· Web viewUsaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga...
Transcript of · Web viewUsaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga...
-7-
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR … TAHUN …
TENTANGKEPRAMUWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting sistem usaha pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra kepariwisataan secara keseluruhan;
c. bahwa Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepramuwisataan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
-7-
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
-7-
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEPRAMUWISATAAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Kepramuwisataan adalah kegiatan memberikan
bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
2. Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki sertifikasi dan kompetensi yang bertugas memberikan bimbingan,
-7-
penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan secara profesional.
3. Jasa Pramuwisata adalah jasa komersial yang menyediakan jasa pemanduan wisata, mencakup pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
4. Pimpinan Perjalanan Wisata adalah seseorang yang ditunjuk oleh Biro Perjalanan Wisata untuk memimpin dan mengurus perjalanan wisata.
5. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi pramuwisata Indonesia.
8. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
9. Kartu Tanda Pimpinan Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat KTPPW adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional oleh pimpinan perjalanan wisata dalam melaksanakan tugas.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
-7-
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 2Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:a. meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemanduan
wisata;b. memperluas lapangan pekerjaan di bidang pariwisata;
danc. meningkatkan profesionalitas pelaku pemanduan
wisata.
Pasal 3Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:a. penggolongan dan tugas pokok pemanduan wisata;b. persyaratan dan tata cara pendaftaran;c. hak, kewajiban, dan larangan;d. kode etik pramuwisata;e. pendirian dan pendaftaran usaha jasa pramuwisata;f. sertifikasi dan standarisasi usaha jasa pramuwisata;g. kerja sama;h. kelembagaan;i. pembinaan dan pengawasan; j. ketentuan penyidikan; k. ketentuan pidana; danl. pendanaan.
BAB IIPRAMUWISATA
Bagian KesatuPenggolongan dan Tugas Pokok Pemanduan Wisata
Paragraf 1Penggolongan
-7-
Pasal 4Pramuwisata digolongkan menjadi:a. Pramuwisata Umum; danb. Pramuwisata Khusus.
Pasal 5(1) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a bertugas memandu wisatawan secara umum di Daerah dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
(2) Kegiatan pemanduan wisata yang dilakukan oleh Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata
Pasal 6(1) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b terdiri atas:a. Pramuwisata Lokal; danb. Pramuwisata Minat Khusus.
(2) Pramuwisata Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memandu wisatawan di satu daya tarik wisata.
(3) Pramuwisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memandu wisatawan dengan keahlian khusus untuk melayani wisatawan di daya tarik wisata khusus.
Paragraf 2Tugas Pokok Pramuwisata
Pasal 7Tugas pokok pramuwisata meliputi:a. mengantar wisatawan yang mengadakan perjalanan
wisata;b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan ke
daya tarik wisata penjelasan mengenai dokumen
-7-
perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
c. memberikan petunjuk dan penjelasan tentang daya tarik wisata;
d. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dane. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang
mengalami sakit, kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
Bagian KeduaPersyaratan Pramuwisata
Pasal 8(1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata umum harus
memenuhi persyaratan Pramuwisata.(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:a. Warga Negara Indonesia;b. berdomisili di Daerah; c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;d. berkelakuan baik;e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
atas atau sederajat;f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan
secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah;
g. memiliki sertifikat Pramuwisata Lokal atau telah berpengalaman di bidang pramuwisata selama paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan salah satu bahasa asing;
i. memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata Umum yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
j. sehat jasmani dan rohani.
Pasal 9
-7-
(1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata lokal harus memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Warga Negara Indonesia;b. berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;c. berkelakuan baik;d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;e. berpendidikan serendahnya Sekolah Menengah
Atas atau sederajat;f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan
secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah;
g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan salah satu bahasa asing;
h. memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus; dan
i. sehat jasmani dan rohani.
Pasal 10(1) Setiap orang yang menjadi pramuwisata minat khusus
harus memenuhi persyaratan pramuwisata minat khusus.
(2) Persyaratan pramuwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Warga Negara Indonesia;b. berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta;c. berkelakuan baik;d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
atas atau sederajat;f. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan
secara mendalam mengenai kepariwisataan, sosial, sejarah, kebudayaan, dan keistimewaan Daerah;
g. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan salah satu bahasa asing;
h. memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata Minat
-7-
Khusus yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
i. sehat jasmani dan rohani.
Bagian KetigaKTPP
Pasal 11(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 mengajukan permohonan penerbitan KTPP kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:a. kartu tanda penduduk Daerah;b. surat keterangan catatan kepolisian;c. fotocopi ijazah;d. fotokopi sertifikat keistimewaan pemandu wisata;e. fotocopi sertifikat pramuwisata;f. fotocopi sertifikat kompetensi pariwisata; dang. surat keterangan sehat dari dokter.h. pas foto.
Pasal 12(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata menerbitkan KTPP kepada pemohon.
(3) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang/tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengembalikan
-7-
dokumen kepada pemohon.
Pasal 13KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal … berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 14(1) Permohonan perpanjangan KTPP diajukan kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku KTPP berakhir.
(2) Permohonan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:a. KTPP lama;b. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah;c. fotokopi sertifikat keistimewaan pemandu wisata;d. fotocopi sertifikat pramuwisata;e. fotocopi sertifikat kompetensi pariwisata; danf. pas foto.
Pasal 15Dalam hal KTPP hilang/rusak/musnah, Pramuwisata dapat mengajukan permohonan KTPP pengganti kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dengan dilengkapi dokumen:a. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah;b. KTPP lama untuk KTPP yang rusakc. fotokopi sertifikat keistimewaan pemandu wisata;d. fotocopi sertifikat pramuwisata;e. fotocopi sertifikat kompetensi pariwisata; danf. surat keterangan dari kepolisian setempat untuk KTPP
yang hilang/musnah;
Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, tata cara perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud
-7-
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dan tata cara penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pasal 17KTPP berakhir jika:a. dikembalikan;b. dicabut; atauc. habis masa berlakunya.
Pasal 18Pramuwisata dapat menyerahkan kembali KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan pernyataan tertulis dengan disertai alasan yang jelas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
Pasal 19KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dicabut jika:a. Pramuwisata tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban
sebagaimana ditetapkan; ataub. Pramuwisata meninggal dunia.
Pasal 20Dalam hal masa berlaku KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c telah habis dan Pramuwisata tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku atau pengajuan permohonan perpanjangan masa berlaku tidak memenuhi persyaratan maka KTPP tersebut berakhir.
Pasal 21Setiap Pramuwisata di Daerah wajib memiliki KTPP.
Pasal 22(1) Pemegang KTPP dilarang mengalihkan KTPP kepada
pihak lain.
-7-
(2) Pemegang KTPP yang mengalihkan KTPP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pembekuan KTPP; dand. pencabutan KTPP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian KeempatHak dan Kewajiban
Pasal 23Setiap Pramuwisata dalam menjalankan tugas berhak:a. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku;b. memperoleh jaminan asuransi kerja dari Pemberi Kerja;
danc. mendapatkan upah dari pemberi kerja atas jasa sesuai
kontrak kerja yang disepakati.
Pasal 24(1) Setiap pramuwisata wajib untuk:
a. mentaati kode etik profesi Pramuwisata;b. mengenakan KTPP dalam melaksanakan pekerjaan;c. menjalankan standar operasional prosedur
Pramuwisata;d. melayani dan menjaga keselamatan wisatawan;e. mengenakan seragam kerja pramuwisata; danf. membantu Pemerintah Daerah dalam
mempromosikan kepariwisataan.(2) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi sesuai
-7-
dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan organisasi profesi pramuwisata.
(3) Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dikenakan sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (3) meliputi:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pembekuan KTPP; dand. pencabutan KTPP.
Bagian KeempatKode Etik Pramuwisata
Pasal 25(1) Pramuwisata dalam melaksanakan kegiatan pemanduan
wisata berpedoman pada kode etik.(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai panduan sikap dan tingkah laku profesi Jasa Pramuwisata.
(3) Kode etik Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi pramuwisata.
BAB IIIPIMPINAN PERJALANAN WISATA
Pasal 26Tugas Pimpinan Perjalanan Wisata antara lain:a. mengatur dan memimpin perjalanan rombongan
wisatawan;b. memberi petunjuk dan penjelasan yang perlu diketahui
oleh pramuwisata;c. membantu kelancaran tugas pramuwisata; dand. membantu penyusunan paket wisata yang diminta oleh
anggota rombongan diluar acara perjalanan.
-7-
Pasal 27(1) Setiap orang yang menjadi pimpinan perjalanan wisata
harus memenuhi persyaratan pimpinan perjalanan wisata.
(2) Persyaratan pimpinan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Warga Negara Indonesia;b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah
atas atau sederajat;d. memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan
secara mendalam mengenai keistimewaan Daerahe. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan
salah satu bahasa asing dengan lancar;f. menguasai pengetahuan dan ketrampilan dalam
memimpin dan mengatur perjalanan wisata;g. memiliki sertifikat pelatihan Pimpinan Perjalanan
Wisata;h. memiliki sertifikasi kompetensi Pimpinan Perjalanan
Wisata; dani. sehat jasmani dan rohani.
Pasal 28(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 mengajukan permohonan penerbitan KTPPW kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:a. kartu tanda penduduk Daerah;b. surat keterangan catatan kepolisian;c. fotocopi ijazah;d. fotokopi sertifikat keistimewaan pemandu wisata;e. fotocopi sertifikat kompetensi pimpinan perjalanan
pariwisata; dan
-7-
f. surat keterangan sehat dari dokter.g. pas foto.
Pasal 29(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
(2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata menerbitkan KTPPW kepada pemohon.
(3) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang/tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengembalikan dokumen kepada pemohon.
Pasal 30KTPPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 31Ketentuan mengenai:a. permohonan perpanjangan KTPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;b. permohonan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15; danc. berakhirnya KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 sampai dengan Pasal 20,berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan, permohonan penggantian, dan berakhirnya KTPPW.
BAB IVPELATIHAN PENGETAHUAN KEISTIMEWAAN DAERAH
-7-
Pasal 32Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan pelatihan pengetahuan keistimewaan daerah bagi Pramuwisata dan Pimpinan Perjalanan Wisata.
Pasal 33Pelatihan pengetahuan keistimewaan daerah bagi Pramuwisata dan Pimpinan Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat materi mengenai Keistimewaan Daerah.
Pasal 34Dalam melaksanakan Pelatihan pengetahuan keistimewaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat melibatkan pihak, antara lain:a. Kasultanan;b. Kadipaten;c. budayawan;d. sejarahwan; dan/ataue. akademisi.
pasaBAB V
PELAKSANAAN PEMANDUAN WISATA
Pasal 35(1) Kegiatan pemanduan wisata dilakukan oleh
Pramuwisata.(2) Pimpinan Perjalanan Wisata dapat melakukan kegiatan
pemanduan wisata di Daerah.(3) Pimpinan Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib memiliki KTPP.
Pasal 36(1) Kegiatan pemanduan wisata yang dilakukan oleh
pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah wajib
-7-
menyerahkan pemanduan wisata kepada Pramuwisata Daerah.
(2) Kegiatan pemanduan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada obyek daya tarik wisata minat khusus.
Pasal 37(1) Pramuwisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata dari
luar luar daerah wajib berkoordinasi dengan pramuwisata daerah dalam memberikan pemanduan kepada wisatawan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh pramuwisata daerah.
Pasal 38(1) Setiap orang yang tidak memiliki KTPP dilarang
melakukan pemanduan wisata secara profesional di Daerah.
(2) Pemanduan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk mendapatkan upah dari wisatawan dan/atau Pemberi Kerja.
BAB VIUSAHA JASA PRAMUWISATA
Bagian KesatuPendirian dan Pendaftaran
Pasal 39(1) Setiap orang dapat mendirikan usaha jasa pramuwisata
di Daerah.(2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada
-7-
ayat (2) dipergunakan untuk menampung dan mengkoordinasikan kegiatan pramuwisata.
Pasal 40(1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa
pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus melakukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata
Pasal 41Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian KeduaStandarisasi Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 42(1) Setiap usaha jasa pramuwisata wajib memenuhi
standarisasi.(2) Setiap usaha jasa pramuwisata yang telah memenuhi
standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat.
(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi profesi pramuwisata di Daerah.
Pasal 43Sertifikasi dan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada standar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-7-
Pasal 44Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jasa pramuwisata dan standarisasi usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
BAB VIISISTEM INFORMASI KEPRAMUWISATAAN DAERAH
Pasal 45(1) Dalam penyelenggaraan kepramuwisataan, Pemerintah
Daerah membangun Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah.
(2) Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi antara lainmengenai:a. Daya Tarik Wisata Daerah;b. kebutuhan dan ketersediaan jasa Pramuwisata;c. fasilitas dan layanan; dan/ataud. aksesbilitas.
(3) Sistem Informasi Kepramuwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kepramuwisataan diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIIIKERJA SAMA
Pasal 46(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam
penyelenggaraan kepramuwisataan di Daerah.(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-7-
dilakukan dengan:a. pemerintah daerah lain; dan/ataub. pihak ketiga.
Pasal 47Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IXKELEMBAGAAN
Pasal 48(1) Pramuwisata dalam menjalankan profesi pemanduan,
bergabung dalam organisasi profesi pramuwisata.(2) Organisasi profesi pramuwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wadah resmi bagi Pramuwisata yang melaksanakan tugas di Daerah.
Pasal 49Organisasi profesi pramuwisata di Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya.
BAB XPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian KesatuPembinaan
Pasal 50(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap
Pramuwisata, Pimpinan Perjalanan Wisata, dan pelaku Usaha Jasa Pramuwisata.
-7-
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi profesi pramuwisata di Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pramuwisata.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
Pasal 51 Selain melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pemanduan wisata di Daya Tarik Wisata Daerah.
Bagian KeduaPengawasan
Pasal 52(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan
terhadap Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:a. melakukan pemantauan kegiatan pemanduan
wisata; danb. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pemanduan wisata.(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan/atau organisasi profesi pramuwisata.
-7-
BAB XIPENDANAAN
Pasal 53 Pendanaan terhadap Penyelenggaraan Pemanduan Wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIIKETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan
tindak pidana di bidang kepramuwisataan;b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
-7-
f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
i. membuat dan menandatangani Berita Acara; danj. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kepramuwisataan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 55(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanduan
secara profesional tanpa memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan ketugasannya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
-7-
Pasal 57Setiap orang yang telah melaksanakan kegiatan pemanduan wisata di daya Tarik Wisata di Daerah yang belum memiliki KTPP, harus mengajukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
BAB XVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 58Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 59Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal …
GUBERNUR
-7-
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakartapada tanggal …
SEKRETARIS DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KADARMANTA BASKARA AJI
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN … NOMOR …
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( …, …/ …)
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR ... TAHUN …
-7-
TENTANGKEPRAMUWSITAAN
I. UMUM.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke berbagai daya tarik wisata yang ada di Daerah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Daerah mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Geliat perekonomian di sektor pariwisata secara langsung memiliki peran yang penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi tercapainya visi dan misi Daerah, sesuai rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Daerah, secara sosiologis tidak dapat dielakkan lagi munculnya dinamika persaingan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku pemanduan wisata. Permasalahan yang muncul antara lain beroperasinya pramuwisata dan pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah yang melakukan pemanduan wisata kepada wisatawan di Daya Tarik Wisata Daerah, tanpa adanya koordinasi atau kerja sama dengan Pramuwisata dan Pimpinan Perjalanan Wisata Daerah. Di sisi lain, Pramuwisata yang Daerah saat ini mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan fenomena tersebut. Dengan adanya campur tangan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur sektor pariwisata, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemanduan wisata di Daerah.
Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi pedoman bagi penyelenggaran pemanduan wisata. Pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pemanduan wisata dalam melaksanakan ketugasannya, sehingga akan didapatkan tata kelola dan manajemen pemanduan wisata yang lebih berkualitas dan professional. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Propinsi Daerah
-7-
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata. Namun, dengan adanya perubahan regulasi di bidang kepariwisataan serta dinamika permasalahan di bidang pemanduan wisata di Daerah menyebabkan Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini. sehingga perlu diganti.
Pramuwisata merupakan salah satu profesi dari komponen utama sistem perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Keberadaan dan peran dari Pramuwisata Daerah diharapkan mampu berkontribusi riil pada upaya promosi kepariwisataan Daerah kepada wisatawan.
Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemanduan wisata di Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kepramuwisatan.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2Cukup jelas.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memandu wisatawan secara umum” adalah kegiatan pemanduan secara menyeluruh di beberapa daya tarik wisata.
Ayat (2)Cukup jelas.
-7-
Pasal 6Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata khusus” antara lain panjat tebing, susur sungai, dan susur gua.
Pasal 7Cukup jelas.
Pasal 8Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iSertifikat kompetensi diberikan setelah lulus pelatihan Pramuwisata Umum.
Huruf jCukup jelas.
-7-
Pasal 9Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hSertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus diberikan setelah mengikuti pelatihan Pramuwisata Lokal paling sedikit 64 (enam puluh empat) jam.
Huruf iCukup jelas.
Pasal 10Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf d
-7-
Cukup jelas.Huruf e
Cukup jelas.Huruf f
Cukup jelas.Huruf g
Cukup jelas.Huruf h
Sertifikat kompetensi Pramuwisata Khusus diberikan setelah mengikuti pelatihan Pramuwisata Lokal paling sedikit 88 (delapan puluh delapan) jam.
Huruf iCukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Cukup jelas.
Pasal 17Cukup jelas.
Pasal 18Cukup jelas.
-7-
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Cukup jelas.
Pasal 22Cukup jelas.
Pasal 23Huruf a
Cukup jelas.Huruf b
Yang dimaksud dengan “asuransi kerja” adalah asuransi yang bersifat insidental selama pramuwisata menjalankan tugas sesuai dengan kontraknya.Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” dalam Peraturan Daerah ini adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepemanduan kepada pramuwisata antara lain: agen perjalanan wisata, event organizer, wisatawan, dan/atau pengguna jasa pramuwisata lainnya.
Huruf cCukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25Cukup jelas.
Pasal 26Cukup jelas.
-7-
Pasal 27Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Cukup jelas.
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 31Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Cukup jelas.
Pasal 36Cukup jelas.
Pasal 37Cukup jelas.
Pasal 38Cukup jelas.
Pasal 39
-7-
Cukup jelas.
Pasal 40Cukup jelas.
Pasal 41Cukup jelas.
Pasal 42Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44Cukup jelas.
Pasal 45Cukup jelas.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Cukup jelas.
Pasal 48Cukup jelas.
Pasal 49Cukup jelas.
Pasal 50Cukup jelas.
Pasal 51Cukup jelas.
-7-
Pasal 52Cukup jelas.
Pasal 53Cukup jelas.
Pasal 54Cukup jelas.
Pasal 55Cukup jelas.
Pasal 56Cukup jelas.
Pasal 57Cukup jelas.
Pasal 58Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR …