Disampaikan Oleh:

WEBINAR

PERAN SERTA ASOSIASI JASA KONSTRUKSI dalam PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

Disampaikan Oleh:

DR. PM(Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi)

DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANTANGAN DUNIA JASA KONSTRUKSI

Sumbangsih sektor jasakonstruksi sangat

strategis dan signifikandalam mendukung pertumbuhan

ekonomi Indonesia

2017Triwulan I

2019Triwulan I

2019Triwulan IV

PDB SEKTOR KONSTRUKSI

Pertumbuhan ekonominasional tahun 2020 mengalami tekananakibat Covid-19

3.4

2.62.3 2.1

3.3 3.33.8 4

2.6

3.6

4.8

2.5

3

4.3

5.44.95.5 5.6

3

-0.1

5.4

4.3

3.5 3.5 3.6 3.5 3.43.93.6

2.9

-3

5.8

Krisis keuangan global 2008-2009

Pandemi COVID-19

Dampak Covid-19 pada ekonomi global LEBIH DALAM dari krisis keuangan global tahun2008-2009

“

Naiknya tingkatpengangguran menjadi

7,5% di 2020

Turunnyapenghasilan 13,3 juta

pekerja formal dan informal

DAMPAK COVID-19

Sumber: Dampak COVID19 terhadap Pembangunan & Respon Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, Bappenas

KesehatanPendidikan

TeknologiInformasi & Komunikasi

KetahananPangan

PerlindunganSosial

Pariwisata

INFRASTRUKTUR

Sumber: “RAPBN 2021”Kementerian Keuangan 2020

Pembangunan Infrastruktur dalam rangka

mendukung Program Pemulihan EkonomiNasional (PEN) tahun 2021 diarahkan untukpenyediaan layanan dasar, peningkatankonektivitas, serta dukungan pemulihanekonomi dengan rincian belanja untuk:

Penguatan infrastruktur digital

Mendorong efisiensi logistik dan konektivitas

Infrastruktur padat karya yang mendukungkawasan industri dan pariwisata

Pembangunan sarana kesehatan masyarakat

Penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021

Tugas

Kementerian PUPR

120,2trilliun

Program dan Anggaran

KEMENTERIAN PUPR

Tahun Anggaran 2020

REFOCUSSING & REALOKASI ANGGARAN

75,6trilliun

✓ Realokasi anggaran ditujukan untukmendukung kegiatan pengendalian & pencegahan Covid-19

✓ TIDAK ADA paket pekerjaan Kementerian PUPR YANG DIBATALKAN ➔ Ditunda

dan akan menjadi prioritas di TA 2021

Tahun Anggaran 2021

149,8 trilliun

✓ Digunakan untuk mendukungpercepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi

✓ Untuk penyelesaian kegiatanprioritas PUPR 2020 yang tertunda

- Joko Widodo -

Walaupun saat ini kita tengah menghadapi

pandemi, tapi AGENDA-AGENDA STRATEGIS yang sangat penting bagi bangsa

dan negara kita yang menjadi prioritas bagi

kepentingan nasional TIDAK BOLEH BERHENTI dan tetap harus kita lanjutkan!

"

PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

PENINGKATAN KESEHATAN

LINGKUNGAN & MASYARAKAT

PENINGKATAN INVESTASI

PENGUATAN JARING

PENGAMAN NASIONAL

PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA & PERUBAHAN

IKLIM

▪ Meningkatkanproduktivitas lahanpertanian (rehab irigasi/ intensifikasi)

▪ Meningkatkan perluasanlahan pertanian(pembangunan baruirigasi/ekstensifikasi

Melanjutkan pembangunandan preservas ijalan & jembatan untuk efisiensilogistic & daya saingnasional.

▪ Mengembangkanperumahan yang layakhuni, berkualitas & terjangkau

▪ Mengembangkanpermukiman yang sehat & produktif

Memberikan dukunganinfrastruktu rterhadappeningkatan investasi pada Kawasan strategis nasional

▪ Mengurangi angkapengangguran

▪ Mempertahankan dayabeli

▪ Mengurangi risikobencana

▪ Mempercepat proses pemulihan pasca bencana(tanggap darurat & rehab

▪ PengembanganFood Estate di Kalteng (padi, singkong & hortikultura di Humbahas)

▪ Pengembangantambak (ikan, udang,dll)

Pembangunan sistemjaringan jalan & jembatan yang terkoneksi dengankawasan strategis/ produktif, baik yang bersumber dari APBN maupun investasi tol

▪ Pengembangan prasarana & sarana air bersih, sanitasi, persampahan, dll

▪ Pengembanganperumahankhususnya bagi MBR, termasuk skemapembiayaan FLPP

▪ PengembanganKawasan Industri

▪ Pengembangan 5 KSPN Super Prioritas

Melaksanakan program Padat Karya Tunai(PKT)

▪ Pembangunan prasarana & saranapengendali banjir, kekeringan, pengamanpantai (rob)

▪ Pembangunan rumah tahan gempa(RISHA)

KERANGKA PROGRAM KEMENTERIAN PUPR TA 2021

Total Case of Covid-19

ASEAN(Updated: 12 September ‘20)

Jumlah kasus terkonfirmasipositif masihmenunjukkan trend peningkatan257rb

Total kasus

9.977Meninggal

188rbSembuh

1.059

2.595

22

145

257.863

218.312

57.357

9.868

3.466

TREND COVID-19 INDONESIA

PERUBAHAN PERILAKU DI LINGKUNGAN KERJA▪ Pelaksanaan protokol kesehatan merubah

perilaku dan kultur penyelenggaraan Jakon

KAPASITAS RANTAI PASOK▪ Suplai material terbatas▪ Mobilisasi TKK dan peralatan terkendala

OUTPUT DAN PRODUKTIVITAS▪ Output dan produktivitas TKK menurun karena

beradaptasi dengan perubahan kultur lingkungankerja

▪ Penjaminan mutu hasil pekerjaan terkendala

WAKTU▪ Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan▪ Perpanjangan waktu pelaksanaan

BIAYA ▪ Penurunan cashflow di BUJK dan rantai pasok▪ Realokasi anggaran proyek (pengguna jasa)▪ Penambahan biaya pekerjaan

Coronavirus Exposure Asia PacificSource: Moody's Investors Service

DAMPAK COVID-19 PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Walaupun tergolong rendah, Covid-19 tetap berdampak

pada sektor konstruksi

"

DASAR HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI

Tanggung Jawab& Kewenangan

Pelibatan MasyarakatJasa Konstruksi

Permen PUPR 9/2020Pembentukan LPJK

Stuktur Usaha Jasa Konstruksi& SegmentasiPasar

Bentuk & KualifikasiUsaha

Permen PUPR 10/2020Akreditasi Asosiasi BUJK, AsosiasiProfesi Jakons, & Asosiasi terkaitRantai Pasok

SDM (Tenaga KerjaKonstruksi)

Ra-Permen PUPRTata Cara Registrasi LPPK & Pemberian Rekomendasi oleh Menteri

Ra-Permen PUPRSertifikasi & Registrasi Tenaga KerjaKonstruksi

Bentuk dan KualifikasiUsaha, dan Kriteria

Subsklasifikasi Usaha

Ra-Permen PUPRSubklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi, danRegistrasi BUJK

PenyelenggaraanUsaha JasaKonstruksi

Pemilihan Penyedia Jasa& Ketentuan DokumenTerstandar (Kontrak)

Permen PUPR 14/2020Standar & Pedoman Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4)

Permen PUPR 21/2019Pedoman Sistem ManajemenKeselamatan Konstruksi (SMKK)

DASAR HUKUM TENTANG JASA KONSTRUKSI

1

2

3

TANGGUNG JAWAB danKEWENANGAN

Siapa bertanggung jawab ataspelaksanaan Jasa Konstruksi…?

"PELIBATAN

MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah dapat

mengikutsertakanMasyarakat JasaKonstruksi untuk

menjalankan sebagiankewenangannya

Pelaksanaan sebagaian kewenangan olehMasyarakat Jasa Konstruksi dilakukan

melalui SATU LEMBAGA yang dibentukoleh Menteri

1. Registrasi(BUJK, Pengalaman BU, Penilai ahli, Tenaga kerja, Pengalaman professional tenaga kerja, LPPK bidang konstruksi)

2. Akreditasi(Asosiasi BUJK, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi rantai pasok jasa konstruksi)

3. Membentuk LSP untuk sertifikasi yang belum dapatdilakukan LSP;

4. Penyetaraan TK Asing;5. Lisensi lembaga SBU dan proses lisensi LSP; 6. Menetapkan Penilai Ahli terintegrasi

KEWENANGAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI"

1. Pemberian dukungan danperlindungan pelaku usahajakon nasional

2. Pengembangan sistemkemitraan Jasa Konstruksinasional dan internasional

3. Pemberian perlindunganhukum bagi pelaku usahajasa konstruksi

a. Pelatihan tenaga ahlikonstruksi

b. Pengelolaan sisteminformasi jasa konstruksicakupan daerah provinsi

Kewenangan Gubernursebagai wakil Pemerintah

Pusat mengikutiketentuan

perundang-undangan

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

a. Pelatihan tenaga terampil

b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksicakupan Kab/kota

c. Penerbitan IUJKd. Pengawasan tertib

usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasakonstruksi

PEMBINAAN danPENGAWASAN

Siapa yang melakukan pembinaan…?Siapa objek pembinaan…?

General Description

PEMBINAAN Siapa saja “PELAKU PEMBINAAN”…?

▪ asosiasi perusahaan;▪ asosiasi profesi;▪ Pengguna Jasa▪ Penyedia Jasa;▪ perguruan tinggi/pakar;▪ pelaku rantai pasok;▪ tenaga kerja konstruksi;▪ pemerhati konstruksi;

dan▪ pemanfaat produk Jasa

Konstruksi.

Siapa saja“Masyarakat JasaKonstruksi “…?

PemerintahPusat

PemdaProvinsi

PemdaKab/Kota

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan

kepada PemerintahDaerah dan

Masyarakat Jasa Konstruksi

"

Sesuai Kewenangan Pemda Prov

Pengembangan Kebijakan Khusus▪ KSO dan/atau kemitraan BUJK luar

daerah dengan BUJK provinsi▪ penggunaan Subpenyedia Jasa

daerah▪ Dana APBD▪ Resiko: kecil s.d sedang▪ Teknologi: sederhana s.d madya▪ Biaya: kecil s.d sedang

Pemantauan dan EvaluasiPembinaan Jakons lingkup Provinsi:1. sub-urusan Jakon kewenangan

gubernur2. kebijakan khusus

1

2

3

Sesuai Kewenangan PemdaKab/Kota

Pemantauan dan Evaluasi1. Pembinaan Jakons lingkup

daerah Kab/Kota2. Penilaian terhadap

efektifitas dan efisiensiserta analisis dan dampak

1

2

Penetapan kebijakan

Penyelenggaraan kebijakan

(Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan danPelatihan)

Pemantauan danEvaluasi

Pengembangan kerja sama

dengan Pemda

Dukungan kepada GWPP

1

2

3

4

5

PEMBINAAN

PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA

PEMERINTAH PUSAT

PENGAWASAN

Oleh MENTERI

Menteri berwenangmengawasi:

▪ Sistem sertifikasitenaga ahli

▪ Pelatihan tenaga ahliyang strategis dan

percontohan;

▪ Standar remunerasiminimal bagi tenaga

ahli

TERTIB USAHA

▪ Kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan LayananUsaha

▪ Kesesuaian bentuk danKualifikasi usaha dengankegiatan usaha JasaKonstruksi dan segmentasipasar Jasa Konstruksi;

▪ Pemenuhan persyaratanpelaksanaan PUB

TERTIB PENYELENGGARAAN

▪ Pemilihan Penyedia Jasa

▪ Penyelenggaraan kontrakkerja Konstruksi

▪ Penerapan StandarKeamanan, Keselamatan, Kesehatan, danKeberlanjutan

TERTIB KINERJA

▪ Kewajiban registrasi pengalaman

▪ Kinerja Penyedia Jasa

TERTIB PEMANFAATAN

▪ Fungsi peruntukkannya▪ Rencana umur Konstruksi▪ Kapasitas dan beban▪ Pemeliharaan produk Jasa

Konstruksi.

Apa saja lingkup PENGAWASANdalam PENYELENGGARAAN JAKON…?

▪ Usaha rantai pasok▪ Kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi,

& layanan usaha dg kegiatanusaha

▪ Kesesuaian bentuk & kualifikasiusaha dengan kegiatan usaha & segmentasi pasar

▪ Pemenuhan persyaratan usaha▪ Pelaksanaan PUB

LINGKUP Pengaturan

TERTIB UsahaTERTIB

PenyelenggaraanTERTIB

Pemanfaaatan

▪ Pemilihan penyedia jasa▪ Kontrak kerja Konstruksi▪ Standar K4▪ Manajemen mutu

konstruksi▪ Pengelolaan dan

penggunaan teknologi & MPK

▪ Fungsi peruntukannya▪ Rencana umur Konstruksi▪ Kapasitas dan beban▪ Pemeliharaan produk

Jasa Konstruksi

Kegiatan denganpembiayaan dari:a. APBD Provisib. Lintas kabupaten/

kota.

▪ Usaha rantai pasok▪ Kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi,

& layanan usaha dg kegiatanusaha

▪ Kesesuaian bentuk & kualifikasiusaha dengan kegiatan usaha & segmentasi pasar

▪ Pemenuhan persyaratan usaha▪ Pelaksanaan PUB

▪ Pemilihan penyedia jasa▪ Kontrak kerja Konstruksi▪ Standar K4▪ Manajemen mutu

konstruksi▪ Penggunaan teknologi &

MPK▪ pengelolaan &

pemanfaatan sumbermaterial

▪ Fungsi peruntukannya▪ Rencana umur Konstruksi▪ Kapasitas dan beban▪ Pemeliharaan produk

Jasa Konstruksi

Kegiatan denganpembiayaan APBD

Kab/Kota

PR

OV

INS

IK

AB

UP

AT

EN

/

KO

TA

PENGAWASAN oleh PEMERINTAH DAERAH

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Apakah masyarakat dapatberpartisipasi dalam penyelenggaraan

Jasa Konstruksi…?

PENGAWASAN penyelenggaraan Jasa Konstruksia. Mengakses informasi dan keterangan terkait kegiatan

konstruksib. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan

ganti kerugian atau kompensasic. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha

PEMBERIAN MASUKAN kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan, dengan cara:a. masukan secara lisanb. masukan secara tertulisc. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi

FORUM JASA KONSTRUKSI sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah

PARTISIPASIMASYARAKAT

Partisipasi Masyarakat dalam

PENGAWASAN Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

Mengakses informasi dan keteranganterkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat

Melakukan pengaduan, gugatan, danupaya mendapatkan ganti kerugian ataukompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan JasaKonstruksi; dan

Membentuk asosiasi profesi danasosiasi badan usaha di bidang JasaKonstruksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

FORUMJASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN MASUKAN kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam perumusan kebijakandilakukan dengan cara:

a. masukan secara lisan

b. masukan secara tertulis

c. masukan melalui SistemInformasi Jasa Konstruksi

"

FUNGSI FORUM JAKON

a. menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat

b. membahas dan membuatrekomendasi kebijakanpengembangan Jasa Konstruksi

c. meningkatkan danmengembangkan partisipasimasyarakat dalam pengawasanJasa Konstruksi

Forum Jasa Konstruksi

digunakan sebagaisarana komunikasi,

konsultasi, dan informasi antara Masyarakat JasaKonstruksi dan

Pemerintah Pusat,dan/atau Pemerintah

Daerah

TANTANGAN ASOSIASI BADAN USAHA

Apakah saja tantangan yang harusdijawab oleh asosiasi badan usaha ke

depannya…?

TANTANGAN ASOSIASI BADAN USAHA …(1/2)

TANTANGAN ASOSIASI BADAN USAHA …(2/2)

PENGEMBANGAN DATA BADAN USAHA

TERIMA KASIH

Pembangunan infrastruktur merupakansalah satu upaya prioritas untukmempercepat pemulihan ekonomi dan

reformasi sosial.

Bersama-sama kita menjamin dan menjagaagar belanja negara terkait pembangunan infrastruktur ini, dapat menyumbangkan pertumbuhan positif bagiperekonomian dan masyarakat.