walikota bima
Transcript of walikota bima
-
WALIKOTA BIMA
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 26 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BIMA TAHUN 2016
-
WALIKOTA BIMA
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BIMA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bima Tahun 2016;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor
10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
untuk periode tahunan, dalam rangka
mengimplementasikan target kinerja Tahun 2016 sebagai
bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dimaksud;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah
kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan
komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian
-
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah
yang berkesinambungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima
Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Bima;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
-
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2015;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengandalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor
8);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 );
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima
Tahun 2008 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota
Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor
101);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2010 Nomor 102);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
-
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota
Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor
127);
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012
Nomor 128);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2013 Nomor 143);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor
160 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
b. Walikota adalah Walikota Bima.
c. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima.
-
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan
dokumen perencanaan Daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI : Penutup
(3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-
program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun
dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima
dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2016.
Pasal 4
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program.
-
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.
(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.
Pasal 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 menjadi pedoman
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Bima Tahun 2016.
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 29 Mei 2015
WALIKOTA BIMA,
ttd.
M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota-Bima pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
ttd.
MUHAMAD RUM
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 228
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima
Abd. Wahab, SH
Pembina (IV a)
Nip.196509031998031005
-
DAFTAR ISI
Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2015
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................... 1
1.3. Hubungan antar Dokumen ............................................................................ 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................................... 4
1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. 6
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi ............................................. 6
2.1.2. Klimatologi .............................................................................................. 8
2.1.3. Morfologi ................................................................................................. 9
2.1.4. Hidrologi.. 12
2.1.5. Kondisi Demografis.. 13
2.1.6. Kondisi Perekonomian... 19
2.1.7. Kesejahteraan Sosial 24
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
dan Realisasi RPJMD ........................................................................................ 28
2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .............................................. 28
2.2.2. Prioritas Daerah ...................................................................................... 33
2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja ..................................................................... 44
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 159
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................ 163
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. 164
3.2.1. Tantangan Pokok .................................................................................... 164
3.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2016 .......................................................... 165
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah. . 165
-
3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan. 165
3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 166
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ 173
4.2. Prioritas Pembangunan .................................................................................. 175
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
-
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah, dan SKPD
4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bima 7
Gambar 2.2 Geomorfologi Kota Bima 12
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013 15
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2009-2013
21
Gambar 2.5 Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013 22
Gambar 2.6 PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013 23
Gambar 2.7 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013 24
-
DAFTAR TABEL
Tabel. 2.1 Luas Wilayah Kota Bima 6
Tabel. 2.2 Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Dirinci Per bulan di Wilayah Bima Tahun 2013
8
Tabel. 2.3 Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima
9
Tabel. 2.4 Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut
9
Tabel. 2.5 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima
10
Tabel. 2.6 Sungai di Kota Bima 13
Tabel. 2.7 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013
13
Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013
14
Tabel. 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013
15
Tabel. 2.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013
16
Tabel. 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2013
16
Tabel. 2.12 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013
17
Tabel. 2.13 Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013 18
Tabel. 2.14 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013
18
Tabel. 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima
Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000
19
Tabel. 2.16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku
20
Tabel. 2.17 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)
20
Tabel. 2.18 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013
22
Tabel. 2.19 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013 22
Tabel. 2.20 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013 23
Tabel. 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 24
-
2008 - 2013Tahun 2008 - 2012
Tabel. 2.22 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013 25
Tabel. 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013
25
Tabel 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013
26
Tabel. 2.25 Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 - 2013
26
Tabel. 2.26 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013
27
Tabel. 2.27 Angka Harapan Hidup Kota Bima 27
Tabel 2.28 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013
28
Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat
Kemiskinan Kota Bima Tahun 2009- 2013
28
Tabel 2.30 Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun Anggaran 2014
36
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Layanan PAUD Tahun Anggaran 2014 39
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014
39
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
40
Tabel 2.34 Capaian Kinerja dalam Penataan Manajemen Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2014
41
Tabel 2.35 Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
42
Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan rasio sarana kesehatan tahun 2014
48
Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan sanitasi berbasis masyarakat tahun 2014
49
Tabel 2.38 Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular
50
Tabel 2.39 Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular
50
Tabel 2.40 Capaian Indikator peningkatan cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita
51
Tabel 2.41 Capaian Indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi 51
Tabel 2.42 Program/ Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014
52
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014
54
Tabel 2.44 Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
55
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas 55
-
Tata Kota dan Perumahan Tahun 2014
Tabel 2.46 Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada BPBD Kota Bima
Tahun Anggaran 2014
56
Tabel 2.47 Program/ Kegiatan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
56
Tabel 2.48 Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014
58
Tabel 2.49 Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis 61
Tabel 2.50 Output Program/Kegiatan terkait Penyediaan Data dan Informasi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
61
Tabel 2.51 Pengukuran Kinerja Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
62
Tabel 2.52 Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis
63
Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Bappeda dalam Pencapaian Keterisian Elemen Data SIPD
64
Tabel 2.54 Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
64
Tabel 2.55 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2014
67
Tabel 2.56 Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemakaman Tahun 2014
70
Tabel 2.57 Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014 73
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan
Tahun Anggaran 2014
74
Tabel 2.59 Program/ Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014
75
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014
76
Tabel 2.61 Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014
77
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014
80
Tabel 2.63 Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014
81
Tabel 2.64 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2014
83
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014 86
Tabel 2.66 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 86
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 87
Tabel 2.68 Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014
88
Tabel 2.69 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2014
93
Tabel 2.70 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan & 95
-
Olahraga Tahun 2014
Tabel 2.71 Jumlah Lapangan Olahraga dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2014
96
Tabel 2.72 Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pilihan badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
97
Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014
100
Tabel 2.74 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014
102
Tabel 2.75 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD
Kota Bima Tahun 2014
105
Tabel 2.76 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat
Kota Bima Tahun 2014
107
Tabel 2.77 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD
Kota Bima Tahun 2014
109
Tabel 2.78 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima Tahun 2014
112
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Tahun 2014 115
Tabel 2.80 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014
116
Tabel 2.81 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014
118
Tabel 2.82 Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014
120
Tabel 2.83 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014
120
Tabel 2.84 Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014
123
Tabel 2.85 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan se-Kota Bima
123
Tabel 2.86 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2014
125
Tabel 2.87 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satpol PP Kota Bima Tahun 2014
127
Tabel 2.88 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014
129
Tabel 2.89 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bima Tahun 2014
131
Tabel 2.90 Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014
133
-
Tabel 2.91 Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014
134
Tabel 2.92 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat oleh SKPD Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014
134
Tabel 2.93 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 135
Tabel 2.94 Output Penting Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2014
136
Tabel 2.95 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
136
Tabel 2.96 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2014
137
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014 137
Tabel 2.98 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2014
138
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014 140
Tabel 2.100 Program/ Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
141
Tabel 2.101. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 143
Tabel 2.102 Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
144
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 146
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2014 147
Tabel 2.105 Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
149
Tabel 2.106 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 151
Tabel 2.107 Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014
156
Tabel 2.108 Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2014
156
Tabel 2.109 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2014
158
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2014 - 2017
165
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2014 - 2017
171
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2017
172
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018
173
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 177
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima Tahun 2016
183
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima merupakan salah
satu tahapan penting dalam kalender tahunan perencanaan daerah. Disamping itu
penyusunan RKPD juga merupakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013-2018 dan dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya dokumen RKPD menjadi pedoman dan
panduan bagi penyusunan KUA dan PPAS dalam proses penganggaran daerah. Muatan
dan tahapan penyusunan RKPD Kota Bima dilaksanakan sesuai dengan panduan
penyusunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kota Bima
tahun 2016, yaitu :
1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4118);
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 2
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4405);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 2028.
13) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
14) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;
15) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Bima;
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 3
17) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
20) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
21) Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2015;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Proses perencanaan dilakukan menurut wilayah yang berbeda, menurut kurun
waktu yang berbeda dan menurut pendekatan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka
tujuan perencanaan nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki
hubungan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan dapat dijelaskan dalam gambar
berikut ini.
Gambar. 1.3
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD
RPJP Nasional RPJM Nasional RKP
RPJP Daerah RPJM Daerah RKPD
RPJP Nasional RENSTRA SKPD RENJA SKPD
RPJP Nasional RENSTRA SKPD APBD
Pedoman
diperhatikan
Pedoman
dijabarkan
Diacu/diserasikan
dijabarkan
Pedoman
Diacu
Diacu
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 ini disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Sistematika Dokumen RKPD
1.4. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5. Maksud, Tujuan dan Fungsi
Penyusunan rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 dimaksudkan sebagai
wadah untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan
kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan.
Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai bahan acuan
bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan
APBD harus mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 5
2) Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah
dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
4) Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD;
5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi
dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja
program pembangunan jangka menengah;
7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar
pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
8) Instrumen dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kepada
pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;
9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
Secara geografis Kota Bima berada pada posisi 1180 41 00 - 1180 48 00 Bujur
Timur dan 80 30 00 - 80 20 00 Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada
sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Sedangkan secara administratif Kota Bima
terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur Asakota,
Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:
- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima
Adapun luas Wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km2 dengan rincian
seperti ditunjukan dalam table berikut.
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima
No. Kecamatan Kelurahan / Desa Luas Wilayah (dalam km2)
I. Kecamatan Rasanae Barat 1. Kel. Tanjung 2. Kel. Paruga 3. Kel. SaraE 4. Kel. NaE 5. Kel. Pane 6. Kel. Dara
0,79 0,91 0,48 0,31 0,31 7,34
Jumlah I 10.14
II. Kecamatan Mpunda 1. Kel. Sambinae 2. Kel. Panggi 3. Kel. Monggonao 4. Kel. Manggemaci 5. Kel. Penatoi 6. Kel. Lewirato 7. Kel. Sadia 8. Kel. Mande 9. Kel. Santi 10. Kel. Matakando
5,43 3,51 0,63 0,52 0,74 0,49 0,68 0,69 0,72 1,87
Jumlah II 15.28
III. Kecamatan Raba 1. Kel. Penaraga 2. Kel. Penanae 3. Kel. Rite 4. Kel. Rabangodu Utara 5. Kel. Rabangodu Selatan
0,74 5,34 1,84 0,98 1,43
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 7
No. Kecamatan Kelurahan / Desa Luas Wilayah (dalam km2)
6. Kel. Rabadompu Timur 7. Kel. Rabadompu Barat 8. Kel. Rontu 9. Kel. Ntobo 10. Kel. Kendo 11. Kel. Nitu
0,54 1,66 4,74
31,19 9,08 6,19
Jumlah III 63.73
IV. Kecamatan Asakota 1. Kel. Melayu 2. Kel. Jatiwangi 3. Kel. Jatibaru 4. Kel. Kolo
0,76 22,18 19,60 26,49
Jumlah IV 69,03
V. Kecamatan Rasanae Timur 1. Kel. Kumbe 2. Kel. Lampe 3. Kel. Oi Foo 4. Kel. Kodo 5. Kel Dodu 6. Kel. Lelamase 7. Kel. Nungga
1,52 7,23 9,20 5,55 7,93
21,05 11,59
Jumlah V 64.07
Jumlah I + II + III + IV + V 222,25
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 8
2.1.2. Klimatologi
Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2013
sebesar 117,78 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu
379,4 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm. Jumlah hari
hujan selama tahun 2013 tercatat 164 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada
Bulan Januari yaitu 30 hari dan terendah pada bulan Agustus dimana tidak terdapat hari
hujan.
Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2013 sebesar 80%, tertinggi 87% pada
Bulan Januari dan terendah 69% pada Bulan Oktober. Temperatur berkisar pada interval
antara suhu minimal 20,8oC pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 35,2oC pada Bulan
Oktober, dengan rata-rata suhu 27,130C.
Tabel 2.2. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Dirinci Per bulan di Wilayah Bima
Tahun 2013
B u l a n Curah Hujan
(mm)
Hari Hujan
(hh)
Penyinaran
Matahari (%)
Januari 337,7 30 35
Pebruari 123,0 19 54
Maret 72,0 15 80
April 79,9 13 74
M e i 158,2 15 61
Juni 103,1 13 53
Juli 20,6 6 73
Agustus 0,0 0 92
September 0,0 1 97
Oktober 19,3 4 92
Nopember 119,7 21 65
Desember 379,4 27 43
Rata-Rata 117,78 13,67 68,25
Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 9
Tabel 2.3.Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima
B u l a n
Suhu Udara (oC) Lembab Nisbi
( % )
Tekanan Udara
(mb) Rata-rata Max Min
1. Januari 27,00 32,50 25,00 87,00 1008,40
2. Pebruari 27,10 33,60 24,70 86,00 1008,40
3. Maret 27,50 33,60 24,20 82,00 1010,20
4. April 27,40 33,10 23,90 82,00 1009,80
5. M e i 27,40 33,00 24,30 83,00 1010,10
6. Juni 26,80 32,10 23,70 85,00 1010,00
7. Juli 25,70 30,50 22,20 79,00 1011,20
8. Agustus 25,40 31,80 20,80 74,00 1012,90
9. September 26,90 32,70 22,90 71,00 1012,60
10. Oktober 28,80 35,20 24,20 69,00 1012,10
11. Nopember 28,30 34,50 24,70 77,00 1000,30
12. Desember 27,30 32,30 24,50 85,00 1008,50
Rata-Rata 27,13 32,91 23,76 80 1009,54
Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014
2.1.3. Morfologi
a. Ketinggian
Kota Bima yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 770 ha (3,54%),
ketinggian 25-50 m seluas 3.968 ha (17,13 %) dan di atas 50 m seluas 16.989 ha (78,19
%).
Tabel 2.4. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut
Tinggi Rata-rata dari
Permukaan Laut
Luas Tanah
(ha)
Persentase Terhadap Luas
Kota Bima (%)
0 25 770,00 3,54
25 50 3.968,00 18,26
> 50 16.989,00 78,19
Jumlah 21.727,00 100,00
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014
b. Kelerengan
Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan sangat curam atau lahan
dengan kelerengan lebih dari 40 %, yaitu seluas 7.307 ha, kemudian lahan bergelombang
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 10
seluas 5.275 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 5.162 ha, dan lahan dengan
kondisi relatif datar dengan luas 3.983 ha.
Tabel 2.5. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima
No Kecamatan Datar Bergelombang Curam Sangat Curam
( 0 - 2 % ) ( 2 - 15 % ) ( 15 - 40 %) ( > 40 % )
1 Rasanae Barat 395,00 294,00 180,00 145,00
2 Mpunda 688,00 287,00 257,00 296,00
3 Rasanae Timur 794,00 1.533,00 1.500,00 2.455,00
4 Raba 806,00 1.170,00 1.500,00 2.772,00
5 Asakota 1.300,00 1.991,00 1.725,00 1.639,00
J u m l a h 3.983,00 5.275,00 5.162,00 7.307,00
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014
Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40% mencapai
39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 44,36%.
Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang
relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah Kecamatan Asakota
memiliki karakteristik kelerengan bergelombang.
c. Geomorfologi
Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan
morfometri dan morfogenesa dapat dikelompokan ke dalam 4 satuan geomorfologi,
yaitu:
1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.
Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima
yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur
melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini
menempati 20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan
bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah
Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba
Ngodu, Raba Dompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan
geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata rata 3 meter dan
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 11
kemiringan lereng rata rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi
ini adalah pasir dan lempung.
2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai
Satuan geomorfologi ini menempati 10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar
luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai,
meliputi: daerah Tanjung, Melayu dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran
endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata rata 2 meter dan kemiringan
lereng rata rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah
pasir.
3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.
Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh
batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati 30% dari daerah Kota
Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi
bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oiombo, Doro Oisi,i, Doro
Jati Oiifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata rata 42 meter dan
kemiringan lereng rata rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan
geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.
4. Satuan geomorfologi bergelombang lemahkuat vulkanik.
Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku
terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati 40% dari daerah Kota Bima, yang
terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan
geomorfologi bergelombang lemahkuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kol0, Doro
Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata
rata 75 meter dan kemiringan lereng rata rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari
satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 12
Gambar 2.2. Geomorfologi Kota Bima
2.1.4. Hidrologi
Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki
hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai
terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan
antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 13
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2014
Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama
di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota.
2.1.5. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2013 mencapai 148.645 jiwa, dengan rincian
laki-laki sebanyak 72.915 jiwa dan perempuan sebanyak 75.730 jiwa. Komposisi
penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dari angka rasio jenis kelamin (sex
ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk
perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan
bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan
sebaliknya nilai sex ratio di bawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk
perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sex Ratio Kota Bima tahun 2013
adalah 96,28, di mana kecamatan dengan Sex Ratio lebih dari 100 hanya Kecamatan
Asakota yaitu sebesar 101,39.
Tabel 2.7. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kota Bima Tahun 2013
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis kelamin
1. Rasanae Barat 16.085 16.362 32.447 98,31
2. Mpunda 16.031 17.794 33.825 90,09
3. Raba 17.796 18.595 36.391 95,70
4. Rasanae Timur 8.366 8.542 16.908 97,94
5. Asakota 14.637 14.437 28.635 101,39
Jumlah Total 72.915 75.730 148.645 96,28
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima
Nama Sungai Panjang
Sungai (km)
Lebar Sungai
(m)
Kecamatan
Hulu Hilir
1 Sungai Lampe 25 30 Rasanae Timur Rasanae Barat
2 Sungai Dodu 12 20 Rasanae Timur Rasanae Timur
3 Sungai Nungga 22 20 Rasanae Timur Mpunda
4 Sungai Kendo 15 15 Raba Rasanae Barat
5 Sungai Ntobo 12 20 Raba Rasanae Barat
6 Sungai Jatiwangi 16 15 Asakota Asakota
7 Sungai Romo 2 12 Asakota Asakota
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 14
b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur
Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah
98.605 jiwa atau 66,34 %.Kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 43.220 jiwa atau
29,08 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun ke atas) berjumlah 6.820 jiwa atau
4,59 %.
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013
Kelompok Umur Jenis Kelamin
Total Laki-laki Perempuan
0-4 7.679 7.233 14.912
5-9 7.355 7.009 14.364
10-14 7.121 6.823 13.944
15-19 7.552 7.744 15.296
20-24 7.400 8.907 16.307
25-29 6.789 7.106 13.895
30-34 5.753 6.109 11.862
35-39 5.251 5.330 10.581
40-44 4.343 4.607 8.950
45-49 3.717 4.008 7.725
50-54 3.072 3.175 6.247
55-59 2.215 2.302 4.517
60-64 1.536 1.671 3.207
65-69 1.208 1.340 2.548
70-74 806 949 1.755
75+ 1.100 1.417 2.517
Jumlah 72.915 75.730 148.645
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahuai rasio
ketergantungan total adalah sebesar 50,75 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia
kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum
produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,75 persen ini disumbangkan
oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14
tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 43,83 persen, dan rasio
ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas
dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 6,92 persen. Dari indikator ini
terlihat bahwa pada tahun 2013, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani
tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan
tanggung jawab terhadap penduduk tua.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 15
Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013
c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan data Kota Bima dalam Angka, jumlah penduduk Kota Bima
berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tahun 2013 didominasi oleh lulusan
SLTA/sederajat yaitu mencapai 33,81%. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa
jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 11,51%.
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013
Tingkat Pendidikan
Kecamatan
Jumlah Rasanae
Barat Mpunda
Rasanae
Timur Raba Asakota
Tidak/ Belum Sekolah 7.238 6.440 4.424 8.949 7.306 34.357
Tidak Tamat SD/ Sederajat 5.101 4.952 3.578 6.127 5.928 25.326
Tamat SD/ Sederajat 3.876 3.346 2.945 4.889 6.548 21.604
SLTP/ Sederajat 4.938 3.561 2.647 4.421 4.717 20.284
SLTA/ Sederajat 12.470 11.220 5.162 13.082 8.328 50.262
Diploma I/II 457 562 185 580 283 2.067
Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda 584 733 184 723 316 2.540
Diploma IV/ Strata I 2.805 3.873 571 3.318 1.395 11.962
Strata II 118 209 8 140 57 532
Strata III 2 5 0 4 3 14
Jumlah 32.447 33.825 16.908 36.391 148.645 148.645
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2014
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 16
d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk
Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.200 jiwa/km2. Sedangkan
Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah
dengan jumlah kepadatan 264 jiwa/km2.
Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013
No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas wilayah (km2) Kepadatan (jiwa/ km2
1 Rasanae Barat 32.447 10,14 3.200
2 Mpunda 33.825 15,28 2.214
3 Raba 36.391 63,73 571
4 Rasanae Timur 16.908 64,07 264
5 Asakota 29.074 69,03 421
Jumlah 148.645 222,25 668
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
e. Pencatatan Sipil
Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil,
dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Pada tahun 2013, dari 119.979 jiwa jumlah
penduduk wajib KTP, 110.080 jiwa atau lebih kurang 91,74% telah memiliki KTP.
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun
2013
Uraian Jumlah
Jumlah Penduduk keseluruhan 148.645
Jumlah Penduduk Wajib KTP 119.979
Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP 82.372
Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP) 27.708
Total Penduduk ber-KTP 110.080
Rasio Penduduk ber-KTP 91,74%
Jumlah Penduduk ber-akte lahir 79.179
Rasio Penduduk ber-akte lahir 47,12%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 17
f. Ketenagakerjaan
Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori
tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan
menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia
mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah
Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi
sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk
Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan
utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).
Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 66,13%, dimana
dari jumlah tersebut 93,27% dalam kondisi bekerja dan 6,73% menganggur. Adapun
jumlah bukan angkatan kerja adalah sebesar 33,87% dari total penduduk usia kerja.
Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang memiliki kegiatan utama
mengurus rumah tangga yaitu 47,57%; selebihnya merupakan penduduk yang masih
bersekolah sebesar 25,85% dan kegiatan lainnya 26,53%.
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013
No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
1 ANGKATAN KERJA
a. Bekerja 34.521 21.724 56.245
b. Pengangguran 1.869 2.190 4.059
Jumlah penduduk angkatan kerja (i) 36.390 23.914 60.304
2 BUKAN ANGKATAN KERJA
Sekolah 4.994 4.848 9.842
Mengurus RT 1.448 16.630 18.078
Lainnya 8.797 1.284 10.081
Jumlah penduduk bukan angkatan kerja
(ii)
15.239 22.762 38.001
Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) 51.629 46.676 98.305
3 TPAK (tingkat partisipasi angkatan
kerja)
70,49 51,24 61,35
4 TPT (tingkat pengangguran terbuka) 5,14 9,16 6,73
Sumber : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 18
Tabel 2.13. Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013
Golongan Umur Angkatan Kerja
Jumlah Bekerja Mencari Pekerjaan
15-19 9.032 623 9.655
20-24 9.650 639 10.289
25-29 8.147 640 8.787
30-34 6.933 512 7.445
35-39 6.232 470 6.702
40-44 5.313 355 5.668
45-49 4.584 308 4.892
50-54 3.707 313 4.020
55-59 2.647 199 2.846
60-64 0 0 0
65+ 0 0 0
Total 56.245 4.059 60.304 Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014
Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2013
didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor
jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 32,35 %. Lapangan pekerjaan selanjutnya
pada sektor perdagangan yaitu 21,29%. Sektor berikutnya adalah sektor industri yaitu
sebesar 15,79%, dan sektor pertanian sebesar 11,90%. Sementara penduduk yang bekerja
di sektor lainnya tercatat dengan prosentase di bawah 19,39%.
Tabel 2.14.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu
dan Jenis Kelamin Tahun 2013
Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Pertanian 14,82 7,94 11,90
2. Industri 10,60 21,12 15,07
3. Perdagangan 15,79 28,71 21,29
4. Jasa 31,39 33,65 32,35
5. Lainnya 27,40 8,58 19,39
J u m l a h 100 100 100
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan
lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah
mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 19
menjadi Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana Visi Pembangunan Kota Bima Tahun
2013-2018.
Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya
pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai
dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi
jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan
potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih
meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota
secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada
fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat
transaksi dan distribusi.
2.1.6. Kondisi Perekonomian
a. Pertumbuhan PDRB
Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui
kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB).Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga
bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Dilihat dari pertumbuhan PDRB, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
menunjukkan tren pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik,
karena telah terjadi pertumbuhan yang positif.
Tabel 2.15.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000
N
o Sektor
2009 2010 2011 2012*) 2013**)
Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp
(dalam
juta)
%
1 Pertanian 90.687,22 20,80 92.341,04 20,03
95.996,98
19,77 100.090,8
4
19,48 101.348,
68
18,7
7
2 Pertambang
an &
Penggalian
564,71 0,13 596,95 0,13 634,14 0,13 669,55 0,13 635,14 0,12
3 Industri
Pengolahan
14.275,76 3,27 14.869,64 3,23 15.636,91 3,22 16.489,07 3,21 17.466,8
7
3,23
4 Listrik,Gas
& Air bersih
3.587,16 0,82
3.894,68
0,84
4.120,00
0,87 4.366,24 0,85 4.753,28 0,88
5 Konstruksi 31.160,83 7,15 33.749,36 7,32 36.407,71 7,50 39.804,47 7,75 40.360,0
9
7,47
6 Perdaganga
n, Hotel &
Restoran
81.222,12 18,63 87.143,80 18,90
93.520,43 19,26
101.118,4
6 19,68
110.438,
75
20,4
5
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 20
N
o Sektor
2009 2010 2011 2012*) 2013**)
Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp (dalam
juta)
% Rp
(dalam
juta)
%
7 Pengangkut
an &
Komunikasi
75.497,06 17,32 80.216,84 17,40 84.227,34 17,35 88.066,07 17,14 92.593,9
1
17,1
5
8 Keuangan,
sewa, & Js
Perusahaan
24.204,06 5,55 26.043,15 5,65
27.681,87
5,70 29.395,36 5,72 31.358,8
8
5,81
9 Jasa-jasa 114.762,4
3
26,32 122.143,8
7
26,50 127.353,6
2
26,23 133.825,0
6
26,04 141.026,
78
26,1
2
PDRB 435.961,
34
100,0
0
460.999,
33
100,0
0
485.578,
99
100,0
0
513.825,
11
100,0
0
539.982,
38
100
Sumber : BPS Kota Bima, 2013
*) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara
Tabel 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota
Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku
N
o Sektor
2009 2010 2011 2012**) 2013**)
Rp (dalam
juta) % Rp
(dalam
juta)
% Rp
(dalam
juta)
% Rp (dalam
juta) % Rp (dalam
juta) %
1 Pertanian 157.679,8
3
17,7
8
170.041,8
8
17,0
0
197.697,
22
17,55 213.893,4
7
17,11 227.404,53 16,31
2 Pertambangan
& Penggalian
1.129,58 0,13 1.272,16 0,13 1.415,66 0,13 1.597,89 0,13 1.569,65 0,11
3 Industri
Pengolahan
25.395,23 2,86 27.885,62 2,79 30.550,6
8
2,71 34.157,75 2,73 38.186,28 2,74
4 Listrik,Gas &
Air bersih
8.193,42 0,92 9.290,48 0,93 10.171,3
0
0,90 11.031,29 0,88 12.540,21 0,90
5 Konstruksi 58.269,51 6,57 67.746,64 6,77 76.908,9
1
6,83 88.197,34 7,05 96.754,06 6,94
6 Perdagangan,
Hotel &
Restoran
175.652,3
4
19,8
1
202.731,0
6
20,2
7
232.804,
73 20,67
267.845,7
5 21,42 296.084,20 21,23
7 Pengangkutan
& Komunikasi
162.881,8
2
18,3
7
178.458,3
7
17,8
4
190.061,
36
16,87 199.779,1
9
15,98 225.090,09 16,14
8 Keuangan,
sewa, & Js
Perusahaan
44.879,09 5,06 51.599,43 5,16 57.799,4
9
5,13 64.402,69 5,15 71.480,82 5,13
9 Jasa-jasa 252.565,8
1
28,4
9
291.096,0
5
29,1
1
329.093,
77
29,21 369.475,1
2
29,55 425.563,29 30,51
PDRB 886.646,
62
100,
0
1.000.121,
69 100,
0
1.126.503,
11 100,0
0
1.250.380,
48 100,00 1.394.673,13 100.0
0
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
*) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara
Tabel 2.17. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas
Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)
No Sektor
2009 2010 2011 2012**) 2013**)
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
1 Pertanian 9,71 3,68 7,84 1,82 16,26 3,96 8,19 4,26 3,21 1,40
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 21
No Sektor
2009 2010 2011 2012**) 2013**)
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
2 Pertambangan &
Penggalian 13,58 4,33 12,62 5,71 11,28 6,23 12,87 5,58 -0,56 -
5,9
0 3 Industri
Pengolahan 10,92 3,90 9,81 4,16 9,56 5,16 11,81 5,45 11,79 5,93
4 Listrik,Gas & Air
bersih
8,55 3,82 13,39 8,57 9,48 5,79 8,46 5,98 13,68 8,86
5 Konstruksi 14,54 6,97 16,26 8,31 13,52 7,88 14,68 9,33 14,54 5,86
6 Perdagangan,
Hotel &
Restoran
15,76 6,10 15,42 7,29 14,83 7,32 15,05 8,12 10,53 9,22
7 Pengangkutan &
Komunikasi 5,84 5,85 9,56 6,25 6,50 5,00 5,11 4,56 12,47 5,14
8 Keuangan, sewa,
& Js. Perusahaan 14,30 7,68 14,97 7,60 12,02 6,29 11,42 6,19 10,94 6,63
9 Jasa-jasa 25,78 9,20 15,26 6,43 13,05 4,27 12,27 5,08 15,18 5,38
PDRB 14,89 6,39 12,80 5,74 12,64 5,33 11,00 5,82 11,26 5,46
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
*) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara
Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 22
Tabel 2.18. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku
(Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013
No Sektor
Pertumbuhan
Hb Hk
% %
1 Pertanian 44,22 11,76
2 Pertambangan & Penggalian 38,96 12,47
3 Industri Pengolahan 50,37 22,35
4 Listrik,Gas & Air bersih 53,05 32,51
5 Konstruksi 66,05 29,52
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 68,56 35,97
7 Pengangkutan & Komunikasi 38,19 22,65
8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 59,27 29,56
9 Jasa-jasa 68,50 22,89
PDRB 57,30 23,86
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
b. Laju Inflasi
Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bima selama periode tahun 2008-2013
adalah sebesar 7,12 pertahun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-
rata pertumbuhan inflasi propinsi NTB sebesar 7,45 per tahun.
Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
Pertumbuhan
Provinsi NTB 3,34 10,08 6,55 3,99 9,85 6,76
Inflasi Kota Bima 4,09 6,35 7,19 3,61 10,42 6,33
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
Gambar 2.6. Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013
Tin
gkat
Infl
asi
Inflasi Provinsi NTB
Inflasi Kota Bima
Rata-rata inflasi Provinsi NTB
Rata-rata inflasi Kota Bima
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 23
c. PDRB Per Kapita
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2009-2013
tumbuh rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB per
kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 3,41% per tahun.
Tabel 2.20. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2009 - 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rp)
435.961,34 460.999,33 485.578,99 513.825,11 539.982,38
Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rp)
886.646,62 1.000.121,69 1.126.503,11 1.250.380,48 1.394.673,13
Jumlah Penduduk (jiwa) 132.292 142.579 144.018 146.308 148.645
PDRB perkapita Atas
Dasar Harga Konstan (Juta
Rp/jiwa)
3,295 3,234 3,372 3.512 3,633
PDRB perkapita Atas
Dasar Harga Berlaku (Juta
Rp/jiwa)
6,702 7,016 7,822 8,546 9,383
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
Gambar 2.7. PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2009 2010 2011 2012 2013
3,295 3,233 3,372 3,512 3,633
6,702 7,015
7,822
8,546
9,383
PD
RB
Pe
r K
apit
a
(Ju
ta R
p/J
iwa)
Atas dasar Harga Konstan
Atas dasar Harga Berlaku
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 24
Gambar 2.8. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013
2.1.7. Kesejahteraan Sosial
a. Pendidikan
1. Angka Melek Huruf
Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bima
mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Pada tahun 2013, AMH penduduk
Kota Bima sudah mencapai 95,91persen, artinya masih terdapat kurang dari 4,09 persen
penduduk yang buta huruf. Pencapaian AMH Kota Bima ternyata merupakan pencapaian
angka melek huruf penduduk tertinggi di tingkat Provinsi NTB. Angka Melek Huruf NTB
mencapai 85,19 pada tahun 2013.
Tabel 2.21. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2008 - 2013
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas 92.741 100.583 102.121 103.745 105.407
2 Angka melek huruf 92,8 93,7 93,77 93,80 95,91
3 Angka buta huruf 7,20 6,30 6,23 6,20 4,09 Sumber : BPS Kota Bima, 2014
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bima selalu meningkat selama periode
2009 - 2013. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kota Bima sama dengan rata-rata
lama sekolah pada tahun 2012 yaitu sebesar 10,22 tahun. Selama 5 tahun terakhir, angka
4,430
-1,886
4,279 4,161 3,438
12,783
4,660
11,511
9,259
9,786
-4,000
-2,000
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2009 2010 2011 2012 2013
Pe
rtu
mb
uh
an P
DR
B P
er
Kap
ita
(%)
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Atas Dasar Harga Berlaku
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 25
rata-rata lama sekolah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami
peningkatan, yaitu dari 9,25 tahun menjadi 10,22 tahun.
Tabel 2.22. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013
Rata-Rata Lama Sekolah 2009 2010 2011 2012 2013
Kota Bima 9,25 9,39 9,71 10,22 10,22
Provinsi NTB 6,73 6,77 6,93 7,19 7,20 Sumber : BPS Kota Bima, 2014
3. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013
No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013
1 SD/MI
1.1.
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun
yang bersekolah di jenjang pendidikan
SD/MI
16.045 16.174 16.937 15.461 18.075
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12
tahun 16.517 16.357 17.182 16.715 19.154
1.3. APM SD/MI 97,14% 98,88% 98,57% 92,49% 94,37%
2 SMP/MTs
2.1.
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun
yang bersekolah di jenjang pendidikan
SMP/MTs
8.218 8.413 8.696 7.134 9.209
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15
tahun 9.154 8.870 9.161 8.162 7.892
2.3. APM SMP/MTs 89,86% 94,85% 94,92% 87,40% 116.69%
3 SMA/MA/SMK
3.1.
jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun
yang bersekolah di jenjang pendidikan
SMA/MA/SMK
10.936 8.652 10.646 8.375 11.220
3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18
tahun 12.046 9.043 12.207 9.302 9.572
3.3. APM SMA/MA/SMK 90,79% 95,68% 87,21% 90,03% 117,22% Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 26
4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana
untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013
No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013
1 SD/MI
1.1. jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikanSD/MI n/a n/a n/a 18.140 19.945
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-
12 tahun 16.517 16.357 17.182 16.715 19.154
1.3. APK SD/MI 103,56% 95,60% 95,60% 108,52
%
104,13
%
2 SMP/MTs
2.1. jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikanSMP/MTs n/a n/a n/a 9.333 13.133
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-
15 tahun 9.154 8.870 9.161 8.162 7.892
2.3. APK SMP/MTs 90,52% 98,87% 98,76% 114,34
%
166.41
%
3 SMA/MA/SMK
3.1. jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikanSMA/MA/SMK n/a n/a n/a 11.623 13.621
3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-
18 tahun 12.046 9.043 12.207 9.302 9.572
3.3. APK SMA/MA/SMK 97,88% 118,18% 121,20
%
124,95
%
142,31
%
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah
5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun
tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.
Tabel 25. Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 -
2013
No APT 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
1. SD 97,33 98,21 98,10 100,00 99,74 99,87
2. SMP 88,83 94,34 97,70 99,96 99,58 99,67
3. SMA 94,29 87,58 98,40 98,62 100,00 100,00
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, diolah
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 27
b. Kesehatan
1. Angka Kematian Bayi (AKB)
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota
Bima selama kurun tahun 2009 2013 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.
Pada tahun 2009, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 14,80 per 1.000 KH. Pada tahun
2010 AKB di Kota Bima turun menjadi 13,46 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi
menjadi 9,27 per 1.000 KH pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 kembali mengalami
sedikit kenaikan menjadi 9,3 AKB per 1000 KH.
Tabel 26. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Angka Kematian Bayi (AKB)
Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
14,80 13,46 7,96 9,27 9,3
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima
2. Angka Usia Harapan Hidup
Dalam kurun 5 tahun terakhir, AHH penduduk Kota Bima senantiasa mengalami
peningkatan.
Tabel 27. Angka Harapan Hidup Kota Bima
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
62,86 62,98 63,1 63,22 63,62
Sumber : BPS Kota Bima, 2014
AHH penduduk Kota Bima pada periode waktu 2009 2013 selalu berada di atas
angka Provinsi, yang berarti rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bima lebih tinggi
dibandingkan penduduk NTB, Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional masih
berada dibawah angka Nasional. Pada tahun 2013, AHH penduduk Provinsi NTB
meningkat menjadi 63,21 dan AHH penduduk Kota Bima juga meningkat menjadi 63,62
tahun.
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk
Prevalensi balita gizi buruk di Kota Bima mengalami perbaikan yang cukup
signifikan selama periode tahun 2012-2013 yaitu dari 5,16% pada tahun 2012 menjadi
3,15% pada tahun 2013.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 28
Tabel 2.28. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013
Tahun Jumlah Balita (jiwa) Prevalensi Gizi Buruk
(%)
2012 14.697 5,16
2013 14.060 3,15
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah
c. Kemiskinan
Selama kurun waktu 2009 2013 jumlah penduduk miskin di Kota Bima memiliki
tren yang menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 2.29. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bima
Tahun 2009- 2013
Kota Bima 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 18.058 18.264 18.146 18.069 17.362
Tingkat Kemiskinan (%) 13,65 12,81 12,60 12,35 9,91
Sumber : TKPKD Kota Bima, 2014
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
A. Strategi Pembangunan
Strategi pembangunan Kota Bima tahun 2016 tidak terlepas dari strategi
pembangunan jangka menengah daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima
Tahun 2013-2018 serta strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN
Tahun 2015-2019. Rumusan strategi pembangunan ini bermakna sangat penting dalam
memberikan pola dan langkah taktis yang jelas dan terarah dalam pencapaian visi dan
misi pembangunan daerah.
Berdasarkan tema pembangunan wilayah Nusa Tenggara seperti yang tertuang
dalam RPJMN 2015-2019, maka tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara
meliputi:
Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industry Meeting,
Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);
Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian
berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam,
dan rumput laut;
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 29
Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
Pengembangan industri mangan, dan tembaga.
Mengacu pada tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara tersebut, maka
pembangunan rumpun hijau maupun peningkatan kualitas prasarana dan sarana
perkotaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah.
Dengan demikian Adapun strategi pembangunan Kota Bima untuk dilaksanakan pada
tahun 2016 adalah antara lain:
- Strategi pembangunan dalam rangka membentuk manusia yang BERIMAN melalui
penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter
manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai
yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-
nilai budaya lokal, akan mencakup:
1. Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba
2. Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.
3. Fasilitasi dan promosi adat budaya
- Strategi dalam rangka mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas
sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi,
memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik
jasmani maupun rohani, mental-spiritual, meliputi:
1. Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi
penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional
pendidikan
3. Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan
dan latihan kerja.
4. Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan.
5. Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan.
- Strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui
pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan
pemerintahan yang prima, meliputi :
1. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial
2. Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.
3. Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan
pemerintahan daerah
4. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 30
5. Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan konsultasi yang diarahkan pada
program/kegiatan pembangunan
6. Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset
7. Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.
8. Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT
- Strategi pembangunan dalam rangka menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan
pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan
diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang
berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, meliputi:
1. Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan
Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota
2. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan
prasarana
3. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal
4. Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha
5. Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air
baku dan air bersih
6. Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang
7. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh
8. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sanitiasi dan persampahan
9. Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata
10. Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara
terpadu
11. Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas,
kemandirian, dan kewirausahaan.
12. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi
13. Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah
14. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai
15. Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada
Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan
16. Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber
mata air
17. Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana
18. Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.
19. Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 31
B. Arah Kebijakan
Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, maka arah kebijakan umum pembangunan untuk
tahun 2016 meliputi:
- Misi 1: Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan
nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga
dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah
serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, dengan arah
kebijakan:
1. Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis
2. Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan
pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai,
ulama dan petugas keagamaan
3. Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan
meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit social
4. Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya
5. Pameran dan festival budaya
- Misi 2: Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing,
dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani,
mental-spiritual:
1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana
prasarana pendidikan yang berkualitas
2. Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan
3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat
4. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang
pembangunan.
5. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
6. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
7. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
8. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana
9. Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian
10. Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular
11. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga
dan terciptanya PHBS.
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 32
12. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan
- Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana
masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, dengan
arah kebijakan:
1. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas.
2. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas
3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya
pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
4. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan
dan anak
5. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan
daerah
6. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan public
7. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
produk hukum daerah
8. Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional
9. Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif
perencanaan pembangunan daerah
10. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen
asset
11. Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR
12. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT
13. Pengembangan metode pendataan kependudukan
14. Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku
- Misi 4: Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal
dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi
dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan
stabilitas sosial politik dan keamanan, dengan arah kebijakan:
1. Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan
prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi.
2. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima
3. Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM
4. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya
-
RKPD Kota Bima Tahun 2016 33
5. Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan
7. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan
ruang
8. Penertiban bangunan tanpa ijin
9. Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa
10. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir
11. Pengembangan sistem pengelolaan sampah
12. Pengembangan daya tarik obyek wisata
13. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
14. Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja
dalam rangka mengurangi pengangguran
15. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan
16. Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat
17. Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan
Daerah Aliran Sungai
18. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA
19. Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air
20. Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana
21. Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik
22. Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas
2.2.2. Prioritas Daerah
Mengacu pada sasaran pembangunan nasional, maka pada tahun 2016 secara
makro Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,1%, dan
dengan tingkat pengangguran 4,8%. Itu bermakna bahwa Kota Bima pun pada prinsipnya
harus mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan regional yang telah ditetapkan
dalam RPJM Nasional tersebut. Disamping itu terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas
pembangunan nasional yang dikenal dengan NAWA CITA yang menjadi paying
pembangunan nasional yang meliputi:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada s