makassar.bpk.go.id · Web viewMenimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI...

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang

bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jeneponto.6. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten

Jeneponto.9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten

Jeneponto.10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.11. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur

pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;

b. Dinas Kesehatan ;

3

c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

g. Dinas Pekerjaan Umum ;

h. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan;

i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

j. Dinas Pertanian ;

k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

l. Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

(2) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ;(3) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya ;c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dam fungsinya.

4

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 4

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ;

(2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat ;

(3) Pembentukan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar terdiri atas:1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdir atas:1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

5

e. Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah terdiri atas:1. Seksi Pendidikan Non Formal2. Seksi Pendidikan Pra Sekolah3. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS

f. Bidang Manajemen Ketenagaan terdiri atas:1. Seksi Tenaga Edukatif2. Seksi Tenaga Administrasi3. Seksi Pelatihan

g. Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga terdiri atas:1. Seksi Pembinaan Pemuda2. Seksi Pengembangan Olahraga3. Seksi Sarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 7

(1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan

6

c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri atas:1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan3. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan

d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas:1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular2. Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan

Kesehatan Matra3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kesehatan Kerja

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri atas:1. Seksi Kesehatan Keluarga2. Seksi Gizi Masyarakat3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

f. Bidang Bina Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:1. Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan2. Seksi Pengamanan Makanan, Minuman dan Kosmetika3. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas dan Publik

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 9

(1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari :

7

a. Kepala Dinas


c. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri atas:1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

d. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja terdiri atas:1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja2. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek

e. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

f. Bidang Transmigrasi terdiri atas:1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

g. Bidang Kesetiakawanan Sosial terdiri atas:1. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana dan Fakir Miskin2. Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kepahlawanan/Keperintisan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

(1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :a. Kepala Dinas


c. Bidang Perhubungan Darat terdiri atas:1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor

d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas:1. Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan2. Seksi Terminal dan Perparkiran

e. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas:1. Seksi Kepelabuhanan2. Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan

f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas:1. Seksi Komunikasi dan Pelayanan Mobile2. Seksi Penyajian Informasi3. Seksi Perizinan Media Elektronik


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 13

(1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas


c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas:1. Seksi Identitas Kependudukan2. Seksi Perpindahan Penduduk

d. Bidang Catatan Sipil terdiri atas:1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 3. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Catatan Sipil

e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri atas:1. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi2. Seksi Analisa Data Pengolahan dan Dokumen Kependudukan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10

Bagian Keenam

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 15

(1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas


c. Bidang Kebudayaan terdiri atas:1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 2. Seksi Kesenian Daerah3. Seksi Adat dan Budaya Daerah

d. Bidang Pariwisata terdiri atas:1. Seksi Sarana Pariwisata2. Seksi Pembinaan Usaha Wisata3. Seksi Perizinan Wisata

e. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri atas:1. Seksi Promosi Pariwisata2. Seksi Pemasaran


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 17

(1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

a. Kepala Dinas


c. Bidang Bina Teknik terdiri atas:1. Seksi Perencanaan Teknis 2. Seksi Peralatan dan Laboratorium

d. Bidang Bina Marga terdiri atas:1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

e. Bidang Cipta Karya terdiri atas:1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih 2. Seksi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan

Perkotaan dan Pedesaan

f. Bidang Pengairan terdiri atas:1. Seksi Pembangunan Pengairan2. Seksi Bina Manfaat, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12

Bagian Kedelapan

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

Pasal 19

(1). Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari :

a. Kepala Dinas


c. Bidang Tata Ruang terdiri atas:1. Seksi Survey dan Pemetaan2. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang3. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

d. Bidang Perumahan terdiri atas:1. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Perumahan Formal dan

Swadaya2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman

e. Bidang Kebersihan terdiri atas:1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Permukiman3. Seksi Penataan TPS dan TPA

f. Bidang Pelayanan Umum dan Keindahan terdiri atas:1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman2. Seksi Pemadam Kebakaran3. Seksi Pemakaman


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13

Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 21

(1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

a. Kepala Dinasb. Sekretaris terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Koperasi terdiri atas:1. Seksi Bina Lembaga Koperasi2. Seksi Bina Usaha Koperasi

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:1. Seksi Bina Usaha Mikro2. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM terdiri atas:1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan2. Seksi Pendidikan/Pengembangan Koperasi dan UMKM

f. Bidang Pembiayaan terdiri atas:

1. Seksi Fasilitas Pembiayaan2. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam


14

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian Pasal 23

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Dinas


c. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:1. Seksi Produksi Padi dan Palawija 2. Seksi Bina Usaha Tani3. Seksi Intensifikasi

d. Bidang Holtikultura terdiri atas:1. Seksi Produksi Holtikultura2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran3. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura

e. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman terdiri atas:1. Seksi Pengolahan Lahan 2. Seksi Pengelolaan Air3. Seksi Perlindungan Tanaman

f. Bidang Peternakan terdiri atas:1. Seksi Produksi Ternak2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan3. Seksi Kesehatan Hewan dan Retribusi

15


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 25

(1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kehutanan terdiri atas:1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan3. Seksi Peredaran dan Usaha Hasil Hutan

d. Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas:1. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Perpetaan2. Seksi Monitoring dan Evaluasi DAS

e. Bidang Perkebunan terdiri atas:1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman2. Seksi Pengolahan dan Usaha Perkebunan3. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16

Pasal 26

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

(1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas


c. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap terdiri atas:1. Seksi Budidaya Perikanan dan Kelautan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri atas:1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan mutu Pemasaran2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan dan Jasa Kelautan

e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri atas:1. Seksi Pengelolaan Agribisnis dan Agroindustri2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya dan

Ekosistem Kelautan dan Perikanan


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

17

Bagian Ketigabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 29

(1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri atas:1. Seksi Pajak2. Seksi Retribusi3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Dana Perimbangan

d. Bidang Anggaran terdiri atas:1. Seksi Penyusunan APBD2. Seksi Otorisasi DPA – SKPD3. Seksi Perbendaharaan

e. Bidang Akuntansi terdiri atas:1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas2. Seksi Akuntansi Asset3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

f. Bidang Aset Daerah terdiri atas:1. Seksi Perencanaan Kebutuhan2. Seksi Analisa Asset3. Seksi Penghapusan Asset


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18

Bagian Keempatbelas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Pasal 30

(1). Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari:

a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perindustrian terdiri atas:1. Seksi Bina Industri dan Perizinan2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana

d. Bidang Perdagangan terdiri atas:1. Seksi Bina Usaha Sarana Perdagangan 2. Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan Metrologi

e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas:1. Seksi Pertambangan Umum dan Energi2. Seksi Pengendalian dan Perizinan


(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

19

BAB V

KLELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

(1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.

(2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

20

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jenepontopada tanggal 7 November 2008

Pj. BUPATI JENEPONTO,

H. MUH. SALEH RADJABDiundangkan di Jenepontopada tanggal 7 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 189

21

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGAPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

SeksiTenaga Edukatif

Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Kurikulum Pendidikan Menegah &

Kejuruan

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar

SeksiPengembangan Olah RagaSeksi

Tenaga AdministrasiSeksi Pendidikan Pra

SekolahSeksi

Evaluasi & KelembagaanSeksi

Evaluasi & Kelembagaan

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelatihan

Seksi Pembinaan Pemuda

SEKRETARIS

Sub BagianUmum dan Kepegawaian

Bidang Manjemen Pemuda dan Olah Raga

Bidang Manajemen Ketenagaan

Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal

& Pra Sekolah

Bidang Manajemen Pendidikan Menengah &

KejuruanBidang Manajemen Pendidikan Dasar

UPTD

Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan

Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan

Seksi Pembinaan Kursus dan UKS

SeksiSarana Pembinaan Pemuda &

Olah Raga


H. MUH. SALEH RADJAB

22

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS

Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi & Alat Kesehatan

Seksi Kesehatan KeluargaSeksi Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Seksi Pengamanan Makanan, Minuman & Kosmetika

Seksi Gizi MasyarakatSeksi Pengamatan Penyakit Tidak

Menular, Imunisasi & Kesehatan Matra

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS

Sub BagianUmum & Kepegawaian

Bidang Bina Pelayanan Farmasi & Perbekalan Kesehatan

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Bidang Bina Pengendalian Penyakit & Penyehatan

Lingkungan

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

UPTD

Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman & Kesehatan Kerja

Seksi Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas

& Publik



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

23

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIALPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana

dan Fakir Miskin

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

Seksi Penempatan & Perluasan Kerja

Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kepahlawanan/Keperintisan

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Seksi Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


Bidang Kesetiakawanan Sosial

BidangRehabilitasi Sosial

Bidang PemberdayaanTenaga Kerja

UPTD

Seksi Pengawasan & Perlindungan Tenaga Kerja

Seksi Hubungan Industrial & Jamsostek

Bidang Pengawasan &Syarat Kerja

Seksi Penyiapan Permukiman & Penempatan

Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan

Transmigrasi

BidangTransmigrasi



24

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan &

Pemeliharaan

Seksi Komunikasi & Pelayanan Mobile

Seksi Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Seksi Terminal & Perparkiran

SeksiPenyajian Informasi

Seksi Pengujian & Perizinan Kendaraan Bermotor

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


BidangTeknis Sarana & Prasarana

BidangKomunikasi & Informatika

BidangPerhubungan Darat

UPTD



SeksiKepelabuhanan

Seksi Lalu Lintas Laut & Perizinan

BidangPerhubungan Laut

SeksiPerizinan Media Elektronik

25

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKABUPATEN JENEPONTO

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Sistem Teknologi Informasi & Pelayanan

Informasi

Seksi Pencatatan Kelahiran & Kematian

SeksiIdentitas Kependudukan

Seksi Analisa Data Pengolahan & Dokumen

Kependudukan

Seksi Pencatatan Perkawinan & PerceraianSeksi Perpindahan

Penduduk

Sub Bagian Program

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


Bidang Pengolahan Data & Dokumen Kependudukan

BidangCatatan Sipil

BidangPendaftaran Penduduk

UPTDSeksi Pencatatan Perubahan & Mutasi Data Akte Catatan

Sipil



26

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAANPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Promosi Pariwisata

SeksiSarana Pariwisata

SeksiSejarah & Kepurbakalaan

SeksiPemasaran

SeksiPembinaan Usaha Wisata

Seksi Kesenian Daerah

Sub BagianProgram

Sub Bagian Keuangan


SEKRETARIS


Bidang Promosi & Pemasaran

Bidang Pariwisata

BidangKebudayaan

UPTD

Seksi Adat dan Budaya Daerah Seksi

Perizinan Wisata



27

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN JENEPONTO

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

SeksiPerencanaan Teknis

Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Air Bersih

Seksi PembangunanJalan & Jembatan

SeksiPembangunan Pengairan

Seksi Peralatan & Laboratorium

Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Lingkungan

Perkotaan & Pedesaan

Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Seksi Bina Manfaat, Operasional &

Pemeliharaan Pengairan

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

BidangBina Teknik

BidangCipta Karya

BidangBina Marga

BidangPengairan

UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,


28

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


Seksi Pengelolaan Persampahan & Limbah

Rumah Tangga

Seksi Kebersihan Jalan, Saluran & Permukiman

BidangKebersihan

Seksi Penataan & Pemeliharaan Taman

Seksi Pemadam Kebakaran

Bidang Pelayanan Umum & Keindahan

Seksi Survey & Pemetaan

Seksi Perencanaan, Pengendalian &

Pemanfaatan Ruang

Seksi Perizinan & Pengawasan Bangunan

BidangTata Ruang

Seksi Pembiayaan & Pembinaan Perumahan

Formal & Swadaya

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan &

Permukiman

BidangPerumahan

UPTDSeksi

Penataan TPS dan TPAPj. BUPATI JENEPONTO,


Seksi Pemakaman

29

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Pengembangan Kewirausahaan

SeksiBina Usaha Mikro

Seksi Bina Lembaga Koperasi

Seksi Pengawasan Simpan PinjamSeksi

Pendidikan/Pengembangan Koperasi & UMKM

Seksi Bina Usaha Kecil & Menengah

Seksi Bina Usaha Koperasi

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SeksiFasilitas Pembiayaan

SEKRETARIS


BidangPembiayaan

Bidang Pengembangan SDM Koperasi &

UMKM

Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah

Bidang Koperasi

UPTDPj. BUPATI JENEPONTO,


30

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIANKABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS

Seksi Produksi Padi & Palawija

Seksi Bina Usaha Tani

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS

Sub BagianUmum dan Kepegawaian

Bidang Tanaman Pangan

Seksi Produksi Ternak

Seksi Usaha & Peng. Peternakan

BidangPeternakan

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran

BidangHortikultura

Seksi Pengelolaan Lahan

Bidang Pengelolaan Lahan, Air & Perlindungan

Tanaman

UPTD

Seksi Intensifikasi

Seksi Sarana & Prasarana Hortikultura

Seksi Kesehatan Hewan & Retribusi

Seksi Perlindungan Tanaman



Seksi Pengelolaan Air

31

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Produksi & Perlindungan Tanaman

Seksi Rehabilitasi Lahan & Konservasi Tanah

Seksi Pengolahan & Usaha Perkebunan

Seksi Pengawasan & Perlindungan Hutan

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


Bidang Perkebunan

Bidang Kehutanan

UPTD

Seksi Inventarisasi Pengukuran & Perpetaan

Seksi Monitoring Evaluasi DAS

Bidang Inventarisasi & Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Seksi Peredaran & Usaha Hasil Hutan Seksi Pengembangan Lahan

Perkebunan



32

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS

Seksi Pengelolaan Agrobisnis & Agroindustri

Seksi Pembinaan Kelembagaan & Mutu Pemasaran

Seksi Budidaya Perikanan & Kelautan

Seksi Pengawasan & Perlindungan Sumber Daya & Ekosistem

Kelautan & Perikanan

Seksi Perizinan Usaha Perikanan & Jasa Kelautan

Seksi Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


Bidang Pengawasan & Perlindungan,

Bidang Bina Usaha & Kelembagaan

Bidang Perikanan Budidaya & Perikanan Tangkap

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,


33

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

SeksiPerencanaan Kebutuhan

SeksiPajak

Seksi Analisa AssetSeksi Retribusi

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


BidangAset Daerah

BidangPendapatan Daerah

UPTD

SeksiPenyusunan APBD

SeksiOtorisasi DPA - SKPD

BidangAnggaran

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

SeksiAkuntansi Asset

Bidang Akuntansi

Seksi Pendapatan Lain – Lain & Dana Perimbangan Seksi

Perbendaharaan

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

Seksi Penghapusan Asset



34

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGIPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 3 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8

KEPALA DINAS

Seksi Pertambangan Umum & Energi

Seksi Pengendalian dan Perizinan

Sub BagianProgram

Sub BagianKeuangan


SEKRETARIS


BidangPertambangan & Energi

Seksi Bina Usaha sarana Perdagangan

Seksi Bina Perlindungan Konsumen & Metrologi

Bidang Perdagangan



Seksi Bina Industri dan Perizinan

Bidang Perindustrian

UPTD

Seksi Bina Sarana & Prasarana

35

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

22

makassar.bpk.go.id · Web viewMenimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI...

Documents

Transcript of makassar.bpk.go.id · Web viewMenimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI...