VOLUME 128/THN X/2020 B U L L E T I N S T A T I S T I K · 2020. 12. 18. · Jasa Keuangan...
Transcript of VOLUME 128/THN X/2020 B U L L E T I N S T A T I S T I K · 2020. 12. 18. · Jasa Keuangan...
-
.
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait Hasil Analisis 41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
B U L L E T I N S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 128/THN X/2020
Oktober 2020
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Ditengah pandemi covid19 hingga akhir paruh pertama tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Oktober 2020 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 527,3 ribu LTKL, 224,5 ribu LTKT, 5,3 ribu LTKM, serta 2,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 83.432.527 laporan atau meningkat sebanyak 10,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Oktober 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,7 persen. Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTPBJ, LTKL dan LTKT, yang masing-masing menurun sebesar 27,8 persen, 9,8 persen, dan 9,5 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 48 HA, dengan 33 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 15 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 30 HA (62,5 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Oktober 2020, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 168 HP, dengan rincian 70 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 46 HP ke Penyidik Kepolisian, 37 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 10 HP ke Penyidik BNN, 10 HP ke Penyidik DJBC, dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Oktober 2020 terdapat 447 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 540 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, November 2020
DIAN EDIANA RAE Kepala PPATK
-
2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
RINGKASAN STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2020: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Oktober 2020
sebanyak 83.432.527 Laporan.
A. LTKM = 558.933 Laporan, bertambah 10,9 persen dibanding posisi Desember 2019.
B. LTKT = 32.608.607 Laporan, bertambah 7,7 persen dibanding posisi Desember 2019.
C. LTPBJ = 300.419 Laporan, bertambah 9,2 persen dibanding posisi Desember 2019.
D. LPUT = 27.399 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 49.937.169 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Oktober 2020):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 8.066.793 Laporan
atau turun 14,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).
A. LTKM = 54.937 Laporan, turun 13,4 persen (c-to-c).
B. LTKT = 2.336.315 Laporan, turun 9,8 persen (c-to-c).
C. LTPBJ = 25.411 Laporan, turun 20,7 persen (c-to-c).
D. LPUT = 917 Laporan.
E. LTKL = 5.649.213 Laporan, turun 16,2 persen (c-to-c).
Oktober 2020:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 759.272 Laporan,
atau turun 9,7 persen dibandingkan September 2020 (m-to-m),
atau turun 28,6 persen dibandingkan Oktober 2019 (y-on-y).
A. LTKM = 5.319 Laporan, turun 2,0 persen (m-to-m), atau turun 37,9 persen (y-on-y).
B. LTKT = 224.491 Laporan, turun 9,5 persen (m-to-m), atau turun 27,4 persen (y-on-y).
C. LTPBJ = 2.179 Laporan, turun 27,8 persen (m-to-m), atau turun 48,5 persen (y-on-y).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 527.283 Laporan, turun 9,8 persen (m-to-m), atau turun 28,9 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2020: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Oktober 2020 sebanyak 5.648 HA yang terkait dengan 27.249 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.559 HA yang terkait dengan 11.124 LTKM.
- Inquiry = 3.089 HA yang terkait dengan 16.125 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.129 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 247 HA yang terkait dengan 881 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 168 Laporan.
Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Oktober 2020):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2020 sebanyak 400 HA
yang terkait dengan 4.101 LTKM.
A. HA - Proaktif = 147 HA yang terkait dengan 1.584 LTKM.
- Inquiry = 253 HA yang terkait dengan 2.517 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 278 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 34 HA yang terkait dengan 333 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 16 Laporan.
-
3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama Oktober 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.319 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 266 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 2,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan September 2020 lalu (m-to-m), atau lebih rendah 37,9 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Oktober 2019 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2020 telah mencapai sebanyak 558.933 LTKM atau bertambah 10,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Oktober 2020 tercatat sebanyak 495.009 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 530,0 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) tercatat sebanyak 434 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 58,0 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 42,0 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,7 persen), Jawa Barat (10,2 persen), dan Kepulauan Riau (9,1 persen).
• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 84,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) adalah perorangan, sedangkan 15,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,9 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (64,3 persen).
• Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), diketahui bahwa sebanyak 39,6 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,4 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (51,6 persen), Korupsi (14,1 persen), dan Narkotika (6,8 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
-
4 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Oktober 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d. Oktober 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Oktober 2020.
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019 s.d.
Des-2019Sep-2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 36.309 186.991 5.412 30.926 40.206 4.388 2.900 31.836 259.033 295.342 140
Ø Bank Umum 36.022 183.987 5.376 30.337 39.537 4.371 2.874 31.577 255.101 291.123 103
¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 2.787 9.368 14.195 1.059 515 6.584 90.035 101.131 4
¤ Bank Swasta 12.540 95.082 2.274 18.209 21.961 3.053 2.190 22.702 139.745 152.285 53
¤ Bank Pembangunan
Daerah
8.614 11.801 182 1.407 1.810 118 73 1.129 14.740 23.354 26
¤ Bank Asing 2.615 4.612 105 1.085 1.265 115 74 959 6.836 9.451 12
¤ Bank Campuran 1.157 3.236 28 268 306 26 22 203 3.745 4.902 8
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 36 589 669 17 26 259 3.932 4.219 37
Non Bank 27.615 174.494 3.156 32.486 38.381 1.932 2.419 23.101 235.976 263.591 294
Ø Pasar Modal 1.088 6.357 115 1.395 1.820 70 245 1.489 9.666 10.754 44
Ø Asuransi 2.939 29.171 325 2.966 3.363 199 201 2.384 34.918 37.857 40
Ø Dana Pensiun 1 27 3 28 38 1 2 19 84 85 3
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
1.435 50.403 281 3.176 3.765 165 114 1.406 55.574 57.009 29
Ø Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing
22.122 69.182 1.936 19.155 22.455 810 1.125 10.957 102.594 124.716 113
Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 483 5.421 6.552 641 692 6.401 29.895 29.925 50
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 2.272 11 134 155 8 18 226 2.653 2.653 9
Ø Koperasi 0 122 1 171 172 4 1 18 312 312 1
Ø Penyelenggara E-Money 0 16 1 40 58 34 21 201 275 275 5
Ø Perusahaan Modal
Ventura
0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Ø Lembaga Pembiayaan
Ekspor
0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0
Total LTKM 63.924 361.485 8.568 63.412 78.587 6.320 5.319 54.937 495.009 558.933 434
Tahun 2020Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2003
s.d. Oktober-2020
Jumlah PJK
Pelapor 2020
(s.d. Oktober-
2020)Tahun
2011-2018
Tahun 2019
Jumlah
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
9.156
14.211
1.499
695
381
400
983
3.551
9
5.652
10.433
3.040
270
32
50.340
1.387
1.568
1.077
327
145
36
136
367
0
179
2.765
4
0
0
7.991
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
-
5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
Oktober 2019 s.d. Oktober 2020
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
8.568 8.501 6.674 5.780 6.181 5.717 5.089 4.390 6.320 5.779 4.935 5.427 5.319
-0,8
-21,5
-13,4 6,9-7,5
-11,0
-13,7
44,0-8,6
-14,6
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
2020
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
10,0 -2,0
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)
Bank
31.836
58%
Non Bank
23.101
42%
54,937LTKM
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)
Bank
140
32%
Non Bank
294
68%
434PJK
-
6 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020
302.176 358.325425.409
503.996558.933
48.668 56.149 67.084 78.587 54.937
18,6%
18,7%
18,5%
10,9%
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
48.668
56.149
67.084
78.587
54.937
4.056 4.679 5.5906.549 5.494
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
-
7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. Oktober 2020
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. Oktober 2020
48.668
56.149
67.084
78.587
54.937
25.507
31.085
32.857
40.206
31.836
23.16125.064
34.227 38.381
23.101
2016 2017 2018 2019 2020
Bank + Non Bank Bank Non Bank
4.055,7
4.679,1
5.590,3
6.548,9
5.493,7
2016
2017
2018
2019
2020
-
8 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Oktober 2020
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan
pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai
laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap
jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif
tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 65 369 561 22 34 306 0,6 -35,3 -47,7 -17,1
Sumatera Utara 347 2.029 2.619 291 234 2.377 4,3 24,4 -32,6 17,2
Sumatera Barat 25 336 374 9 15 137 0,2 -40,0 -40,0 -59,2
Sumatera Selatan 152 1.103 1.338 166 141 1.168 2,1 17,7 -7,2 5,9
Bengkulu 4 87 105 10 10 54 0,1 0,0 150,0 -37,9
Jambi 42 314 413 23 46 353 0,6 -50,0 9,5 12,4
Riau 91 561 675 38 91 498 0,9 -58,2 0,0 -11,2
Kepulauan Riau 401 3.798 4.637 604 839 4.983 9,1 -28,0 109,2 31,2
Lampung 97 846 974 60 49 486 0,9 22,4 -49,5 -42,6
Kep Bangka Belitung 13 128 158 15 9 119 0,2 66,7 -30,8 -7,0
Banten 390 2.411 2.896 223 198 1.859 3,4 12,6 -49,2 -22,9
DKI Jakarta 3.873 31.021 37.173 2.527 2.265 26.764 48,7 11,6 -41,5 -13,7
Jawa Barat 1.280 7.980 9.439 533 505 5.630 10,2 5,5 -60,5 -29,4
Jawa Tengah 227 1.858 2.328 138 149 1.458 2,7 -7,4 -34,4 -21,5
Jawa Timur 410 4.171 5.124 314 250 2.702 4,9 25,6 -39,0 -35,2
DI Yogyakarta 94 473 573 29 26 313 0,6 11,5 -72,3 -33,8
Bali 88 724 870 40 62 620 1,1 -35,5 -29,5 -14,4
Nusa Tenggara Barat 57 275 337 10 16 140 0,3 -37,5 -71,9 -49,1
Nusa Tenggara Timur 29 102 132 4 2 58 0,1 100,0 -93,1 -43,1
Maluku 65 127 174 8 4 93 0,2 100,0 -93,8 -26,8
Maluku Utara 6 47 74 3 13 62 0,1 -76,9 116,7 31,9
Kalimantan Barat 112 742 1.161 52 38 515 0,9 36,8 -66,1 -30,6
Kalimantan Timur 162 861 1.754 98 135 1.239 2,3 -27,4 -16,7 43,9
Kalimantan Tengah 31 210 404 9 11 223 0,4 -18,2 -64,5 6,2
Kalimantan Selatan 75 377 836 38 23 516 0,9 65,2 -69,3 36,9
Kalimantan Utara 16 40 153 2 1 27 0,0 100,0 -93,8 -32,5
Sulawesi Utara 28 314 382 17 11 168 0,3 54,5 -60,7 -46,5
Sulawesi Selatan 181 1.209 1.615 58 55 987 1,8 5,5 -69,6 -18,4
Sulawesi Tengah 78 344 455 22 23 270 0,5 -4,3 -70,5 -21,5
Sulawesi Tenggara 15 155 195 15 16 336 0,6 -6,3 6,7 116,8
Sulawesi Barat 1 13 19 0 0 9 0,0 n.a. -100,0 -30,8
Gorontalo 8 49 70 1 2 57 0,1 -50,0 -75,0 16,3
Papua 77 289 465 37 41 371 0,7 -9,8 -46,8 28,4
Papua Barat 28 49 104 11 5 39 0,1 120,0 -82,1 -20,4
Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 2,0 -37,9 -13,4
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(dalam Persen)
-
9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Ga
mb
ar
1.
Pe
me
taa
n P
rop
insi
Me
nu
rut
Ka
teg
ori
Pe
rse
nta
se K
um
ula
tif LT
KM
Pe
rio
de
Ta
hu
n 2
020
(s.
d.
Ok
tob
er
202
0)
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Ca
tata
n :
Ju
mla
h L
TKM
dih
itu
ng
be
rda
sark
an
Lo
ka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TKM
tid
ak M
en
ce
rmin
ka
n T
erja
din
ya
Tin
da
k P
ida
na
.
-
10 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Oktober 2020
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Oktober 2020
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 84,8 -4,6 -43,7 -16,7
Ø Laki-Laki 5.216 36.309 45.468 2.992 2.904 30.707 65,9 -2,9 -44,3 -15,4
Ø Perempuan 2.491 19.638 24.041 1.557 1.434 15.905 34,1 -7,9 -42,4 -19,0
Perusahaan/Korporasi 861 7.465 9.078 878 981 8.325 15,2 11,7 13,9 11,5
Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 -2,0 -37,9 -13,4
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(dalam Persen)
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 2.493 16.869 21.295 1.495 1.401 15.776 33,8 -6,3 -43,8 -6,5
Ø Pengusaha/Wiraswasta 1.981 12.070 15.831 1.008 1.035 10.064 21,6 2,7 -47,8 -16,6
Ø Ibu Rumah Tangga 459 4.145 5.004 292 303 3.284 7,0 3,8 -34,0 -20,8
Ø Pedagang 481 3.354 4.034 482 472 3.736 8,0 -2,1 -1,9 11,4
Ø PNS (termasuk pensiunan) 563 4.207 5.136 289 271 3.043 6,5 -6,2 -51,9 -27,7
Ø Pelajar/Mahasiswa 233 2.343 2.782 285 279 2.570 5,5 -2,1 19,7 9,7
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 197 1.644 1.966 96 76 1.207 2,6 -20,8 -61,4 -26,6
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)228 1.257 1.547 93 69 928 2,0 -25,8 -69,7 -26,2
Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah193 1.396 1.653 62 45 744 1,6 -27,4 -76,7 -46,7
Ø Profesional dan Konsultan 143 1.030 1.258 46 50 570 1,2 8,7 -65,0 -44,7
Ø Pengajar dan Dosen 38 311 397 19 23 270 0,6 21,1 -39,5 -13,2
Ø Petani dan Nelayan 18 178 223 10 20 223 0,5 100,0 11,1 25,3
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan22 196 236 9 15 167 0,4 66,7 -31,8 -14,8
Ø Pegawai Bank 19 118 152 6 3 103 0,2 -50,0 -84,2 -12,7
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan
hukum lainnya
30 165 184 2 3 56 0,1 50,0 -90,0 -66,1
Ø Pengurus Parpol 3 33 37 5 1 33 0,1 -80,0 -66,7 0,0
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok
keagamaan
2 28 33 1 2 11 0,0 100,0 0,0 -60,7
Ø Pengurus/Pegawai
LSM/organisasi tidak berbadan
hukum lainnya
1 7 8 1 1 8 0,0 0,0 0,0 14,3
Ø Pegawai Money Changer 0 21 21 0 3 5 0,0 n.a. n.a. -76,2
Ø Pengrajin 1 1 3 0 0 1 0,0 n.a. -100,0 0,0
Ø Tidak Teridentifikasi dll 602 6.574 7.709 348 266 3.813 8,2 -23,6 -55,8 -42,0
Total Terlapor Perseorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 100,0 -4,6 -43,7 -16,7
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(dalam Persen)
-
11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Oktober 2020
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Oktober 2020
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.893 13.899 17.345 1.407 1.367 14.101 30,3 -2,8 -27,8 1,5
Ø Usia 30 - 40 tahun 2.023 15.265 19.144 1.399 1.423 14.384 30,9 1,7 -29,7 -5,8
Ø Usia 40 - 50 tahun 1.884 13.339 16.599 906 842 9.608 20,6 -7,1 -55,3 -28,0
Ø Usia 50 - 60 tahun 1.286 9.245 11.239 576 487 5.963 12,8 -15,5 -62,1 -35,5
Ø Usia Diatas 60 tahun 580 3.719 4.604 254 218 2.518 5,4 -14,2 -62,4 -32,3
Ø Tidak Teridentifikasi 41 480 578 7 1 38 0,1 -85,7 -97,6 -92,1
Total Terlapor Perseorangan 7.707 55.947 69.509 4.549 4.338 46.612 100,0 -4,6 -43,7 -16,7
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(dalam Persen)
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 2.773 19.930 24.288 2.059 2.092 21.756 39,6 1,6 -24,6 9,2
Ø Penipuan 1.040 7.619 9.801 1.248 1.092 11.226 51,6 -12,5 5,0 47,3
Ø Korupsi 668 3.963 4.580 241 273 3.073 14,1 13,3 -59,1 -22,5
Ø Narkotika 309 894 1.257 155 126 1.471 6,8 -18,7 -59,2 64,5
Ø Di Bidang Perpajakan 113 1.319 1.481 101 127 1.287 5,9 25,7 12,4 -2,4
Ø Terorisme 60 478 660 46 129 1.000 4,6 180,4 115,0 109,2
Ø Perjudian 169 2.611 2.907 114 96 955 4,4 -15,8 -43,2 -63,4
Ø Penggelapan 90 853 959 31 44 555 2,6 41,9 -51,1 -34,9
Ø Di Bidang Perbankan 53 409 571 8 49 518 2,4 512,5 -7,5 26,7
Ø Pencurian 5 40 67 5 7 279 1,3 40,0 40,0 597,5
Ø Di Bidang Pasar Modal 4 21 52 19 30 330 1,5 57,9 650,0 1.471,4
Ø Penyuapan 98 610 686 34 48 292 1,3 41,2 -51,0 -52,1
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 29 53 71 2 2 44 0,2 0,0 -93,1 -17,0
Ø Di Bidang Kehutanan 1 19 28 1 0 18 0,1 -100,0 -100,0 -5,3
Ø Prostitusi 0 8 8 0 0 8 0,0 n.a. n.a. 0,0
Ø Di Bidang Asuransi 0 20 21 2 0 6 0,0 -100,0 n.a. -70,0
Ø Di Bidang Kelautan 0 3 3 0 0 3 0,0 n.a. n.a. 0,0
Ø Penyelundupan Barang 7 19 27 0 1 8 0,0 n.a. -85,7 -57,9
Ø Pemalsuan Uang 0 5 6 3 1 6 0,0 -66,7 n.a. 20,0
Ø Penculikan 0 2 2 0 0 1 0,0 n.a. n.a. -50,0
Ø Perdagangan Manusia 1 274 274 0 0 27 0,1 n.a. -100,0 -90,1
Ø Psikotropika 0 4 4 0 0 2 0,0 n.a. n.a. -50,0
Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 0 3 0,0 n.a. n.a. 200,0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0Ø Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara 4
tahun atau lebih126 701 818 49 67 644 3,0 36,7 -46,8 -8,1
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll5.795 43.482 54.299 3.368 3.227 33.181 60,4 -4,2 -44,3 -23,7
Total LTKM 8.568 63.412 78.587 5.427 5.319 54.937 100,0 -2,0 -37,9 -13,4
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(dalam Persen)
-
12 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama
Oktober 2020 sebanyak 224.491 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 11.225 laporan/hari (1 bulan =
20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut menurun 9,5 persen (m-to-m), atau tercatat
turun 27,4 persen jika dibandingkan jumlah pada Oktober
2019 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun
2020 (s.d. September 2020) tercatat sebanyak 2,3 juta
laporan yang dilaporkan oleh 496 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2020,
PPATK mencatat telah menerima sebanyak 32,6 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT
disampaikan oleh PJK Bank (98,7 persen), utamanya PJK
Bank Umum (98,5 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami
penambahan sebesar 126,0 persen atau sebanyak 24 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Oktober 2020
309.1
37
268.0
08
272.2
54
286.9
01
228.5
62
265.1
25
223.8
33
188.7
74
217.9
82
232.7
16
219.8
89
248.0
42
224.4
91
-13,3 1,6 5,4-20,3 16,0
-15,6
-15,7 15,56,8 -5,5
12,8 -9,5
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Oc
t-19
No
v-1
9
De
c-1
9
Ja
n-2
0
Fe
b-2
0
Ma
r-2
0
Ap
r-20
Ma
y-2
0
Ju
n-2
0
Ju
l-20
Au
g-2
0
Se
p-2
0
Oc
t-20
2020LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
-
13 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Oktober 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020.
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 8.620.893 18.409.580 305.467 2.564.771 3.096.589 243.950 221.308 2.305.503 23.811.672 32.432.565 354
Ø Bank Umum 8.619.074 18.369.186 305.068 2.559.264 3.091.514 243.539 220.990 2.301.639 23.762.339 32.381.413 105
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1.819 40.394 399 4.386 5.075 411 318 3.864 49.333 51.152 249
Non Bank 10.530 100.145 3.670 26.111 33.434 4.092 3.183 30.812 164.391 174.921 142
Ø Pasar Modal 44 51 0 12 14 0 3 16 81 125 4
Ø Asuransi 165 1.225 0 6 6 0 0 0 1.231 1.396 0
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
3 890 0 8 21 4 1 17 928 931 7
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
9.972 88.878 2.748 20.234 24.593 2.494 2.451 21.593 135.064 145.036 104
Ø Money Remittance/KUPU 346 8.804 922 5.851 8.800 1.238 502 6.642 24.246 24.592 24
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 87 0 0 0 33 21 444 531 531 2
Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 323 205 2.100 2.307 2.307 1
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8.631.423 18.509.725 309.137 2.590.882 3.130.023 248.042 224.491 2.336.315 23.976.063 32.607.486 496
Tahun 2019 Tahun 2020
Tahun 2011-
2018
Jumlah
PJK Pelapor
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
Oktober-
2020
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
21.105.13223.956.995
27.141.14830.271.171
2.757.236 2.851.863 3.184.153 3.130.023 2.336.315
13,5%
13,3%
11,5%
7,7%
2016 2017 2018 2019 2020
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
-
14 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama Oktober 2020, belum terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
• Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Oktober 2020 tercatat sebanyak 27.399 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,9 persen) dan Batam (32,2 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dan pembawaan uang tunai mencurigakan dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Oktober 2020, tercatat terjadi 486 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 23 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 49,6 persen atau sebanyak 241 pelanggaran. Selain pelaporan pelanggaran, PPATK juga menerima 21 laporan pembawaan uang tunai mencurigakan yang terjadi di Soekarno Hatta.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Oktober 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Terdapat update atas statistik sebelumnya berdasarkan pelaporan DJBC yang diterima PPATK per Oktober 2020
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Batam 2.683 4.987 68 353 1.009 0 0 159 6.155 8.838
Ø Soekarno Hatta 2.866 10.641 338 1.510 2.492 0 0 682 13.815 16.681
Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14
Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 827 39 230 464 0 0 66 1.357 1.407
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 1 3 10
Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7
Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Ø Pontianak 0 17 0 4 6 0 0 2 25 25
Ø Pekanbaru 0 17 0 1 1 0 0 0 18 18
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 13 0 1 7 0 0 0 20 20
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Ø Yogyakarta 0 8 0 0 1 0 0 1 10 10
Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
Ø Entikong 0 19 2 5 11 0 0 2 32 32
Ø Kuala Namu 0 41 0 5 8 0 0 0 49 49
Ø Juanda 0 28 0 8 15 0 0 4 47 47
Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Atambua 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Ø Kupang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Nunukan 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Ø Makassar 0 1 0 2 2 0 0 0 3 3
Ø Sintete 0 6 0 8 8 0 0 0 14 14
Ø Banda Aceh 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LPUT 5.711 16.747 447 2.127 4.024 0 0 917 21.688 27.399
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006
s.d. Oktober-2020Tahun
2011-2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2019
Jumlah
Tahun 2020
UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
-
15 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Oktober 2020
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Oktober 2020.
8.83816.681
1453116
1.4075102772518201271013324947131331410
0 5.000 10.000 15.000 20.000
BatamSoekarno Hatta
BandungTanjung Balai Karimun
Tj. PinangNgurah Rai Denpasar
DumaiTeluk Bayur
Teluk NibungMedan
BalikpapanPontianak
PekanbaruSemarang (Tj. Emas)
LombokPalembangYogyakarta
MataramEntikong
Kuala NamuJuandaTarakan
AtambuaKupang
NunukanMakassar
SinteteBanda Aceh
Bengkalis
14.837
22.141 22.458
26.482 27.399
917 7.304 317 4.024 917
49,2%
1,4%17,9%
3,5%
2016 2017 2018 2019 2020
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
-
16 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Oktober 2020
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Oktober 2020
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 241 49,6%
Soekarno Hatta 60 12,3%
Batam 49 10,1%
Kuala Namu 66 13,6%
Pekan Baru 15 3,1%
Pontianak 8 1,6%
Medan 6 1,2%
Tarakan 4 0,8%
Dumai 3 0,6%
Bandung 3 0,6%
Tj. Pinang 2 0,4%
Teluk Bayur 4 0,8%
Tj. Balai Karimun 3 0,6%
Halim Perdana Kusumah 1 0,2%
Teluk Nibung 1 0,2%
Juanda 1 0,2%
Mataram 1 0,2%
Palembang 2 0,4%
Atambua 5 1,0%
Bengkalis 2 0,4%
Tj. Emas 1 0,2%
Sintete 1 0,2%
Entikong 7 1,4%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai486 100,0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. Oktober-
2020
241
60
49
66
15
8
6
4
3
3
2
4
3
1
1
1
1
2
5
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
Atambua
-
17 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA
BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan
kepada PPATK selama Oktober 2020 tercatat bertambah
sebanyak 2.179 Laporan, atau menurun sebesar 27,8 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau
lebih rendah 48,5 persen dibandingkan jumlah pada Oktober
2019 (y-on-y).
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan
sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
Oktober 2020 telah mencapai 300.419 laporan yang berasal dari
962 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.
Oktober 2020, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan
berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 167.379
laporan atau 55,7 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan
Bermotor sebanyak 118.329 laporan atau 39,4 persen,
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 10.592 laporan
atau 3,5 persen, Balai Lelang sebanyak 4.053 laporan atau 1,3
persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan
atau 0,0 persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Oktober 2020
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
Sep-20Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Perusahaan Properti 141.050 2.035 14.150 16.436 1.190 1.028 9.893 167.379 607
Ø Pedagang Kendaraan
Bermotor88.290 1.650 14.851 18.593 1.334 732 11.446 118.329 265
Ø Pedagang Perhiasan/logam
mulia4.647 403 2.396 3.114 367 310 2.831 10.592 13
Ø Balai Lelang 1.837 140 650 975 129 109 1.241 4.053 73
Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 235.890 4.228 32.047 39.118 3.020 2.179 25.411 300.419 962
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d.
Oktober-2020
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
(PBJ)
Tahun
2012-2018
Tahun 2019Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
Oktober-2020
Tahun 2020
UU TPPU
Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga
keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia
jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak
di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.”
-
18 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Oktober 2020
Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)
607
265
13
73
4
167.379
118.329
10.592
4.053
4
Perusahaan Properti
Pedagang
Kendaraan Bermotor
Perhiasan / logam
mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Perusahaan
Properti
9.893
39%
Pedagang
Kendaraan
Bermotor
11.446
45%
Perhiasan /
logam mulia
129
5%
Balai Lelang
1.241
5%
Barang Seni /
Antik
0
0%
-
19 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
TRANSFER DANA
DARI/KE LUAR NEGERI
(LTKL)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
• Hingga akhir Oktober 2020 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (41 persen), diikuti LTKL KUPU (31 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (28 persen).
• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Oktober 2020 sebanyak 49,9 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 609,0 ribu laporan atau sebanyak 30,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 32,9 juta Laporan atau 65,8 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 17,1 juta Laporan atau 34,2 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.682 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp935 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU
Pasal 23 Angka 1 :
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer
dana dari dan ke luar negeri..”
Peraturan Kepala PPATK No: PER-
12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata
Cara Penyampaian LTKL bagi
Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar
Negeri adalah rangkaian kegiatan
yang dimulai dengan perintah dari
Pengirim Asal yang bertujuan
memindahkan sejumlah Dana dari
dan ke luar wilayah Indonesia
kepada Penerima yang disebutkan
dalam Perintah Transfer Dana
sampai dengan diterimanya Dana
oleh Penerima.
Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
52,1%
NON
BANK
UMUM
47,9%
Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
96
51%
NON BANK
UMUM
94
49%
-
20 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2020
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2020
Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Oktober 2020
SWIFT28%
NON SWIFT41%
KUPU31%
Outgoing17.080.778
34%Incoming
32.856.391 66%
Outgoing28.729.531.662.582.300
48%
Incoming30.721.510.349.733.500
52%
-
21 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)
Periode Oktober 2019 s.d. Oktober 2020
Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank
Periode Oktober 2019 s.d. Oktober 2020
Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank
Periode Oktober 2019 s.d. Oktober 2020
255
194
243 238
197 197
67
158
206217 208 219
192
486
361
479463
441
481
134
411 402 399
319
365
335
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
Outgoing Incoming
404
287
460
363
317
338
146
284
339339
285
334
303
382
316
475
367 341399
155
350378
388
340
393
315
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
Outgoing Incoming
1.583
1.476
1.895
1.5231.608
1.716
2.196
1.801
1.641 1.564
1.3691.528
1.573
785
874991
791 773 829
1.160
852941 973
1.066 1.075939
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
Outgoing Incoming
-
22 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
LAPORAN
PENUNDAAN TRANSAKSI
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini
perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Oktober 2020.
• Selama Oktober 2020, terdapat pelaporan 6 LPT oleh PJK
kepada PPATK.
• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah
keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013
hingga Oktober 2020 tercatat tetap sebanyak 3.088 laporan.
• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2020 (s.d.
Oktober 2020) dilakukan oleh PJK Bank (86,5 persen),
terutama Bank Swasta (63,5 persen) dan Bank Campuran
(17,3 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa
Transfer (30,8 persen) dan Tarik/Setor Tunai (25 persen). Dilihat
dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan
(90,4 persen) dengan profesi utama sebagai
Pengusaha/Wiraswasta (40,4 persen) dan Pegawai Swasta
(36,5 persen).
• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi
yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020) bernilai
dibawah Rp100 juta (82,7 persen). Sejalan dengan hal
tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian
besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 78,8
persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum
memenuhi aspek materil.
• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas
dari transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Oktober
2020) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (82,7 persen), Banten
(13,5 persen), dan Jawa Timur (1,9 persen).
• Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa
terdapat 17,3 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum
teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi
pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU
TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah
teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya,
sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa
Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
(53,8 persen).
UU TPPU
Pasal 26
Ayat (1) :
(1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan
Transaksi paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak
penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal
Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang
patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang
berasal dari hasil tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);
b. memiliki rekening untuk
menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari
hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut
diduga menggunakan
Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan
Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat
dalam berita acara penundaan
Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan
memberikan salinan berita
acara penundaan Transaksi
kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib
melaporkan penundaan
Transaksi kepada PPATK
dengan melampirkan berita
acara penundaan Transaksi
dalam waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam
terhitung sejak waktu
penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan
penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) PPATK wajib
memastikan pelaksanaan
penundaan Transaksi dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang
ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi
telah dilakukan sampai dengan
hari kerja kelima, penyedia jasa
keuangan harus memutuskan
akan melaksanakan Transaksi
atau menolak Transaksi
tersebut.
-
23 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Oktober 2019 s.d. Oktober 2020
Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Oktober 2020
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. Oktober 2020
Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24
jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
8
1
6
4 4
0
5
0
5 5
10
13
6
Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 7 63 67 12 5 45 86,5 -58,3 -28,6 -28,6
Ø Bank Negara 0 13 14 0 1 3 5,8 n.a. n.a. -76,9
Ø Bank Swasta 5 40 40 12 2 33 63,5 -83,3 -60,0 -17,5
Ø BPD 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Bank Asing 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0
Ø Bank Campuran 1 6 9 0 2 9 17,3 n.a. 100,0 50,0
Non Bank 1 9 12 1 1 7 13,5 0,0 0,0 -22,2
Ø Asuransi 1 9 12 0 1 5 9,6 n.a. 0,0 -44,4
Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.
Ø E-money 0 0 0 1 0 1 1,9 -100,0 n.a. n.a.
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi1 4 6 1 2 7 13,5 100,0 100,0 75,0
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi7 64 69 12 3 41 78,8 -75,0 -57,1 -35,9
Aspek Formil tidak terpenuhi,
namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 1 1 1,9 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi0 4 4 0 0 3 5,8 n.a. n.a. -25,0
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)
-
24 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. Oktober 2020
Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. Oktober 2020
Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. Oktober 2020
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Transfer 1 10 11 6 0 16 30,8 -100,0 -100,0 60,0
Tarik/Setor Tunai 5 39 42 4 2 13 25,0 -50,0 -60,0 -66,7
Internet Banking 0 0 0 0 0 2 3,8 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 1 5 7 0 0 2 3,8 n.a. -100,0 -60,0
Saham 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.
Remittance 1 2 2 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0
SMS/Mobile Banking 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Incoming 0 0 1 0 3 7 13,5 n.a. n.a. n.a.
Outgoing 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 0 9 9 2 1 6 11,5 -50,0 n.a. -33,3
Tidak Terisi 0 5 5 1 0 5 9,6 -100,0 n.a. 0,0
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 8 69 76 13 6 47 90,4 -53,8 -25,0 -31,9
Ø Pegawai Swasta 0 15 16 3 3 19 36,5 0,0 n.a. 26,7
Ø Pengusaha/Wiraswasta 5 32 35 8 1 21 40,4 -87,5 -80,0 -34,4
Ø Pedagang 0 5 5 0 1 2 3,8 n.a. n.a. -60,0
Ø PNS 1 3 5 0 0 1 1,9 n.a. -100,0 -66,7
Ø Ibu Rumahtangga 0 7 7 0 1 1 1,9 n.a. n.a. -85,7
Ø Profesional 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0
Ø PEPS 0 1 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Buruh 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ø TNI/POLRI (Termasuk
Pensiunan)0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pelajar/Mahasiswa 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 1 0 2 3,8 -100,0 n.a. n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi 1 4 4 1 0 1 1,9 -100,0 -100,0 -75,0
Korporasi 0 3 3 0 0 5 9,6 n.a. n.a. 66,7
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Dibawah Rp100 juta 6 59 62 12 3 43 82,7 -75,0 -50,0 -27,1
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 9 11 1 1 5 9,6 0,0 0,0 -44,4
Ø Diatas Rp1 miliar 1 4 6 0 2 4 7,7 n.a. 100,0 0,0
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)
% Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Kategori Nominal Transaksi
Jumlah LPT
-
25 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. Oktober 2020
Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. Oktober 2020
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
DKI JAKARTA 8 65 70 10 4 43 82,7 -60,0 -50,0 -33,8
BANTEN 0 1 2 3 1 7 13,5 -66,7 n.a. 600,0
JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 1 1,9 n.a. n.a. n.a.
DIY 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SUMBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
NAD 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
JAMBI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SULTRA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
JAWA BARAT 0 4 4 0 1 1 1,9 n.a. n.a. -75,0
SUMUT 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
BALI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
PAPUA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
NTB 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
RIAU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SULSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SULBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KALBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SULTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KALSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SULUT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KALTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
SUMSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KALTIM 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
NTT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KEP BABEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
MALUKU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
KEPRI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pertimbangan (1) dan (2) 0 4 4 0 0 3 5,8 n.a. n.a. -25,0
Pertimbangan (1) dan (3) 1 1 1 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0
Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.
Pertimbangan (1) saja 0 11 13 0 1 6 11,5 n.a. n.a. -45,5
Pertimbangan (2) saja 5 43 44 6 3 28 53,8 -50,0 -40,0 -34,9
Pertimbangan (3) saja 0 0 3 6 0 6 11,5 -100,0 n.a. n.a.
Pertimbangan (1)/(2)/(3) 2 13 14 1 2 9 17,3 100,0 0,0 -30,8
Total LPT 8 72 79 13 6 52 100,0 -53,8 -25,0 -27,8
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)
-
26 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
HASIL ANALISIS
(HA) • Selama Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan kepada
Penyidik sebanyak 48 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 380 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 15 HA (31,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 139 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 33 HA (68,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 241 laporan.
• Selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 400 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.101 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 147 HA (36,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.584 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 253 HA (63,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.517 laporan.
• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Oktober 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 4.217 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 24.139 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 1.387 HA (32,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.273 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.830 HA (67,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 15.866 laporan.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Oktober 2020, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 5.648 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 27.249 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 2.559 HA (45,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 11.124 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 3.089 HA (54,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.125 laporan.
• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2020 (s.d. Oktober 2020), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 166 HA (62,5 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut turun 19,4 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 206 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 19,4 persen.
• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2003 s.d. Oktober 2020, jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 3.129 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ditjen Pajak, yaitu masing-masing sebanyak 708 IHA (22,6 persen) dan 416 IHA (13,3 persen).
ANALISIS &
PEMERIKSAAN
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) :
“Dalam rangka melaksanakan fungsi
analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan
informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau
pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis
PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi
penegak hukum atau mitra kerja di luar
negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil
analisis kepada instansi peminta, baik di
dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan
tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak
Pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana Pencucian
Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi
penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan
atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau
sebagian Transaksi yang diketahui atau
dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain
dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau
pemeriksaan kepada penyidik.”
-
27 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. Okober 2020
Keterangan:
- Cut off data per 31 Oktober 2020.
- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.
- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak
diperhitungkan sebagai HA.
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1.172 1.044 18 151 196 6 15 147 1.387 2.559
Ø LTKM Terkait 2.851 4.808 188 1.614 1.881 173 139 1.584 8.273 11.124
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 2.141 33 316 436 23 33 253 2.830 3.089
Ø LTKM Terkait 259 9.309 443 3.057 4.040 517 241 2.517 15.866 16.125
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648
Ø LTKM Terkait 3.110 14.117 631 4.671 5.921 690 380 4.101 24.139 27.249
Tahun 2011-
2018
Tahun 2019
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan
2003 s.d.
Oktober-2020
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2020
Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2016 s.d. Oktober 2020
435414
498
632
400
103130
164196
147
332284
334
436
253
2016 2017 2018 2019 2020
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
-
28 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Oktober 2020
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. Oktober 2020
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 1.214 13 189 259 18 15 146 1.619 1.619
Ø KEJAKSAAN SAJA 104 517 7 46 52 1 19 69 638 742
Ø KPK SAJA 0 847 18 125 159 3 7 87 1.093 1.093
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1.327 52 0 0 0 0 0 0 52 1.379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Ø DITJEN PAJAK 0 324 5 72 113 6 4 86 523 523
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 33 5 20 29 1 1 7 69 69
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 83 3 15 20 0 2 5 108 108
JUMLAH HA 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan
2003 s.d.
Oktober-2020Tahun 2011-
2018
Tahun 2019
Jumlah
Tahun 2020
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Korupsi; 580 1.602 28 206 253 9 30 166 2.021 2.601
Ø Penyuapan; 40 78 0 0 0 0 1 6 84 124
Ø Narkotika; 47 171 6 30 57 1 4 17 245 292
Ø Di bidang perbankan; 46 50 0 6 9 1 0 7 66 112
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3
Ø Kepabeanan dan Cukai; 9 39 4 19 28 1 1 9 76 85
Ø Terorisme/Pendanaan
Teorisme;
19 119 0 43 59 5 2 34 212 231
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 87 1 13 14 2 1 20 121 163
Ø Penipuan; 419 392 5 49 68 2 4 39 499 918
Ø Pemalsuan; 5 13 0 3 3 1 0 4 20 25
Ø Perjudian; 17 44 1 8 9 1 0 1 54 71
Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 307 5 72 113 6 4 86 506 513
Ø Di bidang kehutanan; 6 10 0 0 0 0 0 0 10 16
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 3 0 1 1 0 0 0 4 4
Ø Perdagangan orang; 0 24 0 3 3 0 1 2 29 29
Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 1 0 4 5 0 0 2 8 8
Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih0 44 1 8 8 0 0 3 55 55
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 193 0 0 0 0 0 3 196 381
JUMLAH HA 1.431 3.185 51 467 632 29 48 400 4.217 5.648
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan
2003 s.d.
Oktober-2020
Tahun 2019Dugaan Tindak Pidana Asal
JumlahTahun 2011-
2018
Tahun 2020
-
29 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2020
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar
serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Oktober 2020
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011-2015 292 568
2016 - -
2017 - -
2018 - -
2019 - -
2020
(Oktober-2020) - -
Jumlah 292 568
845 1.506 Jumlah 2003 - 2020
Tahun
Setelah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
435414
498
632
400
0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2020
HA ke Penyidik HA Database
-
30 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | OKTOBER 2020
Tabel 22
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA
Januari 2003 s.d. Oktober 2020
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai
belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
Oktober-
2019
Kumulatif s.d.
Oktober-2019
Jan-2019
s.d. Des-
2019
September-
2020
Oktober-
2020
Kumulatif s.d.
Oktober-2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 195 3 78 87 0 3 48 330 708
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 16 0 1 1 0 0 0 17 26
Ø Komisi Yudisial 5 30 0 0 0 0 0 0 30 35
Ø Bank Indonesia 8 33 0 2 4 0 1 2 39 47
Ø Ditjen Pajak 47 207 2 89 107 3 1 55 369 416
Ø Kementerian Luar Negeri 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 36 3 26 29 0 0 5 70 83
Ø Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
6 6 1 2 3 0 1 2 11 17
Ø Kementerian Keuangan 39 173 4 12 14 0 8 13 200 239
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 8 0 1 1 0 0 0 9 10
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 3 0 1 2 0 0 0 5 6
Ø Badan Narkotika Nasional 12 12 0 3 4 0 0 0 16 28
Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 24 1 1 2 0 0 1 27 28
Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 32 0 10 11 0 1 8 51 51
Ø Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI
0 14 1 12 14 0 0 1 29 29
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 20 0 1 1 0 0 0 21 21
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 13 0 2 2 0 0 0 15 15
Ø Kementerian Agama RI 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 30 3 6 6 0 0 1 37 37
Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
Ø Bappenas 0 6 0 2 2 0 0 0 8 8
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Ø Kementerian Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
Nasional
0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Badan Intelijen Negara 0 16 0 11 12 0 3 29 57 57
Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
0 1 0 0 2 0 0 2 5 5
Ø Kementerian Perhubungan 0 4 0 1 1 0 0 1 6 6
Tahun 2020
Tahun 2011-
2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan
2003 s.d.
Oktober-2020
Tahun 2019Instansi
Jumlah
Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
0 10 0 2 2 0 0 0 12 12
Ø Kementerian Badan Usaha
Milik Negara RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
0 64 1 20 21 0 0 0 85 85
Ø Badan Pengawasan Obat
Makanan
0 2 1 1 1 0 0 0 3 3
Ø SKK Migas 0 2 0 1 1 0 0 1 4 4
Ø Kementerian Pemuda dan
Olahraga
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Mahkamah Agung 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3
Ø LKPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø BAPPEBTI 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Sosial 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø BNPT 0 0 0 0 1 0 1 18 19 19
Ø Badan Pusat Statistik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Lainnya 6 705 18 180 229 0 8 90 1.024 1.030
JUMLAH IHA 563 1.725 38 468 563 3 27 278 2.566 3.129
-
31 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME |OKTOBER 2020
KARAKTERISTIK TERLAPOR
BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)
• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2020
(s.d. Oktober 2020) yang berjumlah sebanyak 147 HA,
mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan
(73,5 persen atau sebanyak 108 HA).
• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA
proaktif selama tahun tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)
bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 49 persen
atau sebanyak 72 HA.
• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian
besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta (38,8 persen atau 57 HA) dan Jawa
Barat (12,9 persen atau 19 HA).
Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Oktober 2020
Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2020 (s.d. Oktober 2020)
Oktober-
2019
Tahun 2019
(s.d. Oktober-
2019)
Jan-2019 s.d.
Des-2019
September-
2020Oktober-2020
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 15 136 172 6 9 108 73,5 50,0 -40,0 -20,6
Ø Laki-Laki 10 108 140 6 8 89 60,5 33,3 -20,0 -17,6
Ø Perempuan 5 28 32 0 1 19 12,9 n.a. -80,0 -32,1
Non Perorangan/Korporasi 3 15 24 0 6 39 26,5 n.a. 100,0 160,0
Total HA Proaktif 18 151 196 6 15 147 100,0 150,0 -16,7 -2,6
Kategori Terlapor
Jumlah HA % Distribusi
Tahun 2020
(s.d. Oktober-
2020)
Perkembangan Oktober-
2020
(Dalam Persen)
Dibawah
Rp1 Miliar
49,0
66%
Rp1 Miliar -
Rp2 Miliar
2,0
3%
Rp2 Miliar -
Rp3 Miliar
0,7
1%
Rp3 Miliar -
Rp4 Miliar
0,7
1%
Rp4 Miliar -
Rp5 Miliar
0,7
1%
Di atas
Rp5 Miliar
20,4
28