buruk, 5. Penimbungan harta.11

Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-

lebih moral dan tak adanya pengawasan akan membawa

kerusakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dalam QS.Al-

Taubah; 9: 103

يخذ من أموالم صدقة رهم وت زك تك سكن لم والل ليهم إن صل وصل ع با هم تطه

يع عليم س

10 Ibid,- 23

11 Yusuf Qaradhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi

Rakyat .Terjemahan dari judul Dauru Al-Zakat, fi'Iiaaj al-Musykilaat al-

Iqtisshaadiyah (Jakarta; Zikrul Hakim, 2005), h. 2

13

Terjemahnya;

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini tegas menyatakan perintah kepada Rasul selain

sebagai nabi ia juga bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah

dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kesentosaan rakyat yang juga merupakan tujuan ekonomi yang

di kehendaki Al-Qur'an. Tugas-tugas demikian dilaksanakan oleh

khalifah sebagai kepala pemerintahan. Dari sini dapat di pahami

bahwa pemerintah adalah juga pelaku ekonomi, bahkan yang

lebih kuat karena di tangannyalah terletak penentuan kebijakan

ekonomi.

Salah satu kebijakan ekonomi yang dapat dipahami dari

ayat diatas adalah perintah kepada nabi agar beliau berupaya

memberi ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti

pemerintah harus aktif mewujudkan dan memelihara

ketentraman masyarakat. Ini dapat terwujud jika dalam

masyarakat terdapat faktor-faktor dan sarana ekonomi

14

yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang

mapan.12

Sebagiamana Kepemimpinan khalifah Umar bin Abdil

Aziz yang telah merubah keadaan yang sebelum kekhalifaannya

begitu jauh kemelaratan rakyat dan penderitaan-penderitaan

umat. Pada masa pemerintahannya khalifah Umar bin Abdil Azis

merubah keadaan kearah perubahan-perubahan yang

menggembirakan, seolah-olah dewi kemakmuran itu datang

berlari-lari mengejar rakyat untuk menghadiakan kebahagiaan,

kesejahteraan dan kesenangan hidup kepada mereka setelah

menderita berpuluh-puluh tahun di bawah pemerintahan rezim

lama. Dapatlah di katakan bahwa, rakyat di bawah pemerintahan

Umar bin Abdil Aziz seolah-olah hidup di dalam "Surga dunia"

layaknya. Demikian makmurnya rakyat ketika itu sehingga susah

mencari orang yang fakir dan miskin untuk menerima zakat.

Rata-rata manusia hidup dalam kemakmuran yang merata dan

adil. Kalau bagi kita kemakmuran yang merata itu baru

merupakan impian dan semboyang dalam janji-janji para

pemimpin, maka pada zaman Khalifah Umar bin Abdil Aziz,

negeri yang banyak padang pasirnya seolah-olah di sulap beliau

12 Abd Muin Salim, Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah

Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam, (Ujung Pandang; Yayasan

Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), h. 9

15

menjadi taman yang hijau yang indah permai di mana

memancarkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk seluruh

rakyat; selaku karunia Tuhan terhadap suatu negara yang diasuh

dan dirawat dengan segala keikhlasan dan ketekunan.

Pada saat ini telah ada berbagai peraturan yang

mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan zakat

4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji

Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Zakat

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut,

pengelolah zakat yang di lakukan oleh organisasi pengelolah

zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat

(LAZ), diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan

muzakki kepada organisasi pengelolah zakat dapat meningkat.

16

Z A K A T

A. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan al-

tathhir: mensucikan, al-nama’: berkembang, al-barakah:

keberkahan, dan katsrat al-khair: banyak kebaikannya.

Penggunaan kata zakd yang merupakan bentuk asal dari zakat

jika ditujukan untuk seseorang zaka al-rajul berarti orang

tersebut banyak kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman

zakat al-syajarah maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang

dengan baik.13

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi

yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1. Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu

dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan

ketetapan Allah swt.14

2. Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian

tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu

13 Jamaluddin Muhammad Ibn Makram, Lisan al-Arab (Beirut: Dar

al-Fikr, 1990), h.358; Lihat Zainuddin al-Malibary, Fath al-Mu’in (Indonesia: Dar al-Ihya’), h.48; Taqiyuddin al-Husaini, Kifayah al-Akhyar (Semarang: Toha Putera), h.172; Kafrawi Ridwan, et.al.,(ed.), “Zakat”, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1985.

14 Kafrawi Ridwan, et.al., (ed.), “Zakat”, Ensiklopedi Islam, h. 1986

17

nishab bagi orang yang telah haul, dan bukan merupakan

barang tambang dan pertanian.15

3. Syafi’i mendefinisikannya dengan sesuatu yang

dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.16

4. Hambali mendefinisikannya dengan hak wajib pada harta

tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu

pada waktu yang tertentu pula.17

Dari definisi ulama mazhab tersebut, walaupun

dikemukakan dengan redaksi yang berbeda namun

kandungannya sama. Hanya saja Hanafi, Maliki, dan Hambali

mencakup pengertian kepada zakat mal saja sedangkan Syafi’i

mencakup zakat mal dan zakat fitrah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia,18 “Zakat

didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai

15 Definisi Maliki “… dan bukan merupakan barang tambang dan

pertanian” bukan berarti menurut mazhabnya barang tambang dan pertanian tidak wajib dizakati, tetapi zakat keduanya tidak harus haul. Lih. Wahbah al-Zuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Cet.III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h.153.

16 Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz II (Bandung: Syirkah al-

Ma’arif), h.102. 17 Kafrawi Ridwan, op.cit , h.1985. 18 UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999, Bab I, Pasal 1

ayat 2.

18

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang

bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok

umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain.

Selanjutnya ada beberapa istilah yang terkandung dalam

definisi zakat, yaitu:

1. Harta. Bahasa Arabnya mal dan memiliki bentuk plural

amwal, seperti yang tersebut dalam QS. al-Ma’arij: 24-25.

ين ف أموالهم حق معلوم ) ائل والمحر 24والذ وم ( للسذ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang pasti untuk orang miskin yang meminta dan tidak meminta”.19

Orang Arab biasanya mengartikan mal dengan

segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk

dimiliki dan disimpannya. Akan tetapi definisi harta yang

lebih sesuai dengan perkembangan zaman sehubungan

dengan zakat, sebagaimana yang dirumuskan Didin

Hafiuddin dari pendapat Zarqa dan mazhab Hambali,

adalah segala sesuatu yang konkrit yang bernilai dalam

19 Departeman Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang:

CV. Toha Putra, 1989), h. 974.

19

pandangan manusia dan dapat digunakan menurut

galibnya. rumusan tersebut memiliki keluasan dan

keluwesan kategori harta sebagai sumber zakat sekalipun

secara eksplisit tidak terdapat contohnya di masa Nabi

Muhammad saw. Seperti zakat profesi, zakat saham,

obligasi, perusahaan, dan sebagainya.

Harta yang wajib dizakati atau diistialahkan dengan

al-amwal al-zakawiyah bukan berarti semua harta tanpa

kecuali. Ia memiliki kategori tertentu, yaitu: harta orang

Islam, merdeka, halal, milik sempurna, mencapai nishab

dan haul. Maksud dari harta halal adalah harta yang

dimiliki sesuai dengan aturan-aturan Allah swt., baik zatnya

maupun perolehannya. Sebab Allah tidak akan menerima

penunaian zakat dari harta yang haram zatnya, seperti

zakat ternak babi atau haram perolehannya, seperti hasil

judi, merampok, korupsi. Sebagaimana yang terdapat

dalam hadits:

20

ن بى ع لى ن ه الله ص ي ل لم ع ل وس ا ل ق ب ق ي ة الله لا لا ل ص ب ق ور ب ه لا ط ة و ق د صول 20 ل غ ن م

Artinya:

“Dari Nabi Saw., bersabda bahwa tidak akan diterima shalat sebelum bersuci dan Allah tidak akan menerima shadaqah dari harta yang tidak sah”.

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta

tersebut sepenuhnya merupakan hak dan tanggung

jawabnya.

2. Nishab adalah ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib

dizakati, misalnya emas wajib dikeluarkan zakatnya

sejumlah 2,5% jika mencapai ukuran minimal 85 gram.

Kambing atau domba wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor

jika mencapai ukuran minimal 40 ekor. Ketetapan nishab

ini menurut jumhur ulama karena hadits:

عن أ بى سعيد الخدرى رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما

من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أ واق من الورق صدقة وليس دون خمسة أ وسق فيما دون خمس ذود من الاإبل صدقة .21

20 Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman bin al Fadel bin

Bahrain al Darimi, Sunan Darimi. (Indonesia: Maktabah, t.th), h. 175. 21 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Jami’ al-Shahih al-

Bukhari Juz. II. (Istambul: Dar al-Tibuah al-Amirah. T.th), h. 125

21

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Sa’id al-Khudri ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak wajib sedekah (zakat) pada kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Dan tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor”.

3. Haul adalah masa pemilikan dan pemanfaatan harta selama

satu tahun.

4. Mustahiq adalah sekelompok orang yang berhak menerima

harta zakat dengan jumlah delapan kelompok seperti yang

disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah surat al-

Taubah: 60, yaitu: faqir, miskin, ‘amil, mu’allaf, hamba

sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan

Allah, dan musafir.

5. Muzakki adalah orang yang menunaikan kewajiban zakat

karena harta yang wajib dizakati.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Setelah Allah memerintahkan mendirikan shalat yang

mengsucikan ruh dan yang dapat mendekatkan kita kepada

Allah, maka diperintahkan pula membayar zakat yang dijadikan

sebagai tanda beriman, tanda yang menunjukkan kesyukuran

22

pada Allah atas nikmatnya, dan untuk menjadi penghubung antar

sesama manusia. Didalam Al-Qur’an banyak perintah berzakat

yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang

mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta’ala,

tidak dapat melalikan karuniaNya, barang siapa yang ada sifat

yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada

jalan Allah. Dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa:

“ Sesungguhnya Bachil dan tempat terbitnya itu karena

tidak kasihan kepada hamba-hamba Allah, tamak terhadap harta

karena mengikuti hawa sahwatnya, nafsunya yang sangat jauh

dari iman, olehnya itu tidak ada hak baginya menda’wakan

dirinya beriman kepada Allah, kalau belum mendirikan perintah-

perintah Allah kepada dirinya”22.

1. Dalil naqli

Dalam beberapa ayat al-Quran, perintah berzakat

selalu disebut beriringan dengan shalat. Seperti firman

Allah dalam QS at-Taubah (9) : 11

خبير بم ورسول واللذ كة وأطيعوا اللذ لاة وءاتوا الزذ عليك فأقيموا الصذ ا وتب اللذ

تعملون

22 Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. Tafsir

AL_QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min. Cet. IX (Medan: Yayasan Persatuan

Amal Bakti Sumatera, 1936), h.146

23

Terjemahnya:

“…..Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.23

Penyebutan shalat dan zakat secara berinringan

dalam satu ayat dalam al-Quran sebanyak 27 kali dari 30

ayat yang membicarakan tentang zakat secara definitif

(ma’rifah).24 Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban

shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang integral

sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagi

orang yang berkewajiban melaksanakannya. Dalam ayat di

atas, indikasi seseorang dikatakan saudara seagama adalah

dengan refleksi pelaksanaan shalat dan zakat. Makna yang

terkandung di dalamnya adalah seorang muslim harus

memadukan hubungan yang baik secara vertikal dan

horizontal, atau dengan term hablun min Allah wa hablun

min al-nas. Hablun min al-nas, secara lebih spesifik, akan

berimplikasi kepada tumbuhnya kepedulian sosial, yaitu

bagaimana merespon permasalahan-permasalahan yang

terjadi di masyarakat.

23 Departemen Agama RI, op. cit., h. 279 24 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat (Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-

Risalah, 1991), h. 42.

24

Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan

yang sangat kuat. Allah swt. memerintahkannya dalam al-

Quran dengan menggunakan beberapa term yang berbeda:

Dalam QS. al-Rum: 39 digunakan istilah zakat itu

sendiri:

بو ف أموال وما ءاتيت من زكة وما ءاتيت من رب لير النذاس فلا يربو عند اللذ

فأولئك ه المضعفون تريدون وجه اللذ

Terjemahnya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”25

Dalam QS. al-Taubah:103 digunakan istilah sadaqah:

خذ من أ نذ صلاتك سكن لهم واللذ

م ا موالهم صدقة تطهره وتزكيهم با وصل عليه

يع علي س

Terjemahnya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu

25 Departemen Agama RI, op. cit., h. 647

25

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”26

Dalam QS. al-Taubah: 34 digunakan istilah infaq:

ا من الحبار نذ كثير

ين ءامنوا ا ا الذ لباطل ون أموال النذاس ب ان ليأك هب الره و يأيه

ه ون الذ ين يكن والذ ون عن سبيل اللذ ة ولا الف ب و ويصده نفقونا ف سبيل ي ضذ

ه بعذاب ألي فبش اللذ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”27

Dalam QS. al-An’am; 141 digunakan istilah haq:

جنات معروشات وغير مع رع الو النخل و شات رووهو الذي أنشأ ز

ان متشاب م يتون والر ه إذا به كلوا من ثمر ر متشاوغي هامختلفا أكله والز

المسرفين ل يحب نه ا إ أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ول تسرفو

26 Ibid., h. 297-298 27 Ibid., h. 283.

26

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”28

Menurut Didin Hafidhuddin, dipergunakan istilah

lain dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang

sangat kuat. Zakat disebut shadaqah karena memang salah

satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri

(taqarrub) kepada Allah swt. Zakat disebut infaq karena

hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk

kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah swt. Disebut

dengan haq karena memang harta zakat itu merupakan

ketetapan yang bersifat pasti dari Allah swt. yang harus

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya

(mustahiq).29

28 Ibid., h. 212. 29 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h.9.

27

2. Hukum positif

beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah terkait pengelolaan zakat sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat

b. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat

c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan

d. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999

tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan zakat

e. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji

Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Zakat.

C. Metode Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu

yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif:

1. Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada

mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam

28

kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan

papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah

al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan

dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta

tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada

mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui

perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta

tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan

dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk

juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat

dikelola dan dikembangkan oleh ‘amil yang hasilnya

disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

Ada pula yang mengklasifikasikan pemanfaatan dan

pendayagunaan alokasi harta zakat secara lebih rinci menjadi

empat golongan.30

1. Konsumtif tradisional; zakat dimanfaatkan dan digunakan

langsung oleh mustahiq untuk pemenuhan kebutuhan

pokok dalam kehidupan sehari-hari.

2. Konsumtif kreatif; zakat yang digunakan dalam bentuk lain

dari jenis barang semula, misalnya bea siswa.

30 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf

(Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998), h.61-63.

29

3. Produktif tradisional; zakat dimanfaatkan dalam bentuk

barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit, dan

lainnya.

4. Produktif kreatif; pendayagunaan zakat diwujudkan dalam

bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial

maupun proyek ekonomi seperti memberikan modal

kepada pedagang untuk berwirausaha.

Selama ini, penyaluran zakat yang bersifat konsumtif

masih lebih dominan daripada yang bersifat produktif. Hal ini

dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah mustahiq

semakin bertambah sedangkan jumlah muzakki tidak demikian.

Kedua, jumlah muztahiq yang meningkat taraf kehidupannya

menjadi muzakki belum menunjukkan angka yang signifikan

disebabkan oleh harta zakat. Padahal tujuan disalurkannya harta

zakat selain untuk membantu mustahiq dalam memenuhi

kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga yang lebih utama

untuk meningkatkan status sosial dari mustahiq menjadi non-

mustahiq atau bahkan menjadi muzakki.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk

kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut;

30

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan

asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat

kelebihan.

2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang

memungkinkan.

3. Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.31

Penyaluran atau pendistribusian zakat dalam bentuk ini

adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau

kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir untuk

memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

Faktor penghambat perkembangan zakat produktif

adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat

produktif yang disebabkan beberapa hal:

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari’atkan dalam

agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi

kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat,

para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari

hak mustahiq yang dianalogikan dengan ‘kotoran’ tanpa

memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat

31 Departemen Agama RI. Dirjen BIMAS dan Penyelenggara Haji

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, 2005, h 25

31

bermanfaat bagi mustahiq dalam jangka waktu yang

panjang.

2. Kesibukan muzakki dalam aktifitas kehidupannya sudah

menyita perhatian, sehingga sangat sulit untuk fokus

dalam penyaluran zakat secara produktif yang nota bene

membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.

3. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat

secara individual, bukan diserahkan kepengurusannya

kepada ‘amil zakat.

4. Kepercayaan kepada ‘amil zakat dalam pengelolaan zakat

masih minim.

5. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat

merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya

cukup untuk konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda

dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan

kualitas.

32

D. Macam-Macam Zakat

No Jenis Harta Nisab Haul Kadar Zakat

Ket

1 2 3 4 5 6 1 Tumbuh-Tumbuhan

1. Padi 2. Biji-bijian, Seperti

Jagung, kedelai 3. Umbi-umbian,

seperti ubi ketang, ubi kayu, ubi jalar, jahe

4. Buah-buahan, seperti kelapa, pisang, durian, Rambutan, nenas, kelapa sawit, mangga, salak, alpukat, pala, lada, pinang, jeruk

5. Tanaman hias, seperti; anggrek,segala jenis bunga termasuk cengkih

6. Rumput-rumputan, seperti: serei (minya serei), bambu, tebu

7. Daun-daunan, seperti: teh, Tembakau, fanili

8. Kacang-kacangan, seperti; kacang hijau, kedelai, kacang tanah

9. Sayur-sayuran, Seperti; Bawang, mentimun, Kol, bit, Wortel, petai, bayam, sawi, cabai

1.350 kg

gabah atau 750 kg beras atau 750 kg beras

____#____

____#____

____#____

____#____

____#____

____#____

Tiap Pane

n

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

5% atau 10%

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

Jika airnya sulit 5 % dan Jika airnya

mudah 10 %

33

II Emas, Perak dan Uang 1. Emas Murni 2. Perhiasan Wanita,

peralatan, dan perabotan dari Emas

3. Perak

4. Perhiasan Wanita, peralaran dan perabotan dari perak

5. Logam mulia selain emas, perak, seperti; paltina

6. Batu permata seperti intang berlian

94 gram

emas senilai 94

gram emas murni

672 gram senilai

672 gram perak

Senilai 94

gram emas murni

____#____

1 thn __#__

__#__

__#__

__#__

__#__

2 ½ % __#__

__#__

__#__

__#__

__#__

No Jenis Harta Nisab Haul Kadar Zakat

Ket

1 2 3 4 5 6 III Perusahaan/

Pendapatan/ Perdagangan 1. Industri, seperti;

Tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/ tahu, batik, ukir-ukiran

2. Industri pariwisata, seperti: hotel, cottage, penginapan, villa, restauran, bioskop, kolam renag

3. Perdagangan, seperti; ekspor impor, perdagangan

Senilai 94 gram emas murni

____#____

____#____

1 Tahu

n

__#__

__#__

2 ½ %

__#__

__#__

Yang di nilai

semua kekayaan pada saat

mengeluarkan

zakatnya

34

dalam negeri, pertokoan, warung, depot,/ kios, percetakan , penerbitan

4. Jasa, seperti; notaris, akutan, travel, biro, biro reklame, designer, kap, salon, transportasi laut darat dan udara, kap salon

5. Real estate, seperti: perumahan, penyewaan rumah/ tanah

6. Pendapatan, seperti gaji, honorarium, komisi, penghasilan dokter

7. Usaha-usaha pertanian, perkebungan perkiraan, seperti; tambak, kebun, teh/ kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci dan sebagainya

8. Uang simpanan, seperti; tabanas, deposito, uang tunai

____#____

____#____

____#____

____#____

____#____

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

__#__

No Jenis Harta Nisab Haul Kadar Zakat

Ket

1 2 3 4 5 6 IV Binatang Ternak

1. Kambing, biri-biri, domba

40-120

ekor 121-200

1

Tahun

1 ekor 2 ekor 3 ekor

Dan

seterusnya setiap

35

2. Sapi 3. Kerbau

Ekor 201-300

ekor

30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor

_#____

__#__ __#__

_

_#__ __#__ __#__ __#__

__#__

1 ekor Umur

1 tahun 1 ekor Umur

2 tahun 2 ekor Umur

1 tahun Dan 1 ekor

umur 2 tahun

__#__

tambahan 100 ekor,

kadar zakatnya tambah 1

ekor

Dan seterusny

a setiap tabahan 30 ekor

sapi, kadar

zakatnya tambah 1 ekor sapi umur satu

tahun Dan setiap tambahan

40 ekor sapi,

kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Zakat

kerbau dan kuda

sama dengan

sapi V Zakat Fitrah

Zakat fitrah

Mempuny

ai kelebihan

Tiap akhir Rama

2 ½ kg atau 3

½ liter

Di

kelurkan pada

36

bahan makanan

untuk keluar

dhan

bulan Ramadhan

bisa di bayar kan

dengan uang

seharga barang

tersebut. Dilakukan di daerah

yang berlaku

makanan pokok

E. Sasaran Zakat

Yang dimaksud dengan sasaran zakat adalah orang-orang

yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq.

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan

perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang

sebenarnya sesuai petunjuk al-Quran surah al-Taubah: 60.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

37

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

1. Fakir dan miskin

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua

pada miskin. Apa sebenarnya fakir dan miskin dalam uraian

ini disatukan dalam satu kelompok. Penjelasannya ialah

bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat

perbedaan pendapat.

Orang fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi

dapat menjaga diri tidak meminta-minta, sedangkan yang

dimaksud miskin yaitu yang dalam kebutuhan tapi suka

merengek-rengek dan minta-minta.32

Jadi, keadaan fakir masih lebih baik daripada orang

miskin. Diperkuat oleh firman Allah QS. al-Balad: 16

بة أو مسكين ا ذا مت

Terjemahnya: “Atau orang miskin yang sangat fakir”33

32 Yusuf Qardawi, op. cit., h. 511. 33 Departemen Agama RI, op. cit., h. 1062.

38

Orang miskin ada yang mempunyai mata

pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi

keperluan sehari-hari. Berbeda dengan fakir, tidak ada yang

mempunyai mata pencaharian, sesuai firman Allah QS. al-

Baqarah: 273:

للفقراء الذ لا ي وا ف سبيل اللذ ت ين أحص ب ف طيعوس الرض ن ض

بم الجاهل أغنياء من التذعفهف تعر س يسألون النذاس يماه لا بس فهم ي

به نذ اللذلحاف ا وما تنفقوا من خير فا

ي عل ا

Terjemahnya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.34

Golongan fakir dan miskin adalah dua hal yang

berbeda tetapi integral. Berikut klasifikasi mustahik zakat

atas nama fakir dan miskin, yaitu:

a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama

sekali.

34 Ibid., h. 66.

39

b. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak

mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu

penghasilannya tidak memenuhi separuh/kurang dari

kebutuhan.

c. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak

mencukupi separuh/lebih kebutuhan untuk diri dan

tanggungannya tapi tidak cukup untuk seluruh

kebutuhan.

Fakir dan miskin disebutkan lebih dahulu dari golongan

mustahiq yang lain dalam al-Quran. Hal ini mengisyaratkan

bahwa tujuan utama kewajiban zakat adalah untuk

menghilangkan kesengsaraan dan kemelaratan umat Islam.

2. ‘Amil

‘Amil adalah orang yang ditugaskan imam (pemimpin

negara) untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya

kepada yang berhak menerimanya. Terhadap kelompok ini,

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa penempatan ‘amil

dalam mustahiq zakat setelah kelompok faqir dan miskin

menunjukkan pentingnya peran ‘amil dalam mensukseskan

tujuan utama kewajiban zakat tersebut. Dengan demikian,

urusan zakat bukan hanya ditugaskan kepada perorangan

secara pribadi, tetapi yang lebih utama merupakan tugas

negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-

40

orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari

para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan

sebagainya. Semua petugas tersebut mendapatkan upah

bekerja yang tidak diambil dari kas negara tetapi dari harta

zakat.35

Dalam kasus di Indonesia, ‘amil zakat terbagi dua,

yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang

dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan,

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang

dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum.36 Dan

lembaga ‘amil zakat tersebut dikukuhkan, dibina, dan

dilindungi oleh pemerintah.37 Adapun yang dimaksud

dengan pemerintah adalah:38

35 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat., h.579. 36 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB I, Pasal 1 ayat 1 dan 2. 37 UU RI. Nomor 38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 7.

41

a. Menteri Agama

b. Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi.

c. Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen

Agama Kabupaten/Kota.

d. Camat atas usul Kepala Kantor Urusan agama.

Pengukuhan tersebut dilakukan atas permohonan

lembaga ‘amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:39

a. Berbadan hukum.

b. Memiliki data muzakki dan mustahiq.

c. Memiliki program kerja.

d. Memiliki pembukuan.

e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Tidak semua orang bisa menjadi ‘amil karena harus

memenuhi persyaratan berikut:40

a. Beragama Islam, karena zakat itu urusan kaum

muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala

urusan mereka.

38 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 21, ayat 2. 39 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, BAB III, Pasal 22. 40 Yusuf al-Qardawi, op. cit., h. 581.

42

b. Mukallaf, hendaklah petugas zakat itu seorang yang

mukallaf, yaitu orang yang telah dewasa dan sehat

akal pikirannya.

c. Memiliki kredibilitas, dapat dipercaya dan tidak fasiq.

d. Memahami hukum-hukum zakat

e. Memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas

3. Mu’allaf

Asal kata mu’allaf secara bahasa berarti orang yang

dibujuk hatinya. Sedangkan dalam istilah zakat, mu’allaf

adalah orang yang baru masuk Islam, sementara

keyakinannya masih dianggap lemah. Menurut Yusuf al-

Qardhawi, pemberian zakat pada golongan ini dilakukan

karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam

sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama,

mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang

tuanya dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan

rizkinya. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa

orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya

semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan

43

kebenaran, keyakinan, dan pertolongan materil dan

spirituil.41

4. Riqab

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan

dirinya dari tuannya. Kelompok ini boleh diberikan zakat

yang bukan berasal dari zakat tuannya. Riqab adalah bentuk

jamak dari ragabah yang berarti belenggu. Dalam al-Quran,

kata ini diistilahkan dengan arti budak belian laki-laki (‘abid)

dan budak dengan perempuan (‘ammah). Istilah ini

disebutkan dalam kaitannya isyarat dalam kata kiasan ini

dengan maksud bahwa perbudakan bagi manusia sama

halnya dengan belenggu yang mengikatnya. Membebaskan

budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan

belenggu yang mengikatnya.42

Al-Quran menyatakan bahwa menghapuskan

belenggu perbudakan bukan hal yang mudah atau dapat

diwujudkan dalam waktu yang singkat. Hal ini seperti

disebutkan dalam surat al-Balad ayat 10-13:

41 Yusuf al-Qardhawi, op. ci., h.596. 42 Yusuf al-Qardhawi op. cit., h.616.

44

(12( وما أدراك ما العقبة )11( فلا اقتحم العقبة )10وهديناه النذجدين )

(13فكه رقبة )

Terjemahnya: “Maka tidakkah (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.43

5. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dengan syarat,

bukan untuk perbuatan maksiat, sedangkan ia belum bisa

melunasi hutangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah

hutang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam,

seperti pendirian tempat pendidikan dan tempat

peribadatan.

Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, orang yang

mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

orang yang mempunyai hutang untuk diri sendiri dan orang

yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umum. Orang

yang mempunyai hutang untuk dirinya sendiri seperti untuk

nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan,

mengobati orang sakit, mendirikan rumah, dan lain-lain bisa

menerima harta zakat asalkan kebutuhannya itu tidak

43 Departemen Agama RI, op. cit., h. 1061

45

berlebihan. Dan yang lebih khusus diterapkan dalam

golongan ini adalah mereka yang mendapatkan berbagai

macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam

hartanya sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk

meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

6. Fi Sabilillah

Bila disebut kata ini biasanya yang tergambar dalam

pikiran orang adalah (jihad) perang. Padahal pengertiannya

lebih luas dari yang dimaksud, mencakup semua

kemaslahatan umat Islam. Semua kegiatan yang menuju

ridha Allah dapat diambil dari bagian “fi sabilillah”. Menurut

Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut

mengemukakan bahwa fisabilillah maksudnya adalah

kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk menegakkan

agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan

pribadi.44

7. Ibnu Sabil

Dapat diartikan sebagai perantau (musafir) tetapi

musafir yang mendapat bagan dari zakat adalah musafir

bukan karena maksiat, tetapi orang yang kehabisan atau

44 M. Ali Hasan, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi

Probelama Sosial di Indonesia, ( Jakarta: Kencana , 2006) h. 201.

46

kekurangan belanja dalam perjalanan, mungkin karena

uangnya hilang atau sebab-sebab lain.

Adapun rahasia mementingkan ibnusabil dalam al-

Quran, karena Islam senantiasda merangsang untuk

melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi

perjalanan dan bepergian di permukaan bumi, karena sebab,

yaitu: 1) Perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari

rezki, 2) Untuk mencari ilmu, 3) Berperang di jalan Allah, 4)

Untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewah.45

Memurut Yusuf Qardawi bahwa bagi empat sasaran yang

pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa

memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun fir-riqab

zakat diserahkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga

tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan

sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat

perbudakan. Zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka,

akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan/keadaan

yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.46

Berdasarkan pandangan dari beberapa ulama tentang

golongan yang berhak menerima zakat, dalam konteks ekonomi

45 Yusuf Qardawi, op.cit., h. 648-651. 46 Yusuf Qardawi, h. 565.

47

dan pemasaran serta perkembangan masyarakat di era

globalisasi, yang tidak terdapat lagi sistem perbudakan, maka

dapat ditarik intisari dari delapan golongan penerima zakat

menjadi empat kelompok besar yaitu :

a. Bidang pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pada

kelompok ini yaitu fakir, miskin, firrikab dan al-

gharimin, ibnussabil, dalam bentuk investment sektor,

modal kerja untuk menggerak roda ekonomi masyarakat

melalui pengembangan sektor produksi dan pembukaan

lapangan kerja.

b. Bidang pengembangan sumber daya manusia umat,

termasuk dalam kelompok ini yaitu, muallaf, fisabilillah

dan firrikab, yaitu melalui perbaiakn sistem pendidikan

untuk menciptakan sumber daya manusia umat yang

berkualitas memiliki iman dan taqwa, ilmu dan teknologi

sebagai umat terbaik (khaerah ummah).

c. Bidang pengembangan sosial, budaya dan politik umat

secara keseluruhan yaitu melalui pembangunan sarana

dan prasarana umat masyarakat, rumah ibadah, rumah

sakit, gedung sekolah, panti asuhan dan pemeliharaan

anak yatim.

d. Bidang operasional dan pengembangan kelembagaan

amil zakat diperuntukkan bagi kesejahteraan karyawan

48

Badan Amil Zakat (BAZ), pemeliharaan sarana dan

prasarana kelembagaan, gedung, kantor, perbaikan

sistem manajemen Badan Amil Zakat (BAZ).

49

ZAKAT PRODUKTIF

A. Konsep Dasar Zakat Produktif

1. Dasar Zakat Produktif

Secara istilah, zakat produktif memang belum

tersosialisasi dengan baik. Hal ini, menurut pengamatan

penulis, terdeteksi dari kurangnya penerapan zakat produktif

di kalangan masyarakat, disamping masih adanya keraguan

tentang boleh-tidaknya sistem tersebut, padahal kalau kita

merujuk kepada kandungan Alquran dan Hadis serta

pendapat para cendekia, baik kalangan mutaqqaddimin

ataupun muta’akhkhirin, kita dapat menemukan keyakinan

tentang kebolehan-bahkan anjuran - untuk menerapkan

zakat produktif. Seperti penafsiran yang terdapat firman

Allah dalam QS. At- Taubah (9) : 103

ن صلتك سكن إ صل عليهم با و يهم ك خذ من أموالم صدقة تطه رهم وت ز يع عليم س لم والل

Terjemahnya:

“Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan/mengembangkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itumenjadi

50

ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.47

Lafaz tuzakkihim yang berasal dari kata zakka bisa

merarti menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan.

Adapun pengembangan bisa ditinjau dari dua sumber hukum,

yaitu :

a. Landasan Alquran:

Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang yang

menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban

yang telah ditetapkanNya dan karena telah membantu

saudaranya yang membutuhkan.48 Firman Allah (QS. Ar

Rum 30: 39)

تم من زكاة تريدون و ن هم المضعفو أولئك ف لل اجه ... وما ءات ي

Terjemahnya:

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”49

47 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang:

CV. Toha Putra, 19890), h. 297-298. 48 Quraish Shihab, Membumikan Alqur’an, (Bandung : Mizan, 2000),

cet. XXI, h. 225 Lihat juga Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwa al-Tafsir, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1996), h. 521.

49 Departemen Agama RI., op. Cit., h. 647.

51

b. Landasan Hadis:

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahiq berarti

juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang

ekonomis. Harta zakat yang diberikan itu tentunya akan

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian pemanfaatan harta itu berkembang

bukan hanya dirasakan oleh mizakki tapi juga dapat

dirasakan oleh mustahiq. Dalam tinjauan ekonomis, daya

beli ,mustahiq tersebut dapat mempercepat laju

pertumbuhan ekonomi dengan teciptany ekuilibrium

interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran

ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara

konsumtif yang sebagaiman diketahui daya beli mereka

sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan

lalu bagaimana melanggengkan ekuilibrium interaksi

tersebut. Tentunya harta zakat mereka juga harus

dilanggengkan, yaitu dengan cara diproduktifkan.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda :

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله اوتصدق كان

52

مشرف ولا سانل فخذه ومالا فل به وما جاءك من هذا المال وا نت غير 50تتبعه نفسك

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada umar, namun Umar menolak seraya berkata; ‘berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku’. Kemudian Rasulullah menjawab; ’ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Mengatakan

‘maka kembangkanlah’, maksudnya adalah sedekah yang

kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka

hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang

dan lebih bermanfaat.

c. Pendapat Para Cendekia Tentang Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat

ijtihadi.51 Dalam kajian ijtihad, perbedaan pendapat di

50 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Jami’ al-Shahih al-

Bukhari, Juz. II (Istanbul: Dar al-Tibaah al-Amirah, t.th.), h. 130.

53

antara para cendekia adalah suatu hal yang tak

terelakkan dan dibolehkan, walaupun perbedaan

pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama,

yaitu Alquran dan Hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan

merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu

pahala atas jerih payahnya dalam melakukan suatu

penelitian hukum. Hanya saja ijtihad tersebut benar-

benar berdasarkan keilmuan bukan dari hawa nafsu.

Rasulullah saw. Bersabda :

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم 52فاجتهد فاصاب فله أجر ان واذا اجتهد فاخطا فله أجر

Artinya:

“Abu Hurairah : berkata “Rasulullah saw. Bersabda; ‘seorang hakim yang melakukan ijtihad, jika benar maka akan mendapat dua pahala, jika salah maka akan mendapatkan satu pahala”.

Dalam qaidah fiqhiyyah disebutkan :

51 Ijtihad adalah mengerahakan kemampuan untuk menghasilkan

suatu hukum yang belum ditentukan secara pasti dalam syara’ dengan bersumber kepada Alquran dan Hadis. Lihat. Ali al-Husaini al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 14. Lihat juga Abd. Al-Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, (Jakarta : Sa’adiyah Putra, tth), h. 20.

52 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah,

Juz. II (Dairut: Dar Al-Fiqru, t.th.) h. 776.

54

53الاجتهلدلاينقض بالإجتهاد

Artinya: “Suatu hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain”

Dengan demikian, perbedaan pendapat yang

merupakan hasil ijtihad tidak usah dijadikan

pertentangan yang dapat menimbulkan perselisihan dan

perpecahan dikalangan umat Islam. Bahkan semestinya

dijadikan sebagai rahmat (keluasan dan keluwesan)

dalam syari’at Islam.

Dalam konteks ini, perbedaan pendapat

mengenai penerapan zakat produktif dapat dimaklumi.

Pendapat yang tidak membolehkan penerapan zakat

produktif beralasan bahwa harta zakat adalah milik

segolongan orang yang termasuk dalam delapan ashnaf

mustahiq. Landasannya adalah firman Allah (QS. At-

Taubah 9: 60)

ا الصدقات للفقراء والمساكي ها والمؤ ع املي الع و إن لفة ق لوب هم وف لي والل عليم فريضة من الل لسبيل ن ااب ي وف سبيل الل و الر قاب والغارم

حكيم Terjemahnya:

53 Abu al-Hamid, op. cit h. 38.

55

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”54

Huruf lam (ل ) pada lafaz (للفقراء ) dan seterusnya

menunjukkan arti kepemilikan (tamlik). Jadi harta

mutlak milik mustahik, tidak boleh diperuntukkan

sebagai modal dalam pendirian usaha yang

keuntungannya dapat diberikan kepada mustahik.

Karena dikhawatirkan usaha tersebut mengalami

kerugian sehingga mustahiq tidak bisa mendapatkan

harta zakat. Demikian pula harta zakat tidak boleh

diberikan kepada mustahiq sebagai zakat produktif jika

menggunakan sistem tertentu yang memiliki

mewajibkan untuk mengembalikan harta tersebut.

Menurut, Imam Ghazali, para ulama yang

berpendapat bahwa orang miskin hendaknya diberi

bagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah

54 Departemen Agama RI., op. cit., h. 288.

56

yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih

dekat kepada kebenaran.55

Pengikut Imam Nawawi mengatakan bahwa

kepada orang yang memiliki keterampilan, hendaknya

diberi modal untuk menjalankan suatu pekerjaan, boleh

seharga alat-alat yang dibutuhkan dan boleh pula lebih.

Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan

keperluan agar dari usahanya diperoleh keuntungan.

Tentu bantuan yang diberiakan, berbeda-beda sesuai

dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat

perorangan.56

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara

Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-

perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik

orang miskin seluruhnya atau sebagaiannya. Dengan

demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan

keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan

mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau

55 Abu Hamin al-Ghazali, Ihya Ulum al-Diin, (Beirut : Dar al-Fiqr).

Jilid I, h. 207. 56 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat(Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-

Risalah, 1991)h. 567.

57

memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga

menyerupai harta wakaf bagi mereka,57

Menurut M. Amin Azis, pendayagunaan harta

zakat dan infak hendaknya diprogramakan untuk

mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan

menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir

miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar

yang kurang mapu, membantu pengusaha lemah,

membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari

cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan

masyarakat, kebersihan lingkungan untuk kegiatan

dakwah Islam lainnya.58

Beberapa pendapat yang telah dirumuskan oleh

para cendekia itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada

perbedaan pendapat tentang zakat produktif secara

konseptual. Perbedaan pendapat hanya terletak pada

tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif

diterapkan. Kalau dengan sistem hibah yang notabene

tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta zakat,

57 Ibid. 58 M. Amin Azis, Nilai-nilai Pengembangan Ekjonomi Islam dan

Perbankan, dalam buku bunga ramapai Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistewm Syari’ah, Editor : Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, (Jakarta : PINBUK, 2000), h. 160.

58

maka para cendekia telah sepakat untuk

membolehkannya. Akan tetapi kalau zakat produktif

diterapkan dengan menggunakan sistem lain – seperti

mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan – yang

memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta zakat,

maka para cendekia berbeda pendapat. Demikian pula

halnya, terdapat perbedaan pendapat jika harta zakat

diproduktifkan dengan digunakan sebagai modal usaha

yang dikelola oleh amil meskipun keuntungannya

diberikan, kepada para mustahiq.

Menurut penulis, keberadaan zakat produktif –

khususnya di negara Indonesia dan negara berkembang

lainnya – sangat diperlukan meskipun dengan

menggunakan sistem seperti mudharabah, murabahah,

dan qardhul hasan, demi pengentasan kemiskinan dan

menghindari para mustahiq dari jeratan riba. Dalam

tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan

kepada mustahiq secara mutlak tanpa ada kewajiban

untuk mengembalikan harta. Namun secara realita saat

ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan mengingat

jumlah mustahiq masih jauh lebih besar daripada jumlah

muzakki. Sehingga harta zakat tidak mencukupi jika

diberikan semuanya secara cuma-cuma kepada para

59

mustahiq. Di sisi lain terdapat sejumlah mustahiq yang

termasuk dalam kategori mampu berusaha (usia

produktif) yang harus dibantu (diproduktifkan) dengan

menggunakan program pengentasan kemiskinan. Dan

jika harta zakat diberikan secara konsumtif untuk

kategori mustahiq seperti ini, maka kebijakan itu tidak

dapat dilakukan, karena hanya akan menimbulkan sikap

ketergantungan kepada harta zakat tanpa

memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka.

Pemanfaatan potensi baru bisa dilakukan jika mustahiq

tersebut diberikan zakat secara produktif yang dapat

digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk

memberikan harta zakat secara produktif dalam kondisi

seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan

sistem tertentu agar dana zakat tidak cepat habis dan

dapat dimanfaatkan oleh mustahiq lain secara

bergantian. Oleh karena itu, walaupun penerapan zakat

secara produktif belum mencapai tataran ideal, akan

tetapi jangan di hilangkan begitu saja selama masih bisa

diterapkan sesuai dengan kemampuan. Hal ini sesuai

dengan kaidah :

60

59مالا يدرك كله لا يترك كله

Artinya: “Sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tidak boleh dinafikan (ditinggalkan) secara keseluruhan.”

Pendapat ini tidak sesuai dengan dasar pemikiran

tamlik (kepemilikan) yang terdapat pada huruf lam (

dalam Q. S. al-Taubah : 60 di atas. Dana zakat ( للفقراء

produktif tetap milik mustahiq, karena peredaran dana

produktif itu tetap berada di antara para mustahiq.

d. Pemberian Zakat Kepada Usia Produktif

Dilihat dari potensi, fakir miskin terbagi menjadi

dua kategori:60 Pertama, fakir miskin yang sanggup

bekerja yaitu orang yang berada pada usia produktif dan

memiliki kemampuan untuk berusaha. Kedua fakir

miskin yang tidak sanggup bekerja, yaitu orang yang

tidak berada pada usia produktif dan atau tidak memiliki

kemampuan berusaha, seperti anak-anak, orang jompo,

59 Abd al-Hamid Hakim, op. cit , h. 44 60 Yusuf Qardawi, op. cot., h. 515.

61

lumpuh, orang yang sakit-sakitan, orang yang tidak

sehak akalnya, dan lain-lain.

Apabila mustahiq itu diukur dari kebutuhan, baik

kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga, maka

apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian

zakat, padahal dengan begitu hanya akan menjadi beban

masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan

sedekah dan pertolongan, sedang dia bebadan kuat,

sanggup berusaha menghidupi dirinya. Menurut

pendapat yang tegas dari golongan Syafi’i dan Hambali,

zakat bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada

orang kaya juga orang mampu berusaha secara layak

dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.61

Pendapat mazhab-mazhab tersebut memang diperkuat

oleh nash-nash syar’i dan kaidah, karena Islam

mewajibkan bekerja terhadap orang mampu dan kuat.

Akan tetapi hendaklah mereka diberikan fasilitas untuk

memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, ia akan

berjuang sendiri untuk bekerja keras mencukupi

kebutuhannya. Di dalam Hadis sahih disebutkan :

61 Imam Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, (Beirut : Dar al-

Fiqr), jilid 6, h. 228

62

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل لمقدام رضى الله عنه عناحد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يد ه و إن نبي الله داود عليه

62السلم كان ياكل من عمل يده

Artinya: “Diriwatkan dari Miqdam ra. Rasulullah saw bersabda : ‘Makanan yang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. Adalah orang selalu makan dari hasil pekerjaanya sendiri.”

Seseorang yang mempunyai pekerjaan dengan

hasil memadai, maka pekerjaan itu tidak boleh

ditinggalkannya karena memperoleh zakat atau diberi

orang.

Dikatakan Rasululah saw dengan jelas dan tegas :

63لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

Artinya: “Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat.”

62 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Jami al-Sahih al-

Bukhari, Nomor Hadits 1930. Juz. 3 (Istanbul: Dar Altibiah al-Amirah. T.th.), h. 15.

63 Abu Isa al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Juz. 3 (Beirut : Dar al-Fiqr, t.th. ), Nomor Hadits 589. h. 42.

63

Seseorang tidak dianggap kuat jasmani bila tidak

mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya

itu tidak dapat membeli pakaian penutup aurat dan

makanan. Imam Nawawi mengatakan : “Apabila

seseorang tidak mempunyai usaha, maka halal baginya

zakat, karena ia dianggap orang lemah.”64

Apabila di dalam hadis yang telah disebutkan

tadi cukup menyebutkan (orang yang sehat dan kuat),

maka di dalam hadis lain diberi tambahan dengan kata

(mampu berusaha).

فعن عبيد الله عدي بن الخيار ان رجلي اخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسأ لا نه من الصدقة فقلب فيهما انبصرور أهما جلد ين

ا أعطيتكما ولا حظ فيها )اي ف الز كاة( لغني ولالقوي فقال: إن شئتم 65.مكتسب

Artinya: “Dari Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar megatakan, bahwa dua orang laki-laki telah menghadap Nabi saw. Menyatakan minta sedekah. Nabi memicingkan matany kepada dua orang itu dan melihatnya dalam-dalam. Kemudian beliau berkata : “kalau kalian menghendaki Aku beri, tapi zakat bukan untuk orang kaya dan orang yang kuat bekerja.”

64 Imam Nawawi, op. cit., h. 229. 65 Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’as al-Sujastami al-Uzdid, Sunan Abi

Daud, Juz. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th.) h. 118.

64

Kemudian Rasulullah saw memberikan kepada

dua orang itu zakat, karena beliau tidak tahu persis

keadaan kedua orang itu yang sebenarnya. Tampaknya

kedua orang itu kuat dan mampu, tapi kenyataannya

tidak mempunyai usaha, atau mempunyai usaha tapi

tidak mencukupi.

Para ulama beralasan dengan hadis tersebut,

bahwa kepada pihak pemerintah atau pemilik harta

boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak

diketahui keadaannya yang sebenarnya. Berdasarkan

contoh dari Rasulullah saw itu jelas bahwa zakat tidak

halal diberikan kepada orang kaya dan orang yang tidak

mampu berusaha. Yang dimaksud dengan orang yang

mampu berusaha adalah orang yang mempunyai usaha

yang dapat memenuhi sekedar kebutuhannya, kalau

tidak, maka ia termasuk orang-orang yang berhak

menerima zakat. Adapun orang lemah (tidak mampu)

berusaha, seperti orang sakit, lumpuh, orang yang

jompo, maka tidak dibenarkan menahan zakat atas

mereka.

Menurut pendapat yang mu’tabar, seperti yang

dikatakan Imam Nawawi, bahkan yang dimaksud dengan

orang yang mempunyai usaha ialah usaha yang sesuai

65

dengan keadaan dan kehormatannya. Adapun usaha

yang tidak layak, maka ia dianggap tidak mempunyai

pekerjaan.66

Dari seluruh pembahasan tersebut dapat

disimpulkan, bahwa orang sanggup berusaha yang

haram zakat diberikan kepadanya adalah orang yang

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Ia memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan

sumber usahanya.

b. Pekerjaan yang diperolehnya adalah halal menurut

hukum, karena pekerjaan yang dilarang menurut

hukum syara’ sama dengan orang todak mempunyai

pekerjaan.

c. Orang itu mampu bekerja dan pekerjaannya itu

tidak melebihi kemampuannya.

d. Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan

kehormatannya dalam masyarakat.

e. Pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan

kebutuhan orang yang ditanggungnya.

66 Imam Nawawi, op. cit, h. 191.

66

Dengan demikian dapat kita artika, bahwa setiap

orang yang mampu berusaha diharuskan oleh syara’

untuk memenuhi kebutuhannya oleh dirinya sendiri.

B. Instrumen-instrumen Zakat Produktif

Berikut ini, kami sampaikan beberapa instrumen zakat

produktif. Perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan

bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan

selama masih berada dalam koridor ilmu ekonomi Islam. Penulis

hanya menyebutkan instrumen mudharabah, murabahah, dan

qardhul hasan dengan asumsi bahwa ketiga instrumen inilah

yang lebih sering dipergunakan.

1. Mudharabah67

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti

memukul atau berjalan. Pegertian memukul atau berjalan,

dalam konteks ini, lebih tepatnya adalah peoses seseorang

memukulkan kainya dalam menjalankan usaha.68

67 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam. (London: The

Muslim School Trust, 1992), h. 371. 68 Muhammad Rawas Qal’aji, Ma’jam Lughat al-Fiqaha, (Beirut : Dar

al-Nafs, 1985).

67

Ulama fiqh mendefenisikan mudharabah dengan;

“Salah satu bentuk kerja sama ekonomi antara pemilik

modal dengan orang yang ahli dalam prilaku bisnis

dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada

pekerja untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi

menurut kesepakatan bersama sedangkan kerugiannya

ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu

bukan atas kelalaian pekerja. Seandainya kelalaian itu

akibat kecurangan atau kalalaian pekerja, maka kerugian

ditanggung oleh pekerja.

b. Landasan Syariah

Akad mudharabah ini dibolehkan dalam Islam

karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik

modal dengan ahli dalam memutarkan uang. Alasan yang

dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerja sama

ini adalah :

Alquran

Q.S. Al-Muzammil 73: 20

ت .فضل ن غون م ...وءاخرون يضربون ف الرض ي ب .. الل

Terjemahnya:

68

“…… Dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…….”,69

Wajhud dilalah (argumen) dari ayat diatas adalah

adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata

mudharabah yang berarti melakukan perjalanan usaha.

Hadis

عن صالخ بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث فيهن البر كة البيع الى اجل والمقارضة واخلط البر

70بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: “Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasululah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh (kredit), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

Ijma’

Jumhur ulama menyetakan bahwa pelaksanaan akad

mudharabah ini sudah dilaksanakan pada masa Rasulullah

69 Departemen Agama RI.., op. cit., h. 990. 70 Abu Abdillah Muhammad bin Yasid Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah.

Juz: 2. (Beirut : Dar al-Fiqr, t.th.). h. 768. Ket. Di dalam sanadnya terdapat seorang periwayat Ibn Suhaib Majhul (tidak diketahui identitasnya). Juga Abd. Rahman Ibn Daun menurut Al-Uqaili hadisnya tidak terpelihara.

69

dan masa sahabat.71 Sepanjang masa itu dan masa

selanjutnya tidak ditemukan adanya pertentangan.

Bahkan para sahabat telah berkonsensus terhadap

legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun

mudharabah adalah: Pekerja (mudharib), pemilik modal

(shahibul mal), modal (ra’sul mal), pekerjaan, dan akad.

Adapun syarat-syarat mudharabah adalah sebagi berikut :

1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi

adalah orang cakap bertindak hukum dan cakap

diangkat sebagai wakil.

2) Yang terkait dengan modal disyaratkan; berbentuk

uang, jelas jumlahnya,tunai, dan diserahkan

sepenuhnya kepada pekerja.

3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa

pembagian keuntungan harus jelas dan bagian

masing-masing diambil dari keuntungan usaha.

4) Yang terkait dengan kerugian, disyaratkan harus

ditanggung sepenuhnya oleh pihak modal jika

kerugian usaha bukan atas kelalaian pekerja.

71 Afzalur Rahman, op. cit., h. 394.

70

d. Pembagian mudharabah

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik

modal dengan pekerja, mudharabah terbagi dua, yaitu

mudharabah Muthlaqah (penyeraahan modal tanpa syarat),

dan Mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan

persyaratan).

Dalam mudharabah Muthlaqah pekerja bebas

mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya

kakn mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja

yang ia inginkan. Sedangkan dalam Mudharabah

muqayyadah pekerja harus mengikuti persyaratan yang

dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus berdagang

barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang

pada orang tertentu. Legitimasi jenis mudharabah yang

kedua ini adalah Hadits riwayat Thabrani di atas tentang

persyaratan mudharabah yang diajukan oleh Abbas bin

Abdul Muthalib dan disetujui oleh Nabi saw.72

e. Aplikasi Mudharabah dalam Zakat Produktif

Aplkasi dalam zakat produktif adalah amil bertindak

sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan mustahiq

sebagai pengelola (mudharib). Amil menyalurkan beberapa

72 Ibid., h. 410.

71

harta zakat kepada mustahiq untuk digunakan sebagai modal

dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad

mudharabah, seperti jenis usaha, daerah usaha, obyek usaha,

dan sebagainya maka disebut dengan Mudharabah

muqayyadah. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut

maka disebut dengan mudharabah Muthlaqah.

Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi

rugi (profit and lost sharang). Oleh karena itu, kedua belah

pihak harus memiliki kesepakatan tentang presentase

keuntungan usaha, misalany 20% untuk amil dan 80% untuk

mustahiq. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam

kas amil dan dapat disalurkan kembali kepada mustahiq

yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami

kerugian, maka hal itu ditanggung bersama. Artinya, pihak

amil tidak boleh menuntut harta apapun – termasuk modal –

dari mustahiq dan mengalami kerugian dalam usaha.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.73 Dalam

73 Sofiniyah Ghufron, (Penyunting), Breifcase Book Edukasi

Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Reinasan, 2005), h. 36.

72

murabahah, penjual harus memberitahu harga produk

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

sebagai tambahan. Misalanya, pedagang eceran membeli

komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-

kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.

750.000,- sehingga ia menjual kepada pembeli dengan

harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya sipedagang eceran

tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari

calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang

lam pembayaran, besar keuntungan yang akan diambil

peagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang

akan dibayar secara angsuran.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian

secara pemesanan dan biasa disebut dengan Murabahah

kepada pemesan pembelian (KPP).

b. Landasan Syariah

1) Alquran

الب يع وحرم الر با وأحل اللTerjemahnya:

“…..Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….”74

74 Departemen Agama RI., op. cit., h.

73

2) Hadis

عن صالخ بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث فيهن البر كة البيع الى اجل والمقارضة واخلط البر

75بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: “Dari Shaih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh (kredit), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

c. Syarat-syarat Murabahah76

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada

pembeli.

2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah

ditetapkan.

3. Kontrak harus bebas dari riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila

terjadi cacat atas barang.

75 Ibnu Rasyid, Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid, (Beirut:

Dar al-Qalam, 2988), vol. II, h. 216. 76 Brifcase, op. cit., h. 27.

74

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang

berkaitan denga pembelian misalnya jika misalnya

jika pembelian dialakukan secara kredit.

Secara prinsip, jika poin 2 atau 3 tidak dipenuhi

maka murabahah dinyatakan batal secara hukum.

Sedangkan jika salah satu dari poin 1, 4 atau 5 tidak

terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan

ketidaksetujuan atas barang tersebut,

3. membatalkan kontrak.

d. Murabahah KPP (al-Amir bi al-Syara’)

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk

barang atau propduk yang telah dikuasai atau dimiliki

oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila

produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang

digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian

(murabahah KPP).77 Hal ini dinamakan demikian karena

penjual semata-mata mengadakan barang untuk

memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

77 Adiwarma Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 105.

75

Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya

berakar pada dua alasan sebagai berikut :

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang

berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain

(pembeli) untuk memebeli sebuah aset. Pemesan berjanji

untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya

keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang

biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin

mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang

mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua, mencari pembiayaan. Motif pemenuhan

pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan

utama yang mendorong pembeli mendatangi pemesan

pembelian.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan

bagian dari sistem murabahah. Meskipun demikian,

transaksi secara angsuran ini mendominasi praktek

pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini

karena seseorang, pada umumnya, tidak akan

mengadakan akad murabahah kecuali untuk mendapat

kredit dan membayar secara angsuran.78

78 Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta :

Gema Insani Press, 2001, h. 103.

76

e. Aplikasi Murabahah dalam Zakat Produktif

Dalam sistem ini, pihak ‘amil bertindak sebagai

penjual, sedangkan mustahiq bertindak sebagai pembeli.

Pihak amil menjual sebuah produk kepada mustahiq

dengan pembayaran seukuran harga modal ditambah

keuntungan yang disanggupi oleh mustahiq berdasarkan

kemampuannya. Misalnya, harga yang disanggupi oleh

mustahiq berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga

modal sebuah mesin jahit sebesar Rp. 3.000.000,- dan

mustahiq hanya sanggup memberikan keuntungan

sebesar Rp.50.000,- berarti mustahiq harus membayar

sebuah mesin jahit seharga Rp. 3.050.000,- kemudian

untuk memudahkan mustahiq, pembayaran hendaknya

dilakukan dengan sistem kredit (angsuran) yang lama

waktunya disesuaikan dengan keadaan mustahiq.

Misalnya, dari dana yang harus dibayar tersebut, mustahiq

hanya mampu membayar angsuran Rp. 75.000,- per

bulan. Berarti mustahiq dapat menyelesaikan

pembayarannya selama 3 tahun 4 bulan.

Apabila ‘amil tidak memiliki aset produk yang

dibutuhkan oleh mustahiq pada saat transaksi, maka amil

bisa melakukan sistem murabahah kepada pemesan

pembelian (KPP). Hal ini berarti pihak amil mengadakan

77

barang (produk) semata-mata untuk memenuhi

kebutuhan mustahiq yang memesannya.

3. Qardhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul adalah pemberian harta kepada orang lain

yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam literatur Fiqh Klasik, qardh dikategorikan dalam

akad tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan

transaksi komersial.79 Sedangkan kata hasan diartikan

dengan suatu kebaikan. Adapun penggabungan term

qardhul hasan dipergunakan ketika ada pinjaman yang

didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi,

seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih

lama dan besar cicilan yang disesuaikan dengan

kemampuan si peminjam. Dalam ilmu ekonomi, qardhul

hasan disejajarkan dengan istilah pinajaman lunak (saft

and benevolent loar).

Menurut Adiwarman, istilah kredit berasal dari

kata qardh. Dalam banyak literatur, istilah kredit diambil

79 Briefcase, op. cit., h. 56.

78

dari kata credo, yang artinya memberikan pinjaman uang

atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya, istilah

credo juga dipergunakan dilingkungan agama yang berarti

kepercayaan. Bila di elaborasi lebih jauh, istilah credo

ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada

awal abad XI-XII banyak mencari ilmu dari dunia Islam.

Pada masa itu Eropa berada dalam abad kegelapan,

sedangkan dunia Islam sedang mencapai kejayaan

peradabannya. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa

istilah credo itu sendiri, yang merupakan asal kata kredit,

berasal dari istilah fiqih qardh.80

b. Lamdasan Syari’ah

1) Al-Qur’an

Q.S. Al-Hadid 57: 11.

ق رضا حسن ر كري ه وله أج ل اعفه يض ف ا من ذا الذي ي قرض الل Terjemahnya:

“Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang bai. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh harta yang banyak”.

80 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian

Kontenporer, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 109.

79

QS. Al-Baqarah 2: 245

ثيرة ك ه أضعافا ل اعفه يض ف ا من ذا الذي ي قرض الل ق رضا حسن ي قبض وي بسط وإليه ت رج ن عو والل

Terjemahnya: “Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah yang menyempitkan dan melapangkan (rizki), dan kepadaNyalah kamu dikembaliakan”.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat tersebut

adalah kita diseru untuk ‘meminjamkan kepada Allah’,

artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras

dengan hal itu adalah kita diperintahkan untuk

meminjamkan kepada manusia yang membutuhkan

pertolongan, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat

(civil society).

2) Hadits

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم 81يقر ض مسلما قرضا مرتي الا كان كصد قتها مرة

81 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah,

Nomor Hadits 2421.

80

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: ‘Seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali, maka yang satunya dinilai sebagi sedekah,”

Akan tetapi bila si peminjam atas kehendaknya

sendiri ketika melunasi pada akhir periode pembayaran

melebihkan atau mengembalikan dengan yang lebih baik,

tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan

perbuatan baik dan boleh diterima.

c. Aplikasi qardhul Hasan dalam zakat produktif

Dalam sistem ini, amil bertindak sebagai pihak yang

meminjamkan modal (berpiutang) dan mustahiq

bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang).

Aplikasinya adalah amil meminjamkan sejumlah dana

kepada mustahiq untuk digunakan sebagai modal usaha

dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut

tanpa kelebihan apapun dalam jangka waktu dan kisaran

angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan

kemampuan.

81

C. Urgensi Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Potensi zakat di Makassar secara makro dengan

melakukan perhitungan matematika sederhana bisa sangat

besar. Jika menghitungnya dari jumlah penduduk Makassar yang

berjumlah 1.223.540 jiwa, dan kurang lebih 70% beragama Islam

yaitu 1.235.484 jiwa.82 Diasumsikan seperempat (25%) dari

penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nishab

dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 308.871 jiwa.

Mereka diasumsikan memiliki penghasilan Rp. 1.500.000 (Satu

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Dengan demikian

potensi zakat yang terkandung senilai :

Rp. 1.500.000 x 308.871 x 2,5% = Rp.11 Milyar.

Ini adalah per bulan, yang dalam satu tahun menjadi :

Rp. 11 Milyar X 12 = Rp. 138 Milyar

Sunguh satu angka yang cukup signifikan untuk

menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan jika dialokasikan

seperempat dari dana tersebut untuk segemen zakat produktif,

maka kita memiliki dana produktif dalam satu tahun sebesar :

Rp. 138 Milyar / 4 = Rp. 34 Milyar

82 Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kota Makassar, (Makassar:

BPS, 2007), h. 67

82

Penunaian zakat yang sudah terlihat di masyarakat

berdasarkan kesadaran dan tanpa aturan yang memaksa. Akan

berbeda hasilnya bila pemerintah, yang memiliki wewenang,

mengeluarkan Undang-Undang yang sedikit lebih memaksa

kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya.

1. Ketiadaan Jaminan dalam Bertransaksi

Dalam zakat produktif tidak dibenarkan adanya

jaminan dalam bertransaksi karena harta zakat memang

ditujukan untuk membantu orang yang tidak mampu secara

ekonomi. Pada dasarnya, sistem mudharabah atau

murabahah juga tidak menggunakan jaminan dalam

bertransaksi. Akan tetapi dalam praktek perbankan,

walaupun bank syariah, seseorang yang ingin mendapatkan

modal dengan sistem mudharabah, murabahah atau lainnya

harus menyediakan jaminan dengan alasan keamanan uang

nasabah dan agar tidak mengalami kerugian jika si pengelola

modal merugi. Penyediaan jaminan ini juga diwajibkan oleh

Bank Indonesia dalam bentuk Undang-Undang.

Peraturan yang berlandaskan kemaslahatan ini

memang berdampak positif bagi perbankan. Karena bank

tidak perlu bingung jika nasabah mengalami kerugian dan

tidak mampu untuk meneruskan perjanjian kredit. Pihak

83

bank dapat menyita jaminan tersebut sebagai aset dan dapat

menjualnya jika diperlukan untuk mengembalikan modal.

Akan tetapi hal ini berdampak negatif bagi masyarakat yang

hidup dalam kemiskinan. Dengan adanya kewajiban

menyediakan jaminan, berarti hanya masyarakat kalangan

menengah ke atas yang mampu memenuhi persyaratan

menjadi nasabah. Sebab bagi masyarakat miskin, jangankan

untuk menyediakan jaminan yang layak bagi bank, untuk

makan sehari-hari saja tidak mereka masih kekurangan.

Dengan demikian, masyarakat miskin tidak mempunyai

peluang dari pihak bank untuk berikhtiar memperbaiki

tingkat kehidupan mereka.

Berbeda dengan produk jasa perbankan, zakat

dikonsepsi oleh syari’at Islam untuk menolong orang-orang

serta kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga

tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan

jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat

miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi

lebih baik, sehingga pada masa mendatang mereka tidak

menjadi mustahiq zakat lagi bahkan diharapkan mampu

menjadi muzakki.

84

2. Sarana Penerapan Produk Ekonomi Syariah Secara

Murni

Zakat produktif dapat menjadi sarana untuk

menerapkan produk ekonomi syariah secara murni. Dalam

Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 hurup I,83 yang dimaksud dengan “ekonomi syariah”

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

a. Bank syariah

b. Lembaga keuangan mikro syariah

c. Asuransi syariah

d. Reasuransi syariah

e. Reksa dana syariah

f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka

menengah syariah

g. Sekuritas syariah

h. Pembiayaan syariah

i. Pegadaian syariah

j. Dana pension lembaga keuangan syariah dan

k. Bisnis syariah

83 Majalah Hukum Varia Peradilan, April 2006. Jakarta: Ikatan

Hakim Indonesia IKAHI. Jakarta Pusat.

85

Sebab produk ekonomi syariah belum secara murni

diterapkan oleh perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi

mengingat keberadaan bank syariah masih relatif mudah

dalam dunia perbankan di Indonesia. Sehingga memerlukan

proses adaptasi yang tidak sebentar dalam hal regulasi dan

pemahaman masyarakat tentang produk ekonomi syariah.

Salah satu contoh penting yang menunjukkan belum

murninya penerapan produk ekonomi syariah oleh bank

syariah adalah masalah mudharabah.

Sistem mudharabah yang diterapkan oleh bank

syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan hukum

syariah Islam. Perbankan syariah hanya menerapkan sistem

profit sharing (pembagian keuntungan). Jadi kesepakatan

pembagian antara pihak bank dengan nasabah adalah jika

nasabah memperoleh keuntungan. Sedangkan apabila

nasabah mengalami kerugian itu ditanggung oleh nasabah

sendiri, yaitu dengan mengembalikan modal yang diberikan

pihak bank kepadanya misalnya dengan penjualan jaminan.

Hal ini bertentangan dengan konsep mudharabah

murni syariah yang menerapkan sistem profit and lost

sharing (pembagian keuntungan dan kerugian). Dimana

kesepakatan antara pemilik modal (shahibul mal; bank

misalnya) dengan pengelola modal (mudharib; nasabah)

86

bukan hanya berbagi keuntungan tapi juga berbagi rugi. Jadi

jika suatu usaha mudharabah mengalami kerugian yang

bukan disebabkan kesalahan pengelola amaka kerugian

tersebut ditanggung bersama. Artinya pengelola tidak wajib

mengembalikan modal kepada pemilik modal karena kedua

belah pihak sama-sama mengalami kerugian, pihak pemilik

modal rugi dengan habisnya modal sementara pengelola rugi

dengan tenaga, pikiran dan waktu yang ia keluarkan tanpa

mendapatkan hasil. Namun jika kerugian disebabkan

kelalaian pengelola, maka pemgelola wajib mengembalikan

modal kepada pemilik tanpa tambahan apapun.

Produk ekonomi syariah secara murni lebih

memungkinkan untuk diterapkan melalui zakat produktif

dibandingkan melalui perbankan syariah. Karena dana zakat

produktif bersumber dari orang-orang yang mengeluarkan

zakat (muzakki) yang notabene tidak dikembalikan lagi

kepada mereka, sehingga kalaupun modal yang diberikan

kepada mustahiq itu habis, maka tidak ada konsekwensi

apapun. Sedangkan dana bank syariah bersumber dari para

nasabah yang notabene ada kewajiban bank untuk

mengembalikan dana minimal seukuran modal yang

diberikan oleh para nasabah.

87

3. Persyaratan Modal

Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk

perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal inipun

bisa untuk modal kerja atau investasi. Prinsip yang harus

dipegang, zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq tidak

bisa diambil oleh lembaga zakat. Agar mustahiq tidak lari,

lembaga zakat harus paham betul siapa mustahiqnya.84

Modal tidak perlu kembali karena karena zakat

memang ditujukan untuk membantu orang susah. Tapi

lembaga zakat dapat mengajukan syarat. Bisakah usaha itu

merekrut tenaga kerja yang lai. Bila sudah berkembang kelak,

usaha ini harus tetap bisa memberi kontibusi untuk tetangga-

tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga

zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa

multiphel effect.

Sebaiknya buat kebijakan tentang besarnaya bantuan

yang diberikan. Kebijakan didasarkan pada kondisi setempat,

tentang batas maksimal modal yang diberikan. Jika lebih

berarti yang meminta bukan mustahiq. Jika memaksa, bisa

disalurkan pada lembaga komersial. Atau lembaga zakat bisa

84 Eri Sudewo, Manajemen Zakat,(Jakarta : Institut Manajemen

Zakat, 2004), h. 227.

88

bekerja sama dengan sistem mudharabah yang dananya bisa

diambil dari pihak ke-3.

Penyaluran modal untuk kelompok lebih

memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan

dan kontrol lebih dapat dilakukan. Caranya lembaga zakat

harus membentuk organisasi. Organisasi ini yang bisa

mengelola dari bantuan. Bahkan zakat yang tidak bisa ditarik

kelembaga zakat, dapat diputar sebagai dana bergulir

(revilving fund) dalam organisasi. Buat aturan yang tidak

menyulitkan anggota. Buat sistem yang mampu meredam

penyimpangan, menjaga organisasi tidak dimanfaatkan untuk

kepentingan ketua atau para pengurusnya.

Prinsipnya organisasi dapat menjadi sandaran

anggota untuk mengatasi persoalan usahanya. Bahkan juga

dapat mengatasi persoalan keluarga atau pribadi mustahiq.

Caranya organisasi harus membuat pembinaan rohani melaui

pengajian rutin secara berkala. Ustadznya bisa diambil dari

lembaga zakat, dari orang luar kampung, atau dari anggota

sendiri. Dengan pengajian itu, organisasi memberi layanan

lebih pada anggota.

89

4. Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super

mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan

lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Sebagai mediator,

LKMS ini punya punya kedudukan yang strategis. Melalui

LKMS, lembaga zakat tidak lagi perlu terjun mengurus

langsung pengusaha.85 Dengan LKMS, lembaga zakat dapat

mengembangkan BMT. Atau dapat juga mengembangkan

lembaga baru bernama Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB).

Seperti BMT, pada prinsipnya LEB juga bergerak dikalangan

akar rumput, namun LEB juga bisa bergerak dikalangan

menengah. Bedanya, jika BMT menghimpun nasabah

penabung perorangan, LEB mencari pendanaan khusus dari

corporate atau lembaga-lembaga donor. LEB berkonsentrasi

murni pada investasi usaha, baik produksi maupun

perdagangan. LEB tidak membiayai kebutuhan konsumtif

apapun.

Pengembangan LKMS merupakan kegiatan strategis.

Dengan pembentukan lembaga ini banyak turunan kegiatan

ekonomi yang dapat dikembangkan juga. Semakin banyak

LKMS yang dikembangkan, semakin akses pemberdayaan

85 Briefcase, op. cit., h. 64.

90

ekonomi kalangan akar rumput dapat terjamin. Makin kuat

LKMS, jumlah yang dibberdayakan pun akan bertambah.

Dengan sinergitas itu, LKMS akan menjadi gerakan

pemberdayaan yang memiliki sifat dan karakter khusus.

Melalui sejumlah LKMS, lembaga zakat sungguh-sungguh

dapat berperan menjadi agent of development.

5. Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi,

tidak hanya terpaku pada kisaran dana antara ratusan ribu

rupiah hingga beberapa juta rupiah. Saja. Modal dan investasi

yang dapat disalurkan lembaga zakat kini bisa mencapai

puluhan dan bahkan jutaan rupiah, sebagian industri dan

kagiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh

Dompet Dhuafa Republika. Itu semua merupakan langkah riil

pemberdayaan yang ditujukan untuk para mustahiq. Maka

sesungguhnya ada beberpa tujuan dari pengembangan

ekonomi, yaitu:

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan modal yang diberikan, diharap sektor usaha

yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang

sudah ada. Bahkan diharapkan usaha itu dapat menambah

tenaga kerja yang berasal dari kalangan mustahiq.

91

b. Peningkatan Usaha

Modal yang diberikan setidaknya dapat

mnyelamatkan usaha yang telah berjalan. Atau denga modal

itu usaha dapat dapat dikembangkan lebih besar lagi. Dengan

peningkatan usaha, aktifitas ekonomi dimasyarakat pun

bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak, mengindikasikan

adany geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang

baru. Ekonomi hidup, pendapatan masyarakat pun

meningkat. Dengan peningkatan ini diharapkan masyarakat

mulai dapat menata hidupnya untuk berangsur-angsur dapat

mengatasi persoalan kemiskinannya.

c. Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha, ternyata

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih.

Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja daerah yang

telah menjadi sentra industri. Tenaga kerja pun terbina,

menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dengan keterampilan

yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemampuan

mereka pergi.

d. Pembentukan Organisasi

Bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara

mustahiq yang menerima bantuan modal. Pembentukan

organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk

92

kepentingan mustahiq sendiri. Dengan organisasi mereka dapat

memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan

pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang

tumbuh di kalangan anggota. Denga organisasi anggota pun

dapat membesarkan skala usaha, lebih-lebih bagi usaha yang

sejenis. Misalnya membeli kain untuk beberpa pengrajin

konveksi tentu harganya lebih murah. Membawa hasil konveksi

secara bersamaan, tentu biayanya lebih dapat ditekan.

D. Penerapan Zakat Produktif di BAZ Kota Makassar

BAZ kota Makassar sebagai instansi yang dibentuk

pemerintah untuk mengelolah dana zakat, infaq dan sedekah

kota Makassar telah menerapkan bantuan kepada mustahiq

secara produktif sejak tahun 2006. Berdasarkan kebijakan BAZ

dana produktif yang disalurkan dengan harta zakat

pemanfaatannya untuk membiayai pendidikan keterampilan (life

skill) sedangkan untuk pemberian dana bergulir dengan

menggunakan harta infak jamaah haji.86

Pendidikan keterampilan kepada mustahiq sangat

diperlukan untuk menumbuhkembangkan skill agar mereka

memiliki potensi (SDM) yang dapat diandalkan. Bekerja sama

86 H. Katjong Tahir, Bendahara BAZ Kota Makassar, wawancara

pribadi, Makassar 10 Desember 2007.

93

dengan Dinas Sosial serta beberapa remaja mesjid dalam

penanganan anak jalanan melalui life skill ini. Angkatan pertama

25 orang 100 % telah berhasil dan bekerja. Alumni angkatan II

berjumlah 50 orang hanya 70% yang berhasil.87

Dalam hal ini BAZ melalui rekomendasi pemerintah kota

Makassar kepada KADIN, serta ketua REI Makassar

berpartisipasi dalam pelatihan serta menfollow up kegiatan ini,

bahkan keterampilan jasa reparasi AC alumni angkatan II ada 5

orang telah di kontrak Pemkot.88

Inilah wujud kemandirian ekonomi dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya sehingga dapat terhindar dari sikap malas

dan ketergantungan terus menerus terhadap harta zakat.

Dana bergulir BAZ kota Makassar telah tersalur Rp.

542.650.000.89

87 Darnisah Nur, Kabag TV Dinas Sosial kota Makassar, wawancara

pribadi Makassar 27 Nove 2007 penulis diajak untuk ke bengkel milik Perusda untuk bertemu beberapa alumni angkatan I keterampilan otomotif.

88 Katjong Tahir Wawancara tanggal 3 Desember 2007 89 H. Katjong Tahir, Bendahara BAZ Kota Makassar, wawancara

pribadi, Makassar 10 Desember 2007.

94

Kelurahan Kecamatan Jmlh dana

bergulir

Jmlh

Klp Orang

Labakka

Tamangapa

Barombong

Lakkang

Karuwisi

Mariso

Manggala

Tamalate

Tallo

Panakkukang

+100.000.000

+66.000.000

+216.000.000

+108.000.000

+52.000.000

11

5

22

5

2

115

50

250

75

21

511

Kisaran 10 –15 orang/klp

Min : 10 orang

Max : 15 orang

Untuk dana bergulir ini penulis bertemu langsung dengan

ketua koordinator kelompok, kelurahan Lakkang di ruang

Bendahara BAZ kota Makassar. Peneliti juga mewawancarai

beberapa koordinator serta anggota kelompok I untuk kelurahan

Lakkang ada 5 kelompok

Kelompok Koordinator Jumlah

Modal (Rp)

Anggota

(orang)

1

2

3

4

5

Ramli

Muh. Ruslan

Kalsum

Nurhak

Subarkah

26.300.000

16.700.000

25.300.000

21.400.000

18.950.000

37

25

37

33

26

95

Menurut bapak Ramli bahwa dana bergulir ini sangat

membantu perekonomian warga sekitar, yang tergolong

keluarga miskin.90

Penyaluran dana berguli ini bekerja sama dengan

Kelurahan, pihak Kelurahan yang mengadakan verifikasi kepada

mustahiq untuk menilai apakah persyaratan tersebut layak dan

memenuhi persyaratan atau tidak. BAZ mengeluarkan

persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam

2. Termasuk kategori asnaf

3. Pedagang kecil

4. Dipercaya

5. Domisili setempat

Proses dari penyelesian administrasi sampai penyaluran

dana kepada mustahiq berkisar waktu selama kurang lebih satu

minggu jumlah maksimum disalurkan BAZ kota Makassar untuk

pribadi Rp.1.000.000.91

Dalam laporan kegiatan kerja BAZ Kota Makassar dan

produktif telah mencapai + Rp.540.000.000,- yang telah tersalur

dan digulir kembali ke mustahiq.

90 Ramli, petani tambak kelompok I, wawancara pribadi Makassar, 4

Desember 2007. 91 H. Kotjong Tahir wawancara pribadi.

96

Hal ini mengindikasikan bahwa program BAZ khususnya

dana zakat dapat dikatakan dapat membantu pemberdayaan

ekonomi umat khususnya pedagang kecil.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahiq menurut

sekretaris BAZ kota Maksasar H. Isman Nurdin, antara lain:

1. Berdomisili tetap, persyaratan ini dianggap penting

karena berkaitan dengan tanggung jawab mustahiq

yang memiliki konsekuensi sebagai pengguna dana

produktif. Seperti kewajiban angsuran yang

dilaksanakan setiap bulan.

2. Keberlangsungan usaha, BAZ menetapkan bahwa

dana produktif bisa didayagunakan oleh mustahiq

yang telah menjalankan usahanya minimal setahun,

jadi bukan mustahiq yang baru mulai usaha.

Pertimbangannya juga mengenai kewajiban angsuran.

Sebab seorang mustahiq yang baru memulai usahanya

dikhawatirkan masih labil sehingga mereka biasanya lebih

banyak menggunakan dana produktif untuk kebutuhan

konsumtifnya. Kalau terjadi demikian, maka dapat dipastikan

angsurannya menjadi macet.92

92 H. Isman Nurdin, Sekretaris BAZ Kota Makassar, wawancara

pribadi 27 November 2007

97

Kewajiban angsuran merupakan konsekuensi dari

penerima dana produktif. Sebab, menurut H. Katjong Tahir, dana

produktif adalah dana bergulir, dimana dana yang digunakan

oleh mustahiq untuk mengelolah usahanya harus dikembalikan

ke BAZ agar dapat digulirkan kembali kepada mustahiq yang lain.

Pemanfaatan dana bergulir merupakan sesuatu yang

dapat berarti bagi pedagang kecil yang mampu mengurangi

tingkat kemiskinan. Ditopang dengan jumlah masyarakat muslim

kota Makassar yang menyetor dana zakat, infaq dan shadaqah.

Dana bergulir jika dikelolah secara profesional dapat membantu

umat yang membutuhkan dana yang tidak memiliki agunan.

Disamping itu faktor yang sangat mendukung adalah banyaknya

mustahiq yang membutuhkan.93

Tetapi usaha apapun yang dilakukan juga akan mengalami

kendala, baik dari segi finansial maupun mekanismenya .

menurut Sekertaris BAZ bahwa kendala utama yang dihadapi

adalah masih minimnya dana yang terkumpul sehingga beberapa

kelurahan saja yang mendapat dana bergulir. Ini dikarenakan

karena masyarakat belum sepenuhnya menyalurkan zakat mal

93 H. Katjong tahir, op. cit.

98

melalui BAZ . juga sumber daya manusia dalam pengelola dana

zakat belum profesional.94

Penulis melihat sendiri masih belum transparan pengelola

BAZ dalam hal penerimaan dan pengeluaran zakat, serta belum

optimalnya kinerja pengurus BAZ, dikarenakan pengurus BAZ

belum seatap, dimana mereka masih terpisah-pisah.

Dengan demikian akan terjadi ta’awun, kepedulian untuk

saling membantu antara mustahiq yang satu dengan yang lain.

Tentu saja kewajiban angsuran dalam dana bergulir

berbeda dengan kewajiban angsuran pada lembaga keuangan

umumnya. Dalam dana bergulir ini, kewajiban tidak bersifat

memaksa. Artinya jika seorang mustahiq mengalami

kebangkrutan dalam usahanya sehingga mereka dinilai tidak

mampu membayar angsurannya, maka kewajiban tersebut bisa

dibebaskan.

Dana bergulir ini disebut dengan PPMUPK (Program

Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil) Dana bergulir

ini, yang berhasil dientaskan kemiskinannya sekitar sejumlah

115 orang. Barometer keberhasilannya berdasarkan jumlah

angsuran yang kembhali ke BAZ. Secara kasuistis diantra

94 H. Isman Nurdin, op. cit.

99

Mustahiq36 ada yang berhasil membiayai pendidikan tiga orang

anaknya yang duduk di bangku SD dan SMP. Dari hasil usaha

yang ditekuni sebagai penjual kue.

36Halija, Mutahiq (Penjual Kue) Kelompok III Kelurahan Lakkang

Kecamatan Tallo, Wawancara pribadi, 5 Desember 2007

100

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Jami’ al-Shahih al-Bukhari Juz. II. Istambul: Dar al-Tibuah al-Amirah. T.th

al Darimi, Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman bin al

Fadel bin Bahrain, Sunan Darimi. Indonesia: Maktabah, t.th

Afzalurrahman, Muhammad ; Encyclopedia of Seerah, Volume II,

London: The Muslim Schools Trust, 1982) Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,

Cet.I; Jakarta: UI Press, 1998 al-Anshary, Zakaria, Fath al-Wahhab, Juz II Bandung: Syirkah al-

Ma’arif al-Ghazali, Abu Hamin, Ihya Ulum al-Diin, Beirut : Dar al-Fiqr al-Husaini, Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Semarang: Toha

Putera al-Jurjani, Ali al-Husaini, al-Ta’rifat, Beirut : Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, tth al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat. Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-

Risalah, 1991 al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat Cet. XX; Beirut: Muassasah ar-

Risalah, 1991

101

Al-Shabuni, Muhammad Ali, Shafwa al-Tafsir, Beirut : Dar al-Fikr, 1996

al-Turmudzi, Abu Isa, Sunan al-Turmudzi, Juz. 3. Beirut : Dar al-

Fiqr, t.th. al-Malibary, Zainuddin, Fath al-Mu’in. Indonesia: Dar al-Ihya’ al-Uzdid, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’as al-Sujastami, Sunan

Abi Daud, Juz. 2. Indonesia: Maktabah Dahlan. T.th. Al-Zuhaili, Wahbah, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Cet.III;

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997 Antonio, Syafi’I, Bank Syari’ah : Dari Teori ke Praktek, Jakarta :

Gema Insani Press, 2001 Azis, M. Amin, Nilai-nilai Pengembangan Ekjonomi Islam dan

Perbankan, dalam buku bunga ramapai Paradikma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistewm Syari’ah, Editor : Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, Jakarta : PINBUK, 2000

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kota Makassar, Makassar:

BPS, 2007 Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar, Intisari Islam

Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam. Cet. 1. Jakarta; Lentera, 2003

Departeman Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Semarang:

CV. Toha Putra, 1989

102

Departemen Agama RI. Dirjen BIMAS dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,Pola Pembinaan Badan Amil Zakat, 2005

Dwiyanto, Agus, Kemiskinan dan Otonomi Daerah. Jakarta; LIPI

Press. 2005 Ghufron, Sofiniyah, (Penyunting), Breifcase Book Edukasi

Profesional Syariah. Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. Jakarta: Reinasan, 2005

Hakim, Abd. Al-Hamid, Mabadi Awwaliyah, Jakarta : Sa’adiyah

Putra, tth Hasan, Halim, Zainal Arifin Abbas, Abdurahim Haitami. Tafsir

AL_QURANUL KARIM, Djuz Alif-Lam-Min. Cet. IX. Medan: Yayasan Persatuan Amal Bakti Sumatera, 1936

Hasan, M. Ali, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi

Probelama Sosial di Indonesia, Jakarta: Kencana , 2006

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yasid, Sunan Ibni

Majah. Juz: 2. Beirut : Dar al-Fiqr, t.th. Ibn Makram, Jamaluddin Muhammad, Lisan al-Arab. Beirut: Dar

al-Fikr, 1990 Kara, Muslimin, BANK SYARIAH DI INDONESIA Analisis Kebijakan

Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah. Cet.1. Yogyakarta; UII Press. 2005

103

Karim, Adiwarma, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Islam : Suatu Kajian

Kontenporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Nawawi, Imam, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, Beirut : Dar al-

Fiqr Qaradhawi, Yusuf, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi

Rakyat .Terjemahan dari judul Dauru Al-Zakat, fi'Iiaaj al-Musykilaat al-Iqtisshaadiyah. Jakarta; Zikrul Hakim, 2005

Rahman, Afzalur, Economic Doctrines of Islam. London: The

Muslim School Trust, 1992 Rasyid, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid,

Beirut: Dar al-Qalam, 2988 Ridwan, Kafrawi, et.al.,(ed.), “Zakat”, Ensiklopedi Islam. Jakarta:

PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 Salim, Abd Muin, Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah

Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam, Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994

Shihab, Quraish, Membumikan Alqur’an, Bandung : Mizan, 2000

104

Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2004

UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999 Qal’aji, Muhammad Rawas, Ma’jam Lughat al-Fiqaha, Beirut : Dar

al-Nafs, 1985. Widjaja, HAW, Penyelenggara OTONOMI di Indonesia, dalam

Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2005