gValuasi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat diKawasan Konservasi Terumbu Karang

Oleh: Achmad Fahrudin

1. Latar Belakang

Sumberdaya wilayah pesisir, termasuk kawasan konservasi terumbu karang,

merupakan sumberdaya alam yang bersifat milik umum (public good),

terbuka, dan tidak mengikuti hukum kepemilikan. Selain itu, beberapa unsur

sumberdayanya tidak memiliki mekanisme pasar dimana harga dapat

berperan sebagai instrument penyeimbang antara permintaan dan

penawaran.

Manusia yang dipandang sebagai homoeconomicus cenderung akan

memaksimumkan manfaat total. Hal ini terlihat dari adanya indikasi over

eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan eksternalitas negatif dari kegiatan

pembangunan wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu: 1) adanya penilaian secara benar

dan menyeluruh sehingga alokasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat

dilakukan secara proporsional, dan 2) adanya penilaian terhadap biaya

lingkungan dan sosial (environmental and social cost) dan

menginternalisasikannya ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Teknik valuasi ekonomi sumberdaya wilayah pesisir sangat diperlukan untuk

tujuan tersebut.

2. Definisi

Valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah suatu cara

penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa yang terdapat pada

kawasan konservasi terumbu karang ke dalam nilai uang, terlepas dari ada

atau tidaknya nilai pasar dari barang dan jasa tersebut. Nilai ekonomi diukur

dalam terminologi kesediaan membayar untuk mendapatkan barang dan jasa

tersebut (willingness to pay).

3. Kegunaan

Kegunaan dari valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah:

1. Sebagai alat bantu untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa

sumberdaya di kawasan konservasi terumbu karang secara bijaksana dan

proporsional.

2. Sebagai pintu gerbang proses internalisasi biaya lingkungan dan sosial ke

dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang merupakan upaya nyata

implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan.

4. Sasaran

Sasaran dari valuasi ekonomi sumberdaya di kawasan konservasi terumbu

karang adalah:

1. Sumberdaya biofisik di kawasan konservasi terumbu karang,

2. Jasa lingkungan yang disediakan kawasan konservasi terumbu karang.

5. Konsep Willingnes To Pay (WTP), Willingnes To Accept (WTA) danKesejahteraan Sosial

Total kesejahteraan sosial dari konsumsi barang atau jasa adalah setara

dengan jumlah kesediaan membayar (WTP) dari seluruh individu. Jumlah ini

termasuk 1) pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa, dan 2) surplus

konsumen. Kegunaan marjinal atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi

setiap tambahan unit barang dan jasa diasumsikan berkurang. Dengan

demikian WTP untuk setiap tambahan unit juga berkurang.

Penggunaan harga pasar dikalikan dengan jumlah konsumsi merupakan

estimasi minimal dari kegunaan dalam pemanfaatan barang atau jasa

lingkungan. Surplus konsumen harus diperhitungkan untuk memperoleh

manfaat utuh dari setiap individu. Surplus konsumen dalam hal ini adalah

konsep nilai bersih dari pengeluaran. Terlihat bahwa barang dan jasa

lingkungan yang tak memiliki harga pasar akan menghasilkan surplus

konsumen yang sangat besar karena harganya sama dengan nol, sehingga

bila musnah akan mengakibatkan hilangnya kegunaan yang sangat besar

pula.

Bila diasumsikan bahwa pasar 1) bebas dari gangguan dan 2) distribusi

pendapatan merata dalam masyarakat, maka kurva permintaan individu dapat

diaggregasikan menjadi kurva permintaan pasar. Dengan demikian kurva

permintaan pasar akan mencerminkan total WTP untuk barang dan jasa

lingkungan. Kedua asumsi ini sangatlah kuat.

WTA adalah nilai kegunaan awal individu dari barang dan jasa sebelum ada

perubahan atau kesediaan individu untuk menerima kompensasi bila barang

dan jasa tersebut dimanfaatkan oleh individu lain atau diubah

pemanfaatannya. Perhatikan pertanyaan berikut ini:

1. Berapa banyak anda ingin dibayar bila kawasan terumbu karang ini

diubah menjadi kawasan konservasi?

2. Berapa banyak anda ingin dibayar bila anda dimohon untuk tidak merusak

terumbu karang ini?

Bandingkan dengan WTP yang mempertanyakan hal ini: berapa besar anda

kehilangan pendapatan yang sama dengan perubahan kesejahteraan akibat

perubahan terumbu karang menjadi kawasan konservasi?

Pemilihan penggunaan konsep WTP dan WTA dalam menilai sumberdaya

berkaitan erat dengan status kepemilikan sumberdaya (property right). Pada

kasus dimana sumberdaya pesisir telah memiliki sistem penguasaan yang

sudah baik, WTA untuk kompensasi kehilangan hak penguasaan menjadi

lebih relevan daripada WTP. Secara umum konsep WTP digunakan dalam

situasi dimana pengguna sumberdaya tidak secara jelas memiliki sumberdaya

tersebut (barang publik, misal terumbu karang). Hal ini disebabkan oleh

adanya beberapa rejim kelembagaan yang ada di wilayah pesisir.

6. Penawaran pasar dan biaya korbanan

Estimasi manfaat dari penggunaan sumberdaya pesisir juga mencakup biaya

sosial. Pada barang dan jasa yang dijual di pasar sempurna, harga pasar

akan mencerminkan biaya sesungguhnya dari masyarakat untuk

memanfaatkannya dengan alternatif pemanfaatan terbaik. Manfaat bersih

yang dapat diturunkan dari alternatif pemanfaatan terbaik disebut biaya

korbanan sosial (social opportunity cost) atau harga bayangan (shadow

price). Bagi produsen biaya marjinal akan meningkat sejalan dengan jumlah

output, karena faktor-faktor teknologi dan karena sumberdaya sebagai bahan

proses produksi akan semakin langka. Penawaran pasar dari barang

dicerminkan oleh kurva biaya marjinal yang meningkat sejalan dengan jumlah

produksi. Surplus produsen adalah perbedaan antara penerimaan dari

penjualan produk dengan biaya total produksi, atau biaya korbanan dalam

pasar yang sempurna. Surplus produsen umumnya disebut sebagai rente

ekonomi (economic rent) atau rente sumberdaya (resource rent) pada kasus

sumberdaya alam.

Pada kasus sumberdaya pesisir (barang dan jasa) yang tidak diperdagangkan

dalam pasar, biaya sosial adalah biaya korbanan dari hilangnya manfaat bagi

pengguna. Sebagai contoh, terumbu karang yang diambil untuk bahan

bangunan juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, sebagaimana

perannya dalam mendukung produksi perikanan. Nilai pemanfaatan tersebut

akan lenyap bila terumbu karang diambil, yang mencakup biaya korbanan,

paling sedikit sama dengan surplus konsumen yang dihasilkan oleh

pemanfaatan untuk rekreasi. Dalam valuasi ekonomi ada kaitan antara biaya

dan manfaat, manfaat yang hilang adalah biaya dan biaya yang dapat

dihindari adalah manfaat (Dixon et al 1983).

7. Nilai Ekonomi Terumbu Karang

Indonesia memiliki sekitar 17.500 km2 ekosistem terumbu karang (Moosa, et

al, 1987) tersebar di seluruh wilayah perairan pesisir yang jernih, hangat,

beroksigen serta bebas dari padatan terlarut dan aliran air tawar yang

berlebihan. Terumbu karang Indonesia sangat beragam dan kaya. Seluruh

tipe terumbu karang yang mencakup terumbu karang melingkar, terumbu

karang penghadang, atol dan bongkahan terumbu karang (fringing reefs,

barrier reefs, atoll, patch reefs) terdapat di perairan laut Indonesia.

Terumbu karang menyediakan berbagai pemakaian langsung dan tak

langsung yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya

masyarakat pesisir. Pemakaian yang paling dominan dan paling bernilai

adalah besarnya hasil yang dapat diperoleh dari sumberdaya perikanan laut

yang didukung oleh ekosistem terumbu karang dengan estimasi sebesar 5

ton/km2 (Snedaker and Getter, 1985). Hasil ini tak terbatas pada ikan dan

crustacea yang sesungguhnya dipanen dari ekosistem terumbu karang tetapi

juga mencakup sejumlah besar varitas dan kuantitas organisme yang

bergantung pada ekosistem terumbu karang. Potensi panen lestari (MSY)

ikan karang di perairan laut Indonesia diduga sebesar 80.082 ton/tahun

(Ditjen Perikanan, 1991). Dengan luas areal terumbu karang Indonesia sekitar

17.500 km2 berarti potensi lestari ikan karang di Indonesia 4,57

ton/tahun/km2. Perikanan karang komersial dan subsisten memiliki kontribusi

yang nyata terhadap ekonomi Indonesia. Masyarakat pesisir, khususnya yang

tinggal di pulau-pulau kecil (Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Taka Bone

Rare, Tukang Besi dan Padaido) telah memenfaatkan sumberdaya ikan,

rumput laut dan sumberdaya biologis lainnya untuk kehidupannya selama

berabad-abad. Selanjutnya di beberapa bagian Indonesia, terumbu karang

secara tradisional telah dipakai oleh masyarakat pesisir untuk mendukung

kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai jenis ikan dan invertebrata

lainnya (Burbridge and Maragos, 1985).

Pada dekade terakhir, keindahan alami dan keunikan terumbu karang

menarik jutaan turis domestik dan mancanegara untuk datang ke Indonesia.

Tempat seperti Pulau Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Bunaken, Taka Bone

Rate, Gili Trawangan (Lombok Barat), Seram dan Teluk Cendrawasih yang

memiliki keindahan terumbu karang menjadi tujuan utama wisatawan. Nilai

ekonomis wisata bahari ini sangat tinggi karena tak hanya menghasilkan

devisa tetapi juga efek pengganda lainnya seperti perdagangan lokal dan

regional, perniagaan, hotel dan restoran.

Struktur terumbu karang juga melindungi pulau, pantai yang bernilai, dan

kawasan industri dari ganasnya gelombang dan badai dan tenaga alami

lainnya di laut. Sebagai tambahan, telah dilaporkan bahwa ekosistem terumbu

karang memiliki peran utama dalam mengurangi pemanasan global karena

fungsinya sebagai penangkap karbon yang besar. Penambangan karang

telah didokumentasi sebagai bahan konstruksi, pembuatan jalan, dan

produksi kapur di berbagai tempat di Indonesia (Praseno dan Sukarno, 1977;

Dahuri, 1991).

Dari sudut pandang keanekaragaman hayati dapat dikatakan bahwa trumbu

karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks yang mendukung

banyak kehidupan. Terumbu karang telah diidentifikasi memiliki nilai

konservasi yang tinggi seperti hutan hujan karena keragaman biologis, secara

estetika menarik, dan memiliki fungsi sebagai cadangan keanekaragaman

genetika (Hatcher et al, 1990).

8. Teori Valuasi Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Nilai ekonomi total (total economic value = TEV) dari sumberdaya sebagai

asset merupakan jumlah dari nilai pakai (use value=UV) dan nilai bukan

pemakaian (non use value=NUV) (Pearce and Morran, 1994 dan Barton,

1994). Nilai pakai adalah suatu nilai yang timbul dari pemanfaatan aktual

terhadap sumberdaya yang terdapat dalam ekosistem.

Nilai pakai terbagi menjadi nilai pakai langsung (direct use value=DUV), nilai

pakai tidak langsung (indirect use value=IUV) dan nilai pilihan (option

value=OV). Nilai pakai langsung merupakan nilai penggunaan aktual seperti

penggunaan perikanan dan kayu dari ekosistem hutan mangrove. Nilai pakai

tidak langsung merupakan manfaat yang diturunkan dari fungsi ekosistem

seperti fungsi hutan mangrove dalam perlindungan lahan pesisir dari erosi

dan dalam penyediaan pakan bagi perikanan lepas pantai.

Nilai pilihan adalah nilai yang menunjukkan keinginan individu untuk

membayar bagi konservasi sumberdaya pesisir dan laut guna pemakaian

masa mendatang seperti pengembangan bahan farmasi dan kultivar

pertanian baru. Dengan kata lain, nilai pilihan dapat diartikan sebegai premi

asuransi dimana keinginan masyarakat untuk membayar guna menjamin

pemanfaatan masa mendatang dari sumberdaya pesisir dan laut (UNEP,

1993).

Nilai bukan pemakaian terdiri dari nilai waris (bequest value=BV) dan nilai

eksistensi (existence value=EV). Nilai waris mengukur manfaat individual dari

pengetahuan bahwa orang lain akan memperoleh manfaat dari sumberdaya

pesisir dan laut di masa mendatang. Nilai eksistensi menggambarkan

keinginan masyarakat untuk membayar konservasi sumberdaya pesisir dan

laut itu sendiri tanpa mempedulikan nilai pakainya. Contoh nilai eksistensi

sumberdaya pesisir dan laut adalah kepedulian individu terhadap

perlindungan koral biru atau ikan napoleon meskipun ia tidak melihat dan tak

akan pernah melihatnya (Randall and Stoll, 1983). Dengan demikian nilai

ekonomi total sumberdaya pesisir dan laut dapat dituliskan sebagai berikut:

TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV).

9. Metoda Valuasi

Pada dasarnya valuasi ekonomi sumberdaya kawasan konservasi terumbu

karang meliputi 3 tahap utama, yaitu : (1) identifikasi manfaat dan fungsi

keterkaitan antar komponen sumberdaya pesisir dan laut, (2) kuantifikasi

seluruh manfaat dan fungsi tersebut ke dalam nilai uang, dan (3) penilaian

alternatif alokasi pemanfaatan lahan pesisir.

1.) Identifikasi Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kawasan konservasi terumbu karang

antara lain:

a. Manfaat langsung berupa Perikanan tangkap, Marikultur, Perdagangan

Akurium, Kapur, Bahan Obat, Bahan Konstruksi, Genetic Material,

Tourism, Penelitian, Pendidikan, dan Estetika.

b. Manfaat tidak langsung berupa Penyedia pakan untuk kura-kura dan

burung laut, Physical Protection untuk: Garis pantai, Navigasi dan

Ekosistem lain.

c. Manfaat pilihan berupa Species, habitat dan biodiversity.

d. Manfaat eksistensi berupa Habitat terancam punah, species langka

dan estetika.

e. Manfaat waris berupa Species, habitat dan tradisi (Barton, 1994).

2) Kuantifikasi Manfaat

Berikut ini adalah beberapa teknik kuantifikasi manfaat yang dapat digunakan

pada kawasan terumbu karang:

(a) Perubahan Pendapatan (Change in Productivity)

Suatu proyek pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir

dapat mempengaruhi produktivitas secara positif atau negative. Analisa

ini didasarkan atas situasi dengan proyek dan tanpa proyek. Misalkan,

bila proyek pembukaan lahan mangrove menyebabkan penurunan

hasil tangkapan ikan 20% pertahun maka proyek ini menimbulkan

kerugian ekonomi setara dengan hilangnya hasil produksi sebesar 20%

per tahun.

(b) Kehilangan Pendapatan (Lost of Earning)

Proyek pemanfaatan lahan pesisir seringkali mengakibatkan

kemunduran mutu lingkungan dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat

menimbulkan dampak berupa menurunnya kesehatan penduduk

dan kualitas kerja. Bila dampak ini menyebabkan penduduk harus

mengeluarkan biaya tambahan pemeliharaan kesehatan Rp

50.000,00/kapita/tahun maka nilai jasa lingkungan adalah Rp

50.000, 00/kapita/tahun. Contoh lain, bila dampak ini menyebabkan

kematian seorang laki-laki berumur 30 tahun yang berpeluang

hidup sampai 60 tahun dengan pendapatan Rp 20.000,00/hari,

maka nilai jasa lingkungan peisisr adalah (Rp 20,000/Hari x 30

hari/bulan x 12 bulan/hari x 30 tahun) = Rp 226.000,00. Asumsi

dapat bekerja selama 30 tahun dengan penghasilan tidak berutah.

(c) Biaya Terluang (Opportunity cost)

Adalah hasil keuntungan yang dapat diperoleh dari alternative investasi

yang diabaikan. Metoda ini dapat dipakai untuk menghitung nilai

ekonomi suatu proyek pemanfaatan lahan pesisi yang tidak dapat

diukur dengan menggungkan nilai pasar

(d) Biaya Preventif (Preventive Expenditure)

Adalah biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak

lingkungan yang merugikan. Contoh limbah organic yang terbuang dari

industri pengalengan ikan atau industri cold storage dapat

menyebabkan penurunan kualitas air tempat pembuangan limbah

tersebut. Biaya pengolahan air limbah (waste water treatment cost),

misalkan Rp 1 milyar, agar tidak mencemari lingkungan atau tidak

melampaui baku mutu, dapat dianggap sebagai nilai kerugian yang

diakibarkan oleh pembuangan limbah organik tersebut

(e) Biaya Properti (Hedonic Price Method)

Teori dasarnya adalah adanya keterkaitan antara permintaan atau

produksi komoditi yang dapat dipasarkan (Marketable commodity)

dengan yang tidak dapat dipasarkan (non-market able commodity).

Contoh: (1) hasil tangkapan ikan dalam suatu area tertentu merupakan

fungsi dari kualitas perairan, (2) Nilai keindahan alam dan udara bersih

suatu pantai dapat dinilai melalui harga rumah tinggal yang berlokasi

sesuai dengan criteria yang dimaksud. Dengan kata lain, harga rumah

di suatu lokasi merupakan fungsi dari kualitas udara dan keindahan

alamnya. Langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kualitas lingkungan, issu penting ketersediaan data

sekunder.

2. Tentukan cara pengukuran kualitas l;ingkungan (bising dengan db,

udara dengan kandungan partikulat, SO2, air dengan BOD, COD dll.)

3. Spesifikasi fungsi persamaan hedonic.

4. Pengumpulan data

5. Pengolahan data

6. Interpretasi

7. Pembuatan Laporan

(f) Perbedaan Upah

1. Teori dasar menyatakan: (1) pada pasar bersaing sempurna

permintaan tenata kerja setara dengan nilai produk marjinal, (2)

pemasokan tenaga kerja berbeda dari satu dengan tempat lain karena

perbedaan kondisi dan kualitas lingkungan kerja, (3) pekerja dapat

memilih tempat pekerjaannya dengan leluasa tanpa adanya tekanan

dari pihak manapun.

2. Contoh, seorang pekerja pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di

suatu daerah tercemar (udara, air dll.) bersedia dibayar Rp 30.000/hari.

Seorang pekerja lainnya bekerja di pabrik pengalengan ikan yang

berlokasi di suatu tempat yang tidak tercemar bersedia hanya dibayar

Rp 15.000/hari. Perbedaan sebesar Rp 15.000 merupakan nilai

kualitas lingkungan tersebut.

(g) Biaya Perjalanan (Travel Cost Method)

• Dapat digunakan untuk menilai daerah tujuan wisata alam

• Dilakukan dengan cara survei biaya perjalanan dan atribut lainnya

terhadap responden pengunjung suatu obyek wisata.

• Biaya perjalanan total merupakan biaya perjalanan PP, makan dan

penginapan.

• Melalui survey ini kurva permintaan dan surplus konsumne dapat

ditentukan.

• Surplus konsumen merupakan nilai ekonomi lingkungan obyek

wisata tersebut.

(h) Proksi Terhadap Harga Pasar

Dapat digunakan untuk menilai jasa lingkungan dan SDA yang memiliki

korelasi erat dengan komoditas lain yang dapat dipasarkan. Misal, nilai

ranting mangrove sebagai kayu bakar dapat diduga dengan harga minyak

tanah.

(i) Biaya Pengganti

Dapat digunakan untuk menilai ekosistem yang telah rusak. Nilai kerusakan

suatu ekosistem terumbu karang ekuivalen dengan biaya pembuatan terumbu

karang buatan. Nilai hutan mangrove sebagai tempat pemijahan benur

ekuivalen dengan biaya pembuatan tempat pemijahan.

(j) Metoda Kontingen (Contingen Valuation Method-CVM)

Adalah salah satu metoda valuasi melalui survey langsung mengenai

penilaian responden secara individual dengan cara menanyakan kesediaan

untuk membayar (willingness to pay) terhadap suatu komoditi lingkungan atau

terhadap suaru sumber daya yang non marketable. N ndikatakan contingent,

karena pada kondisi tersebut responden seolah-olah dihadapkan pada pasar

yang sesungguhnya dimana sedang terjadi transaksi.

Metoda ini selain dapat digunakan untuk mengkuantifikasi nilai pilihan, nilai

eksistensi dan nilai pewarisan juga dapat digunakan untuk menilai penurunan

kualitas. Ada 4 macam tipe pertanyaan, yaitu (1) Direct Question Method

disebut juga pertanyaan terbuka, (2) Bidding Game, (3) Payment Card , (4)

Take it or leave it.

Ada lima macam (sumber) bias yang perlu diwaspadai, yaitu (1) strategic

bias, (2) starting point bias, (3) hyphotetical bias, (4) sampling bias. (5)

commodity specification bias. Prosedur Pelaksanaan Survei CVM terdiri dari

10 tahap, yaitu:

1. Identifikasi issu atau dampak lingkungan yang akan dinilai

2. Identifikasi populasi yang terkena dampak atau yang memanfaatkan

sumberdaya tersebut atau yang mengerti betul.

3. Tetapkan prosedur survey, kapan dan dimana.

4. Tentukan cara sampling dan pemilihan sample.

5. Disain kuisioner meliputi jenis dan isi pertanyaan.

6. Melakukan pelatihan terhadap surveyor mengenai tata cara survey.

7. Lakukan uji pendahuluan kuisioner (pretes) untuk meminimalkan bias

yang mungkin terjadi

8. Pelaksanaan survey dan ekstraksi data

9. Pengolahan data.

10. 10.Penulisan laporan

Berikut ini contoh penerapan teknik kuantifikasi manfaat pada kawasan

terumbu karang:

1. Pelindung pantai: Replacement cost untuk terumbu buatan atau

pembuatan breakwater pelindung pantai

2. Biodiversitas: Contingent valuation untuk mempertahankan habitat

3. Fishing ground: Change in Production atau Effect on productivity (EOP)

terhadap kegiatan perikanan tangkap.

4. Mariculture: Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan mariculture.

5. Tourism: Travel cost method (TCM) dari kegiatan wisata bahari.

6. Construction material dan sumber kapur: Surrogate goods (market proxy)

dari material konstruksi.

7. Research and education: Contingent valuation terhadap kepentingan

penelitian dan pendidikan

8. Genetic and drugs: Surrogate market dengan kemungkinan penemuan

baru (probality of discoveries)

3) Penilaian Alternatif Alokasi Pemanfaatan Lahan Pesisir

Penilaian alternatif alokasi pemanfaatan terumbu karang dengan

menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA), yang merupakan net present

value dengan menghitung manfaat yang diperoleh dari penggunaan terumbu

karang, termasuk manfaat eksternalitas, dikurangi dengan biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan terumbu karang,

termasuk biaya eksternalitas, dalam kurun waktu tertentu serta

mempertimbangkan faktor diskonto (discount rate).

10. Pengembangan Masyarakat Pesisir

Konsep pengembangan masyarakat pesisir merefleksikan karakteristik

wilayah pesisir, karakteristik masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah

pesisir disatu pihak; dan konsep pengembangan masyarakat secara umum.

Jadi terjadi irisan (intersection) antara komponen-komponen tersebut,

sehingga secara spesifik dapat membedakan antara pengembangan

masyarakat petani atau masyarakat pedalaman lainnya.

Konsep pengembangan masyarakat (community development) merupakan

konsepsi yang dinamis, dimana pada awalnya masih sering dipertukarkan

dengan istilah community work, community organisation, community action,

community practice maupun community change (Ife, 2002), dimana konsep

pengembangan masyarakat juga dapat dipandang dari sisi proses (Piterson,

1979), maupun pada sisi dinamika perubahan perubahan perencanaan

(Wileden, 1970) atau bahkan sebagai proses, metode, program atau gerakan

(Sanders, 1958). Sejalan dengan sejarahnya, maka pengembangan

masyarakat juga mengalami evolusi pemahaman yang dituangkan dalam

konsepsi-konsepsinya, baik dalam hal proses maupun keterlibatan

kelembagaan.

Konsep PBB (1960) menyatakan pengembangan masyarakat adalah proses

yang memfasilitasi usaha yang dilakukan masyarakat sendiri dipadukan

dengan kewenangan pemerintahnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat. Sementara Poston (1962) membawa konsep

perspektif internasional dan nasional yang luas menyangkut aktivitas populasi

yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya pada konsepsi

sebelumnya, Brokensha dan Hidge (1968) menggaris bawahi adanya

pergerakan yang terarah dan bersifat partisipatif dengan inisiatif oleh

masyarakat. Secara lebih tajam dan jelas tercermin dalam konsep Cristenson

dan Robinson (1980), bahwa dalam proses pengembangan masyarakat

terjadi kerjasama masyarakat dalam bingkai pembagian keputusan untuk

membangun inisiatif bersama.

Pada fase berikutnya, keterlibatan masyarakat juga tetap disinggung

(Twelvetrees, 1991). Sementara untuk kasus di Indonesia, van Beers dan

Colley (1972) dalam kepentingan membangun persepsi tentang proses

pengembangan masyarakat di Pulau Jawa, menekankan adanya terminologi

membantu diri sendiri (assisted self help). Dalam kerangka yang lebih global

dan lebih kini Ife (2002) mengajukan pengertian bahwa pengembangan

masyarakat adalah suatu proses membangun atau membangun kembali

struktur masyarakat dengan cara baru yang lebih memungkinkan untuk

mengubungkan, mengorganisasikan kehidupan sosial dan memenuhi

kebutuhan manusia.

Telaah konsepsi juga menunjukan secara historis terjadi perubahan

keterlibatan kelembagaan serta cakupan. Namun demikian, konsepsi-

konsepsi tersebut menunjukan konsistensi pelibatan proses dalam

pengembangan masyarakat seperti kerterlibatan masyarakat (partisipasi),

kerjasama, proses/ kegiatan terencana serta aspek intervensi (sosial,

ekonomi dan budaya) dan tujuannya meningkatkan taraf hidup. Sehingga

dalam konsepsi pengembangan masyarakat dimanapun, terminologi tersebut

harus menjadi bagian yang elementer. Seperti telah disebutkan diawal, maka

konsep pengembangan masyarakat pesisir juga harus merefleksikan konsep-

konsep besar tersebut. Secara umum, pengembangan masyarakat pesisir

adalah proses partisipatif yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat pesisir.

Secara praktis, pihak yang dapat dan mampu untuk mengembangkan

masyarakat pesisir terdiri dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga

masyarakat, perguruan tinggi atau perusahaan (swasta). Oleh karena itu,

dalam kaitan dengan pengetrian pengembangan masyarakat perlu

ditambahkan unsur pelaku yang jelas. Untuk mengakomodasikan kepentingan

ini, maka pengertian pengembangan masyarakat pesisir dapat dinyatakan

sebagai :

“upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara

partisipatif yang terencana”

Berdasar pada pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur pokok yang perlu

dielaborasi lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur partisipatif,

terencana dan meningkatkan kualitas hidup. Partisipatif dalam konsep ini

mempersyaratkan bahwa sasaran program terlibat baik dalam proses

perencanaan sampai dengan evaluasi. Namun demikian, evaluasi yang

melibatkan masyarakat, dilakukan pada program dan komponen program

yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat.

Sementara itu, terencana, menunjukkan bahwa program pengembangan

masyarakat adalah kegiatan yang telah terencana sebelumnya, sehingga

dapat menjamin keberlanjutan hasil program. Sedangkan pengertian

meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan konsepsi yang luas,

yang idealnya mencakup pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh

karenanya secara umum, pengembangan masyarakat pesisir mencakup

kegiatan phisik dan non phisik, dimana intervensi program pada masyarakat

dapat dikelompokan menjadi infrastruktur (fisik dan non fisik), pelayanan dan

pengembangan kapasitas.

11. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Pesisir

Secara teoritis, pendekatan program pengembangan masyarakat

dikelompokan dalam dua kelompok besar (Twelvetrees, 1991 dalam Suharto,

2005) yaitu profesional (tradisional, netral, teknikal) dan radikal

(transformasional). Kedua pendekatan tersebut mempunyai perspektif dan

tujuan yang berbeda. Pada pendekatan profesional perspektifnya adalah

merawat, mengorganisasikan dan membangun masyarakat dengan tujuan

meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat, serta memperbaiki

pelayanan sosial pada kelas sosial yang ada. Sementara pada pendekatan

radikal lebih ditekankan pada aksi masyarakat, baik berdasar kelas, jender

atau ras untuk meningkatkan kesadaran, memecahkan masalah

ketertindasan dan membangun strategi dan kerjasama melakukan perubahan

sosial. dan kelompok.

Secara konseptual, model pengembangan masyarakat juga dapat

dikelompokan menjadi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial

dan aksi sosial (Rothman, 1968 dalam Suharto, 1997), dimana masing-

masing model mempunyai indikator dan tujuan yang berbeda pada setiap

parameternya. Namun pada prakteknya, ketiga model tersebut saling

berinteraksi satu sama lain di lapangan.

Meski, secara de jure sumberdaya di wilayah pesisir tergolong controlled

access, pada kenyataannya secara de facto sebagian sumberdaya yang

berada di wilayah pesisir bersifat terbuka atau dapat dimanfaatkan oleh

siapapun (open access resources), sehingga pemanfaatannya seringkali

menimbulkan konflik. Peningkatan jumlah pemanfaat sumberdaya (user) dan

semakin terbatasnya sumberdaya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan

masyarakat pesisir sebagai pengguna sumberdaya tersebut. Pengaturan

kuantitas pemanfaatan sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan seringkali tidak berhasil akibat sulitnya mengatur pengguna

sumberdaya yang bersifat open access. Berdasarkan uraian tersebut,

program pengembangan masyarakat harus didukung oleh pembentukan

kelembagaan yang mampu mengatur pemanfaatan sumberdaya.

Kelembagaan yang dimaksud tidak harus kelembagaan baru, tetapi dapat

menggali dan menghidupkan kembali kelembagaan lokal (local wisdom) yang

pernah ada dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Sumberdaya pesisir, terutama sumberdaya hayati perairan, merupakan

sumberdaya yang dinamis dalam ruang dan waktu. Ini berarti ketersediaan

sumberdaya hayati pesisir bersifat musiman karena proses rekruitmen dan

migrasi. Proses rekruitmen pada berbagai jenis sumberdaya hayati pesisir

yang berbeda waktu menyebabkan masyarakat pesisir harus menyediakan

teknik pemanfaatan sumberdaya yang berbeda antar waktu. Migrasi

sumberdaya hayati pesisir menyebabkan keterbatasan ketersediaan

sumberdaya pada tempat dan kurun waktu tertentu serta keterbatasan

jangkauan pengelolaan sumberdaya. Sifat sumberdaya pesisir sebagaimana

yang telah diuraikan tersebut mengakibatkan resiko yang relatif tinggi harus

dihadapi masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhannya.

Struktur masyarakat pesisir seringkali terkait dengan penguasaan modal

sehingga hampir seluruh kegiatan masyarakat pesisir dikendalikan oleh

pemilik modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola hubungan

masyarakat pesisir seperti ini terlihat dalam bentuk hubungan patron klien

yang umumnya mengikat sangat kuat sehingga intervensi program

pemberdayaan masyarakat harus menyentuh kedua lapisan masyarakat

pesisir tersebut. Selain sebagai penguasa modal, lapisan masyarakat atas

(patron) juga berperan sebagai penanggung resiko (risk taker) dalam

pemanfaatan sumberdaya pesisir. Kegagalan usaha pemanfaatan

sumberdaya hayati pesisir ditanggung oleh pemilik modal, walaupun

kemudian dihitung dalam bagi hasil secara tidak langsung pada usaha

berikutnya.

Sifat sumberdaya pesisir dan pola hubungan masyarakat pesisir

sebagaimana diuraikan di atas telah membentuk kebiasaan cash and carry

dalam masyarakat pesisir. Usaha pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan

harus menghasilkan uang sedapat mungkin pada saat yang bersamaan atau

dalam tempo secepat mungkin. Tidaklah mengherankan bila di beberapa

daerah pesisir terdapat kegagalan dalam program pengalihan mata

pencaharian berbasis budidaya karena mengharuskan waktu tunggu yang

cukup lama. Namun demikian, kegiatan pengolahan sumberdaya primer

seperti pengolahan ikan menjadi ikan kering dan pengolahan kelapa menjadi

kopra, mampu menghasilkan uang dalam waktu relatif cepat sehingga

menjadi harapan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Ife (2002) mengembangkan prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat

secara umum yang meliputi domain yang sangat luas, dimana prinsip-prinsip

tersebut asar dapat dikelompokan menjadi prinsip ekologis, keadilan sosial,

unsur lokal, memperhatikan proses dan sesuai dengan prinsip nasional dan

global. Secara mendasar, pengembangan masyarakat pesisir harus

memenuhi kriteria-kriteria umum yang menyentuh aspek :

a. Filosofis : menyentuh prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat

(ekololgis, keadilan sosial, memasukan unsur lokal, memperhatikan

proses sesuai dengan prinsip lokal (nasional) dan global).

b. Yuiridis : sesuai dengan regulasi yang ada

c. Sosiologis : dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan

gejolak.

Berdasarkan kerangka pemikiran kriteria umum diatas serta adanya rujukan

prinsip dasar yang dikembangkan oleh Ife (2002), maka pengembangan

masyarakat pesisir dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai

berikut :

1. Partisipatif; menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran serta

baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan/

pengendalian dalam pelaksanaan program.

2. Berkelanjutan : menjamin kelangsungan aktivitas dari pengembangan

masyarakat dengan mempertimbangkan nilai lokal dan daya dukung

sosial, sumberdaya dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat secara gradual.

3. Kontinuitas: program pengembangan masyarakat pesisir bersifat

terencana dan terus menerus serta saling terkait antar periode waktu

pelaksanaan (multi years).

4. Akuntabilitas; pengembangan masyarakat pesisir dilakukan secara terbuka

dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara substansi keilmuan

maupun dan mekanisme administrasi.

5. Keterpaduan dan kemitraan; mensinergikan program pengembangan

masyarakat dengan program-program yang dikembangkan pemerintah

maupun lembaga masyarakat lainnya yang sejalan dengan misi

pengembangan masyarakat pesisir.

6. Holistik : meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir (ekologis,

sosial, ekonomi dan budaya).

7.Pemberdayaan : adalah mendukung masyarakat pesisir untuk

mendapatkan sumberdaya, kesempatan, ekspresi, pengetahuan dan

keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu

menentukan masa depannya dan dapat berpengaruh pada kehidupan

masyarakatnya.

8. Kepastian hukum; program pengembangan masyarakat pesisir tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku.

12. Contoh Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Terumbu Karang:Program Rehabilitasi Karang dan Perlindungan Fungsi KawasanKonservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu Secara Mandiri

Kelurahan Pulau Panggang merupakan salah satu produsen karang dan ikan

hias. Namun masuknya Kelurahan Pulau Panggang dalam Zona Taman

Nasional Kepulauan Seribu menyebabkan dilarangnya pengambilan karang

hias langsung dari alam. Adanya larangan tersebut menyebabkan terjadinya

pengambilan karang illegal dan perselisihan antara nelayan karang hias

dengan pihak Balai TNKS. Mengatasi keadaan ini TNKS mengadakan sebuah

program rehabilitasi karang.

Program rehabilitasi karang secara mandiri ini merupakan salah satu program

yang diadakan Balai TNKS dengan melibatkan kerjasama antara pihak

swasta, masyarakat dan pihak Balai TNKS dalam merehabilitasi karang yang

telah rusak di Zona Pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu. Adapun

kegiatannya dilakukan dengan melakukan rehabilitasi alami dan semi alami.

Kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat melalui usaha

budidaya karang untuk komersial. Penetapan lokasi transplantasi rehabilitasi

karang alami dan semi alami dilakukan oleh Balai TNKS, berdasarkan

pertimbangan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Usaha budidaya ini dilakukan dengan menggunakan teknik transplantasi

karang, dimana masyarakat memberikan iklim kondusif kepada karang induk

sehingga karang induk dapat spawning dan menyebarkan bakal anakan

disekitarnya. Kemudian karang induk dipotong sehingga menghasilkan

fragmen anakan karang generasi pertama yang akan diperdagangkan.

Setelah 6 kali propagasi kemudian karang induk dikembalikan atau dilepas ke

alam terutama pada daerah yang sangat rusak atau rusak. Berdasarkan hasil

wawancara dengan nelayan pembudidaya dalam program rehabilitasi ini

pihak swasta berperan dalam penyediaan modal, teknologi dan pasar. Hasil

yang diperoleh dari 4 model skala usaha diperoleh sebagai berikut:

a. Skala Usaha 1 dengan total biaya sebesar Rp 16.112.852,40, penerimaan

sebesar Rp 18.136.363,44, dan keuntungan sebesar Rp 2.023.511,04,

b. Skala Usaha 2 dengan total biaya sebesar Rp 18.220.749,84, penerimaan

sebesar Rp 22.750.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 4.529.250,16,

c. Skala Usaha 3 dengan total biaya sebesar Rp 28.289.070,40, penerimaan

sebesar Rp 36.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 7.710.929,60,

d. Skala Usaha 4 dengan total biaya sebesar Rp 51.225.450,00, penerimaan

sebesar Rp 72.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 20.774.550,00.

Secara umum usaha budidaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan

dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek teknis,

ekonomi dan sosial. Permasalahan teknis diantaranya adalah :

1. Masih terdapat nelayan pembudidaya yang mengambil bibit diatas

ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% dari karang donor.

Pengambilan bibit lebih dari 30% karang donor menyebabkan kerusakan

bahkan kematian terhadap karang donor. Beberapa pembudidaya yang

melakukan hal tersebut biasanya untuk mempermudah dan menghemat

biaya, tetapi hal ini justru malah akan merusak sumberdaya terumbu

karang. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih dalam

pengambilan karang donor ini.

2. Dalam pemilihan lokasi. Terdapat nelayan yang membudidayakan karang

terlalu jauh dari lokasi sehingga sering terjadi kehilangan dan beberapa

nelayan membudidayakan pada daerah yang tidak terlindung dari

gelombang.

3. Ditemukan pada penandaan karang karena banyak ditemukan karang tak

bertaging pada beberapa pembudidaya, hal ini akan mempersulit dalam

pengawasan karena akan menimbulkan ketidakjelasan waktu tanam

karang tersebut.

4. Mengenai pemeliharaan pemeliharaan dimana terdapat beberapa

pembudidaya yang kurang merawat karangnya sehingga menimbulkan

tingkat kematian karang dalam jumlah besar. Kemudian mengenai umur

tanam karang seperti pada beberapa responden masih terdapat karang

yang telah ditanam sesuai ukuran jual dan diambil sebelum waktu panen.

5. Dalam hal pengepakan, sebagian besar nelayan menggunakan cara

pengepakan tanpa kantong plastik sedangkan cara pengepakan ini

mengakibatkan banyaknya karang yang rusak ketika sampai ke

perusahaan mitranya dan ini menyebabkan banyak karang terbuang dan

tidak laku untuk dipasarkan. Namun, kekurangan packing dengan kantong

plastik adalah memakan biaya cukup besar, terutama dalam biaya

packing serta ongkos kirim. Hal tesebut disebabkan pola pengepakan

yang memakan banyak tempat. Namun secara ekonomi justru dengan

pengepakan yang baik produksi karang lebih efisien dan efektif karena

karang hasil budidaya tidak akan stress dan rusak sehingga tingkat

kematian karang akan menurun dan karang lebih berkualitas.

Keberhasilan usaha budidaya di Kelurahan Panggang ini tidak hanya dapat

dilihat secara teknis atau ekonomi. Suatu usaha budidaya dapat dikatakan

berhasil juga dilihat dari aspek sosialnya berupa hubungan sosial masyarakat

dengan pihak perusahaan serta dengan pihak lembaga atau Balai TNKS. Jika

dilihat dari aspek sosial program rehabilitasi memiliki beberapa kekurangan

terutama dalam pola hubungan antara perusahaan karang hias sebagai

bapak angkat dengan nelayan pembudidaya. Hal ini merupakan salah satu

faktor yang dialami oleh beberapa nelayan pembudidaya sehingga tidak dapat

menjalankan usaha budidaya karang. Hubungan sosial antara nelayan dan

perusahaan yang bermasalah di Kelurahan Panggang pada dasarnya

dikarenakan rasa ketidak percayaan. Rasa ketidak percayaan muncul karena

kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara nelayan dan pembudidaya.

Sehingga hubungan patron-klien tanpa rasa kepercayaan dan komunikasi

yang kuat malah hanya akan merugikan pihak nelayan pembudidaya sebagai

klien yang membutuhkan patron dalam membangun usaha.

Daftar Pustaka

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR-

report 14/94. Centre for Studies of Environment and Resources, University of Bergen,

Norway.

Bunce, L. L., and Kent R. Gustavson. 1998. Coral reef valuation: a rapid socioeconomicassessment of fishing, water-sports, and hotel operations in the Montego bay marinepark, Jamaica and an analysis of reef management implications. World BankResearch Committee Project #RPO 681-05

Cesar, H. S. J. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper Series.World Bank, Washington DC.

Ministry of Marine Affair and Fisheries Republic of Indonesia (MMAF). 2001. Country StatusOverview (CSO): Exploitation and Trade of Reef Fishery in Indonesia. MMAF,International Marine Alliance (IMA) and Telapak Foundation. Jakarta.

Suharsono. 2001. Condition of Coral Reef Resource in Indonesia. Oceanological Researchand Development Centre, Indonesian Science Agency. Paper presented inInternational Workshop on the Trade in Stony Corals: Development of sustainablemanagement guidelines. Jakarta, April 9-12, 2001.

Spurgeon, J. P. G. 1992. The economic valuation of coral reefs. Mar. Poll. Bull. 24 (11): 529-536. ©Elsevier Science Ltd. Pergamon.

Wallace, C. C., Z. Richards, and Suharsono. 2001. Regional Distribution Patterns of Acroporaand Their Use in the Conservation of Coral Reefs in Indonesia. Indonesian Journal ofCoastal and Marine Resources. 4(1):40-58

Agustono. 1996. Nilai Ekonomi Hutan Mangrove bagi Masyarakat (Studi Kasus di MuaraCimanuk, Indramayu). Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). ProgramPascasarjana IPB. Bogor.

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR -report 14/94. Center for Studies of Environment and Resources, University of Bergen.Norway.

Burbridge, P. R. and J. E. Maragos. 1985. Coastal Resources Management andEnvironmental Assesment Needs for Aquatic Resources development in Indonesia.International Institute for Environment and Development. Washington DC. USA.

Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya WilayahPesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Dixon, J. A. dan M. M. Hufschmidt. 1991. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan.Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Fahrudin, Achmad. 1996. Analisis Ekonomi Pengelolaan Lahan Pesisir di Kabupaten Subang,Jawa Barat. Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB.Bogor.

Lindeboom, H. J. and J. J. Sandee. 1989. Production and Consumption of Tropical SeagrassFields in Easterm Indonesia. Measured with Bell Jars and Microelectrodes.Netherland Journal of Sea Research. 23: 181-190.

Mann, K. H. 1982. Ecology of Coastal Waters: A System Approach. Blackwell Scientific Publ.

Univ. of Calif. Press, Los Angeles

Submit Comment