walikota bima kota bima kebijakan umum apbd (kua)

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 1

WALIKOTA BIMA

KOTA BIMA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17

ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1),

menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan

pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan daerah yang menetapkan

prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu

tahun anggaran yang diuraikan secara berurut berdasarkan urusan Pemerintah

Daerah baik urusan Wajib maupun urusan Pilihan. Dengan demikian Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dasar untuk menjadi acuan

bagi stakeholders pembangunan daerah Kota Bima, baik dalam penyusunan

dokumen rencana anggaran, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan

evaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 memiliki suatu alur

tahapan yang berdasarkan jangka waktu perencanaan maupun siklus proses

perencanaan dalam setiap jangka waktu tertentu. Tahapan yang diselenggarakan

secara berkesinambungan dan membentuk siklus perencanaan yang utuh

dimaksud meliputi : (1) Penyusunan Rencana, adalah suatu proses awal yang


dilakukan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang akan

ditetapkan; (2) Penetapan Rencana, adalah menyiapkan rancangan rencana

menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya; (3)

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah untuk memastikan agar

tujuan dan sasaran serta target pembangunan yang tertuang dalam rencana dapat

tercapai dengan melakukan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana

tersebut; dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai/mengukur pencapaian sasaran,

tujuan dan kinerja pembangunan.

Proses penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 pasal 83 menjelaskan bahwa Kepala daerah

perlu menyusun KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS berdasarkan RKPD dan

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) pada setiap tahunnya. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah

dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Kebijakan

Umum APBD (KUA) memuat: (1) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk

perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (2) Asumsi dasar penyusunan

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB

dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (3) Kebijakan

pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran

pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2016 serta strategi pencapaiannya; (4)

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan

dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari

sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi

pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah

dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi

pencapaiannya.


Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA) Kota Bima Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang akan

dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam dokumen Recana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD), yang selanjutnya digabungkan dalam dokumen Rancangan Anggaran,

Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2016.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 adalah :

a. Pedoman kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan

pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun

2016, dan selanjut merupakan sumber referensi dalam penyusunan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016;

b. Menjelaskan arah kebijakan umum yang akan ditempuh oleh pemerintah

daerah dalam upaya mencapai target pembangunan tahun 2016 melalui

program dan kegiatan prioritas, yang dijabarkan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD);

c. Memaparkan asumsi-asumsi dasar dalam pencapain target, pendapatan dan

belanja daerah tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota

Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4188;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan


Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor …….. Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota

Bima;

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;


22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010

Nomor 106);

24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli

Walikota;

25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013 - 2018;

27. Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2016.


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum APBD tahun

2016 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi

pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan Inflasi. Selain itu juga memberikan gambara

mengenai rencana target makro ekonomi daerah tahun 2016 yang meliputi

perkiraan pertumbuhan ekonomi dan perkiraan laju inflasi.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016

Perkembangan beberapa indikator tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1 Data Perekonomian Umum Daerah 5 Tahun Terakhir

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)

435.961,34 460.999,33 485.578,99 513.825,11 539.982,38

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

886.646,62 1.000.121,69 1.126.503,11 1.250.380,48 1.394.673,13

Jumlah Penduduk (jiwa) 132.292 142.579 144.018 146.308 148.645

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)

3,295 3,234 3,372 3.512 3,633

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa)

6,702 7,016 7,822 8,546 9,383

Inflasi 4,09 6,35 7,19 3,61 10,42

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,38 5,74 5,33 5,82 5,46

Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka

2.1.1. Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi

perkembangan/ kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode

tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil,

maka digunakan angka Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.


Angka Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk

Domestik Bruto (PDRB) pada harga konstan tahun sekarang dengan tahun

sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima untuk tahun 2013 sedikit lebih rendah

dibanding dengan pertumbuhan ekonomi NTB yaitu sebesar 5,69 dan sedikit lebih

rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,78.

Pertumbuhan ekonomi kota Bima selama periode 2009-2013 mengalami

fluktuasi antara 5,33 s.d 6,38 persen dan rata-rata mencapai 5,75 per tahun. Hal ini

menunjukan bahwa dalam kurun waktu yang sama terjadi peningkatan kegiatan

ekonomi di wilyah Kota Bima. Adanya pertumbuhan ekonomi berarti ada

peningkatan produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Kota Bima.

Kontributor PDRB terbesar adalah sektor jasa-jasa dan sekor perdagangan, hotel

dan restoran. Majunya sektor tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah Kota

Bima untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga kota

menyebabkan kegitan jasa menjadi salah satu kontributor PDRB terbesar.

Tabel 2.2. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009 - 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No Sektor

2009 2010 2011 2012 2013

Rp (dalam juta)

% Rp (dalam

juta) %

Rp (dalam juta)

% Rp (dalam

juta) %

Rp (dalam juta) %

1 Pertanian 90.687,22 20,80 92.341,04 20,03 95.996,98 19,77 100.090,84 19,48 101.348,68 18,77

2 Pertambangan & Penggalian

564,71 0,13 596,95 0,13 634,14 0,13 669,55 0,13 635,14 0,12

3 Industri Pengolahan 14.275,76 3,27 14.869,64 3,23 15.636,91 3,22 16.489,07 3,21 17.466,87 3,23

4 Listrik,Gas & Air bersih 3.587,16 0,82 3.894,68 0,84 4.120,00 0,87 4.366,24 0,85 4.753,28 0,88

5 Konstruksi 31.160,83 7,15 33.749,36 7,32 36.407,71 7,50 39.804,47 7,75 40.360,09 7,47

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

81.222,12 18,63 87.143,80 18,90 93.520,43 19,26 101.118,46 19,68 110.438,75 20,45

7 Pengangkutan & Komunikasi

75.497,06 17,32 80.216,84 17,40 84.227,34 17,35 88.066,07 17,14 92.593,91 17,15

8 Keuangan, sewa, & Js Perusahaan

24.204,06 5,55 26.043,15 5,65 27.681,87 5,70 29.395,36 5,72 31.358,88 5,81

9 Jasa-jasa 114.762,43 26,32 122.143,87 26,50 127.353,62 26,23 133.825,06 26,04 141.026,78 26,12

PDRB 435.961,34 100 460.999,33 100 485.578,99 100 513.825,11 100 539.982,38 100

Sumber : BPS Kota Bima, 2014


Tabel 2.3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2009- 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

No

Sektor

2009 2010 2011 2012 2013

Rp (dalam juta)

% Rp (dalam

juta) %

Rp (dalam juta)

% Rp (dalam

juta) %

Rp (dalam juta) %

1 Pertanian 157.679,83 17,78 170.041,88 17,00 197.697,22 17,55 213.893,47 17,11 227.404,53 16,31


1.129,58 0,13 1.272,16 0,13 1.415,66 0,13 1.597,89 0,13 1.569,65 0,11

3 Industri Pengolahan

25.395,23 2,86 27.885,62 2,79 30.550,68 2,71 34.157,75 2,73 38.186,28 2,74

4 Listrik,Gas & Air bersih

8.193,42 0,92 9.290,48 0,93 10.171,30 0,90 11.031,29 0,88 12.540,21 0,90

5 Konstruksi 58.269,51 6,57 67.746,64 6,77 76.908,91 6,83 88.197,34 7,05 96.754,06 6,94


175.652,34 19,81 202.731,06 20,27 232.804,73 20,67 267.845,75 21,42 296.084,20 21,23


162.881,82 18,37 178.458,37 17,84 190.061,36 16,87 199.779,19 15,98 225.090,09 16,14

8 Keuangan, sewa, & Js Perusahaan

44.879,09 5,06 51.599,43 5,16 57.799,49 5,13 64.402,69 5,15 71.480,82 5,13

9 Jasa-jasa 252.565,81 28,49 291.096,05 29,11 329.093,77 29,21 369.475,12 29,55 425.563,29 30,51

PDRB 886.646,62 100 1.000.121,69 100 1.126.503,11 100 1.250.380,48 100 1.394.673,13 100


Tabel 2.4. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima ahun 2009 - 2013 Atas

Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)

No Sektor

2009 2010 2011 2012 2013

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian 9,71 3,68 7,84 1,82 16,26 3,96 8,19 4,26 3,21 1,40


13,58 4,33 12,62 5,71 11,28 6,23 12,87 5,58 -0,56 -5,90

3 Industri Pengolahan 10,92 3,90 9,81 4,16 9,56 5,16 11,81 5,45 11,79 5,93

4 Listrik,Gas & Air bersih 8,55 3,82 13,39 8,57 9,48 5,79 8,46 5,98 13,68 8,86

5 Konstruksi 14,54 6,97 16,26 8,31 13,52 7,88 14,68 9,33 14,54 5,86


15,76 6,10 15,42 7,29 14,83 7,32 15,05 8,12 10,53 9,22


5,84 5,85 9,56 6,25 6,50 5,00 5,11 4,56 12,47 5,14

8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

14,30 7,68 14,97 7,60 12,02 6,29 11,42 6,19 10,94 6,63

9 Jasa-jasa 25,78 9,20 15,26 6,43 13,05 4,27 12,27 5,08 15,18 5,38

PDRB 14,89 6,39 12,80 5,74 12,64 5,33 11,00 5,82 11,26 5,46



Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013

Tabel 2.5. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2013

No Sektor Pertumbuhan

Hb (%) Hk (%)

1 Pertanian 44,22 11,76

2 Pertambangan & Penggalian 38,96 12,47

3 Industri Pengolahan 50,37 22,35

4 Listrik,Gas & Air bersih 53,05 32,51

5 Konstruksi 66,05 29,52

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 68,56 35,97

7 Pengangkutan & Komunikasi 38,19 22,65

8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 59,27 29,56

9 Jasa-jasa 68,50 22,89

PDRB 57,30 23,86


2.1.2. PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukan dengan PDRB per kapita,

meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan

penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode

2009-2013 tumbuh rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sedangkan pertumbuhan

rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama

sebesar 3,41% per tahun. Kenaikan PDRB perkapita ini menunjukan adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Bima.


Gambar 22.. PDRB Per Kapita Tahun 2009-2013

2.1.3. Inlasi

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga

dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap memampuan daya

beli masyarakat. Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Bima selama periode tahun

2008-2013 adalah sebesar 6,33 pertahun. Angka ini sedikit lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan inflasi propinsi NTB sebesar 6,76 per

tahun.

Tahun 2013 inflasi di Kota Bima lebih disebabkan oleh naiknya biaya

transportasi akibat dari kenaikan BBM, hal ini terlihat dari meningkatnya biaya

angkutan dalam kota dan luar kota yang berimbas pada kenaikan harga barang

lain. Komponen transportasi memegang peranan cukup penting dalam

meningkatkan inflasi di Kota Bima dikarenakan kondisi pasokan komoditas

konsumsi yang relatif tergantung dengan daerah lain seperti Pulau Lombok dan

daerah lain dalam hal ketersediaan pasokan. Sehingga, kenaikan BBM memiliki

dampak langsung dan tidak langsung yang cukup besar, yang selanjutnya diikuti

oleh kenaikan beberapa komoditas lainnya. Kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap perubahan harga

ini.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2009 2010 2011 2012 2013

3,295 3,233 3,372 3,512 3,633

6,702 7,015

7,822 8,546

9,383 P

DR

B P

er K

apit

a

(Ju

ta R

p/J

iwa)

Atas dasar Harga Konstan

Atas dasar Harga Berlaku


Tabel 2.6. Inflasi Kota Bima Tahun 2008 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

Pertumbuhan

Provinsi NTB 3,34 10,08 6,55 3,99 9,85 6,76

Inflasi Kota Bima 4,09 6,35 7,19 3,61 10,42 6,33 Sumber : BPS Kota Bima, 2014

Gambar 2.3. Laju Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2009-2013

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016, disebabkan keterbatasan SDA yang

dimiliki, diperkirakan tetap akan mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan

yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain. Sektor

andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi.

Faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada

pertumbuhan di Kota Bima adalah:

a. Proyek pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan

pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai dengan yang

direncanakan antra lain percepatan perwujudan pembangunan dan penataan

kawasan Niu-Lawata-Amahami dan Kolo sebagai kota tepian air yang memiliki

potensi ekonomis, sosiologis maupun ekologis yang cukup tinggi. Disamping

itu arah pembangunan ekonomi juga diarahkan dalam rangka pengembangan

klaster-klaster ekonomi lokal bagi tumbuh kembangnya produk unggulan

daerah.

b. Terjaganya kestabilan harga minyak dunia.

Berdasarkan kondisi pada tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, maka

tahun 2016 Kota Bima diestimasikan tumbuh sebesar 8,1 persen dan tingkat

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

Tin

gkat

Infl

asi

Inflasi Provinsi NTB

Inflasi Kota Bima

Rata-rata inflasi Provinsi NTB

Rata-rata inflasi Kota Bima


pengangguran 4,8 persen sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Nusa

Tenggara Barat yang ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015-2019.

2.2.2. Inflasi pada tahun 2016 diharapkan berada pada kisaran 3,1 – 3,7 jika tidak

ada kenaikan permintaan maupun penurunan penawaran yang signifikan maka

inflasi dapt dijaga untuk tetap berada dibawah 5 %.

2.2.3. Tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai dengan angka 4,8

persen, dengan asumsi kegiatan ekonomi daerah mampu menyerap tenaga kerja

dengan efektif. Sektor yang diperkirakan mampu mengurangi pengangguran

adalah sektor perdagangan, industri dan jasa. Penataan dan pembangunan

kawasan Niu-Lawata-Amahami dan Kolo. Kegiatan investasi dan ekonomi secara

makro diharapkan berjalan terutama dengan mulai beroperasinya pasar Amahami

dan pasar penaraga akan menambah aktifitas perdagangan di Kota Bima.

2.2.4. Untuk tahun 2016 penduduk miskin diperkirakan 9,16 asumsi yan

mendasari adalah pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan

tingkat kemiskina (jumlah penduduk miskin) di Kota Bima. Program pemerataan

kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah mampu menciptakan lapangan

kerja baru dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah.. Disamping itu

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran berupa pemberian

bantuan sosial, pemberdayaan asyarakat miskin memiliki potensi, dan

pemberdayaan masyarakat yang potensi ekonominya bisa tumbuh dan

berkembang.


BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(RAPBD)

2.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Sebagai bahan dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional,

asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah khususnya Kota

Bima. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh

daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana

perimbangan termasuk Kota Bima.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Tahun 2016 digunakan beberapa asumsi makro yaitu:

a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 6,0% - 6,6%.

b. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3%-5%. Upaya menjaga inflasi

ini didukung dengan menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan

perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh pelosok, serta optimalisasi

instrumen moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas harga.

c. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US$ masih akan dipengaruhi oleh

beberapa faktor yang berasal dari luar dan dalam negeri. Dengan

memperhitungkan berbagai resiko dan peluang di faktor eksternal, perkiraan

penguatan neraca pembayaran, dan langkah kebijakan makro prudensial yang

terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), nilai tukar rupiah di diperkirakan bergerak relatif stabil pada

kisaran Rp. 12.700 – Rp 13.100/US$.

d. Tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan,

diperkirakan akan berada pada rentang 4,0% hingga 5,0%.

e. Harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) diperkirakan pada kisaran 60 US$

hingga 80 US$ per barel.


f. Lifting minyak diperkirakan mencapai 830 ribu barel per hari hingga 850 ribu

barel per hari.

2.4. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kota Bima diprediksi akan mencapai 5% - 6% pada tahun

2016. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis,

sebagaimana penetapan laju inflasi nasional berkisar antara 6% – 6,5%. Laju

inflasi terkendali nilai barang dan jasa stabil sehingga secara akumulasi

pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya.

Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat menekan laju inflasi yaitu

tingkat konsumsi masyarakat dan penyediaan pasokan komoditi pangan,

meningkatnya jumlah investasi/modal (capital inflow) di wilayah Kota Bima,

penetapan harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah seperti tarif dasar

energi listrik, BBM dan elpiji. Pengendalian laju inflasi tidak dapat dilakukan

secara lokal atau regional oleh karena perkembangan suatu daerah akan berimbas

pada daerah sekitarnya.

Peningkatan konsumsi dalam negeri oleh masyarakat dan pemerintah,

terlaksananya perdagangan lokal dalam negeri secara baik serta terjaminnya

ketersediaan bahan pangan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga menjadikan

kondisi deflasi. Keseimbangan inflasi dan deflasi dalam bulan ke bulan untuk

jangka waktu satu tahun sangat penting. Hal ini akan menjadikan pertumbuhan

ekonomi yang signifikan hasilnya oleh karena tingkat inflasi yang tinggi akan

menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

2.5. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam

menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut

berpartisipasi dalam proses produksi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan

mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Bima.

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Sementara itu dilihat dari kontribusi PDRB,


sektor paling besar yang menopang tetap pada sektor jasa-jasa sebesar 28.27 %

serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18.22%. Sektor jasa-jasa

diprediksikan meningkat pada tahun 2015. PDRB ADHK adalah sebesar Rp.

513.825,11 (juta rupiah) sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

sebesar Rp. 1.250.380,48 (juta rupiah). Secara detail PDRB ADHK dan

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima Tahun 2015 sebagaimana tersaji pada Tabel

3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. PDRB ADHK, Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2015

NO SEKTOR

PROYEKSI 2015**

PDRB ADHK

(Rp.000)

Kontribusi

(%)

1 Pertanian 100.756.669 19.60

2 Pertambangan & Penggalian 66.743 0.01

3 Industri Pengolahan 16.692.566 3.24

4 Listrik, Gas dan Air Minum 4.052.224 0.78

5 Bangunan 41.576.694 8.09

6 Perdagangan, Restoran & Hotel 105.040.954 18.22

7 Pengangkutan & Komunikasi 93.659.241 17.26

8 Bank & Lembaga Keuangan 32.488.949 6.32

9 Jasa Jasa 148.372.793 28.27

TOTAL 513.825,11 100

Pertumbuhan Ekonomi 6 %

Sumber: ** Hasil Proyeksi sementara

2.6. Lain-lain asumsi

a. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan gaji PNS, TNI dan Polri

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kenaikan gaji pokok

diasumsikan sebesar rata-rata 6%, demikian juga dengan pemberian gaji ke-13.

b. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan merupakan salah satu bentuk

stakeholders dalam pembangunan di Kota Bima. Bentuk keterlibatannya yang

dimaksud adalah penyediaan kredit oleh pihak perbankan kepada aktifitas

masyarakat yang produktif, sehingga akan mampu mendorong pergerakan

ekonomi. Demikian juga dengan beberapa perusahaan swasta nasional maupun

BUMN yang memberikan program pendampingan kepada masyarakat.


c. Lembaga ekonomi (koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya) saat ini

sesungguhnya menjadi salah satu pelaku pembangunan yang perannya masih

belum optimal dalam pengembangan perekonomian di perdesaan. Untuk itu,

kegiatan pengembangan ekonomi lokal akan dilaksanakan tidak saja melalui

peningkatan kapasitas kegiatan yang telah ada, akan tetapi juga merangsang

masyarakat untuk dapat membuka usaha menengah dan mikro sehingga dapat

mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Bima.

Secara umum upaya pengembangan ekonomi lokal akan dilakukan dengan cara:

1) Tetap melanjutkan kegiatan pemberian kredit dana bergulir bagi usaha

menengah dan mikro sebagaimana telah berjalan selama ini;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan intensif terhadap

kegiatan usaha menengah dan mikro yang telah mendapat bantuan kredit

dana bergulir.

d. Rehabilitasi lingkungan akan menjadi salah satu fokus penting dalam

pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada beberapa tahun mendatang yang

dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber

daya alam perlu dikelola secara baik untuk menghindari terjadinya degradasi

lingkungan yang akan berdampak pada krisis pangan dan krisis air. Pada tahun

2015 fokus rehabilitasi lingkungan akan dilakukan melalui kegiatan

pengendalian pembangunan fisik yang berpotensi terhadap kerusakan

lingkungan, kegiatan pengawasan dan pengamanan hutan, pengendalian

terhadap eksploitasi sumber daya alam dan pemulihan kembali lahan yang

mengalami deforestasi melalui kegiatan penghijauan dengan melibatkan

seluruh komponen masyarakat.


BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat

menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk

itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam

pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam

perencanaan pembangunan di daerah mengingat terbatasnya sumber pendapatan

daerah dan tingginya ketergantungan daerah atas penerimaan dari pemerintah

atasan, khususnya pemerintah pusat. Pengelolaan pendapatan daerah meliputi

pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah berdasarkan

potensi dan kemandirian daerah. Karena itu kebijakan pendapatan daerah,

khususnya PAD memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan

daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi

pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara

terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan

segala aspek, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani

masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan

anggaran. Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri

(Self Financing) diharapkan semakin meningkat, sehingga tingkat ketergantungan

terhadap dana perimbangan setiap tahun semakin berkurang. Peningkatan


kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam

perencanaan pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal

daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk

mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur

dengan peraturan perundangundangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung

dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting agar Pemerintah

Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat

sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masingmasing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bima terus menerus

menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena menajemen pemungutan PAD berada di

dalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan dana

perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini

diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi

pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan

program intensifikasi dan ekstensikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan

retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi,

penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2015

senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana

yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman


Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan pendapatan daerah adalah

bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Pajak daerah;

2) Retribusi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

2) Dana Alokasi Umum;

3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Hibah;

2) Dana darurat;

3) Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya;

4) Dana penyesuaian dan otonomi khusus;

5) Bantuan keuangan dari pemerintah daeah lainnya.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Penyediaan anggaran melalui pendapatan daerah untuk

dipergunakan dalam belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja langsung),

merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan

anggaran yang tersusun dalam program dan kegiatan. Penetapan Pendapatan

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi

saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap

memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan

perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan akan

mencapai Rp. 723.936.600.816,00 Bila dibandingkan dengan target pendapatan

daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 652.574.098.188,78 terdapat kenaikan sebesar Rp.


71.362.502.627,00 atau 10,94%. Target pendapatan daerah Kota Bima tahun 2016

terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bima pada tahun 2016

diproyeksikan akan mencapai Rp. 31.108.192.868,00, Jumlah ini meningkat

sebesar Rp. 2.715.752.868,00 atau 9,57% jika dibandingkan dengan target tahun

2015 sebesar Rp. 28.392.440.000,00 yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.

12.631.800.000,00. Proyeksi ini lebih besar 18,73% atau sebesar Rp.

1.993.000.000,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu

sebesar Rp. 10.638.800.000,00;

2) Retribusi Daerah, diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp.

6.480.172.868,00. Proyeksi ini bertambah 12,55% atau sebesar Rp.

722.752.868,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu sebesar

Rp. 5.757.420.000,00.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diproyeksikan

sebesar Rp. 900.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan

dengan target tahun 2015.

4) Lain-lain PAD yang Sah, diproyeksikan sebesar Rp. 11.096.220,000,00

mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.096.220.,000,00 atau tidak

mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2015.

b. Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat yang

diterima Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan dengan

target sebesar Rp. 546.973.548.563,00. Jumlah target ini mengalami peningkatan

sebesar Rp. 48.093.339.446,00 atau 9,64% jika dibandingkan dengan target

penerimaan pada tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp. 498.880.209.117,00.

Peningkatan target ini terjadi pada Dana Alokasi Umum yang meningkat seiring

dengan asumsi peningkatan gaji pegawai.

Kenaikan dana perimbangan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :


1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp.

23.890.065.663,00, bertambah 23,62% atau sebesar Rp. 4.565.415.546,00

dibanding tahun 2015.

2) Dana Alokasi Umum, diproyeksikan akan mencapai sebesar

Rp. 478.807.162.900,00 atau terjadi peningkatan target penerimaan

sebesar 10,97% atau Rp. 43.527.923.900,00 dibanding tahun 2015 yang

sebesar Rp. 435.279.239.000,00 Peningkatan ini disebabkan

meningkatnya gaji PNS, bertambahnya jumlah PNS.

3) Dana Alokasi Khusus, diproyeksikan dengan target sebesar Rp.

44.276.320.000,00 yaitu sama dengan penetapan dalam target APBD

Tahun Anggaran2015.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun 2016 diproyeksikanakan mencapai Rp. 145.854.859.385,00.

Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 20.553.410.313,22 atau 16,40% jika

dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp. 125.301.449.071,78.

Proyeksi target penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah pada tahun 2016 berasal dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya,

diproyeksikan dengan target sebesar Rp. 34.611.386.685,00. Jumlah ini

meningkat sebesar Rp. 6.726.094.613,25 atau 24,12 % jika dibandingkan

dengan target tahun 2015 sebesar Rp. 27.885.292.071,78.

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, diproyeksikan dengan target

sebesar Rp. 111.243.472.700,00. Jumlah ini meningkat sebesar Rp.

13.827.315.700,00 atau 14,19% dibanding alokasi target yang ditargetkan

dalam APBD tahun anggaran 2015.

Penetapan target pendapatan sebagaimana dimaksud diatas dengan

memperhatikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2015. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan dengan menggunakan


ketentuan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian masing-masing sumber pendapatan daerah di atas yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

NO JENIS PENDAPATAN

DAERAH

TAHUN ANGGARAN Pert. (%)

2014 2015 2016 (PAGU INDIKATIF)

1.1. Pendapatan Asli Daerah 23.665.602.709 28.392.440.000 31.108.192.868 9,57

1.1.1. Pajak daerah 8.727.233.964 10.638.800.000 12.631.800.000 18,7

1.1.2. Retribusi daerah 6.853.073.462 5.757.420.000 6.480.172.868 12,6

1.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 872.003.922 900.000.000 900.000.000 0

1.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 7.213.291.361 11.096.220.000 11.096.220.000 0

1.2. Dana Perimbangan 467.723.303.692 498.880.209.117 546.973.548.563 9,64

1.2.1. Dana bagi hasil pajak / bukan pajak 23.247.903.692 19.324.650.117 23.890.065.663 23,6

1.2.2. Dana Alokasi Umum 410.483.310.000 435.279.239.000 478.807.162.900 10

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 33.992.090.000 44.276.320.000 44.276.320.000 0

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 109.190.674.060 125.301.449.072 145.854.859.385 16,4

1.3.1. Hibah 0 0 -

1.3.2. Dana darurat 0 0 -

1.3.3.

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 31.096.456.060 27.885.292.072 34.611.386.685 24,1

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 78.094.218.000 97.416.157.000 111.243.472.700 14,2

1.3.5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya - 0 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3) 600.579.580.461 652.574.098.188 723.936.600.816 10,9


4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam

mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan diatas yaitu

dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan

melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan

daerah dengan tetap tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha guna

menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu

mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud

diatas antara lain adalah :

a. Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan mendorong seluruh

komponen masyarakat serta berupaya mendorong peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi;

b. Optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan meningkatkan manajemen

pengelolaan, peningkatan SDM Aparatur, estimasi potensi yang memadai,

penyusunan basis data potensi, dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan

wajib retribusi;

c. Penyiapan serta implementasi yang memadai dari Peraturan Daerah (Perda)

maupun Keputusan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum dalam

pungutan PAD;

d. Melaksanakan penataan pengelolaan potensi pendapatan daerah serta

peningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi

manajemen pendapatan daerah melalui teknologi informasi yang memadai;

e. Peningkatan alokasi dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang

sah melalui pemberian informasi yang tepat dan data yang akurat kepada

pemerintah pusat maupun provinsi;

f. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam

rangka perolehan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang

sah;


g. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal

pada lembaga keuangan/perbankan, efisiensi penggunaan anggaran,

manajemen kas yang memadai dan peningkatan pengelolaan aset

daerahsehingga meningkatkan PAD dari jasa giro, bunga deposito, pengelolaan

aset daerah, pajak dan retribusi daerah;

h. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak,

retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

i. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan

program kegiatan guna mendorong transparasi dan akuntabilitas.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Secara

umum, belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan

dengan memperhatikan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah

ditetapkan urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan,

pendekatan yang digunakan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2015 secara umum

masih mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan belanja daerah

diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan

pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya baik urusan wajib maupun


urusan pilihan. Oleh karena itu peningkatan alokasi anggaran belanja pada setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan peningkatan kinerja

pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatyang tercermin dalam

prestasi kerja masing-masing SKPD.

Adapun secara khusus, tujuan substantif yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan pembangunan Kota Bima pada tahun 2016 adalah berdasarkan tema

RKPD Kota Bima Tahun 2016: “Memperkokoh pilar ekonomi daerah melalui

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan percepatan

pembangunan kota tepian air (waterfront city)”. Oleh karenanya, program dan

prioritas pembangunan Kota bima telah dijabarkan dalam RKPD telah

diformulasikan untuk mendukung tercapainya tujuan substantif diatas serta

target-target pembangunan yang strategis lainnya.

kebijakan perencanaan belanja daerah pemerintah Kota Bima pada tahun

2016, antara lain :

a. Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dimana dalam

pelaksanaannya harus berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang telah ditetapkan.

b. Target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja

perangkat daerah, maupun program dan kegiatan harus ditetapkan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehinggan dengan demikian

program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan

target kinerjanya.

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja pada tahun

anggaran berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang berorientasi pada

pencapaian hasil output dan outcome yang dinilai secara kuantitatif.


d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah

memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi

di daerah yang bersifat produktif, termasuk investasi pemanfaatan sumber

daya alam.hal ini dilaksanakan dengan memberikan ruananggaran yang

memadai bagi upaya peningkatan produksi hasil suber daya alam melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong inovasi bagi kegiatan pengolahan

dan pemasaran serta peningkatan keragaman komoditi yang dihasilkan.

e. Dalam rangka mendorong upaya peningkatan pelayanan publik, penyiapan

dan sinkronisasi instrumen perangkat peraturan pendukung perlu dilakukan

disamping penyiapan sumber daya manusia pendukung, pemanfaatan sistem

teknologi komunikasi dan informasi serta sosialisasi secara intensif dan masif.

f. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai

berikut:

1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai

perbaikan lingkungan pemukiman, pembangunan irigasi, jaringan jalan

dan jembatan;

2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan

pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan hidup dan

peningkatan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan

untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan

perundang - undangan;

3) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan urusan wajib dalam rangka

peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

4) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk

mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi

urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan

dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri

teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

5) Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping pada

program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.


Secara keseluruhan total perencanaan belanja daerah Kota Bima pada tahun 2016

sebesar Rp. 753.197.274.194,00. Jumlah ini mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan target belanja daerah tahun anggaran 2015 yang berjumlah

Rp. 684.097.311.429,73. Peningkatan antara lain disebabkan kenaikan pada jenis

belanja pegawai seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat tentang

kenaikan gaji PNS dan pembayaran gaji bulan ke-13.

Komposisi perkiraan total belanja daerah terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung, dialokasikan sebesar Rp. 452.815.927.699,07

mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.371.054.151,34 atau 6,68% jika

dibandingkan dengan alokasi tahun 2015 yang sebesar Rp.

424.444.873.547,73.

Belanja tidak langsung ini terdiri atas :

1) Belanja Pegawai;

2) Belanja hibah;

3) Belanja bantuan sosial;

4) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota

dan pemerintah desa serta Partai Politik; dan

5) Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung, dialokasikan sebesar Rp. 300.381.346.496,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 40.728.908.614,00 atau 15,69%, jika dibandingkan

dengan alokasi tahun 2015 sebesar Rp. 259.652.437.882,00. Belanja

Langsung terdiri atas : 1.Belanja Pegawai; 2.Belanja Barang dan Jasa; dan

3.Belanja Modal.

Kebijakan belanja pegawai tahun 2016 adalah:

a. Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan dengan

standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap

memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja;

b. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi

pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi

serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di

masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi

Pemerintah.


Sedangkan kebijakan belanja barang dan jasa adalah:

a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan

jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara

swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja

barang dan jasa;

b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis

agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa

persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan

riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan

mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;

c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar

negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara

selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding

agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai

dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya

dilaporkan secara transparan dan akuntabel;

e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di

luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;

f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan

SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan

telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi

Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Adapun kebijakan belanja modal adalah:

a. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar

dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh

karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan

evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia

baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;


b. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset

tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Tabel 4.2. Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2015 – 2016

No KOMPONEN Tahun 2015 Tahun 2016

SELISIH

(%) Bertambah/ (Berkurang)

2. BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 424.444.873.547 452.815.927.699,07 28.371.054.151,34 6,68

2.1.1 Belanja Pegawai 400.563.176.891 433.609.231.043,07 33.046.054.151,34 8,25

2.1.2 Belanja Bunga

-

2.1.3 Belanja Subsidi

-

2.1.4 Belanja Hibah 16.868.400.000 11.493.400.000 -5.375.000.000 -31,9

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.190.885.000 4.390.885.000 -1.800.000.000 -15,4

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada pemeritah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

-

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada pemeritah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan Partai Politik

822.411.656 822.411.656 0 0

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 2.500.000.000 1.500.000.000 150

2.2 Belanja Langsung 259.652.437.882 300.381.346.496,00 40.728.908.614,00 15,7

2.2.1 Belanja Pegawai 25.448.602.800 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.828.551.497 2.2.3 Belanja Modal 116.985.172.946

Jumlah Belanja 684.097.311.429 753.197.274.194,63 69.099.962.764,90 10,1

Sumber: Dokumen APBD Kota Bima Tahun 2015, RKPD Kota Bima Tahun 2016 dan Hasil Proyeksi

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya belanja daerah terbagi atas belanja

tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan untuk membiayai belanja

pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja

bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai

polotik, serta belanja tak terduga.

Kebijakan belanja tidak langsung akan diarahkan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,

serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai pada

tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 433.609.231.043,07 mengalami kenaikan

sebesar Rp. 33.046.054.151,34 atau 8,25% jika dibandingkan dengan alokasi tahun

2015 yang sebesar Rp. 400.563.176.891,73.

Adapun kebijakan belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 antara lain :

1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dengan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD

sebesar 6% (asumsi sesuai dengan kebijakan belanja tahun sebelumnya

atau tahun anggaran 2015);

2) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,

mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan acress yang besarnya

dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok

dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke 13 PNSD

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

3) Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai

formasi pegawai tahun anggaran berjalan dan formasi pegawai tahun

2016 serta pengangkatan CPNSD alumni STPDN tahun 2015.


4) Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan

(ASKES) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

5) Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari target pajak daerah dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

6) Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru

PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD.

7) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya

peningkatan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,

yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi

kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

b. Belanja Bunga.

Penganggaran belanja bunga di alokasikan untuk memenuhi kewajiban

pembayaran bunga pinjaman yang dihitung atas kewajiban pokok pinjaman

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang. Pada tahun 2016 belanja bunga tidak dialokasikan karena

pemerintah Kota Bima tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak ketiga,

dan belum memiliki rencana untuk melakukan pinjaman daerah apapun.

c. Belanja Subsidi.

Penganggaran belanja subsidi di alokasikan untuk bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Sebagaimana

tahun-tahun sebelumnya pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 tidak

mengalokasikan belanja subsidi, karena Pemerintah Kota Bima belum

berencana untuk memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu.


d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial antara lain :

1) Penganggaran belanja hibah di alokasikan untuk mendukung fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah,

semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK),

perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah,

dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;

3) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat

dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39

Tahun 2012. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi

batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

4) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah,

telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja

hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bima merencanakan untuk

mengalokasikan anggaran belanja hibah sebesar Rp. 11.493.400.000,00.

Sedangkan belanja bantuan sosial direncanakan sebesar

Rp. 4.390.885.000,00.


e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah

desa.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2016 sebagaimana tahun-tahun

sebelumnya pemerintah Kota Bima tidak mengalokasikan anggaran untuk

belanja bagi hasil.

f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan

pemerintah desa serta partai politik.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada

pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya serta partai politik dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. bersifat

umum artinya peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya

kepada pemerintah daerah/pemerintah desa dan partai politik penerima

bantuan, dan bersifat khusus artinya peruntukan dan pengelolaannya

diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada tahun

2016 pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik yang anggotanya duduk sebagai anggota DPRD

sebesar Rp. 822.411.656,00.

g. Belanja tak terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan

pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang

mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2016 (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).


Pada tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Bima merencanakan alokasi

anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk jenis belanja tak terduga.

Tabel 4.3 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 s.d Tahun 2016

NO U R A I A N

Jumlah

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi /Target pada Tahun

Rencana 2016

(1) (2) (4) (5)

2 Belanja Daerah

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 400.563.176.891,73 433.609.231.043,07

2.1.2 Belanja bunga

2.1.3 Belanja subsidi

2.1.4 Belanja hibah 16.868.400.000,00 11.493.400.000,00

2.1.5 Belanja bantuan sosial 5.190.885.000,00 4.390.885.000,00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik

822.411.656,00 822.411.656,00

2.1.8 Belanja tidak terduga 1.000.000.000 2.500.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 424.444.873.547,73 452.815.927.699,07

Sumber : APBD Kota Bima tahun 2015, RKPD Tahun 2016 dan Hasil Proyeksi

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan

Prioritas Pembangunan Daerah.

4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Tema pembangunan daerah Kota Bima tahun anggaran 2016 sebagaimana

telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bima Tahun 2016 adalah: “Memperkokoh pilar

ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

dan percepatan pembangunan kota tepian air (waterfront city)”.

4.2.3.2. Kendala Yang Dihadapi


Sebagaimana telah dijelaskan dalam dokumen RKPD Kota Bima tahun

2016, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan

pembangunan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial Budaya

1) Pelayanan kesehatan masih sangat terbatas sehingga banyak sekali pasien

dan masyarakat yang harus dirujuk ke Kota Mataram maupun Denpasar.

Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana

maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang baik serta kurang tersedianya

tenaga medis khususnya dokter spesialis yang memadai di Kota Bima;

2) Mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terasuransi

kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan ASKES) masih harus ditingkatkan;

dan perlu diberikan perhatian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat

yang belum terasuransi;

3) Pemerataan pelayanan kesehatan belum menjangkau ke seluruh wilayah

Kota Bima terutama pada pelayanan penyakit tertentu antara lain HIV AIDS,

gangguan kejiwaan dan TB Paru;

4) Advokasi terhadap perilaku hidup sehat masih cukup lemah sehingga PHBS

belum menjadi budaya hidup warga Kota Bima;

5) Angka/prosentase jumlah rumah sehat di Kota Bima masih cukup rendah

yang diindikasikan dengan masih tingginya prosentase masyarakat yang

tidak memiliki sanitasi rumahtangga dan sumber air bersih;

6) Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan

pelayanan publik masih rendah;

7) Akses dan layanan pendidikan yang bermutu dalam berbagai jenjang

pendidikan masih belum optimal;

8) Masih rendahnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan dan

upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;

9) Pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal

belum optimal;

10) Masih adanya konflik sosial, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat

seperti minuman keras;


11) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan.

b. Bidang ekonomi

1) Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi

2) Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas

yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan,

maupun jaringan dan informasi pemasaran;

3) Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan

industri rumah tangga dan industri kecil menengah;

4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan penggunaan lainnya dalam

kawasan perkotaan belum diantisipasi dengan program intensifikasi pada

lahan-lahan pertanian berkelanjutan;

5) Pengelolaan jaringan irigasi tersier dalam rangka ketahanan pangan belum

dikelola secara optimal;

6) Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih

kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya;

7) Bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum

merata akibat tersendatnya pergerakan dana bergulir pada masyarakat.

8) Keberadaan Pedagangan Kaki Lima (Lima) belum dikelola dan ditata secara

optimal.

9) Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung

peran dan fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan

kawasan strategis Propinsi NTB.

c. Bidang Infrastruktur, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan tertata dengan baik telah

menimbulkan kawasan-kawasan kumuh (slump area) disamping hunian

liar (squatter settlement) yang pada umumnya menempati lokasi di daerah

pesisir pantai dan bantaran sungai. Kawasan-kawasan ini pada dasarnya

juga merupakan kantong-kantong kemiskinan Kota yang memiliki akses

yang sangat baik dengan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat Kota.


2) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima masih

dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Bima. Hingga saat ini tingkat

pelayanan PDAM baru mencapai kurang dari 30 persen, bahkan

menunjukan indikasi makin menurun pencapaiannya yang antara lain

disebabkan oleh masih kurang baiknya manajemen pengelolaanya. Hal ini

berdampak pada terjadinya eksploitasi air tanah secara masif oleh

masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

3) Akibat penggundulan hutan dimasa lalu dan masih rendahnya upaya-upaya

rehabilitasi hutan dan lahan pada saat ini menyebabkan daerah tangkapan

hujan di hulu dapat mengganggu daur hidrologi kota. Hal ini menyebabkan

jika terjadi intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu dalam beberapa saat

menyebabkan banjir kiriman pada daerah hilir kota yang bermuara di

sungai Padolo (kelurahan Paruga dan Dara) dan sungai Melayu (Kelurahan

Melayu).

4) Beberapa wilayah yang berlokasi di dataran tinggiseperti Kelurahan Oi Fo'O

dan Nitu justru mengalami kekeringan dan kesulitan air baku baik untuk

memenuhi kebutuhan air minum maupun irigasi.

5) Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bima dimulai dari Pintu gerbang Ni'u

(kelurahan Dara) hingga pantai Kolo/So Ati (Kelurahan Kolo) dengan

konsep Kota Tepian Air (waterfront city) Kota Bima perlu mendapat

dukungan yang berarti baik dalam hal perencanaan maupun dalam

implementasi melalui pembiayaan APBD maupun APBN.

6) Parkir merupakan permasalahan tersendiri yang telah terjadi cukup lama

tanpa ada penyelesaian yang berarti. Permasalahan parkir kota yang masih

semrawut terutama pada sepanjang koridor jalan utama kawasan pusat

perdagangan dan jasa telah menyebabkan kemacetan pada jam-jam

tertentu yang menjadi puncak kesibukan masyarakat kota. Manajemen

pengelolaan parkir belum tertata dengan baik, khusus pada aspek finansial

juga memiliki permasalahan yang sama dimana pendapatan asli daerah dari

sektor parkir masih jauh dari potensi yang dimilikinya.

7) Kebutuhan wilayah akan tersedianya terminal AKAP type A sudah semakin

mendesak.


8) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang ada belum

menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka penciptaan

ketahanan pangan daerah.

9) Pembukaan jalan ekonomi dan atau jalan usaha tani dengan dukungan

pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Bima sangat dibutuhkan untuk

memberikan akses kegiatan ekonomi masyarakat.

10) Tingginya pertumbuhan fasilitas perumahan di Kota Bima baik secara

swadaya mandiri maupun oleh pengembang (developer) perumahan belum

di dukung dengan dokumen master plan perumahan yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ijin dan persyaratan

pengadaan perumahan oleh masyarakat dan swasta.

11) Sejalan dengan diselesaikannya PERDA No. 04 tahun 2012 tentang RTRW

Kota Bima Tahun 2011-2031, maka perlu diikuti segera dengan percepatan

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan

maupun kawasan strategis sehingga dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan

tata ruang dan pengendaliannya.

12) Upaya perbaikan pelayanan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB)

sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sangat

diperlukan mengingat Kota Bima termasuk salah satu dari 16 Kota se

Indonesia dengan pelayanan publik paling rendah, termasuk diantaranya

adalah belum optimalnya pelayanan pemberian IMB.

Masih rendahnya kondisi sanitasi lingkungan dan perumahan

4.2.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan tahun 2016 merupakan hasil sinkronisasi antara

prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan agenda prioritas

pembangunan nasional (Nawacita) serta arah kebijakan nasional dalam RPJMN

2015 – 2019 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah

ditetapkan, yaitu meliputi :

Prioritas 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan


Prioritas 2 : Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan

dan pemerataan

Prioritas 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

rakyat yang berkeadilan

Prioritas 4 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam

serta penguatan penguatan ekonomi lokal

Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

penanganan perubahan iklim

Prioritas 6 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola

pemerintahan yang baik

Prioritas 7 : Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan

Lebih lanjut, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri melalui Surat

Nomor: 050/1848/SJ Tanggal 14 April 2015, maka skala prioritas penyusunan

RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,

tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan

jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-

nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara;

b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi

agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit

dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya

peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak

dan lebih sejahtera;

c. Tercipatanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat,

antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut

bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang

seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-

masing wilayah;

d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di

bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan.

Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infastruktur perhubungan dengan


berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat,

murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektivitas kelancaran

arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi

biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui

pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya

peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta kendala yang

dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka prioritas pembangunan serta

program pendukung yang perlu di dorong untuk dilaksanakan oleh SKPD pada

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2016

No Program Prioritas Tahun 2016 (RPJMD)

Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Prioritas Pembangunan Kota Bima

Tahun 2016 (RKPD)

1 URUSAN WAJIB

1.1. Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Program pendidikan menengah

Program pendidikan non formal

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan

1.2. Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program pengembangan lingkungan sehat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.




Tahun 2016 (RKPD)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.3. Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mempercepat pembangunan infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.4. Perumahan

Program Pengembangan Perumahan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

1.5. Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Mempercepat pembangunan

infastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.6. Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

"Prioritas Pembangunan Lintas Sektor"

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.7. Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.8. Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.9. Urusan Wajib Pertanahan




Tahun 2016 (RKPD)

Program Penataan Penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah


1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HV/AIDS

1.13. Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Program Pelayanan Dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.14. Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.16. Penanaman Modal Daerah

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

1.17. Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.18. Kepemudaan dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan




Tahun 2016 (RKPD)

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang baik

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana

Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.21. Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1.23. Statistik

Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah


1.24. Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan


1.25. Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatkan pelayanan publik yang

prima dan tata kelola pemerintahan yang baik Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

1.26. Perpustakaan




Tahun 2016 (RKPD)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


2 URUSAN PILIHAN

2.1. Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatkan pengelolaan dan nilai

tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi local

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.2. Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan


Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan

2.4. Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal

2.5. Kelautan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam serta penguatan penguatan ekonomi lokal ; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.6. Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

2.7. Perindustrian

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber: RKPD Kota Bima Tahun 2016

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat

beberapa sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaitu

Program peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial

kemasyarakatan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga,

peningkatan pelestarian seni dan budaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa


program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pada dasarnya belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa

belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan, Belanja langsung merupakan

belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk

honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah kota

bima pada tahun 2016 dapat diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

maupun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah.

4.2.4.1. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah

Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan berpedoman pada

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

terbagi dalam 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Wajib sebanyak 26 (dua puluh enam)

Urusan dan Urusan Pilihan sebanyak 8 (delapan) Urusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Peraturan

Daerah tentang Struktur Organisasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik daerah dalam upaya memenuhi pelayanan prima pada masyarakat.


Berikut tabel pembagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan

PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 dan berdasarkan PERDA Struktur

Organisasi Pemerintah Kota Bima.

Tabel 4.3 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan

Permendagri Nomor 21 Thn 2011 dan PERDA Struktur Pemerintah Kota

Bima Tahun 2012

PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2011 PERDA STRUKTUR ORGANISASI KOTA BIMA

TAHUN 2012

KODE URUSAN

URUSAN / SKPD KODE URUSAN URUSAN / SKPD

1

URUSAN WAJIB 1

URUSAN WAJIB

1 01 . Pendidikan 1 01 . Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (1.18)

1 01 01 Dinas/Badan/Kantor 1 01 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 02 . Kesehatan 1 02 . Kesehatan

1 02 01 Dinas/Badan/Kantor 1 02 01 Dinas Kesehatan

1 03 . Pekerjaan Umum 1 03 . Pekerjaan Umum

1 03 01 Dinas/Badan/Kantor 1 03 01 Dinas Pekerjaan Umumdan Pertambangan

1 04 . Perumahan

1 04 01 Dinas/Badan/Kantor

1 05 . Penataan Ruang 1 05 . Penataan Ruang

1 05 01 Dinas/Badan/Kantor 1 05 01 Dinas Tata Kota dan Perumahan

1 06

Perencanaan Pembangunan 1 06

Perencanaan Pembangunan

1 06 01 Dinas/Badan/Kantor 1 06 01 BAPPEDA

1 07

Perhubungan 1 07

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (1.25)

1 07 01 Dinas/Badan/Kantor 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 08

Lingkungan Hidup 1 08

Lingkungan Hidup

1 08 01 Dinas/Badan/Kantor 1 08 01 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

1 08 02 Badan Lingkungan Hidup

1 09

Pertanahan


1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 01 Dinas/Badan/Kantor 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



TAHUN 2012

KODE URUSAN


1 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (1.12)

1 11 01 Dinas/Badan/Kantor 1 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1 12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


1 13

Sosial 1 13

Sosial dan Ketenagakerjaan (1.14)

1 13 01 Dinas/Badan/Kantor 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan, Transmigrasi

1 14

Ketenagakerjaan


1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan (2.06), dan Perindustrian (2.07)

1 15 01 Dinas/Badan/Kantor 1 15 01 Dinas KOPERINDAG

1 16

Penanaman Modal


1 17

Kebudayaan 1 17

Kebudayaan dan Pariwisata (2.04)

1 17 01 Dinas/Badan/Kantor 1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 18

Pemuda dan Olahraga


1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 01 Dinas/Badan/Kantor 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa

1 19 02

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20 01 Dinas/Badan/Kantor 1 20 01 DPRD

1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota

1 20 03 Sekretariat Daerah

1 20 04 Sekretariat DPRD

1 20 05 Inspektorat

1 20 06

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanga dan, Asset Daerah



TAHUN 2012

KODE URUSAN


1 20 07 Badan Kepegawaian Daerah

1 20 08 Kecamatan RasanaE Barat

1 20 09 Kecamatan RasanaE Timur

1 20 10 Kecamatan Asakota

1 20 11 Kecamatan Mpunda

1 20 12 Kecamatan Raba

1 20 13 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

1 20 14 Kelurahan Dara

1 20 15 Kelurahan Paruga

1 20 16 Kelurahan Tanjung

1 20 17 Kelurahan SaraE

1 20 18 Kelurahan Na'E

1 20 19 Kelurahan Pane

1 20 20 Kelurahan Nungga

1 20 21 Kelurahan Lelamase

1 20 22 Kelurahan Dodu

1 20 23 Kelurahan Lampe

1 20 24 Kelurahan Kodo

1 20 25 Kelurahan Kumbe

1 20 26 Kelurahan Oi Fo'o

1 20 27 Kelurahan Melayu

1 20 28 Kelurahan Jatiwangi

1 20 29 Kelurahan Jatibaru

1 20 30 Kelurahan Kolo

1 20 31 Kelurahan Penatoi

1 20 32 Kelurahan Lewirato

1 20 33 Kelurahan Sadia

1 20 34 Kelurahan Mande

1 20 35 Kelurahan Monggonao

1 20 36 Kelurahan Manggemaci

1 20 37 Kelurahan Santi



TAHUN 2012

KODE URUSAN


1 20 38 Kelurahan Matakando

1 20 39 Kelurahan SambinaE

1 20 40 Kelurahan Panggi

1 20 41 Kelurahan Rabadompu Timur

1 20 42 Kelurahan Rabadompu Barat

1 20 43 Kelurahan Rabangodu Utara

1 20 44 Kelurahan Rabangodu Selatan

1 20 45 Kelurahan Rontu

1 20 46 Kelurahan Penaraga

1 20 47 Kelurahan PenanaE

1 20 48 Kelurahan Rite

1 20 49 Kelurahan Kendo

1 20 50 Kelurahan Ntobo

1 20 51 Kelurahan Nitu

1 20 52

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 21

Ketahanan Pangan 1 21

Ketahanan Pangan

1 21 01 Dinas/Badan/Kantor 1 21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 01 Dinas/Badan/Kantor 1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

1 23

Statistik


1 24

Kearsipan 1 24

Kearsipan dan Perpustakaan( 1.26)

1 24 01 Dinas/Badan/Kantor 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan

1 25

Komunikasi dan Informatika


1 26

Perpustakaan


2 . . URUSAN PILIHAN 2 . . URUSAN PILIHAN

2 01 . Pertanian 2 01 . Pertanian

2 01 01 Dinas/Badan/Kantor 2 01 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan



TAHUN 2012

KODE URUSAN


2 02

Kehutanan 2 02

Kehutanan

2 02 01 Dinas/Badan/Kantor 2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 03

Energi dan Sumberdaya Mineral


2 04

Energi dan Sumberdaya Mineral


2 05

Kelautan dan Perikanan 2 05

Kelautan dan Perikanan

2 05 01 Dinas/Badan/Kantor 2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 06

Perdagangan


2 07

Industri


2 08

Transmigrasi


Sumber: Permendagri 21 Tahun 2011 dan Perda Struktur Organisasi Kota Bima 2012

Urusan Wajib diselenggarakan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2016 dialokasikan berdasarkan

urusan pemerintah daerah yang terbagi dalam dua urusan yaitu:

a. Urusan Wajib, di proyeksikan sebesar Rp. 723.299.568.845 dengan rincian

belanja tidak langsung sebesar Rp. 444.940.838.849,00 dan belanja langsung

sebesar Rp. 278.358.729.996,00dan

b. Urusan Pilihan, di proyeksikan sebesar Rp. 29.897.705.350,00 dengan rincian

belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.875.088.850,00 dan belanja langsung

sebesar Rp. 22.022.616.500,00.

Adapun alokasi anggaran belanja langsung pada masing-masing jenis

urusan akan dijelaskan sebagai berikut:


1) Urusan Wajib Pendidikan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 24.936.712.000,00.

Kebijakan Umum :

• Penurunan angka drop out pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama;

• Peningkatan kualitas dan mutu peserta didik;

• Peningkatan kualitas dan mutu pendidik melalui pendidikan formal

dan non formal;

• Pemberian beasiswa miskin (BSM) dan beasiswa berprestasi serta

pencanangan sekolah gratis;

• Peningkatan sarana dan prasana untuk semua pelayanan pendidikan

dalam rangka wajardikdas 12 tahun.

2) Urusan Wajib Kesehatan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 22.382.500.000,00.

Kebijakan Umum :

• Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, melalui

peningkatan pelayanan pada unit pelayanan kesehatan (Poskesdes/

polindes dan posyandu) dan peningkatan kerjasama/koordinasi

dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan gizi yang cukup yang

dikhususkan pada Balita (Akses pelayanan kesehatan dan gizi yang

berkualitas bagi ibu dan anak);

• Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku hidup

bersih dan sehat;

• Menjaga ketersediaan obat dan pengawasan dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan penyakit menular dan wabah;

• Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga

masyarakat;

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;


• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan jaminan

kesehatan.

3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

a) Optimalisasi pembukaan jalan ekonomi serta rehabilitasi jalan dan

jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan

melibatkan peran serta masyarakat;

b) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);

c) Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk

pengendalian banjir, penanganan konservasi, peningkatan

kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku

dengan melibatkan peran serta masyarakat;

d) Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan.

4) Urusan Wajib Perumahan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 2.072.615.000.

Kebijakan Umum :

a) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar

perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;

b) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi

masyarakat miskin;

c) Meningkatkan fasilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan

rendah.

5) Urusan Wajib Penataan Ruang, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

a) Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan

melibatkan peran serta masyarakat;


b) Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran

serta masyarakat untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan;

6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan rencana alokasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.514.799.183,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui

peningkatan partisipasi masyarakat;

• Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan

pelaksanaan pembangunan;

• Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk

perencanaan pembangunan;

• Meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan

untuk mengefektifkan siklus pembangunan.

7) Urusan Wajib Perhubungan, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

a) Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

dengan melibatkan peran serta masyarakat;

b) Meningkatkan manajemen lalu lintas;

c) Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat

kecelakaan.

8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

a) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara

berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

pengelolaan persampahan yang berkelanjutan sehingga terwujud

masyarakat yang bersih, sehat dan kreatif.


c) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara

berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta

masyarakat;

d) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

9) Urusan Wajib Pertanahan, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

• Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;

• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk

mengurangi alih fungsi lahan pertanian;

10) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan rencana alokasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.129.608.000,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;

• Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi

kependudukan;

• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib

administrasi kependudukan.

11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan

rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.329.573.000,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan

melalui peningkatan akses ekonomi, sosial, dan budaya;

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan dalam

pembangunan;

• Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap

perempuan dan anak.


12) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan

rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.073.040.000,-

Kebijakan Umum :

• Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan

keluarga kecil yang sejahtera;

• Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya

mewujudkan keluarga sejahtera;

• Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat

dalam program Keluarga Berencana.

13) Urusan Wajib Sosial, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 1.793.000.000,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin;

• Meningkatkan jejaring dan pembinaan organisasi social masyarakat

dalam kepedulian kesejahteraan sosial;

• Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran

aktif masyarakat dalam pendampingan;

• Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran

dan partisipasi masyarakat.

14) Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 603.000.000,00

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan

memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan

swasta;

• Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian

hubungan industrial.

15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan rencana alokasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.911.000.000,00


Kebijakan Umum :

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini dalam rangka

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga

mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan

masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan

penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses

ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya

saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan

strategi Fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha, ketrampilan dan

informasi usaha melalui:

a) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kualitas kelembagaan

koperasi dan kesejahteraan anggota;

b) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.

c) Mengembangkan system pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil.

16) Urusan Wajib Kebudayaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

a) Mengembangkan dan melestarikan nilai–nilai budaya dan kearifan

lokal;

b) Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya;

c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan

nilai-nilai kearifan lokal.

17) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga, dengan rencana alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 1.115.000.000,00

Kebijakan Umum :

• Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan

kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;

• Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi

muda;


• Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui

peran serta masyarakat dan swasta.

18) Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah,dengan rencana alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 120.000.000,-

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan minat investasi melalui promosi;

• Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi;

• Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan

internasional.

19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Plotik Dalam Negeri,dengan rencana

alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.519.962.780,00.

Kebijakan Umum :

• Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam

menjaga ketentraman dan ketertiban;

• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan

penyakit masyarakat;

• Meningkatkan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan di

masyarakat;

20) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian,

dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp. 107.008.144.833,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;

• Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

sesuai peraturan perundang-undangan sehingga status Wajar Tanpa

Pengecualian dapat diperoleh.

• Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;


• Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah

daerah;

• Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan;

• Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan

masyarakat;

• Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

• Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan

bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko

bencana.

20) Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

Urusan Wajib Ketahanan Pangan ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan

pangan yang meliputi ketersediaan dan kecukupan konsumsi energi dan

protein untuk masyarakat. Disamping itu prioritas ini juga mendukung

keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA

berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur

yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan

struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial

politik dan keamanan), meliputi :

a) Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan

mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

21) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan, dengan

rencana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.280.079.680,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;

• Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah kelurahan.


23) Urusan Wajib Statistik, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 50.000.000,-

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung

pembangunan;

• Meningkatkan pelayanan data (numerik dan spasial) kepada masyarakat.

24) Urusan Wajib Kearsipan, dengan rencana alokasi anggaran belanja langsung

sebesar Rp. 587.713.768,00.

Kebijakan Umum :

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip;

• Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip;

• Meningkatkan pengelolaan arsip menuju sistem kearsipan secara baku;

25) Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika, dengan rencana alokasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.851.600.000.

Kebijakan Umum :

a) Meningkatkan aksessibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan

masyarakat;

b) Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan,

masyarakat dan dunia usaha;

c) Optimalisasi kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana bidang teknologi

informasi dan komunikasi bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

dalam mendukung pembangunan.

26) Urusan Wajib Perpustakaan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 340.286.232,00

Kebijakan Umum : Meningkatkan minat baca masyarakat dan sarana dan

prasarana perpustakaan


27) Urusan Pilihan Pertanian, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

Urusan pilihan pertanian ini dalam rangka peningkatan produksi pertanian

Kota Bima di samping itu urusan wajib pertanian ini juga mendukung





politik dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi ekonomi

daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi :

a) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan,

hortikultura, dan peternakan.

b) Meningkatkan kualitas budidaya, pengelolaan pasca panen dan

pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian

c) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, dan

peternakan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi

petani tanaman pangan, dan peternakan;

28) Urusan Pilihan Kehutanan, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 3.700.350,00.

Kebijakan Umum :

Urusan pilihan kehutanan ini dalam rangka peningkatan produksi hasil hutan

dan perkebunan Kota Bima di samping itu juga mendukung keberhasilan misi

4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan

pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai

dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur

ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik

dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi ekonomi daerah

melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi :

a) Meningkatkan produksi dan produktifitas hutan dan perkebunan

b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan;


c) Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air.

29) Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral, dengan rencana alokasi

anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.423.131.500.

Kebijakan Umum :

a) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral

dengan peran serta masyarakat;

b) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;

c) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan;

d) Meningkatkan cakupan pelayanan energi.

30) Urusan Pilihan Pariwisata, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp1.930.000.000,00.

31) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan rencana alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 4.827.150.000,00.

Kebijakan Umum :

Urusan pilihan kelautan dan perikanan ini dalam rangka peningkatan produksi

dan produktifitas hasil perikanan dan kelautan Kota Bima di samping itu juga

mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat

SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan

infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya

penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan

stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi Pengembangan potensi

ekonomi daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi :

a) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan;

b) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

32) Urusan Pilihan Perdagangan, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :


Urusan perdagangan ini dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana

perekonomian yang memadai, pelaku usaha yang professional juga

mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2013-2018 (Menjadikan masyarakat

SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan

infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya

penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan

stabilitas sosial politik dan keamanan), dengan strategi optimalisasi potensi

ekonomi Kota Bima sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi melalui:

a) Optimalisasi Pembangunan pasar baru dan pengembangan serta penataan

sarana dan prasarana perdagangan pada kawasan strategis ekonomi

b) Pembangunan lapak dan penataan kawasan kaki lima.

c) Meningkatkan kewirausahaan dengan fasilitasi pengembangan usaha bagi

pedagang/usaha informal;

d) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pengendalian distribusi,

promosi, kerjasama usaha, informasi usaha.

e) Meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan perlindungan

terhadap pedagang tradisional;

33) Urusan Pilihan Perindustrian, dengan rencana alokasi anggaran belanja


Kebijakan Umum :

Urusan perindustrian ini dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana

perekonomian yang memadai, pelaku IKM yang professional juga mendukung





politik dan keamanan), dengan strategi optimalisasi potensi ekonomi Kota

Bima sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi melalui:

a) Mengembangkan sentra industri dengan mengutamakan potensi sumber

daya lokal;


b) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi IKM;

c) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta

perluasan jaringan pemasaran.

34) Urusan Pilihan Ketransmigrasian, dengan rencana alokasi anggaran belanja

langsung sebesar Rp. 30.000.000,-

Kebijakan belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah pada tahun

2016 dapat diuraikan secara jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4.

Kebijakan Belanja Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA

1 2 3 4 5

1 URUSAN WAJIB

1 1 Pendidikan 261.652.625.226,00 24.936.712.000,00 286.589.337.226,00

1 2 Kesehatan 29.786.648.224,00 22.797.500.000,00 52.584.148.224,00

1 3 Pekerjaan Umum 3.622.409.594,00 55.878.760.000,00 59.501.169.594,00

1 4 Perumahan 0,00 2.072.615.000,00 2.072.615.000,00

1 5 Penataan Ruang 2.034.146.897,00 2.477.100.000,00 4.511.246.897,00

1 6 Perencanaan Pembangunan 2.740.711.438,00 5.514.799.183,00 8.255.510.621,00

1 7 Perhubungan 3.346.588.981,00 2.869.752.000,00 6.216.340.981,00

1 8 Lingkungan Hidup 9.455.450.842,00 15.200.474.000,00 24.655.924.842,00

1 9 Pertanahan 0,00 5.223.462.600,00 5.223.462.600,00

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.799.372.541,00 2.129.608.000,00 4.928.980.541,00

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.274.258.488,00 1.329.573.000,00 4.603.831.488,00

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 1.073.040.000,00 1.073.040.000,00

1 13 Sosial 2.105.469.960,00 1.793.000.000,00 3.898.469.960,00

1 14 Ketenagakerjaan 0,00 603.000.000,00 603.000.000,00

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.057.183.777,00 1.911.000.000,00 3.968.183.777,00

1 16 Penanaman Modal Daerah 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1 17 Kebudayaan 1.824.331.379,00 2.196.546.920,00 4.020.878.299,00

1 18 Kepemudaan dan Olahraga 0,00 1.115.000.000,00 1.115.000.000,00

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.228.977.840,00 8.519.962.780,00 13.748.940.620,00


KODE BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA

1 2 3 4 5

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 107.579.080.015,00 107.008.144.833,00 214.587.224.848,00

1 21 Ketahanan Pangan 4.626.700.111,00 2.479.000.000,00 7.105.700.111,00

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan 2.144.490.819,00 6.280.079.680,00 8.424.570.499,00

1 23 Statistik 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1 24 Kearsipan 662.392.717,00 587.713.768,00 1.250.106.485,00

1 25 Komunikasi dan Informatika 0,00 3.851.600.000,00 3.851.600.000,00

1 26 Perpustakaan 0,00 340.286.232,00 340.286.232,00

JUMLAH URUSAN WAJIB(1) 444.940.838.849,00 278.358.729.996,00 723.299.568.845,00

2 URUSAN PILIHAN

2 1 Pertanian 3.400.235.541,00 6.534.985.000,00 9.935.220.541,00

2 2 Kehutanan 2.277.677.731,00 3.700.350.000,00 5.978.027.731,00

2 3 Energi Dan Sumber Daya Mineral 0,00 1.423.131.500,00 1.423.131.500,00

2 4 Pariwisata 0,00 1.930.000.000,00 1.930.000.000,00

2 5 Kelautan Dan Perikanan 2.197.175.578,00 4.827.150.000,00 7.024.325.578,00

2 6 Perdagangan 0,00 2.675.000.000,00 2.675.000.000,00

2 7 Perindustrian 0,00 902.000.000,00 902.000.000,00

2 8 Ketransmigrasian 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

JUMLAH URUSAN PILIHAN (2) 7.875.088.850,00 22.022.616.500,00 29.897.705.350,00

TOTAL BELANJA ( 1 + 2 ) 452.815.927.699,00 300.381.346.496,00 753.197.274.195,00

Sumber: Hasil Perhitungan, 2016

4.2.4.2. Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

Penyusunan Program kegiatan didasarkan pada nomenklatur

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan

perundangan yang ada, kodefikasi program dan kegiatan dimaksud merupakan

pilihan bukan acuan baku, yang mana kodefikasi program dan kegiatan dimaksud

dapat mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan obyektif dan

karakteristik daerah.


Kebijakan belanja yang dialokasikan pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2016 tetap berpedoman pada Peraturan Walikota

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Bima Tahun 2016 yang telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah

pada tahun 2016. Adapun kebijakan alokasi belanja daerah berdasarkan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah

ini.

Tabel 4.5

Kebijakan Alokasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

KODE SKPD PLAFON ANGGARAN 2016

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG TOTAL PAGU

1 2 3 4 5

1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

261.652.625.226,00 26.051.712.000,00 287.704.337.226,00

1 2 1 Dinas Kesehatan 29.786.648.224,00 22.382.500.000,00 52.169.148.224,00

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 3.622.409.594,00 57.301.891.500,00 60.924.301.094,00

1 5 1 Dinas Tata Kota Dan Perumahan

2.034.146.897,00 3.074.715.000,00 5.108.861.897,00

1 6 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.740.711.438,00 5.684.799.183,00 8.425.510.621,00

1 7 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3.346.588.981,00 4.365.352.000,00 7.711.940.981,00

1 8 8 Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman

7.591.509.987,00 12.148.474.000,00 19.739.983.987,00

Badan Lingkungan Hidup 1.863.940.855,00 2.657.000.000,00 4.520.940.855,00

1 10 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.799.372.541,00 2.129.608.000,00 4.928.980.541,00

1 11 11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

3.274.258.488,00 2.402.613.000,00 5.676.871.488,00

1 13 13 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.105.469.960,00 2.426.000.000,00 4.531.469.960,00

1 15 15 Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

2.057.183.777,00 5.368.000.000,00 7.425.183.777,00

1 17 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.824.331.379,00 4.126.546.920,00 5.950.878.299,00

1 19 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1.691.515.179,00 1.849.962.780,00 3.541.477.959,00

1 19 2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

3.537.462.661,00 6.000.000.000,00 9.537.462.661,00

1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4.629.661.680,00 4.629.661.680,00

1 20 2 Walikota & Wakil Walikota

419.478.761,00 419.478.761,00

1 20 3 Sekretariat Daerah 10.184.400.824,00 69.803.384.540,00 79.987.785.364,00

1 19 4 Sekretariat Dprd 2.570.033.118,00 12.137.700.000,00 14.707.733.118,00





1 2 3 4 5

1 20 5 Inspektorat 2.995.707.895,00 2.630.686.958,00 5.626.394.853,00

1 19 6 Dinas Pendapatan, Peng. Keuangan & Aset Daerah

54.455.354.485,00 12.900.285.199,00 67.355.639.684,00

1 20 7 Badan Kepegawaian Daerah

2.302.130.377,00 6.632.373.000,00 8.934.503.377,00

1 20 8 Kantor Kec. Rasanae Barat

3.944.697.936,00 616.842.000,00 4.561.539.936,00

1 20 9 Kantor Kec. Rasanae Timur

4.619.276.404,00 615.994.682,00 5.235.271.086,00

1 20 10 Kantor Kecamatan Asakota

3.150.252.849,00 606.799.000,00 3.757.051.849,00

1 20 11 Kantor Kecamatan Mpunda

6.146.392.236,00 617.281.654,00 6.763.673.890,00

1 20 12 Kantor Kecamatan Raba 7.048.615.896,00 626.197.000,00 7.674.812.896,00

1 20 13 Kantor Pelayanan Izin Terpadu

976.506.292,00 932.850.000,00 1.909.356.292,00

1 20 14 Kantor Kelurahan Dara 41.400.000,00 251.500.000,00 292.900.000,00

1 20 15 Kantor Kelurahan Paruga 41.400.000,00 251.000.000,00 292.400.000,00

1 20 16 Kantor Kelurahan Tanjung

41.400.000,00 244.900.000,00 286.300.000,00

1 20 17 Kantor Kelurahan Sarae 41.400.000,00 250.800.000,00 292.200.000,00

1 20 18 Kantor Kelurahan Na'e 41.400.000,00 268.900.000,00 310.300.000,00

1 20 19 Kantor Kelurahan Pane 41.400.000,00 217.916.000,00 259.316.000,00

1 20 20 Kantor Kelurahan Nungga 47.400.000,00 219.000.000,00 266.400.000,00

1 20 21 Kantor Kelurahan Lelamase

47.400.000,00 221.900.000,00 269.300.000,00

1 20 22 Kantor Kelurahan Dodu 47.400.000,00 221.200.000,00 268.600.000,00

1 20 23 Kantor Kelurahan Lampe 41.400.000,00 215.400.000,00 256.800.000,00

1 20 24 Kantor Kelurahan Kodo 41.400.000,00 220.200.000,00 261.600.000,00

1 20 25 Kantor Kelurahan Kumbe 41.400.000,00 232.200.000,00 273.600.000,00

1 20 26 Kantor Kelurahan Oi Fo'o 47.400.000,00 211.900.000,00 259.300.000,00

1 20 27 Kantor Kelurahan Melayu 41.400.000,00 252.300.000,00 293.700.000,00

1 20 28 Kantor Kelurahan Jatiwangi

41.400.000,00 313.900.000,00 355.300.000,00

1 20 29 Kantor Kelurahan Jatibaru

41.400.000,00 314.500.000,00 355.900.000,00

1 20 30 Kantor Kelurahan Kolo** 47.400.000,00 243.200.000,00 290.600.000,00

1 20 31 Kantor Kelurahan Penatoi 41.400.000,00 218.600.000,00 260.000.000,00

1 20 32 Kantor Kelurahan Lewirato

41.400.000,00 212.100.000,00 253.500.000,00

1 20 33 Kantor Kelurahan Sadia 41.400.000,00 217.100.000,00 258.500.000,00

1 20 34 Kantor Kelurahan Mande 41.400.000,00 219.900.000,00 261.300.000,00

1 20 35 Kantor Kelurahan Monggonao

41.400.000,00 219.200.000,00 260.600.000,00

1 20 36 Kantor Kelurahan Manggemaci

41.400.000,00 267.400.000,00 308.800.000,00

1 20 37 Kantor Kelurahan Santi 41.400.000,00 219.200.000,00 260.600.000,00

1 20 38 Kantor Kelurahan Matakando

41.400.000,00 222.500.000,00 263.900.000,00

1 20 39 Kantor Kelurahan Sambinae

41.400.000,00 216.200.000,00 257.600.000,00





1 2 3 4 5

1 20 40 Kantor Kelurahan Panggi 41.400.000,00 216.200.000,00 257.600.000,00

1 20 41 Kantor Kelurahan Rabadompu Timur

41.400.000,00 226.000.000,00 267.400.000,00

1 20 42 Kantor Kelurahan Rabadompu Barat

41.400.000,00 228.700.000,00 270.100.000,00

1 20 43 Kantor Kelurahan Rabangodu Utara

41.400.000,00 229.500.000,00 270.900.000,00

1 20 44 Kantor Kelurahan Rabangodu Selatan

41.400.000,00 220.400.000,00 261.800.000,00

1 20 45 Kantor Kelurahan Rontu 41.400.000,00 266.200.000,00 307.600.000,00

1 20 46 Kantor Kelurahan Penaraga

41.400.000,00 219.400.000,00 260.800.000,00

1 20 47 Kantor Kelurahan Penanae

41.400.000,00 222.000.000,00 263.400.000,00

1 20 48 Kantor Kelurahan Rite 41.400.000,00 217.200.000,00 258.600.000,00

1 20 49 Kantor Kelurahan Kendo 41.400.000,00 217.100.000,00 258.500.000,00

1 20 50 Kantor Kelurahan Ntobo 47.400.000,00 230.000.000,00 277.400.000,00

1 20 51 Kantor Kelurahan Nitu 47.400.000,00 210.000.000,00 257.400.000,00

1 20 52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.521.371.262,00 4.521.765.400,00 7.043.136.662,00

1 21 21 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

4.626.700.111,00 2.479.000.000,00 7.105.700.111,00

1 22 22 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan

2.144.490.819,00 2.434.911.680,00 4.579.402.499,00

1 24 24 Kantor Arsip dan Perpustakaan

662.392.717,00 928.000.000,00 1.590.392.717,00

2 1 1 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

3.400.235.541 6.534.985.000,00 9.935.220.541,00

2 2 2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.277.677.731 3.700.350.000,00 5.978.027.731,00

2 3 3 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.197.175.578 4.827.150.000,00 7.024.325.578,00

JUMLAH 452.815.927.699,00 300.381.346.496,00 753.197.274.195,00

Sumber: RKPD Kota Bima 2016 dan Hasil Proyeksi 2016

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2016 merumuskan kebijakan

penerimaan pembiayaan dengan estimasi sebesar Rp. 32.610.673.378,60. Sumber

pembiayaan yang dialokasikan tersebut terbagi dalam jenis peneriman


pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SiLPA).

Sumber penerimaan pembiyaan dari SiLPA direncanakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada

realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun

Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp. 3.350.000.000,-. Dari alokasi pengeluaran

pembiayaan tersebut direncanakan untuk penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah dengan rincian alokasi sebagai berikut :

a. Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB sebesar Rp. 3.000.000.000,-

b. Investasi Pemerintah Daerah pada Bank BPR NTB sebesar Rp. 250.000.000,-

c. Investasi Pemerintah Daerah pada Koperasi Kasabua Ade sebesar Rp.

100.000.000,-


BAB V

P E N U T U P

Kebijakan Umum Anggaran APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman

dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2016.

Raba – Bima, 22 Juni 2015

WAKIL WALIKOTA BIMA,

H. ARAHMAN. H. ABIDIN

walikota bima kota bima kebijakan umum apbd (kua)

Documents

Transcript of walikota bima kota bima kebijakan umum apbd (kua)