muhimatunnafingah.files.wordpress.com€¦ · Web viewSelanjutnya pada tahun 1846, pulau Labuan...
Transcript of muhimatunnafingah.files.wordpress.com€¦ · Web viewSelanjutnya pada tahun 1846, pulau Labuan...
MASALAH SABAH
Disusun oleh:
Ni’matul Azizah K4413045
S.Muhimatunnafingah K4413055
Tania Rosafina P. K4413065
Zaqi Fakhrur Hanafi K4413075
Tugas terstruktur ini Disusun untuk memenuhiPersyaratan Perkuliahan dan Kelulusan Mata Kuliah yang
Diampu oleh Musa Pelu,S.pd,M.pd.Semester II Program Studi Pendidikan Sejarah
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURURAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar belakang
Saat ini sabah merupakan negara bagian Malaysia dan berada di
ujung utara pulau Kalimantan sebelah timur. Antara tahun 1473 sampai
1658, daerah tersebut sebenarnya masih ada dibawah kekuasaan Sultan
Brunei Darussalam. Tapi oleh Sultan Brunei wilayah ini kemudian
diberikan pada Sultan Sulu. Pemberian daerah sabah oleh Sultan Brunei
ini adalah sebagi hadiah bagi Sultan Sulu, karena dianggap punya jasa
yang cukup besar. Sebelumnya Sultan Sulu berperan sebagai penengah
saat terjadi konflik keluarga dan perang saudara yang terjadi di kerajaan
Brunei.
Kemudian pada tahun 1761, Sultan Sulu mengadakan sebuah
perjanjian dengan British East India Company yang diawali oleh
pejabatnya bernama Alexander Darylympe. Dalam perjanjian itu
disebutkan British India Company menyewa wilayah Sabah dengan biaya
1.600 dollar per tahun. Oleh perusahaan terebut, daerah Sabah ini
dijadikan pos peniagaan.
Selanjutnya pada tahun 1846, pulau Labuan yang masih
merupakan bagian Sabah diserahkan kepada kerajaan Ingris dan
menguasainya pada tahun 1848. Beberapa tahun berikutnya, terjadi suatu
pengalihan hak sewa atas Sabah. Hak sewa itu lalu jatuh kepada seorang
pendiri British North Borneo Company, yaitu Alfred Dent.
Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun1885 antara Spanyol, Inggris,
dan Jerman membuat perjanjian lain yang dinamakan Protokol Madrid.
Dalam perjanjian itu disebutkan jika Spanyol punya hak dan kedaulatan
atas Kepulauan Sulu. Namun pada sisi yang lain Spanyol diharuskan
melepaskan tuntutannya atas Sabah yang saat itu dinamakan North
Borneo. Tiga tahun berikutnya, yaitu 1888 kerajaan Inggris menjadikan
Sabah sebagai daerah jajahan mereka.
Setelah era kolonialisme berakhir, Inggris meninggalkan Sabah.
Namun sebelum pemerintahan Inggris mengadakan referandum di daerah
tersebut. Hasil referandum tersebut mengatakan rakyat Sabah memilih
bergabung dengan negara Federasi Malaya serta tidak mau bersatu lagi
dibawah kekuasaan kesultanan Sulu. Bersama dengan Malaya, Singapura ,
dan Serawak, pada tanggal 16 September 1963 Sabah membentuk sebuah
negara yang dinamakan Federasi Malaysia. Pada sisi yang lain, mesti
sudah meproklamasikan kemerdekaan negara bagian Sabah, namun
pemerintah Malaysia tetap membayar kepada keluarga Sultan Sulu sebesar
5.300 ringgit melalui kedutaan mereka di Filipina. Pembayaran ini
dianggap sebagai bentuk balas jasa pada Sultan dan ganti rugi terhadap
penyerahan hak daerah Sabah pada Malaysia. Namun kesultanan Sulu
menganggap pembayaran yang dilakukan setiap tahun tersebut adalah
sebagai pembayaran sewa. Seiring dengan era yang terus berubah, Sultan
Sulu memandang pembayaran sebesar 5.300 ringgit tersebut termasuk
sangat kecil, jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah tersebut. Luas
ukurannya mencapai 73.631 kilometer persegi. Apalagi daerah Sabah
punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Atas dasar ini kemudian
pada tahun 2010 lalu, Sultan Sulu meminta pada pemerintah Malaysia agar
bersedia membayar dan memberi ongkos sewa sebesar satu milyar dollar.
Tapi permintaan ini diacuhkan oleh Malaysia. Dan disinilah kemudian
muncul pernyataan dari kedua belah pihak yang intinya saliing mengklaim
daerah tersebut dan berujung pada pertikaian serta bentrokan fisik.
b. Rumusan masalah
Dari pemaparan diawal tadi maka dapat ditarik beberapa rumusan
masalah antara lain :
1. Apa penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan Kesultanan
Sulu atas Sabah?
2. Apa penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu?
3. Mengapa Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia?
4. Mengapa Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian dari
federasinya?
c. Tujuan
1. Mengetahui penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan
Kesultanan Sulu atas Sabah
2. Mengetahui penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu
3. Mengetahui alasan Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia
4. Mengetahui alasan Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian
dari federasinya
BAB II
ISI
a. Landasan Historis
ASAL-USUL KEPEMILIKAN SABAH
Masalah sabah terjadi karena perebutan wilayah sabah iu sendiri antara philipina dan malaysia. Philipina menuntut malaysia . karena malaysia memasukkan sabah dalam federasi malaysia.tentu saja tindakan ini menimbulkan protes dari philipina. Menurut philipina, sabah adalah miliknya. Ada dua alasan yang membuat philipina yakin bahwa sabah adalah miliknya;
1. Secara geografis----gambar---
Sabah terletak berdampingan dengan wilayah philipina.
2. Secara historis
Sebelum kepada rangkaian historisnya harus kita ketahui bahwa Sultan Brunei merupakan Sultan negara Brunei Darussalam, Sultan Sulu merupakan Sultan dari Philipina.Berikut rangkaian histori dari kepemilikan sabah;
a. Sabah sebenarnya adalah milik sultan brunei.
Kepemilikan itu bersumber dari Rekod Sejarah Brunei (Brunei Annals)pada tahun 600 M.Tahun 1662 terjadi perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan di kerajaan brunei yaitu antara sultan mohammad ali dan bendahara abdul mumin. Sultan brunei terpaksa meminta bantuan dari sultan sulu. Karena berhasil membantu peperangan sebagai imbalannya, Sultan Brunei memberikan Sabah kepada Sultan Sulu.
b. Tahun 1704 Sabah resmi milik Kesultanan Sulu atau Philipina
c. Tahun 1878 Sabah disewa oleh Inggris atas ijin Sultan Sulu
Sabah disewa oleh Inggris North Borneo Company (Sabah dahulu disebut Burneo Utara) untuk mendirikan perusahaan dagang selama sepuluh tahun. Dengan perjanjian bahwa Inggris harus membayar uang pajak senilai 1.600 dollar AS kepada Sultan Sulu.
Ini adalah surat perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Sulu.
Perjanjian ini lah yang menjadi kontroversi Sabah hingga sekarang karena Sultan Sulu beranggapan, pihaknya hanya menyewakan Sabah (Borneo Utara) tersebut kepada Inggris dan status kepemilikan tidak berubah
Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah, walau pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke pemerintah Malaysia. Karena waktu itu Malaysia dijajah Inggris maka pajak yang harus dibayar pertahun oleh Inggris kepada Sultan Sulu kemudian dibayar oleh Malaysia ketika Inggris meninggalkan Sabah. Tetapi status Sabah masih dianggap menyewa oleh Kesultanan Sulu.
Sedangkan dalam surat yang di tulis dalam bahasa arab menyatakan SULU MENYERAHKAN BORNEO UTARA kepada Inggris.
d. Tahun 1936 terjadi kekosongan kekuasaan di Kesultanan Sulu.
Kekosongan kekuasaan ini terjadi selama 26 tahun akibat meninggalnya Sultan Sulu. Kemudian masalah semakin rumit ketika Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Tentu saja Malaysia menganggap bahwa semua daerah kekuasaan Inggris yang menjadi milik Malaysia, karena Malaysia sudah merdeka. Termasuk Sabah yang awalnya dianggap Malaysia sebagai milik Inggris setelah merdeka menjadi milik Malaysia.
e. Tahun 1962 Sultan Ismail Kiran menyerahkan Sabah kepada Philipina
Setelah Malaysia mengakui Sabah menjad miliknya, Philipina melakukan tuntutan kepada Malaysia bahwa sebenarnya Sabah adalah milik Philipina. Disisi lain di Philipina terpilih Sultan baru yang ternyata masih mempunyai garis keturunan dengan Sultan Sulu, yaitu Sultan Ismail Kiran. Dimana Sultan tersebut ingin merebut kembali wilayah Sabah yang merupakan daerah kekuasaan moyang nya dahulu.Maka pada tanggal 29 April 1962 Sultan Ismail Kiran menyerahkan hak eksekutifnya atas Sabah kepada Philipina. Sehingga dengan yakin, Philipina mengemumkan kepada dunia bahwa Sabah adalah milik Philipina.
f. Tahun 1963 pihak Malaysia memasukkan Sabah ke dalam Federasi Malaysia
Meskipun telah dituntut oleh Philipina tetapi Malaysia tetap bersikukuh memasukkan Sabah ke dalam Federasinya. Tepat tanggal 16 September 1963 Malaysia mengumumkan Sabah secara resmi masuk ke dalam Federasi Malaysia. Protes dan ketidaksetujuan langsung muncul dari Philipina. Philipina tidak mengakui bahwa Sabah adalah daerah Federasi Malaysia. Selain potes dan tuntutan, Philipina juga memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan menarik Duta Besarnya yang ada di Malaysia. Dan Malaysia pun menarik Duta Besarnya yang ada di Philipina.
g. Tahun 1968 Presiden Philipina menyatakan Sabah adalah hak Philipina
Pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Philipina, Ferdinand Marcos tanggap 10 September 1968 yang menyatakan Sabah adalah hak Philipina membuat hubungan negara Philipina-Malaysia semakin panas. Banyak sekali protes-protes yang bermunculan yang dilontarkan kedua negara tersebut.
h. Malaysia tetap bersikeras bahwa Sabah adalah miliknya
Menurut Malaysia, penyerahan Sabah dari Inggris ke pada Malaysia adalah sah, karena Inggris merupakan penguasa tunggal yang sah atas wilayah Sabah. Ditambah, rakyat Sabah lebih memilih menjadi bagian dari Malaysia daripada Philipina. Selain itu dukungan internasional
yang berpihak kepada Malaysia membuat Malaysia semakin tak tergoyahkan.
i. Tahun 1969 tuntutan Philipina terhadap masalah Sabah mereda
Masalah sabah mereda semenjak Presiden Ferdinand Marcos terpilih kedua kalinya. Dengan begitu sampai sekarang Sabah menjadi bagian dari Federasi Malaysia.
b. Implikasi
1. Penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan Kesultanan Sulu atas
Sabah
Klaim atas wilayah Sabah oleh orang-orang Sulu dilatari liku-liku sejarah
yang rumit. Banyak kalangan menganggap klaim Kesultanan Sulu atas Sabah
sudah sejak lama gugur. Pertama, ketika mereka menandatangani kesepakatan
dengan Amerika Serikat (AS) pascakemenangannya melawan Spanyol, yang
terlebih dahulu menjajah wilayah Filipina. Pada tahun 1899, Sultan Jamalul
Kiram II—kakak dari kakek Jamalul Kiram III, dan Jenderal John C Bates,
komandan pasukan AS di Filipina, menandatangani sebuah perjanjian.
Perjanjian yang dikenal dengan Traktat Bates itu pada praktiknya melucuti
kekuasaan Kesultanan Sulu di wilayah kekuasaannya sendiri. Pada awal
berdirinya, Kesultanan Sulu menguasai wilayah kepulauan yang sangat luas
dan kaya dengan berbagai kekayaan alam. Beberapa kepulauan utama itu
antara lain Tawi-Tawi, Sanga Sanga, Sibutu, Siasi, dan Cagayan Sulu
ditambah wilayah Sabah (Borneo Utara), yang sebelumnya dihadiahkan oleh
Kesultanan Brunei atas bantuan Sulu melawan pemberontakan di Brunei.
Menurut catatan sejarah, Kesultanan Sulu didirikan pada pertengahan abad
ke-15, oleh seorang petualang berdarah Arab kelahiran Johor, Shari’ful
Hashem Syed Abu Bakr, yang menikahi seorang putri kerajaan setempat,
Paramisuli.
Fakta sejarah lain yang dinilai menjadi penyebab hilangnya kekuasaan dan
kedaulatan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah terjadi ketika pemimpinnya
menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Filipina. Pada 12 September
1962, Sultan Sulu ketika itu, Sultan Mohammad Esmail Kiram, bertemu
dengan Wakil Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Emmanuel
Pelaez. Sultan sepakat menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan atas Sabah
kepada Pemerintah Filipina. Kesepakatan serupa juga ditandatangani tahun
1969. Dengan penyerahan itu, Kesultanan Sulu menginginkan Pemerintah
Filipina yang kemudian secara resmi memperjuangkan kembalinya Sabah
dari Malaysia. Akan tetapi, Pemerintah Filipina kemudian dinilai gagal
memperjuangkan keinginan Kesultanan Sulu itu. Akibatnya, keinginan
mewujudkan daerah otonomi bagi etnis mayoritas di Sulu, Tausug, masih
menjadi sebuah mimpi panjang.
2. Penyebab penyebab pengembalian Sabah mengalami jalan buntu
Tidak ada bukti Kesultanan Sulu berusaha memisahkan diri dari Filipina
dengan berbagai cara; perundingan dan perjuangan bersenjata. Di sisi lain,
negeri-negeri rumpun Melayu di sekelilingnya masih dalam cengkeraman
penjajahan Inggris. Muncul asumsi, Kesultanan Sulu tidak ada lagi. Yang ada
adalah Republik Filipina. Sebagai negara yang diwariskan wilayah
Kesultanan Sulu, Filipina menuntut pengembalikan Sabah sejak pekan
pertama kemerdekaannya. Upaya itu menemui jalan buntu karena dua hal.
Pertama, naskah perjanjian antara Sultan Sulu dengan Von Overbeck dan
Dent sarat kontroversi. Perjanjian ditulis dalam aksara Arab, tapi berbahasa
Tausug. Sebelum ditandatangani, surat perjanjian diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris. Kata kunci pada surat perjanjian itu adalah ‘padjak’. Dalam
bahasa Tausug, kata ini berarti sewa, gadai, dan hipotek. Namun, ketika
perjanjian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ‘padjak’ menjadi ‘cede’
(menyerahkan atau memberikan).
Kedua, akibat kesalahan penerjemahan itu, surat perjanjian sama sekali
tidak mencantumkan batas waktu. Von Overbeck dan Dent seolah berhak
mengelola Sabah sampai kapan pun mereka suka dan membayar uang ‘sewa’
seperti disebutkan dalam perjanjian. Masalah lainnya, ketika Sergio Osmeña
(presiden pertama Filipina pasca pemberian kemerdekaan oleh AS) menuntut
pengembalian Sabah, Manila terbentur pada fakta bahwa keluarga Kesultanan
Sulu masih menikmati uang sewa. Pemerintah Inggris, sebagai pewaris
kedaulatan Sabah, mengabaikan pendekatan Manila. Presiden Filipina
berikutnya, Manuel Roxas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, dan Carlos P
Garcia, kesulitan melanjutkan upaya ini. Di sisi lain, keluarga Sultan Sulu
(yang relatif tidak lagi memiliki eksistensi politik) masih terus menikmati
uang sewa. Perubahan terjadi pada September 1962. Sultan Muhammad
Esmail E Kiram I, pewaris takhta Kesultanan Sulu, menyerahkan masalah
wilayah Sabah kepada Pemerintah Filipina. Penyerahan ini secara efektif
memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Diosdado Macapagal untuk
memperjuangkan klaim Manila atas Sabah di mahkamah internasional.
Manila yakin akan menang di mahkamah internasional. Inggris menyadari
posisinya sangat lemah dan menolak ajakan Manila. Inggris juga tetap
membayar uang sewa atas Sabah kepada keluarga Sultan Sulu, bukan ke
Pemerintah Filipina. Keluarga Sultan Sulu tidak pernah menyerahkan uang
sewa yang diterimanya kepada Pemerintah Filipina, tapi menikmatinya
sendiri. Terdapat kesan, keluarga Sultan Sulu menyerahkan persoalan klaim
atas Sabah kepada Filipina, tapi enggan memberikan uang sewanya. Keluarga
Sultan Sulu seakan setengah hati menyerahkan masalah Sabah kepada
Pemerintah Filipina. Pewaris takhta Kesultanan Sulu melihat pembayaran
uang sewa kepada dirinya sebagai pengakuan atas eksistensi politik mereka.
Namun, ada hal lain yang juga harus dipahami. Keluarga Kesultanan Sulu
tetap memelihara semangat tidak pernah sudi bergabung dengan Republik
Filipina. Bagi mereka, Filipina adalah bentukan penjajah Spanyol yang
berpotensi mengancam eksitensi Islam sebagai agama resmi Kesultanan Sulu.
Bagi orang Tausug, Sabah adalah satu-satunya wilayah Kesultanan Sulu yang
masih berdaulat. Setelah pembentukan Federasi Malaysia, dengan Sabah
menjadi bagiannya, Kuala Lumpur tetap membayar uang sewa kepada
Keluarga Sultan Sulu. Malaysia tidak punya cara lain, selain mengikuti
politik tuan penjajahnya karena sangat diuntungkan. Setiap tahun, Kedubes
Malaysia di Manila mengirim 77.442,36 peso, atau 1.500 dolar AS, atau Rp
14.250.000 (jika kurs 1 dolar = Rp 9.500), sama dengan gaji pegawai negeri
rendahan di Kuala Lumpur. Luas Sabah adalah 73.711 kilometer persegi.
Jadi, harga sewa Sabah per kilometer persegi yang dibayarkan Malaysia ke
keluarga Sultan Sabah adalah 0,02 dolar AS, atau Rp 193 rupiah. Sedangkan,
gross domestic product Malaysia di Sabah diperkirakan mencapai 100 miliar
dolar AS per tahun. Pengusaha properti di belahan dunia mana pun akan
sangat iri dengan Malaysia, yang hanya membayar sedemikian kecil untuk
‘merasa’ berdaulat di atas tanah sewa.
3. Indonesia menolak Sabah menjadi milik Malaysia
Perang antara Indonesia dan Malaysia berawal di tahun 1961 saat
Malaysia berkeinginan untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak
dengan Persekutuan Tanah Melayu kedalam Federasi Malaysia yang tidak
sesuai dengan perjanjian Manila. Oleh karena itu Keinginan tersebut
ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi
Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai “boneka Inggris”
merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan
terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di
Indonesia. Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi.
Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di
utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo
Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari
koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di
Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan
membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan
Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah
boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol
Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.
Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki
hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Sejak
demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran
menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang
negara Garuda Pancasila ke hadapan Perdana Menteri Malaysia dan
memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia
pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan
demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia
dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang
terkenal dengan nama Ganyang Malaysia.
Dwi Komando Rakyat, merupakan komando Presiden Soekarno dalam
melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia untuk menghalangi
berdirinya negara Malaysia. Komando ini dikeluarkan dalam pidato Presiden
di muka apel besar sukarelawan di Jakarta tanggal 3 Mei 1964, yang berisi
dua hal:(I) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan (2) bantu perjuangan
revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei.
Lahirnya Dwikora tidak lepas dari peranan PKI dalam pemerintahan, yang
pengaruhnya membelokkan politik bebas aktif masuk ke arah pengaruh RRC,
yang memunculkan apa yang disebut Poros Jakarta-Beijing. Sabah bukanklah
bagian Malaysia. Sejarah integrasi Sabah dimulai pada 1963 ketika para
pemimpin masyarakat Sabah yakni, Tun Mustapha mewakili masyaralat
muslim, Tun Fuad Stephen mewakili masyarakat suku asli non-Muslim, dan
Khoo Siak Chew mewakili masyarakat China akan menyetujui pembentukan
Federasi Malaysia. Perjanjian ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman,
Harold McMillan, Perdana Menteri Inggris, dan William Goode, Gubernur
Borneo Utara terakhir atas nama wilayah tersebut pada tanggal 1 Agustus
1962 yang menyetujui perjanjian untuk pembentukan kesatuan
Malaysia.Indonesia dan Filipina menolak pembentukan negara boneka
Malaysia yang menyertakan Sabah dan Sarawak. Filipina masih meng-klaim
Sabah sebagai bagian dari wilayahnya atas dasar hubungan tradisional
Kesultanan Sulu yang memeroleh Sabah sebagai hadiah dari Kerajaan Brunei
Raya yang menyerahkan Sabah sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Sedangkan
Indonesia masih menganggap Sabah dan Sarawak adalah wilayah bekas
kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sehingga suatu saat harus kembali ke
pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kini,
kerusuhan telah dimulai di wilayah Sabah yang disengketakan oleh Malaysia,
Filipina dan Indonesia. Sabah diintegrasikan ke dalam wilayah Malaysia
hanya berdasarkan perjanjian para pengelana seperti Tun Mustapha, Tun
Fuad Stephens dan Khoo Siak Chew. Pada tahun 1980-an Datuk Pairin
Kitingan pernah memertanyakan legalitas Malaysia atas Sabah. Sabah sejak
bergabung dengan Malaysia selalu diperintah oleh Barisan Nasional keculai
antara tahun 1985-1994 di bawah Datuk Pairin Kitingan yang mematahkan
kekuasaan Barisan Nasional sebagai pemegang kekuasaan di seluruh
Malaysia.
4. Malaysia tetap memasukkan Sabah sebagai bagian dari federasinya
Meski Indonesia dan Philipina menyatakan bermusuhan dengan Malaysia,
tidak membuat Malaysia mengurungkan niatnya dalam mengkalim Sabah atas
miliknya. Malaysia tetap berani mengklaim Sabah atas miliknya karena
rakyat di Sabah menginginkan bergabung dengan Malaysia. Selain itu, ada
beberapa alasan yang membuat Malaysia semakin yakin mengkalim Sabah.
Alasan tersebut antara lain:
a. Pemilihan Dewan Distrik, Desember 1962, tersedia 111 kursi untuk
Dewan Legislatif Sabah. Setelah bersidang, 96 setuju Sabah menjadi
negara yang berpemerintahan sendiri dalam lingkungan federasi
Malaysia. Beberapa ingin merdeka penuh, tetapi tidak seorangpun
ingin memasukkan Sabah ke dalam Republik Philipina.
b. Dalam perjanjian Manila 1963, Malaysia, Indonesia, dan Philipina
setuju meminta sekretaris jendral PBB (U Thant) untuk meneliti
apakah pemilihan Dewan Distrik yang diadakan pada bulan Desember
1962 di Sabah berjalan secara bebas. Hasilnya diumumkan pada 13
September 1963 bahwa pemilihan tersebut diragukan.
c. Mayoritas mutlak opini dunia kecuali Indonesia dan Philipina
mengakui Sabah sebagai bagian dari Federasi Malaysia.
d. Bulan April 1967, dilangsungkan pemilihan di Sabah, Indonesia dan
Philipina diminta mengirim peninjau, Indonesia mengirim utusan
sedangkan Philipina tidak. Ternyata rakyat tetap menghendaki
bergabung dalam federasi Malaysia.
BAB III
PENUTUP
a. Simpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari makalah ini adalah
sabah sebenarnya adalah milik Sultan Brunei, namun karena Sultan Sulu
berhasil membantu peperangan akhirnya Sabah diberikan kepada Sultan
Sulu sebagai hadiah. Tahun 1704 Sabah resmi milik Kesulatanan Sulu atau
Filiphina. Kemudian tahun 1878 Sabah disewa oleh Inggris atas ijin Sultan
Sulu. Perjanjian inilah yang nantinya menjadi kontroversi sampai sekarang
karena Sultan Sulu menganggap Sabah hanya disewakan kepada Inggris
dengan catatan bahwa Inggris membayar sejumlah uang sewa. Sampai saat
ini pembayaran masih berlangsung diteruskan oleh Malaysia. Ketika
terjadi perdebatan mengenai perjanjian tersebut, masing-masing dari
pembuat perjanjian tersebut mengklaim bahwa Sabah adalah miliknya.
Karena isi dari perjanjian itu sendiri mempunya makna yang berbeda
menurut masing-masing pihak. Hal ini menjadi sulit, karena perjanjian
itulah yang merupakan titik awal dari perdebatan menganai wilayah Sabah
sampai sekarang ini antara Malaysia dan Filiphina.
b. Saran
Untuk kejelasan wilayah Sabah sebaiknya perjanjian antara Kesultanan
Sulu dengan Inggris lebih diperjelas, sebaiknya dilakukan berbagai
penyelidikan terhadap perjanjian tersebut agar supaya tidak menjadi
konflik berkepanjangan .
c. Kata penutup
Demikian makalah yang bisa kami paparkan, demi untuk perbaikan dari
makalah kami mohon kritik dan sarannya. Pastinya masih banyak
kekurangan pada makalah ini maka dari itu kami mohon maklumnya.
Terimakasih
d. Daftar referensi
propagandis.blog.com/2013/03/05/sabah-dan-indonesia/
internasional.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/
likuliku.sejarah.klaim.sabah
m.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/03/11/mjhcno-kontroversi
—malaysia-soal-sabah
Pelu, Musa. 2014. Sejarah Asia Tenggara 2. Jakarta
www.bimbie.com/sejarah-perebutan-sabah-di-filipina.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia-Malaysia
http://internasional.kompas.com/read/2013/03/06/08064895/twitter.com
http://edisicetak.joglosemar.co/berita/di-balik-konflik-sabah-124704.html
http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/02/status-wilayah-sabah-dalam-sengketa-malaysia-dan-kesultanan-sulu-berdasarkan-hukum-internasional-2/