WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2013

TENT ANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Palisi Pamong Praja Kata Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Palisi Pamong Praja Kata Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Palisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Peloporan Satuan Palisi Pamang Praja;

13. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prasedur Satuan Palisi Pamang Praja;

Menetapkan

3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 60 Tahun 2012 tentang Pedaman Penetapan Jumlah Palisi Pamang Praja;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 19 Tahun 2013 tentang Pedaman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasianal Satuan Palisi Pamang Praja;

17. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nornor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kata Mojokerto:

18. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Namor 6 Tahun 2012 tentang Satuan Palisi Pamang Praja Kata Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kata adalah Kata Mojokerto:

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto;

3. Walikata adalah Walikata Mojokerto:

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Mojokerto;

5. Kepala Satuan Palisi Pamang Praja adalah Kepala Satuan Palisi Pamang Praja Kata Mojokerto:

6. Satuan Palisi Pamang Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;

7. Palisi Pamang Praja adalah anggata Satuan Palisi Pamang Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

4

9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal2

(1) Susunan arganisasi Satuan Palisi Pamang Praja Kata Majakerta terdiri atas :

a. Kepala

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah

d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

e. Seksi Pengembangan Kapasitas

f. Seksi Sarana dan Prasarana

g. Seksi Perlindungan Masyarakat

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing-masing dipimpin aleh searang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(3) Bagan susunan arganisasi Satuan Palisi Pamang Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikata ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Palisi Pamang Praja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan aparatur Palisi Pamang Praja, kandisi ketentraman, ketertiban, keamanan (Tramtibmas) dan perlindungan masyarakat di Wilayah Kata Majakerta serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan yang aleh Walikata Mojokerto, dalam pelaksanaan tugas dibantu aleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi serta Pejabat Fungsianal.

Pasal4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rencana dan program kerja, penyusunan anggaran dan pelaparan;

5

b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan;

d. Melaksanakan pembinaan disiplin Pegawai, Peningkatan kemampuan dan pengetahuan Pegawai/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 5

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan operasional terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kesamaptaan di lapangan;

b. Melaksanakan, pembinaan dan bimbingan pada Aparat Tramtib dan masyarakat terhadap program ketentraman dan ketertiban dan perlindungan Masyarakat;

c. Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan penerangan, penegakan hukum, peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;

d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelaksanaan tugas kepada kepala satuan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tug as;

f. Melaksanakan pembinaan operasional pengamanan/kesamaptaan kantor dan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan/atau Pejabat lainnya;

g. Melaksanakan bimbingan tehnis peningkatan SOM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Tramtib/Linmas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

6

Pasal6

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan pengamanan dan penertiban dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan wilayah kota;

b. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto yang di lengkapi dengan Serita Acara Penertiban (BAP) dan surat bukti pengamanan barang yang terkait dengan pelanggaran;

c. Melaksanakan dan melakukan pengamanan Kantor. dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota/Kantor dan Pejabat lainnya serta pengamanan Aset-aset milik Pemerintah Kota Mojokerto;

d. Membantu dan melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal7

Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan penyidikan baik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna diajukan ke Pengadilan Negeri;

b. Melakukan penyidikan dan penindakan bersama dengan tim Penyidiki Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

c. Mencatat dan membawa bukti-bukti baik saksi/pengakuan data dan analisa (grafik, tabulasi dan matematik lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menyusun laporan secara periodik maupun keadaan mendesak untuk pelaksanaan operasi langsung;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Palisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

7

Pasal8

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sarana Prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja;

b. Melaksankan kegiatan penglolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kelancaran tugas;

c. Melakukan pemeliharaan, perbaikan alat kelengkapan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana prasarana;

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal9

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Penyusunan Kebijakan teknis dan strategis dalam bidang perlindungan Masyarakat;

b. Penyusunan program dan pengendalian kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat;

c. Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakt;

d. Penyelenggaraan peningkatan SOM Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;

e. Peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan kesejahtraan rakyat dalam upaya perlindungan masyarakat di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;

8

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelornpok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin aleh Tenaga Fungsianal Senior.

(4) Jumlah tenaga fungsianal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsianal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Ill

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian anggata Satuan Palisi Pamang Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan Anggata Satuan Palisi Pamang Praja terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b. Berijazah sekurang-kurangnya SL TA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);

c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh centimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) untuk perempuan;

d. Umur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

e. Sehat jasmani dan rohani;

f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Palisi Pamang Praja.

Pasal 13

(1) Palisi Pamong Praja diberhentikan karena :

a. Alih tugas;

b. Atas permahanan yang bersangkutan;

c. Melanggar disiplin Palisi Pamong Praja;

d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Anggata Palisi Pamang Praja yang diberhentikan dari Satuan Palisi Pamang Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

9

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Satuan Palisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

(2) Setiap unsur pimpinan unit kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BABVI KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 15

(1) Satuan Palisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan lembaga-lembaga lain;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Palisi Pamong Praja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Palisi Pamong Praja Kata Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

10

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Agud\18 2013

\A.( AU IKOTA IMOJIOIKIEIRTO

ttd

ABDUL GAINII SOE IHAIRTOINO

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 2.8Agustus 2013

SIEIKIRIETAIRIIS DAIEIRAIH IKOTA IMOJIOIKIEIRTO

ttd

Drs. IBUDVVII SUINU IH.S.,IM.Si. Pem hina Utam a fvh1da

N.IIIP. 19601104 198503 1 007

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 30

Saili'nan sesual dengain asilnya KEPALA BA.GIAN HUKUM,

ttd

PUDJIHARDJONO,SH NIP'. 19600729· 198503 1 007

::s:: (j) 0 (9 0.. z � ::::> O u, .....J z w <( ::s:: I-

<( en <( ,

\

0 0 z 0

z I- I"-- I=- c3 � er; oi;:: !.JW <(

-Z� a I (j) ::::>

......, w

::s:: 0 <( 0 0

w z >- 2 -0

Vi

(j) - (j)

� .....J <(

z ffi � <(

<( 0..

I"-- (.9 0

:::.::: __J ::;!] =:i

z <(

<( Cr

s I ...........

Cl!]

<(

s <(

(9 (j) <( ::::> Cl)

<( Cl)

� z <(

::::>

<( z (j) I-

- 0 <( (j) <!: 0:: � z <( w <!: (j) (j) 0:: <(

<( 0:: Cl) 0..

z <( � z <!: <!: � (j) « ::s:: 0 ::s w

� w 0.. 0..

I- 0.. .....J z 0 ::::> 0.. z I- <!: (j) <(

� -c Cl) - <!: I- (J) en (J) ::s:: � <!: w w 0.. (j) (9 � z w

0..

z <( ::::> I- <( (j)

::s <( 0.. w ::s::

0 � w � 0 -,

-0 Cf) '.2 <( <( Cf) f- z o <( � (9 <t: 0::: -, 0 <t: z 0::: <( Q_ z (9 :::, z Cf) 0 :::, '.2 Cf) <( z Q_ <( - (9 CJ) <( _J Ct:l O

Q_

z <( :::,

� Cf)

0 ("') ("') ...- ...- I- 0 0 0::: N N w � 0 z C/1 -, :::, :::::, 0 I � '.2 ;:; C/1 <( 5 f-

� 0 � _J o C\I

� � C\I

z -c _J 0::: <( :::, 0::: (9 f- 0 (9

� '.2 z w 0 ;:; Q_ z z � Q_ � :5