Variabel Lingkungan, Kelompok Sasaran dan … Sasaran dan Sikap Pelaksana (Individu) Erwan Agus...

Kuliah 9

Variabel Lingkungan,Kelompok Sasaran danSikap Pelaksana(Individu)

Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 1

3. Variabel Lingkungan : Argumen

Bahwa implementasi suatu kebijakansangat dipengaruhi oleh lingkungan(konteks) di mana kebijakan tersebutdiimplementasikan.

Dengan demikian kebijakan-kebijakannasional keberhasilanimplementasinya akan sangatditentukan oleh lingkungan pemerintahdaerah di mana kebijakan tersebutdiimplementasikan.Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 2

Asumsi

State ecological capacity melihat bahwapemerintah daerah sebagai suatuorganisma (sebagaimana Morgan melihatorganisasi dengan berbagai metaphor).

Sebagai suatu organisma maka kehidupanatau kelangsungan hidup pemda sangattergantung pada lingkungannya.

Atau sebagai suatu sub-sistem, kinerjapemda sangat dipengaruhi komponen-komponen sistem yang lebih besar.


Asumsi-lanjut

The ecological setting includesenvironmental conditions surroundingimplementation that have recognizableon the implementation process,

That is public policy are thrust intoalready structured social and physicalenvironment that may either resist orfacilitate those policies being carriedout. Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 4

The Organisational EnvironmentPerspective

Dipakai untuk memahami hubungan antaralembaga pengimplementasi denganlingkungan mereka Resource dependence model: untuk

menjelaskan bagaimana implementasi dibentukkarena adanya pertukaran sumberdayaekonomi, politik dan informasi.

Institutional rules: pertukaran sumberdayatersebut dipengaruhi oleh institusi yang adadisekitarnya. Institusi ini bisa menjadi faktorpendorong dan faktor penghambat terjadinyapertukaran tersebut (Echeverri-Gent, 1993:22).


Political Authorities

(executive and Legislature

Implementing Agencies

Environmental actors:

Interest Groups, Other Agencies,General Public

Exchange of economic,political, andinformation resources

Exchange of economic,political, andinformation resources

Exchange of economic,political, and informationresources

Institusional:aturan (formaldan informal)


Implikasi

Pemda sebagai suatu organisma,ketika bertanggungjawabmengimplementasikan kebijakan makakeberhasilannya sangat tergantungpada dukungan lingkungannya,apakah lingkungannya mendukungatau justru menghambat.


Definisi

State ecological capacity refers to thecontextual environment within statesthat acts as an inducement orconstraint on the freedom of action ofstate government. It is a set ofconditions that sets limits on (orprovides opportunities for) what thestates can do (or cannot do) (Gogginet al., 1990: 138).


Tiga komponen ekologi menurutGoggin

State economic capacity State political capacity State situational capacity


Kemampuan Ekonomi

Seberapa besar potensi ekonomi yangdimiliki oleh pemerintah daerah dalammengimplementasikan suatu kebijakan Pendapatan Daerahbudget (APBD) Personel income Per-capita spending


Beberapa Bukti

O’toole (1986): Hampir 50 % studiimplementasi menyebut bahwa sumberdaya(keuangan dll) adalah krusial untukmewujudkan implementasi yang efektif.

Sabatier and Mazmanian (1980): Ada batassumberdaya tertentu yang harus dipenuhiagar implementasi berhasil.

Edwards (1980): Meskipun pesan kebijakanbenar2 dilaksanakan, implementasi kurangefektif tanpa dukungan dana.


State Political Capacity

Partisan and public opinion Bagaimana pulic opinion, partisanship,

dan mobilisasi kelompok-kelompokkepentingan.

Openness and innovation in the state Apakah pemda cukup terbuka dalam

menerima partisipasi masyarakat.Apakah pemda cukup inovative dalampembuatan gagasan yang mendorongkemajuan dan partisipasi masyarakat.Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 12

State Political-Lanjut

Political culture, yaitu budaya politikyang ada pada pemerintah daerah. Individualistic (government as a

business) Tradisionalistic (government as an elitist

group) Moralistic (government pursuit common

wealth)


Lanjutan

Grindle dalam penelitiannya menemukan bahwavariabel lingkungan seperti sistem politik,sangatberpengaruh terhadap kinerja implementasikebijakan, khususnya pd negara2 berkembang ygmenjadi objek risetnya.

Cheema, Shabbir dan Rondinelli dalam buku,“Policy Implementation in Developing Countries(1983),”menyatakan bahwa variabel lingkunganseperti sistem politik sangat mempengaruhiberjalan tidaknya desentralisasi pada suatu negara.

Bersambung….


State situational capacity

Adalah situasi dan kondisi yangkhusus yang meliputi suatu programdan mempengaruhi keberhasilanimplementasi program tersebut.

Faktor-faktor tersebut misalnya Tingkat keseriusan masalah Perhatian media terhadap masalah

tersebutErwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 15

Pemda

Masyarakat

Media

LSM

SektorSwasta

Kel.Kepentingan

Parpol

Budaya


PERINGKAT INVESTASI TERBAIK DAERAH

Kategori Faktor Kabupaten Kota

Umum Purwakarta Kediri

Kelembagaan Indramayu Gorontalo

Sosial Politik Magetan Mojokerto

Ekonomi daerah Asahan Balikpapan

Produktivitas dan TenagaKerja

Gresik Kediri

Infrastruktur Karawang DKI Jakarta

Sumber: Kompas 25 Februari 2005Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 17

Pendapat Lain

Cheema, Shabbir dan Rondinellimemetakan 5 hal yg dapat dianalisis terkaitpengaruh variabel lingkungan terhadapkinerja implementasi kebijakan, yi:

1. Pembuatan kebijakanMaksudnya adalah siapa2 ataulembaga/badan2 mana saja yang berperandalam membuat suatu kebijakan. Dengankata lain, siapa yang menjadi policymaker?


Pendapat Lain

2. Kemampuan pimpinan dalam membuatterobosanPimpinan suatu negara ataudepartemen/instansi patut dipertanyakanapakah memiliki keberanian dalammengambil risiko. Apabila ‘ya,’ maka diaakan mampu membuat terobosan 2 barutanpa harus menunggu petunjuk atasanatau petunjuk teknis dan pelaksanaan suatukebijakan seperti desentralisasi.


Pendapat Lain

3. Sosial BudayaApakah kondisi sosial dan budaya mendukungapabila desentralisasi dilaksanakan? Misalnyaapakah masyarakat daerah sudah mampu untukmenjalankan pemerintahan yang otonom? Jangansampai, ketika desentralisasi dijalankan,masyarakat atau pejabat daerah belum siap.Demikian pula dengan pejabat daerah, janganmenjadi “raja2” kecil di daerah, karena merasatelah semakin berkuasa.


Pendapat Lain

4. Organisasi Masyarakat SasaranBiasanya organisasi2 di daerah masihbersifat tradisional. Dalam pengambilankeputusan misalnya, di daerah telah adamekanisme tertentu (kearifan lokal). DiTapanuli misalnya, ada yang dinamakan“marsiadapari dan tonggo raja,” di Balidinamakan “Banjar,” di Jawa adadinamakan “selapanan.” Dengandesentralisasi, apakah organisasi ini dapatdipermodern?


Pendapat Lain

5. Infrastruktur Fisik dan PolitikBagaimana infrastruktur di daerah? Apakahbenar2 telah ada dan siap? Demikian puladengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dan Partai Politik (Parpol). Lengkapatau tidaknya infrastruktur ini sangatmenentukan apakah desentralisasidilaksanakan atau tidak dan berhasil atautidak.


4. Variabel Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakanvariabel yang sering terlupakan.

Studi implementasi yang lebihdemokratis menganjurkan perlunyamemperhatikan peran kelompoksasaran ini sejak awal, mulai dariagenda setting-implementasi


Karakteristik KelompokSasaran

Unitnya: Kelompok (komunitas) Keluarga Individu

Letak geografis: Desa Kota



Status sosial ekonomi Pendapatan Pendidikan Pemilikan modal

Gender Laki-laki Perempuan



Usia Anak-anak Remaja Dewasa

Pekerjaan/sektor Petani Pedagang PNS


5. Variabel Individu/Sikap Pelaksana

Merupakan variabel independen yg patutjuga diperhatikan.

Merupakan pihak yang langsungmengimplementasikan kebijakan.

Parameter untuk mengukur variabel iniadalah dengan menggunakan sikap danperilaku si individu (aparat birokrasi).

Kesungguhan individu sebagai pelaksanasangat menentukan mencapai kinerjaimplementasi kebijakan.


5. Variabel Individu/Sikap Pelaksana

Parameter lain yang dapat digunakanadalah daya nalar dan kemampuannyadalam menerjemahkan dan melaksanakankebijakan.

Daya nalar dan kemampuan yg rendahtentunya akan memberikan kinerja yangrendah pula.

Hal ini khusus bagi individu pelaksana yangberada pada jaringan birokrasi yang palingbawah.


Bias Pemahaman ImplementasiKebijakan

Pusat

Provinsi

Kabupate/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan


Bias Pemahaman ImplementasiKebijakan

Dari pusat-daerah provinsi, biasanya bias dalammemahami maksud sebuah kebijakan masih kecil.

Ketika sampai pada daerah kota/kabupaten, biasyang muncul mulai besar, seperti apa maksud danbagaimana mengimplementasi kebijakan itu.

Ketika sampai pada tingkat kecamatan, bias itusemakin besar, seperti kesulitan dalam memahamicara-cara pencapaian sasaran dan tujuankebijakan.

Ketika sampai pada tingkat desa/kelurahan, bias itumenjadi besar, misalnya mereka baru akan bekerjasetelah ada petunjuk atasan/pimpinan.

Misalnya, kebijakan IDT.Erwan Agus Purwanto-Marlan Hutahaean 30

Variabel Lingkungan, Kelompok Sasaran dan … Sasaran dan Sikap Pelaksana (Individu) Erwan Agus...

Documents

Transcript of Variabel Lingkungan, Kelompok Sasaran dan … Sasaran dan Sikap Pelaksana (Individu) Erwan Agus...