w]l - jdih.setjen.kemendagri.go.id · badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintat{an desa kab....
-
Upload
duongkhuong -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of w]l - jdih.setjen.kemendagri.go.id · badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintat{an desa kab....
-rz,'1:i \..ti i \-/,'i))\;ri"-\ /"s/'w]l
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWENOMOR 70 TAHUN 2OO9
PERATURAN DAERAH MBUPATEN KONAWENOMOR 6 TAHUN 2OO9
TENTANG
PERUBAHAN PERTA/\4A PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWENOMOR 13 TAHUN 2OO7 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGA.N M.HMAT TUHA.N YANG MAHA ESABUPATI KONAWE,
Arlenirnbang : a. bahwa dalam rangka penr-elenggaraanpemerintahan, petaksanaan pembangunan danpelayanan kemasyarakatan, maka dipertukanpenataan kembati organisas.i perangkat daerahsesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional danproporsionai sehingga terwujud pemerintahanyang baik (Good Governance);
b. bahwa peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perludisempurnakan kembal.i dengan memperhatikanSatuan Pembinaan dan pengawasan;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan btersebut diatas, maka pertu ditetapkan dalamPeraturan Daerah Perubahan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll diSulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraTahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Nomor 3041) sebagaimana tetah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyeienggaraan Negara yang Bebas dariKorupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3852);Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakati dan yang terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2008 Nomor 59);
2
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
t) /:: l) l/ r ,- .ri '! llli {{, 1)(itl. I Liil:iiili \..tt.'Iint)!
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 44381;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikat diDaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenan!1 Pengangkatan, Pbmindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Nomor 42631;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendarimenjadi Kabupaten Konawe (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 1O3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593'l;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danPemrintah Daerah Kabupaten / Kota (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 47371;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Tahun 2OO7 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Nomor 47411;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13
Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Konawe tdhun Z0A7 Nomor 47);
lliltum (t,ttihor "n-1n' 3ll ,.. r)ttttnt \u) L)dtl.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWEdan
BUPATI KONAWE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANGPERUBAHAN PERTAA4A PERATURAN DAERAHKABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2OA7TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJALEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal I
Beberapa ketentuan datam Peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan dalam LembaranDaerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47, pertu dirubah untukpertama katinya sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Huruf A butir f dihapus.2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 7 (tujuh) ayat yakni ayat (6), ayat
(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), sehinggaberbunyi sebagai berikut :
(1) Ke[ompok jabatan fungsional mempunyai tugas metakukankegiatan teknis dibidang keahtiannya masing-masing,dipimpin oteh seorang tenaga fungsiona[ senior selaku ketuaketompok yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada satuan unit kerja masing-masing.
(21 Ketompok jabatan fungsional dibagi datam sub-subketompok sesuai dengan kebutuhan
(3) Jumtah tenaga fungsionat yang dibutuhkan berdasarkansifat, jenis dan beban kerja yang ada
(4) Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan yang bertaku
(5) Ketompok jabatan fungsionaI metaksnakan tugas sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang bertaku.
(6) Komite medis adatah ketompok tenaga medis yangkeanggotaannya dipitih dari anggota satuan medisfungsionat.
(7) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Direktur.
(8) Komite medis mempunyai tugas membantu Direkturmenyusun standar petayanan, memantau petaksanaannya,metaksanakan pembinaan etika profesi, mengaturkewenangan profesi anggota staf medis fungsionat,mengembangkan proses petayanan, pendidikan danpelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(9) Dalam petaksanaan tugas komite medis dapat dibantu otehpanitia, yang anggotanya tediri dari staf medis Fungsionaldan tenaga profesi tainnya secara Ex-Afficio.
(10) Panitia adatah ketompok kerja khusus di datam komitemedis yang membantu mengatasi masalah khusus.
(11) Pembentukan panitia ditetapkan oteh Direktur.(121 Pembentukan kornite medis pada Rumah Sakit Umum
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepata Daerah atasusul Direktur.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut :
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan danPenanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe terdiri dari :
a. Kepata Badanb. Sekretaris
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Keuangan dan Pertengkapan3. Sub Bagian Penyusunan Program
'ilri"i Qi) 13"g. l[,uhu* (t)uthu "n+n
c. Bidang - bidang1. Bidang Ekonomi
i. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanandan Kelautan.
ii. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Keuangan Daerah.
2. Bidang Sosial Budayai. Sub Bidang Kesejahteraan
Kebudayaan.Sosial dan
ii. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan danKependudukan.
3. Bidang Pemantuan dan Evaluasii. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.ii. Sub Bidang M.onitoring, Evatuasi dan Penetitian.
4. Bidang Fisik dan Prasaranai. Sub Bidang Pemukiman, Prasarana
Penataan Ruang.ii. Sub Bidang Perhubungan, Sumber
dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Penanaman Modali. Sub Bidang Perencanaan.ii. Sub Bidang Kerjasama, Promosi dan Petayanan.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1 ) angka 4 huruf c (i) diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:
i. Bidang Pemerintahan Desa.
Ketentuan Pasal 14 ayat ('l) angka 5 diubah sehingga berbunyisebagai berikut :
5. Badan Lingkungan Hidup
Witayah dan
Daya Atam
4.
5.
6llril: (, ll,i,,. 1f,,,;,r;: (,,:,rl:,,r
6.
7.
Ketentuan Pasa[ 14 ayat (1) angka 6 dihapus.
Ketentuan Pasat 14 ayat (1 ) angka 7 diubah sehingga berbunyisebagai berikut :
6. Bagan Susunan Organisasi masing-masing Badan adatahsebagaimana ditetapkan datam lampiran lV sampai denganVlll Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 3 diubah sehingga berbunyisebagai berikut:
3. Bagan Susunan Organisasi masing-masing Kantor adatahsebagaimana ditetapkan datam lampiran lX dan X PeraturanDaerah ini.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) angka t huruf d diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:
d. Komite Medis dan Jabatan Fungsionat.
10. Ketentuan Pasat 14 ayat (3) angka 2 diubah sehingga berbunyisebagai berikut :
7. Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Konaweadatah sebagaimana ditetapkan dalam tampiran Xl PerubahanPeraturan Daerah ini.
Pasat ll
Peraturan Daerah ini mutai bertaku pada tanggat diundangkan.
i)rint (:il IJ"q. lluhum @uthor "m4n
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya datamLembaran Daerah Kabupaten Konawe.
Ditetapkan di UnaahaPada Tanggat 26 Juni 2009
BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWASDiundangkan di UnaahaPada Tanggal 26 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
T.T.D
MUSTARI
LEMBARAN DAEMH MBUPATEN KONAWE TAHUN 2OO9 NOMOR : 70
UNTUK SALINANDISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM KAB. KONAWE,
NlP. 19590205 199303 1 002SH
B
BAGA].J SUSUNAN ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGTINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAHKAB. KONAWE
LAMPIRAN III PERA |URAN DAERAH KAB. KONAWENOMCR : 06 TAHUN 2009TANGGAL : 26 JUNI 2009
BLPATI KONAWE,
BIDANGPEMANTAUAN &
EVALLIASI
SUB BID.{\G\IONEV & PENELITI.L\
UNTUK SALINANDISALIN SESIIAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUfl SETDA KAB. KONAWE,
TTD'
I-I LUKNIAN ABUNAWAS
KEPALA BADAN
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUITNGAN
SUB BAGI,{NPERENCAN,{AN
KEGIATAN
SEKIlETARIAT
BIDANGSOSIAL BUDAYA
BIDANGPENANT\MAN
MODAL
SLts I]IDANGPERTANIA\. KEHUTAN.\};.PERIKANAN & KEL.AUTAN
ST,ts BII)ANGKESEJAHTERAAN SOSIAL &
[''EBLDAYAAT..
SIIJ BiI)A\CPt\[l]il]vl,\N, PkAS.\R.\\
W]LAYAH &PENATAAN RU.\\C
SUB BIDA}{GPERENCANAAN
SIJB BIDANGPERHI'BUI.iGAN, SDA &LINGKL.}{GAN HIDUP
SUB BIDANGPERI\D.AC. KOPERASI &
KEUA\GAN DAERAH
SLts BIDANGPE\ IERI\TAHAN, PENDIDIK..\\
& K.EPE)iDI,IDUKA\*
SUB BIDANGKERJASAI\,TA, PRONIOSI &
PELAYAI!,d\
SL:B BID.{\GSTATISTIK &PELAPORA]\'
NtP. 19590205 199303 1 002
BAGAN SUSUNAN ORGANJSASIBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAT{AN DESAKAB. KONAWE
DISALIN sESUfl DENGAN ASLINYAKABAG. HUKU^4XETDA KAB. KONAWE,
LAIIIPIRAN VII : PERATURANNO\,IORTANGGAL
DAERAH KAB. KONAWE: 06 TAHUN 2009: 26 itINI 2009
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
BID..\\GPI'N,IBERD.AYA.{\,\D..I,T.
SOSBT]D D,L\ T'SAH.\E,KONO\II \I..\ SI'.\R.{K,.\ I'
KEPALA BADAN
SEKITETARIATJAB.\TAN FUNGSION;\L
SUB BAGIANKEUANGAN &
PERLENGKAPAN
ST]B BAGL{NPENY. PROGRAM
& PELAPORAN
BIDANGPEMERINTAHAN
DESA
BJD.T\GPE;\tBf, RDAI'A"t\ 1t-.1.s\..{R{L{ IDAI,AM PENCELOLA-I\ SD.\ &
TEIilOI,OGI -I'i]PAT GI\.\
SUB 1}ID.\NGKI1BIJAKAN
KEUANG.{N DAN,\ST,TD.{ERAH
SfB BIDANGPEI{GUATAN
KELENIBAGAAT\
StiII BIDd\GKEBUAXTT\, XOIiSERVASI,
RE}LIBII,IT SI Lr\'GK.,P EMAIiT"d.IT-{\ LAIL{\ &
PESISIR PI]RDES.A.{\
SUB BIDANGORGTINISASI
KELE]\IBAGAAN
SUts BIDA}iGSARAi\i.{, PRASAR,\\d
FASILITASI PEMf,T.'t$i,Kf, BUTUII{\ & Pf,IiGIL{JIAN
TEKNOLOGI TEPAT GTNiA
SUB BID.{\GKEBL'AIC$i. PE\IBERDAI'il!I\,
PENII{GIdTd\, PE.\iG. &PERLIN.-DU^-_.C.{\Ttrr-.{c.{
KDRJ.{
SUB BIDANGPENINGKATA}i
EKONO}II
BUPATI KONAWE.
T.T D
H LUKMAN ABTINAWAS
NrP. 19590205 199303 1 002
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIBADAN LINGKTIhIGAN HIDUPKAB. KONAWE
KEPALA BADAN
LANIPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KAB. KoNAwENOMOR : 06 TAHLIN 2009'fANGGAL JUNI
SEKIIETARIAT
SIIB BAGIANPENY. PROGRA]IT& PELAPORAN
SUB tsIDANGPE\{TJLIHAN
LINGKUNGAN
BUPATI KONAWE.
TTD
H LUKMAN ABUNAWAS
JAB;\TAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANUMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB EAGIANKEUAi\GAN &
PERLENGKAPAN
BIDANGTATA LINGKUNGAN
& AMDAL
BID.\\(JPI]NGENDALI.\\
PE\CE}IAR.{\ I,I\GK. &PENGEI,OLA.{\ I,I\I B-\H
BID.TN\GPEIiGE\-D.{LIAN
KERUSAK,L\ & PE}Tl:LI}{.I\LL\GKI]NG.\\
BID.\\GPEN.AATAN }ILKUNI &KONIUNIL,.\SI LI\GIT.
SUB BIDANGKONSERVASI &TATA LINGK
SUB BIDANGPENGENDA]-IANPENCEMARANLINGKUNGAN
SUBBIDANGPENEGAKAN
HUKUM LINGIC
SUB BIDANGAIIIDAL
SUB BIDANGPENGELOL,\A\
LIMBAH DONIESTIK &B-3
SUB BIDANGPENIBIiRDAYAAN
TIASY. & KO}TUNIT(ASILINGKU\GAN
SUB I]IDA\GPENGENDAI,IAN
KERUSAK.\N LINGK.
UNTUK SALINANorsaLrN Bu[ orNiGH nsltNYA
KABAG':'ffiKONAWE,
NlP. 19590205 199303 .l 002
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIRLMAH SAKIT LMUM DAERAHKAB, KONAWE
LAIVIP]RAN XI : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE: 06 TAHLIN 2009
TANGGAL : 26 JLINI 2009
BI\GIAN TATA USAHA
SEKSIREKAM MEDIK &
PELAPORAN
BUPATI KONAWE,
TTP
H LUKMAN ABUNAWAS
DIREKTUR
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANKEPEGAWAIAN
BIDANGPELAYANAN
MEDIK
BIDANGKEPERAWATAN
BIDANGPERENCANAAN &PENGEMBANGAN
SEKSIKETENAGAAN &PENGEMBANGANKEPERAWATAN
SEKSIPELAYANAN MEDIK
SI|KSIBMBINGAN &
PENGENDAI,TAN ASUHANSER'fA MUTU KEPERAWATAN
KOMITE MEDIS &KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DISALINKABAG. TDA KAB. KONAWE,
NlP. 19590205 199303 1 m2