VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran …digilib.unila.ac.id/6236/22/BAB IV.pdfsangat...
Transcript of VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran …digilib.unila.ac.id/6236/22/BAB IV.pdfsangat...
VI. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung
Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara
geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40” (BT) Bujur Timur
sampai 105º50” (BT) Bujur Timur dan 3º45” (LS) Lintang Selatan sampai 6º45”
(LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35
km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan
lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas.
Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas
sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung
lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai
Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160
km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung
adalah :
1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia
69
Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan
dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang
relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama
Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung),
Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah
Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan
Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi
kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun
Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah
Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan
Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala
yang bernama Astra Ksetra.
Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima)
satuan ruang, yaitu:
Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam
atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas
permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di
sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.
1. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit
sempit, kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 300
meter sampai 500 meter (dpl). Kawasan ini meliputi wilayah gedung
tataan, kedaton, sukoharjo dan pulau panggung di daerah Kabupaten
70
Lampung Selatan serta adirejo dan bangun rejo di daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
2. Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung
Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini
berkisar antara 25 hingga 75 meter (dpl) dengan kemiringan 0% hingga
3%.
3. Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga
1 meter (dpl).
4. Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Way Seputih, Way
Sekampung, Way Semangka, dan Way Jepara.
Tabel. 4.1. Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung
No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Lampung Barat Liwa
2 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda
3 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih
4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana
5 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi
6 Kabupaten Mesuji Wiralaga Mulya
7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan
8 Kabupaten Pringsewu Pringsewu
71
9 Kabupaten Tanggamus Kota Agung
10 Kabupaten Tulang Bawang Menggala
11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Panaragan Jaya
12 Kabupaten Way Kanan Blambangan Umpu
13 Kabupaten Pesisir Barat Krui
14 Kota Bandar Lampung Tanjung Karang
15 Kota Metro Metro
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung diakses pada tanggal 20 Agustus 2014
B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung
Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibanyak negara sudah
menjadi persoalan yang krusial. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang
bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized
crime) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang
sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan keamanan. Dampak
sosial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat
mengkhawatirkan, hampir disemua tempat sudah terjamah masalah narkotika.
Oleh sebab itu perlu dilakukan penanggulangan narkoba.
72
Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat
dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun
1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk
menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya
adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan
narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika.
Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan
Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116
Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba
yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan
koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya
narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan
Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan
tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan
kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang
memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan
fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan
mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin
serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan
73
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,
Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK),
yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN
terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra
kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing
bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang
masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan
struktural-vertikal dengan BNN.
Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan
makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)
Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk
melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan
mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35
Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga
Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan
kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota
dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, telah dibentuk
74
BNNP Lampung, BNNK Bandar Lampung dan BNNK Lampung Selatan yang
merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.
Demikian seriusnya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba, karena
korban yang meninggal dan mengalami kerusakan mental yang diakibatkan oleh
Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya ini terus bertambah dan
merusak berbagai sendi lapisan masyarakat baik dari aspek kehidupan politik,
ekonomi sosial dan budaya bangsa serta kelangsungan para generasi muda sebagai
harapan bangsa. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung.
Semakin merajalelanya narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak
kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat
mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Bahkan dapat memutus
dan menghilangkan generasi penerus sebagai tongkat estafet pembangunan.
Dampak ini yang sangat dikhawatirkan sehingga beberapa tahun sebelumnya
muncul istilah yang sangat populer, yaitu “lost generation”. Akibat dari semakin
banyak dan bervariasinya penyalahgunaan narkoba, maka hilangnya generasi
penerus yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan
menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi
Lampung
Kedudukan:
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan
75
Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayan Provinsi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.
Tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Psikotropika Narkotika;
76
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Fungsi :
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika
dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan
prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
77
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang
P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum
dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan
nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan
BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang
narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat
serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
78
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali
bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau
metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-
undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang
P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di
lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait
dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik
profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan
pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
79
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di
bidang P4GN.
2.1. Tupoksi Deputi Pemberantasan
Tugas :
Deputi bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang
pemberantasan.
Fungsi :
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis
P4GN di bidang pemberantasan;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan
intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan
pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan
pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi
pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol;
80
4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya,
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
5. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang
narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
6. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan,
interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan,
pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada
instansi vertikal di lingkungan bnn; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
di bidang pemberantasan.
2.2. Tupoksi Deputi Pencegahan
Tugas:
Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang
pencegahan.
Fungsi :
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis
P4GN di bidang pencegahan;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN
di bidang pencegahan;
81
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan p4gn di
bidang pencegahan;
4. Pembinaan teknis p4gn di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN; dan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
di bidang pencegahan.
2.3. Tupoksi Deputi Rehabilitasi
Tugas :
Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang
rehabilitasi.
Fungsi :
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN
di bidang rehabilitasi;
2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang
rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji
keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta
perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di
bidang rehabilitasi;
82
4. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain
yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam
masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol;
5. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;
6. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi
berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji
keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta
perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
di bidang rehabilitasi.
83
2.4. Tupoksi Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Tugas :
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Fungsi :
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN
di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di
bidang pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di
bidang pemberdayaan masyarakat;
4. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
5. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan
masyarakat di bidang P4GN;
6. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada
instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
di bidang pemberdayaan masyarakat.
84
3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung
Visi
Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan
seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.
Misi
1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan
kepada Presiden.
85
4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung
KASUBBAG ADMINISTRASI
KEPALA BNNP
KASUBBAG PERENCANAAN
Drs. ZULKIFLI. MH
KASUBBAG LOGISTIK
TATA USAHA
SUWARDI. SH. MH
ROHMANSYAH. SE. M.KES NOVIAN PRIAHUTAMA. SE. MM FIDI AGUNG SATRYA DWI A. D. SH
KABID PENCEGAHAN KABID PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KABID PEMBERANTASAN
ABDUL HARIS W. S. Sos ABADI AZRA’I. SE. M.PA Drs. AHMAD ALAMSYAH
KASI ADVOKASI
KASI DESIMINASI INFO
ISMA RIZANTI. S. Sos
SUTARWO. S. Pd ASNAWI. SE
JON ROBERT EDWARSYAH. SKM
DEPRISON. SH
KASI PENGAWASAN TAHANAN
KASI PENYIDIK & PENINDAKAN
PENGEJARAN
KASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIF
KASI INTELEJEN KASI PERAN SERTA MASYARAKAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
86
5. Nama Pegawai BNN Provinsi Lampung
No Nama Golongan Jabatan
1 Drs. Zulkifli, MH IV/d Kepala BNNP Lampung
2 Suwardi. SH, MH IV/b Kepala Bagian Tata Usaha
3 Abdul Haris, S.Sos IV/a Kabid Pemberantasan
4 Drs. Ahmad Alamsyah IV/a Kabid Pencegahan
5 Abadi Azra’i, SE, MPH IV/a Kabid Pemberdayaan
Masyarakat
6 Novian Priahutama, SE, MM IV/a Kasubbag Administrasi
7 Fidi Agung Satrya Dwi, SH III/d Kasubbag Logistik
8 Rohmansyah, SE, M.Kes III/d Kasubbag Perencanaan
9 Isma Rizanti, S.Sos III/d Kasi Advokasi
10 Sutarwo, S.Pd III/d Kasi Desiminasi Informasi
11 Asnawi, SE III/d Kasi Peran Serta Masyarakat
12 Deprison, SH III/b Kasi Intelijen
13 Drs. Elleen Myra. MM IV/a Staf Bagian Tata Usaha
14 Suharti, SE III/d Staf Sub Bagian Administrai
15 Jon Robet Edwarsyah, SKM III/c Kasi Pemberdayaan
Alternatif
16 Arna, SE III/c Staf Sub Bagian Perencanaan
17 Takat Sunarwan, ST III/d Staf Sub Bagian
Administrasi
18 Kusminie III/b Staf Seksi Pemberdayaan
Alternatif
19 Edy Marjoni III/b Staf Sub Bidang
Perencanaan
20 Netti Pangaribuan III/b Staf Sub Bagian
Administrasi
21 Risna Intiza, SH III/b Staf Sub Bagian
Administrasi
22 Ali Pailan, SE III/c Staf Sub Bagian Logistik
87
23 Panca Okta Wijaya, S.Pi III/b Plt. Kasi Wastabaset
24 Mustafa Kamal III/b Staf Seksi Advokasi
25 Berta Napitupulu, SE III/b Staf Sub Bagian Logistik
26 Edi Irianto III/b Staf Seksi Advokasi
27 Ester Noviani, SH III/a Staf Seksi Asset
28 Maya Royalina, SH III/a Staf Seksi Penindakan
29 Andre Ardiyansah, ST III/a Staf Seksi Intelijen
30 Febri Haryanti, S.S III/a Staf Seksi Intelijen
31 Ferdiansyah, SH III/a Staf Seksi Intelijen
32 Harry Kurniawan, SH III/a Staf Seksi Intelijen
33 Ilham Akbar, S.Kom III/a Staf Seksi Intelijen
34 Tri Agustina, SH III/a Staf Seksi Intelijen
35 Resti Ananta Rewa, SKM III/a Staf Seksi Pemberdayaan
Alternatif
36 Tutut Nuringtyas, S.Psi III/a Staf Seksi Peran Serta
Masyarakat
37 Fhata Z’af Al Ali, S.I.Kom III/a Staf Seksi Advokasi
38 Mastina, A.Md II/d Staf Seksi Advokasi
39 Dian Aprizal II/d Staf Seksi Dikdajar
40 M. Yuliansyah II/c Staf Seksi Dikdajar
41 Sudaryono II/c Staf Sub Bagian Logistik
42 Anita Febrianne II/c Staf Sub Bagian Perencanaan
43 Arief Munandar, AMK II/c Staf Seksi Wastabaset
44 Dian Eko Prasetyo, AMK II/c Staf Seksi Wastabaset
45 Ismail II/b Staf Seksi Peran Serta
Masyarakat
46 Rita Nirwana II/b Staf Seksi Peran Serta
Masyarakat
47 Lili Suarni II/b Staf Seksi Pemberdayaan
Alternatif
48 Mardiana II/b Staf Seksi Desiminasi Info
88
49 Noer Afifah Dwilestari II/b Staf Seksi Desiminasi Info
50 Ade Saputra II/a Staf Seksi Desiminasi Info
51 Sudomo I/d Staf Sub Bagian Logistik