walikota bima

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR : 26 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BIMA TAHUN 2016

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BIMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan

rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Bima Tahun 2016;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor

10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

untuk periode tahunan, dalam rangka

mengimplementasikan target kinerja Tahun 2016 sebagai

bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dimaksud;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah

kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan

komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian

kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah

yang berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima

Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2015;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengandalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 470);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima



Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor

8);


Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah

Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88 );


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima

Tahun 2008 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun

2008 Nomor 9);


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota

Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor

101);


Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota

Bima Tahun 2010 Nomor 102);


Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima

(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota

Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor

127);


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah

Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012

Nomor 128);

24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima


25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor

160 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

b. Walikota adalah Walikota Bima.

c. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan

dokumen perencanaan Daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

(3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-

program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun

dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)

menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima

dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2016.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semester dan

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi

uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing

program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi

analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 menjadi pedoman

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Bima Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima

pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BIMA,

ttd.

M. QURAIS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota-Bima pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd.

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima

Abd. Wahab, SH

Pembina (IV a)

Nip.196509031998031005

DAFTAR ISI

Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2015

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1

1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................... 1

1.3. Hubungan antar Dokumen ............................................................................ 4

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................................... 4

1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. 6

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi ............................................. 6

2.1.2. Klimatologi .............................................................................................. 8

2.1.3. Morfologi ................................................................................................. 9

2.1.4. Hidrologi.. 12

2.1.5. Kondisi Demografis.. 13

2.1.6. Kondisi Perekonomian... 19

2.1.7. Kesejahteraan Sosial 24

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

dan Realisasi RPJMD ........................................................................................ 28

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .............................................. 28

2.2.2. Prioritas Daerah ...................................................................................... 33

2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja ..................................................................... 44

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................... 159

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................ 163

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. 164

3.2.1. Tantangan Pokok .................................................................................... 164

3.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2016 .......................................................... 165

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah. . 165

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan. 165

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 166

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ 173

4.2. Prioritas Pembangunan .................................................................................. 175

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,

Daerah, dan SKPD

4

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bima 7

Gambar 2.2 Geomorfologi Kota Bima 12

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013 15

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2009-2013

21

Gambar 2.5 Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013 22

Gambar 2.6 PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013 23

Gambar 2.7 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013 24

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Luas Wilayah Kota Bima 6

Tabel. 2.2 Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari

Dirinci Per bulan di Wilayah Bima Tahun 2013

8

Tabel. 2.3 Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima

9

Tabel. 2.4 Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut

9

Tabel. 2.5 Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

10

Tabel. 2.6 Sungai di Kota Bima 13

Tabel. 2.7 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

13

Tabel. 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013

14

Tabel. 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013

15

Tabel. 2.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

16

Tabel. 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2013

16

Tabel. 2.12 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013

17

Tabel. 2.13 Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013 18

Tabel. 2.14 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2013

18

Tabel. 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima

Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000

19

Tabel. 2.16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

20

Tabel. 2.17 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

20

Tabel. 2.18 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013

22

Tabel. 2.19 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013 22

Tabel. 2.20 Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013 23

Tabel. 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 24

2008 - 2013Tahun 2008 - 2012

Tabel. 2.22 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013 25

Tabel. 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

25

Tabel 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

26

Tabel. 2.25 Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 - 2013

26

Tabel. 2.26 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013

27

Tabel. 2.27 Angka Harapan Hidup Kota Bima 27

Tabel 2.28 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013

28

Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat

Kemiskinan Kota Bima Tahun 2009- 2013

28

Tabel 2.30 Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun Anggaran 2014

36

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Layanan PAUD Tahun Anggaran 2014 39

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014

39

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014

40

Tabel 2.34 Capaian Kinerja dalam Penataan Manajemen Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2014

41

Tabel 2.35 Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

42

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan rasio sarana kesehatan tahun 2014

48

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja dalam rangka peningkatan sanitasi berbasis masyarakat tahun 2014

49

Tabel 2.38 Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular

50

Tabel 2.39 Capaian Indikator penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular

50

Tabel 2.40 Capaian Indikator peningkatan cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita

51

Tabel 2.41 Capaian Indikator penurunan angka kematian ibu dan bayi 51

Tabel 2.42 Program/ Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014

52

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014

54

Tabel 2.44 Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

55

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas 55

Tata Kota dan Perumahan Tahun 2014

Tabel 2.46 Program/ Kegiatan Urusan Perumahan pada BPBD Kota Bima

Tahun Anggaran 2014

56

Tabel 2.47 Program/ Kegiatan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

56

Tabel 2.48 Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014

58

Tabel 2.49 Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis 61

Tabel 2.50 Output Program/Kegiatan terkait Penyediaan Data dan Informasi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

61

Tabel 2.51 Pengukuran Kinerja Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

62

Tabel 2.52 Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis

63

Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Bappeda dalam Pencapaian Keterisian Elemen Data SIPD

64

Tabel 2.54 Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

64

Tabel 2.55 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2014

67

Tabel 2.56 Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemakaman Tahun 2014

70

Tabel 2.57 Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014 73

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan

Tahun Anggaran 2014

74

Tabel 2.59 Program/ Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014

75

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2014

76

Tabel 2.61 Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014

77

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014

80

Tabel 2.63 Program/ Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014

81

Tabel 2.64 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2014

83

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014 86

Tabel 2.66 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 86

Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2014 87

Tabel 2.68 Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014

88

Tabel 2.69 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2014

93

Tabel 2.70 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan & 95

Olahraga Tahun 2014

Tabel 2.71 Jumlah Lapangan Olahraga dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2014

96

Tabel 2.72 Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pilihan badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

97

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014

100

Tabel 2.74 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014

102

Tabel 2.75 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kota Bima Tahun 2014

105

Tabel 2.76 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat


107

Tabel 2.77 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD


109

Tabel 2.78 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima Tahun 2014

112

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Kepegawaian Daerah Tahun 2014 115

Tabel 2.80 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014

116

Tabel 2.81 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014

118

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Bima Tahun 2014

120

Tabel 2.83 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2014

120

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Bima Tahun 2014

123

Tabel 2.85 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kelurahan se-Kota Bima

123

Tabel 2.86 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2014

125

Tabel 2.87 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satpol PP Kota Bima Tahun 2014

127

Tabel 2.88 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014

129

Tabel 2.89 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BPMPK) Kota Bima Tahun 2014

131

Tabel 2.90 Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2014

133

Tabel 2.91 Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bima Tahun 2014

134

Tabel 2.92 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat oleh SKPD Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2014

134

Tabel 2.93 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2014 135

Tabel 2.94 Output Penting Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2014

136

Tabel 2.95 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

136

Tabel 2.96 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2014

137

Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2014 137

Tabel 2.98 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2014

138

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2014 140

Tabel 2.100 Program/ Kegiatan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

141

Tabel 2.101. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 143

Tabel 2.102 Program/ Kegiatan Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

144

Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 146

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2014 147

Tabel 2.105 Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

149

Tabel 2.106 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 151

Tabel 2.107 Program/ Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima Tahun Anggaran 2014

156

Tabel 2.108 Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2014

156

Tabel 2.109 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2014

158

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2014 - 2017

165

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2014 - 2017

171

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 - 2017

172

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018

173

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016 177

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima Tahun 2016

183

RKPD Kota Bima Tahun 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima merupakan salah

satu tahapan penting dalam kalender tahunan perencanaan daerah. Disamping itu

penyusunan RKPD juga merupakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013-2018 dan dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya dokumen RKPD menjadi pedoman dan

panduan bagi penyusunan KUA dan PPAS dalam proses penganggaran daerah. Muatan

dan tahapan penyusunan RKPD Kota Bima dilaksanakan sesuai dengan panduan

penyusunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kota Bima

tahun 2016, yaitu :

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4118);

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .);

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4405);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara


10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 2028.

13) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.

14) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;

15) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan

daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Bima;



Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;



Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;



Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;



Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

21) Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2015;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan dilakukan menurut wilayah yang berbeda, menurut kurun

waktu yang berbeda dan menurut pendekatan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka

tujuan perencanaan nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki

hubungan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan dapat dijelaskan dalam gambar

berikut ini.

Gambar. 1.3

Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

RPJP Nasional RPJM Nasional RKP

RPJP Daerah RPJM Daerah RKPD

RPJP Nasional RENSTRA SKPD RENJA SKPD

RPJP Nasional RENSTRA SKPD APBD

Pedoman

diperhatikan

Pedoman

dijabarkan

Diacu/diserasikan

dijabarkan

Pedoman

Diacu

Diacu


1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 ini disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud, Tujuan dan Fungsi

Penyusunan rancangan RKPD Kota Bima tahun 2016 dimaksudkan sebagai

wadah untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan

kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai bahan acuan

bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan

APBD harus mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;


2) Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

4) Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD;

5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi

dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;

6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja

program pembangunan jangka menengah;

7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar

pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

8) Instrumen dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kepada

pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;

9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara geografis Kota Bima berada pada posisi 1180 41 00 - 1180 48 00 Bujur

Timur dan 80 30 00 - 80 20 00 Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada

sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Sedangkan secara administratif Kota Bima

terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur Asakota,

Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

- Sebelah Barat : Teluk Bima

Adapun luas Wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km2 dengan rincian

seperti ditunjukan dalam table berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima

No. Kecamatan Kelurahan / Desa Luas Wilayah (dalam km2)

I. Kecamatan Rasanae Barat 1. Kel. Tanjung 2. Kel. Paruga 3. Kel. SaraE 4. Kel. NaE 5. Kel. Pane 6. Kel. Dara

0,79 0,91 0,48 0,31 0,31 7,34

Jumlah I 10.14

II. Kecamatan Mpunda 1. Kel. Sambinae 2. Kel. Panggi 3. Kel. Monggonao 4. Kel. Manggemaci 5. Kel. Penatoi 6. Kel. Lewirato 7. Kel. Sadia 8. Kel. Mande 9. Kel. Santi 10. Kel. Matakando

5,43 3,51 0,63 0,52 0,74 0,49 0,68 0,69 0,72 1,87

Jumlah II 15.28

III. Kecamatan Raba 1. Kel. Penaraga 2. Kel. Penanae 3. Kel. Rite 4. Kel. Rabangodu Utara 5. Kel. Rabangodu Selatan

0,74 5,34 1,84 0,98 1,43


No. Kecamatan Kelurahan / Desa Luas Wilayah (dalam km2)

6. Kel. Rabadompu Timur 7. Kel. Rabadompu Barat 8. Kel. Rontu 9. Kel. Ntobo 10. Kel. Kendo 11. Kel. Nitu

0,54 1,66 4,74

31,19 9,08 6,19

Jumlah III 63.73

IV. Kecamatan Asakota 1. Kel. Melayu 2. Kel. Jatiwangi 3. Kel. Jatibaru 4. Kel. Kolo

0,76 22,18 19,60 26,49

Jumlah IV 69,03

V. Kecamatan Rasanae Timur 1. Kel. Kumbe 2. Kel. Lampe 3. Kel. Oi Foo 4. Kel. Kodo 5. Kel Dodu 6. Kel. Lelamase 7. Kel. Nungga

1,52 7,23 9,20 5,55 7,93

21,05 11,59

Jumlah V 64.07

Jumlah I + II + III + IV + V 222,25

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima


2.1.2. Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2013

sebesar 117,78 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu

379,4 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm. Jumlah hari

hujan selama tahun 2013 tercatat 164 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada

Bulan Januari yaitu 30 hari dan terendah pada bulan Agustus dimana tidak terdapat hari

hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2013 sebesar 80%, tertinggi 87% pada

Bulan Januari dan terendah 69% pada Bulan Oktober. Temperatur berkisar pada interval

antara suhu minimal 20,8oC pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 35,2oC pada Bulan

Oktober, dengan rata-rata suhu 27,130C.

Tabel 2.2. Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Dirinci Per bulan di Wilayah Bima

Tahun 2013

B u l a n Curah Hujan

(mm)

Hari Hujan

(hh)

Penyinaran

Matahari (%)

Januari 337,7 30 35

Pebruari 123,0 19 54

Maret 72,0 15 80

April 79,9 13 74

M e i 158,2 15 61

Juni 103,1 13 53

Juli 20,6 6 73

Agustus 0,0 0 92

September 0,0 1 97

Oktober 19,3 4 92

Nopember 119,7 21 65

Desember 379,4 27 43

Rata-Rata 117,78 13,67 68,25

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014


Tabel 2.3.Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan T ekanan Udara Dirinci per bulan di Wilayah Bima

B u l a n

Suhu Udara (oC) Lembab Nisbi

( % )

Tekanan Udara

(mb) Rata-rata Max Min

1. Januari 27,00 32,50 25,00 87,00 1008,40

2. Pebruari 27,10 33,60 24,70 86,00 1008,40

3. Maret 27,50 33,60 24,20 82,00 1010,20

4. April 27,40 33,10 23,90 82,00 1009,80

5. M e i 27,40 33,00 24,30 83,00 1010,10

6. Juni 26,80 32,10 23,70 85,00 1010,00

7. Juli 25,70 30,50 22,20 79,00 1011,20

8. Agustus 25,40 31,80 20,80 74,00 1012,90

9. September 26,90 32,70 22,90 71,00 1012,60

10. Oktober 28,80 35,20 24,20 69,00 1012,10

11. Nopember 28,30 34,50 24,70 77,00 1000,30

12. Desember 27,30 32,30 24,50 85,00 1008,50

Rata-Rata 27,13 32,91 23,76 80 1009,54

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2014

2.1.3. Morfologi

a. Ketinggian

Kota Bima yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 770 ha (3,54%),

ketinggian 25-50 m seluas 3.968 ha (17,13 %) dan di atas 50 m seluas 16.989 ha (78,19

%).

Tabel 2.4. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut

Tinggi Rata-rata dari

Permukaan Laut

Luas Tanah

(ha)

Persentase Terhadap Luas

Kota Bima (%)

0 25 770,00 3,54

25 50 3.968,00 18,26

> 50 16.989,00 78,19

Jumlah 21.727,00 100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014

b. Kelerengan

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan sangat curam atau lahan

dengan kelerengan lebih dari 40 %, yaitu seluas 7.307 ha, kemudian lahan bergelombang


seluas 5.275 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 5.162 ha, dan lahan dengan

kondisi relatif datar dengan luas 3.983 ha.

Tabel 2.5. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

No Kecamatan Datar Bergelombang Curam Sangat Curam

( 0 - 2 % ) ( 2 - 15 % ) ( 15 - 40 %) ( > 40 % )

1 Rasanae Barat 395,00 294,00 180,00 145,00

2 Mpunda 688,00 287,00 257,00 296,00

3 Rasanae Timur 794,00 1.533,00 1.500,00 2.455,00

4 Raba 806,00 1.170,00 1.500,00 2.772,00

5 Asakota 1.300,00 1.991,00 1.725,00 1.639,00

J u m l a h 3.983,00 5.275,00 5.162,00 7.307,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, 2014

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40% mencapai

39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 44,36%.

Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang

relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah Kecamatan Asakota

memiliki karakteristik kelerengan bergelombang.

c. Geomorfologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan

morfometri dan morfogenesa dapat dikelompokan ke dalam 4 satuan geomorfologi,

yaitu:

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima

yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur

melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini

menempati 20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan

bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah

Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba

Ngodu, Raba Dompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan

geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata rata 3 meter dan


kemiringan lereng rata rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi

ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

Satuan geomorfologi ini menempati 10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar

luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai,

meliputi: daerah Tanjung, Melayu dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran

endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata rata 2 meter dan kemiringan

lereng rata rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah

pasir.

3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh

batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati 30% dari daerah Kota

Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi

bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oiombo, Doro Oisi,i, Doro

Jati Oiifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata rata 42 meter dan

kemiringan lereng rata rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan

geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4. Satuan geomorfologi bergelombang lemahkuat vulkanik.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku

terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati 40% dari daerah Kota Bima, yang

terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan

geomorfologi bergelombang lemahkuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kol0, Doro

Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata

rata 75 meter dan kemiringan lereng rata rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari

satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.


Gambar 2.2. Geomorfologi Kota Bima

2.1.4. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki

hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai

terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan

antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2014

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama

di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota.

2.1.5. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2013 mencapai 148.645 jiwa, dengan rincian

laki-laki sebanyak 72.915 jiwa dan perempuan sebanyak 75.730 jiwa. Komposisi

penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui dari angka rasio jenis kelamin (sex

ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk

perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan

bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan

sebaliknya nilai sex ratio di bawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk

perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sex Ratio Kota Bima tahun 2013

adalah 96,28, di mana kecamatan dengan Sex Ratio lebih dari 100 hanya Kecamatan

Asakota yaitu sebesar 101,39.

Tabel 2.7. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

di Kota Bima Tahun 2013

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis kelamin

1. Rasanae Barat 16.085 16.362 32.447 98,31

2. Mpunda 16.031 17.794 33.825 90,09

3. Raba 17.796 18.595 36.391 95,70

4. Rasanae Timur 8.366 8.542 16.908 97,94

5. Asakota 14.637 14.437 28.635 101,39

Jumlah Total 72.915 75.730 148.645 96,28

Sumber : BPS Kota Bima, 2014

Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima

Nama Sungai Panjang

Sungai (km)

Lebar Sungai

(m)

Kecamatan

Hulu Hilir

1 Sungai Lampe 25 30 Rasanae Timur Rasanae Barat

2 Sungai Dodu 12 20 Rasanae Timur Rasanae Timur

3 Sungai Nungga 22 20 Rasanae Timur Mpunda

4 Sungai Kendo 15 15 Raba Rasanae Barat

5 Sungai Ntobo 12 20 Raba Rasanae Barat

6 Sungai Jatiwangi 16 15 Asakota Asakota

7 Sungai Romo 2 12 Asakota Asakota


b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah

98.605 jiwa atau 66,34 %.Kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 43.220 jiwa atau

29,08 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun ke atas) berjumlah 6.820 jiwa atau

4,59 %.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2013

Kelompok Umur Jenis Kelamin

Total Laki-laki Perempuan

0-4 7.679 7.233 14.912

5-9 7.355 7.009 14.364

10-14 7.121 6.823 13.944

15-19 7.552 7.744 15.296

20-24 7.400 8.907 16.307

25-29 6.789 7.106 13.895

30-34 5.753 6.109 11.862

35-39 5.251 5.330 10.581

40-44 4.343 4.607 8.950

45-49 3.717 4.008 7.725

50-54 3.072 3.175 6.247

55-59 2.215 2.302 4.517

60-64 1.536 1.671 3.207

65-69 1.208 1.340 2.548

70-74 806 949 1.755

75+ 1.100 1.417 2.517

Jumlah 72.915 75.730 148.645


Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahuai rasio

ketergantungan total adalah sebesar 50,75 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia

kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum

produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,75 persen ini disumbangkan

oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14

tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 43,83 persen, dan rasio

ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas

dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 6,92 persen. Dari indikator ini

terlihat bahwa pada tahun 2013, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani

tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan

tanggung jawab terhadap penduduk tua.


Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Bima Tahun 2013

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Kota Bima dalam Angka, jumlah penduduk Kota Bima

berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tahun 2013 didominasi oleh lulusan

SLTA/sederajat yaitu mencapai 33,81%. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa

jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 11,51%.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bima Tahun 2013

Tingkat Pendidikan

Kecamatan

Jumlah Rasanae

Barat Mpunda

Rasanae

Timur Raba Asakota

Tidak/ Belum Sekolah 7.238 6.440 4.424 8.949 7.306 34.357

Tidak Tamat SD/ Sederajat 5.101 4.952 3.578 6.127 5.928 25.326

Tamat SD/ Sederajat 3.876 3.346 2.945 4.889 6.548 21.604

SLTP/ Sederajat 4.938 3.561 2.647 4.421 4.717 20.284

SLTA/ Sederajat 12.470 11.220 5.162 13.082 8.328 50.262

Diploma I/II 457 562 185 580 283 2.067

Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda 584 733 184 723 316 2.540

Diploma IV/ Strata I 2.805 3.873 571 3.318 1.395 11.962

Strata II 118 209 8 140 57 532

Strata III 2 5 0 4 3 14

Jumlah 32.447 33.825 16.908 36.391 148.645 148.645

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2014


d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di

Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.200 jiwa/km2. Sedangkan

Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah

dengan jumlah kepadatan 264 jiwa/km2.

Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2013

No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas wilayah (km2) Kepadatan (jiwa/ km2

1 Rasanae Barat 32.447 10,14 3.200

2 Mpunda 33.825 15,28 2.214

3 Raba 36.391 63,73 571

4 Rasanae Timur 16.908 64,07 264

5 Asakota 29.074 69,03 421

Jumlah 148.645 222,25 668


e. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil,

dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga

(KK), Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Pada tahun 2013, dari 119.979 jiwa jumlah

penduduk wajib KTP, 110.080 jiwa atau lebih kurang 91,74% telah memiliki KTP.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun

2013

Uraian Jumlah

Jumlah Penduduk keseluruhan 148.645

Jumlah Penduduk Wajib KTP 119.979

Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP 82.372

Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP) 27.708

Total Penduduk ber-KTP 110.080

Rasio Penduduk ber-KTP 91,74%

Jumlah Penduduk ber-akte lahir 79.179

Rasio Penduduk ber-akte lahir 47,12%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014


f. Ketenagakerjaan

Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori

tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan

menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia

mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah

Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi

sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk

Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan

utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 66,13%, dimana

dari jumlah tersebut 93,27% dalam kondisi bekerja dan 6,73% menganggur. Adapun

jumlah bukan angkatan kerja adalah sebesar 33,87% dari total penduduk usia kerja.

Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang memiliki kegiatan utama

mengurus rumah tangga yaitu 47,57%; selebihnya merupakan penduduk yang masih

bersekolah sebesar 25,85% dan kegiatan lainnya 26,53%.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan

Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2013

No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah

1 ANGKATAN KERJA

a. Bekerja 34.521 21.724 56.245

b. Pengangguran 1.869 2.190 4.059

Jumlah penduduk angkatan kerja (i) 36.390 23.914 60.304

2 BUKAN ANGKATAN KERJA

Sekolah 4.994 4.848 9.842

Mengurus RT 1.448 16.630 18.078

Lainnya 8.797 1.284 10.081

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja

(ii)

15.239 22.762 38.001

Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) 51.629 46.676 98.305

3 TPAK (tingkat partisipasi angkatan

kerja)

70,49 51,24 61,35

4 TPT (tingkat pengangguran terbuka) 5,14 9,16 6,73

Sumber : Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014


Tabel 2.13. Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2013

Golongan Umur Angkatan Kerja

Jumlah Bekerja Mencari Pekerjaan

15-19 9.032 623 9.655

20-24 9.650 639 10.289

25-29 8.147 640 8.787

30-34 6.933 512 7.445

35-39 6.232 470 6.702

40-44 5.313 355 5.668

45-49 4.584 308 4.892

50-54 3.707 313 4.020

55-59 2.647 199 2.846

60-64 0 0 0

65+ 0 0 0

Total 56.245 4.059 60.304 Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2013

didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor

jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 32,35 %. Lapangan pekerjaan selanjutnya

pada sektor perdagangan yaitu 21,29%. Sektor berikutnya adalah sektor industri yaitu

sebesar 15,79%, dan sektor pertanian sebesar 11,90%. Sementara penduduk yang bekerja

di sektor lainnya tercatat dengan prosentase di bawah 19,39%.

Tabel 2.14.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu

dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Lapangan Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Pertanian 14,82 7,94 11,90

2. Industri 10,60 21,12 15,07

3. Perdagangan 15,79 28,71 21,29

4. Jasa 31,39 33,65 32,35

5. Lainnya 27,40 8,58 19,39

J u m l a h 100 100 100


Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan

lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah

mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang


menjadi Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana Visi Pembangunan Kota Bima Tahun

2013-2018.

Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya

pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai

dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi

jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan

potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih

meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota

secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada

fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat

transaksi dan distribusi.

2.1.6. Kondisi Perekonomian

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui

kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB).Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga

bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

menunjukkan tren pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik,

karena telah terjadi pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.15.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2000

N

o Sektor

2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp

(dalam

juta)

%

1 Pertanian 90.687,22 20,80 92.341,04 20,03

95.996,98

19,77 100.090,8

4

19,48 101.348,

68

18,7

7

2 Pertambang

an &

Penggalian

564,71 0,13 596,95 0,13 634,14 0,13 669,55 0,13 635,14 0,12

3 Industri

Pengolahan

14.275,76 3,27 14.869,64 3,23 15.636,91 3,22 16.489,07 3,21 17.466,8

7

3,23

4 Listrik,Gas

& Air bersih

3.587,16 0,82

3.894,68

0,84

4.120,00

0,87 4.366,24 0,85 4.753,28 0,88

5 Konstruksi 31.160,83 7,15 33.749,36 7,32 36.407,71 7,50 39.804,47 7,75 40.360,0

9

7,47

6 Perdaganga

n, Hotel &

Restoran

81.222,12 18,63 87.143,80 18,90

93.520,43 19,26

101.118,4

6 19,68

110.438,

75

20,4

5


N

o Sektor

2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp (dalam

juta)

% Rp

(dalam

juta)

%

7 Pengangkut

an &

Komunikasi

75.497,06 17,32 80.216,84 17,40 84.227,34 17,35 88.066,07 17,14 92.593,9

1

17,1

5

8 Keuangan,

sewa, & Js

Perusahaan

24.204,06 5,55 26.043,15 5,65

27.681,87

5,70 29.395,36 5,72 31.358,8

8

5,81

9 Jasa-jasa 114.762,4

3

26,32 122.143,8

7

26,50 127.353,6

2

26,23 133.825,0

6

26,04 141.026,

78

26,1

2

PDRB 435.961,

34

100,0

0

460.999,

33

100,0

0

485.578,

99

100,0

0

513.825,

11

100,0

0

539.982,

38

100


*) Angka Sememtara ; **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota

Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

N

o Sektor

2009 2010 2011 2012**) 2013**)

Rp (dalam

juta) % Rp

(dalam

juta)

% Rp

(dalam

juta)

% Rp (dalam

juta) % Rp (dalam

juta) %

1 Pertanian 157.679,8

3

17,7

8

170.041,8

8

17,0

0

197.697,

22

17,55 213.893,4

7

17,11 227.404,53 16,31

2 Pertambangan

& Penggalian

1.129,58 0,13 1.272,16 0,13 1.415,66 0,13 1.597,89 0,13 1.569,65 0,11

3 Industri

Pengolahan

25.395,23 2,86 27.885,62 2,79 30.550,6

8

2,71 34.157,75 2,73 38.186,28 2,74

4 Listrik,Gas &

Air bersih

8.193,42 0,92 9.290,48 0,93 10.171,3

0

0,90 11.031,29 0,88 12.540,21 0,90

5 Konstruksi 58.269,51 6,57 67.746,64 6,77 76.908,9

1

6,83 88.197,34 7,05 96.754,06 6,94

6 Perdagangan,

Hotel &

Restoran

175.652,3

4

19,8

1

202.731,0

6

20,2

7

232.804,

73 20,67

267.845,7

5 21,42 296.084,20 21,23

7 Pengangkutan

& Komunikasi

162.881,8

2

18,3

7

178.458,3

7

17,8

4

190.061,

36

16,87 199.779,1

9

15,98 225.090,09 16,14

8 Keuangan,

sewa, & Js

Perusahaan

44.879,09 5,06 51.599,43 5,16 57.799,4

9

5,13 64.402,69 5,15 71.480,82 5,13

9 Jasa-jasa 252.565,8

1

28,4

9

291.096,0

5

29,1

1

329.093,

77

29,21 369.475,1

2

29,55 425.563,29 30,51

PDRB 886.646,

62

100,

0

1.000.121,

69 100,

0

1.126.503,

11 100,0

0

1.250.380,

48 100,00 1.394.673,13 100.0

0



Tabel 2.17. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas

Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

No Sektor

2009 2010 2011 2012**) 2013**)

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian 9,71 3,68 7,84 1,82 16,26 3,96 8,19 4,26 3,21 1,40


No Sektor

2009 2010 2011 2012**) 2013**)

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

2 Pertambangan &

Penggalian 13,58 4,33 12,62 5,71 11,28 6,23 12,87 5,58 -0,56 -

5,9

0 3 Industri

Pengolahan 10,92 3,90 9,81 4,16 9,56 5,16 11,81 5,45 11,79 5,93

4 Listrik,Gas & Air

bersih

8,55 3,82 13,39 8,57 9,48 5,79 8,46 5,98 13,68 8,86

5 Konstruksi 14,54 6,97 16,26 8,31 13,52 7,88 14,68 9,33 14,54 5,86

6 Perdagangan,

Hotel &

Restoran

15,76 6,10 15,42 7,29 14,83 7,32 15,05 8,12 10,53 9,22

7 Pengangkutan &

Komunikasi 5,84 5,85 9,56 6,25 6,50 5,00 5,11 4,56 12,47 5,14

8 Keuangan, sewa,

& Js. Perusahaan 14,30 7,68 14,97 7,60 12,02 6,29 11,42 6,19 10,94 6,63

9 Jasa-jasa 25,78 9,20 15,26 6,43 13,05 4,27 12,27 5,08 15,18 5,38

PDRB 14,89 6,39 12,80 5,74 12,64 5,33 11,00 5,82 11,26 5,46



Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013


Tabel 2.18. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku

(Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013

No Sektor

Pertumbuhan

Hb Hk

% %

1 Pertanian 44,22 11,76

2 Pertambangan & Penggalian 38,96 12,47

3 Industri Pengolahan 50,37 22,35

4 Listrik,Gas & Air bersih 53,05 32,51

5 Konstruksi 66,05 29,52

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 68,56 35,97

7 Pengangkutan & Komunikasi 38,19 22,65

8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 59,27 29,56

9 Jasa-jasa 68,50 22,89

PDRB 57,30 23,86


b. Laju Inflasi

Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bima selama periode tahun 2008-2013

adalah sebesar 7,12 pertahun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-

rata pertumbuhan inflasi propinsi NTB sebesar 7,45 per tahun.

Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2008 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

Pertumbuhan

Provinsi NTB 3,34 10,08 6,55 3,99 9,85 6,76

Inflasi Kota Bima 4,09 6,35 7,19 3,61 10,42 6,33


Gambar 2.6. Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Tin

gkat

Infl

asi

Inflasi Provinsi NTB

Inflasi Kota Bima

Rata-rata inflasi Provinsi NTB

Rata-rata inflasi Kota Bima


c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2009-2013

tumbuh rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata PDRB per

kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama sebesar 3,41% per tahun.

Tabel 2.20. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2009 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Nilai PDRB

Atas Dasar Harga Konstan

(Juta Rp)

435.961,34 460.999,33 485.578,99 513.825,11 539.982,38

Nilai PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku

(Juta Rp)

886.646,62 1.000.121,69 1.126.503,11 1.250.380,48 1.394.673,13

Jumlah Penduduk (jiwa) 132.292 142.579 144.018 146.308 148.645

PDRB perkapita Atas

Dasar Harga Konstan (Juta

Rp/jiwa)

3,295 3,234 3,372 3.512 3,633

PDRB perkapita Atas

Dasar Harga Berlaku (Juta

Rp/jiwa)

6,702 7,016 7,822 8,546 9,383


Gambar 2.7. PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2009 2010 2011 2012 2013

3,295 3,233 3,372 3,512 3,633

6,702 7,015

7,822

8,546

9,383

PD

RB

Pe

r K

apit

a

(Ju

ta R

p/J

iwa)

Atas dasar Harga Konstan

Atas dasar Harga Berlaku


Gambar 2.8. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

2.1.7. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bima

mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Pada tahun 2013, AMH penduduk

Kota Bima sudah mencapai 95,91persen, artinya masih terdapat kurang dari 4,09 persen

penduduk yang buta huruf. Pencapaian AMH Kota Bima ternyata merupakan pencapaian

angka melek huruf penduduk tertinggi di tingkat Provinsi NTB. Angka Melek Huruf NTB

mencapai 85,19 pada tahun 2013.

Tabel 2.21. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2008 - 2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah penduduk usia 15 tahun

keatas 92.741 100.583 102.121 103.745 105.407

2 Angka melek huruf 92,8 93,7 93,77 93,80 95,91

3 Angka buta huruf 7,20 6,30 6,23 6,20 4,09 Sumber : BPS Kota Bima, 2014

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bima selalu meningkat selama periode

2009 - 2013. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Kota Bima sama dengan rata-rata

lama sekolah pada tahun 2012 yaitu sebesar 10,22 tahun. Selama 5 tahun terakhir, angka

4,430

-1,886

4,279 4,161 3,438

12,783

4,660

11,511

9,259

9,786

-4,000

-2,000

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2009 2010 2011 2012 2013

Pe

rtu

mb

uh

an P

DR

B P

er

Kap

ita

(%)

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Atas Dasar Harga Berlaku


rata-rata lama sekolah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami

peningkatan, yaitu dari 9,25 tahun menjadi 10,22 tahun.

Tabel 2.22. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2009- 2013

Rata-Rata Lama Sekolah 2009 2010 2011 2012 2013

Kota Bima 9,25 9,39 9,71 10,22 10,22

Provinsi NTB 6,73 6,77 6,93 7,19 7,20 Sumber : BPS Kota Bima, 2014

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan

dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI

1.1.

jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun

yang bersekolah di jenjang pendidikan

SD/MI

16.045 16.174 16.937 15.461 18.075

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12

tahun 16.517 16.357 17.182 16.715 19.154

1.3. APM SD/MI 97,14% 98,88% 98,57% 92,49% 94,37%

2 SMP/MTs

2.1.



SMP/MTs

8.218 8.413 8.696 7.134 9.209


tahun 9.154 8.870 9.161 8.162 7.892

2.3. APM SMP/MTs 89,86% 94,85% 94,92% 87,40% 116.69%

3 SMA/MA/SMK

3.1.



SMA/MA/SMK

10.936 8.652 10.646 8.375 11.220


tahun 12.046 9.043 12.207 9.302 9.572

3.3. APM SMA/MA/SMK 90,79% 95,68% 87,21% 90,03% 117,22% Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah


4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara

umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana

untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2009 - 2013

No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1 SD/MI

1.1. jumlah siswa yang bersekolah di

jenjang pendidikanSD/MI n/a n/a n/a 18.140 19.945

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-

12 tahun 16.517 16.357 17.182 16.715 19.154

1.3. APK SD/MI 103,56% 95,60% 95,60% 108,52

%

104,13

%

2 SMP/MTs


jenjang pendidikanSMP/MTs n/a n/a n/a 9.333 13.133


15 tahun 9.154 8.870 9.161 8.162 7.892

2.3. APK SMP/MTs 90,52% 98,87% 98,76% 114,34

%

166.41

%

3 SMA/MA/SMK


jenjang pendidikanSMA/MA/SMK n/a n/a n/a 11.623 13.621


18 tahun 12.046 9.043 12.207 9.302 9.572

3.3. APK SMA/MA/SMK 97,88% 118,18% 121,20

%

124,95

%

142,31

%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diolah

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun

tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 25. Prosentase Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Bima Tahun 2008 -

2013

No APT 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

1. SD 97,33 98,21 98,10 100,00 99,74 99,87

2. SMP 88,83 94,34 97,70 99,96 99,58 99,67

3. SMA 94,29 87,58 98,40 98,62 100,00 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, diolah


b. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota

Bima selama kurun tahun 2009 2013 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.

Pada tahun 2009, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 14,80 per 1.000 KH. Pada tahun

2010 AKB di Kota Bima turun menjadi 13,46 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi

menjadi 9,27 per 1.000 KH pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 kembali mengalami

sedikit kenaikan menjadi 9,3 AKB per 1000 KH.

Tabel 26. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2009-2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Angka Kematian Bayi (AKB)

Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

14,80 13,46 7,96 9,27 9,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima

2. Angka Usia Harapan Hidup

Dalam kurun 5 tahun terakhir, AHH penduduk Kota Bima senantiasa mengalami

peningkatan.

Tabel 27. Angka Harapan Hidup Kota Bima

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

62,86 62,98 63,1 63,22 63,62


AHH penduduk Kota Bima pada periode waktu 2009 2013 selalu berada di atas

angka Provinsi, yang berarti rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bima lebih tinggi

dibandingkan penduduk NTB, Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional masih

berada dibawah angka Nasional. Pada tahun 2013, AHH penduduk Provinsi NTB

meningkat menjadi 63,21 dan AHH penduduk Kota Bima juga meningkat menjadi 63,62

tahun.

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Bima mengalami perbaikan yang cukup

signifikan selama periode tahun 2012-2013 yaitu dari 5,16% pada tahun 2012 menjadi

3,15% pada tahun 2013.


Tabel 2.28. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2012-2013

Tahun Jumlah Balita (jiwa) Prevalensi Gizi Buruk

(%)

2012 14.697 5,16

2013 14.060 3,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, diolah

c. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2009 2013 jumlah penduduk miskin di Kota Bima memiliki

tren yang menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.29. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bima

Tahun 2009- 2013

Kota Bima 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 18.058 18.264 18.146 18.069 17.362

Tingkat Kemiskinan (%) 13,65 12,81 12,60 12,35 9,91

Sumber : TKPKD Kota Bima, 2014

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

A. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan Kota Bima tahun 2016 tidak terlepas dari strategi

pembangunan jangka menengah daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima

Tahun 2013-2018 serta strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN

Tahun 2015-2019. Rumusan strategi pembangunan ini bermakna sangat penting dalam

memberikan pola dan langkah taktis yang jelas dan terarah dalam pencapaian visi dan

misi pembangunan daerah.

Berdasarkan tema pembangunan wilayah Nusa Tenggara seperti yang tertuang

dalam RPJMN 2015-2019, maka tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara

meliputi:

Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industry Meeting,

Incentive, Convetion, Exhibition (MICE);

Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian

berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam,

dan rumput laut;


Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;

Pengembangan industri mangan, dan tembaga.

Mengacu pada tema besar pembangunan wilayah Nusa Tenggara tersebut, maka

pembangunan rumpun hijau maupun peningkatan kualitas prasarana dan sarana

perkotaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian Adapun strategi pembangunan Kota Bima untuk dilaksanakan pada

tahun 2016 adalah antara lain:

- Strategi pembangunan dalam rangka membentuk manusia yang BERIMAN melalui

penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter

manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai

yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-

nilai budaya lokal, akan mencakup:

1. Sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi korban narkoba

2. Fasilitasi, Inventarisasi, dokumentasi, publikasi dan revitalisasi.

3. Fasilitasi dan promosi adat budaya

- Strategi dalam rangka mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas

sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi,

memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik

jasmani maupun rohani, mental-spiritual, meliputi:

1. Perencanaan dan penataan pelayanan pendidikan dasar serta Fasilitasi

penyusunan rencana induk pengembangan pendidikan.

2. Fasilitasi pengembangan kapasitas individu dan ketrampilan tenaga fungsional

pendidikan

3. Fasilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, bimbingan

dan latihan kerja.

4. Koordinasi dan Optimalisasi pelayanan kesehatan.

5. Fasilitasi penyediaan dan Revitalisasi sarana prasarana kesehatan.

- Strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui

pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan

pemerintahan yang prima, meliputi :

1. Revitalisasi pelaksanaan program perlindungan sosial

2. Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.

3. Memfasilitasi proses pengembangan SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan

pemerintahan daerah

4. Fasilitasi pengembangan kapasitas dan disiplin kerja pegawai


5. Koordinasi/Regulasi/ Sosialisasi/ fasilitasi dan konsultasi yang diarahkan pada

program/kegiatan pembangunan

6. Mengembangkan SOP pengelolaan keuangan dan manajemen asset

7. Fasilitasi, koordinasi penguatan pengawasan internal yang efektif dan profesional.

8. Fasilitasi/ Sosialisasi/ Publikasi dan adopsi teknologi IT

- Strategi pembangunan dalam rangka menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan

pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan

diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang

berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan, meliputi:

1. Koordinasi/ Konsultasi yang diarahkan pada sinergi kegiatan pembangunan

Ekonomi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

2. Fasilitasi perencanaan kawasan perdagangan dan jasa serta revitalisasi sarana dan

prasarana

3. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima /usaha informal

4. Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan informasi usaha

5. Fasilitasi, Revitalisasi/Konstruksi jalan, Jembatan, terminal, Pelabuhan, sumber air

baku dan air bersih

6. Integrasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang

7. Revitalisasi kawasan pertokoan, kawasan kaki lima dan kawasan kumuh

8. Regulasi dan perbaikan pengelolaan sanitiasi dan persampahan

9. Fasilitasi dan promosi pengembangan destinasi wisata

10. Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara

terpadu

11. Fasilitasi dan Edukasi yang di arahkan pada peningkatan kompetensi, kreatifitas,

kemandirian, dan kewirausahaan.

12. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi

13. Inventarisasi dan dokumentasi data lingkungan hidup daerah

14. Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan sungai

15. Regulasi/Inventarisasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ reklamasi yang diarahkan pada

Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan

16. Invetarisasi kawasan dan regulasi pemanfaatan areal sekitar kawasan sumber

mata air

17. Regulasi dan advokasi SOP penanggulangan bencana

18. Advokasi, edukasi, promosi dan sosialisasi pentingnya stabilitas daerah.

19. Edukasi / Matrikulasi / Fasilitasi yang diarahkan pada Pendidikan politik


B. Arah Kebijakan

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, maka arah kebijakan umum pembangunan untuk

tahun 2016 meliputi:

- Misi 1: Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan

nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga

dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah

serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, dengan arah

kebijakan:

1. Pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama dan etnis

2. Peningkatan kualitas rumah ibadah serta sarana prasarana keagamaan dan

pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, tokoh agama, tuan guru, kiyai,

ulama dan petugas keagamaan

3. Peningkatan penyebarluasan informasi bahaya Narkoba dan pencegahan

meluasnya peredaran Narkoba dan penyakit social

4. Pemberdayaan sanggar seni dan organisasi budaya

5. Pameran dan festival budaya

- Misi 2: Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya

manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing,

dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani,

mental-spiritual:

1. Peningkatan sistem penyelenggaraan pendidikan dan Penyediaan sarana

prasarana pendidikan yang berkualitas

2. Peningkatan keahlian dan ketrampilan guru dan tenaga kependidikan

3. Pembinaan perpustakaan dan Peningkatan minat baca masyarakat

4. Peningkatan kemandirian dan produktifitas generasi muda di berbagai bidang

pembangunan.

5. Peningkatan kualitas pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. Penyediaan akses layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau

7. Penyediaan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

8. Peningkatan akses Pelayanan Keluarga Berencana

9. Penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian

10. Pengendalian penyebaran penyakit menular dan tidak menular

11. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga

dan terciptanya PHBS.


12. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan

- Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana

masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima, dengan

arah kebijakan:

1. Peningkatan layanan sosial, latihan kerja dan kesempatan kerja bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas.

2. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan disabilitas

3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin serta upaya

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

4. Peningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan

dan anak

5. Penyediaan dokumen SOP dan SPM penyelenggaran pelayanan pemerintahan

daerah

6. Peningkatan kualitas dan kompetensi pelayanan public

7. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

produk hukum daerah

8. Penyelenggaraan tugas belajar, diklat struktural dan diklat fungsional

9. Penyediaan dan penyebarluasan peraturan dan kerangka normatif

perencanaan pembangunan daerah

10. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah serta manajemen

asset

11. Pengembangan SOP pengawasan dan TPTGR

12. Penyediaan data dan informasi pembangunan yang berbasis IT

13. Pengembangan metode pendataan kependudukan

14. Pengembangan digital arsip dan pengelolaan arsip secara baku

- Misi 4: Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal

dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi

dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan

stabilitas sosial politik dan keamanan, dengan arah kebijakan:

1. Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan sarana dan

prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi.

2. Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima

3. Pemberian dana bergulir dan kredit lunak bagi UMKM

4. Pemantapan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan utilitas lainnya


5. Pengembangan dan revitalisasi terminal dan pelabuhan laut

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan

7. Penyediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan

ruang

8. Penertiban bangunan tanpa ijin

9. Penataan dan revitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa

10. Penataan kawasan kumuh dan lingkungan wilayah pesisir

11. Pengembangan sistem pengelolaan sampah

12. Pengembangan daya tarik obyek wisata

13. Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu

14. Peningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja

dalam rangka mengurangi pengangguran

15. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan

16. Pemantapan penyajian data dan informasi lingkungan hidup yang akurat

17. Peningkatan fungsi sungai sebagai saluran drainase primer dan penataan

Daerah Aliran Sungai

18. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan eksploitasi SDA

19. Pelestarian dan perlindungan kawasan sumber mata air

20. Penyediaan RPB dan penyebarluasan SOP penanggulangan bencana

21. Pemberdayaan kawasan dan kelompok masyarakat yang rawan konflik

22. Pengembangan pola rekrutmen dan kaderisasi Orpol dan Ormas

2.2.2. Prioritas Daerah

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional, maka pada tahun 2016 secara

makro Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,1%, dan

dengan tingkat pengangguran 4,8%. Itu bermakna bahwa Kota Bima pun pada prinsipnya

harus mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan regional yang telah ditetapkan

dalam RPJM Nasional tersebut. Disamping itu terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas

pembangunan nasional yang dikenal dengan NAWA CITA yang menjadi paying

pembangunan nasional yang meliputi:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada s

walikota bima

Documents

Transcript of walikota bima