PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

BAB XIVPEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988, pembangunan daerah perlu terus ditingkat-kan agar pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya makin merata ke seluruh Indonesia dan laju pertumbuhan semua daerah serta laju pertumbuhan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan semakin seimbang dan serasi antara yang satu dan yang lain. Di samping itu ditetapkan pula bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang, serta diarahkan sesuai dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah. Keseluruhan pembangunan di setiap daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk memantapkan terwujudnya Wawasan Nusantara. Sejalan dengan itu dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab perlu didorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat di setiap daerah.

Selanjutnya GBHN juga mengamanatkan bahwa dalam pem-bangunan daerah perlu diberikan penekanan dan perhatian khusus kepada daerah minus, daerah padat penduduk dan yang sangat kurang penduduk, kepulauan terpencil, daerah perbatasan dan daerah transmigrasi. Dalam hubungan itu pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial ditingkatkan secara lebih mera -ta dan dipacu di seluruh wilayah Indonesia.

XIV/3

Pembangunan daerah dimaksudkan untuk makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Pem-bangunan daerah yang dilaksanakan selama ini telah berhasil membantu menyelesaikan sebagian dari berbagai masalah yang dihadapi oleh daerah. Pembangunan daerah, sebagaimana disebut-kan di atas, juga dilaksanakan dengan tujuan untuk menyerasi-kan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dan yang lain dan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Selain itu pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk berpartisipasi dan berprakarsa dalam pembangunan dan memajukan kehidupan daerah, termasuk perekonomiannya. Sementara ini pembangunan daerah telah berha-sil membantu upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyara-kat. Hal ini, antara lain, dapat terlihat pada keterbukaan daerah yang dulunya terisolasi, kemampuan berbagai daerah untuk berswasembada pangan, adanya pelayanan kesehatan yang makin meningkat, angka kematian bayi yang makin menurun, usia harapan hidup yang makin meningkat, dan sebagainya.

B. PEMBANGUNAN DESA

1. Bantuan Pembangunan Desa

Dalam rangka mendorong pengembangan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat di daerah pedesaan dan untuk memper-cepat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wi-layah Indonesia, maka sejak Repelita I daerah pedesaan memper-oleh bantuan pembangunan desa.

Bantuan Pembangunan Desa ini diberikan langsung kepada setiap desa di seluruh Indonesia untuk membiayai proyek-proyek pembangunan desa yang. direncanakan, dilaksanakan, serta diken-dalikan oleh masyarakat desa sendiri dan hasilnya pun harus dipelihara secara swadaya gotong-royong oleh masyarakat desa juga.

Dalam rangka meningkatkan peranan partisipasi wanita, maka mulai tahun 1980/81 sebagian dari Bantuan Pembangunan Desa itu digunakan untuk membantu mengembangkan kemampuan dan peranan kaum wanita melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dilaksanakannya hal itu kaum wanita dapat makin aktif berperan dalam pembangunan desanya masing-masing.

Pada akhir Repelita IV seluruh desa di Indonesia berjum-lah 66.744 buah. Bantuan yang disediakan bagi setiap desa

XIV/4

pada waktu itu Rp 1.500.000,- termasuk untuk bantuan kegiatan PKK sebesar Rp 300.000,- sehingga jumlah seluruh bantuan menjadi Rp 112,0 miliar. Pada tahun pertama Repelita V (1989/90) jumlah desa meningkat menjadi 66.979 desa, dan bantuan desa ditingkatkan menjadi Rp 2.500.000,- per desa, termasuk Rp 500.000,- untuk bantuan kegiatan PKK. Pada tahun ketiga Repelita V (1991/92) jumlah desa meningkat menjadi 67.033 desa. Bantuan per desa pada tahun itu besarnya Rp 3.500.000,- per desa, termasuk untuk kegiatan PKK sebesar Rp 700.000,-. Jumlah seluruh bantuan pada tahun itu menjadi Rp 249,9 miliar.

Di samping bantuan yang diberikan secara langsung kepada desa juga diberikan bantuan lain untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa. Bantuan lain itu diberi-kan, misalnya, dalam bentuk pemberian hadiah bagi juara lomba desa. Jumlah bantuan untuk setiap propinsi dan jenis bantuan yang diberikan dapat dilihat pada Tabel XIV-1 dan Tabel XIV-2.

Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk melaksanakan berbagai macam proyek prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa. Berbagai macam proyek tersebut meliputi proyek-proyek prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pema-saran dan prasarana sosial. Bantuan tersebut juga telah men-dorong berbagai jenis swadaya masyarakat. Pada akhir Repelita IV, yaitu tahun 1988/89, jumlah bantuan pemerintah pusat berjumlah Rp 112,0 miliar dan bantuan pemerintah daerah sebe-sar Rp 1,22 miliar. Bantuan tersebut telah dapat mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat yang tampak dari hasil pelaksana -an proyek-proyeknya yang seluruhnya nilainya Rp 91,75 miliar lebih besar dari bantuan yang disediakan.

Pada tahun pertama Repelita V (1989/90) jumlah bantuan pembangunan desa yang disediakan sama dengan tahun terakhir Repelita IV, yaitu sebesar Rp 112,0 miliar. Jumlah tersebut dapat menumbuhkan swadaya masyarakat kira-kira senilai Rp 105,11 miliar dan dari pemerintah daerah sebesar Rp 0,682 miliar, sehingga jumlah investasi untuk pembangunan desa pada tahun itu diperkirakan mencapai Rp 217,795 miliar. Investasi tersebut telah berhasil menyelesaikan berbagai macam proyek yang seluruhnya berjumlah 200.900 buah proyek; terdiri dari proyek prasarana produksi, seperti bendungan irigasi desa, gorong-gorong, kincir air, pompa air, kelistrikan desa, terasering dan sebagainya.

Pada tahun ketiga Repelita V (1991/92) jumlah bantuan

XIV/5

TABEL XIV - 1

PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA,1988/89 - 1991/92(juta rupiah)

Repelita V

Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

1. Daerah Istimewa Aceh 8.565,0 8.565,7 14.129,1 19.606,52. Sumatera Utara 9.043,0 9.058,6 14.810,6 20.510,03. Sumatera Barat 5.613,5 5.622,1 9.227,6 12.784,54. R i a u 1.890,4 1.923,9 3.067,9 4.242,75. J a m b i 2.167,0 2.180,9 3.573,7 4.947,66. Sumatera Selatan 3.918,5 4.046,7 6.599,4 9.135,27. Bengkulu 1.705,6 1.713,4 2.816,6 3.902,08. Lampung 2.581,1 2.632,4 4.272,0 5.9Q6,09. DKI Jakarta 548,0 548,0 813,6 1.086,3

10. Jawa Barat 11.739,0 11.737,8 18.860,1 26.060,511. Jawa Tengah 13.987,0 13.989,6 22.527,4 31.132,512. Daerah Istimewa Yogyakarta 1.011,4 1.011,4 1.446,5 1.904,213. Jawa Timur 14.031,7 14.053,9 22.491,0 31.000,814. Kalimantan Barat 7.322,0 7.322,6 12.101,8 16.804,215. Kalimantan Tengah 1.930,9 1.953,9 3.114,3 4.286,216. Kalimantan Se la t an 3.869,8 3.926,0 6.372,9 8.808,517. Kalimantan Timur 1.829,6 1.860,1 2.976,2 4.128,218. Sulawesi Utara 2.282,7 2.289,1 3.676,9 5.079,019. Sulawesi Tengah 2.101,8 2.123,1 3.441,6 4.755,620. Sulawesi Selatan 2.409,1 2 .62 3 ,9 4.017,1 5.468,221. Sulawesi Tenggara 1.293,3 1.310,1 2.069,4 2.841,822. B a 1 i 1.153,2 1.153,2 1.770,3 2.401,623. Nusa Tenggara Barat 1.018,1 1.018,5 1.581,1 2.160,024. Nusa Tenggara Timur 2.871,5 2.872,4 4.612,6 6.356,425. M a l u k u 2.710,8 2.535,1 4.092,3 5.617,026. I r i a n Jaya 1.691,8 1.709,0 2.629,7 3.686,727. Timor Timur 2.575,5 2.053,4 3.208,6 3.666,6

PUSAT 1) 138,7 165,2 300,0 1.659,2

Jumlah 112.000,0 112.000,0 180.600,0 249.937,9

1) Kegiatan Penunjang

XIV/l6

TABEL XIV - 2

PERKEMBANGAN JUMLAH DESA DAN BATUAN PEMBANGUNAN DESA 1988/89 - 1991/92

1) Bantuan untuk menunjang kegiatan PKK, Rp. 300.000,- per Desa2) Bantuan untuk menunjang kegiatan PKK, Rp. 500.000,- per Desa3) Bantuan untuk menunjang kegiatan PKK, Rp. 700.000,- per Desa

XIV/7

desa ditingkatkan menjadi sebesar Rp 249,938 miliar. Perhi-tungan sementara atas dasar laporan yang belum lengkap menun-jukkan bahwa jumlah bantuan tersebut dapat mendorong swadaya masyarakat senilai sekitar Rp 63,058 miliar dan dari pemerin-tah daerah sekitar Rp 0,328 miliar. Atas dasar laporan yang belum lengkap tersebut diperkirakan bahwa dalam tahun itu jumlah investasi untuk pembangunan desa mencapai sekitar Rp 313,324 miliar. Dan investasi tersebut sedikit-dikitnya telah berhasil menyelesaikan berbagai macam proyek yang selu-ruhnya berjumlah 115.679 buah yang terdiri atas prasarana produksi sebanyak 4.748 buah (4,10%), prasarana perhubungan sebanyak 14.534 buah (12,56%), prasarana pemasaran sebanyak 2.379 buah (2,06%), prasarana sosial sebanyak 59.731 buah (51,64%) dan sarana ekonomi sebanyak 34.287 buah (29,64%).

2. Pemantapan Pelaksanaan Unit Daerah Kerja Pem-bangunan (UDKP)

Dalam rangka pembinaan perencanaan dari bawah melalui Musyawarah LKMD dan sistem UDKP, telah diupayakan agar semua kecamatan dapat berfungsi dalam menerapkan sistem UDKP seba-gai suatu unit perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, moni-toring dan evaluasi pembangunan desa terpadu. Dalam hubungan itu telah dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, kursus atau-pun penataran bagi para pelatih UDKP tingkat propinsi, pelatih UDKP tingkat kabupaten, camat, sekretaris wilayah kecamatan, dan kepala atau petugas instansi sektoral tingkat kecamatan. Di samping itu telah dilakukan pula survai perencanaan keca-matan (survai mikro) dan pembuatan peta penggunaan tanah. Lagi pula di setiap kecamatan telah dilakukan penerbitan dan penyebarluasan panduan operasional UDKP dalam rangka penyu-sunan rencana dan pengendalian program dan proyek di wilayah kecamatan. Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam rangka UDKP ini ialah: penerapan dan pengembangan 26 jenis spesifi-kasi teknologi pedesaan, dan pembuatan kelompok kerja tekno-logi pedesaan (POKJA TEKDES) di masing-masing kabupaten. Ke-lompok kerja ini beranggotakan 97 orang dan tugasnya menye-lenggarakan Pelatihan Keliling Teknologi Pedesaan (PKTP).

3. Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat

Dalam rangka menciptakan kondisi agar desa menjadi lan-dasan kuat bagi ketahanan nasional maka di setiap desa diben-tuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga ini me-rupakan wadah partisipasi rakyat dalam mengembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa untuk menyusun rencana dan melak-sanakan pembangunan desa secara swadaya gotong-royong.

XIV/8

Dalam rangka usaha meningkatkan fungsi dan peran LKMD telah dilakukan berbagai kegiatan, seperti pembinaan dan eva-luasi tingkat perkembangan LKMD, Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LPDT) yang meliputi pelatihan pengurus LKMD, Latihan Kader Pembangunan Desa (LKPD), penyelengaraan bulan bakti LKMD dan pelatihan kepala desa. Di samping itu telah dilaksanakan juga pelatihan bagi pelatih Pembangunan Desa Terpadu (PDT), baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Selain itu dilakukan juga pengintensifan kegiatan-kegiatan tim pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di semua tingkat pemerintahan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dari pembinaan LKMD setiap tahun meningkat. Hal itu tercermin dari hasil evaluasi tingkat perkembangan LKMD dari tahun ke tahun. Pada akhir Repelita IV dari 66.979 LKMD yang telah dibentuk sebanyak 37.299 LKMD, atau 55,68%, telah mencapai kategori III, yaitu maju dan berfungsi dengan baik; sebanyak 22.837 LKMD atau 34,07% mencapai kategori II, yaitu berkembang; sedangkan yang berada dalam kategori I, yaitu LKMD yang baru tumbuh, sebanyak 6.414 LKMD atau 9,57%. Sisanya, yaitu 429 LKMD atau 0,69%, masih merupakan LKMD persiapan. Pada tahun 1991/92 sebanyak 40.878 LKMD atau 61,72% telah mencapai kategori III; sebanyak 20.173 LKMD atau 30,46% mencapai kategori II; dan sebanyak 5.184 LKMD atau 7,82% mencapai kategori I.

Sejak tahun 1985 untuk lebih menggiatkan LKMD dilaksana-kan Bulan Bakti LKMD. Kegiatan ini telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Pada tahun 1985 kegiatan Bulan Bakti LKMD telah menyerap swadaya masyarakat yang nilainya sekitar 128% bantuan pemerintah. Pada tahun terakhir Repelita IV menyerap swadaya masyarakat senilai sekitar 1.107% bantuan pemerintah. Dan pada permulaan Repelita V (tahun 1989/90) me-nyerap swadaya masyarakat senilai kurang lebih 1.277% bantuan pemerintah.

Dalam rangka upaya meningkatkan peranan wanita dalam pem-bangunan, khususnya di pedesaan telah diintensifkan kegiatan-kegiatan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Upaya pengintensifan kegiatan-kegiatan itu dilakukan melalui pembi-naan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan peningkatan peran bantu PKK dalam mensukseskan program-program sektoral yang menyangkut peranan wanita dalam pembangunan. Untuk itu di semua tingkat pemerintahan sejak tahun 1981 telah dibentuk Tim Penggerak PKK. Untuk memperluas jangkauan kegiatan PKK sejak tahun 1986 di semua daerah juga telah dibentuk kelompok

XIV/9

Dasa Wisma (Persepuluhan); setiap kelompok terdiri dari 10-20 keluarga. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik kepada anggota pengurus Tim Penggerak PKK di semua tingkatan pemerin-

tahan telah diberikan pelatihan ataupun kursus-kursus pening-katan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan PKK dalam Repe-lita V sampai dengan tahun 1991/92 meliputi antara lain: pela-tihan kader/TPPKK kecamatan dalam pengelolaan dan penyuluhan di lapangan yang diikuti oleh sebanyak 10.170 orang wanita, pembinaan kegiatan kelompok UP2K di 15 propinsi dengan peser-ta sebanyak 1.530 orang wanita, penyelenggaraan Kejar Paket A dengan sebanyak 2.367.207 orang warga belajar, dan kelompok belajar usaha dengan sebanyak 248.410 orang peserta. Gerakan PKK juga meliputi pembinaan posyandu. Sampai tahun 1990/91 telah dibina sebanyak 544.042 posyandu. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah dibina sebanyak 2.461.543 orang kader PKK umum dan 2.151.252 orang kader khusus. Di samping itu juga dibentuk sebanyak 177.319 kelompok PKK lingkungan dan dusun, 819.706 kelompok PKK RW, 1.192.469 kelompok PKK RT dan 9.385.030 kelompok Dasa Wisma.

4. Penataan dan Pemukiman Kembali Penduduk

Dalam rangka usaha memperbaiki taraf hidup kelompok-kelompok penduduk desa yang hidupnya terpencil dan terisolir, dengan mata pencaharian bercocok tanam atau berladang berpin-dah-pindah, sejak tahun 1972/73 dilaksanakan kegiatan penata-an dan pemukiman kembali (resettlement) desa. Kelompok-kelom-pok desa tersebut dimukimkan kembali ditempat baru dan bagi mereka disediakan rumah, tempat ibadah, lahan pertanian, pela-yanan pendidikan, bantuan pangan, pelayanan kesehatan dan penyediaan air bersih. Pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali pada tahun 1989/90 diarahkan pada pemantapan pembangunan desa di desa-desa transmigrasi yang telah diserahkan kepada peme-rintah daerah. Dalam hubungan itu pada tahun 1990/91 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan di 37 lokasi/desa dan pada tahun 1991/92 di 45 lokasi/desa.

5. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa

Dalam rangka membantu kelompok penduduk yang tidak mampu membangun dan memperbaiki rumahnya sehingga dapat memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan dan lingkungan, telah dilak-sanakan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh beberapa departemen. Pada tahun 1989/90 melalui P2LDT telah

XIII/10

dilaksanakan pemugaran bagi sebanyak 40.355 rumah di 26 pro-pinsi dan meliputi 2.540 desa. Pada tahun 1991/92 telah dipu-gar sebanyak 46.105 rumah yang lokasinya tersebar di 26 pro-pinsi dan meliputi 3.407 desa.

6. Perlombaan Desa dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa

Untuk mendorong percepatan perkembangan desa dari desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada, setiap tahun dilakukan evaluasi atas tingkat perkembangan desa. Dari hasil evaluasi atas tingkat perkembangan desa tersebut dapat diketa-hui faktor-faktor yang membantu dan yang menghambat perkem-bangan suatu desa ke arah kemajuan.

Setiap tahun diadakan pula lomba desa dan kepada suatu desa pemenang (juara) diberikan piagam dan hadiah dalam ben-tuk bantuan. Para kepala desa dan kepala kelurahan yang men-jadi juara I perlombaan desa tingkat propinsi diundang ke Jakarta untuk mengikuti upacara kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tabun Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan Desa ini dimaksudkan untuk menumbuh gerakkan kom-petisi yang sehat di antara desa-desa dalam melaksanakan pem-bangunan. Dalam Repelita V sampai dengan tahun 1991 telah dihasilkan 243 desa juara, yaitu juara I, II, dan III tingkat propinsi, dan sebanyak 2.670 desa juara I, II, dan III tingkat kabupaten dan kotamadya.

C. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

1. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah per-wujudan dari usaha pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Melalui program ini disediakan alokasi keuangan dalam Anggaran Pembangunan Nasional untuk membantu kabupaten dan kotamadya Daerah Tingkat II melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerin-tah Daerah Tingkat II. Alokasi tersebut merupakan penerimaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sesuai dengan Repelita Daerah dan kebijaksanaan tahunan Daerah Tingkat II bersangkutan. Jumlah bantuan yang disediakan untuk setiap Daerah Tingkat II dihitung atas dasar jumlah penduduknya. Khusus untuk Daerah Tingkat II yang berpenduduk kurang

XIV/11

TABEL XIV - 3EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA, 1)

1990/91

1) Angka Sementara Catatan :Desa Swadaya adalah desa yang masih tradisional.Desa Swakarya adalah desa dalam transisi (mulai mengembangkan sifat-sit at ke arah kemajuan). Desa Swasembada adalah desa yang sudah mengalami perkembangan ke arah kemajuan.

XIV/12

dari suatu jumlah tertentu diberikan bantuan minimum yang be-sarnya melebihi jumlah seandainya perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduknya.

Di samping bantuan atas dasar jumlah penduduk dan ban-tuan minimum seperti dimaksud di atas, untuk mendorong Daerah Tingkat ,II agar senantiasa terdorong untuk memanfaatkan dana tersebut dengan cara-cara yang sebesar-besarnya berdampak meningkatkan pendapatan nyata rakyat disediakan pula bantuan perangsang. Bantuan perangsang tersebut diberikan kepada Daerah Tingkat II yang dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berhasil melampaui target yang ditentukan.

Meningkatnya penerimaan PBB suatu Daerah Tingkat II anta-ra lain mencerminkan kondisi bahwa daerah yang bersangkutan telah berhasil memilih dan melaksanakan proyek-proyek pem-bangunan yang berdampak langsung meningkatkan kemampuan ber-produksi dan pendapatan rakyat daerahnya. Jadi peningkatan penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan, di samping me-nunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melak-sanakan kewajiban membayar pajak, juga merupakan pencerminan dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat kota atau desa di daerah yang bersangkutan.

Pada tahun terakhir Repelita IV bantuan yang disedia-kan dalam program Pembangunan Daerah Tingkat II berjumlah Rp 267,17 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Rp 1.450,- per kapita dan disediakan bantuan minimum sebesar Rp 170 juta bagi Daerah Tingkat II yang penduduknya kurang dari suatu jumlah tertentu, ditambah sejumlah bantuan perang-sang. Pada tahun 1989/90, berdasarkan perhitungan yang sama seperti tahun sebelumnya, bantuan minimumnya ditingkatkan menjadi Rp 200 juta, sedangkan bantuan yang disediakan Rp 270 miliar. Pada tahun 1990/91, berdasarkan perhitungan Rp 2.000,- per kapita dengan bantuan minimum Rp 500 juta bagi Daerah Tingkat II yang berpenduduk kurang dari suatu jumlah tertentu, sedangkan bantuan perangsang sama dengan tahun sebelumnya, bantuan yang disediakan berjumlah Rp 391,8 miliar. Pada tahun 1991/92 disediakan Rp 590,8 miliar, yang pembagiannya antara kabupaten dan kotamadya didasarkan atas perhitungan Rp 3.000,- per penduduk, bantuan minimum Rp 630,0 juta, ditambah sejumlah bantuan perangsang. Jumlah alokasi dana yang disediakan melalui Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II selama tiga tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel XIV-4.

XIV/13

TABEL XIV – 4

PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II,1988/89 – 1991/92

1) Peralatan dan Kegiatan Penunjang

XIV/14

XIV/14

Hasil fisik dari pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988/89 antara lain meliputi: pening-katan, perbaikan dan pemeliharaan jalan sepanjang 33.812 km, serta jembatan 22.430 in, dan sejumlah bangunan serta saluran irigasi yang dapat mengairi 47.759 ha sawah. Pelaksanaan pro-gram ini pada tahun 1989/90 meliputi 3.078 proyek dengan hasil fisik yang antara lain berwujud 23.463 km jalan serta 10.251 m jembatan. Sedangkan pelaksanaannya dalam tahun 1991/92 menca-kup 7.650 proyek pembangunan yang menghasilkan antara lain 31.494 km jalan, 1.809 buah jembatan yang panjang seluruhnya 21.110 m, dan 311 proyek bangunan serta saluran irigasi dan sejumlah 1.611 buah proyek lain (Tabel XIV - 5).

Dari seluruh dana Bantuan Daerah Tingkat II lebih dari separoh termanfaatkan untuk pembayaran upah dan pembelian bahan lokal. Seluruh kegiatan proyek telah menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Setiap tahun Program Bantuan Pem-bangunan Daerah Tingkat II telah memberikan kesempatan kerja untuk tenaga-tenaga lokal kepada sebanyak 450.000 sampai 500.000 orang.

2. Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya

Pada dasarnya daerah yang penduduknya jarang memperoleh Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II yang relatif kecil. Bagi daerah yang demikian mulai tahun 1979/80 disediakan Bantuan Penunjangan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada tahun 1979/80 besarnya bantuan ini seluruhnya Rp 13,0 miliar. Pada akhir 1epelita IV (1988/89) jumlah bantuan ini telah menjadi Rp 180 miliar. Pada awal Repelita V (1989/90) bantuan , tersebut ditingkatkan menjadi Rp 225 miliar dan pada tahun 1991/92 ditingkatkan lagi men-jadi Rp 685,1 miliar (lihat Tabel XIV-6).

Sasaran yang ingin dicapai dengan bantuan ini adalah bahwa pada akhir Repelita V, S5% dari seluruh jalan di semua kabupaten dan kotamadya akan berada dalam kondisi baik secara merata. Mulai tahun 1989/90, yaitu tahun pertama Repelita V, dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi di Daerah Tingkat II bantuan ini ditingkatkan menjadi peningkatan jalan dengan tujuan meningkatkan mutu jalan yang ditangani, baik yang menyangkut struktur maupun alignment jalan. Hasil fisik yang diperoleh dari pelaksanaan bantuan ini pada tahun 1989/90 meliputi 6.016,6 km jalan dan 9.753 m jembatan, sedangkan pada tahun 1991/92 mencapai 10.218,9 km jalan dan 22.028,5 m jembatan. Rincian alokasi bantuan peningkatan jalan untuk

XIV/15

TABEL XIV - 5

HASIL FISIK DAN KESEMPATAN KERJA PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK BANTUAN DAERAH TINGKAT II ,

1988/89 - 1991/92

Repelita V

Uraian Satuan 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1)

A. HASIL FISIK: proyek 3.802 3.078 4.036 7.650

1. Jalan:Volume Fisik km 33.812 23.463 49.008 31.494Jumlah Proyek proyek 2.696 2.200 2.277 5.072

2. Jembatan:Volume Fisik m 22.430 10.251 18.840 21.110Jumlah Proyek proyek 351 282 858 1.809

3 . Pengairan:Jumlah Proyek proyek 187 128 294 311

4. Lain-lain:Jumlah Proyek proyek 568 468 607 1.611

KESEMPATAN KERJA orang 536.198 534.339 450.000 500.000

1) Angka Sementara

XIV/16

TABEL XIV - 6

PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA,

1988/89 - 1991/92(juta rupiah)

Repelita V

Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

1. Daerah Istimewa Aceh 9.290,7 11.401,6 24.658,3 37.740,22. Sumatera Utara 14.718,4 16.014,4 23.750,6 39.165,13. Sumatera Barat .12.749,9 9.258,7 14.070,2 23.822,14. R i a u 6.898,8 6.706,9 20.156,8 28.894,35. J a m b i 2.355,3 8.147,0 13.678,8 19.301,86. Sumatera Selatan 13.664,5 13.586,7 25.192,8 35.769,87. Bengkulu 3.023,1 4.515,1 6.709,0 10.625,08. Lampung 5.358,0 5.285,3 10.661,2 16.522,99. DKI Jakarta - - 4.975,0 5.000,0

10. Jawa Barat 8.826,4 19.225,6 35.815,8 45.401,811. Jawa Tengah 7.136,6 17.256,0 26.907,9 38.498,312. Daerah Istimewa Yogyakarta 688,1 2.674,6 5.624,9 7.649,813. Jawa Timur 3.527,2 17.848,3 32.319,6 48.045,314. Kalimantan Barat 7.678,3 8.986,1 21.808,2 33.720,515. Kalimantan Tengah 2.917,2 3.716,8 12.690,9 19.185,916. Kalimantan Selatan 4.915,0 4.709,0 11.900,3 17.881,617. Kalimantan Timur 1.649,9 3.134,7 18.866,7 26.751,118. Sulawesi Utara 1.228,9 6.023,0 12.820,5 18.222,619. Sulawesi Tengah 7.664,3 5.317,1 9.029,7 15.869,920. Sulawesi Selatan 13.228,0 10.283,1 22.806,6 36.859,421. Sulawesi Tenggara 4.427,0 6.633,9 11.134,2 16.939,022. B a 1 i 5.907,1 5.342,6 7.194,4 10.596,223. Nusa Tenggara Barat 3.618,2 4.672,7 6.950,9 12.427,9

24. Nusa Tenggara Timur 6.088,4 9.031,7 19.978,3 32.334,325. M a 1 u k u 6.411,0 3.496,6 12.197,4 17.699,226. Irian Jaya 6.227,1 6.200,2 33.928,4 46.733,2

27. Timor Timur 1.502,6 4.985,9 9.999,2 15.470,8PUSAT 1) 18.300,0 10.546,3 16.673,5 7.971,7

Jumlah 180.000,0 225.000,0 472.500,0 685.100,0

1) Kegiatan Penunjang

XIV/17

setiap propinsi masing-masing selama kurun waktu 1988/89-1991/92 dan hasil fisik peningkatan jalan dan jembatan pada tahun bersangkutan terlihat pada Tabel XIV-6 dan Tabel XIV-7.

Dalam rangka pemanfaatan bantuan ini dilaksanakan pula usaha peningkatan keterampilan aparatur, terutama di bidang pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Di samping itu untuk mengatasi terbatasnya peralatan telah diusahakan juga penyediaan peralatan untuk pemeliharaan jalan, sedangkan untuk pembangunan atau peningkatan jalan diupayakan agar pihak swasta menyediakan peralatan dengan sistem sewa. Untuk meng-atasi masalah-masalah yang timbul karena lemahnya kemampuan industri konstruksi di beberapa daerah, telah diusahakan agar asosiasi di bidang konstruksi yang ada berusaha untuk mengem-

bangkan kegiatan-kegiatannya di beberapa daerah tersebut. Untuk meningkatkan kelancaran penyediaan aspal dan sekaligus mendorong tumbuhnya kesempatan berusaha di berbagai daerah, di samping pengadaannya melalui Pertamina, diusahakan untuk memperbanyak distributor aspal di daerah-daerah yang memer-lukan.

Sejak tahun pertama Repelita V (1989/90) orientasi penggunaan dana Bantuan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lebih diutamakan pada kegiatan-kegiatan memelihara jalan yang sudah dalam kondisi baik dan memperbaiki serta meningkatkan kondisi jalan dan jembatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang mengalami kerusakan. Dengan demikian jalan beraspal akan menjadi lebih panjang, jalan kerikil menjadi lebih baik dan jalan tanah menjadi semakin berkurang, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi lebih rendah.

Ruas jalan yang ditingkatkan dengan bantuan ini, di camping yang menunjang lalu lintas umum, adalah ruas-ruas yang strategis, yang antara lain menunjang Perkebunan Inti Rakyat (PIR), menunjang pengembangan pariwisata, dan menun-jang program transmigrasi. Kecuali itu, bantuan ini juga digunakan untuk kegiatan penunjang, berupa peningkatan kemampuan aparatur daerah terutama dalam bidang yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten/kotamadya, dan kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian pemanfaatan bantuan ini juga membantu menciptakan lapangan berusaha bagi tenaga terdidik.

XIV/18

TABEL XIV - 7

HASIL PISIK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA,

1988/89 - 1991/92(juta rupiah)

Repelita V

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1)

PropinsiJalan(km)

Jembatan(m)

Jalan(km)

Jembatan(a)

Jalan(km).

-Jembatan(m)

Jalan(km)

Jembatan(m)

1. Daerah Istimewa Aceh 505,8 37,0 311,9 931,3 403,1 1.376,0 473,7 1.200,32. Sumatera Utara 1.080,7 1.100,0 357,0 495,4 402,5 1.154,0 475,3 1.104,93. Sumatera Beret 880,0 - 598,0 347,5 276,3 823,0 240,7 440,14. R i a u 777,7 214,4 128,1 48,5 294,7 819,0 359,8 1.874,45. J a m b i 437,4 57,0 170,0 460,0 196,9 315,0 262,9 996,06. Sumatera Selatan 1.003,0 - 336,2 555,5 355,2 630,0 462,5 1.120,57. Bengkulu 303,0 - 64,3 264,6 124,9 372,0 146,3 693,48. Lampung 413,5 4,0 88,1 7,6 244,9 361,0 328,1 251,09. DKI Jakarta - - - - 64,2 10,0 43,0 -10. Jawa Barat 1.552,6 50,0 468,5 728,3 434,8 1.168,0 444,5 905,311. Jawa Tengah 294,7 947,7 500,6 1.025,1 448,2 639,0 507,2 1.073,812. Daerah Istimewa Yogyakarta 36,1 - 56,2 165,0 105,1 67,0 127,4 63,0

13. Java Timur 203,2 64,0 474,6 529,2 626,5 409,0 713,9 827,914. Kalimantan Beret 331,6 - 227,7 552,0 372,5 1.763,0 702,7 1.343,3

15. Kalimantan Tengah 111,2 - 105,4 21,0 252,6 433,0 334,5 828,016. Kalimantan Selatan 770,3 48,0 112,4 735,6 297,5 1.169,0 535,2 2.370,917. Kalimantan Timur 189,1 8,0 55,8 77,0 174,2 209,0 308,3 275,518. Sulawesi Utara 137,0 122,0 121,6 128,7 210,3 754,0 358,7 404,519. Sulawesi Tengah 564,9 196,3 628,0 269,3 776,0 236,8 1.271,020. Sulawesi Selatan 672,1 28,0 423,3 572,0 604,0 259,0 777,6 1.023,3

21. Sulawesi Tenggara 184,5 154,0 160,2 118,0 152,4 436,0 274,9 787,0

22. B a t i 336,4 - 160,2 150,0 81,8 50,0 210,7 92,0

23. Nusa Tenggara Barat 263,0 - 145,2 476,5 82,0 89,0 234,9 345,024. Nusa Tenggara Timur 481,8 - 355,3 417,0 437,6 530,0 632,6 976,025. M a l u k u 354,6 - 57,3 24,0 259,6 221,0 264,0 380,0

26. Irian Jaya 269,2 578,0 146,7 172,2 548,5 1.011,0 569,0 1.204,027. Timor Timur 146,2 - 195,7 123,0 222,4 82,0 194,0 177,5

Jumlah 12.299,6 3.412,1 6.016,6 9.753,0 7.942,0 15.925,0 10.218,9 22.028,5

1) Angka sementara

XIV/19

Adanya Bantuan Penunjangan/Peningkatan Jalan dan Jembat-an Kabupaten/Kotamadya telah mempercepat tersedianya prasarana bagi pedesaan sehingga mempermudah perhubungan antara pusat produksi dan pusat pemasaran. Makin mudahnya perhubungan ini telah mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, baik di bidang pertanian maupun industri kecil dan kerajinan rak-yat, dan makin mempermudah lalu lintas orang. Semua ini selan-jutnya akan membantu usaha-usaha menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah.

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

1. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I'

Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ,pembangunan, pemerintah pusat sejak Repe-lita I telah menyalurkan dana untuk pembiayaan pembangunan kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. Dana yang disalurkan ini merupakan bantuan kepada Daerah Tingkat I untuk membangun proyek-proyek yang perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya dilakukan secara langsung oleh Daerah Tingkat I bersangkutan.

Di samping untuk meningkatkan keikutsertaan daerah dalam pembangunan, pemberian bantuan ini juga bertujuan untuk meng-usahakan agar pembangunan sektoral dan pembangunan daerah selalu dapat selaras, sedangkan hasil-hasil pembangunan makin merata di semua daerah. Jumlah bantuan tersebut ditingkatkan setiap tahunnya.

Pada tahun 1988/89 jumlah yang diberikan kepada setiap Daerah Tingkat I disamakan jumlahnya, yaitu masing-masing Rp 12,0 miliar. Pada tahun 1990/91 jumlah tersebut dinaikkan menjadi sebesar Rp 14,0 miliar ditambah dengan jumlah tertentu yang besarnya untuk masing-masing propinsi diperhitungkan atas dasar luas wilayah daratan Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Pada tahun 1991/92 jumlah bantuan ini ditingkatkan lagi menja-di Rp 18,0 milyar untuk setiap Daerah Tingkat I ditambah jum-lah_ tertentu sesuai dengan luas wilayah daratan Daerah Ting-kat I masing-masing. Rincian jumlah bantuan Daerah Tingkat I untuk masing-masing daerah dapat dilihat dalam Tabel XIV-8.

Bantuan kepada Daerah Tingkat I ini sangat besar sum-bangannya dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan masing-masing Daerah Tingkat I. Secara nasional, sumbangan

XIV/20

TABEL XIV - 8

PERKEMBANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DATI I,1988/89 - 1991/92

(juta rupiah)

Repelita V

Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

1. Daerah Istimewa Aceh 12.000,0 12.000,0 17.062,8 21.061,32. Sumatera Utara 12.000,0 12.000,0 17.963,6 21.961,63. Sumatera Barat 12.000,0 12.000,0 16.338,9 20.337,74. R i a u 12.000,0 12.000,0 19.228,8 23.226,25. J a m b i 12.000,0 12.000,0 16.954,8 20.953,36. Sumatera Se l a tan 12.000,0 12.000,0 20.041,3 24.038,37. Bengkulu 12.000,0 12.000,0 15.094,1 19.955,28. Lampung 12.000,0 12.000,0 15.956,2 19.093,59. DKI Jakarta 12.000,0 12.000,0 14.036,3 18.036,3

10. Jawa Barat 12.000,0 12.000,0 16.442,8 20.441,511. Jawa Tengah 12.000,0 12.000,0 15.907,9 19.906,912. Daerah Istimewa Yogyakarta 12.000,0 12.000,0 14.173,7 18.173,713. Jawa Timur 12.000,0 12.000,0 16.649,8 20.648,514. Kalimantan Barat 12.000,0 12.000,0 22.117,8 26.113,815. Kalimantan Tengah 12.000,0 12.000,0 22.504,5 26.500,316. Kalimantan Se la tan 12.000,0 12.000,0 16.045,1 20.044,117. Kalimantan Timur 12.000,0 12.000,0 25.691,8 29.685,918. Sulawesi Utara 12.000,0 12.000,0 15.425,9 19.425,219. Sulawesi Tengah 12.000,0 12.000,0 17.762,0 21.760,120. Sulawesi S e l a t a n 12.000,0 12.000,0 17.455,0 21.453,321. Sulawesi Tenggara 12.000,0 12.000,0 16.109,0 20.107,922. B a 1 i 12.000,0 12.000,0 14.305,9 18.305,723. Nusa Tenggara Barat 12.000,0 12.000,0 15.114,4 19.113,824. Nusa Tenggara Timur 12.000,0 12.000,0 16.620,4 20.619,125. M a l u k u 12.000,0 12.000,0 18.740,4 22.738,026. Irian Jaya 12.000,0 12.000,0 37.205,5 41.193,927. Timor Timur 12.000,0 12.000,0 14.808,4 18.808,0

PUSAT 1) - - 243,0 297,0

Jumlah 324.000,0 324.000,0 486.000,0 594.000,0

1) Kegiatan Penunjang

XIV/21

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam pembiayaan pem-bangunan Daerah Tingkat I rata-rata lebih kurang 35%, walaupun untuk masing-masing Daerah Tingkat I angkanya berbeda-beda. Peranan dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara rinci dapat dilihat pada Tabel XIV-9.

Salah satu jenis penggunaan yang penting dari bantuan ini adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa yang luas produktifnya masing-masing meliputi 4.057.432 ha dan 1.100.602 ha. Kegiatan ini amat pen-ting dilihat dalam rangka mengamankan produksi pangan dan men-jaga keadaan swasembada yang telah dicapai sejak beberapa ta -hun yang lalu.

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I bersama dengan Pen-dapatan Asli Daerah masing-masing dan bantuan lainnya dima-sukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dan digunakan untuk membiayai berbagai sektor pem-bangunan. Sektor-sektor pembangunan yang memperoleh prioritas tinggi, di samping untuk memelihara jaringan irigasi dan rawa yang telah disinggung di atas adalah sektor perhubungan, sek-tor pertanian dan pengairan, sektor aparatur pemerintah serta sektor pendidikan. Rincian alokasi dana dalam APBD Tingkat I untuk masing-masing sektor pembangunan terlihat pada Tabel XIV-10.

2. Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi

Sebelum Repelita V penanganan jalan propinsi dilaksana-kan oleh Dinas PU Propinsi dengan sumber biaya dari APBN yang disalurkan melalui DIP dan Bantuan Pembangunan Daerah Ting -kat I melalui APBD Tingkat I. Dalam Repelita V peranan Daerah Tingkat I dalam penanganan jalan propinsi ditingkatkan mela-lui program peningkatan jalan propinsi, yang dananya disalur-kan melalui Program Peningkatan Jalan Propinsi.

Program Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi bertujuan untuk meningkatkan kondisi semua jalan propinsi agar pada akhir Repelita V sedikit-dikitnya 90% dari jalan propinsi yang ada mencapai kondisi mantap dan diharapkan di seluruh propinsi tidak akan ada lagi jalan yang berada dalam kondisi kritis.

Untuk program ini pada tahun pertama Repelita V (1989/90) disediakan dana sebesar Rp 69,25 miliar. Hasil fisik yang te-lah tercapai dari pemanfaatan dana tersebut adalah peningkatan

XIV/22

TABEL XIV - 10

PERKEMBANGAN BELANJA PEMBANGUNAN MASING-MASING SEKTORDALAM APBD TINGKAT I,1988/89 - 1991/92(juta rupiah)

Repelita V

S e k t o r 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

1. Pertanian dan Pengairan 91.217,0 117.812,1 157.382,3 186.718,8

2. Industri 3.743,4 5.130,5 8.363,7 11.473,63. Pertambangan dan Energi 10.721,7 8.208,8 10.150,0 15.459,8

4. Perhubungan dan Pariwisata 171.465,1 342.158,4 544.948,3 656.688,5

5. Perdagangan dan Koperasi 2.746,1 2.708,3 4.575,1 6.848,5

6. Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali 5.897,2 6.089,2 9.151,9 11.705,0

7. Pembangunan Daerah 106.321,6 79.770,3 108.317,3 110.779,0

8. Agama 14.584,9 16.977,2 18.858,7 29.807,1

9. Pendidikan, Generasi Aida, Kebudayaan, 85.378,3 88.294,2 97.246,5 111.266,8

10.dan Kepercayaan Terhadap TYMEKesehatan, Kesejahteraan Rakyat, 37.853,6 45.653,2 53.588,5 67.991,4

11.Peranan Wanita, Pemuda dan KBPerumahan Rakyat dan Pemukiman 30.068,8 33.131,1 41.189,3 58.547,3

12. Hukum 1.598,0 2.147,5 2.891,4 3.888,313. Keamanan dan Ketertiban Umum 10.400,0 16.472,9 19.382,7 29.022,2

14. Penerangan, Pers dan Komunikasi 4.109,4 6.279,6 9.610,6 11.055,315. I1mu Pengetahuan, Teknologi dan 13.131,9 14.331,7 20.790,5 28.333,0

16.PenelitianAparatur Pemerintah 112.244,1 143.269,6 200.785,9 269.989,4

17. Dania Usaha 16.921,3 35.176,5 30.445,5 43.261,918. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup 16.238,8 24.834,7 35.667,1 44.361,219. Pembangunan Daerah Bawahan 25.197,0 56.568,1 100.436,0 161.804,020. Pembayaran Pinjaman 727,0 3.066,4 3.893,5 167,021. Proyek Lanjutan 9.999,8

Jumlah 760.565,2 1.048.080,3 1.477.674,8 1.869.167,9

XIV/24

jalan sepanjang 2.493,7 km dan penggantian serta rehabilitasi jembatan sepanjang 7.177,6 m. Sedangkan pada tahun 1991/92 untuk program ini dialokasikan dana sebesar Rp 289,7 miliar dan hasil fisik yang tercapai adalah 3.179,72 km jalan dan 15.056,5 m jembatan. Rincian alokasi dana dan hasil fisik yang tercapai di masing-masing propinsi tercantum pada Tabel XIV-11. Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi, di samping telah mempercepat pencapaian sasaran dalam memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan penumpang dari pusat produksi ke pusat pemasaran (baik domistik maupun luar negeri) juga telah ber-hasil mendorong tumbuhnya kemampuan kontraktor, baik di bidang personil maupun dalam penyediaan peralatan di daerah-daerah. Dengan demikian bantuan ini juga telah memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan kemampuan pelaksanaan kegiatan pembangunan di propinsi.

E. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU

Program Pengembangan Kawasan Terpadu (Program PKT) yang telah dimulai awal Repelita V merupakan program pembangunan yang dimaksudkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan yang relatif tertinggal.

Program PKT dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu, yang seluruhnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan wilayah dan per-baikan mutu lingkungan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi di tempat. Sasaran akhir dari pro-gram ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kemampuan berusaha penduduk setempat agar dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 1991/92 program PKT dilaksanakan di 27 propinsi mencakup 222 kawasan dalam 149 kabupaten, dengan penyediaan dana sebesar Rp 70,3 miliar. Rincian penyebaran lokasi PKT dapat dilihat pada Tabel XIV-12.

Dari hasil monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 1991 dan awal tahun 1992 ini terlihat bahwa program ini telah dapat mencapai sejumlah tujuan yang digariskan pada awalnya, yaitu membuka keterisolasian beberapa kawasan, mewujudkan per-guliran aktivitas dan mengaktifkan peran serta masyarakat da-lam pembangunan. Program ini telah berhasil melibatkan rakyat yang tinggal di kawasan-kawasan yang relatif tertinggal ke dalam kegiatan perekonomian daerah.

XIV/25

TABEL XIV - 11

PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN PENINGKATAN JALAN PROPINSI

1989/90-1991/92

1JRepelita V

Propinsi1989/90 1990/91 1991/92

JumlahBantuan

Basil Fisik JudahBantuan

Basil Fisik JumlahBantuan

Basil Fisik

Jalan (Km) Jembatan (M) Jalan (Km) Jembatan (N) Jalan (Km) Jembatan (88)(Jute Rp) (Jute Rp) (Jute lop)

1. Daerah Istimewa Aceh 1.604,0 163,8 200,0 1.446,0 21,5 100,0 7.879,8 170,60 480,00

2. Sumatra Utara 2.273,0 67,8 257,0 10.076,7 114,0 402,0 10.111,2 116,27 586,60

3. Sumatera Barat 1.959,0 18,0 70,0 3.022,4 16,0 569,0 4.382,5 75,00 353,00

4. R i a u 5.099,0 250,2 190,0 7.969,6 167,0 345,0 10.360,5 129,00 265,00

5 .J a m b i 2.577,0 147,5 134,0 7.067,1 53,0 30,0 11.560,7 63,68 426,00

6. Sumatera Selatan 2.997,0 264,4 380,0 14.238,6 323,5 1.385,0 18.646,0 373,65 680,00

7. Bengkulu 1.067,0 7,0 20,0 5.546,6 108,5 190,0 9.495,6 317,67 372,50

8. Lampung 2.980,0 282,6 185,0 5.829,7 279,9 174,0 9.246,5 174,90 475,00

9. DKI Jakarta 2.229,0 5,9 0,0 3.300,0 17,9 41,0 6.800,0 0,00 380,00

10. Jawa Barat 8.189,0 209,3 920,0 13.826,4 196,8 853,3 17.974,3 114,08 948,00

11. Jawa Tengah 2.117,0 95,1 353,0 11.359,6 329,9 366,7 18.631,5 162,50 1.287,00

12. Daerah Istimewa Yogyakarta 1.094,0 54,4 70,0 929,6 0,0 90,0 1.808,5 0,00 212,00

13. Jawa Timor 2.882,0 82,6 580,0 10.822,4 444,5 1.026,0 14.069,1 225,60 973,00

14. Kalimantan Barat 2.425,0 438,5 0,0 7.973,2 27,1 794,0 13.155,8 79,90 710,00

15. Kalimantan Tengah 1.528,0 18,0 25,0 7.439,0 28,0 295,0 10.786,6 39,90 335,00

16. Kalimantan Selatan 1.164,0 5,5 174,0 6.494,0 315,2 150,0 5.792,8 53,50 180,00

17. Kalimantan Timor 1.895,0 50,1 0,0 4.194,6 39,0 405,0 6.082,2 97,00 349,50

18. Sulawesi Utara 2.493,0 44,5 443,0 8.932,2 122,5 195,4 12.951,7 150,82 703,60

19. Sulawesi Tengah 3.712,0 55,0 1.252,0 14.105,0 143,0 941,0 17.273,3 149,00 1.000,50

20. Sulawesi Selatan 2.555,0 37,0 491,6 8.015,0 170,0 400,0 13.118,0 124,40 468,00

21. Sulawesi Tenggara 1.442,0 21,0 0,0 7.200,4 106,0 150,0 9.360,5 88,75 124,00

22. B a 1 i 1.076,0 6,2 110,0 5.049,5 30,8 144,0 6.059,4 25,30 187,00

23. Nusa Tenggara Barat 1.301,0 16,0 70,0 8.246,6 50,9 565,1 9.895,9 44,50 374,80

24. Nusa Tenggara Timor 3.556,0 65,7 170,0 9.051,3 191,9 361,0 14.934,6 239,10 1.014,00

25. Maluku 2.496,0 44,8 510,0 7.107,0 111,0 110,0 11.726,6 43,00 1.335,00

26. Irian Jaya 3.197,0 27,0 176,0 8.425,1 66,0 114,0 8.452,6 56,00 412,00

27. Timor Timur 3.343,0 16,0 397,0 8.803,0 182,0 550,0 8.443,9 65,60 425,00

PUSAT 2) 429,4 700,0

Jumlah 69.250,0 2.493,9 7.177,6 206.900,0 3.655,7 10.746,5 289.700,0 3.179,72 15.056,50

1) Program Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi dimulai talon 1989/902) Kegiatan Penunjang

'

XIV/26

TABEL XIV - 12

ALOKASI PAKBT PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU,

1989/1990 - 1991/1992

1989/90 1990/91 1991/92

Propinsi JumlahKabupaten

JumlahPaket PKT

JumlahKabupaten

JumlahPaket PKT

JumlahKabupaten

JumlahPaket PKT

1. Daerah Istimewa Aceh 1 5 7 7 142. Sumatera Utara 1 3 6 93. Sumatera Barat 1 1 5 5 3 64. Riau 1 1 3 5 3 45. Jambi 1 1 3 4 3 96. Bengkulu 2 4 2 57. Sumatera Selatan - 2 2 7 78. Lampung 3 5 3 69. DKI Jakarta 4 410. Jawa Barat 1 1 2 2 S 711. Java Tengah - - 5 5 7 712. Daerah Istimewa

Yogyakarta- 4 4 3 3

13. Jawa Timur - 3 3 10 1014. Kalimantan Barat 1 1 2 2 6 915. Kalimantan Tengah - 4 4 6 916. Kalimantan Selatan - - 5 5 7 717. Kalimantan Timur 1 1 4 5 4 1218. Sulawesi Utara 1 1 3 3 5 819. Sulawesi Tengah - 3 3 4 1020. Sulawesi Selatan - 5 5 8 821. Sulawesi Tenggara 1 1 2 3 4 1222. Bali - 3 3 8 823. Nusa Tenggara Barat 5 7 6 824. Nusa Tenggara Timur - 6 6 6 725. Maluku 1 1 4 4 4 726. Irian Jaya 1 1 6 6 9 12

27. Timor Timur 1 1 7 7 9 14 1)

INDONESIA 12 12 97 112 149 222

1) Termasuk Operasi Teritorial di Timor Timur (8 kawasan/paket, 5 Kabupaten).

XIV/27

F. PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Perkembangan daerah perkotaan yang sangat meningkat pada tahun-tahun terakhir ini telah menuntut adanya pembangunan prasarana perkotaan yang mampu menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) ber-tujuan untuk memadukan pembangunan prasarana perkotaan, baik antar sektoral maupun antara sektor dan daerah, mengintensif-kan penggalian sumber pendanaan daerah untuk pembangunan pra-sarana perkotaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan kelembagaan daerah, dan meningkatkan kemampuan peme-rintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-pro-gram pembangunan prasarana di daerah. Cakupan P3KT dewasa ini meliputi 7 bidang kegiatan, yaitu penyediaan air bersih, drainase dan pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, sanitasi lingkungan, perbaikan kampung, pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan jalan kota, dan perbaikan prasarana lingkungan pasar. Hasil pembangunan prasarana kota terpadu selama tiga tahun pertama Repelita V dapat dilihat pada Tabel XIV-13.

Sampai sekarang hampir seluruh propinsi, yang mencakup 12 kota besar dan 111 kota sedang dan kecil, telah menyusun Program Jangka Menengah untuk pembangunan prasarananya. Diper-kirakan 75% dari kota-kota yang sudah mempunyai program jangka menengah telah mulai dengan kegiatan pelaksanaan fisiknya.

Dalam tahun 1991/92 paket-paket proyek pembangunan pra-sarana perkotaan yang telah masuk ke dalam tahap pelaksanaan adalah paket Sulawesi-Irian Jaya dengan dana sekitar Rp 347,2 miliar, Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek) dengan dana sekitar. Rp 203,3 miliar, Bandar Lampung dengan dana sekitar Rp 90,9 miliar, Jabotabek II dengan dana sekitar Rp 619,6 miliar, Jabotabek III dengan dana sekitar Rp 173,0 miliar, Jawa Timur-Bali dengan dana sekitar Rp 677,4 miliar dan Cirebon dengan dana kurang lebih Rp 3,7 miliar. Pada umumnya masa pelaksanaan paket-paket proyek pembangunan prasarana tersebut akan berakhir pada tahun 1996.

Selain itu ada program-program yang masih dalam tahap persiapan pelaksanaan fisik, yaitu untuk kota-kota besar Bogor, Palembang, Yogyakarta, Semarang dan Surakarta, dan untuk kota-kota di Kalimantan, Maluku, NTB, NTT dan Timor Timur.

XIV/28

TABEL XIV - 13

HASIL PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU1989/90 - 1991/92Propinsi Jumlah Kota Kab./Kodya Keterangan I)

1. Daerah Istimewa Aceh 3 3 3 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/19922. Sumatera Utara 1 2 8 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/19923. Sumatera Barat 4 4 4 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/19924. Riau - 2 2 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/19925. Jambi - 2 2 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/19926. Sumatera Selatan - 5 5 - Pelaksanaan tahun 1991/92 untuk 7 sektor, untuk7. Lampung - 2 2 Kodya Palembang dilaksanakan Tahun 1992/93.

- Pelaksanaan tahun 1991/92 untuk 7 sektor, untuk8. Bengkulu - 2 2 Bandar Lampung dilaksanakan tahun 1992/93 sektor

Air Bersih.- Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai tahun 1991/92

9. DKI Jakarta 1 1 1 - Sektor Jalan dimulai th. 1990/9110. Jawa Barat 2 13 15 - Sektor Sanitasi, Air Bersih, KIP, MIIP, Drainage

dan Persampahan dilaksanakan th. 1991/92.- Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th. 1991/92,

11. Jawa Tengah 5 5 5 Kodya Bandung Tahun 1989/90, Kodya Bogor, Kab.Tangerang, Kab. Bekasi dan Cirebon Tahun 1991/92.

- Penyiapan program pelaksanaan12. Daerah Istimewa Yogyakarta 3 3 3 - Penyiapan program pelaksanaan

13. Jawa Timur 36 36 36 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

14. Kalimantan Barat 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

15. Kalimantan Tengah 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

16. Kalimantan Selatan 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

17. Kalimantan Timur 2 2 2 - Penyiapan program pelaksanaan

18. Sulawesi Utara 3 3 3 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

19. Sulawesi Tengah 1 1 1 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

20. Sulawesi Selatan 4 4 4 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

21. Sulawesi Tenggara 1 1 1 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

22. Bali 8 8 8 - Pelaksanaan fisik 7 sektor dimulai th 1991/92

23. Nusa Tenggara Barat 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

24. Nusa Tenggara Timur 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

25. Maluku 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

26. Irian Jaya 9 9 9 - Sektor Air Bersih dilaksanakan tahun 1991/9227. Timor Timur 1 1 1 - Penyiapan program pelaksanaan

Jumlah 123 123 123

1) 7 (tujuh) sektor meliputi:

1. Air Bersih 5. Jalan Kota2. Sanitasi 6. KIP (Kampung Improvement Programme)3. Drainase 7. MIIP (Market Infrastructure Improvement Programme)4. Persampahan

XIV/29

Untuk memperlancar pelaksanaan P3KT serta meningkatkan kesinambungan pembangunan, saat ini pemerintah juga telah menyediakan bantuan pembangunan Dati II untuk pengembangan perkotaan senilai Rp 38 miliar.

Dalam rangka pelaksanaan program ini sampai dengan akhir tahun 1991 telah dihasilkan beberapa pedoman seperti Pedoman Koordinasi Program dan Perencanaan Keuangan, Pedoman untuk Analisa dan Pengawasan Keuangan, Penyusunan Organisasi Pelak-sanaan P3KT untuk kota besar dan sedang, Pedoman Peningkatan Pendapatan Daerah, dan Pedoman Pembiayaan Untuk Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Kota.

G. PENATAAN RUANG

Perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk merencanakan pemanfaatan ruang dengan segala sumber daya yang ada di dalam-nya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dan sekaligus upaya untuk memecahkan masalah ling-kungan yang semakin mendesak sebagai dampak samping dari pem-bangunan yang pesat.

Rencana tata ruang disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan spasial dalam memadukan dan mengoptimalkan rencana pembangunan setiap wilayah. Untuk itu perencanaan tats ruang dilaksanakan dalam beberapa tingkat sesuai dengan kedalaman masalah yang ada dan keterpaduan pembangunan yang diperlukan.

Pada tahun 1991/92 untuk tingkat nasional telah disiap-kan rancangan Undang-undang Penataan Ruang dan konsep Stra-tegi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang. Sedangkan untuk tingkat wilayah telah dilaksanakan bagian pertama dari Studi Pengembangan Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan telah dise-lesaikan konsep Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Selanjutnya sebagai tingkat akhir untuk tingkat propinsi terdapat 18 Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) yang masih dalam penyelesaian. Yang telah selesai sebelumnya seba-gian di antaranya telah diajukan ke DPRD masing-masing untuk mendapatkan persetujuan menjadi Peraturan Daerah. Dengan selesainya ke 18 RSTRP tersebut, maka pada akhir tahun 1992 semua propinsi akan telah memiliki rencana tata ruang yang akan dijadikan pedoman dalam pengarahan pemanfaatan ruang di daerah masing-masing (lihat Tabel XIV-14).

XIV/30

TABEL XIV - 14

PENYELESAIAN RENCANA SIRUKTUR TATA RUANG PROPINSI

DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA,1989/90 - 1991/92

1984/85 Repelita VJumlah

Propinsi 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

1. Daerah Istimewa Aceh selesai 12. Sumatera Utara selesai 1

3. Sumatera Barat selesai 1

4. Riau selesai 1

5. Jambi selesai 1

6. Bengkulu selesai 1

7. Sumatera Selatan selesai 1

8. Lampung selesai 1

9. DKI Jakarta selesai selesai 1

10.

Jawa Barat selesai 1

11.

Jawa Tengah selesai 1

12.

Daerah Istimewa Yogyakarta selesai 1

13.

Jawa Timur selesai selesai 1

14.

Kalimantan Barat selesai 1

15.

Kalimantan Tengah selesai 1

16.

Kalimantan Selatan selesai 1

17.

Kalimantan Timur selesai 1

18.

Sulawesi Utara selesai 1

19.

Sulawesi Tengah selesai 1

20.

Sulawesi Selatan selesai 1

21.

Sulawesi Tenggara selesai 1

22.

Bali selesai 1

23.

Nusa Tenggara Barat selesai 1

24.

Nusa Tenggara Timur selesai 1

25.Maluku selesai 1

26.

Irian Jaya selesai 1

27.

Timor Timur selesai 1

INDONESIA 2 6 18 27

XIV/31

Pada tahun 1991/92 untuk tingkat kabupaten juga telah dihasilkan 112 Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK). Dewasa ini RUTR tersebut sedang dalam proses pembahasan di masing-masing DPRD. Jika ditambahkan dengan rencana-rencana yang telah dipersiapkan pada tahun-tahun sebelumnya maka sampai pada tahun 1991/92 ini telah dapat dihasilkan 206 RUTRK, yang berarti 85% dari seluruh kabupaten di Indonesia telah memiliki rencana tata ruang (lihat Tabel X1V-15).

Untuk tingkat kota sedang dipersiapkan RUTR Kota dengan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan dan pem-biayaan penyusunan rencana tata ruang kota sepenuhnya dilaku-kan oleh pemerintah daerah. Dewasa ini semua kota yang bersta-tus hukum kota (kotamadya dan kota administratif) telah memi-liki rencana tata ruang kota dengan berbagai tingkat kedalam-an.

Untuk beberapa kawasan yang memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional telah disiapkan rencana-rencana rinci tata ruang kawasan. Pada tahun 1991/92 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk 53 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di samping melaksanakan penyusunan rencana tata ruang, pemerintah pusat juga sedang menyiapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis tata ruang, menyusun strategi nasional pengembangan tata ruang, menyusun rencana tata ruang kawasan-kawasan prioritas nasional dan memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penataan ruang.

H. PENATAAN PERTANAHAN

Penataan pertanahan yang dilaksanakan dalam tahun ketiga Repelita V pada dasarnya masih merupakan kelanjutan dari kebi-jaksanaan bidang pertanahan sebelumnya, yang secara makro di-arahkan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan ruang secara optimal, melestarikan produktivitas dan mutu kegunaan tanah, dan mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan ma-syarakat dan pembangunan. Secara mikro kebijaksanaan penataan pertanahan dilaksanakan untuk memantapkan penguasaan, pemilikan, dan pengalihan hak atas tanah.

Dalam tahun 1991/92 berbagai program telah dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mendesak, terutama yang berhubungan dengan penggunaan, penguasaan, pemilikan dan

XIV/32

TABEL XIV - 15

PENYELESAIAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATPNDAERAH TINGKAT II SBLURUH INDONESIA,

1989/90 - 1991/92

Propinsi Jumlah1984/1985 Repelita V

JumlahKabupaten 1988-1989 1989/90 1990/91 1991/92

1. Daerah Istimewa Aceh 8 - - 1 4 5

2. Sumatera Utara 11 3 1 - 5 9

3. Sumatera Barat 8 - 1 - 5 6

4. Riau 5 - - - 5 5

5. Jambi 5 - - - 5 5

6. Bengkulu 8 - - - 6 6

7. Sumatera Selatan 3 1 - - 1 2

8. Lampung 3 1 - - 2 3

9. DKI Jakarta - - - - - 0

10. Jawa Barat 20 5 2 4 9 20

11. Jawa Tengah 29 5 6 6 4 21

12. Daerah Istimewa Yogyakarta 4 1 1 - 2 4

13. Jawa Timur 29 1 4 21 - 26

14. Kalimantan Barat 6 1 - - 5 6

15. Kalimantan Tengah 5 - - - 4 4

16. Kalimantan Selatan 9 - - - 8 8

17. Kalimantan Timur 4 2 - - 2 4

18. Sulawesi Utara 4 - - - 4 4

19. Sulawesi Tengah 4 - - - 4 4

20. Sulawesi Selatan 21 2 - 12 - 14

21. Sulawesi Tenggara 4 - 2 - 2 4

22. Bali 8 - 1 1 6 8

23. Nusa Tenggara Barat 6 - 1 3 2 6

24. Nusa Tenggara Timur 12 3 2 - 4 9

25. Maluku 3 - - - 3 3

26. Irian Jaya 9 - - - 9 927. Timor Timur 13 - - - 11 11

INDONESIA 241 25 21 48 112 206

XIV/33

pengalihan hak atas tanah. Selain itu dalam rangka menunjang program transmigrasi telah dilaksanakan kegiatan pengukuran dan pendaftaran serta penyelesaian hak tanah daerah transmi-grasi.

Berbagai basil yang telah dicapai dalam rangka penataan pertanahan pada tahun 1991/92, antara lain meliputi pemetaan detail penggunaan tanah seluas 15.040.000 ha, pemetaan kemam-puan tanah seluas 7.808.000 ha (lihat Tabel XIV-16), peme-taan tanah di 9 kota kabupaten, perencanaan tata-guna tanah di 39 daerah Tingkat II, penyusunan informasi geografis di 2 propinsi, dan pengendalian penggunaan tanah seluas 231.000 ha yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Kebijaksana-an penatagunaan tanah telah diarahkan agar sesuai dengan rencana. penggunaan, ketersediaan, kemampuan, dan peruntukan tanah.

Dalam tahun 1991/92 kegiatan pengaturan kembali penguasa-an tanah (landreform) telah dapat menyelesaikan redistribusi tanah obyek landreform seluas 9.400 ha, pengaturan penguasaan tanah negara seluas 9.200 ha, konsolidasi ,tanah perkotaan di 25 lokasi, dan konsolidasi tanah pertanian di 8 lokasi. Dalam rangka peningkatan pengurusan hak atas tanah, dalam tahun 1991/92 telah diselesaikan penerbitan berbagai Surat Keputusan (SK) hak atas tanah, antara lain hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan dan hak pakai, sebanyak 18.200 SK. Se-lain itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan memperoleh sertifikat tanah telah diselesaikan pembuat-an peta garis seluas 56.000 ha, dan pemotretan udara seluas 44.000 ha.

Kegiatan penataan pertanahan juga diarahkan untuk men-dukung program transmigrasi. Dalam rangka dukungan untuk transmigrasi, dalam tahun 1991/92 telah diselesaikan pem-buatan peta kerja dan penatagunaan tanah seluas 44.950 ha, pemberian hak pakai dan hak milik atas tanah sebanyak 160.759 buah, pengukuran dan pemetaan kapling seluas 102.954 ha, pe-nerbitan sertifikat tanah sebanyak 154.168 persil, dan peng-ubahan status hak pakai menjadi hak milik sebanyak 49.884 sertifikat (lihat Tabel XIV-16). Adanya perubahan status hak atas tanah tersebut akan mempermudah para transmigran menda-pat kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit untuk mening-katkan kesejahteraan hidupnya.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas dalam tahun 1991/92 seperti tahun sebelumnya jugs dilakukan penelitian-penelitian pertanahan, antara lain penelitian mengenai eva-

XIV/34

TABEL XIV - 16

REALISASI KEGIATAN BIDANG PERTANAHAN SELURUH INDONESIA,1989/90 - 1991/92

1984/85 Repelita V

Kegiatan Satuan 1988/89 1989/1990 1990/1991 1991/92

1. Pemetaan PenggunaanTanah Detail

Ha 262.658.000 2.036.500 7.728.000 15.040.0001)

2. Pemetaan KemampuanTanah

Ha 87.000.000 - 3.488.000 7.808.000 1)

3. Pemotretan Udara Ha - 36.000 59.500 44.000

4. Pembuatan Peta Dasar/Bidang Tanah

Bidang/Ha

- - 19.400/970 300.000/15.000

5. Penerbitan SK Hak Pakai/Hak milik Daerah Trans-migrasi

Persil 275.050 110.998 152.573 160.759

6. Pengukuran dan PemetaanKapling Daerah Trans-migrasi

Ha 163.365 45.992 89.706 102.954

7. Penerbitan SertifikatDaerah Transmigrasi

Stf. 208.147 380.104 163.834 154.168

8. Perubahan Status HakPakai Menjadi Hak MilikDaerah Transmigrasi

Stf. - 357.479 232.823 49.884

1) Taman Nasional Kerinci Seblat

XIV/35

luasi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di 18 propinsi, penelitian tanah absentee di 24 Dati II, dan pene-litian mengenai penguasaan dan pemilikan tanah perkotaan dan tanah pertanian di 18 Dati II.

Untuk meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga pelaksana di BPN juga telah diselenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan AMDAL A. Kebijaksanaan pe-nataan pertanahan yang telah dilaksanakan pada tahun 1991/92 dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya tertib penggunaan, penguasaan, pemilikan serta pengaturan hak atas tanah.

1. PEMBINAAN APARATUR PIMERINTAH

1. Umum

Dengan meningkatnya kegiatan pemerintahan dan pembangun-an, kebutuhan akan aparat pemerintah juga meningkat baik dalam jumlah maupun mutunya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur, terutama di tingkat daerah. Upaya tersebut antara lain penyempurnaan struktur organisasi, penyempurnaan kelembagaan, pembentukan lembaga baru, penambah-an tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, dan penyem-purnaan prasarana fisik pemerintahan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga peme- rintah daerah yang berfungsi melaksanakan .koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan melakukan pemantauan atas pelak-sanaan pembangunan di daerah. Dalam melakukan koordinasi ter-sebut Bappeda menyelenggarakan rapat koordinasi pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sedangkan antara Bappeda di. suatu wilayah diadakan rapat konsultasi regional. Kecuali itu setiap tahun juga diselenggarakan rapat konsul -tasi pembangunan nasional di Bappenas yang dihadiri oleh Bappeda Tingkat I seluruh Indonesia.

Pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah yang dilakukan oleh Bappeda tidak hanya meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah, tetapi juga yang dilaksanakan oleh instansi pusat di daerah. Namun demikian kedua fungsi tersebut masih perlu dipadukan dan disempurna-kan.

XIV/36

Kendala yang dialami oleh Bappeda, terutama di Daerah Tingkat II, adalah keterbatasan personil yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Bappeda. Untuk mengatasi hal itu pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi aparat Bappeda.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Bappeda pemerintah telah memperbantukan tenaga terdidik dari berbagai disiplin yang sangat diperlukan kepada semua Bappeda Tingkat I dan akan diperluas ke Bappeda Tingkat II. Khususnya dalam mening-katkan kemampuan perencanaan setiap tahun pemerintah (Bappe-nas dan Departemen Dalam Negeri) memberikan pembinaan kepada Bappeda Tingkat I (asistensi APBD Tingkat I) dalam menyusun rencana pembangunan tahunan.

Untuk memperkuat peran Bappeda dalam pembangunan daerah yang berdemensi luas itu, pemerintah juga telah mendorong agar sering diselenggarakan seminar dan diskusi di antara Bappeda-Bappeda. Untuk lebih memperluas wawasan Bappeda mengenai masalah-masalah nasional, di satu pihak, dan untuk menambah kedalaman persepsi dan kepekaan Bappenas mengenai masalah-masalah daerah, di lain pihak, sejak tahun 1990/91 telah diselenggarakan pertemuan konsultatif khusus antara Ketua Bappeda beserta stafnya dengan Bappenas (bidang regio -nal dan daerah) di samping berbagai pertemuan konsultatif lainnya dan rapat konsultasi pembangunan nasional yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun-tahun sebelumnya.

3. Pendidikan dan Latihan Aparatur Pemerintah

Pendidikan dan pelatihan kedinasan merupakan salah satu upaya pembinaan aparat pemerintah, baik di tingkat pusat mau-pun di tingkat daerah. Di samping itu pendidikan dan pelatihan juga diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemam-puan dan keterampilan serta meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitas aparat terhadap pemerintah dan negara. Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri pada tahun 1991/92 telah melatih dan mendidik pegawai pusat dan daerah sebanyak 8.972 orang. Jumlah ini merupakan peningkatan sebe-sar 3.483 orang jika dibandingkan dengan pelaksanaan pendi-dikan dan pelatihan pada tahun 1990/91.

Program pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi pendi-dikan dan pelatihan: (1) akademis, (2) penjenjangan, (3) teknis fungsional, (4) penataran, (5) persiapan pegawai, serta

XIV/37

(6) luar negeri. Pada tahun 1991/92 pendidikan dan pelatihan akademis telah diikuti oleh 2.436 orang, mencakup pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Akademi Pemerintahan Da-lam Negeri (APDN) dan progam-program S1, S2 dan S3 di berbagai universitas. Sejak tahun 1989/90 APDN yang semula tersebar di 20 propinsi dipusatkan di Jatinangor (Java Barat).

Pendidikan penjenjangan yang diselenggarakan melalui SEPADA, SEPALA, SEPADYA, SESPA dan SESPASUS pada tahun 1991/92 telah diikuti oleh 4.246 orang. Sedangkan pendidikan dan pela-tihan teknis fungsional yang diselenggarakan pada tahun 1991/92 meliputi Kursus Pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SUSPIMPEMDAGRI), kursus orientasi perencanaan pembangunan daerah (non Bappeda), kursus umum widyaiswara, kursus mana-

jemen proyek, pendidikan dan pelatihan Teknis dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) tingkat dasar, pelatihan peren-

canaan dan tatalaksana pembangunan kota, kursus komputer, kur-sus administrasi perlengkapan, kursus manajemen perkotaan bagi Sekwilda Daerah Tingkat II, Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Latihan Keuangan Daerah (LKD) . Secara keseluruhan pendi-dikan dan pelatihan teknis fungsional ini diikuti oleh 1.594 peserta, termasuk 599 orang camat yang mengikuti SUSPIMPEM- DAGRI dan 120 orang staf Bappeda dan Dinas Tingkat II yang mengikuti Diklat TMPP. Pendidikan dan pelatihan TMPP diseleng-

garakan di 4 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Syah Kuala, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Uni-

versitas Hasanuddin. Sedangkan latihan KKD dan LKD diseleng-garakan melalui kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan Universitas Indonesia, Departemen Keuangan, dan Peme-rintah Inggris.

Kegiatan penataran pada tahun 1991/92 meliputi penataran SUPRA INSUS dan Perkoperasian bagi para Bupati dengan jumlah peserta 120 orang. Sedangkan pendidikan dan pelatihan persiap -an pegawai dilaksanakan melalui pelatihan pra jabatan bagi 522 orang talon pegawai di lingkungan kantor pusat Departemen Dalam Negeri. Sementara itu jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan di luar negeri, baik program jangka pendek maupun program bergelar (S2 dan S3) mencapai 54 orang.

Dewasa ini secara bertahap telah dilaksanakan pula pe-nyempurnaan kurikulum dan pembinaan tenaga pengajar di 4 Diklat Wilayah (Bukittinggi, Jakarta, Yogyakarta dan Ujung Pandang) dan beberapa Diklat Propinsi, serta APDN. Demikian pula kerja sama dengan perguruan tinggi terus dilaksanakan

XIV/38

dalam rangka penyempurnaan program pendidikan yang lebih ter-arah dan terpadu.

4. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamongpraja

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka secara terus menerus sarana dan prasarana yang ada ditambah dan disempurnakan. Sehubungan dengan upaya tersebut Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamongpraja terus dilaksanakan untuk membangun serta merehabilitasi bangunan kantor pemerintah di daerah. Hal ini juga dilakukan dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pemberian otonomi kepada daerah, terutama kepada Daerah Tingkat II.

Sampai dengan tahun kedua Repelita V (1990/91) melalui Program ini telah dibangun dan direhabilitasi sebanyak 2.028 kantor camat, 1.528 rumah jabatan camat, 24 kantor walikota-madya, 9 rumah jabatan walikotamadya, 251 kantor bupati dan 124 rumah jabatan bupati. Sedangkan pada tahun 1991/92 telah diselesaikan penyempurnaan 9 kantor camat, 14 kantor bupati, 3 kantor walikotamadya, 1 rumah jabatan bupati, 1 gedung kan-tor Diklatwil, dan 3 gedung kantor Itwilprop.

J. PENELITIAN DAERAH

1. Umum

Penelitian daerah, desa dan kota dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi yang sahih baik bagi para pembuat kebijaksanaan maupun pars pelaksana dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut mencakup tiga kelompok bidang pengka-jian yaitu: penelitian tentang pemerintahan daerah, peneli-tian tentang pembangunan daerah dan kota, dan penelitian ten-tang ekonomi dan keuangan daerah. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 1991/92 sebagian merupakan lanjutan dari kegiatan penelitian tahun sebelumnya.

2. Penelitian tentang Pemerintahan Daerah

Dibandingkan dengan kegiatan penelitian tahun sebelum-nya, pada tahun 1991/92 terdapat penurunan dalam jumlah ke-giatan penelitian, yaitu dari 7 kegiatan di tahun sebelumnya menjadi hanya 5 buah kegiatan. Namun penurunan kegiatan pene-litian tersebut diimbangi dengan peningkatan analisis, khusus-

nya penelitian tentang pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II.

XIV/39

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 1991/92 meliputi: kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat II, peranan Pemerin-tah Daerah Tingkat I dalam rangka pelaksanaan otonomi nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II, pembentukan kota administratif dalam rangka pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, otonomi desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, dan tentang fungsi DPRD Tingkat II.

Penelitian tentang pengembangan otonomi daerah, yang dilaksanakan sejak Repelita III melalui kerja sama dengan 10 universitas-negeri, telah menghasilkan temuan-temuan tentang pengelompokan Daerah Tingkat II berdasarkan pada ukuran kemam-puan untuk melaksanakan otonomi daerah, dan penentuan fungsi yang harus dilakukan oleh masing-masing Daerah Tingkat II,

Kegiatan penelitian selanjutnya akan difokuskan pada penelitian mengenai kemampuan manajemen pemerintah Daerah Tingkat I untuk membina Daerah Tingkat II dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Penelitian tentang Pembangunan Daerah dan Kota

Dalam tahun 1991/92 Pusat Penelitian Pengembangan Pem-bangunan Daerah dan Kota telah melakukan 4 buah kegiatan penelitian yang menyangkut masalah keagrariaan dan aparatur perencanaan pembangunan di daerah. Dibandingkan dengan tahun 1990/91 terlihat adanya peningkatan baik dalam jumlah maupun permasalahan yang diteliti. Pada tahun 1990/91 hanya dilakukan 3 buah kegiatan penelitian yang semuanya menyangkut aspek per-kotaan. Pada tahun 1991/92 dilakukan berbagai kegiatan peneli-tian, antara lain meliputi: penelitian tentang fungsi kea-grariaan/pertanahan yang melekat pada kegiatan aparatur Depar-temen Dalam Negeri, penelitian tentang pemantapan pembangunan berwawasan lingkungan di daerah (suatu pendekatan kelembagaan dan personil), penelitian tentang peningkatan kemampuan apara -tur perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian tentang kerja sama lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4. Penelitian tentang Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kegiatan penelitian lainnya yang dilaksanakan adalah pe-nelitian tentang ekonomi dan keuangan daerah yang telahXIV/40

dimulai sejak dibentuknya Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada tahun terakhir Repelita IV.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1991/92 antara lain meliputi: penelitian mengenai peningkatan peranan Pajak Pem-bangunan I dalam PAD, penelitian tentang peningkatan peranan Dinas Pariwisata dalam menunjang PAD, penelitian tentang pe-ningkatan peranan perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam menunjang PAD, penelitian tentang peningkatan retribusi pasar dalam menunjang PAD, dan penelitian tentang efisiensi pembelanjaan keuangan daerah.

XIV/41

= -