ap2inasional.files.wordpress.com · Web viewberjalan dengan baik. KIN mempromosikan pentingnya...
Transcript of ap2inasional.files.wordpress.com · Web viewberjalan dengan baik. KIN mempromosikan pentingnya...
BACKGROUND STUDI PEMBANGUNAN INOVASI RPJMN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Inovasi adalah keberhasilan mengekploitasi suatu ide baru. Melalui inovasi kita dapat
menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang bernilai kurang untuk mencapai hasil
yang bernilai lebih besar.
Ada dua jenis inovasi jika dilihat dari kecepatan perubahan yaitu : a) Inovasi radikal
dan b) Inovasi inkremental. Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar yang dilakukan oleh
para ahli dibidangnya dan biasanya dikelola oleh bagian penelitian dan pengembangan.
Inovasi radikal ini sering kali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan.
Inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dan mengimplementasikan perbaikan
yang berskala kecil.
Secara fungsi, jenis inovasi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Inovasi teknologi
dan b) Inovasi sosial (Brazeal & Herbert, 1997). Inovasi teknologi dapat berupa produk,
pelayanan atau proses produksi dan inovasi sosial dapat bersifat organisasional dan struktural.
Jika melihat suatu industri maka inovasi dilakukan dengan tujuan agar perusahaan
mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan biaya yang rendah atau untuk mendapatkan
keuntungan (laba) yang memberikan suatu nilai lebih kepada pemegang saham.
Bagaimana dengan inovasi di pemerintahan? Sampai saat ini inovasi yang menjadi
prioritas pemerintah dikembangkan di lembaga pemerintahan seperti di Badan atau Pusat
Penelitian dan Pengembangan di Pusat dan Badan atau Pusat Penelitian dan Pengembangan
Daerah di pemerintahan daerah yang terkait dengan program Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. Selain itu, untuk mempercepat pengembangan inovasi maka telah dibentuk
Komite Inovasi Nasional (KIN) yang merupakan badan independen yang terdiri dari 30 orang
intelektual yang dipilih secara langsung oleh Presiden. Badan ini diharapkan dapat memacu
inovasi dengan memberikan rekomendasi kebijakan inovasi dengan prinsip "out of the box,
but within the system" dan memperkuat Sistem Inovasi Nasional yang pada saat ini belum
berjalan dengan baik. KIN mempromosikan pentingnya inovasi di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan memperkenalkan
inisiatif inovasi 1-747 dengan menekankan prioritas pada empat aspek utama yaitu: 1)
meningkatkan dana R&D sebesar 1% dari GDP secara bertahap sampai tahun 2014 untuk
membangkitkan inovasi; 2) tujuh (7) strategi untuk memperbaiki ekosistem inovasi; 3) empat
(4) wahana industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; dan 4) tujuh (7) sasaran visi
Indonesia 2025.
I.2. Tujuan dan Sasaran Telaahan
Tujuan penyusunan kajian Bidang Telaahan (BT) Pembangunan Inovasi RPJMN
2015-2019 untuk menyiapkan dan menyusun konsep kebijakan perencanaan bidang inovasi
yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
serta penjabarannya ke dalam program dan kegiatan.
Sasaran dari kegiatan penyusunan Background Study RPJMN 2015-2019 adalah:
1. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
bidang inovasi.
2. Teridentifikasinya data dan informasi pencapaian sebagai dasar dan acuan yang
akurat dalam penyusunan Bidang Telaahan Pembangunan Inovasi RPJM periode
2015-2019.
3. Tersusunnya konsep alternatif kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan
bidang Inovasi periode 2015-2019.
I.3. Ruang Lingkup Telaahan
Yang menjadi ruang lingkup kegiatan ini adalah:
1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
Inovasi.
2. Mengidentifikasi data dan informasi sebagai dasar dan acuan yang akurat dalam
penyusunan Bidang Telaahan Pembangunan Inovasi RPJM periode tahun 2015-
2019.
3. Menyusun konsep alternatif kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan
bidang Inovasi periode tahun 2015-2019.
I.4. Keluaran Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya rumusan konsep kebijakan dan strategi,
serta program dan kegiatan pelaksanaan Pembangunan Inovasi periode tahun 2015-2019.
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DAN GAMBARAN SAAT INI
2.1 TINJAUAN KONSEPTUAL PEMBANGUNAN INOVASI
Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-20025, khususnya dalam pasal 1, menjelaskan bahwa setiap periode 5 (lima) tahunan
pemerintah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam RPJMN tahap ketiga, salah satu fokusnya adalah meningkatkan daya saing bangsa
dengan pengembangan inovasi iptek yang berlandaskan SDA yang unggul dan SDM
berkualitas.
Sebagaimana yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, visi nasional akan ditempuh
delapan misi pembangunan nasional, yaitu: (1) mewujudkan masyarakat yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, (2) mewujudkan bangsa yang berdaya
saing, (3) mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, (4) mewujudkan
Indonesia yang aman, damai, dan bersatu, (5) mewujudkan pembangunan yang lebih merata
dan berkeadilan, (6) mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, (7) mewujudkan Indonesia
menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
dan (8) mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional. Dari
delapan misi tersebut di atas, pengembangan inovasi telah menjadi salah satu fokus dari misi
kedua. Misi kedua telah menekankan mengenai pentingnya peningkatan daya saing dengan
mengembangkan inovasi di bidang iptek sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan
perekonomian Indonesia yang dapat meningkatkan keunggulan komparatif maupun
kompetitif SDA yang unggul dan SDM yang berkualitas bagi kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa.
Dengan menelaah inti dari misi di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan Inovasi
Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengantarkan bangsa Indonesia
kepada pembangunan jangka panjang yang berorientasi kepada pengembangan inovasi dan
teknologi berbasis pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lestari.
Memasuki tahapan ketiga dalam RPJPN 2005-2025, perencanaan pembangunan
jangka menengah nasional (RPJMN) tahap ketiga akan berlandaskan kepada pengembangan
inovasi yang dapat meningkatkan daya saing yang diprioritaskan pada bidang agro industri
yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMN 2010-2014, tahun 2013 merupakan tahun
terakhir pemerintahan sekarang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam waktu
satu tahun penuh. Selain itu, pada tahun 2013 pemerintah juga harus menyiapkan kajian awal
(backgroud study) untuk penyusunan RPJMN tahun 2015-2019, termasuk untuk bidang
pengembangan inovasi. Dalam perencanaan jangka menengah ketiga (RPJMN 2015-2019)
diharapkan telah tersedia road map (blue print) sistem inovasi nasional yang mempunyai
prioritas dan fokus terhadap pengembangan SDA yang unggul dan SDM berkualitas guna
menuntun pelaksanaan misi nomor dua dalam RPJPN 2005-2025 di atas.
I.2 Lingkup Kebijakan
Pembangunan inovasi dalam draft penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengikuti proses perencanaan yang dibagi dalam
empat tahapan yaitu: 1) proses politik, 2) proses teknokratik, 3) proses partisipatif, dan 4)
proses dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Proses teknokratik
menjadi domain Bappenas dan dilaksanakan mempergunakan metoda dan kerangka berpikir
ilmiah. Terkait dengan pembangunan inovasi di dalam RPJMN 2015-2019 maka seluruh
keempat proses perencanaan dilaksanakan yaitu rencana presiden terpilih yang dijabarkan
melalui visi dan misi diproses secara teknokratik oleh Bappenas dengan melibatkan seluruh
stakeholder melalui proses penjenjangan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas
lewat forum konsultasi seperti Musrenbang. Tahapan rencana terdiri dari: a) penyusunan
rencana, b) penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana, dan d) evaluasi kinerja.
Dalam rangka penyusunan pembangunan inovasi dalam RPJMN 2015-2019 maka
terlebih dahulu disusun background study pembangunan inovasi. Tim Analisis Kebijakan
(TAK) Bappenas mengidentifikasi enam (6) isu penting lintas bidang yang akan dihadapi
periode tahun 2015-2019, yaitu: 1) Pembangunan Manusia, 2) Pengembangan Inovasi, 3)
Pembangunan Ekonomi, 4) Pembangunan Wilayah Daerah, 5) Pembangunan Lingkungan
dan 6) Governance & Kelembagaan.
Dalam bab 2 ini akan dibahas permasalahan dan solusi bagaimana inovasi dapat
mentransformasi perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam
ke perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif dengan prinsip dasar mengelola
peningkatan produktifitas nasional.
I.3 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025
Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Misi: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dengan meningkatkan penguasaan dan
pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara
berkelanjutan berbasis keunggulamn setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa
dalam negeri.
I.4 Tujuan RPJMN 2015-2019
RPJMN ini merupakan tahap konsolidasi pembangunan yang ditujukan memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Terkait
dengan pelaksanaan misi kedua RPJPN yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka
inovasi dapat berperan penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Inovasi melalui
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada: 1) penguatan sistem inovasi
nasional (SIN) menuju pembangunan iptek yang efektif dan efisien, dan 2) meningkatkan
kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek dalam pembangunan nasional.
Peningkatan daya saing didukung dengan makin selarasnya pembangunan pendidikan,
ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri untuk mendorong peningkatan efisiensi,
produktifitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan
perekonomian.
Pada RPJMN ini pembangunan inovasi di Indonesia sudah memasuki fase kedua
pembangunan yaitu didorong ke arah efisiensi. Untuk meningkatkan kemampuan domestik
dan berdaya saing global dengan keunggulan kompetitif, maka perlu diarahkan pada tahap
ketiga pembangunan yang pendorongnya berbasis inovasi. Untuk itu perlu dilaksanakan
beberapa kegiatan seperti: a) promosi inovasi, b) dukungan terhadap inovator,
penyempurnaan kerangka peraturan terkait dengan inovasi, c) penguatan penelitian dan
pengembangan, d) pembinaan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan, e) menilai sistem
inovasi dan program pelaksanaannya, f) pembuatan kebijakan inovasi, g) mempromosikan
industri kompetitif dan inovatif, h) membangun suatu wilayah khusus untuk inovasi, dan i)
memberikan stimulus atau insentif bagi inovasi yang memberdayakan rakyat miskin.
Berdasarkan RPJPN 2005-2025, bidang telaahan inovasi mengusulkan tujuan pembangunan
inovasi dalam RPJMN 2015-2019 yaitu: “Mengembangkan kapasitas inovasi inklusif
berbasis keunggulan SDA dan kearifan lokal yang dapat meningkatkan daya saing, nilai
tambah yang berkualitas secara berkelanjutan”.
I.5 Strategi dan Arah Kebijakan Inovasi
Arah pembangunan Inovasi (Iptek) menurut RPJPN 2005-2025 adalah mendukung
visi pembangunan nasional yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui
misi ke dua pembangunan nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Pembangunan daya saing bangsa dilaksanakan dengan: 1) membangun SDM yang
berkualitas, 2) memperkuat perekonomian domestik, 3) meningkatkan penguasaan,
pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) membangun sarana dan
prasarana yang memadai dan maju, 5) melakukan reformasi hukum dan birokrasi.
Pada periode RPJMN ke 1 (2005-2009), sesuai dengan visi presiden diwujudkan
melalui tiga misi yaitu: 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, 2) mewujudkan
Indonesia yang adil dan demokratis, dan 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
pembangunan inovasi berperan serta dalam misi ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang
kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada RPJMN ke 2 (2010-2014) arahan kebijakan adalah memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya
saing perekonomian. Secara rinci arahan kebijakan iptek yatu:
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga
pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototip
laboratorium ke prototip industri dan ke produk komersial.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan
produkttivitas litbang yang berdaya guna bagi sektor produksi dan meningkatkan
budaya inovasi serta kreatifitas nasional.
3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup
nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktifitas
litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional
4. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas litbang untuk ketersediaan teknologi
yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya
kreatifitas masyarakat
5. Meningkatkan pendayagunaan iptek alam sektor produksi untuk peningkatan
perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri.
Strategi pembangunan inovasi (iptek) 2010-2014 dilaksanakan dengan dua
prioritas yaitu:
1. Penguatan sistem inovasi nasional (SIN) yang berfungsi sebagai wahana
pembangunan iptek dalm jangka panjang.
2. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) yang
dilaksanakan sesuai dengan arah REPJPN 2005-2025.
2.6 Sasaran
Beberapa sasaran pembangunan inovasi (iptek) dari tahun 2010 sampai 2014
yaitu:
1. Tercapainya penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan efisiensi dan
produktifitas litbang di Indonesia.
2. Tercapainya penguatan sumber daya iptek seperti: peningkatan jumlah,
pendidikan, dan kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana penelitian, dan peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri.
3. Tercapainya penguatan jaringan iptek melalui jalinan kerjasama antar sisi
penyedia dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih
intens dan lebih produktif.
4. Meningkatnya kemampuan nasional dalampengembangan, penguasaan, dan
penerapan iptek yang ditunjukkan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah
nternasional, paten, prototip, layanan teknologi bagi pengguna, serta
meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, serta tumbuhnya wirausahawan
inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang
dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan lmu pengetahuan yang
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi
kegiatan penelitian dan pengembangan.
2.7 Pokok Permasalahan
Secara umum daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 50 pada tahun 2012-2013
menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Ukuran daya saing terdiri dari 12 pilar yaitu:
kelembagan, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan
lanjutan dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar kerja, perkembangan pasar
keuangan, kesiapan teknologi, skala pasar, kecanggihan pasar, dan inovasi.
Peringkat inovasi Indonesia sebagai salah satu pilar dari 12 pilar ukuran daya saing
bangsa meningkat dari peringkat 40 pada tahun 2012 menjadi peringkat 33 pada tahun 2013.
Pilar inovasi terdiri dari tujuh sub pilar yaitu: 1) kapasitas melakukan inovasi, 2) kualitas
lembaga penelitian ilmiah, 3) pendanaan perusahaan untuk melakukan riset, 4) kolaborasi
universitas dan industri dalam riset, 5) pengadaan pemerintah untuk produk-produk
berteknologi maju, 6) ketersediaan saintis dan insinyur, dan 7) aplikasi paten melalui Patent
Cooperation Treaty (PCT). Dari ketujuh sub pilar inovasi hanya satu sub pilar (PCT) yang
peringkatnya lebih rendah dari tahun lalu yaitu peringkat 101 pada tahun 2012 menjadi
peringkat 103 pada tahun 2013. Aplikasi paten warga negara Indonesia tidak sampai 5 persen
dari keseluruhan aplikasi paten domestik (Purba, 2013).
Jika dilihat Gambar 1 dan Tabel 1 maka peningkatan daya saing terutama didukung
oleh kinerja makroekonomi, perbaikan infrastruktur dan inovasi, namun di sisi lain kinerja di
bidang kesehatan dan pendidikan masih belum optimal.
Gambar 1. Daya Saing Indonesia Tahun 2013 di Peringkat 38
Penguatan inovasi masih dapat didorong lebih optimal dengan meningkatkan
penguasaan IPTEK melalui penguatan dukungan R & D serta peningkatan kualitas SDM
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Tabel 1. Global Competitiveness Index Indonesia 2013-2014
Tabel 2. Peringkat Tujuh Sub Pilar Inovasi Indonesia 2013-2014
Gambar 2. Stage of Development Indonesia
2.8 Kerangka Pikir Telaahan
Inovasi merupakan konsep yang kompleks dan dinamika sehingga dilakukan pendekatan secara holistik dan terintegrasi dalam sistem inovasi. Berdasarkan sintesa berbagai sudut pandang para pakar, Taufik (2005) mendefinsikan sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sekumpulan entitas pelaku (aktor), kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang yang mempengaruhi arah perkembangan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi nasional (SIN) mulai dipergunakan dalam perencanaan RPJMN 2010-2014.
Berdasarkan kerangka pembangunan iptek maka penguatan SIN hanya ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) menguatnya kelembagaan iptek, 2) menguatnya sumber daya iptek, dan 3) menguatnya jaringan iptek. Sasaran pembangunan seperti membatasi ruang lingkup penguatan SIN. Konsep SIN yang dikembangkan oleh berbagai negara mempunyai sasaran yang lebih luas yaitu terciptanya sistem yang meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Gambar 3. Kerangka Pembangunan IPTEK
BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN TELAAHAN
Bebarapa kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan background study
adalah sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim Analisis Kebijakan. Tim yang dibentuk meliputi Sub Bidang
Kelompok Telaahan, Tim Focus Group Discussion (FGD), dan dipimpin oleh
penanggung jawab kegiatan.
2. Pengumpulan data dan informasi melalui kajian literatur, yang difokuskan kepada
isu dan kondisi pembangunan inovasi Indonesia pada saat ini serta peluangnya
dalam mendukung visi dan misi RPJPN dimasa yang akan datang.
3. Kunjungan lapangan, dengan lokasi antara lain: Sumatera Utara, Sulawesi
Selatan, dan Jawa Timur. Adapaun tujuan dari kunjungan lapangan tersebut
adalah untuk mendapatkan masukan dan informasi dari pemerintah daerah,
akademisi, asosiasi, dan LSM terkait dengan Pengembangan Inovasi di Indonesia.
4. Pertemuan/rapat. Melalui mekanisme ini, Tim dan para tenaga ahli akan mampu
mengidentifikasi isu, informasi, dan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis.
5. Analisis berdasarkan data dan informasi yang terkumpul, melalui pendekatan
deskriptif dan kuantitatif.
6. Penyusunan laporan
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Hasil Studi Literatur, FGD, dan Hasil Evaluasi Kebijakan
Melihat hasil pembangunan nasional selama ini yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tetapi tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin di pedesaan dan di daerah kumuh perkotaan perlu dianalisis apakah pembangunan telah berjalan dan berperan dengan baik. Salah satu alternatif pilihan adalah mengarahkan pembangunan inklusif sehingga masyarakat miskin di pedesaan dan kumuh diperkotaan dapat mengakses hasil-hasil pembangunan. Ketidakseimbangan antara pembangunan dan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat banyak menimbulkan keinginan agar pembangunan tidak ekslusif hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang dapat mengakses hasil pembangunan sehingga perlu lebih memperluas sasaran pembangunan menjadi lebih inklusif.
Inovasi yang selama ini dikembangkan terlihat hanya untuk kepentingan sektor industri yang lebih signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu ditujukan untuk pembangunan inklusif sehingga inovasi dapat diakses dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa prioritas pembangunan inovasi (iptek) dalam jangka panjang seperti: mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan penemuan dan pemanfaatan dalam sektor produksi harus diprioritaskan agar mendukung pembangunan yang inklusif. Sehingga pada akhir RPJPN terlihat relevansi antara agenda iptek (inovasi) dengan isu pembangunan yang inklusif.
Disamping pengembangan inovasi inklusif, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan aspek wilayah geografis laut yang luasnya lebih besar dari daratan dalam perencanaan pembangunan inovasi sehingga memberikan peluang yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah pesisir.
Menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan sebagai penyebab rendahnya pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas SDM, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) beserta beragam kebijakan iptek sangat penting bagi perkembangan inovasi, namun bukan satu-satunya yang menentukan. Dinamika difusi pengetahuan dan pembelajaran yang berkembang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berinovasi. Namun itupun tidak terjadi serta-merta. Beragam fenomena inovasi juga menunjukkan bahwa inovasi sebenarnya merupakan suatu proses kreatif, iteratif dan interaktif yang melibatkan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar. Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa) sangat penting bagi perkembangan inovasi. Tetapi, inovasi membutuhkan lebih dari sekedar litbangyasa. Iklim persaingan yang sehat
sangat diperlukan bagi berkembangnya inovasi. Demikian kompleksnya dimensi dan elemen terkait perkembangan inovasi menyadarkan banyak pihak bahwa diperlukan cara pandang sistem untuk memahaminya dan mendorong perkembangannnya. Inilah yang dikenal dewasa ini dengan istilah system inovasi.
Secara singkat sistem inovasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan [darisehimpunan aktor, kelembagaan maupun proses produktif] yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk pengetahuan/teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajarannya.
Yang tentu saja sangat penting digarisbawahi adalah bahwa penggunaan istilah sistem inovasi menunjukkan kesadaran kita untuk berpikir sistem, secara holistik dalam pemajuan inovasi, difusi dan proses pembelajaran. Bagi mereka yang berkecimpung dalam arena kebijakan, cara pandang sistem inovasi juga membantu dalam memahami, mengevaluasi dan memberikan alternatif solusi kebijakan atas isu-isu kebijakan beserta tindakan nyatanya yang berpangkal dari “kegagalan sistemik” (systemic failures). Para aktor perlu bertindak secara sendiri maupun bekerjasama (berkolaborasi) dalam rangka memperkuat sistem dan memfungsikan elemen (subsistem) serta mendinamiskan sistem sesuai dengan peran dan kompetensi masing-masing. Ini menyangkut perubahan paradigma. Pemahaman yang baik tentang ini sangatlah penting. Jika tidak, kita hanyalah sekedar menggunakan “istilah baru“ (istilah sistem inovasi) secara harfiah dan tetap terjebak dalam cara kerja lama dengan “kemasan baru”.
Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam membawa Indonesia ke era ekonomi pengetahuan (knowledge based economy) dan masyarakat berpengetahuan (knowledge based society). Karena itu, pembangunan Indonesia yang progresif perlu menjadikan penguatan sistem inovasi sebagai kesepakatan bersama dan prioritas dalam peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.
Dalam perjalanannya pembangunan inovasi (iptek) terjadi aliansi atau kemitraan atau kerjasama iptek yang meliputi: pengembangan inovasi, alih atau transfer teknologi, pemanfaatan, difusi, hingga penguasaan iptek. Arah kerjasama kemitraan iptek untuk memasarkan produk inovasi teknologi kepada mitra pengguna. Pada kasus di Amerika Serikat, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas beraliansi ini sekitar 20% dari total penerimaan. Kautz (2000) melihat aliansi strategis menjadi langkah yang makin umum untuk memperluas jangkauan perusahaan tanpa harus terlampau terikat secara internal pada ekspansi yang mahal di luar bisnis inti perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan Survei Booz-Allen & Hamilton aliansi tumbuh 20% per tahunnya. Pada tahun 1998 saja telah terbentuk 20.000 aliansi baru. Perusahaan yang berpartisipasi dalam aliansi tersebut melaporkan bahwa sekitar 18% penerimaannya berasal dari aliansi. Bentuk Kemitraan Iptek yang sering menjadi contoh adalah Triple Helix yang diperkenalkan pada tahun tahun 1998 dan 2000 oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dalam membahas pengembangan inovasi. Saat ini sudah berkembang 3 model. Pendekatan Triple Helix menekankan bahwa interaksi antara universitas (akademia, termasuk lembaga litbangyasa), industri, dan pemerintah merupakan kunci utama bagi peningkatan kondisi yang kondusif bagi inovasi.
Gambar 4 Model Triple Helix I Model Etatistic
Gambar 5 Model Triple Helix II Model Laissez-faire
Gambar 5 Model Triple Helix IIIHubungan perguruan tinggi – industri – pemerintah dan organisasi hibrida
4.2 Peran Inovasi
Inovasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu untuk mengatasi tantangan sebagai berikut:- Dapat membantu untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan, dan kesejahteraan.- Kunci untuk peningkatan produktivitas dan faktor dan penghematan sumber daya- Memperbaiki teknologi utama yang sangat penting untuk mengatasi pemanasan global
Inovasi sangat kompleks. Ada inovasi yang terdepan (frontier) dan ada inovasi yang bersifat lokal. Selain itu inovasi juga dapat didefinisikan baru untuk suatu negara, sektor dan unit.
Negara-negara berkembang secara dramatis dapat meningkatkan posisi mereka dengan melalui perolehan ilmu pengetahuan yang ada:- Sebagian besar itu, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam domain
publik- Banyak hal dapat diperoleh melalui jalur/saluran resmi- Beberapa juga dapat diperoleh melalui penyalinan informal dan teknik pembalikan
(reverse engineering)- Mengembangkan kemampuan sendiri untuk memperoleh, menggunakan, menciptakan
pengetahuan
Salah satu faktor determinan untuk berhasil memenangi kompetisi dalam era globalisasi adalah peningkatan peran pembangunan melalui pengembangan sains dan teknologi. Pentingnya sains dan teknologi (Iptek) dan upaya memicu perkembangannya, khususnya melalui riset dinyatakan oleh Sachs (1995), Toffler (1990), Reich (1991) dan Quinn (1992).
4.3 Isu-Isu Strategis terkait bidang telaahan
1. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi :
- Belum dianggap pentingnya pengembangan inovasi oleh masyarakat padahal- inovasi dan teknologi merupakan engine of growth [mesin pertumbuhan] - Kurangnya insentif dalam pengembangan inovasi. - Berkembangnya pendapat yang merugikan tentang pengembangan inovasi
yang dianggap merupakan investasi yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan hasil akhirnya.
- Resiko pengembangan inovasi lebih besar jika gagal dibandingkan dengan pembelian paten inovasi dari luar yang sudah berhasil.
2. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia - Perilaku SDM dalam pengembangan inovasi di bidang industri masih sebagai
peniru/pengekor atau pedagang yang menginginkan keuntungan yang cepat belum sebagai pencipta atau inovator yang berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan dapat menguasai pangsa pasar yang besar.
- Masih rendahnya persentase masyarakat yang menguasai keahlian bidang teknik yang dianggap sebagai pendorong pengembangan inovasi dibandingkan dengan total populasi.
3. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi terkait Pembangunan Ekonomi - Rendahnya insentif yang diperoleh dibandingkan dengan lamanya waktu dan
tingginya resiko kegagalan investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan inovasi untuk suatu usaha dalam pembangunan bidang perekonomian.
- Pemilihan prioritas inovasi perlu mengantisipasi kecepatan pengembangan karena penemuan yang telah basi menjadi tidak berarti dan akan mengalami kerugian investasi yang besar.
- Jalan pintas penetrasi dan penguasaan pasar oleh sebagaian besar industri dalam negeri dilakukan dengan pembelian lisensi dari penemuan inovasi yang sudah berhasil dibandingkan dengan melakukan sendiri pengembangan inovasi.
- Pengembangan inovasi belum mengarah ke pembangunan ekonomi yang berorientasi berkelanjutan seperti ‘green ekonomi’ dan ‘blue ekonomi’.
4. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi terkait Pembangunan Wilayah - Belum berkembangnya pengembangan inovasi di daerah. - Masih terkonsentrasinya pusat pengembangan inovasi di wilayah pusat
kekuasaan/pemerintahan dan perguruan tinggi yang terkenal. - Pusat inovasi yang berkembang di daerah masih merupakan kepanjangan
tangan dari kementerian/lembaga dari pusat. - Masih sedikit pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk
mengembangkan wilayahnya berbasis pengembangan inovasi (Provini Gorontalo).
5. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi terkait Pembangunan Lingkungan - Kurangnya insentif pengembangan inovasi di bidang lingkungan bagi para
peneliti/perekayasa.- Kecilnya insentif dan rendahnya prioritas dalam pengembangan SDA
berkelanjutan dibandingkan dengan SDA yang tidak berkelanjutan.- Belum banyak pengembangan inovasi yang mencontoh mekanisme alam (deep
ekologi) yang dapat mengurangi sampah atau bahan pencemar sehingga menghasilkan pembangunan berkelanjutan.
6. Isu strategis telaahan pembangunan inovasi terkait Pembangunan Governance dan Kelembagaan
- Masih terkonsentrasi pusat pengembangan inovasi di lembaga pemerintahan belum di industrinya sendiri.
- Masih eratnya keterkaitan sebagian besar industri dalam negeri dengan prinsipal (induk) maka inovasi yang dipergunakan masih mempergunakan atau membeli lisensi dari prinsipal.
- Tidak menariknya regulasi insentif yang mengatur royalti bagi inovator di lembaga penelitian K/L sehingga sering terjadi penjualan hasil di bawah tangan oleh peneliti/perekayasa kepada industri (swasta).
- Kurangnya dukungan regulasi yang mengatur pemilihan prioritas pengembangan inovasi pada industri yang perlu dilindungi (infant industri) sebelum mencapai tahapan kompetisi.
Dari sejumlah isu tersebut di atas dilakukan analisa berdasarkan Analytic Networks Process (ANP) dengan hasil peringkat isu strategis dengan Indeks Konsistensi adalah sebagai berikut:
• Belum dianggap pentingnya pengembangan inovasi oleh masyarakat meskipun
inovasi dan teknologi merupakan mesin pertumbuhan (engine of growth) dengan indeks konsistensi sebesar.
• Kurangnya insentif dalam pengembangan inovasi dengan indeks konsistensi sebesar.
• Adanya pendapat bahwa pengembangan inovasi membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama dengan indeks konsistensi sebesar.
• Resiko pengembangan inovasi lebih besar jika gagal dibandingkan dengan pembelian paten inovasi yang sudah berhasil dengan indeks konsistensi sebesar 0,047837.
Setelah dilakukan analisa ANP diperoleh dua isu strategis penting bidang telaahan Inovasi yaitu:
• Belum dianggap pentingnya pengembangan inovasi oleh masyarakat meskipun inovasi dan teknologi merupakan mesin pertumbuhan (engine of growth)
• Kurangnya insentif dalam pengembangan inovasi
BAB VREKOMENDASI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Pengembangan inovasi yang inklusif menjadi acuan baik di pusat, pemerintah daerah, maupun di masyarakat.
2. Meskipun inovasi inklusif menjadi prioritas pemerintah tetapi masyarakat diperbolehkan dan didorong untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan keinginan dan minat.
3. Pembiayaan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Untuk pengembangan inovasi yang potensial tetapi tidak menjadi prioritas pemerintah dapat dibiayai oleh sumber pendanaan lainnya seperti modal ventura, CSR perusahaan dan lain-lain.
4. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI) diberikan insentif dan kemudahan dalam pengurusan hak paten dan pemakaian paten dalam negeri.
5. Pemberian penghargaan di tingkat nasional terhadap inovator (seperti penghargaan penerima nobel)
6. Meningkatkan populasi keahlian pengembangan inovasi terutama di bidang teknik 7. Peningkatan insentif untuk pengembangan inovasi yang memberikan manfaat
ekonomi kepada masyarakat luas.8. Pemberian insentif yang lebih besar jika mengembangkan inovasi dengan melakukan
sendiri pengembangan inovasi di dalam negeri dibandingkan dengan pembelian lisensi dari penemuan inovasi yang sudah berhasil.
9. Insentif pengembangan inovasi lebih besar diberikan kepada pembangunan ekonomi yang berorientasi berkelanjutan seperti ‘green ekonomi’ dan ‘blue ekonomi’.
10. Pendirian dan pembangunan sentra pengembangan inovasi di daerah. 11. Pengembangan sentra inovasi skala regional di daerah 12. Pendirian pusat pengembangan inovasi di setiap perguruan tinggi di daerah.13. Pusat inovasi yang berkembang di daerah masih merupakan kepanjangan tangan dari
kementerian/lembaga dari pusat. 14. Arahan dan insentif kepada pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk
mengembangkan wilayahnya berbasis pengembangan inovasi.15. Pemberian insentif pengembangan inovasi di bidang SDA dan Lingkungan bagi para
peneliti/perekayasa.16. Mengembangkan inovasi di bidang lingkungan yang menghasilkan pembangunan
berkelanjutan.17. Pemberian insentif dan dukungan terhadap industri yang mengembangkan inovasi
sendiri. 18. Peraturan insentif royalti bagi inovator di lembaga penelitian K/L 19. Dukungan peraturan untuk pemilihan prioritas pengembangan inovasi pada industri
yang perlu dilindungi (infant industri) sebelum mencapai tahapan kompetisi.
Daftar Pustaka
Chaidir I. Sistem Inovasi Nasional Untuk Pembangunan Inklusif
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
Purba, AZU. 2013. Daya Saing, Inovasi, dan Paten, Kompas Rabu 25 September 2013
Tauifik, TA. 2010. Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Dewan Riset Nasional, Jakarta.
The World Bank. 2010. Innovation Policy, A guide for Developing Countries.
World Economic Forum (WEF). 2013. The Global Competitiveness Report 2013-2014.