WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM ...

Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 1, Februari 2020

1

WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA

DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Amir Hamzah

Email: [email protected]

Universitas Tadulako

Abstrak

This study aims to find out and analyze the authority of the Central Sulawesi Regional Police

Supervisory Inspectorate (Itwasda), with the aim of knowing and analyzing the prevention of

Corruption Crimes. The type and type of this research is normative juridical by conducting

literature searches, and police regulations related to the authority of the Regional

Supervision Inspectorate (Itwasda) in supervision and inspection. Republic of Indonesia

National Police Chief Regulation Number 22 of 2010 concerning Police Organizational

Structure and Work Procedures at the Regional Level (Polda) which is the main reference in

answering the problems of Supervision and Inspection in the work area of the Central

Sulawesi Regional Police. The results of the discussion that based on Perkap 22 of 2010

there is no mention that the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) is a Work Unit that

serves to prevent corruption, but in the implementation of activities other than the assistant

leader of the Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) has the main task of Supervision

and Examination in the fields of Operations, Human Resources (HR), Infrastructure and

Statements. The activity was carried out in two phases: the first and the second stages, the

first stage included aspects of planning and organizing, stage two included aspects of

implementation and control. The results of the implementation and inspection will be

reported to the Leader for the next step.

Kata Kunci: Authority of Regional Supervision Inspection (Itwasda); Corruption Crime;

Prevention

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia

merupakan alat negara yang menjalankan

salah satu fungsi pemerintahan terutama

dibidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, melalui pemberian

perlindungan, pengayoman, serta pelayanan

pada masyarakat.1 Hal tersebut sesuai

1Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4

dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang bunyinya : “Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi,

mengayomi, serta melayani masyarakat dan

menegakan hukum”.

Memahami keberadaan Polisi tidak

dapat dilepaskan dari wewenang Polri itu


2

sendiri sesuai yang diamanatkan oleh

konstitusi Negara, serta konsep perlindungan

hukum terhadap masyarakat. Jika dilihat dari

perspektif fungsi maupun lembaga,

Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk

melindungi rakyat dari segala bentuk

ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat

menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib,

dan tidak tentram.2

Disamping fungsinya sebagai alat negara

dalam hal pengamanan Kepolisian juga

mempunyai fungsi sebagai penegak hukum,

melakukan pemeriksaan terhadap tindak

pidana kejahatan, dalam bentuk fisik,

maupun tindak pidana kejahatan berupa

narkoba dan korupsi.

Kewenangan Polri dalam hal

pencegahan dan pemberantasan tindak

Pidana Korupsi sangat besar hal ini

didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam Pasal 14 huruf f dan g,

bahwa : “Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertugas melakukan penyelidikan

dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana

dan peraturan Undang-Undang yang

lainnya.3 melakukan koordinasi,

pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri

2 Muhammad Nuh, SH., MH., Adv. Etika Ptofesi Hukum,

Pustaka Setia Offset, 2011, Hal XVII 3 Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar

Grafika.

sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa. Jadi jika dikaitkan dengan tindak

pidana korupsi, Polri memilki peran dan

andil besar dalam mencegah merebaknya

tindak pidana korupsi ini. Apalagi Polri

adalah elemen penting yang dapat

menjembatani antara masyarakat dengan

pemerintah.

Masalah korupsi bukan saja sebagai

masalah yang dihadapi oleh suatu Bangsa

atau Negara, tetapi korupsi adalah

merupakan masalah yang dihadapi oleh

umat manusia karena dampak yang

ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja

kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir

semua aspek kehidupan dipengaruhi baik

sosial, budaya, politik dan keamanan. Upaya

pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah

adalah dengan memperketat pengawasan,

baik pengawasan secara Eksternal maupun

pengawasan secara Internal.

Pengawasan eksternal adalah

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga

pemerintah maupun lembaga non

pemerintah seperti, pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Kompolnas dan

Ombusman. Pengawasan eksternal yang

dilakukan lembaga pemerintah maupun non

pemerintah ini bertujuan untuk menjaga agar

tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang


3

dikelola oleh Kepolisian Republik

Indonesia. Salah satu contoh adalah

pengawasan yang dilakukan oleh DPR

mencakup 3 (tiga) aspek fungsi DPR antara

lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan

yang dilakukan adalah dengan menggelar

rapat dengan Polri terkait dengan

penggunaan anggaran, mulai dari tingkat

Mabes sampai ke tingkat Polda dan Polres.

Di jajaran Kepolisian sendiri, bentuk

pengawasan dilakukan dengan membentuk

bagian pengawasan, dengan urutan sebagai

berikut : Pada tingkat Mabes disebut

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).

Itwasum dibentuk berdasarkan Peraturan

Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 yang

mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu

pimpinan dan pelaksana staf pada Mabes

Polri yang bertanggungjawab kepada

Kapolri dan dibawa kendali Waka Polri.

Pada tingkat Polda disebut dengan

Inspektorat pengawasan Daerah (Itwasda).

Itwasda dibentuk berdasarkan Peraturan

Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 yang

mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu

pimpinan dan pelaksana staf pada Polda

yang berada dibawah Kapolda. yang

bertugas menyelenggarakan pengawasan

dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan

dalam lingkungan Polda termasuk satuan-

satuan non struktural yang berada dibawah

pengendalian Kapolda. Itwasda melakukan

kegiatan adalah sebagai berikut : (a).

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan

umum dan pemeriksaan baik yang

terprogram (rutin) maupun yang tidak

terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi)

terhadap aspek manajerial semua unit

organisasi khusus perencanaan, pelaksanaan

dan pencapaian program kerja serta

pengelolaan dan administrasi anggaran dan

perbendaharaan; (b). Penyusunan laporan

hasil Wasrik dan analisa evaluasi hasil

pelaksanaan Wasrik. Itwasda terdiri dari

beberapa bagian antara lain: (a). Inspektorat

bidang Operasional disingkat Itbidops.

Itbidops adalah unsur pelaksana staf yang

bertugas menyelenggarakan pengawasan

dan perbendaharaan di bidang operasional

dalam lingkungan Polda termasuk satuan-

satuan organisasi non struktural yang berada

dibawah pengendalian Kapolda. Itbidops

dipimpin oleh Inspektur Bidang

Operasional, disingkat Irbidops yang

bertanggungjawab kepada Irwasda dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Parik

(Perwira pemeriksa) Auditor. (b).

Inspektorat bidang Pembinaan

disingkat Itbidbin adalah unsur pelaksana

staf yang bertugas menyelenggarakan

pengawasan dan perbendaharaan di bidang

pembinaan dalam lingkungan Polda

termasuk satuan-satuan organisasi non

struktural yang berada dibawah

pengendalian Kapolda. Itbidbin dipimpin

oleh Inspektur Bidang Pembinaan,


4

disingkat Irbidbin yang bertanggungjawab

kepada Irwasda dan dalam pelaksanaan

tugasnya dibantu oleh Parik dan Auditor.

Bentuk pengawasan di atas sebagai

upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk mencegah tindak pidana korupsi, akan

tetapi masih saja kejahatan ini dilakukan

oleh oknum-oknum tertentu. Upaya yang

telah dilakukan oleh pemerintah adalah

berawal dengan keluarnya peraturan No.

PRT/PM-06/1957 tentang pemberantasan

korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang

pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan

perbuatan korupsi dan pemilikan harta

benda dari kepala staf Angkatan Darat

selaku penguasa perang pusat angkatan

Darat. Selain itu juga terdapat Undang-

Undang yang mengatur tentang tindak

pidana korupsi yang kemudian secara

berturut-turut mengalami perubahan

sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama

adalah PERPU Nomor 24 Tahun 1960

tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk

kedua kalinya menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1871 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

kemudian berubah ketiga kalinya menjadi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Di era reformasi saat ini, transparansi

pada sebuah kelembagaan baik pemerintah

maupun swasta sangatlah penting dan

menjadi dambaan masyarakat umumnya.

Oleh karena itu perlunya dilakukan berbagai

pengawasan dan pengendalian, baik yang

melakukan secara fungsional maupun

strukural, sehingga kinerja organisasi

terlihat ekonomis, efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

berpedoman kepada langkah-langkah

manajemen dan dilakukan oleh para

pejabat/manajer yang berwenang dan untuk

mengoptimalkan fungsi pengawasan dan

pengendalian memerlukan peran auditor

profesional dan independen yang dapat

memberikan laporan tentang kredibilitas

kesatuan, baik dibidang operasional maupun

pembinaan.

Para auditor haruslah memahami

teknik-teknik auditing yang merupakan

metode dasar dan digunakan untuk

menghimpun dan menilai laporan sebagai

bukti, serta memahami standardisasi

auditing yang berkaitan dengan ukuran

kemahiran, keahlian sebagai seorang

profesional dalam menilai suatu

pekerjaan. Reformasi Polri menjadi pijakan

para auditor dalam pelaksanaan tugasnya

untuk menciptakan Polri yang bersih dan

berwibawa bebas korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) dimana selama ini

menjadi kendala bagi kemajuan Polri


5

khususnya. Polri telah mengeluarkan

kebijaksanaan dibidang organisasi untuk

tugas pengawasan dan pengendalian yang

bertanggung jawab dalam hal ini adalah

pejabat auditor untuk tingkat Mabes Polri.

Untuk membangun kepolisian RI

diselenggarakan dalam rangka membangun

kekuatan Polri yang profesional mahir dan

berwibawa baik sebagai aparat penegak

hukum maupun penjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat dengan melalui

pendidikan, pelatihan, pembinaan karier dan

pengadaan alat perlengkapan utama yang

modern untuk mengimbangi ilmu

pengetahuan dan tehnologi yang sudah

semakin maju. Segala upaya untuk

mewujudkan tujuan harus didahului oleh

suatu proses pemikiran yang dituangkan

kedalam berbagai bentuk rencana atau

strategi, sehingga persoalan pemilihan

strategi pada dasarnya juga merupakan

permasalahan manajemen. Karena itu setiap

pengambilan keputusan hendaknya

berpedoman pada kerangka pikir

penyelenggaraan upaya pengamanan negara

yang merupakan tugas utama Polri dan

dilaksanakan secara terpadu pada setiap

langkah oprasional perencanaan strategi

sampai pada tahap pelaksanaan. Didalam

perkembangannya manajemen profesional

dituntut agar menggunakan paradigma

manajerial yaitu bahwa kegiatan oprasional

tidak hanya berbeda dan berkaitan dengan

para pelaksana dilapisan manajer paling

bawah (low management), tetapi dalam

batas-batas tertentu menyentuh seluruh

aspek manajerial mulai dari tingkatan

tertinggi sampai kepada lepel terendah (Top,

middle and lower) sehingga pada akhirnya

terbentuk suatu audit baru yang disebut

MANAGEMENT AUDIT.4

Perkembangan penegakan hukum

Pidana saat ini khusunya Tindak Pidana

Korupsi, menunjukan bahwa munculnya

lembaga-lembaga penyidik lainnya diluar

Penyidik Kepolisian Negara Indonesia,

menjadi semakin banyak dan cenderung

berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu,

selain berpotensi menimbulkan tumpang

tindih kewenangan, juga berpotensi

menimbulkan konflik antar penyidik.

Disparitas lembaga penyidik tersebut

menunujukan tidak adanya integralisasi

yang sinergi dan harmonis, sehingga

berdampak pada tidak efektifnya upaya

penyidikan tindak pidana itu sendiri.

Tindak pidana korupsi sebagaimana

diuraikan di atas sudah merambah seluruh

lapisan masyarakat, bahkan yang lebih

parahnya kejahatan tindak pidana korupsi ini

sudah merambah pada tubuh penegak

hukum itu sendiri. Salah satu contohnya

adalah aparat penegakan hukum kepolisian

juga sudah digerogoti oleh tindak kejahatan

4 arriwp1997.blogspot.com/2012/10/sistem-pengawasan-

dan-pengendalian_8395.html


6

ini. Banyak dari penyidik polri yang terseret

dalam kasus ini, sampai pada tingkatan

Jenderal sekalipun, lihat saja bagaimana

kasus korupsi alat simulator SIM yang

melibatkan Komjen Polisi Joko Susilo, dan

masih banyak yang lainnya. Di jajaran Polda

Sulawesi pada Tahun 2016, telah ditemukan

satu kasus tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh salah satu Bintara Polda

Sulawesi Tengah berpangkat Brigadir

Kepala Jabatan Kaurkeu dan sekarang sudah

sidang dengan vonis 6 Tahun penjara. Hal

ini berdasarkan data dan informasi dari

Bagian Inspektorat Pengawasan Daerah

(Itwasda) Polda Sulawsi Tengah.

Oleh karena itu Inspektorat

Pengawasan Daerah (Itwasda) mempunyai

peranan sangat penting dalam mendukung

program Kapolri menuju Polri yang

Profesional, Moderan dan Terpercaya

(Promoter). Sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap Polri semakin

meningkat dalam hal penegakan hukum.

Masalahnya kemudian adalah di lingkup

Itwasda itu sendiri, dimana adalah beberapa

kendala yang dihadapi oleh tim pemeriksa

dari Inspektorat Pengawasan Daerah

(Itwasda) diantaranya adalah kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM) baik jumlah

personel maupun kualitas pemeriksa belum

maksimal, struktur jabatan Irtwasda masih

dibawah Kapolda dan Wakapolda. Agar

lebih efektif seharusnya Irwasda dalam

struktur jabatan dibawah Irwasum Polri dan

bertanggungjawab langsung kepada

Irwasum.

Dalam hal ini Inspektorat Pengawasan

Daerah (Itwasda) sebagaimana disebutkan

pada uraian diatas hanya sebatas melakukan

pencegahan terhadap Tindak pidana korupsi,

tidak sampai pada tahap pemberantasan.

Dengan asumsi bahwa Inspektorat

Pengawasan Daerah (Itwasda) akan

melaporkan kepada pihak penyidik dalam

hal ini Propam apabila ada terindikasi

anggota Polisi yang melakukan tindak

pidana korupsi seperti kasus yang diuraiakan

di atas.

1.1.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana Wewenang Inspektorat

Pengawasan Daerah dalam Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi di Internal

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah ?

b. Bagaimana proses pengawasan Tindak

Pidana Korupsi yang dilakukan oleh

Inspektorat Pengawasan Daerah ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian

Hukum Normatif, yaitu dengan memaparkan

mengenai wewenang Inspektorat

Pengawasan Daerah dalam Pencegahan


7


Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah serta

proses pengawasan Tindak Pidana Korupsi

yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan

Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Inspektorat Pengawasan

Daerah (ITWASDA) Dalam Pencegahan


Kepolisian Daerah Propinsi Sulawesi

Tengah

Dalam konsep negara hukum, bahwa

wewenang pemerintahan berasal dari

peraturan perundang-undangan, artinya suatu

wewenang yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, sehingga di dalam

negara hukum asas legalitas menjadi salah

satu prinsip utama yang dijadikan dasar

dalam penyelenggaraan pemerintahan

terutama terutama bagi negara-negara hukum

yang menganut “civil law system” (Eropa

Kontinental). Dengan demikian setiap

penyelenggaraan pemerintahan harus

memiliki legitimasi, yakni kewenangan yang

diberikan oleh Undang-undang.5

Berpijak pada konsep penyelenggaraan

kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu

fungsi pemerintahan, sebagaimana

dirumuskan dalam pasal Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka

5 . Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta,

Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 115

asas legalitas menjadi prinsip utama dalam

menjalankan tugas dan wewenang

kepolisian, karena undang-undang yang

memberi legitimasi atas kewenangan

kepolisian dalam menjalankan fungsi

pemerintahan, terutama dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

pelayan kepada masyarakaat. Berdasarkan

prinsip legalitas tersebut, dengan demikian

wewenang kepolisian bersumber dari

peraturan perundang-undangan. Secara

teoritik wewenang yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan tersebut

diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi,

delegasi dan mandat. Menurut H.D. Van

Wijk/Willem Konijnenbelt defenisi

wewenang tersebut, sebagai berikut:

a. Atributie: toekening van een

bestuursbevoegheid door een wetgever

aan een bestuursoganen, (atribusi adalah

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pembuat undang-undang kepada organ

pemerintah). Artinya wewenang atribusi

diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang

wewenang pemerintahan.

b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid

van het ene bestuursorganen aan een

ender, (delegasi adalah pelimpahan

wewenang pemerintahan dari suatu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan

lainnya).


8

c. Mandaat: een bestuursorganen laat zijn

bevoegheid namens hem uitoefenen door

een ander, (mandat terjadi ketika organ

pemerintahan mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ

lain atas namanya.6

Pengawasan Itwasda

Di dalam lembaga Kepolisian telah ada

sistem pengawasan, baik secara struktural

maupun fungsional yang tugas dan

wewenangnya melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan kepolisian. Bidang

pengawasan secara struktural ditingkat

Mabes disebut Inspektorat Pengawasan

Umum disingkat Itwasum dan ditingkat

daerah disebut Inspektorat Pengawasan

Daerah disingkat Itwasda. Istilah

“pengawasan” ini memiliki padan kata

“controlling” yang oleh Sujamto diartikan

sebagai segala usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau

pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya

atau tidak. Dengan demikian pengawasan

ditunjukan untuk menjaga agar pelaksanaan

tugas atau perkerjaan yang dijalankan tetap

berjalan semestinya, sesuai dengan arah dan

tujuan diberikannya dan dilaksanakannya

tugas itu.

Dikaitkan dengan pengawasan

kepolisian mengandung makna, bahwa

pengawasan dilaksanakan agar tugas dan

6 . Ibid, hlm 116

wewenang dalam menyelenggarankan

kepolisian berjalan semestinya sesuai dengan

tujuan tugas dan wewenang tersebut

diberikan, sehingga tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pengawasan tersebut ada yang

bersifat vertikal dan horizontal. Pengawasan

vertikal adalah pengawasan dari satuan atas

yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang

lebih rendah atau bawah, misal Polda

pengawasi Polwil atau Polres dan seterusnya

baik secara struktural maupun fungsional,

sedangkan pengawasan horizontal adalah

pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau

lembaga lain secara secara menyamping.7

Pengawasan tersebut dilakukan dalam

bentuk, antara lain: pengawasan preventif,

pengawasan represif dan pengawasan positif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan

yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah

terjadinya penyimpangan terhadap

pelaksanaan tugas dan wewenang yang

diberikan; pengawasan represif adalah, yakni

pengawasan yang dilakukan kemudian

karena telah ada indikasi terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang; sedangkan pengawasan positif

adalah pengawasan dilakukan dalam rangka

pembinaan dengan memberikan pengarahan

dan petunjuk-petunjuk dari satuan yang lebih

tinggi pada satuan yang lebih rendah.8

7 . Ibid, hlm. 415 8 . Ibid, hlm. 416


9

Pengaturan eksistensi pengawas di

lingkungan lembaga kepolisian ditingkat

Mabes Polri ditetapkan dalam Pasal 4

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002,

dimana dalam ayat (1) dan (2) mengatur

tentang eksistensi fungsi pengawas, tugas

dan wewenangnya, yang substansinya : ayat

(1) : Inspektorat Pengawasan Umum

disingkat Itwasum adalah unsur pembantu

pimpinan dan pelaksana staf bidang

pengawasan yang berada di bawah Kapolri;

dan ayat (2) menyebutkan: Itwasum bertugas

membantu Kapolri dalam menyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan umum dan

perbendaharaan dalam lingkup Polri

termasuk satuan organisasi non-struktural

yang dibawah pengendalian Kapolri.9

Tindak lanjut dari Keputusan

Presiden No. 70 Tahu 2002 tersebut

dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol.

Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat

Mabes Polri, dan Keputusan Kapolri No. Pol.

Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah (Polda).10

Keputusan Presiden No. 70 Tahu

2002 khususnya Pasal 4 secara jelas

9 . Ibid 10 . Ibid, hlm. 417

mengatur tentang eksistensi Itwasum beserta

tugas dan wewenangnya, sehingga

pengaturan eksistensi, tugas dan wewenang

Itwasum dalam Keputusan Kapolri No. Pol.

Kep/53/X/2002 sebagai penjabaran yang

bersifat teknis akan tetapi untuk Keputusan

Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002

sebagaimana disebutkan di muka,

menguraikan secara rinci tentang Organisasi

dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi

Polri ditingkat Polda, sehingga eksistensi,

tugas dan wewenang Itwasda diatur secara

khusus dalam Keputusan Kapolri No. Po.:

Kep/54/X/2002 dimaksud, terutama dalam

Pasal 9 Ayat (1), (2) dan ayat (3):

Ayat (1) mengatur eksistensi Itwasda, yakni

Itwasda adalah unsur pembantu

pimpinan dan pelaksana staf pada

Polda yang berada dibawah

Kapolri;

Ayat (2) mengatur tugas dan wewenang

Itwasda yang substansinya :

Itwasda menyelenggarakan

pengawasan dan pemeriksaan

umum dan perbendaharaan dalam

lingkup Polda termasuk satuan-

satuan organisasi non-struktural

yang berada dibawah pengendalian

Kapolda;

Ayat (3) mengatur rincian tugas sebagai

dimaksudkan dalam ayat (2).

Dilihat dari ketentuan di atas, Itwasda

dalam Struktur Organisasi pada tingkat Polda

berada dibawah Kapolda yang secara


10

strutural bertugas dan bertanggung jawab

dalam menyelenggarakan pengawasan pada

semua bidang di lingkungan Polda dan

secara fungsional pengawasan pada satuan

bawah. Yakni Polres secara struktural

diemban oleh Siwas. Disamping itu Itwasda

juga berwenang melakukan pengawasan

hingga tingkat Polres secara berjenjang.

Terkait tentang pengawasan beberapa

teori tentang pengawasan yang akan

mejawab apa itu pengawasan dianggap

penting sebagai salah satu penunjang atau

aplikasi teori dalam tulisan ini. Hal ini

bertujuan untuk mengapresiasi Satuan Kerja

(Satker) Inspektorat Penagawasan Daerah

Polda Sulawesi Tengah sebagai Satker

pengawasan intern pemerintah bagi

pelaksanaan kinerja Kepolisian Daerah

Sulawesi Tengah, agar dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

ada.

Dalam kamus bahasa Indonesia,

Poerwadarminta istilah pengawasan

diartikan sebagai: “suatu bentuk pemeriksaan

atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas

kepada pihak bawahannya”. Lebih lanjut

Lembaga Administrasi Negara memberikan

pengertian pengawasan sebagai : “suatu

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan

menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Istilah pengawasan dikenal dalam

ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu

unsur dalam kegiatan pengelolaan. Geoge R.

Terry, menggunakan istilah “control”

sebagai mana yang dikutif oleh Muhsan

sebagai berikut:11

“control is to deteminc what is

accomplished, evaluate it, and apply

corrective meassures, if needed to ensure

result in keeping with the paln”. Diartikan

pengawasan adalah menentukan apa yang

telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan

tindakan krektif, jika perlu, memastikan hasil

yang sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut Muchsan mengemukakan

terdapat lima hal yang wajib dipenuhi untuk

adanya tindakan pengawasan sebagai

berikut:

a. Adanya kewenangan yang jelas yang

dimiliki oleh aparat penegak hukum.

a. Adanya suatu rencana yang mantap

sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan

suatu tugas yang akan diawasi.

b. Tindakan pengawasan dapat dilakukan

terhadap suatu proses kegiatan yang

sedang berjalan maupun terhadap hasil

yang dicapai dari kegiatan tersebut.

c. Tindakan pengawasan berakhir dengan

disusunnya evaluasi akhir terhadap

kegiatan yang dilaksanakan serta

11 Awaluddin, Eksistensi Komisi Kepoliisian Nasional

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2014,

hlm. 90.


11

pencocokan hasil yang dicapai dengan

rencana sebagai tolak ukurnya.

d. Selanjutnya tindakan pengawasan akan

diteruskan dengan tindak lanjut, baik

secara administrasi maupun secara

yuridis.12

e. Pengawasan dipandang dari kelembagaan

yang dikontrol dan yang melaksanakan

kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol

internal (internal control) dan control

ekstern (internal control). (1). Kontrol

Internal adalah pengawasan yang

dilakukan oleh suatu badan atau organ

yang secara struktural adalah masih

termasuk organisasi dalam lingkup

pemerintah. Misalnya, pengawasan yang

dilakukan oleh pejabat atasan terhadap

bawahannya secara hierarkis. Bentuk

kontrol semacam itu dapat digolongkan

sebagai jenis kontrol teknis administratif

atau built-in control. (2). Kontrol

eksternal adalah pengawasan yang

dilakukan oleh badan atau organ secara

struktur organisasi berada di luar

pemerintah dalam arti eksekutif.

Misalnya, kontrol yang dilakukan secara

langsung, seperti kontrol keuangan yang

dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), kontrol sosial yang

dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat

(LSM) termasuk media massa dan

kelompok masyarakat yang berminat pada

12 Ibid, hlm. 91

bidang tertentu, control politis yang

dilakukan oleh MPR dan DPR terhadap

pemerintah.13

Dipandang dari segi cara pengawasan,

dapat dibedakan menjadi pengawasan negatif

represif dan pengawasan negatif preventif.

Pengawasan negatif represif adalah

pengawasan yang dilakukan setelah suatu

tindakan dilaksanakan. Sedangkan

pengawasan negatif preventif dan

pengawasan positif, yaitu badan

pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi

terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih

rendah.14

Menurut Sondak P. Siagian, terdapat

hubungan yang sangat erat antara

perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa

tanpa rencana pengawasan tidak mungkin

dilaksanakan karena tidak ada pedoman

untuk dilaksanakan pengawasan itu.

Demikian pula sebaliknya, rencana tanpa

pengawasan akan berarti timbulnya

penyimpangan-penyimpangan yang serius

tanpa ada sarana untuk mencegahnya.15

Syamsir Torang mendefinisikan

pengawasan sebagai pengendalian atau

kontrol yang menjadi salah satu fungsi

manajemen untuk menjamin keputusan,

perencanaan, dan pelaksanaan program

sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau

13 Ibid, hlm. 92 14 . Awaluddi, Eksistensi Komisi Kepolisian Naional Dalam

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 2004. Hlm. 94 15 . Ibid


12

tidak. Dapat juga dikatakan bahwa

pengawasan adalah suatu kegiatan yang

dilakukan dengan maksud mengetahui

kondisi suatu organisasi. Luas pengawasan

suatu organisasi dihubungkan dengan; (a)

komponen administrasi; (b) sentralisasi dan

desentralisasi; dan (c) tingkatan kekuasaan.16

Komponen administrasi adalah bagian

dari organisasi yang terdiri dari koordinasi,

pemberian fasilitas, dan dukungan terhadap

aktivitas anggota yang berhubungan dengan

organisasi. Komponen administrasi biasanya

ditempatkan sebagai variabel. Ukuran,

kompleksitas, formalisasi, dan tujuan

merupakan dimensi komponen

administrasi.17

Selanjutnya, Paulus Efendi Lotulung

menyatakan bahwa fungsi pengawasan

dalam perspektif hukum itu berbeda dengan

pengawasan dalam perspektif administrasi

atau manajemen, pengawasan itu

dimaksudkan untuk mengamati dan menilai

apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan

dalam suatu organisasi tertentu itu telah

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

dan apakah tujuan yang dicanangkan tercapai

atau tidak. Berdasarkan perspektif hukum,

pengawasan itu dilakukan untuk menilai

apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu

telah dilakukan sesuai dengan norma hukum

yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan

16 . ibid, hlm. 95 17 . ibid

yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa

melanggar norma hukum yang berlaku.18

Peran Aparat pengawasan pemerintah

dalam pemberantasan korupsi ditekankan

kepada tindakan preventif, tanpa

mengabaikan peran melalui tindakan

represif. Tindakan preventif, dilakukan

melalui pengawasan internal pemerintah

dengan cara : audit kinerja, monitoring,

evaluasi, reviu, konsultasi, Sosialisasi dan

asistensi (bimbingan teknis). Kegiatan ini

menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan

instansi pemerintah dan unit kerja yang

bersifat memperbaiki sistem pengendalian

intern (organisasi, perencanaan, kebijakan,

dan reviu intern), penyempurnaan metoda

pelaksanaan kegiatan dan koreksi secara

langsung atas penyimpangan yang dijumpai

dilapangan. Tindak lanjut atas rekomendasi

kegiatan pengawasan ini merupakan langkah

yang efektif untuk mencegah terjadinya

tindak pidana korupsi. Kegiatan konsultasi,

sosialisasi dan asistensi bertujuan

meningkatkan kapasitas obyek pengawasan

dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal

yang berhubungan dengan peraturan

perundang-undangan dan administrasi

keuangan.

Tindakan represif, dilaksanakan

melalui pemberian rekomendasi kepada

pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi

sehubungan dengan adanya temuan yang

18 . Ibid


13

diduga tindak pidana korupsi atau kerugian

negara melalui audit. Selain itu rekomendasi

kepada pimpinan instansi pemerintah dapat

berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat

penegak hukum apabila terjadi tindak pidana

korupsi.

Dalam lingkup Kepolisian

pengawasan terhadap Tindak Pidana Korupsi

mempunyai proporsi yang besar seperti yang

diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) Pasal 14 huruf “f” yaitu

melakukan koordinasi, pengawasan, dan

pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

kemudian di secara terperinci dalam Perkap

22 tahun 2010 disebutkan bahwa Inspektorat

Pengawasan Daerah (Itwasda) mempunyai

fungsi dan wewenang membantu pimpinan

dalam melakukan Pengawasan dan

pemeriksanaan. Adapun dasar pengawasan

dan pemeriksaan terdapat dalam Perkap 18

Tahun 2011 tentang Pengawasan dan

Pemeriksaan Rutin di lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Pengawasan

pemeriksanaan dilakukan dengan dua tahap

yaitu tahap pertama dan tahap kedua.

Tahap pertama

Melakukan pengawasan dan

pemeriksaan pada Aspek perencanaan dan

pengorganisasian meliputi :

1. Aspek perencanaan terdiri dari: (a)

rencana anggaran belanja (RAB), (b)

rencana pendistribusian anggaran, (c)

rencana kegiatan, (d) rencana penggunaan

personel, (e) rencana penggunaan sarana

prasarana (sarpras) dll.

2. Aspek pengoorganisasian terdiri dari surat

perintah dan penempatan personel sesuai

dengan kompetensi masing-masing.

f. Tahap kedua

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan

pada aspek pelaksanaan dan pengendalian

meliputi :

1. Aspek pelaksanaan yaitu melakukan

pengawasan dan pemeriksaan pada

bidang operasional, Sumber daya Manusia

(SDM), Sarana Prasarana (Sarpras) dan

anggaran.

2. Aspek pengendalian melakukan

pemeriksaan administrasi pendukung

berupa sprin dan pertanggujawaban

keuangan apakah berjalan sesuai dengan

aturan atau tidak.

Ada tiga pokok tujuan diadakannya

wasrik agar tercapai sesuai harapan, yakni,

meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan program, mengurangi sekecil

mungkin penyimpangan yang terjadi, serta

meningkatkan integritas dan sinergitas antar

fungsi. hal tersebut dilaksanakan guna

menjamin terselenggaranya sistem

manajemen yang baik. Yakni, fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian. Sehingga berbagai temuan


14

yang sifatnya berulang maupun strategis,

dapat diminimalisir.

Harapan itu sejalan kebijakan

Reformasi Birokrasi Polri. Yaitu, dalam

program penguatan pengawasan dan

akuntabilitas kinerja. Sehingga akan

terwujud institusi Polri yang bersih dan

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.“ Lalu

meningkatnya kualitas pelayanan Polri

kepada masyarakat. Serta meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

polri.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas

itwasda perlu bersinergi dengan pengawas

eksternal seperti Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Ombusman, DPR dan DPRD Provinsi

diwilayah kerja polda Sulawesi Tengah.

Yang bertujuan untuk memberi penguatan

terkait tata kelola kepemerintahan yang baik

di lingkungan Polda Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya

mengimplementasikan transparansi dan

akuntabilitas Polri.

Dengan demikian bahwa kalau tata

kelola keuangan dan anggaran dilakukan

dengan baik. Maka Dapat menghindari

adanya penyimpangan yang dapat

menghambat upaya Polri dalam mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat. untuk

menjamin terlaksananya seluruh program

kerja sesuai dengan aturan, maka perlu

dilakukan kontrol. Maksudnya, untuk

mengetahui apakah semua program kerja,

telah dilaksanakan sesuai dengan yang

diharapkan. Serta mencegah terjadinya

penyimpangan dan penyalahgunaan

wewenang, yang berakibat berkurangnya

kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Disamping itu proses pengawasan

yang dilakukan dapat mewujudkan tiga

tujuan pokok pengawasan yaitu

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelaksanaan program,

2. mengurangi sekecil mungkin

penyimpangan yang terjadi, serta

3. meningkatkan integritas dan sinergitas

antar fungsi

Ketiga hal tersebut dilaksanakan

guna menjamin terselenggaranya sistem

manajemen yang baik. Yakni, fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian. Sehingga berbagai temuan

yang sifatnya berulang maupun strategis,

dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas

menurut penulis bahwa, wewenang

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)

Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah

Polda (Itwasda) dalam pencegahan tindak

Pidana Korupsi telah diberikan wewenang

yang sangat besar dalam Undang-Undang

yaitu sebagai aparatur intern pemerintah

yang menyelenggarakan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap kegiatan baik yang


15

terprogram maupun tidak terprogram untuk

mencegah terjadinya penyalagunaan

wewenang dalam penggunaan anggaran.

Proses Pengawasan Tindak Pidana

Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat

Pengawasan Daerah (ITWASDA) Polda

Istilah pengawasan dikenal dalam

ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan

pengelolaan. Istilah pengawasan di Indonesia

merupakan terjemahan dan sinonim dari

istilah “control”19

Pengawasan kepolisian ditinjau dari

segi hubungan kewenangan, ada yang

bersifat vertikal dan horizontal. Pengawasan

vertikal, artinya pengawasan dari satuan atas

yang setingkat lebih tinggi terhadap yang

lebih rendah atau bawah, misalnya Polda

Mengawasi Polwil atau Polres dan

seterusnya baik secara struktural maupun

fungsional, sedangkan pengawasan yang

bersifat horizontal, artinya pengawasan yang

dilakukan oleh bidang atau lembaga lain

secara menyamping. Pengawasan kepolisian

dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk

pengawasan preventif dan pengawasan

represif.20

Pada tingkat Kepolisian daerah telah

membentuk pengawas internal yaitu

19 Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian. Laksban

Pressindo Yogyakarta Cetakan 1 2010. Hlm, 151. 20 Ibid. hlm 153.

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

dimana tugas dan wewenangnya

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

di internal Polri semua kegiatan kepolisian

baik yang menggunakan anggaran maupun

non anggaran hal ini dilakukan untuk

mencegah terjadinya menyalagunaan

wewenang yang akan mengakibatkan

kerugian negara.

Inspektorat Penagawasan Daerah

(Itwasda) merupakan satuan kerja (Satker)

pengawas dan pembantu pimpinan,

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

dibentuk melalui :

1. Undang-undang No 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 14 huruf f dan g yaitu:

Huruf f Melakukan koordinasi,

pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus,

penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa.

Huruf g Melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara

pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya.”

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Pasal 48 ayat (1) dan Pasal

49 Ayat 1 huruf b, Ayat (4) yaitu :


16

Pasal 48 Ayat (1) Pengawasan intern

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan

oleh aparat pengawasan intern

pemerintah.

Pasal 49 Ayat (4) Inspektorat Jenderal

atau nama lain yang secara

fungsional melaksanakan

pengawasan intern melakukan

pengawasan terhadap seluruh

kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga yang

didanai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kepolisian Negara Repunlik

Indonsia Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat (1) Inspektorat Pengawasan

Umum disingkat Itwasum adalah

unsur pengawas yang berada

dibawah Kapolri dan Itwasum.

Ayat (2) Sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) , bertugas membantu

Kapolri dalam penyelenggaraan

pengawasan internal, pemeriksaan

umum, perbendaharaan dan

akuntabilitas dalam lingkungan

Polri, serta memfasilitasi lembaga

pengawasan eksternal Polri.

4. Keputusan Presiden No 70 Tahun 2002

tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Repunlik

Indonsia Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) Inspektorat Pengawasan

Umum disingkat Itwasum adalah

unsur pembantu pimpinan dan

pelaksana staf dalam bidang

pengawasan yang berada di bawah

Kapolri.

Ayat (2) Itwasum bertugas membantu

Kapolri dalam penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan

umum dan perbendaharaan dalam

lingkungan Polri termasuk satuan-

satuan organsiasi non struktural

yang berada di bawah pengendalian

Kapolri.

5. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010

tentan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK) Pada Tingkat Kepolisian

Daerah Pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) Itwasda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

merupakan unsur pengawas dan

pembantu pimpinan pada Polda

yang berada di bawah Kapolda.

Ayat (2) Itwasda bertugas

menyelenggarakan pengawasan,

pemeriksaan umum, dan

perbendaharaan dalam lingkungan

Polda.

Pengawasan adalah proses untuk

memastikan bahwa segala aktifias yang


17

terlaksana sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. Sedangkan fungsi pengawasan

dalam manajemen adalah upaya sistematis

dalam menetapkan standar kinerja dan

berbagai tujuan yang direncanakan,

mendesain sistem informasi umpan balik,

membandingkan antara kinerja yang dicapai

dengan standar yang telah ditetapkan

sebelumnya, menentukan apakah terdapat

penyimpangan dan tingkat signifikansi dari

setiap penyimpangan tersebut, dan

mengambil tindakan yang diperlukan secara

efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan

Instansi.

Pengawasan adalah salah satu fungsi

dari seorang pemimpin, tapi seorang

pemimpin harus memahami arti dan tujuan

pengawasan. Pengawasan dapat diartikan

sebagai control is to determine what is

complished, evaluate it and apply corrective

measures, if need, to insure result in keeping

with the plan (Pengawasan adalah

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,

maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan

apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan).21

pengawasan juga diartikan sebagai control

consist in verifying whwther everything

occure in conformity with the plan adopted,

21 George R. Tery (2006:395)

the instruction issued and principles

established. 22

Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan Intern dan Pengawasan

Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan

yang dilakukan oleh orang atau badan yang

ada di dalam lingkungan unit organisasi yang

bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini

dapat dilakukan dengan cara pengawasan

atasan langsung atau pengawasan melekat

(built in control).

Pengawasan ekstern adalah

pemeriksaan yang dilakukan oleh unit

pengawasan yang berada di luar unit

organisasi yang diawasi.

Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah

pengawasan yang dilakukan terhadap suatu

kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan,

sehingga dapat dicegah terjadinya

penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini

dilakukan organisasi dengan maksud untuk

menghindari adanya penyimpangan

pelaksanaan keuangan organisasi yang akan

membebankan dan merugikan organisasi

lebih besar. Disisi lain, pengawasan ini juga

dimaksudkan agar sistem pelaksanaan

anggaran dapat berjalan sebagaimana yang

dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih

bermanfaat dan bermakna jika dilakukan

22 Henry Fayol


18

oleh atasan langsun, sehingga penyimpangan

yang kemungkinan dilakukan akan

mendeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif

adalah pengawasan yang dilakukan terhadap

suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

Pengawasan model ini lazimnya dilakukan

pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran

yang telah ditentukan kenudian disampaikan

laporannya. Setelah itu, dilakukan

pemeriksaan dan pengawasannya untuk

mengetahui kemungkinan terjadinya

penyimpangan.

Pengawasan Aktif dan Pasif.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan

sebagai petunjuk “pengawasan yang

dilaksanakan di tempat kegiatan yang

bersangkutan”.

Hal ini berbeda dengan pengawasan

jauh (pasif) yang dilakukan pengawasan

melalui “penelitian dan pengujian terhadap

surat-surat pertanggung jawaban yang

disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran. Disisi lain, pengawasan

berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil

menurut hak (rechmatigheid) adalah

pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah

telah sesuai denagn peraturan, tidak

kadaluarsa, dan hak itu terbukti

kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan

pemeriksaan kebenaran materil mengenai

maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid)

adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran

apakah telah memenuhi prinsip ekonomi,

yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan

beban biaya yang serendah mungkin.23

Jenis dan isi pengawasan dilakukan

semata-mata menurut atau berdasarkan

ketentuan peraturan yang ada di dalam

organisasi, sehingga pengawasan tidak

berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak

ditentukan atau berdasarkan peraturan.

Mencermati pengertian pengawasan

tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur

yang terkandung di dalamnya, yakni:

a) Adanya aturan hukum sebagai

landasan pengawasan;

b) Adanya aparat pengawas;

c) Adanya tindakan pengamatan;

d) Adanya obyek yang diawasi.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan

dilakukan dalam dua bentuk pengawasan

sebagai berikut:

Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh

Inpektorat Pengawasan Umum untuk tingkat

Mabes Polri, Ispektorat Pengawasan Daerah

untuk tingkat Polda, dan SIWAS untuk

tingkat Polres. Semua tingkat pengawasan

dan pemeriksanaan melakukan pengawasan

kepada semua bagian tanpa terkecuali

23 Dictio. Apa Saja Jenis-Jenis Pengawasan Yang Ada di

Dalam Organisasi.www.dictio.id. tgl 16 September 2018


19

Kapolri, Waka Polri, Kapolda, wakapolda,

Kapolres dan Wakapolres. Semua bagian

harus diperiksa sesuai dengan prosedur tetap

(Protap) yang telah ditentukan, dengan

terlebih dahulu memperoleh rekomendasi

dari pimpinan tertinggi dalam satuan

Kepolisian.

Pengawasan internal pemerintahan

termasuk Polri merupakan fungsi manajemen

yang penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan untuk mencapai sasaran

strategis Polri. Pengawasan internal

diperlukan untuk mendorong terwujudnya

good governance dan clean government dan

mendukung penyelenggaraan pemerintahan

yang efektif, efisien, transparan, akuntabel,

serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini

dapat dicapai bilamana seluruh level

pimpinan menyelenggarakan kegiatan

pengendalian atas seluruh kegiatan pada

Institusi mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengendalian sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan program

dan anggaran dilaksanakan secara tertib,

ekonomis, efektif, dan efisien.

Proses pengawasan dan pemeriksanaan

di tingkat Kepolisian Daerah, dilakukan

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010

tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi

Kepolisian Tingkat Daerah Pasal 17 tentang

Itwasda dimana pada ayat 2 disebutkan

bahwa fungsi dan tugas itwasda, yaitu

melakukan pengawasan dan pemeriksanaan

terhadap semua bagian yang ada pada

kepolisian tingat Daerah.

Dengan demikan dapat diketahui

bahwa Inspektorat Pengawasan Daerah

(ITWASDA) dalam peraturan perundang-

undangan maupun dalam Peraturan Kapolri

telah memberikan wewenang yang sangat

besar pada Satker Itwasda Polda dalam hal

pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ada

kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang

dilaksanakan dua kali setahun dan terbagi

dalam dua tahap yaitu :

1. Perencanaan dan Pengorganisasi pada

masing-masing bagian. Proses ini

dilakukan dengan memeriksa semua

perencanaan dan pengorganisian atau

pelaksana, tujuannya untuk mengetahui

apa-apa saja yang direncanakan oleh

bagian-bagian tersebut.

2. Pelaksanaan dan Pengendalian. Proses ini

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian

antara perencanaan dan realisasi

pelaksanaan. Apakah rencana sesuai

dengan pelaksanaan, proses ini biasanya

melibatkan pihak ketiga, seperti badan

usaha yang melakukan kerjasama dalam

hal pengadaan barang.

Adapun langkah-langkah atau proses

pemeriksaan pencegahan tindak pidana

korupsi yaitu:

1. Melakukan rapat internal Itwasda Polda

dan mengidentikafikasi kegiatan satuan


20

kerja yang berpotensi rawan terjadi tindak

pidana korupsi;

2. Menyusun rencana wasrik;

3. Menyusun rencana kebutuhan (Renbut);

4. Membuat surat perintah (sprin);

5. Membuat laporan pelaksanaan wasrik.

Hasil pemeriksanaan yang dilakukan

oleh Itwasda dilaporkan kepada kapolda.

Kemudian diteruskan ke Satker dan Satwil

jajaran dalam bentuk tabulasi yang berisi

uraian temuan, kode temuan, kriterian

temuan, sebab, akibat dan rekomendasi.

Kemudian dari satker dan satwil

menindaklanjuti rekomendasi tersebut

dengan mengirim kembali ke Itwasda dan

meneruskan ke Itwasum Polri sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan wasrik

yang dilaksanakan Itwasda Polda

Adapun hasil pemeriksaan yang

dilakukan Itwasda Polda sulteng 3 (tiga )

tahun terakhir sebagai berikut :

Hasil Pemeriksanaan pada Biro SDM

tahun 2017

Hasil pemeriksaan tehadap laporan

kinerja Instasi pemerintah (LKIP) Biro

SDM Polda Sulteng T.A 2016 pada Bab III

untuk mengukur Akuntabiltas Kinerja.

Hasil Pemeriksanaan pada TAHTI

Hasil pemeriksaan terhadap anggaran

pengadaan makan tahanan dan perawatan

tahanan senilai Rp.471,408,000,- telah

direalisasikan/dicairkan oleh Bensat

Ditreskrimum dengan rincian sebagai

berikut:

(1) SPM No. 19/10-02-2016 Rp.

17,484,000.-

(2) SPM No. 67/10-05-2016 Rp.

5,760,000.-

(3) SPM No. 66/10-05-2016

Rp.20,628,000.-

(4) SPM No. 47/21-04-2016 Rp.

27,540,000.-

(5) SPM No.123/21-04-2016 Rp.

7,700,000.-

(6) SPM No. 82/25-05-2016 Rp.

43,618,000.-

(7) SPM No.115/28-06-2016

Rp.60,900,000.-

(8) SPM No.153/25-08-2016

Rp.52,488,000.-

(9) SPM No.126/25-08-2016

Rp.14,730,000.-

(10) SPM No.141/11-08-2016

Rp.56,038,000.-

(11) SPM No.163/22-09-2016 Rp.

57,336,000.-

(12) SPM No.179/21-10-2016 Rp.

68,346,000.-

(13) SPM No.237/06-12-2016 Rp.7,700,000.-

(14) SPM No.228/23-11-2016

Rp.30,870,000.-

Total Rp.

471.408.000,-


21

Dari dua contoh temuan hasil

pemeriksaan yang dikaukan oleh Itwasda

Polda Sulteng, menunjukan bahwa dalam

melaksanaan tugasnya Itwasda tidak pandang

buluh. Semua hasil temuan di laporkan

kepada pimpinan, untuk ditinjak lanjut .

Data informasi dan dokumentasi

hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut

hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan

(Obrik); menganalisis dan mengevaluasi data

informasi pengawasan; menyusun laporan

atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda; dan

menerima laporan atau pengaduan

masyarakat melalui kementerian dan/atau

lembaga, yang berkaitan dengan dugaan

penyimpangan yang dilakukan oleh anggota

atau PNS Polri di lingkungan Polda.

Tindak lanjut hasil temuan Itwasda,

diserahkan kepada pimpinan tertinggi dalam

hal ini kapolda untuk langka selanjutnya.

Kalau hasil temuan hanya kesalah

administrasi makan direkomendasikan

kepada pimpinan dari bagian untuk

dilakukan perbaikan, akan tetapi kalau hasil

temuannya terjadi penyalagunaan wewenang

dalam hal ini penggunaan anggaran maka

akan dilanjutkan pada tahap hukum.

Berdasarkan uraian proses

penagawasan tindak pidana Korupsi dan

temuan Itwasda tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa, bahwa dalam

menjalankan pengawasan masih terkendala

dengan sumber daya manusia seperti jumlah

personel dan auditor yang mempunyai

sertifikasi audit, sarana prasara seperti

kendaraan R4 yang digunakan untuk

kegiatan pengawasan belum ada, mengingat

waktu jarak tempuh ke obyek wasrik sangat

jauh, anggaran yang digunakan untuk

pengawasan dan pemeriksaan masih kurang.

Terkait dengan temuan wasrik pada Satker

Bidti dan Tahti diatas dapat disimpulkan

bahwa pengawasan melekat (Waskat) oleh

pimpinan tidak berjalan dan tidak

memferevikasi perwabku pengajuan

anggaran.

Pengawasan Ekternal

Pengawasan ekternal merupakan

pengawasan yang dilakukan lembaga-

lembaga diluar organisasi polri atau yang

tidak dalam kendali manajemen organisasi,

lembaga-lembaga pengawas eksternal yang

dimaksud antara lain:

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

lembaga ini sebagai pengawas kepolisian

berkaitan dengan penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang diserahkan kepada Polri untuk

pendanaan operasional dan pembinaan

kepolisian. Kewenangan pengawasn

tersebut diatur dalam pasal 23E, pasal 23F

dan pasal 23G UUD 1945

2. Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

lembaga pengawas ini difokuskan pada

indikasi terjadinya penyalagunaan


22

wewenang dan jabatan yang dilakukan

oleh anggota polri, baik secara individu

maupun kelompok yang menimbulkan

kerugian keuangan negara. Pengawasan

dimaksud dibentuk berdasarkan undang-

undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi

Pemberantasan Korupsi.

3. Lembaga independen. Lembaga-lembaga

ini didirikan oleh masyarakat, intelektual

dan lain-lain yang difokuskan untuk

melakukan pengawasan terhadap kinerja

lembaga pemerintahan termasuk

kepolisian.

4. Lembaga legislatif : lembaga DPR dan

DPRD juga berperan sebagai pengawas

dalam penyelenggaraan pemerintahan

termasuk lembaga kepolisian. Wewenang

ini melekat sebagai kontrol politis dalam

kedudukannya DPR dan DPRD

menjalankan fungsi pengawas diatur

dalam Bab IV tentang Dewan Perwakilan

Rakyat khususnya pasal 20 A UUD 1945,

dan berkaitan dengan wewenang DPRD

sebagai pengawas diatur dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan Daerah khususnya pasal 41

, yang isinya DPRD memiliki fungsi

legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pengawasan ini dilakukan jika ada

indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian

dalam penyelenggaraan kepolisian atau

ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam

mewujudkan transparansi

penyelenggaraan kepolisian, sehingga

DPR dan DPRD memiliki wewenang

untuk mengundang/memanggil pejabat

kepolisian yang diperlukan.

5. Komisi Ombusman Nasional : komisi ini

didirikan berdasarkan keputusan presiden

No. 44 Tahun 2000 dan amanat ketetapan

MPR RI No. VIII/MPR/ 2001 yang

merupakan suatu lembaga independen dan

berperan sebagai pengontrol bagi

penyelenggaraan negara dalam

memberikan pelayanan kepada

masyarakat, khususnya aparatur

pemerintahan termasuk lembaga

kepolisian dan lembaga-lembaga

peradilan.

6. Komisi nasional Hak Asasi Manusia:

lembaga ini sebagai pengawas khusus

berkaitan dengan penyelenggaraan

kepolisian yang dinilai melakukan

tindakan melanggar norma-norma hak

asasi manusia yang diatur dalam undang-

undang No. 39 tahun 1999 tentang hak

asasi manusia. Lembaga pengawas ini

dibentuk berdasarkan Undang-Undang

No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak

Aasai manusia.

7. Lembaga Peradilan: pengawas ini juga

disebut sebagai pengawas legalitas,

artinya menilai dari segi hukumnya atas

komplin masyarakat karena akibat

tindakan kepolisian. Pengawasn ini terdiri


23

dari peradilan umum dan peradilan tata

Usaha negara.24

Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan pengawasan yaitu :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas

sesuai dengan rencana tersebut,

kebijkasanaan dan pemerintah;

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-

kegiatan;

3. Mencegah pemborosan dan

penyelewengan;

4. Menjamin terwujudnya kepuasan

masyarakat atas barang dan jasa yang

dihasilkan;

5. Membina kepercayaan masayarakat

terhadap kepemimpinan organisasi

“pemerintah”

Manfaat Pengawasan

Adapun menurut Terry dan Rue

mengatakan dimana manfaat dari

pengawasan ialah relatif dan tergantung dari

pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang

dibuat, serta besarnya organisasi.25

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ialah sebagai

berikut:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit

telah melakukan kebijaksanaan dan

24 Ibid 161 25 Guru Pendidikan. Pengawasan. www.

Gurupendidikan.co.id. tgl 16 September 2018.

prosedur yang menjadi tangggung

jawabnya masing-masing;

2. Untuk menilai apakah surat-surat atau

laporan yang dihasilkan telah

menggambarkan kegiatan-kegiatan yang

sebenarnya secara cermat maupun tepat;

3. Untuk menilai apakah pengendalian

manajemen sudah cukup memadai dan

dilaksanakan secara epektif;

4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah

terlaksana secara efektif yaitu mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;

5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah

dilaksanakan secara efesien.

Dari uraian tersebut di atas menurut

penulis, bahwa :

a. Proses pengawasan yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Pengawasan Daerah

Polda Sulawesi Tengah selaku Apip unit

intern pemerintah yang melakukan

pengawasan dan pemeriksaan sudah

berjalan sesuai tugas dan wewenangnya

yang telah diberikan oleh Undang-

undang;

b. Dalam proses pengawasan dan

pemeriksaan yang dilakukan

Parik/auditor Itwasda Polda Sulteng

terkait data temuan tersebut diatas

menurut penulis bahwa pengawasan

melekat (waskat) atau pengawasan

horizontal dari atasan langsung tidak

berjalan sesuai dengan prosedur yang

ada, misalnya dalam hal pengeluaran

anggaran pejabat pembuat komitmen


24

tidak memverifikasi perwaku yang

diajukan oleh personel yang

melaksanakan tugas.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaanya Wewenang

Inspektorat Pengawasan daerah diwilayah

kerja Polda Sulawesi Tengah, Sudah

dijalakan sesuai dengan aturan perundang-

undangan, dalam hal ini erat kaitannya

dengan proses pengawasan dan

pemeriksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1991

Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Awaluddin, Eksistensi Komisi Kepoliisian Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia, 2014, hlm. 90

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Emmy Hafild, Transparancy International Annual Report, Transparancy International,

Jakarta 2004

Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Pramono Suko Legowo. “Pengantar Hukum Indonesia”. Buku/ Diktat Fakultas Hukum

Unsoed Purwokerto. 2007

Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 115

WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM ...

Documents

Transcript of WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM ...