Electrical Stability Tester, Model 23E Instruction Manual - Halliburton
file · Web viewperlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang...
Click here to load reader
Transcript of file · Web viewperlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang...
Nama : HAIRUL MOHAMAD
NIM : 921 410156
TUGAS : UNDANG – UNDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( TUGAS 2 )
UNDANG – UNDANG AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK : UU NO.1, UU.NO 15, DAN
UU.NO 17
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara
Undang – undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya
undang – undang ini karena Undang – Undang Perbendaharaan Indonesia yang terakhir, yaitu
UU No.9 Tahun 1968 yang merupakan pembaharuan dari Undang – Undang Perbendaharaan
Indonesia Tahun 1925 Nomor 448 sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan
keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi.
Oleh karena itu, undang – undang tersebut perlu diganti dengan undang – undang baru yang
mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern.
Beberapa hal yang di atur dalam undang – undang ini adalah:
a. Pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara
b. Pejabat perbendaharaan negara
c. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan
d. Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
e. Penyelesaian kerugian negara
f. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang – undang ini terdiri dari 8 bab dan 29 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya
undang – undang ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri,
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 23E UUD RI Tahun 1945.
Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang – undang ini diatur hal –
hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagai berikut:
a. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa
b. Lingkup pemeriksaan
c. Standar pemeriksaan
d. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan
e. Akses pemeriksa terhadap informasi
f. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
g. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
h. Pengenaan ganti kerugian negara
i. Sanksi pidana
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara
Undang – undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya
undang – undang ini adalah untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam
sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia,
meskipun sebagian masih menggunakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lama.
Undang – undang ini mengatur tentang seluk – beluk keuangan negara, yang meliputi:
a. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara
b. Asas – asas umum pengelolaan keuangan negara
c. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
d. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD
e. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah,
Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,
serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
f. Pelaksanaan APBN dan APBD
g. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara