Warta Buruh Migran Nomor VII Edisi September 2011
-
Upload
infest-yogyakarta -
Category
Documents
-
view
237 -
download
1
description
Transcript of Warta Buruh Migran Nomor VII Edisi September 2011
Halaman 1 | Warta Buruh Migran | September 2011
Warta Buruh Migran| Edisi VII | September 2011
Klik www.buruhmigran.or.id
Tim Redaksi
"LAPOR nama saya lusi,melaporkan saya disini sudah 2thn 5bln tapi saya tidak boleh pulang,saya mohon pihak yang berusan segera menanganinya, saya mau pulang ke indonesia dengan cepat dan tanpa masalah" tutur Lusi melalui pesan SMS di
Portal http://buruhmigran.or.id (11/06/2011).
Sejak dibukanya layanan SMS gateway di portal
http://buruhmigran.or.id, banyak pihak memanfaatkan layanan
tersebut untuk berbagi informasi dan melaporkan sesuatu
terkait buruh migran. Setelah masa uji coba, beragam umpan
balik diterima tim redaksi, dari menanyakan siapa pemilik
nomor, ucapan terima kasih, informasi buruh migran, hingga
mengadukan kasus seperti yang dilakukan Lusi Area Rispa
diatas. Pada terbitan edisi ini, Warta Buruh Migran akan
mengulas tentang layanan SMS gateway buruh migran,
penanganan kasus yang bersumber dari pengaduan SMS, kajian
tentang persoalan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kajian
moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, dan beberapa
informasi dari daerah.
Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.
Salam Redaksi Singapura
Halalbihalal IFN,
Ruang Berkumpul TKI SingapuraPenang g ung Ja wa b
Yossy Suparyo
Muhammad Irsyadul Ibad
Pimpina n Redaksi
Fika Murdiana
T im Redaksi
Muhammad Khayat
Fathulloh
Muhammad Ali Usman
Kontributor
Muhammad Fathoni
T at a Le ta k
Wahyu Widayat N
I lust ra tor
Muhammad Alamsyah
A la ma t Redaksi
Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A
Pandean Umbulharjo Yogyakarta,
Telp/Fax:0274-372378
E-mail:[email protected]
Twiter: @infoburuhmigran
Facebook; Buruh Migran
Portal: http://buruhmigran.or.id
Penerbi t an bulet in ini a t as dukung an:
Indonesia Family Network (IFN), salah satu organisasi buruh migran di
Singapura menggelar acara halalbihalal di Toa Payoh National Park,
Singapura (25/09/2011). Kegiatan yang digelar di ruang terbuka itu dihadiri
sekitar 60 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari pelbagai wilayah di Singapura.
Kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun oleh IFN. Selain menjadi ajang
bersilaturrahmi antar anggota, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk
saling memotivasi, membicarakan kinerja, dan program kerja IFN.
"IFN sendiri merupakan organisasi perkumpulan para Pekerja Rumah
Tangga (PRT) yang dibentuk atas dasar kepedulian terhadap sesama yang
berlandaskan semangat kebersamaan. IFN didirikan pada 5 Februari 2006
atas ide beberapa PRT di Singapura yang ingin membantu sesama teman
seperjuangan" Tutur Shelly Yanti (28), salah satu pegiat IFN asal Mediun,
Jawa Timur saat diwawancarai melalui sebuah media sosial.
Shelly juga menjelaskan, dalam membantu rekan sesama TKI yang
bermasalah, IFN menyediakan layanan pertolongan (helpline) untuk sesama
rekan. IFN juga bekerja sama dengan lembaga non pemerintah (Non Government Organisations/NGOs) serta menggalang dukungan langsung
dari beberapa komponen masyarakat di Singapura. Selain IFN, di Singapura
itu juga terdapat beberapa organisasi atau komunitas TKI yang lain seperti,
BMI Singapura, The Montel Singapura, HPLRT Singapura, dan BNS (Bobotoh
Nagara Singapura) yang saling bersinergi satu dengan yang lain.
Selain acara inti berupa silaturrahmi dan bincang-bincang antar anggota,
panitia halalbihalal juga menggelar kegiatan hiburan berupa, lomba
peragaan busana muslim dan tata rias (make up). Keseluruhan kegiatan
Halal Bihalal yang digelar IFN adalah upaya untuk semakin memperkuat
kebersamaan anggota dan TKI di Singapura secara umum.(red)
Halaman 2 | Warta Buruh Migran | September 2011
02 | Sekilas Peristiwa
Cirebon
Ini juga yang sedang kita telusuri, siapa yang memalsukan umur
Desi sehingga bisa diberangkatkan ke Singapura. Selain itu, kemana
para petinggi Indonesia, kok informasi ini malah bukan dari
lembaga Indonesia yang ada disana?” ungkap Castra.
Perkembangan kasus Desi hanya didapatkan Castra melalui sang
wartawan yang selalu setia menelfon dirinya, bahkan sang
wartawan meminta Castra untuk mengirimkan surat pengaduan
dan data lengkap yang membuktikan bahwa Desi masih dibawah
umur.
“Dia meminta saya untuk mengirimkan berkas tentang Desi, yang
bisa membuktikan bahwa Desi masih dibawah umur. Itu untuk
lebih meringankan vonis yang akan diterima Desi.” ujar Castra.
Menanggapi kasus Desi, saat ini Castra sudah mengirimkan surat
pengaduan dan semua data lengkap tentang Desi yang
membuktikan bahwa Desi masih dibawah umur.
“Kita sudah kirimkan salinan akta lahir, ijazah SMP dan data
lainnya tentang Desi ke Duta Besar RI di Singapura, BNP2TKI, Dinas
Tenaga Kerja dan lembaga lainnya dengan harapan bisa membantu
meringankan atau membebaskan Desi dari hukuman di Singapura.
tapi saat ini belum ada kabar dari semuanya. Kabarnya, 13
September 2011 (tambahkan tahun) lalu telah dilaksanakan proses
pengadilan yang terakhir, tapi kami belum mendapatkan kabar
terbaru lagi” keluh Castra.
Cirebon - Nasib buruk menimpa Desi Kurnia (18), gara-gara gemas
dengan tingkah laku anak majikannya yang susah diatur, Tenaga
Kerja Wanita (TKW) belia asal Desa Dompyong Wetan, Kecamatan
Gebang, Kabupaten Cirebon ini terekam kamera tersembunyi
(biasa disebut Closed Circuit Television/CCTV) saat terlihat
menjewer anak majikannya. Akibatnya, Desi harus menjalani
proses pengadilan di Singapura.
Menurut Castra Aji Sarosa, Koordinator Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI) Cirebon, informasi ini didapatkan dari salah satu
wartawan sebuah stasiun televisi di Singapura. Wartawan yang
sudah fasih berbahasa Indonesia itu menceritakan keadaan Desi
yang akan divonis 2,5 tahun oleh pengadilan Singapura. Desi
diduga kesal dengan tingkah laku anak majikannya yang susah
diatur.
“Sepertinya Desi kesal dengan anak majikannya yang susah diatur,
sang majikan melaporkan Desi karena perbuatan Desi terekam di
CCTV yang ada dirumahnya. Saya daptkan info ini dari wartawan
Singapura, dia langsung menjelaskan kejadian yang menimpa Desi
di Singapura sekaligus memberikan alamat rumahnya. Setelah saya
telusuri, ternyata Desi merupakan warga Dompyong Wetan,
Kabupaten Cirebon” beber Castra
Castra sangat menyayangkan kejadian yang menimpa Desi di
Singapura, apalagi kalau dilihat dari segi umur, Desi masih sangat
belia dan tidak termasuk umur yang diperbolehkan menjadi TKW.
Sehingga bukan hanya kasus Desi yang terancam hukuman saja,
tapi juga proses pemberangkatan Desi juga harus diusut. Selain itu,
Castra juga menyesalkan informasi ini malah bukan ia dapat dari
lembaga resmi Indonesia di Singapura.
“Desi kelahiran 20 agustus 1993, saat ini saja dia baru berumur
18 tahun, sedangkan dia sudah diberangkatkan sejak 2009. Jadi
sekitar umur 16 tahun ketika Desi dipekerjakan di Singapura,
padahal minimal untuk bisa menjadi TKW itu berumur 21 tahun.
TKW Belia Asal Cirebon,
Diadili di SingapuraOleh: Ahmad Rovahan
Sumber Foto: Wong Kwai Chow
Ahmad Rovahan,
Ketua Jaringan Radio Komunitas
(JARIK) se-wilayah III Cirebon
Halaman 3 | Warta Buruh Migran | September 2011
Asuransi Buruh Migran: Pelayanan atau Cari Untung?Oleh: Muhammad Fathoni
03 | Kajian
Ilustrasi: Muhammad Alamsyah
Artinya, semua pihak diuntungkan oleh keberadaan tenaga kerja
ke luar negeri, termasuk buruh migran sekalipun. Ada betulnya
dan sangat logis, baik diam-diam maupun terang-terangan,
pemerintah memelihara keberlangsungan lahan kerja ini.
Agar lebih mudah dikontrol, pemerintah harus memperketat
pengawasan dan pelaksanaan aturan yang mengikat konsorsium
asuransi BMI. Selain itu, kemungkinan adanya peran makelar
(broker) dalam pengurusan asuransi harus diawasi. Penemuan
penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam penanganan
asuransi BMI pun harus ditindak tegas oleh pemerintah.
Pemerintah pun harus berani terbuka untuk setiap kasus
penyalahgunaan asuransi BMI agar masyarakat dapat turut
mengawasi tata laksananya.
Pemberangkatan BMI adalah ruang basah yang menarik minat
banyak orang. Bagi calon, menjadi BMI diharapkan mampu-
Sekurang-kurangnya 30 ribu buruh migran Indonesia (BMI) setiap
bulan berangkat ke luar negeri. Menjelang keberangkatan mereka
dipungut premi asuransi untuk jaminan keselamatan kerja. Nilainya
Rp. 400.000,- untuk setiap tenaga kerja. Maka, bila diakumulasi,
BMI mendermakan Rp 12 miliyar per bulan kepada pihak
konsorsium asuransi. Jumlah ini belum ditambah US$ 15 untuk
biaya pengacara bila terjerat masalah hukum di negeri seberang
atau untuk biaya pengobatan bila menderita sakit selama di negara
tujuan.
Asuransi hanya satu dari sekian banyak pungutan yang dibebankan
kepada buruh migran. Sejak proses perekrutan, pemeriksaan
kesehatan, pembuatan paspor, pelatihan dan pendidikan,
pembekalan akhir, penempatan, hingga pemulangan ke tanah air
pungutan itu sampai berjumlah jutaan rupiah.
Halaman 4 | Warta Buruh Migran | September 2011
04 | Kajian
menjadi solusi persoalan ekonomi dan kesulitan mencari lapangan
kerja. Calo dan PPTKIS adalah kelompok lain yang turut menangkap
peluang ekonomi bisnis pemberangkatan BMI. Pemerintah pun
turut diuntungkan dengan sumbangan devisa yang besar hasil
keringat BMI. Pada tahun 2009 saja, menurut data Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) BMI telah
menyumbang devisa senilai 6,6 Miliar Dolar Amerika. Perusahaan
asuransi BMI pun adalah pendulang keuntungan yang cukup besar
dari bisnis tenaga kerja ini.
Ironisnya, besarnya sumbangan BMI kepada negara dan
Perusahaan tenaga kerja (PPTKIS), dan perusahaan asuransi BMI
tidak membuat pelayanan pemberangkatan BMI menjadi
maksimal. Persoalan jaminan keselamatan dan keamanan BMI
adalah salah satu persoalan yang seakan tak kunjung selesai,
termasuk jaminan asuransi jika BMI mengalami kecelakaan kerja,
gangguan kesehatan atau persoalan lain yang diatur sebagai salah
satu sebab adanya hak menerima asuransi. Pemerintah pun seakan
tidak berdaya untuk memberikan jaminan, serta menuntut
pengelola perusahaan asuransi untuk taat menunaikan kewajiban
atas BMI yang bermasalah. Buruknya lagi, soal asuransi BMI masih
menjadi wilayah abu-abu yang jauh dari standar transparansi.
Walhasil, BMI terkadang tidak mengetahui secara gamblang hak-
hak yang patut diterima. Kesempatan pengawasan masyarakat atas
pengelolaan asuransi pun menjadi sangat kecil.
Pola pengelolaan asuransi BMI yang sedemikian rupa lebih
menunjukkan aspek bisnis dan ekonomi tinimbang soal
perlindungan. Kesulitan BMI untuk mengurus hak-hak terkait
dengan asuransi adalah indikatornya.
Palupi Endah Supriati (38), BMI asal Banyumas adalah salah satu
contoh saja. Setelah mengalami pelanggaran kontrak kerja berupa
pemindahan kerja dan gaji yang tidak dibayarkan, pada November
2010 Palupi kembali ke Indonesia. Agen mengurus kepulangan
Palupi setelah Visa Palupi habis masa berlaku.
Sepulang dari luar negeri, Palupi segera menghubungi PT ABI yang
memberangkatkannya untuk meminta kembali dokumennya. Pihak
PT ABI hanya memberikan ijazah S1-nya dan menahan sebagian
dokumen lain. Budhi Siswanto, salah satu staff PT ABI menemui
Palupi untuk meminjam paspor untuk mengurus asuransi. Palupi
menolak permintaan tersebut karena PT Abi tidak mengembalikan
beberapa dokumennya. Ironisnya, saat itu Palupi justeru diminta
membayar uang 12 juta rupiah jika ingin memperoleh
dokumennya kembali. Alih-alih memperoleh auransi secara utuh,
Palupi justeru dibebani dengan biaya penebusan dokumen. Setelah
ditemani oleh Paguyuban Seruni Banyumas, kasus Palupi dapat
ditangani. Meski demikian, uang asuransi yang diterima pun tidak
semestinya.
“Lalu, untuk apa kebijakan,
pengawasan, dan advokasi bila
buruh migran tetap saja yang
menanggung deritanya? Maka,
apa artinya perlindungan dan
asuransi bagi mereka? Apakah
memang benar-benar sudah
tidak ada jalan keluar?”
Kisah Palupi hanyalah satu contoh yang dapat diibaratkan gunung
es. Di bawah permukaan masih banyak lagi kasus yang tentu tidak
tertanggulangi. BMI acapkali tidak berdaya melakukan pembelaan
diri menangani soal asuransi.
Investigasi Majalah Tempo 11 September 2011 mnjelaskan cukup
gamblang karut marut pengurusan asuransi BMI. Penyimpangan
yang berpola dan berulang pada urusan pemberangkatan BMI
terjadi dari hulu ke hilir, termasuk soal asuransi. Keterkaitan dan
keterlibatan dalam penympangan tersebut dapat ditelusuri oleh
pemerintah jika mereka betul ingin membela dan melindungi
kepentingan BMI. Jika tidak, maka situasi ini akan terus berulang
dan menelan korban. Sekali lagi, buruh migran menjadi kelompok
yang paling dirugikan.
Pilihan menyerahkan asuransi kepada pihak swasta sarat akan
resiko penanganan yang tidak beres. Pemerintah -dalam hal ini
Kemnakertrans- selayaknya memiliki cara menganalisa untuk
melihat ruwetnya soal asuransi BMI ini. Lebih jauh, harus ada
tindakan konkrit untuk mengubah pola penanganan asuransi jiwa
BMI []
Muhammad Fathoni,
Pegiat Komunitas Rumah Semesta
Yogyakarta
Halaman 5 | Warta Buruh Migran | September 2011
05 |Kisah
15 September 2011 , pukul 1 dini hari saya berangkat
menuju Surabaya dengan tujuan kantor Balai Pelayanan,
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
untuk mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Saya
tiba di kantor tepat jam 7 pagi dan langsung antri mengambil
formulir.
Melihat antrian yang begitu banyak, saya jadi pusing sendiri.
Ada sesama BMI Hong Kong (HK) yang bilang ke sesama
pengantri bahwa kemarin pun antriannya juga banyak, bahkan
ada yang terpaksa gagal mengurus satu hari dan terpaksa
menginap di tempat saudara.
Formulir saya dapat, tapi di kertas itu tertulis tanggal 19
September 2011 yang artinya formulir hari ini (15/9/11) tidak
bisa langsung jadi dan tanggal 19 September harus balik ke
kantor BP3TKI lagi. Saya tanya ke petugasnya, saya tunjukkan
tiket saya kalau 24 september saya harus balik HK lagi. Tapi
petugas tetap ngotot hari ini hanya melayani pengurusan
KTKLN kalau bisa menunjukkan tiket keberangkatan besok atau
lusa, tanggal 16 dan 17.
Saya jawab kalau waktu saya tidak banyak, rumah saya jauh,
tapi mereka tetap ngotot tidak bisa dan menyuruh tanggal 19
untuk kembali lagi. Akhirnya dengan rasa dongkol saya
tanyakan pada petugas tadi kalau misalnya mengurus di
Bandara Soekarno-Hatta bisa tidak? Dia jawab “BISA” Sekali
lagi saya tanya
“bisa tidak mengurus KTKLN di bandara Soekarno-Hatta lagi-lagi
diajawab“BISA.”Karena belum yakin saya tanya sekali lagi
“dijamin bisa kan, syaratnya apa saja?”Dia jawab lagi “bisa
mbak, pasti bisa. Disana malah buka 24 jam nonstop. Syaratnya
sama dengan disini.”
Jam 10 saya tinggalkan kantor BP3TKI itu dengan perasaan antara
dongkol, menyesal karena perjalanan saya sia-sia, geram karena
ternyata gembar-gembor pengurusan KTKLN yang katanya satu
hari jadi hanya isapan jempol belaka.
Saya tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan 24 jam dari
Ponorogo (19/09/2011). Kata macet dan panas, memang tidak
bisa dijauhkan dari Jakarta. Setelah istirahat dan makan, sore hari
saya menuju Bandara Sutta dengan tujuan untuk mengurus
KTKLN. Setelah tiba di Bandara dan menemukan kantor
perwakilan BNP2TKI, saya langsung antri disana.
Kebetulan antrinya tidak begitu banyak dan pengurusannya pun
saya lihat juga cepat, tidak sampai 30 menit. Ada seorang laki-laki
berbaju hitam dengan tulisan “Lingkaran Bandara” di dada
sebelah kanan mendekati saya. Dia menyarankan saya untuk
mengisi formulir asuransi. Setelah saya isi, dia melihat dan minta
paspor saya untuk dibantu mengisi.
Dia tanya kapan berangkatnya, saya jawab tanggal 24 September.
Dia jawab katanya “gak bisa ngurus, ini hanya untuk pengurusan
yang hari ini terbang.
-----------------------------
BNP2TKI dan KTKLN Masih Menjadi Masalah TKI
-----------------------------Oleh: Fera Nuraini
Ini merupakan catatan pengalaman Fera Nuraini saat mengurus pembuatan KTKLN. Fera merupakan Buruh Migran asal Ponorogo, Jawa Timur yang sedang memanfaatkan liburan cuti dari majikannya di Hong Kong untuk bertemu sanak keluarga, sekaligus mengurus pembuatan KTKLN.
Halaman 6 | Warta Buruh Migran | September 2011
06 | Kisah
Dia menawarkan kalau mau langsung jadi, sini saya bantu. Saya
jawab “saya mau dibantu tapi atas nama BNP2TKI dan bukan atas
nama calo. Dia jawab “ya udah, terserah mbak, kalau gitu silakan
tanya ke petugasnya yang di dalam.”
Saya antri lagi untuk masuk ke tempat pendataan, setelah
berhadapan dengan petugas BNP2TKI, saya bilang kalau mau
mengurus KTKLN di sini, dia menjawab TIDAK BISA.
Saya jelaskan lagi pada petugas kalau saya pernah ke BP3TKI
Surabaya tapi tidak bisa langsung hari itu juga jadi, saya ke Jakarta
sekalian ada perlu makanya ngurus disini. Petugas tetap bilang
tidak bisa.
Saya ngeyel ke mereka, “Saya tanya ke petugas BP3TKI yang di
Surabaya bisa kok, kenapa disini gak bisa?” Dia tetap menjawab
“Kalau di sini hanya melayani pengurusan KTKLN yang
mau berangkat hari ini”.
Lagi-lagi dengan rasa dongkol saya keluar ruangan itu. Ada satu
orang TKI laki-laki, dia juga mengurus KTKLN di bandara ini tapi
berangkatnya bukan hari ini. Saya tanya “lo, kok bisa pak? Dia
jawab kalau tadi bayar sama orang itu Rp 50 ribu.
Oalah ternyata, antara calo sama petugas BNP2TKI yang di dalam
itu sudah ada kerja sama yang sangat baik. Saya melihat dengan
mata kepala sendiri bagaimana si calo menerima uang itu lalu saya
juga melihat ada selipan uang lima puluhan ribu didalam paspor.
Halo Bapak Jumhur Hidayat, bagaimana anak buah anda ini?
Sampai kapan calo-calo ini terus berkeliaraan di dalam bandara.
Kalau seandainya saya tadi mau bayar
Rp 50 ribu, saya jamin KTKLN sudah ada
ditangan saya.
Tapi saya tidak mau melakukan hal itu. Apa gunanya teman
TKI kususnya Hong Kong yang tiap minggu melakukan
demo atas ketidak puasan kinerja BNP2TKI dan semua
instansi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan kalau
justru saya ikut mendukung bisnis percaloan ini?
Perjalanan masih berlanjut. Besok saya mau mendatangi
BP3TKI Jakarta di daerah Jakarta Timur, saya mau mencoba
mengurus disana. Kalau tetap tidak bisa, sudah seharusnya
BNP2TKI ini dibubarkan saja. Bukannya menguntungkan
para TKI, tapi justru malah menyengsarakan para TKI yang
katanya “Pahlawan Devisa.”
Aksi Aliansi Buruh Migran Hong Kong di depan gedung
KJRI (25/09/2011), mereka menuntut KTKLN dihapus.
Sumber Foto: Tini (facebook.com/cponoreog)
Fera Nuraini,
Buruh Migran Indonesia (BMI)
asal Ponorogo, Jawa Timur
yang bekerja di Hong Kong.
Halaman 7 | Warta Buruh Migran | September 2011
07 | Inspirasi
Menilik Layanan
SMS Gateway untuk TKI Oleh: Muhammad Irsyadul Ibad, Sy
Kisah Pengguna Layanan SMS Gateway untuk TKI"Nama saya lusi,melaporkan saya disini sudah 2thn 5bln tapi saya tidak boleh pulang,saya mohon pihak yang berusan segera menanganinya,saya mau pulang ke indonesia dengan cepat dan tanpa masalah". -----------------------------------------------------------------------------
Itulah cuplikan layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS)
Lusi Area Rispa, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang dikenal
juga dengan sebutan buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi,
yang diterima oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM).
Lusi adalah TKI asal Kampung Pasir Kaderi, RT.02, RW.03, Desa
Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, yang
mengalami pelanggaran kontrak kerja sejak Februari 2011 di Arab
Saudi.
Seyogyanya, sejak Februari 2011 Lusi telah bisa kembali ke
Indonesia sejak habisnya masa kontrak kerja sebagai penata
laksana rumah tangga di keluarga Khalf Musreh Nasir Al Aniji di
Arab Saudi. Upaya Lusi untuk meminta dipulangkan tidak semulus
yang diinginkan. Majikan tidak hanya menahan kepulangan Lusi,
tetapi juga tidak membayarkan gajinya sejak bulan April 2011.
Berbekal pemberitahuan Lusi, PSD-BM menindaklanjutinya
dengan menghubungi pihak keluarga untuk memperoleh data
tambahan mengenai status Lusi. Setelah berhasil mengumpulkan
data riwayat migrasi Lusi, PSD-BM mengirimkan surat pelaporan
ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) dan PT Bajri Putra Mandiri yang memberangkatkan
Lusi.
Kepulangan lusi sempat memperoleh titik terang saat sebuah
surat elektronik dari KBRI Indonesia diterima oleh PSD-BM. Inti
dari surat tersebut adalah keterangan bahwa Pihak KBRI telah
menghubungi majikan Lusi dan menerima penjelasan bahwa Lusi
akan dipulangkan pada tanggal 15 September 2011. Hanya saja,
hingga saat ini Lusi masih belum dapat kembali ke Indonesia.
Pihak PSD-BM telah berupaya untuk meminta penjelasan lebih
lanjut dari KBRI, Majikan dan pelaksana penempatan TKI swasta
(PPTKIS) yang memberangkatkan.
SMS Gateway, Sebuah Alternatif Alat Komunikasi
Komunikasi untuk TKI
Sistem SMS gateway Portal Pusat Sumber Daya Buruh Migran
(PSD-BM) dikelola sejak pertengahan Maret 2011. Pengadaan
sistem SMS gateway adalah upaya membangun sebuah sistem
informasi tambahan yang menampung pengaduan BMI. Sejak
pertengahan Mei 2011, PSD-BM tak kurang telah menerima 6
pengaduan yang berbeda, baik dari pihak keluarga maupun
langsung dari TKI di luar negeri.
Ketersediaan sistem SMS gateway memberikan alternatif pilihan
alat komunikasi bagi BMI yang berada di luar negeri untuk dapat
melakukan pemberitahun kasus secara lebih mudah.
Halaman 8 | Warta Buruh Migran | September 2011
08 | Inspirasi
Fungsi SMS gateway pengaduan BMI adalah untuk
memperbanyak saluran pengaduan persoalan TKI pada masa pra,
pemberangkatan, atau setelah kepulangan. Harapannya,
ketersediaan sistem ini dapat meningkatkan keamanan migrasi
TKI. Selain menampung laporan kasus TKI, sistem ini juga
disiapkan sebagai alat bantu kampanye dan pendidikan bagi TKI,
calon dan Keluarga. Secara berkala PSD-BM mengirimkan SMS
yang berisi informasi migrasi kepada perseorangan atau
kelompok TKI.
Penginformasian cara migrasi yang aman melalui SMS gateway
bertujuan untuk memperluas sebaran informasi tentang migrasi
yang aman di wilayah kantong-kantong TKI. Informasi yang
disampaikan melalui SMS pun cukup beragam, seperti panduan,
peringatan dan informasi lain tentang migrasi yang aman. Respon
yang diterima pengelola atas SMS yang dikirmkan secara berkala
pun cukup beragam. Ada penerima SMS yang langsung merespon
dengan memberikan beberapa informasi, ada pula yang hanya
diam, hingga yang sibuk bertanya asal SMS tersebut.
Penggunaan SMS gateway didukung dengan sistem pengelolaan
pengetahuan yang memungkinkan tersedianya informasi cepat
untuk merespon setiap SMS yang diterima oleh sistem. BMI pun
dapat mempergunakan layanan SMS yang disediakan oleh PSD-BM
untuk meminta informasi terkait dengan migrasi. Beberapa calon
BMI telah mempergunakan sistem ini untuk meminta informasi,
seperti informasi wirausaha, BLK dan PPTKIS.
Gateway: Keterbatasan, Tantangan, dan Aksi Pembelaan
Pengelolaan SMS gateway sebagai alat komunikasi pendukung
pengarusutamaan keamanan migrasi dan pengawasan tata
laksana pemberangkatan TKI tidak hanya terkait dengan kesiapan
teknologi semata. Ketersediaan teknologi SMS gateway tidak serta
merta membuat teknologi tersebut menjadi tepat guna jika tidak
diikuti oleh model pengelolaan dan penggunaan yang sesuai.
Selain itu, penggunaan sistem SMS gateway pun memiliki
tantangan dan keterbatasan.
Statistik sistem SMS Gateway di website
http://buruhmigran.or.id hingga awal September 2011.
Keterbatasan utama dari penggunaan SMS gateway adalah
singkatnya pesan yang dapat disampaikan dalam satu waktu.
Penelusuran data tambahan kerap harus dilakukan kembali untuk
melengkapi data, terutama pada pengaduan TKI. Pada proses
pengarusutamaan isu buruh migran melalui sistem ini,
administrator dituntut dapat memadatkan informasi dalam
format SMS agar dapat diterima secara gamblang oleh TKI,
keluarga atau calon TKI.
Tak jarang, administrator harus mengulangi pengiriman pesan
SMS dalam susunan kalimat berbeda atas permintaan penerima
informasi. Keterbatasan lain dari sistem ini terkait soal
keteraksesan. Tidak semua TKI di pelbagai negara memiliki
kesempatan yang sama untuk memiliki atau menggunakan
telepon seluler.
__________________________________________________________________
Pilihan penggunaan SMS gateway
bertujuan untuk memperbanyak saluran
informasi bagi TKI. Keberadaan sistem
ini tidak mungkin menyelesaikan
persoalan TKI yang beragam dan dengan
situasi yang berbeda.
__________________________________________
Menurut Fika Murdiana (24), Pengelola pengetahuan PSD-BM,
ketersediaan sistem SMS gateway lebih terfokus pada penyediaan
sistem yang mempermudah pengaduan kasus TKI dan
pengarusutamaan isu.
“Mesin ini tentu tidak menyelesaikan keseluruhan masalah, tetapi
akan dapat bermanfaat dengan pengelolaan yang tepat, terutama
untuk memberikan informasi langsung kepada TKI atau keluarga
melalui ponsel yang bersifat pribadi.
Halaman 9 | Warta Buruh Migran | September 2011
09 | Inspirasi
Muhammad Irsyadul Ibad,
Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)
Sistem ini juga memungkinkan TKI bisa lebih mudah
memberikan pengaduan jika terjadi kasus. Keterbatasannya, alat
ini hanya bisa digunakan oleh TKI yang memiliki akses
penggunaan telepon seluler,” Ujar Fika.
Keberadaan sistem penerimaan laporan kasus buruh migran
melalui SMS gateway memberikan tantangan lain bagi pengelola
PSD-BM. Bagaimana pun, setiap kasus dilaporkan melalui sistem
ini harus memperoleh penanganan yang tepat.
Penerimaan informasi online ini harus diikuti dengan aksi
lapangan yang memungkinkan penyelesaian kasus yang
dilaporkan. Pengelolaan informasi melalui SMS gateway sendiri
adalah aktivitas daring yang secara konkrit harus diikuti dengan
proses pembelaan langsung, agar sistem ini dapat disebut
berfungsi.
SMS gateway adalah penghubung awal yang memungkinkan
beberapa persoalan TKI dapat terekam untuk ditangani.
Merespon laporan-laporan kasus tersebut, PSD-BM juga
mengembangkan sistem tanggap darurat penangan kasus TKI,
seperti dengan menyediakan petugas khusus yang
memungkinkan pengawasan penanganan kasus TKI oleh
lembaga pemerintah yang terkait.
Selain itu, sistem ini harus pula didukung oleh kerja kolaboratif
jaringan organisasi buruh migran di pelbagai daerah, termasuk
pihak pemerintah lokal maupun nasional yang terkait dengan
penanganan TKI.
Pengelolaan informasi melalui SMS gateway adalah aktivitas daring yang
secara konkrit harus diikuti dengan proses pembelaan langsung, agar
sistem ini dapat disebut berfungsi.
Informasi pendek yang masuk melalui SMS akan
ditindaklanjuti dengan upaya pelengkapan data, analisa
penanganan berdasarkan jenis kasus, pelaporan kepada pihak
pemerintah, dan pengawasan penanganan kasus oleh
pemerintah maupun PPTKIS.
Sistem tanggap darurat ini turut didukung pula oleh jaringan
organisasi buruh migran PSD-BM, seperti Komunitas Peduli
Perempuan dan Buruh Migran Seruni Banyumas dan PPSW
Pasoendan. Sistem kerja jaringan ini adalah bentuk
pengelolaan informasi dari sistem SMS agar dapat
memberikan manfaat langsung kepada pelapor.
Keberadaan jaringan kerja buruh migran yang tersebar
membantu penanganan, terutama untuk pengumpulan data
tambahan serta untuk menjalin komunikasi langsung kepada
keluarga korban di masing-masing wilayah. Dengan demikian,
aktivitas dalam jaringan (daring/online) menggunakan SMS
gateway dapat ditindaklanjuti ke proses penanganan.
+62 85 72 9000 272http://buruhmigran.or.id/
daftar-sms/
SMS Masuk berupa informasi dan pengaduan:BM <spasi> ISI PESAN (untuk jenis sms informasi)
LAPOR <spasi> ISI PESAN (untuk jenis sms pengaduan)
SMS keluar (broadcast) informasi buruh migran ke
database nomor handphone terdaftar.
SMS aduan didiskusikan di rapat redaksi untuk
tindaklanjut proses penanganan dan pengumpulan data.
Halaman 10 | Warta Buruh Migran | September 2011
10 | Jejak Kasus
Lusi Area Rispa binti Asep Dahlan (21), Tenaga Kerja Wanita
(TKW) asal Kampung Pasir Kaderi, RT.02, RW.03, Desa
Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur yang bekerja di
Arab Saudi belum juga dapat dipulangkan meskipun kontrak
kerja habis terhitung Februari 2011. Pelanggaran kontrak
yang menimpa Lusi pertama kali dilaporkannya melalui
layanan pesan pendek (SMS gateway) di portal
http://buruhmigran.or.id/ (11/06/2011). Lewat sebuah SMS,
Lusi meninggalkan nomor telepon Asep Dahlan (orang tua
Lusi) dan meminta redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran
(PSD-BM) untuk menghubungi sang ayah serta membantu
mengupayakan pemulangannya.
Begitu terhubung melalui sambungan telepon dengan Asep
Dahlan, redaksi mewawancarainya untuk pengumpulan data
berita acara. Melalui wawancara dengan ayah korban
tersebut, diketahui majikan Lusi yang bernama Khalf Musreh
Nasir Al Aniji menolak permintaan untuk memulangkan Lusi,
hal itu disampaikan sang majikan tanpa penjelasan dan alasan
apapun. Menurut keterangan Asep Dahlan, Lusi yang
diberangkatkan oleh PT Bajri Putra Mandiri dengan nomor
paspor AM490111 masih sempat beberapa kali mengirimkan
pesan pendek (SMS) dan meminta bantuan untuk
dipulangkan.
Berbekal data berita acara korban, redaksi dibantu Narsidah,
pegiat Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan
Seruni Banyumas menyampaikan berkas ke Deputi Advokasi
Bagian Timur Tengah di BNP2TKI melalui surat elektronik.
Selain itu redaksi juga mengirim surat elektronik (email) ke
Atase Ketenagakerjaan KBRI Riyadh di alamat
[email protected] (10/08/2011).
Sejak penyampaian aduan tersebut, komunikasi terus
dilakukan dengan Asep Dahlan, sembari menjajaki
kemungkinan bantuan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
Riyadh yang mampu memiliki akses untuk memantau kondisi
Lusi. Hingga pada 22 Agustus 2011, Atase Ketenagakerjaan
KBRI Riyadh melalui surat elektronik kepada redaksi
menyampaikan jawaban atas pengaduan Lusi Area Rispa.
Berikut isi tanggapan Atase Ketenagakerjaan KBRI di
Riyadh:
Kepada Yth :
Saudara Fathullah
Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran
Di Jakarta.
Dengan Hormat,
Dengan ini kami sampaikan bahwa KBRI sudah berhasil
menghubungi majikan dari TKI bernama Lusi Area Rispa
(Khalf Musreh Nasir al-Anzi) No. HP +966-559309914, setelah
beberapa kali No. HP majikan gagal dihubungi. Terkait dengan
permohonan orang tua TKI (Asep Dahlan) agar TKI minta
segera dipulangkan – karena sudah selesai kontrak, kepada
kami majikan berjanji akan memulangkan TKI-nya sekitar
tanggal 15 Syawal 1432 (13 September 2011), mengingat
majikan masih sangat membutuhkan tenaga TKI selama bulan
Ramadhan dan Idul Fitri.
KBRI juga sudah menyampaikan hal ini langsung kepada TKI,
dan ybs menyatakan bersedia menunggu sampai tanggal 15
Syawal. Apabila pada tanggal yang dijanjikan, TKI tersebut
belum juga dipulangkan, Saudara dapat menghubungi
langsung No. HP majikan tersebut.
Demikian tanggapan dari kami.
Riyadh, 22 Agustus 2011
Atase Ketenagakerjaan
(Ir. Mustafa Kamal, M.Si)
Janji Pemulangan Lusi
Tak Kunjung Terwujud
Oleh: Fathulloh
Kabar dari pejabat KBRI tersebut sempat menjadi angin segar
terkait upaya pemulangan Lusi Area Rispa. Namun memasuki
11 September 2011 harapan atas pemulangan Lusi seakan
kembali menguap.
Asep Dahlan, menyampaikan kabar pada PSD-BM melalui SMS
bahwa upaya pemulangan Lusi kembali menemui jalan buntu
setelah ia mendapat SMS dari Lusi.
Halaman 11 | Warta Buruh Migran | September 2011
Dalam SMS, Lusi menyampaikan majikan (Khalf Musreh Nasir Al
Aniji) masih tidak bersedia memulangkan yang bersangkutan
sesuai janji sebelumnya. Disampaikan pula, majikan belum
memberikan gaji Lusi selama 4 bulan terakhir.
Perkembangan terakhir hingga jejak kasus ini ditulis (26/2011),
redaksi menghubungi kembali PT. Bajri Putra Mandiri dan
disambungkan dengan Budiman, pegawai PT yang menangani
perkara Lusi. Budiman menjelaskan pihak PT kehilangan kontak
dengan Lusi dan menyampaikan benar adanya jika sang majikan
ingkar janji untuk memulangka Lusi pada pertengahan
September, PT kemudian meminta nomor terbaru Lusi. Karena
kebutuhan tersebut, redaksi menghubungi Asep Dahlan untuk
meminta nomor Lusi dan menanyakan perkembangan terakhir.
"Terakhir Lusi menghubungi saya pada tanggal 17 September
2011 dan menyampaikan bahwa majikan mengingkari janji untuk
memulangkannya. Sementara diwaktu yang berbeda, pihak KBRI
di Arab Saudi atas nama Abu Aida menyampaikan bahwa majikan
tidak dapat dihubungi lagi, kemungkinan terbesar si majikan
mengganti nomor handphonenya, yaa nanti saya smskan nomor
Lusi yang baru pak...” tutur Asep Dahlan melalui perbincangan
telepon dengan Fathulloh, salah satu anggota redaksi PSD-BM.
Satu hari setelah PT. Bajri Putra Mandiri mendapat nomor
handphone Lusi, komitmen tampaknya benar-benar ditunjukkan
Budiman selaku perwakikan PT. Bajri Putra Mandiri dengan
menghubungi Lusi dan meminta Lusi menghubungkannya
dengan sang majikan.
Dari perbincangan Budiman dengan majikan Lusi, didapati bahwa
majikan berjanji memulangkan Lusi dalam waktu satu minggu
kedepan (terhitung sejak 27/09/2011) dan akan membayar
beberapa bulan gaji yang belum dibayarkan.
Kasus pelanggaran kontrak Lusi dilakukan sang majikan karena
moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi belum dicabut
pemerintah Indonesia, sehingga hal itu menjadi persoalan
tersendiri bagi majikan seperti Khalf Musreh Nasir Al Aniji untuk
mencari pengganti Lusi. Namun apapun alasannya, prosedur
migrasi harus dijalankan secara aman, kontrak kerja Lusi selama
dua tahun harus ditaati semua pihak, dan pemerintah harus terus
dalam posisi melindungi setiap warga negaranya, sehingga
peluang munculnya resiko dapat dihindari.
Perkembangan upaya pemulangan Lusi terus dilaporkan pada
BNP2TKI dan KBRI Arab Saudi di Riyadh. Redaksi PSD-BM juga
meminta saran dan informasi pada bebarapa pegiat di jaringan
Pusat Teknologi Komunitas (PTK Mahnettik) untuk dihubungkan
pada pihak-pihak yang dapat membantu pemulangan Lusi.
Namun apapun alasannya,
prosedur migrasi harus dijalankan
secara aman, kontrak kerja Lusi
selama dua tahun harus ditaati
semua pihak,
----------------------------------------------------
Mengamati proses advokasi kasus Lusi, kita benar-benar
ditunjukkan betapa lembaga pemerintah seperti BNP2TKI dan
KBRI masih belum memiliki mekanisme yang pasti dalam
penangan setiap aduan yang masuk.
Lantas apakah hal ini disebabkan besarnya angka aduan yang
masuk berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya
manusia (SDM) untuk menangani setiap kasus?, ataukah
karena pemerintah tidak memiliki mekanisme penanganan
aduan yang sistematis?, atau jangan-jangan persoalan
perlindungan TKI belum menjadi prioritas pemerintah?.
Apapun itu, persoalan perlindungan TKI harus menjadi
pekerjaan rumah bagi Bangsa Indonesia untuk segera
diselesaikan bersama, di mana semua pihak baik pemerintah,
masyarakat, komunitas buruh migran, maupun lembaga
swadaya masyarakat (LSM) bahu-membahu mewujudkan
bangsa yang berani dan bertanggungjawab dalam melindungi
warga negaranya.
Fathulloh,
Anggota redaksi Pusat Sumber Daya
Buruh Migran (PSD-BM)
11 | Jejak Kasus
Halaman 12 | Warta Buruh Migran | September 2011
Maret 2011 lalu, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) membuka layanan Sort Message
Service (SMS) atau pesan singkat untuk mempermudah penyebarluasan informasi terkait isu buruh
migran.
Hal ini dikarenakan SMS merupakan media yang paling efektif
untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi. Setiap
orang dengan perangkat hanphone (Hp) sederhana bisa
mengirimkan dan menerima berita singkat atau pengaduan kasus
lewat SMS, seperti halnya mengirim SMS biasa ke sesama teman.
Layanan SMS PSD-BM ini digabungkan dengan portal
buruhmigran.or.id untuk memaksimalkan sebaran
informasi di dunia maya.
Layanan SMS buruh migran ini ada dua kategori yang
disediakan, yaitu berita atau informasi singkat dan
pengaduan kasus terkait buruh migran.
Gambar 2: Halaman layanan SMS Buruhmigran.or.id
Gambar: Tampilan beranda Buruhmigran.or.id, KLIK layanan sms
di sebelah kanan.
1. Langkah pertama; tulis SMS sesuai dengan kebutuhanFormat SMS untuk mengirim berita atau informasi terkait
buruh migran
ketik BM (spasi) isi pesan
contoh SMS: “BM Setelah saya pulang dari Hongkong, saya membuka usaha rumah makan di Cilacap. Hasilnya menuaskan, semoga menginspirasi.”
Format SMS untuk aduan atau melaporkan kasus
ketik LAPOR (spasi) Nama pelapor , isi pesan
contoh SMS: “LAPOR nama saya Sarjono, paspor saya ditahan oleh majikan dan 3 bulan saya belum digaji. Saya mau pulang ke Indonesia. Apa yang harus saya lakukan?”
2. Langkah selanjutnya SMS dikirim ke nomor layanan SMS buruhmigran.or.id di 085 72 9000 272
Terkait tarif biaya SMS ke buruhmigran.or.id, sama dengan
biaya standar SMS pada umumnya. Sedangkan bagi penerima
SMS informasi dari buruhmigran.or.id juga samasekali tidak
dikenakan tarif khusus.
Informasi maupun aduan yang masuk ke
nomor SMS buruhmigran.or.id akan segera
ditindaklanjuti atau kembali disebarluaskan
lewat nomor buruhmigran.or.id.
Agar aduan dan berita atau informasi singkat ke layanan SMS
buruh migran secara otomatis ditayangkan di portal
diperlukan format khusus menggunakan kode kata kunci di
awal SMS.
Panduan Menggunakan Layanan SMS buruhmigran.or.id
Fika Murdiana Rahman,
Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran
(PSD-BM)
11 | Panduan