~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank...

107
i Dasar Hukum Bank Indonesia Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~ Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~ Visi Bank Indonesia Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil Misi Bank Indonesia 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU

Transcript of ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank...

Page 1: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

i

Dasar Hukum Bank Indonesia

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

~UUD 1945 Pasal 23 D~

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur

tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang

secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui

penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan

nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan

moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien

serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk

mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi

pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas

sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan

kepentingan nasional

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta

melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU

Page 2: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

ii ii

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 3: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

iii

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat dan

berkat-Nya, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua dan Papua

Barat triwulan III-2014 ini dapat terbit tepat waktu. Di tengah upaya mendorong

pertumbuhan ekonomi, kajian yang meliputi analisis makroekonomi daerah,

perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan keuangan daerah menjadi

penting terutama bagi pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademia maupun

untuk masyarakat luas.

Pada triwulan III-2014, Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan yang

positif sebesar 9,09% (yoy), angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan nasional

pada triwulan II-2014 yang sebesar 5,12% (yoy). Sementara itu, ekonomi Provinsi

Papua Barat pada triwulan III-2014 tumbuh sebesar 7,79% (yoy). Angka tersebut

lebih tinggi dari pertumbuhan nasional pada triwulan II-2014 sebesar 5,12% (yoy).

Sampai dengan triwulan III-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua tercatat

sebesar 7,40% (yoy) atau lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar

6,70% (yoy). Sementara, inflasi gabungan di Provinsi Papua Barat pada triwulan

III-2014 tercatat sebesar 5,27% (yoy) atau lebih rendah dari inflasi nasional yang

tercatat sebesar 6,70% (yoy). Di sisi lain, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat pada triwulan III-2014 tercatat masih cukup baik.

Untuk sistem pembayaran, transaksi keluar (outflow) melalui BI-RTGS dari

Wilayah Papua mencapai Rp7,44 trilliun dengan jumlah warkat 10.887 lembar. Di

sisi lain, dana yang masuk ke wilayah Papua mencapai Rp11,62 triliun.

Perkembangan transaksi kliring selama periode triwulan III-2014 di wilayah kerja

KPwBI Papua & Papua Barat secara nominal mencapai Rp1,34 triliun dengan

jumlah warkat sebesar 33.757 lembar.

Page 4: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

iv iv

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari koordinasi berbagai pihak, untuk

itu melalui Kata Pengantar ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu terbitnya laporan ini. Semoga kerja sama yang telah

terjalin baik ini akan tetap dapat terpelihara di masa yang akan datang. Akhirnya,

besar harapan kami agar laporan pada triwulan ini bermanfaat bagi semua pihak

dalam memahami kondisi perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat.

Jayapura, November 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT

Kepala Perwakilan,

Hasiholan Siahaan

Page 5: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................... III

DAFTAR ISI ....................................................................................... V

DAFTAR TABEL ................................................................................. IX

DAFTAR GRAFIK ............................................................................. XIII

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................... XIX

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH .......................................... 1

1.1 PROVINSI PAPUA .................................................................................... 4

1.1.1 Sisi Permintaan ............................................................................ 4

1.1.1.1 Konsumsi ...................................................................................... 4

1.1.1.2 Investasi ........................................................................................ 6

1.1.1.3 Ekspor dan Impor .......................................................................... 7

1.1.2 Sisi Penawaran ............................................................................ 9

1.1.2.1 Sektor Pertanian ............................................................................ 9

1.1.2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian .......................................... 11

1.1.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran ..................................... 12

1.1.2.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ......................................... 13

1.1.2.5 Sektor Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan. .................... 14

1.2 PROVINSI PAPUA BARAT ......................................................................... 15

1.2.1 Sisi Permintaan .......................................................................... 15

1.2.1.1 Konsumsi .................................................................................... 15

1.2.1.2 Ekspor Impor ............................................................................ 17

1.2.2 Sisi Penawaran .......................................................................... 18

1.2.2.1 Sektor Pertanian .......................................................................... 19

1.2.2.2 Sektor Industri Pengolahan........................................................... 20

1.2.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran .................................... 20

1.2.2.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ......................................... 21

1.2.2.5 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan ....................... 21

1.2.2.6 Sektor Jasa-jasa ........................................................................... 22

1.2.2.7 Sektor Bangunan ......................................................................... 22

Page 6: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

vi vi

BAB 2 PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH ................................... 25

2.1 KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA ...................................................... 25

2.1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua .......................... 28

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua ......................... 29

2.1.3 Surplus, Defisit dan Pembiayaan ................................................ 30

2.2 KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT ............................................. 32

2.2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ................. 33

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ................ 34

2.2.3 Surplus, Defisit dan Pembiayaan ................................................ 35

BAB 3 PERKEMBANGAN HARGA ....................................................... 37

3.1 PROVINSI PAPUA .................................................................................. 37

3.1.1 Kondisi Umum Inflasi Provinsi Papua .......................................... 37

3.1.1.1 Kondisi Umum Inflasi Kota Jayapura ............................................. 38

3.1.1.2 Disagregasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi Kota

Jayapura.................................................................................................. 39

3.1.2 Inflasi Provinsi Papua Menurut Kelompok Komoditas ................ 40

3.1.2.1 Kelompok Bahan Makanan .......................................................... 40

3.1.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ........... 41

3.1.2.3 Kelompok Perumahan, Air Dan Listrik. ......................................... 41

3.1.2.4 Kelompok Sandang .................................................................... 41

3.1.2.5 Kelompok Kesehatan .................................................................. 41

3.1.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga .............................. 42

3.1.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ............... 42

3.2 PROVINSI PAPUA BARAT ......................................................................... 43

3.2.1 Kondisi Umum Inflasi Papua Barat ............................................. 43

3.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi .................................. 43

3.2.2.1 Kelompok Bahan Makanan .......................................................... 44

3.2.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ........... 44

3.2.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar .............. 44

3.2.2.4 Kelompok Sandang ..................................................................... 45

3.2.2.5 Kelompok Kesehatan ................................................................... 45

3.2.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga .............................. 45

3.2.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ............... 46

Page 7: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

vii Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat

BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

...................................................................................................... 47

4.1 PERKEMBANGAN UMUM PERBANKAN WILAYAH PAPUA ................................ 47

4.2 PERBANKAN PROVINSI PAPUA .................................................................. 49

4.2.1. Perkembangan Umum .............................................................. 49

4.2.2 Aset Perbankan ........................................................................ 50

4.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan........................................... 50

4.2.4 Penyaluran Kredit Perbankan ..................................................... 51

4.2.5 LDR dan NPL ............................................................................. 53

4.2.6 Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua ................................. 54

4.2.6.1 Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua .................................. 54

4.2.6.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua .......................... 55

4.2.6.3 Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) .............. 56

4.3 PERBANKAN PROVINSI PAPUA BARAT ........................................................ 56

4.3.1 Perkembangan Umum ............................................................... 56

4.3.2 Total Aset ................................................................................ 57

4.3.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan........................................... 58

4.3.4 Penyaluran Kredit Perbankan ..................................................... 58

4.3.5 LDR dan NPL ............................................................................. 60

4.3.6 Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua Barat ........................ 61

4.3.6.1 Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua Barat ......................... 61

4.3.6.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua Barat ................. 62

4.3.6.3 Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) .............. 62

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG ................... 65

5.1 BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS) ......................... 65

5.2 SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKN-BI) ................................. 66

5.3 PERKEMBANGAN UANG KARTAL ............................................................. 68

BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN .................................... 71

6.1 KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA ........................................................ 71

6.1.1 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua .............................. 71

6.1.2 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .................... 72

Page 8: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

viii viii

6.2 KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA BARAT .............................................. 74

6.2.1 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat ..................... 74

6.2.2 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .................... 74

6.3 KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT ........................ 76

6.3.1 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua ............................. 76

6.3.2 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat .................... 77

BAB 7 OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN INFLASI ................................. 79

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH .............................................. 79

7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua ....................................... 79

7.1.1.1 Sisi Permintaan ............................................................................ 79

7.1.1.2 Sisi Penawaran ............................................................................. 80

7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat .............................. 82

7.3 PROSPEK INFLASI ............................................................................. 84

7.3.1 Inflasi Provinsi Papua ................................................................. 84

7.3.2 Inflasi Provinsi Papua Barat ........................................................ 84

Page 9: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

ix

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. PDRB PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGGUNAAN (RP MILIAR) ............ 2

TABEL 1.2. PDRB PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

MENURUT LAPANGAN USAHA (%) .......................................................... 2

TABEL 1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI (YOY) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

MENURUT PENGGUNAAN (%) ................................................................ 3

TABEL 1.4. LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (%) ................ 3

TABEL 1.5. PERKEMBANGAN PENJUALAN HASIL TAMBANG ............................................ 8

TABEL 1.6. PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PANGAN PAPUA..................... 10

TABEL 1.7. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN PROVINSI PAPUA ............................. 11

TABEL 1.8. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERTAMBANGAN PAPUA .................................. 12

TABEL 1.9. PERKEMBANGAN ARUS BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN PAPUA ....... 12

TABEL 1.10. PERKEMBANGAN ARUS PENUMPANG KAPAL DI PELABUHAN PAPUA .............. 13

TABEL 1.11. PERKEMBANGAN NILAI TAMBAH BANK PROVINSI PAPUA ............................ 14

TABEL 1.12. PERTUMBUHAN SISI PERMINTAAN PROVINSI PAPUA BARAT ......................... 15

TABEL 1.13. PERTUMBUHAN SEKTORAL PDRB PROVINSI PAPUA BARAT .......................... 19

TABEL 1.14. PERKEMBANGAN NILAI TAMBAH BANK PROVINSI PAPUA BARAT .................. 22

TABEL 4.1. KOMPARASI UKURAN FISKAL PEMDA-PEMDA DI PROVINSI PAPUA .................. 25

TABEL 4.2. PERKEMBANGAN APBD PEMPROV PAPUA TAHUN ANGGARAN 2013-2014

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 26

TABEL 4.3. PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 27

TABEL 4.4. PERKEMBANGAN STRUKTUR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 28

TABEL 4.5. PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 28

TABEL 4.6. PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 30

TABEL 4.7. PERKEMBANGAN KESEIMBANGAN FISKAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA (DALAM

MILIAR RUPIAH) .................................................................................. 30

Page 10: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

x x

TABEL 4.8. REALISASI APBD PROVINSI PAPUA TRIWULAN III-2014

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 31

TABEL 4.9. PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT (DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................... 32

TABEL 4.10. PERKEMBANGAN STRUKTUR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT (DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................... 33

TABEL 4.11. REALISASI PENDAPATAN PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN III-2014

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 34

TABEL 4.12. REALISASI PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN III-2014

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 35

TABEL 4.13. REALISASI PEMBIAYAAN PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN III-2014

(DALAM MILIAR RUPIAH) ...................................................................... 35

TABEL 2.2. DISAGREGASI INFLASI KOTA JAYAPURA .................................................... 39

TABEL 2.3. PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI PAPUA ................................................ 40

TABEL 3.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN WILAYAH PAPUA (MILIAR) ............................. 47

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN NPL PERSEKTOR ........................................................... 48

TABEL 3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI PAPUA (RP. MILIAR) ......................... 49

TABEL 3.4. PERKEMBANGAN DPK PERBANKAN PROVINSI PAPUA (RP. MILIAR).................. 51

TABEL 3.5. PERKEMBANGAN INDIKATOR KREDIT PERBANKAN PROVINSI PAPUA ................. 52

TABEL 3.7. PERKEMBANGAN PERBANKAN PROVINSI PAPUA BARAT ................................ 57

TABEL 3.8. KREDIT PERBANKAN PROVINSI PAPUA BARAT ............................................. 59

TABEL 3.8. KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI ................................ 60

TABEL 3.9. PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN PAPUA BARAT .............................. 61

TABEL 5.1. TRANSAKSI RTGS WILAYAH PAPUA ........................................................ 65

TABEL 5.2. TRANSAKSI KLIRING WILAYAH PAPUA ...................................................... 67

TABEL 5.3. PERKEMBANGAN PERKASAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT ......................................................... 69

TABEL 6.1. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA .............. 72

TABEL 6.2. PENDAPATAN MENURUT LAPANGAN KERJA ............................................... 72

TABEL 6.3. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN

PEKERJAAN UTAMA FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2014 PROVINSI PAPUA ....... 73

TABEL 6.4. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA

FEBRUARI 2012 AGUSTUS 2014 PROVINSI PAPUA BARAT ......................... 74

TABEL 6.5. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN KERJA UTAMA .................. 75

TABEL 6.7. JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI PAPUA ......................... 77

Page 11: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

xi Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat

TABEL 6.8. JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI PAPUA BARAT ............... 78

TABEL 7.1. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI PAPUA ................................. 79

TABEL 7.2. DAFTAR PROYEK INVESTASI YANG SEDANG DILAKUKAN DI PROVINSI PAPUA ..... 80

TABEL 7.3. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT ........................ 82

TABEL 7.4. DAFTAR PROYEK INVESTASI YANG SEDANG DILAKUKAN DI PAPUA BARAT ........ 83

TABEL 7.5. PROYEKSI INFLASI PROVINSI PAPUA .......................................................... 84

TABEL 7.6. PROYEKSI INFLASI PROVINSI PAPUA BARAT ................................................ 85

Page 12: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xii xii

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 13: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

xiii

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1. SURVEI KONSUMEN .............................................................................. 5

GRAFIK 1.3. KREDIT KONSUMSI BANK UMUM PAPUA................................................... 5

GRAFIK 1.2. KONSUMSI LISTRIK RUMAH TANGGA PAPUA .............................................. 5

GRAFIK 1.5. BELANJA PEGAWAI PEMDA PROV. PAPUA ................................................. 6

GRAFIK 1.4. JUMLAH KENDARAAN BARU PAPUA ......................................................... 6

GRAFIK 1.7. JUMLAH PENANAMAN MODAL ASING ..................................................... 7

GRAFIK 1.6. KREDIT INVESTASI PERBANKAN PAPUA ...................................................... 7

GRAFIK 1.9. NILAI EKSPOR NON MIGAS PAPUA .......................................................... 8

GRAFIK 1.8. VOLUME EKSPOR NON MIGAS PAPUA ...................................................... 8

GRAFIK 1.10. VOLUME IMPOR NONMIGAS PAPUA ....................................................... 9

GRAFIK 1.11. NILAI IMPOR NON MIGAS PAPUA .......................................................... 9

GRAFIK 1.13. PDRB SEKTOR PERTANIAN PAPUA ....................................................... 11

GRAFIK 1.12. NILAI TUKAR PETANI PAPUA ............................................................... 11

GRAFIK 1.15. TINGKAT HUNIAN HOTEL PAPUA ......................................................... 13

GRAFIK 1.14. PERKEMBANGAN KREDIT PERDAGANGAN .............................................. 13

GRAFIK 1.17. KREDIT KONSUMSI PAPUA BARAT........................................................ 16

GRAFIK 1.16. GRAFIK SURVEY KONSUMEN 1 ........................................................... 16

GRAFIK 1.18. KONSUMSI LISTRIK PAPUA BARAT ....................................................... 17

GRAFIK 1.20. PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR PAPUA BARAT ....................................... 18

GRAFIK 1.19. PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR PAPUA BARAT ................................... 18

GRAFIK 1.21. NILAI TUKAR PETANI PAPUA BARAT ..................................................... 19

GRAFIK 1.22. PDRB SEKTOR PERTANIAN PAPUA BARAT ............................................. 19

GRAFIK 1.23. PENGGUNAAN LISTRIK ...................................................................... 20

GRAFIK 2.1. PERBANDINGAN INFLASI PAPUA DENGAN INFLASI NASIONAL ........................ 38

GRAFIK 2.2. PERKEMBANGAN SURVEI KONSUMEN ..................................................... 40

GRAFIK 2.4. PERBANDINGAN INFLASI PAPUA BARAT DENGAN INFLASI NASIONAL .............. 43

GRAFIK 3.1. PERKEMBANGAN ASET PERBANKAN PROVINSI PAPUA ................................. 50

GRAFIK 3.3. PERKEMBANGAN INDIKATOR DANA PIHAK KETIGA PROVINSI PAPUA .............. 51

GRAFIK 3.4. PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN PROVINSI PAPUA .............................. 53

GRAFIK 3.5. PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR UTAMA PROV. PAPUA .............................. 55

GRAFIK 3.6. PERKEMBANGAN NPL KREDIT SEKTOR UTAMA PROV. PAPUA ...................... 55

GRAFIK 3.8. PERTUMBUHAN KREDIT MKM PROV. PAPUA ........................................... 56

Page 14: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xiv xiv

GRAFIK 3.9. PERKEMBANGAN NPL KREDIT MKM PROV. PAPUA ................................... 56

GRAFIK 3.10. PERKEMBANGAN ASET PERBANKAN PAPUA BARAT .................................. 58

GRAFIK 3.12. PERKEMBANGAN DPK PROVINSI PAPUA BARAT ...................................... 58

GRAFIK 3.13. PERKEMBANGAN KREDIT PROVINSI PAPUA BARAT ................................... 59

GRAFIK 3.15. PERKEMBANGAN NPL & LDR ............................................................. 61

GRAFIK 3.16. PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR UTAMA PROV. PAPUA BARAT .................. 61

GRAFIK 3.17. PERKEMBANGAN NPL KREDIT SEKTOR UTAMA PROV. PAPUA BARAT .......... 61

GRAFIK 3.18. PERTUMBUHAN KREDIT RT PROV. PAPUA BARAT ................................... 62

GRAFIK 3.19. PERKEMBANGAN NPL KREDIT RT PROV. PAPUA BARAT ........................... 62

GRAFIK 3.20. PERTUMBUHAN KREDIT MKM PROV. PAPUA BARAT ............................... 63

GRAFIK 3.21. PERKEMBANGAN NPL KREDIT MKM PROV. PAPUA BARAT ...................... 63

GRAFIK 5.1. NILAI TRANSAKSI RTGS ...................................................................... 66

GRAFIK 5.2. PERKEMBANGAN KLIRING WILAYAH PAPUA ............................................. 68

GRAFIK 5.3. PERKEMBANGAN UANG KARTAL ........................................................... 69

GRAFIK 6.1. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN PROV. PAPUA ................................... 77

GRAFIK 6.2. PERKEMBANGAN UMR PROV. PAPUA .................................................... 77

GRAFIK 6.4. PERKEMBANGAN UMR PAPUA BARAT ................................................... 78

GRAFIK 6.3. PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN PAPUA BARAT .................................. 78

Page 15: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

xv

TABEL INDIKATOR

PDRB DAN INFLASI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 928 1015 1058 1022 974 1084 1114 1106 1060 1145 1151

Pertambangan & Penggalian 1338 1493 1582 1667 1764 1126 2263 2738 1306 1148 2232

Industri Pengolahan 149 151 150 152 146 152 158 160 166 170 169

Listrik,Gas & Air Bersih 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17

Bangunan 624 651 708 791 669 715 718 807 743 768 790

Perdagangan, Hotel & Restoran 476 485 516 554 541 542 561 595 594 600 616

Angkutan & Komunikasi 493 507 531 562 540 553 571 609 609 615 631

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 199 236 237 244 233 265 272 300 275 304 277

Jasa - jasa 613 645 713 889 734 742 827 974 850 853 887

TOTAL PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6501 7305 5618 5619 6770

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 515 516 513 532 528 535 543 543 533 543 546

Pertambangan & Penggalian 317 307 298 298 304 304 307 307 310 311 290

Industri Pengolahan 1597 1644 1621 1472 1812 1631 1776 1887 1768 1798 1923

Listrik,Gas & Air Bersih 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

Bangunan 213 219 231 243 238 244 257 269 276 279 291

Perdagangan, Hotel & Restoran 219 224 232 241 247 252 258 267 270 275 281

Angkutan & Komunikasi 183 186 192 200 202 206 212 217 221 225 232

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 55 58 60 61 61 65 66 70 61 63 62

Jasa - jasa 298 311 329 357 330 345 353 379 349 371 388

TOTAL PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3594 3784 3952 3799 3877 4025

2013

2013

PDRB Papua 2012

PDRB Papua Barat 2012

2014

2014

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 162,66 4,36 7,12 6,28 7,12 114,19 0,71 -5,60 -1,06

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 163,91 0,89 8,18 3,28 8,18 116,57 1,48 5,06 2,86

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 131,56 0,18 9,18 1,07 9,18 116,74 0,60 2,84 2,21

Sandang 137,61 -0,02 4,07 0,64 4,07 109,38 0,00 3,18 2,36 NA

Kesehatan 119,92 0,32 3,80 0,89 3,80 107,63 0,54 1,72 1,23

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 118,39 0,02 3,73 0,02 3,73 107,62 0,70 2,17 2,04

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 135,98 0,41 11,97 0,01 11,97 112,59 0,02 2,89 1,69

Inflasi Prov. Papua 143,68 1,48 8,27 2,52 8,27 114,05 0,62 0,86 1,24 4,51

2014

TW IIIKelompok Komoditas2013

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 110,08 1,68 9,53 1,46 9,53 121,83 1,10 10,67 10,76 7,32

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 108,05 0,36 6,06 9,32 6,06 113,00 0,61 4,58 1,24 6,94

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 106,24 0,21 5,34 -3,85 5,34 111,11 1,07 4,58 2,81 5,60

Sandang 100,52 -0,14 -2,41 -3,99 -2,41 101,13 0,02 0,61 0,20 0,86

Kesehatan 105,78 1,24 4,77 2,92 4,77 108,32 0,23 2,41 0,83 4,82

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 105,29 0,30 1,27 2,36 1,27 107,69 1,07 2,28 1,93 2,77

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 111,07 0,71 11,72 -2,42 11,72 111,26 -1,29 0,17 -0,72 2,47

Inflasi Papua Barat (Inflasi MTM,YOY, QTQ = %) 108,09 0,91 7,28 1,06 7,28 113,93 0,59 5,40 4,27 5,32

2014

TW IIIKelompok Komoditas2013

Page 16: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xvi xvi

PERBANKAN

Page 17: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

xvii Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat

SISTEM PEMBAYARAN

Tabel Transaksi Kliring

Tabel Transaksi RTGS

Tabel Perkasan KPw BI Papua & Papua Barat

I II III IV I II III

Outflow (from) Nominal (Rp.milliar) 12,831 7,991 9,930 13,739 8,248 7,442 10,106 1.77%

Lembar Warkat 10,342 12,183 11,764 13,586 10,882 10,887 11,505 -2.20%

Inflow (to) Nominal (Rp.milliar) 11,545 11,476 14,716 18,411 9,654 11,618 14,246 -3.19%

Lembar Warkat 12,090 14,890 15,230 16,698 13,699 14,785 15,697 3.07%

Net Inflow Nominal (Rp.milliar) (1,285) 3,485 4,786 4,671 1,406 4,176 4,140 -13.51%

Lembar Warkat 1,749 2,707 3,466 3,112 2,817 3,898 4,192 20.95%

Intra Papua Nominal (Rp.milliar) 996 1,476 3,060 5,199 1,166 1,567 2,509 -18.00%

Lembar Warkat 1,574 2,009 2,092 2,197 1,780 1,813 2,076 -0.76%

Growth

(YoY)RTGS

2013 2014

I II III IV I II III IV I II

Inflow (Rp Miliar) 2.171,39 1.179,91 1.664,51 1.628,75 2.702,12 1.260,27 3.894,13 5.391,32 2.853,48 1.224,47 -2,84%

Outflow (Rp Miliar) 1.006,40 2.374,08 1.820,59 6.234,39 1.020,06 2.256,04 2.273,13 5.772,50 893,21 1.870,83 -17,07%

Net Inflow (Rp Miliar) 1.164,99 (1.194,16) (156,08) (4.605,64) 1.682,06 (995,77) 1.621,00 (381,17) 1.960,27 (646,37) -35,09%

Growth

(YOY)Uang Kartal

2012 2013 2014

Page 18: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xviii xviii

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 19: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

xix

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. GAMBARAN UMUM

Per triwulan III-2014, perekonomian Provinsi Papua maupun Papua

Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh

pertumbuhan kedua provinsi yang bernilai positif. Ekonomi Papua tumbuh

4,1% (yoy), sementara ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 6,3% (yoy).

Meski positif, pertumbuhan kedua provinsi tersebut mengalami

perlambatan jika dibandingkan dengan kinerja triwulan II-2014.

2. MAKROEKONOMI

Dari lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi di Papua dan Papua

Barat tumbuh positif, terkecuali sektor pertambangan dan penggalian di

Provinsi Papua. Pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat ditopang

terutama oleh sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi;

dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Sementara dari sisi

permintaan, struktur ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat ditopang

terutama oleh sektor konsumsi dan investasi.

3. KEUANGAN DAERAH

Realisasi Pendapatan didalam APBD Provinsi Papua pada triwulan

III-2014 tercatat sebesar Rp8,0 triliun atau setara 76,0% dari target

anggaran tahun ini. Kondisi tersebut sama dengan kondisi di kuartal yang

sama pada tahun sebelumnya (76,5%). Sisi pendapatan APBD sebagian

besar ditopang oleh tingginya Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari

sisi belanja, realisasi Pemda Provinsi Papua sampai dengan triwulan III-

2014 mencapai Rp5,7 triliun atau setara 51,1 % total tahun berjalan.

Secara nominal, realisasi tersebut meningkat dibanding triwulan III-2013.

Meningkatnya realisasi anggaran belanja Pemda Papua terutama didorong

dari sisi peningkatan belanja Bagi Hasil Pada Pemda, Bantuan Keuangan

bagi Pemda Lain serta Belanja Barang dan Jasa.

Page 20: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xx xx

4. INFLASI

Sampai dengan triwulan III-2014, inflasi Provinsi Papua1 tercatat

4,51% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2013 yang tercatat

sebesar 0,6% (yoy). Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup

signifikan seiring dengan peningkatan harga terutama pada komoditas

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Jika dibandingkan dengan

inflasi nasional, laju inflasi Provinsi Papua tercatat sedikit lebih rendah,

dari inflasi nasional pada triwulan III-2014 yang tercatat sebesar 4,53%

(yoy). Hal sebaliknya terjadi di Provinsi Papua Barat, dimana inflasi

gabungan di Provinsi Papua Barat2 tercatat 5,3% (yoy) atau lebih tinggi

dibandingkan inflasi nasional.

5. PERBANKAN

Secara umum, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat pada triwulan III-2014 menunjukkan perkembangan yang

positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan beberapa indikator perbankan.

Fungsi intermediasi perbankan mengalami peningkatan yang tercermin

dari pertumbuhan dana pihak ketiga di sisi pasiva perbankan yang tumbuh

sebesar 19,4% (yoy). Sementara di sisi aktiva, kredit perbankan juga

tumbuh signifikan sebesar 16,0% (yoy). Hal ini mendorong menurunnya

loan to deposit ratio (LDR) perbankan menjadi sebesar 57,1% (yoy) pada

triwulan III-2014 dari 58,75% (yoy) pada triwulan III-2013. Namun

demikian, LDR tersebut masih jauh di bawah batas aman tingkat LDR

perbankan yang berada di angka 80%.

Dari sisi kualitas penyaluran kredit, hampir seluruh sektor usaha di

Papua berada pada level yang relatif aman. Namun untuk sektor industri

pengolahan serta sektor angkutan & komunikasi memiliki nilai NPL yang

cukup tinggi masing-masing mencapai 21,9% dan 12,2%. Hal yang sama

juga terjadi di Provinsi Papua Barat, dimana hampir seluruh sektor masih

berada pada level yang cukup aman dengan pencapaian Non Performing

1 Perhitungan inflasi Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata

tertimbang (weighted average) inflasi Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke berdasarkan

bobot masing-masing dalam Indeks Harga Konsumen yang dirilis oleh BPS. 2 Perhitungan inflasi Provinsi Papua Barat dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-

rata tertimbang (weighted average) inflasi Kab. Manokwari dan dan Kota Sorong berdasarkan

bobot masing-masing dalam Indeks Harga Konsumen yang dirilis oleh BPS.

Page 21: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

xxi Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat

Loan (NPL) di bawah 5%. Hanya sektor industri pengolahan yang memiliki

NPL diatas normal yaitu sebesar 8,47%.

6. SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan III-2014, nilai transaksi keluar (outflow) melalui BI-

RTGS di Wilayah Papua mencapai nilai Rp10,11 trilliun atau naik sebesar

1,8% (yoy) jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang

sama di tahun sebelumnya. Tingginya nilai transaksi yang keluar dari

wilayah Papua ke wilayah lain disebabkan oleh masih besarnya

ketergantungan wilayah Papua terhadap daerah lain dalam pemenuhan

kebutuhan barang dan jasa. Di sisi lain, jumlah dana yang masuk ke

wilayah Papua atau transaksi masuk (inflow) mencapai Rp14,25 triliun.

Angka tersebut menurun sebesar -3,2% (yoy) dibandingkan dengan nilai

transaksi pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Namun, jika

dibandingkan dengan triwulan II-2014, nilai tersebut menunjukkan

peningkatan. Triwulan II-2014, nilai inflow ke Papua adalah sebesar

Rp14,79 trilyun. Meningkatnya jumlah dana yang masuk ke wilayah Papua

melalui RTGS terjadi sejalan dengan pengalokasian berbagai dana

perimbangan dari pusat. Tren historis menunjukkan bahwa dana masuk

tersebut sebagian besar baru dibelanjakan secara maksimal pada

semester kedua. Adapun nilai transaksi keuangan antarbank melalui BI-

RTGS di wilayah Papua selama periode triwulan III-2014 tercatat sebesar

Rp2,51 triliun atau turun cukup signifikan sebesar -18,0% (yoy)

dibandingkan dengan tahun lalu.

7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI

Sepanjang tahun 2014 perekonomian Provinsi Papua diperkirakan

akan mengalami pertumbuhan yang positif di kisaran 4,55-5,05% (yoy),

angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan

pertumbuhan 2013 sebesar 14,8% (yoy). Adapun pada triwulan IV-2014,

pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan tumbuh

sebesar 6,8% (yoy). Sementara itu, untuk perekonomian Provinsi Papua

Barat diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan tahunan yang

positif di rentang 5,86-6,36% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dari

pertumbuhan 2013 (9,29%, yoy). Adapun pada triwulan IV-2014

Page 22: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

xxii xxii

perekonomian Provinsi Papua Barat diperkirakan akan tumbuh 8,5%

(yoy).

Di triwulan IV-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua diperkirakan

berada di rentang 4,45 ± 1% (yoy). Inflasi di Provinsi Papua pada triwulan

mendatang diproyeksikan relatif lebih rendah dari triwulan sebelumnya

seiring dengan masih rendahnya inflasi tahun kalender Provinsi Papua

hingga triwulan III-2014. Selanjutnya, inflasi tahunan Provinsi Papua

Barat pada triwulan IV-2014 diperkirakan berada level 5,50 ± 1% (yoy).

Inflasi di Provinsi Papua Barat pada triwulan mendatang dinilai cukup

moderat seiring tingginya capaian inflasi kalender Provinsi Papua Barat

hingga triwulan III-2014.

Page 23: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

1

BAB 1

PERTUMBUHAN EKONOMI

DAERAH

Pada triwulan III-2014, perekonomian Provinsi Papua maupun Papua

Barat menunjukkan pertumbuhan kinerja yang cukup baik. Rilis Badan

Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa perekonomian Provinsi Papua

tumbuh sebesar 4,14% (yoy) sementara perekonomian Provinsi Papua

Barat tumbuh sebesar 6,39% (yoy). Dari sisi permintaan, struktur ekonomi

Papua dan Papua Barat terutama ditopang oleh sektor konsumsi dan

investasi. Sedangkan dari sisi penawaran, perekonomian Provinsi Papua

terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor jasa-jasa; sektor

pertanian; dan sektor angkutan dan transportasi. Sementara itu,

perekonomian Papua Barat ditopang oleh sektor industri pengolahan;

sektor bangunan; dan sektor jasa-jasa.

Sampai dengan triwulan III-2014, perekonomian Provinsi Papua dan

Papua Barat masih menunjukan kinerja yang cukup baik. Meskipun pada

tahun 2014 aturan mengenai pelarangan ekspor mineral mentah sudah

diterapkan, perekonomian Provinsi Papua masih mampu tumbuh positif.

Sektor pertambangan Papua yang pada periode yang lalu diprediksi akan

mengalami penurunan kinerja yang signifikan, pada triwulan laporan justru

mencatatkan kinerja yang positif (qtq), meskipun dengan pertumbuhan

yang sangat terbatas. Sementara itu, perekonomian Provinsi Papua Barat

mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan

yang sama pada 2013 pasca diselesaikannya sejumlah permasalahan pada

sektor industri pengolahan migas di Provinsi Papua Barat. Untuk

perekonomian Papua Barat, triwulan ini kembali mengandalkan sektor

industri pengolahan pasca disepakatinya beberapa kontrak penjualan yang

baru ke salah satu konsumen utama.

Page 24: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

2 2

Tabel 1.1.

PDRB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Penggunaan (Rp miliar)

Sumber : BPS Provinsi Papua dan BPS Provinsi Papua Barat

Tabel 1.2.

PDRB Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Menurut Lapangan Usaha (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Papua Barat

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Konsumsi 5863 6009 6257 6573 6255 6376 6639 7031 6747 6876 7173

Konsumsi RT & Nirlaba 4636 4682 4843 5044 4952 5002 5177 5398 5334 5392 5583

Konsumsi Pemerintah 1227 1327 1415 1529 1302 1375 1463 1633 1412 1485 1590

PMTB 2494 2625 2715 2854 2680 2824 2911 3002 2870 3026 3123

Perubahan Stok -1201 -1378 -790 -1534 -2198 -1539 -1432 -3140 -338 -883 -1965

Ekspor 1360 1945 1779 2564 2601 1947 2851 4999 1841 1974 4810

Impor 3683 4004 4452 4561 3721 4414 4468 4587 5501 5375 6370

PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6501 7305 5618 5619 6770

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Konsumsi 1570 1648 1711 1771 1709 1779 1877 1946 1894 1950 2030

Konsumsi RT & Nirlaba 1229 1263 1309 1360 1336 1371 1422 1457 1459 1495 1545

Konsumsi Pemerintah 341 385 402 411 373 408 455 489 435 455 485

PMTB 604 621 658 690 703 734 775 818 830 843 873

Perubahan Stok 184 215 225 234 -141 -295 -271 -313 -270 -42 -122

Ekspor 2364 2337 2309 2126 2885 2874 2975 3143 2928 2726 2977

Impor 1314 1347 1416 1406 1424 1498 1572 1643 1583 1599 1733

PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3594 3784 3952 3799 3877 4025

2013

2013PDRB Papua Barat

2012

PDRB Papua 2012 2014

2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 928 1015 1058 1022 974 1084 1114 1106 1060 1145 1151

Pertambangan & Penggalian 1338 1493 1582 1667 1764 1126 2263 2738 1306 1148 2232

Industri Pengolahan 149 151 150 152 146 152 158 160 166 170 169

Listrik,Gas & Air Bersih 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17

Bangunan 624 651 708 791 669 715 718 807 743 768 790

Perdagangan, Hotel & Restoran 476 485 516 554 541 542 561 595 594 600 616

Angkutan & Komunikasi 493 507 531 562 540 553 571 609 609 615 631

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 199 236 237 244 233 265 272 300 275 304 277

Jasa - jasa 613 645 713 889 734 742 827 974 850 853 887

TOTAL PDRB 4833 5197 5509 5896 5616 5194 6501 7305 5618 5619 6770

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 515 516 513 532 528 535 543 543 533 543 546

Pertambangan & Penggalian 317 307 298 298 304 304 307 307 310 311 290

Industri Pengolahan 1597 1644 1621 1472 1812 1631 1776 1887 1768 1798 1923

Listrik,Gas & Air Bersih 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12

Bangunan 213 219 231 243 238 244 257 269 276 279 291

Perdagangan, Hotel & Restoran 219 224 232 241 247 252 258 267 270 275 281

Angkutan & Komunikasi 183 186 192 200 202 206 212 217 221 225 232

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 55 58 60 61 61 65 66 70 61 63 62

Jasa - jasa 298 311 329 357 330 345 353 379 349 371 388

TOTAL PDRB 3407 3473 3486 3414 3732 3594 3784 3952 3799 3877 4025

2013

2013

PDRB Papua 2012

PDRB Papua Barat 2012

2014

2014

Page 25: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 3

Tabel 1.3.

Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Menurut Penggunaan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Papua Barat

Tabel 1.4.

Laju Pertumbuhan Tahunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%)

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Papua Barat Diolah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Konsumsi 7.35% 8.14% 7.49% 5.53% 6.68% 6.12% 6.10% 6.97% 7.87% 7.84% 8.04%

Konsumsi Rumah Tangga 7.14% 6.95% 6.98% 7.12% 6.81% 6.82% 6.89% 7.02% 7.72% 7.79% 7.86%

Konsumsi Pemerintah 8.15% 12.58% 9.29% 0.60% 6.18% 3.61% 3.39% 6.83% 8.42% 8.02% 8.71%

PMTB 7.24% 9.42% 8.42% 3.56% 7.47% 7.55% 7.23% 5.20% 7.07% 7.18% 7.27%

Perubahan Stok 37.37% 5.60% -13.08% 67.80% 82.95% 11.65% 81.19% 104.72% -84.61% -42.63% 37.25%

Ekspor -52.57% -33.74% -37.16% 121.17% 91.27% 0.09% 60.24% 94.94% -29.20% 1.42% 68.71%

Dikurangi Impor -15.10% -4.98% -7.47% 6.80% 1.05% 10.23% 0.35% 0.57% 47.82% 21.78% 42.58%

PDRB -11.19% -3.26% 1.34% 18.91% 16.22% -0.05% 18.01% 23.90% 0.04% 8.19% 4.14%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Konsumsi 6.46% 7.51% 7.14% 9.33% 8.83% 7.95% 9.72% 9.90% 10.83% 9.62% 8.15%

Konsumsi Rumah Tangga 7.02% 7.74% 7.59% 10.47% 8.69% 8.52% 8.65% 7.11% 9.21% 9.05% 8.65%

Konsumsi Pemerintah 4.50% 6.74% 5.68% 5.72% 9.34% 6.10% 13.21% 19.15% 16.66% 11.53% 6.60%

PMTB 11.68% 14.71% 14.94% 15.97% 16.44% 18.24% 17.82% 18.60% 18.09% 14.79% 12.66%

Perubahan Stok -111.50% -113.18% -112.39% -142.89% -176.73% -237.39% -220.61% -233.53% 91.47% -85.62% -54.94%

Ekspor 80.74% 52.23% 2.61% -13.13% 22.03% 22.99% 28.81% 47.84% 1.49% -5.14% 0.08%

Dikurangi Impor 82.48% 77.04% 68.08% 61.40% 8.30% 11.24% 10.97% 16.82% 11.21% 6.77% 10.24%

PDRB 35.79% 23.79% 3.65% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.79% 7.87% 6.39%

2013

2013

2012

2012

Growth PDRB Papua

Growth PDRB Papua

Barat

2014

2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 0.28% 3.95% 6.24% 5.51% 5.0% 6.8% 5.3% 10.0% 8.8% 5.7% 3.3%

Pertambangan & Penggalian -39.74% -23.93% -13.52% 54.67% 31.8% -24.6% 43.0% 64.2% -26.0% 2.0% -1.3%

Industri Pengolahan -0.64% 6.29% 3.31% 0.48% -1.8% 0.9% 5.2% 4.9% 13.3% 11.6% 6.7%

Listrik,Gas & Air Bersih 6.05% 7.25% 7.49% 7.18% 6.6% 8.1% 9.3% 8.4% 10.4% 7.2% 5.5%

Bangunan 19.00% 19.86% 16.43% 16.04% 7.3% 9.8% 1.5% -1.1% 11.1% 7.4% 10.0%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.11% 8.44% 10.92% 13.58% 13.7% 11.8% 8.7% 7.4% 9.7% 10.6% 9.8%

Angkutan & Komunikasi 9.05% 9.63% 10.41% 9.10% 9.6% 9.1% 7.6% 8.3% 12.8% 11.2% 10.4%

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 19.98% 1.76% 7.14% 1.61% 17.4% 12.3% 14.9% 23.1% 17.8% 14.8% 1.7%

Jasa - jasa 11.14% 8.80% 5.30% 8.09% 19.8% 15.1% 16.0% 10.4% 15.7% 14.9% 7.2%

TOTAL PDRB -11.19% -3.26% 1.34% 18.94% 16.2% -0.1% 18.0% 23.9% 0.0% 8.2% 4.1%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 0.55% 2.20% 0.06% 3.09% 2.41% 3.78% 5.84% 2.12% 0.97% 1.36% 0.55%

Pertambangan & Penggalian 14.96% 7.69% 1.10% -0.83% -3.88% -0.93% 2.84% 2.99% 1.78% 2.25% -5.45%

Industri Pengolahan 89.85% 52.04% 2.30% 1.46% 13.41% -0.79% 9.58% 28.23% -2.42% 10.23% 8.28%

Listrik,Gas & Air Bersih 10.08% 8.25% 7.63% 9.34% 8.67% 9.65% 9.45% 8.33% 8.33% 8.65% 8.68%

Bangunan 10.58% 10.39% 11.99% 15.99% 12.03% 11.51% 11.31% 10.73% 15.75% 14.45% 13.21%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.77% 8.02% 9.81% 12.96% 12.51% 12.78% 11.11% 10.75% 9.39% 9.11% 8.86%

Angkutan & Komunikasi 13.13% 11.08% 10.21% 11.93% 10.27% 11.12% 10.65% 8.91% 9.30% 9.29% 9.27%

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.12% 11.05% 1.03% 3.46% 10.91% 13.20% 9.57% 14.84% 1.32% -3.20% -5.46%

Jasa - jasa 12.90% 10.11% 8.39% 16.19% 10.71% 10.94% 7.43% 6.19% 5.75% 7.50% 9.76%

TOTAL PDRB 35.83% 24.63% 3.87% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.79% 7.87% 6.39%

2013 2014

2013Growth PDRB Papua

2012

Growth PDRB Papua Barat2012

2014

Page 26: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

4 4

1.1 Provinsi Papua

1.1.1 Sisi Permintaan

Pada triwulan III-2014, perekonomian Provinsi Papua tumbuh

sebesar 4,14 % (yoy) atau lebih rendah dari triwulan II-2014 (8,19%,

yoy). Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Papua ditopang oleh komponen

konsumsi (masyarakat dan pemerintah) serta komponen ekspor. Pada

triwulan laporan, konsumsi tumbuh paling tinggi dibandingkan komponen

lainnya. Meningkatnya kinerja komponen konsumsi (masyarakat dan

pemerintah) yang cukup tinggi terjadi seiring peningkatan belanja yang

dilakukan oleh sektor Rumah Tangga dan Pemerintah Daerah. Selain itu,

kinerja ekspor juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik sejalan

dengan peluang dari diterbitkannya Surat Persetujuan Ekspor (SPE) mineral

olahan bagi industri pertambangan terbesar di Provinsi Papua. Searah

dengan hasil survei oleh Bank Indonesia, ekpektasi masyarakat dalam

beberapa waktu ke depan diprediksi akan tetap tinggi. Hal tersebut akan

mendorong kinerja ekonomi di Provinsi Papua untuk tetap tumbuh positif.

1.1.1.1 Konsumsi

Pada triwulan III-2014, komponen konsumsi tumbuh mencapai

8,04% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari triwulan II-2014 (7,84%,

yoy). Tingginya pertumbuhan konsumsi pada triwulan laporan didorong

oleh peningkatan ekspor di Provinsi Papua. Pertumbuhan konsumsi juga

konsisten dengan hasil survei konsumen di Kota Jayapura yang

menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi sebagai akibat

kenaikan indeks pembelian durable good dengan nilai 121,1 di triwulan III-

2014. Indeks tersebut sedikit naik dibandingkan triwulan II-2014 yang

sebesar 103,3. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) secara

keseluruhan sebesar 127,8 atau lebih tinggi, di atas level optimistis,

dibandingkan triwulan II-2014 yang sebesar 114,1.

Page 27: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 5

Sumber: KPwBI Papua dan Papua Barat

Peningkatan komponen konsumsi juga ditunjukkan oleh

perkembangan konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh 12,22% (yoy)

pada triwulan III-2014. Tingginya aktivitas konsumsi tersebut sejalan

dengan tingginya pertumbuhan penyaluran kredit konsumsi oleh

perbankan yang pada periode laporan tumbuh sebesar 6,31% (yoy). Pada

triwulan III-2014, peningkatan konsumsi masyarakat juga dicerminkan oleh

peningkatan jumlah kendaraan baru yang didaftarkan yang tercatat

mengalami peningkatan sebesar 15,08 % (yoy).

Sementara itu, konsumsi Pemerintah sampai dengan triwulan III-2014

juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,71% (yoy). Angka tersebut lebih

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan II-2014 sebesar

8,02% (yoy). Andil Pemda dalam peningkatan konsumsi juga merupakan

konsekuensi dari tingginya peningkatan realisasi belanja pegawai pemda

yang pada triwulan laporan mencapai nilai Rp467,39 miliar. Besaran

tersebut mengambil porsi yang cukup besar dalam anggaran.

Sumber: KPwBI Provinsi Papua dan Papua Barat Sumber: PLN Wilayah Papua, diolah

Grafik 1.3. Kredit Konsumsi Bank Umum Papua Grafik 1.2. Konsumsi Listrik Rumah Tangga Papua

Grafik 1.1. Survei Konsumen

Page 28: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

6 6

Secara tahunan, konsumsi nirlaba tumbuh 7,86% (yoy). Komponen

konsumsi nirlaba merupakan komponen yang juga memberikan

sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Kebijakan pengupahan baru pada tahun 2014 (UMR 2014) menjadi

faktor pendorong tumbuhnya komponen konsumsi masyarakat pada

triwulan laporan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks

penghasilan triwulan III-2014 yaitu sebesar 148,3, lebih tinggi dari triwulan

II-2014, 123,2.

1.1.1.2 Investasi

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada triwulan III-2014

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu 7,27% (yoy), lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya (7,18%, yoy).

Pertumbuhan investasi tidak terlepas dari masih besarnya peluang

bisnis di Papua. Hal itu menaikkan minat investor untuk ekspansi bisnis

seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan penyaluran kredit untuk

pembiayaan kegiatan investasi. Pada triwulan III-2014, realisasi kredit

investasi tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau naik sebesar 4,64% (yoy) jika

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tingginya

minat investasi pada gilirannya akan meningkatkan peran investasi swasta

dalam mendorong pengembangan ekonomi di Papua. Selain faktor

pembiayaan perbankan, pertumbuhan investasi di triwulan III-2014 juga

didorong oleh meningkatnya jumlah investasi asing (foreign direct

investment) ke Provinsi Papua. FDI naik sebesar 19,19% (yoy) pada triwulan

ini.

Grafik 1.4. Jumlah Kendaraan Baru Papua Grafik 1.5. Belanja Pegawai Pemda Prov. Papua

Sumber:Dispenda Prov. Papua, diolah Sumber: BKAD Prov. Papua, diolah

Page 29: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 7

1.1.1.3 Ekspor dan Impor

Ekspor Provinsi Papua pada triwulan III-2014 naik cukup tinggi

(68,71%, yoy). Hal ini diikuti pula oleh peningkatan impor sebesar

42,58% (yoy).

Peningkatan ekspor Provinsi Papua pada periode berjalan disebabkan

oleh meningkatnya kegiatan ekspor antardaerah. Di sisi lain, kegiatan

ekspor ke luar negeri dari Provinsi Papua masih rendah. Meningkatnya

kegiatan ekspor antardaerah adalah akibat langsung dari penerapan UU

Minerba. Penerapannya mengakibatkan perusahaan tambang di Provinsi

Papua tidak dapat secara langsung mengekpor bahan tambang ke luar

negeri. Perusahaan harus melakukan kegiatan pengolahan yang berada di

luar wilayah Papua.

Pada triwulan III-2014, berdasarkan data bea cukai, nilai ekspor

nonmigas Provinsi Papua ke luar negeri (LN) tercatat sebesar US$766,15

juta atau meningkat signifikan sebesar 10,06% (yoy). Sementara itu, secara

volume tercatat sebesar 301,08 ribu ton atau turun sebesar -19,31% (yoy).

Penerapan ketentuan UU Minerba berdampak kepada kinerja ekspor Papua

ke LN mengingat 90% dari ekspor Provinsi Papua LN merupakan ekspor

bahan tembang mentah. Tren pertumbuhan ekspor Papua secara historis

memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan penjualan

perusahaan pertambangan baik untuk komoditas tembaga maupun emas.

Ekspor tembaga dan emas pada triwulan III-2014 meningkat cukup

signifikan masing-masing sebesar 8,86% (yoy) dan 81,65% (yoy).

Perbaikan kinerja ekspor ini didukung dampak dari diterbitkannya Surat

Grafik 1.7. Jumlah Penanaman Modal Asing Grafik 1.6. Kredit Investasi Perbankan Papua

Sumber: KPwBI Papua dan Papua Barat Sumber:BKAD Provinsi Papua

Page 30: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

8 8

Tabel 1.5. Perkembangan Penjualan Hasil Tambang

Persetujuan Ekspor (SPE) mineral olahan bagi industri tambang terbesar di

Provinsi Papua.

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Volume dan Nilai impor nonmigas Papua juga tumbuh cukup tinggi

pada triwulan ini masing-masing sebesar 24,47% (yoy) dan 107,71% (yoy).

Peningkatan kinerja impor tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan

karena dapat menandakan ketergantungan atas pasar luar negeri. Ke

depannya, hal tersebut dikhawatirkan dapat memperbesar defisit neraca

perdagangan nasional.

I II III IV I II III IV I II III

Penjualan Konsentrat Tembaga (Juta Pounds) 134 183 195 204 198 158 237 292 109 117 258.00

Pertumbuhan Tahunan Penjualan Tembaga (%) -51.80 -30.94 -22.92 308.00 47.76% -13.66% 21.54% 43.14% -44.95% -25.95% 8.86%

Penjualan Konsentrat Emas (Ribu Ons) 266 247 178 224 191 151 278 476 162 135 505.00

Pertumbuhan Tahunan Penjualan Emas (%) -41.41 -25.15 -53.65 119.61 -28.20% -38.87% 56.18% 112.50% -15.18% -10.60% 81.65%

2013 2014Jenis Komoditas

2012

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.8. Volume Ekspor Non Migas Papua Grafik 1.9. Nilai Ekspor Non Migas Papua

Page 31: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 9

1.1.2 Sisi Penawaran

Pada triwulan III-2014, hampir seluruh sektor ekonomi di Provinsi

Papua tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor angkutan dan komunikasi,

yaitu 10,42% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan terendah dialami

sektor pertambangan dan penggalian yang turun -1,34% (yoy).

Adapun pertumbuhan tahunan untuk sektor-sektor lainnya adalah sebagai

berikut: sektor pertanian 3,3% (yoy); sektor bangunan 10,02% (yoy);

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1,74% (yoy); sektor

industri pengolahan 6,74% (yoy), sektor perdagangan, hotel, dan restoran

9,8% (yoy); sektor pengangkutan dan komunikasi 12,04% (yoy); sektor

listrik dan air bersih 5,52% (yoy), dan sektor jasa 7,2% (yoy).

1.1.2.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan III-2014 tumbuh 3,3% (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai

5,7% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh produksi dan produktivitas

beberapa komoditas tanaman pangan yang sudah melewati periode panen

raya. Akibatnya, pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan ini menjadi

lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Perkembangan produktivitas

tanaman pangan juga menunjukkan pertumbuhan produksi ubi jalar dan

jagung yang melambat jika dibandingkan produksi 2013. Pertumbuhan

pada sektor pertanian itu sejalan dengan tren kenaikan ARAM (Angka

Ramalan) Pertanian yang dirilis oleh BPS, yang mana tingkat produksi padi

Grafik 1.10. Volume Impor Nonmigas Papua Grafik 1.11. Nilai Impor Non Migas Papua

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Page 32: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

10 10

sawah, ubi jalar dan jagung sepanjang 2014 diprediksi akan meningkat.

Peningkatan tahunannya bervariasi antara 2-23%.

Tabel 1.6. Perkembangan Produktivitas Komoditas Pangan Papua

Sebaliknya, subsektor perikanan menunjukkan peningkatan

pertumbuhan. Pada triwulan III-2014, subsektor perikanan mengalami

peningkatan volume produksi terutama pada jenis komoditas perikanan

tangkap yang tumbuh 3,04% (yoy). Sementara itu, hasil budidaya turun

sebesar -100%. Turunnya produksi perikanan yang dihasilkan melalui

budidaya terjadi seiring belum adanya produksi dari beberapa sentra

perikanan utama di Jayapura. Secara kuantitas, sepanjang triwulan III-2014

total volume hasil produksi perikanan tercatat sebanyak 75.330 ton atau

tumbuh sebesar 1,01% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun

sebelumnya.

Seperti pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan sektor pertanian di

Papua justru berkorelasi negatif dengan perkembangan nilai NTP Papua

yang turun -2,28% (yoy) dari pencapaian pada triwulan II-2013.

Sebelumnya NTP triwulan II-2014 adalah 97,54. Pada triwulan III-2014

NTP-nya turun lagi menjadi 97,08. Angka NTP di bawah 100 menunjukkan

biaya yang dikeluarkan oleh petani lebih besar dari keuntungan yang

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sektor pertanian di Papua

mengalami pertumbuhan, namun secara ironis kesejahteraan petani justru

menurun.

2013 2014

Produksi (Ton) 85.699 98.510 102.610 115.437 138.032 169.790 185.726 19,57 23,01

Luas Panen (Ha) 24.461 26.336 26.686 29.262 37.149 41.111 44.515 26,95 10,67

Produktivitas (Ton/Ha) 35 37 3,85 3,94 3,72 4,13 4,17 -5,81 11,15

2013 2014

Produksi 337.096 343.325 349.135 348.438 345.095 405.520 415.709 17,51 2,51

Luas Panen (Ha) 34.028 35.028 34.670 34.413 33.071 30.980 30.483 -6,32 -1,60

Produktivitas (Ton/Ha) 99 98 10,07 10,13 10,43 13,09 13,64 25,44 4,18

2013 2014

Produksi 337.096 343.325 6.834 6.885 6.393 7.034 7.372 10,03 4,81

Luas Panen (Ha) 34.028 35.028 3.903 3.825 3.553 3.005 3.147 -15,42 4,73

Produktivitas (Ton/Ha) 99 98 1,75 1,80 1,80 2,34 2,34 30,09 0,08

2014

2014

2014

2013Growth (%)

2008 2009 2010 2011 2012

2012 2013Growth (%)

2009 2010 2011 2012 2013

Padi Sawah dan

Ladang2008 2009 2010 2011

Sumber : BPS Provinsi Papua, diolah

Ubi Jalar 2008Growth (%)

Jagung

Page 33: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 11

Tabel 1.7. Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua Sumber: BPS Provinsi Papua

1.1.2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan III-2014 turun

sebesar -1,34% (yoy) atau berbalik arah dari triwulan II-2014 yang

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 2% (yoy). Penurunan ini lebih

disebabkan penyesuaian setelah diterapkannya pelonggaran ekspor

mineral sebagai mandat dari UU Minerba sehingga menyebabkan kondisi

kebijakan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbaikan produksi

terjadi setelah diterapkannya penangguhan UU minerba, dapat dilihat dari

angka produksi hasil pertambangan Papua pada triwulan III-2014

sebenarnya dapat dilihat bahwa jumlah produksi tembaga dan emas

mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3

LAUT

Produksi (Ton) 67,343 71,710 69,363 70,710 73,185 67,193 71,188 73,440 69016 69342 73,352

Pertumbuhan Tahunan (%) 15.10 6.48 2.99 3.44 8.67 -6.30 0.68 3.86 -5.70 3.20 3.04

PERAIRAN UMUM (axis kanan)

Produksi (Ton) 2,616 2,344 2,694 2,414 1,888 1,980 1,963 1,993 1920.3 1977.2 1977.2

Pertumbuhan Tahunan (%) 35.80 23.29 41.70 25.11 -27.80 -15.51 -18.69 -17.47 1.69 -0.16 0.72

BUDIDAYA (axis kanan)

Produksi (Ton) 1,640 1,558 1,689 1,605 1,740 1,685 1,422 2,223 0 0 0

Pertumbuhan Tahunan (%) 149.85 165.19 187.52 55.80 6.09 8.15 -11.39 38.54 -100.00 -100.00 -100.00

TOTAL PRODUKSI (Ton) 71,599 75,612 73,747 74,729 76,813 70,859 74,573 77,656 70,936 71,319 75,330

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) 17.20 8.27 5.60 4.78 7.28 -6.29 1.12 3.92 -7.65 0.65 1.01

No URAIAN

1

2

2013

3

2012 2014

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua,

diolah

Grafik 1.12. Nilai Tukar Petani Papua Grafik 1.13. PDRB Sektor Pertanian Papua

Page 34: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

12 12

Tabel 1.8. Perkembangan Produksi Pertambangan Papua

1.1.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan III-

2014 tumbuh 9,8% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan II-2014

(10,6%, yoy). Pertumbuhan sektor PHR pada triwulan laporan juga sejalan

dengan peningkatan occupancy rate hotel di Provinsi Papua yang mencapai

78% atau lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya

yang sebesar 77%. Banyaknya acara dan perhelatan yang dilakukan oleh

Pemda sebelum triwulan akhir menjadi salah satu pendorong

meningkatnya tingkat hunian hotel di Provinsi Papua. Pertumbuhan sektor

perdagangan pada triwulan III-2014 juga konsisten dengan pertumbuhan

penyaluran kredit perdagangan oleh perbankan di Provinsi Papua yang

meningkat sebesar 9% (yoy).

Dari sisi arus bongkar muat barang di pelabuhan utama Papua,

sepanjang periode triwulan III-2014 mengalami peningkatan sebesar

6,83% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 1.9. Perkembangan Arus Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Papua

Sumber: PT Pelindo Papua

I II III IV I II III IV I II III

Produksi Konsentrat Tembaga (Juta Pounds) 123 173 199 200 219 139 253 304 140 122 203

Pertumbuhan Tahunan Produksi Tembaga (%) -56.69% -33.72% -14.59% 194.12% 78.05% -19.65% 27.14% 52.00% -36.07% -12.23% -19.76%

Konsentrat Emas (Ribu Ons) 229 230 182 221 212 131 297 502 208 142 426

Pertumbuhan Tahunan Produksi Emas (%) -48.07% -29.23% -49.02% 49.32% -7.42% -43.04% 63.19% 127.15% -1.89% 8.40% 43.43%

2013 2014Jenis Komoditas

2012

I II III IV I II III IV I II III

Volume Bongkar Muat 284,266 302,668 259,997 205,380 255,672 295,761 265,424 216,786 258,649 279,931 283,547

Pertumbuhan Tahunan Arus Barang (%) 13.64% 1.65% 2.06% -27.27% -10.06% -2.28% 2.09% 5.55% 1.16% -5.35% 6.83%

201420132012Perkembangan Arus Bongkar

Muat Barang

Sumber: PT. Pelindo IV Wilayah Papua

Page 35: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 13

Sumber: KPwBI Papua dan Papua Barat Sumber: Badan Pusat Statistik

1.1.2.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan III-2014

tumbuh 10,42% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan II-2014 yang

mencapai 11,2% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh

peningkatan kinerja pada subsektor angkutan laut, angkutan udara,

komunikasi, serta subsektor angkutan jalan raya yang tumbuh lebih tinggi

dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 1.10. Perkembangan Arus Penumpang Kapal di Pelabuhan Papua

Sumber: PT. Pelindo IV Wilayah Papua

Sesuai geografis, sarana transportasi laut dan angkutan udara

memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas arus distribusi

barang maupun orang. Kinerja sektor ini mengalami peningkatan. Hal

tersebut terlihat dari jumlah penumpang Kapal Laut yang pada kuartal ini

meningkat sebesar 1,53% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Selain

itu, khusus untuk subsektor telekomunikasi diperkirakan dalam beberapa

waktu ke depan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan

investasi berupa pemasangan jaringan fiber optik di seluruh wilayah Papua.

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I

Perkembangan Arus Penumpang

(orang)47,419 65,378 67,298 65,012 47,883 50,309 67,545 68,633 57,846 43,059 68576

Pertumbuhan Tahunan (%) -10.48% 34.29% -17.00% 16.89% 0.98% -23.05% 0.37% 5.57% 20.81% -14.41% 1.53%

201420132012Indikator

Grafik 1.14. Perkembangan Kredit Perdagangan Grafik 1.15. Tingkat Hunian Hotel Papua

Page 36: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

14 14

1.1.2.5 Sektor Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan

III-2014 tumbuh 1,74% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan

triwulan II-2014 yang mencapai 14,81% (yoy). Salah satu parameter

pertumbuhan sektor ini adalah nilai tambah bank pada triwulan III-2014

yang turun sebesar -0,91% (yoy) atau merosot dibandingkan triwulan II-

2014 yang mencapai 19,14% (yoy).

Kinerja sektor keuangan diperkirakan akan mengalami perlambatan

seiring dengan kebijakan Bank Indonesia untuk menahan ekspansi

penyaluran kredit pada 2014 dari 25-30% pada tahun sebelumnya menjadi

hanya sebesar 15-20% pada tahun 2014.

Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua

Sumber: Bank Indonesia

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III

A. PENDEKATAN PENDAPATAN

1. Biaya Tenaga Kerja 91,710 130,972 137,215 173,271 124,953 139,876 185,417 197,748 137,561 144,134 219,326

2. Surplus 198,414 250,948 244,635 211,358 239,135 302,060 274,697 322,080 316,628 381,078 231,981

3. Pajak Tak Langsung Neto 351 447 493 523 274 475 790 704 333 524 814

4. Penyusutan 8,414 9,858 10,174 10,853 8,822 11,199 10,422 14,817 14,301 14,692 14,899

PRODUK BRUTO / NILAI TAMBAH BRUTO 298,889 392,225 392,517 396,005 373,184 453,610 471,326 535,349 468,823 540,428 467,020

B. PENDEKATAN PRODUKSI

1. Hasil imputasi jasa 344,758 398,489 442,250 481,548 417,886 509,608 538,904 648,429 532,608 603,988 551,858

2. Penerimaan neto dari transaksi devisa (295) (467) (382) (156) (72) (275) (4,777) (1,191) 2,238 (1,146) (808)

3. Provisi dan komisi 40,722 43,771 47,035 50,932 48,926 54,043 55,951 59,375 55,620 61,993 64,611

4. Pendapatan operasional lainnya 12,322 53,773 14,138 14,381 10,960 13,581 10,957 13,307 11,224 11,564 6,698

GROSS OUTPUT 397,507 495,566 503,041 546,705 477,700 576,957 601,035 719,920 601,690 676,399 622,359

5. Biaya-biaya antara 98,618 103,341 110,524 150,700 104,516 123,347 129,709 184,571 132,867 135,971 155,339

NILAI TAMBAH BRUTO / PRODUK BRUTO 298,889 392,225 392,517 396,005 373,184 453,610 471,326 535,349 468,823 540,428 467,020

Pertumbuhan (%) -4.51% 13.19% 11.29% 10.22% 24.86% 15.65% 20.08% 35.19% 25.63% 19.14% -0.91%

2013 20142012KOMPONEN

Page 37: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 15

1.2 Provinsi Papua Barat

1.2.1 Sisi Permintaan

Pada triwulan III-2014, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar

6,39% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 7,87% (yoy). Dari sisi penggunaan, kinerja ekonomi Papua Barat

ditopang oleh komponen konsumsi (masyarakat dan pemerintah) dan

investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh cukup baik.

Tingginya pencapaian kinerja komponen konsumsi (masyarakat dan

pemerintah) yang cukup signifikan terjadi seiring tingginya realisasi belanja

Pemda paruh awal semester kedua 2014. Di samping itu, kinerja investasi

(pembentukan modal tetap bruto) juga mengalami pertumbuhan yang

cukup menggembirakan seiring besarnya dana perimbangan yang

disalurkan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk pembangunan

infrastruktur di daerah. Pasca dicapainya kesepakatan atas renegosiasi

harga jual gas kepada salah satu konsumennya di Fujian (China)

meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan Papua Barat secara cukup

signifikan. Adanya kemungkinan renegosiasi di masa mendatang juga

menjadi salah satu faktor mendorong meningkatnya pertumbuhan

perekonomian di Provinsi Papua Barat. Selain itu, maraknya kegiatan

investasi di sektor ini di Provinsi Papua Barat juga turut mendorong kinerja

sektor industri pengolahan pada periode berjalan.

Tabel 1.12. Pertumbuhan Sisi Permintaan Provinsi Papua Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

1.2.1.1 Konsumsi

Konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2014 tumbuh sebesar

8,15% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat

8,15% (yoy). Masih positifnya pertumbuhan kinerja konsumsi pada

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Konsumsi 6.46% 7.51% 7.14% 9.33% 8.83% 7.95% 9.72% 9.90% 10.83% 9.62% 8.15%

Konsumsi Rumah Tangga 7.02% 7.74% 7.59% 10.47% 8.69% 8.52% 8.65% 7.11% 9.21% 9.05% 8.65%

Konsumsi Pemerintah 4.50% 6.74% 5.68% 5.72% 9.34% 6.10% 13.21% 19.15% 16.66% 11.53% 6.60%

PMTB 11.68% 14.71% 14.94% 15.97% 16.44% 18.24% 17.82% 18.60% 18.09% 14.79% 12.66%

Perubahan Stok -111.50% -113.18% -112.39% -142.89% -176.73% -237.39% -220.61% -233.53% 91.47% -85.62% -54.94%

Ekspor 80.74% 52.23% 2.61% -13.13% 22.03% 22.99% 28.81% 47.84% 1.49% -5.14% 0.08%

Dikurangi Impor 82.48% 77.04% 68.08% 61.40% 8.30% 11.24% 10.97% 16.82% 11.21% 6.77% 10.24%

PDRB 35.79% 23.79% 3.65% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.79% 7.87% 6.39%

2014Growth PDRB Papua

Barat

2012 2013

Page 38: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

16 16

triwulan laporan secara tidak langsung mencerminkan bahwa daya beli

masyarakat di Papua Barat masih tergolong cukup tinggi. Hal tersebut

dapat terlihat dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia di Kota

Manokwari yang masih menunjukkan optimisme. Seluruh indikator survei

masih berada diatas angka 100 (Grafik 16). Pada triwulan III-2014, Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 133,7 atau sedikit menurun

dari periode sebelumya yang tercatat sebesar 125, indikator tersebut

searah dengan pencapaian PDRB komponen konsumsi dimana pada

triwulan III-2014 mengalami sedikit perlambatan kinerja. Adapun masih

dicapainya angka hasil survei yang berada pada nilai diatas 100

menandakan bahwa konsumen masih tetap optimis terhadap kondisi

ekonomi yang secara tidak langsung terefleksi dari meningkatnya

pendapatan dan konsumsi pada triwulan laporan.

Komponen konsumsi masyarakat menyumbangkan 3,25% (yoy) dari

total 6,39% (yoy) pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan III-

2014. Kontribusi konsumsi masyarakat merupakan yang tertinggi

dibandingkan dengan komponen lainnya. Pertumbuhan komponen

konsumsi ini sejalan dengan peningkatan kredit konsumtif seperti:

pembelian kendaraan, rumah maupun barang lainnya. Pada triwulan III-

2014, realisasi kredit konsumsi tercatat sebesar Rp 3,1 trilliun atau tumbuh

sebesar 12,63% (yoy). Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat juga

tercermin dari meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga yang secara

tahunan naik sebesar 16,29% (yoy) atau mencapai 504,21 juta Kwh.

Grafik 1.16. Grafik Survey Konsumen 1 Grafik 1.17. Kredit Konsumsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Papua dan Papua Barat Sumber: Survei Konsumen KPwBI Papua dan Papua Barat

Page 39: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 17

Meningkatnya lapangan kerja yang merupakan implikasi terus

meningkatnya belanja pemerintah dari tahun ke tahun juga mendorong

peningkatan konsumsi masyarakat Papua Barat. Selain itu, pemekaran

wilayah yang akan dilakukan baik pada tahun ini maupun tahun depan

akan terus meningkatkan konsumsi masyarakat seiring dengan pemerataan

kesejahteraan yang menjadi tujuan dari proses pemekaran wilayah

tersebut.

1.2.1.2 Ekspor Impor

Ekspor Provinsi Papua Barat pada periode triwulan II I-2014 relatif

tidak berubah dari triwulan yang sama di 2013 lalu. Kuartal ini ekspor

Papua Barat hanya tumbuh 0,06% (yoy). Stagnasi tersebut merupakan

imbas dari sempat menurunnya kontribusi ekspor gas salah satu

perusahaan di bidang industri pengolahan migas yang mana pada awal

triwulan II-2014 aktivitas ekspornya sempat tertahan akibat belum

selesainya negosiasi kontrak harga baru dengan salah satu konsumen di

China. Namun demikian, berdasarkan informasi terkini, sejak akhir Juni

2014 perusahaan sudah dapat melakukan ekspor kembali secara normal

seiring telah selesainya proses negosiasi dimaksud.

Grafik 1.18. Konsumsi Listrik Papua Barat

Sumber: PLN Wilyah Papua

Page 40: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

18 18

Sementara itu, kinerja impor mengalami pertumbuhan sebesar

10,24% (yoy) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 6,77% (yoy). Pembelian berbagai barang modal baik oleh

pemerintah maupun swasta seiring dengan kegiatan investasinya

ditengarai masih menjadi penyebab naiknya pertumbuhan impor Papua

Barat. Ke depan, kegiatan impor Provinsi Papua Barat diperkirakan akan

mengalami peningkatan seiring dengan semakin maraknya kegiatan

investasi di sektor industri pengolahan di sana.

1.2.2 Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan

yang positif. Secara rinci pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi

adalah sebagai berikut: sektor pertanian (0,55%); sektor pertambangan

dan penggalian (-5,45%): sektor industri pengolahan (8,28%); sektor

listrik, gas dan air bersih (8,68%); sektor bangunan (13,21%); sektor

perdagangan, hotel dan restoran (8,86%); sektor angkutan dan

komunikasi (9,27%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-

5,46%); dan sektor jasa-jasa (9,79%). Lebih lanjut perkembangan rinci

pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi selama tahun 2012-2014

disajikan pada Tabel 13.

Grafik 1.19. Perkembangan Volume Ekspor Papua Barat Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Ekspor Papua Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah

Page 41: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 19

Tabel 1.13. Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Papua Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

1.2.2.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada periode triwulan III-2014 tumbuh sebesar

0,55% (yoy), lebih rendah dari triwulan II-2014 yang sebesar 1,36%

(yoy). Berbeda halnya dengan yang terjadi di Papua, adanya peningkatan

kinerja sektor pertanian di Papua Barat diikuti oleh adanya perbaikan

kesejahteraan petani meskipun besaran perbaikan tersebut relatif sangat

kecil. Hal tersebut terlihat dari Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat

pada triwulan III-2014 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar

100,72 atau lebih tinggi dari NTP pada akhir triwulan III-2013 yang tercatat

sebesar 99,31. Indeks NTP yang berada di atas angka 100 menunjukan

bahwa para petani di Provinsi Papua Barat telah memperoleh penghasilan

yang lebih besar dari biaya yang harus mereka keluarkan dalam

menjalankan kegiatan usaha di bidang pertanian.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Pertanian 0.55% 2.20% 0.06% 3.09% 2.41% 3.78% 5.84% 2.12% 0.97% 1.36% 0.55%

Pertambangan & Penggalian 14.96% 7.69% 1.10% -0.83% -3.88% -0.93% 2.84% 2.99% 1.78% 2.25% -5.45%

Industri Pengolahan 89.85% 52.04% 2.30% 1.46% 13.41% -0.79% 9.58% 28.23% -2.42% 10.23% 8.28%

Listrik,Gas & Air Bersih 10.08% 8.25% 7.63% 9.34% 8.67% 9.65% 9.45% 8.33% 8.33% 8.65% 8.68%

Bangunan 10.58% 10.39% 11.99% 15.99% 12.03% 11.51% 11.31% 10.73% 15.75% 14.45% 13.21%

Perdagangan, Hotel & Restoran 8.77% 8.02% 9.81% 12.96% 12.51% 12.78% 11.11% 10.75% 9.39% 9.11% 8.86%

Angkutan & Komunikasi 13.13% 11.08% 10.21% 11.93% 10.27% 11.12% 10.65% 8.91% 9.30% 9.29% 9.27%

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.12% 11.05% 1.03% 3.46% 10.91% 13.20% 9.57% 14.84% 1.32% -3.20% -5.46%

Jasa - jasa 12.90% 10.11% 8.39% 16.19% 10.71% 10.94% 7.43% 6.19% 5.75% 7.50% 9.76%

TOTAL PDRB 35.83% 24.63% 3.87% 5.23% 9.54% 3.47% 8.52% 15.74% 1.79% 7.87% 6.39%

Growth PDRB Papua Barat2012 2013 2014

Grafik 1.21. Nilai Tukar Petani Papua Barat Grafik 1.22. PDRB Sektor Pertanian Papua Barat

Page 42: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

20 20

1.2.2.2 Sektor Industri Pengolahan

Sektor-sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar

8,28% (yoy) atau menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar

10,23% (yoy). Secara umum, sektor ini memegang kontribusi terbesar

(47,8%) dari total PDRB Papua Barat. Pada triwulan laporan dari total

6,39% (yoy) pertumbuhan ekonomi Papua Barat, sebesar 3,89%

bersumber dari sektor industri pengolahan. Artinya, pertumbuhan yang

bersumber sektor-sektor lain hanya 2,50%. Peningkatan kinerja sektor

industri pengolahan pada triwulan III-2014 terjadi sebagai akibat dari

peningkatan produksi gas seiring adanya keyakinan bahwa hambatan dari

sisi ekspor akibat adanya proses negosiasi harga baru dengan salah satu

konsumennya akan dapat segera diselesaikan. Secara umum, kinerja sektor

industri pengolahan di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Hal

ini juga tercermin dari peningkatan penggunaan listrik industri pada

triwulan laporan yang mencapai sebesar 9,29 % atau menjadi sebesar

12,40 juta kWh.

Grafik 1.23. Penggunaan Listrik

Sumber: PLN Wilayah Papua

1.2.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan II I-

2014 tumbuh sebesar 8,86% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan

sebelumnya yang mencapai 9,11% (yoy). Pertumbuhan persisten sektor

PHR merupakan implikasi dari perkembangan ekonomi secara keseluruhan

di Papua Barat. Pertumbuhan sektor PHR juga konsisten dengan

penyaluran kredit oleh perbankan terhadap sektor perdagangan yang

meningkat sebesar 15,70% (yoy) atau mencapai Rp2,46 triliun.

Sumber: PT.Pelindo IV Cabang Manokwari Sumber: Bank Indonesia

Page 43: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 21

Semakin besarnya aliran dana dari pusat ke Pemprov Papua Barat juga

mempengaruhi kinerja usaha di sektor PHR akibat meningkatnya belanja

Pemerintah Daerah. Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat

yang konsisten juga akan semakin menggerakkan roda perekonomian

terutama di subsektor perdagangan. Selain itu, besarnya ketergantungan

Provinsi Papua Barat terhadap daerah lain, mengakibatkan masyarakat

Provinsi Papua Barat sangat menggantungkan pemenuhan kegiatan

konsumsinya dari subsektor perdagangan.

1.2.2.4 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pada triwulan III-2014, sektor Pengangkutan dan Komunikasi

tumbuh sebesar 9,27% (yoy), hampir sama dengan triwulan I-2014

yang tercatat sebesar 9,29% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan kinerja

sektor pengangkutan dan komunikasi tercermin dari tumbuhnya subsektor

angkutan udara dan angkutan laut sebagai jenis angkutan yang paling

banyak dipergunakan masyarakat di Papua Barat. Tumbuhnya sektor

pengangkutan dan komunikasi terlihat dari perkembangan arus bongkar

muat barang di pelabuhan Provinsi Papua Barat yang diprediksi masih

tumbuh di kisaran 5-10% (yoy). Selain itu, penambahan rute yang gencar

dilakukan oleh beberapa maskapai di wilayah Provinsi Papua Barat,

berpotensi terus mendorong pertumbuhan sektor ini.

1.2.2.5 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Pada periode laporan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan turun sebesar 5,46% (yoy), lebih menurun lagi dari

triwulan sebelumnya (-3,20%, yoy). Subsektor Bank memberikan andil

yang cukup signifikan terhadap sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan. Subsektor perbankan masih menjadi penggerak utama dari

sektor ini. Oleh karena itu, tumbuhnya pertumbuhan sektor Keuangan

berkaitan erat dengan angka pertumbuhan Nilai Tambah Bank (NTB) yang

juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,15% (yoy) dari pertumbuhan

triwulan yang sama pada tahun 2013. Program inklusi keuangan yang

terus dilaksanakan terutama di daerah terpencil seperti berbagai daerah di

Provinsi Papua Barat, ikut mendorong kinerja sektor keuangan di Provinsi

Papua Barat.

Sumber: PLN Wilayah Papua

Page 44: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

22 22

Tabel 1.14. Perkembangan Nilai Tambah Bank Provinsi Papua Barat

Sumber: Bank Indonesia

1.2.2.6 Sektor Jasa-jasa

Pada periode laporan, sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 9,76%

(yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

7,50% (yoy). Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit di sektor jasa-jasa

yang mengalami pertumbuhan 117,90% (yoy) dibandingkan dengan

triwulan yang sama tahun sebelumnya. Selain itu masuknya beberapa

perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan dan pariwisata akibat

semakin dikenalnya Raja Ampat sebagai salah satu tempat pariwisata

terbaik di Indonesia turut mendorong kinerja sektor jasa-jasa . Pelaksanaan

Sail Raja Ampat yang dilakukan pada Agustus lalu, juga mendorong kinerja

sektor ini pada periode berjalan.

1.2.2.7 Sektor Bangunan

Pada periode laporan, sektor bangunan tumbuh sebesar 13,21%

(yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

14,45% (yoy). Cukup tingginya pertumbuhan sektor ini tercermin dari

besarnya realisasi konsumsi semen di Provinsi Papua Barat yang tercatat

sebesar 48,920 sak atau bertumbuh sebesar 24,68% (yoy) jika

dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2014, sektor bangunan diperkirakan mencatatkan

pertumbuhan yang cukup signifikan akibat dari persiapan pelaksanaan Sail

Raja Ampat serta adanya pembangunan di beberapa daerah yang

merupakan hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat. Pemekaran tersebut

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III

A. PENDEKATAN PENDAPATAN

1. Biaya Tenaga Kerja 24,782 26,515 37,430 42,237 29,658 33,566 40,637 43,537 33,854 35,944 46,961

2. Surplus 78,851 102,311 105,149 102,054 113,547 133,586 126,874 170,927 140,836 162,265 147,165

3. Pajak Tak Langsung Neto 53 88 182 173 206 152 317 183 83 233 334

4. Penyusutan 2,782 2,874 2,977 3,433 2,654 3,442 3,165 3,780 4,417 3,292 4,113

PRODUK BRUTO / NILAI TAMBAH BRUTO 106,468 131,788 145,738 147,897 146,065 170,746 170,993 218,427 179,190 201,734 198,573

B. PENDEKATAN PRODUKSI

1. Hasil imputasi jasa 110,825 138,494 153,172 162,525 150,412 177,222 182,517 220,068 184,370 209,767 210,719

2. Penerimaan neto dari transaksi devisa (128) (634) (439) (128) (131) (391) (3,668) (1,074) 1,633 (871) (321)

3. Provisi dan komisi 13,936 15,413 15,678 17,136 16,914 18,323 18,623 19,956 19,201 20,508 22,683

4. Pendapatan operasional lainnya 4,457 5,967 4,977 4,931 4,098 5,282 3,126 17,625 4,136 4,830 2,052

GROSS OUTPUT 129,090 159,240 173,388 184,464 171,293 200,437 200,597 256,575 209,340 234,234 235,133

5. Biaya-biaya antara 22,622 27,452 27,650 36,567 25,228 29,691 29,604 38,148 30,150 32,500 36,560

NILAI TAMBAH BRUTO / PRODUK BRUTO 106,468 131,788 145,738 147,897 146,065 170,746 170,993 218,427 179,190 201,734 198,573

Pertumbuhan (%) 7.87% 29.14% 33.09% 31.33% 37.19% 29.56% 17.33% 47.69% 22.68% 18.15% 16.13%

2013 20142012KOMPONEN

Page 45: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 23

tentunya membutuhkan pusat pemerintahan, pusat kota, infrastruktur

serta fasilitas umum lainnya. Hal ini pada gilirannya akan mendorong

tumbuhnya kinerja sektor bangunan sepanjang tahun berjalan.

Page 46: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

24 24

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 47: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

25

BAB 2

PERKEMBANGAN KEUANGAN

DAERAH

2.1 Keuangan Daerah Provinsi Papua

Dalam asesmen mengenai keuangan daerah di Provinsi Papua akan

digunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah

Provinsi (Pemprov) Papua sebagai representasi perkembangan keuangan

pemerintahan daerah (pemda) di Papua. Secara umum porsi APBD Pemprov tidak

mendominasi. Namun demikian, ukuran pemerintah (size of government) dalam

hal fiskal, pemprov secara relatif jauh lebih besar dibandingkan pemda-pemda

lain di perekonomian Papua (lihat Tabel 4.1). Alasan lainnya adalah bahwa

kompilasi data dari level kabupaten kota tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu

sesuai kebutuhan Kajian Ekonomi Regional (KER) Bank Indonesia. Oleh karena

itu, untuk asesmen perkembangan keuangan pemda digunakan data APBD

pemprov sebagai proksi aktivitas fiskal di Papua secara keseluruhan.

Tabel 4.1. Komparasi Ukuran Fiskal Pemda-Pemda di Provinsi Papua

Pemerintah Daerah

Pendapatan Belanja

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

Prov. Papua 10,489.10 30.9% 11,205.10 31.7%

Kab. Asmat 1,090.20 3.2% 1,130.20 3.2%

Kab. Biak Numfor 763.13 2.3% 812.24 2.3%

Kab. Boven Digoel 1,065.77 3.1% 1,072.64 3.0%

Kab. Deiyai 594.42 1.8% 592.92 1.7%

Kab. Dogiyai 655.16 1.9% 757.94 2.1%

Kab. Intan Jaya 913.51 2.7% 911.01 2.6%

Kab. Jayapura 868.21 2.6% 889.84 2.5%

Kab. Jayawijaya 880.21 2.6% 810.41 2.3%

Kab. Kepulauan Yapen 745.79 2.2% 721.79 2.0%

Kab. Lanny Jaya 864.62 2.6% 864.62 2.4%

Kab. Mamberamo Raya 998.52 2.9% 997.02 2.8%

Kab. Mamberamo Tengah 865.34 2.6% 885.44 2.5%

Kab. Merauke 1,674.39 4.9% 1,846.70 5.2%

Kab. Nabire 916.35 2.7% 889.35 2.5%

Kab. Nduga 731.60 2.2% 732.10 2.1%

Kab. Paniai 748.96 2.2% 747.96 2.1%

Page 48: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

26 26

PENDAPATAN 8,184.74 10,489.11 28.2%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 407.69 762.15 86.9%

PENDAPATAN TRANSFER 7,205.61 7,381.92 2.4%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 571.43 2,345.04 310.4%

BELANJA 8,982.51 11,205.08 24.7%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 5,115.09 5,903.04 15.4%

BELANJA LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 2,919.64 4,253.91 45.7%

BELANJA PEGAWAI 947.78 1,048.13 10.6%

SURPLUS / (DEFISIT) (150.00) (715.97) 377.3%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.00 825.97 3203.9%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 175.00 110.00 -37.1%

PEMBIAYAAN NETTO (150.00) 715.97 -577.3%

Uraian APBD 2013 APBD 2014 Pertumbuhan

Pemerintah Daerah

Pendapatan Belanja

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

dalam miliar

rupiah

Kontribusi di

Total Provinsi

Kab. Pegunungan Bintang 1,085.42 3.2% 1,092.15 3.1%

Kab. Puncak 1,075.29 3.2% 1,340.52 3.8%

Kab. Puncak Jaya 1,004.67 3.0% 997.67 2.8%

Kab. Sarmi 880.17 2.6% 906.01 2.6%

Kab. Supiori 686.32 2.0% 717.82 2.0%

Kab. Tolikara 928.97 2.7% 923.97 2.6%

Kab. Waropen 661.78 2.0% 691.30 2.0%

Kab. Yahukimo 863.66 2.5% 900.92 2.6%

Kab. Yalimo 820.71 2.4% 817.21 2.3%

Kota Jayapura 1,027.70 3.0% 1,057.95 3.0%

TOTAL PAPUA 33,899.98 100.0% 35,312.79 100.0%

Sumber: Data APBD 2014 diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Secara umum postur keuangan daerah di Papua mengalami

peningkatan pada 2014 (lihat Tabel 4.2). Kenaikan pada sisi belanja pemerintah

diimbangi dengan kemampuan atau ketersediaan pendanaan pemda yang

dicerminkan oleh sisi pendapatan dan pembiayaannya. Untuk belanja

pemerintah, sumber peningkatan belanja tertinggi adalah pos Belanja Langsung

(tidak termasuk Belanja Pegawai), 45,7 persen. Sementara itu, untuk

pendapatan, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain

memiliki pertumbuhan tertinggi, sebesar 310,4 persen.

Tabel 4.2. Perkembangan APBD Pemprov Papua Tahun Anggaran 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Indonesia

Page 49: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 27

PENDAPATAN 8,184.74 10,489.11 28.15%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 407.69 762.15 86.94%

Pajak Daerah 326.31 597.34 83.06%

Retribusi Daerah 11.90 50.37 323.24%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.89 27.93 40.44%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 49.59 86.51 74.44%

PENDAPATAN TRANSFER 7,205.61 7,381.92 2.45%

Dana Perimbangan 2,502.57 2,604.85 4.09%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 479.40 493.14 2.87%

Dana Alokasi Umum 1,889.27 1,991.20 5.40%

Dana Alokasi Khusus 133.90 120.51 -10.00%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 4,703.04 4,777.07 1.57%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 571.43 2,345.04 310.38%

APBD 2014 PertumbuhanUraian APBD 2013

Untuk tahun anggaran 2014, target Pendapatan Pemprov Papua

tercatat sebesar Rp10,49 triliun. Angka tersebut meningkat 28,15 persen

dibandingkan dengan 2013. Saat ini, sumber pendapatan terbesar pemprov

adalah dari dana tranfer oleh pemerintah pusat. Namun demikian, pos tersebut

pertumbuhannya relatif stabil, meningkat 2,4 persen secara keseluruhan.

Sementara itu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain

memiliki pertumbuhan yang relatif sangat tinggi (lihat Tabel 4.2). Jika kondisi ini

terus berlangsung, maka ke depannya ketergantungan pemda atas pemerintah

pusat dapat semakin berkurang.

Tabel 4.3. Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Dari sisi belanja, pemprov mengalokasikan belanja sebesar Rp11,21

triliun pada 2014. Angka tersebut meningkat sebesar 24,7 persen jika

dibandingkan dengan 2013. Tingginya kenaikan belanja pemprov Papua

terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi Belanja Modal (92,1%); Belanja

Bantuan Keuangan Bagi Pemda Lain (102,1%); serta Belanja Barang dan Jasa

(27%).

Page 50: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

28 28

BELANJA 8,982.51 11,205.08 24.7%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 5,115.09 5,903.04 15.4%

Belanja Hibah 851.24 841.47 -1.1%

Belanja Bantuan Sosial 265.00 202.23 -23.7%

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 132.28 267.34 102.1%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 3,052.73 4,541.90 48.8%

Pemerintah Desa dan Partai Politik 43.22 - -100.0%

Belanja Tidak Terduga 2,919.64 50.10 -98.3%

BELANJA LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 2,919.64 4,253.91 45.7%

Belanja Barang dan Jasa 1,558.12 1,978.66 27.0%

Belanja Modal 1,184.37 2,275.25 92.1%

BELANJA PEGAWAI 947.78 1,048.13 10.6%

URAIAN APBD 2013 APBD 2014 Pertumbuhan

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

PENDAPATAN 6,343.87 77.5% 8,013.84 76.4%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 404.76 99.3% 586.16 76.9%

Pajak Daerah 332.14 101.8% 376.28 63.0%

Retribusi Daerah 19.79 166.3% 29.83 59.2%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 0.20 1.0% 32.69 117.0%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 52.62 106.1% 147.37 170.3%

PENDAPATAN TRANSFER 5,187.12 72.0% 5,584.12 75.6%

Dana Perimbangan 1,920.15 76.7% 2,001.32 76.8%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 305.59 63.7% 471.77 95.7%

Dana Alokasi Umum 1,574.39 83.3% 1,493.40 75.0%

Dana Alokasi Khusus 40.17 30.0% 36.15 30.0%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 3,266.96 69.5% 3,582.80 75.0%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 751.99 131.6% 1,843.56 78.6%

Uraian

Realisasi s.d Triwulan III-2013 Realisasi s.d Triwulan III-2014

Tabel 4.4. Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

2.1.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Per triwulan III-2014, realisasi pendapatan pemprov Papua tercatat

sebesar Rp8,01 triliun atau setara 76 persen dari target anggaran tahun ini.

Kondisi tersebut sama dengan kondisi di kuartal yang sama tahun sebelumnya

(76,5%). Pos-pos pendapatan yang realisasi pencairan atau pengumpulannya

masih di bawah 75 persen per tengah tahun anggaran adalah Pajak Daerah

(63,0%); Retribusi Daerah (59,2%) serta Dana Alokasi Khusus (30%). Dana

Alokasi Khusus dan Penyesuaian sendiri, meskipun realisasi hingga pertengahan

tahun anggaran masih di bawah 50 persen, pencapaiannya sama seperti yang

terjadi padatahun 2013 (30%).

Tabel 4.5. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi

Papua (dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Page 51: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 29

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sama seperti kinerja sisi pendapatan, sisi pengeluaran keuangan pemda

secara umum juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Per triwulan III-2014,

realisasi belanja pemprov Papua tercatat sebesar Rp5,72 triliun atau setara

51,1 persen total tahun berjalan. Secara nominal, realisasi tersebut meningkat

dibandingkan triwulan III-2013, namun jika dilihat secara relatif terhadap total

belanja, kinerjanya menunjukkan sedikit penurunan. Penurunan kinerja relatif ini,

apabila dicermati sama sekali tidak menunjukkan penurunan kualitas kapasitas

institusional pemda dalam mengelola kebijakan fiskalnya. Penurunan relatif yang

terjadi lebih tepat jika ditafsirkan sebagai cerminan kurangnya fleksibilitas existing

institusi pemda dalam merespon peningkatan alokasi belanjanya. Kenaikan total

alokasi belanja yang cukup tinggi, tidak dapat segera diimbangi dengan

kemampuan menyerap anggaran yang telah dialokasikan.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kemampuan pemda

untuk menyerap alokasi Belanja Modal. Belanja Modal per triwulan III-2014

menunjukkan tingkat penyerapan terendah (13,1%) dibandingkan pos-pos

lain. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2013, penyerapan ini

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, baik secara nominal maupun

relatif terhadap total yang dianggarkan. Realisasi yang rendah tersebut pada

dasarnya cukup wajar, jika memperhatikan pola dan tahapan administrasi

pemerintahan yang harus dilalui dalam pencairannya. Namun demikian, praktik

memacu pencairan sebagian besar alokasi di triwulan IV tahun anggaran pada

kesempatannya dapat menyebabkan inefisiensi realisasi anggaran. Inefisiensi

tersebut juga akan berdampak pada kualitas barang dan jasa publik yang

dihasilkan. Artinya, peningkatan alokasi Belanja Modal tidak akan serta-merta

berdampak positif terhadap perekonomian secara umum, jika realisasinya tidak

dilakukan secara efisien.

Page 52: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

30 30

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

BELANJA 4,049.59 45.1% 5,721.70 51.1%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 2,546.42 49.8% 3,994.68 67.7%

Belanja Hibah 583.74 68.6% 560.26 66.6%

Belanja Bantuan Sosial 116.65 44.0% 44.32 21.9%

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 71.84 54.3% 88.94 33.3%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 1,761.62 57.7% 3,291.06 72.5%

Pemerintah Desa dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga 12.56 0.4% 10.10 20.2%

BELANJA LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 1,001.25 34.3% 1,198.63 28.2%

Belanja Barang dan Jasa 697.05 44.7% 899.84 45.5%

Belanja Modal 304.20 25.7% 298.79 13.1%

BELANJA PEGAWAI 501.92 53.0% 528.39 50.4%

Realisasi s.d Triwulan III-2014URAIAN

Realisasi s.d Triwulan III-2013

SURPLUS / (DEFISIT) (150.00) (715.97) 377.31%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.00 825.97 3203.88%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - 825.97 100.00%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 175.00 110.00 -37.14%

Pembentukan Dana Cadangan 100.00 - -100.00%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 75.00 110.00 46.67%

Pembayaran Pokok Utang - - 0.00%

PEMBIAYAAN NETTO (150.00) 715.97 -577.31%

URAIANANGGARAN

2013

ANGGARAN

2014PERTUMBUHAN

Tabel 4.6. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

2.1.3 Surplus, Defisit dan Pembiayaan

Untuk 2014, secara anggaran Pemprov Papua menjalankan anggaran defisit.

Kendati demikian, jika komponen pembiayaan defisit tersebut diperhatikan

dengan seksama, maka dapat ditemukan sumber utama pembiayaannya adalah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Artinya, defisit fiskal

yang terjadi lebih disebabkan oleh mismatch antara anggaran dan realisasi yang

dilakukan oleh pemda, sehingga menyebabkan alokasi dana di tahun sebelumnya

harus di-carry over ke tahun anggaran berjalan. Dalam konteks demikian, defisit

fiskal yang persisten tersebut bukanlah indikasi memburuknya kesehatan atau

keberlanjutan keuangan pemda di Papua. Secara real, pemprov Papua

sebenarnya menjalankan kebijakan balance budgeting.

Tabel 4.7. Perkembangan Keseimbangan Fiskal Pemerintah Provinsi Papua

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Realisasi anggaran per triwulan III-2014 sendiri menunjukkan bahwa

sejauh ini pemprov Papua mengalami surplus anggaran sebesar Rp2,29

Page 53: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 31

SURPLUS /(DEFISIT) (715.97) 2,292.15

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 825.97 -

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 825.97

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 110.00 90.00

Pembentukan Dana Cadangan -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 110.00 90.00

Pembayaran Pokok Utang -

PEMBIAYAAN NETTO 715.97 (90.00)

URAIANANGGARAN

2014

Realisasi s.d

Triwulan III-2014

triliun. Berdasarkan tren historis, surplus tersebut diprakirakan akan digunakan

untuk menopang kebutuhan anggaran dalam beberapa waktu kedepan.

Tabel 4.8. Realisasi APBD Provinsi Papua Triwulan III-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Page 54: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

32 32

PENDAPATAN 4,253.30 5,270.32 23.9%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 142.25 203.78 43.3%

Pajak Daerah 117.03 165.99 41.8%

Retribusi Daerah 0.95 0.77 -19.3%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.96 13.00 162.0%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19.30 24.03 24.5%

PENDAPATAN TRANSFER 4,111.06 5,066.53 23.2%

Dana Perimbangan 1,700.89 2,393.67 40.7%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 571.08 1,210.19 111.9%

Dana Alokasi Umum 1,064.87 1,122.26 5.4%

Dana Alokasi Khusus 64.93 61.22 -5.7%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 2,410.17 2,672.86 10.9%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - 0.0%

APBD 2013 APBD 2014 PertumbuhanUraian

2.2 Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat

Selanjutnya, asesmen mengenai keuangan daerah akan membahas

mengenai Provinsi Papua Barat. Sama seperti Provinsi Papua, asesmen akan

dilakukan pada level pemprov saja. Secara umum besaran keuangan daerah di

Papua Barat juga mengalami peningkatan pada 2014 (lihat Tabel 4.9). Kenaikan

pada sisi belanja pemerintah diimbangi dengan kemampuan atau ketersediaan

pendanaan pemda yang dicerminkan oleh sisi pendapatan dan pembiayaannya.

Untuk belanja pemerintah, sumber peningkatan belanja tertinggi adalah pos

Belanja Tidak Langsung (tidak termasuk Belanja Pegawai), 48,4 persen.

Sementara itu, untuk pendapatan, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Pendapatan Lain-Lain memiliki pertumbuhan tertinggi (43,3%), meskipun

kontribusinya dalam total pendapatan masih relatif sangat kecil.

Tabel 4.9. Perkembangan Target Pendapatan Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat (dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Untuk tahun anggaran 2014, Pemprov Papua Barat menargetkan

Pendapatan sebesar Rp5,87 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 38

persen, jika dibandingkan dengan 2013. Dari seluruh sumber pendapatan

pemda, pos dana transfer oleh pemerintah pusat mendominasi total pendapatan.

Pos tersebut juga memiliki peningkatan yang cukup tinggi (33,1%), terutama

didorong oleh kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH). DBH yang sebelumnya nilainya

hanya separuh nilai Dana Alokasi Umum (DAU), kini memiliki nilai yang sama

dengan DAU. Sementara itu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan

lain-lain memiliki pertumbuhan yang relatif sama dengan Pendapatan Transfer

Page 55: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 33

BELANJA 4,253.30 5,870.18 38.0%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 1,949.87 2,893.90 48.4%

Belanja Hibah 390.79 437.13 11.9%

Belanja Bantuan Sosial 35.67 32.04 -10.2%

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 373.21 917.96 146.0%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 1,130.20 1,486.77 31.5%

Pemerintah Desa dan Partai Politik - - 0.0%

Belanja Tidak Terduga 20.00 20.00 0.0%

BELANJA LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 1,873.80 2,494.55 33.1%

Belanja Barang dan Jasa 1,020.40 1,114.91 9.3%

Belanja Modal 853.40 1,379.64 61.7%

BELANJA PEGAWAI 429.63 481.74 12.1%

URAIAN APBD 2013 APBD 2014 Pertumbuhan

(lihat Tabel 4.9). Artinya, dalam horizon waktu ke depan, kebijakan fiskal daerah

di Papua Barat masih akan sangat terpengaruh kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Tabel 4.10. Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Barat (dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Dari sisi belanja, pemprov mengalokasikan belanja sebesar Rp5,87

triliun pada 2014. Angka tersebut meningkat sebesar 38 persen jika

dibandingkan dengan 2013. Tingginya kenaikan belanja pemprov Papua Barat

terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi Belanja Modal (61,7%); Belanja

Bantuan Keuangan Bagi Pemda Lain (146%); serta Belanja Bagi Hasil kepada

pemerintah lainnya (31,5%).

2.2.1 Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Realisasi pendapatan pemprov Papua Barat tercatat sebesar Rp3,82

triliun atau setara 73 persen dari target tahun anggaran ini. Dibandingkan

periode yang sama di 2013, realisasi pendapatan total menunjukkan penurunan.

Triwulan III-2013 mencatatkan nilai realisasi Rp4,14 triliun (97,4%). Namun

demikian, angka realisasi yang tinggi di 2013 tampaknya bukan merupakan

kecenderungan yang lazim bagi perilaku fiskal di wilayah Papua. Di 2013, terlihat

realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 237,3 persen, sementara Dana Alokasi

Umum (DAU) sudah mendekati angka 100 persen dari target anggaran.

Persentase realisasi yang tinggi itu lebih diakibatkan oleh perubahan kebijakan

alokasi dana transfer oleh pemerintah pusat di tengah tahun anggaran berjalan.

Page 56: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

34 34

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

PENDAPATAN 4,140.67 97.4% 3,823.55 72.5%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.70 50.4% 209.79 102.9%

Pajak Daerah 36.30 31.0% 146.97 88.5%

Retribusi Daerah 1.10 115.6% 0.90 117.4%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 13.02 262.5% 14.36 110.5%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 21.28 110.3% 47.56 197.9%

PENDAPATAN TRANSFER 4,068.97 99.0% 3,613.76 71.3%

Dana Perimbangan 2,262.27 133.0% 1,610.19 67.3%

Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak 1,355.39 237.3% 629.05 52.0%

Dana Alokasi Umum 887.39 83.3% 935.22 83.3%

Dana Alokasi Khusus 19.48 30.0% 45.91 75.0%

Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian 1,806.71 75.0% 2,003.57 75.0%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - - -

Uraian

Realisasi s.d Triwulan III-2013 Realisasi s.d Triwulan III-2014

Sementara itu, Pos pendapatan yang realisasi pencairan atau pengumpulannya

di bawah 75 persen per triwulan III tahun anggaran hanyalah DBH (52,0%).

Untuk PAD, secara keseluruhan telah melampaui 75 persen dari yang

ditargetkan.

Tabel 4.11. Realisasi Pendapatan Provinsi Papua Barat Triwulan III-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Per triwulan III-2014, Pemprov Papua Barat telah merealisasikan

Rp2,81 triliun anggaran belanjanya atau setara 47,9 persen total tahun

berjalan. Realisasi tersebut jauh meningkat, baik secara nominal maupun

proporsi total alokasi, dibandingkan triwulan III 2013, yang operasional

administrasi pemerintahan di tahun itu sempat terganggu. Pos yang realisasi

tengah tahunnya telah melampaui 75 persen adalah pos Belanja Bantuan Sosial

dan Belanja Hibah. Selain itu, rata-rata realisasinya masih jauh di bawah 75

persen.

Page 57: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 35

Nominal Realisasi APBD Nominal Realisasi APBD

BELANJA 287.24 6.8% 2,808.99 47.9%

BELANJA TIDAK LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 0.25 0.0% 1,735.60 60.0%

Belanja Hibah 0.25 0.1% 334.21 76.5%

Belanja Bantuan Sosial - 0.0% 24.80 77.4%

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah - 0.0% 305.71 33.3%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, - 0.0% 1,070.89 72.0%

Pemerintah Desa dan Partai Politik - 0.0% - 0.0%

Belanja Tidak Terduga - 0.0% - 0.0%

BELANJA LANGSUNG (tidak termasuk Belanja Pegawai) 219.76 11.7% 889.48 35.7%

Belanja Barang dan Jasa 191.40 18.8% 478.24 42.9%

Belanja Modal 28.36 3.3% 411.23 29.8%

BELANJA PEGAWAI 67.23 15.6% 183.91 38.2%

URAIANRealisasi s.d Triwulan III-2013 Realisasi s.d Triwulan III-2014

SURPLUS /(DEFISIT) (599,864,011,525) 647,874,956,140

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 649,880,133,538 1,000,000

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 649,880,133,538 1,000,000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50,000,000,000 -

Pembentukan Dana Cadangan - -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 50,000,000,000 -

Pembayaran Pokok Utang - -

PEMBIAYAAN NETTO 599,880,133,538 1,000,000

URAIAN ANGGARAN 2014Realisasi s.d Triwulan

III-2014

Tabel 4.12. Realisasi Pengeluaran Provinsi Papua Barat Triwulan III-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

2.2.3 Surplus, Defisit dan Pembiayaan

Sama seperti di Provinsi Papua, secara anggaran Pemprov Papua Barat

menjalankan kebijakan fiskal defisit, meskipun secara riil sebenarnya yang

dilakukan merupakan kebijakan balance budgeting. Realisasi anggaran per

triwulan III-2014 sendiri menunjukkan bahwa pemprov Papua Barat

mencatatkan surplus sebesar Rp647,87 miliar. Berdasarkan praktik yang

umum terjadi di berbagai daerah, penggunaan surplus dan realisasi berbagai pos

belanja diprakirakan akan dipacu di triwulan III dan IV.

Tabel 4.13. Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Triwulan III-2014

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

Page 58: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

36 36

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 59: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

37

BAB 3

PERKEMBANGAN HARGA

Inflasi

Triwulan III-2013 Triwulan III-2014

mtm ytd yoy mtm ytd yoy

Papua -1.15 5,61 0,59 0,62 2,70 4,51

Papua Barat -3,60 6,98 7,89 0,59 5,40 5,32

Nasional -0,35 7,57 8,40 0,27 3,71 4,53

3.1 Provinsi Papua

3.1.1 Kondisi Umum Inflasi Provinsi Papua

Inflasi tahunan (yoy) Papua cenderung menurun sejak triwulan I-2014. Per

triwulan III-2014, inflasi Papua3 tercatat sebesar4,51% (yoy). Angka tersebut

sedikit lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 4,53% (yoy). Inflasi

nasional dan Papua juga cenderung bergerak konvergen. Sementara itu, inflasi

bulanan pada triwulan ini cenderung naik mengikuti tren musimannya. Per

September 2014, inflasi bulanan Papua tercatat 0,62% (mtm). Jika pada triwulan

sebelumnya sejak 2014 inflasi bulanan Papua lebih rendah dari inflasi bulanan

nasional, maka sekarang inflasi bulanan Papua sudah lebih tinggi (Papua 0,62%

dan Nasional 0,27%, mtm). Peningkatan inflasi bulanan terutama didorong oleh

(9,74%,

3 Perhitungan inflasi Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata

tertimbang (weighted average) inflasi Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke berdasarkan

bobot masing-masing dalam Indeks Harga Konsumen yang dirilis oleh BPS.

Page 60: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

38 38

3.1.1.1 Kondisi Umum Inflasi Kota Jayapura

Sampai dengan triwulan III 2014, inflasi tahunan Kota Jayapura tercatat

4,23% (yoy). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di 2013 (8,27%,

yoy), inflasi saat ini jauh lebih rendah. Tahun lalu, inflasi yang tinggi disebabkan

oleh kebijakan pemerintah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak, yang

berimbas juga ke harga komoditas-komoditas lain. Saat ini, dampak kenaikan

harga BBM bersubsidi tersebut sudah semakin mengecil. Sementara itu, jika

memperhatikan akumulasi inflasi tahun berjalan, dapat dilihat bahwa inflasi di

Kota Jayapura masih relatif terkendali (1,58%, ytd). Secara tahunan, kenaikan

Tembakau

(5,35%, yoy).

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Kota Jayapura

Sumber: BPS Provinsi Papua

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014

Inflasi Papua mtm Inflasi Nasional mtm

Inflasi Papua yoy Inflasi Nasional yoy

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 162,66 4,36 7,12 6,28 7,12 112,08 0,44 -3,10 -1,87 4,13

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 163,91 0,89 8,18 3,28 8,18 117,59 1,48 5,99 2,81 9,74

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 131,56 0,18 9,18 1,07 9,18 115,40 0,51 4,25 2,00 5,35

Sandang 137,61 -0,02 4,07 0,64 4,07 108,16 -0,19 2,42 1,69 2,94

Kesehatan 119,92 0,32 3,80 0,89 3,80 105,75 0,47 1,26 0,79 2,10

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 118,39 0,02 3,73 0,02 3,73 107,43 0,19 0,78 0,67 0,79

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 135,98 0,41 11,97 0,01 11,97 112,99 0,04 1,36 0,68 1,37

Inflasi Jayapura 143,68 1,48 8,27 2,52 8,27 113,08 0,46 1,58 0,72 4,23

2014

TW IIIKelompok Komoditas2013

Grafik 2.1. Perbandingan Inflasi Papua dengan Inflasi Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Page 61: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 39

3.1.1.2 Disagregasi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi Kota

Jayapura

Jika dilakukan disagregasi atas inflasi Kota Jayapura dapat dilihat bahwa

komponen administered price mengalami kenaikan tertinggi, disusul oleh core

inflation dan volatile foods. Secara tahunan, administered price tercatat naik

5,30% (yoy), core inflation naik 4,15% (yoy), sedangkan volatile foods naik

3,15% (yoy).

Tabel 2.2. Disagregasi Inflasi Kota Jayapura

Sumber: BPS diolah

Kenaikan di administered price terutama disebabkan oleh kebijakan PLN

yang menaikkan Tarif Tenaga Listrik secara gradual sejak Mei 2014. Dampak

kebijakan tersebut di September adalah kenaikan indeks harga untuk kelompok

sebesar 2,21%

(mtm) dan akumulasi kalender berjalan sebesar 4,82% (ytd).

Sementara itu, kenaikan core inflation pada triwulan III ini merupakan pola

normal. Data historis menunjukkan bahwa secara bulanan dan kuartalan, core

inflation pada triwulan III di Jayapura akan lebih tinggi daripada triwulan I dan II.

Tekanan pada core inflation akan memuncak pada triwulan IV, sebelum akhirnya

mereda di triwulan I dan II tahun berikutnya.

Untuk komponen volatile foods kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan

-padian, Umbi-

(1,13%, mtm) dan Ikan Segar (1,72%).

Secara umum, pola pergerakan harga agregat di Jayapura tersebut sesuai

dengan ekspektasi inflasi masyarakat seperti yang digambarkan dalam Survei

Konsumen. Kesesuaian ekspektasi inflasi masyarakat dan inflasi aktual di

perekonomian juga tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks

Ekspektasi Konsumen yang relatif stabil pergerakannya.

I II III IV I II III IV I II III

Inflasi Core (mtm) -0.25 1.15 -0.54 2.34 -1.61 0.24 -0.52 2.94 0.15 0.22 0.50

Inflasi Core (qtq) 0.19 0.38 0.85 2.88 1.09 0.90 1.53 3.08 1.05 0.20 1.37

Inflasi Core (yoy) 2.58 1.47 3.05 4.35 5.29 5.83 6.55 9.53 5.15 4.75 4.15

Inflasi Volatile (mtm) -4.18 1.00 1.94 4.95 -7.16 -0.56 -3.70 2.40 1.90 -3.53 0.07

Inflasi Volatile (qtq) -2.86 2.13 3.75 4.41 -0.06 -1.75 6.01 3.09 6.20 -6.84 -2.50

Inflasi Volatile (yoy) 0.79 3.60 3.96 7.46 10.55 6.36 8.68 11.10 14.37 9.32 3.55

Inflasi Adm Price (mtm) 0.13 0.15 0.42 0.00 0.18 3.40 0.01 1.00 0.94 1.18 0.78

Inflasi Adm Price (qtq) 0.13 0.19 0.47 0.20 1.08 4.85 10.45 1.80 0.70 1.15 2.46

Inflasi Adm Price (yoy) 0.87 0.73 1.00 1.00 1.95 6.70 17.30 18.30 16.86 11.56 5.30

20142013

Adm

Price

2012

Core

Volatile

Foods

Komponen Disagregasi

Page 62: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

40 40

Grafik 2.2. Perkembangan Survei Konsumen Grafik 2.3. Disagregasi Inflasi Kota Jayapura

Sumber: BPS Provinsi Papua Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

3.1.2 Inflasi Provinsi Papua Menurut Kelompok Komoditas

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua

3.1.2.1 Kelompok Bahan Makanan

Harga kelompok Bahan Makanan per September 2014 di Papua lebih

rendah 1,06% (qtq) dibandingkan triwulan lalu, jika dibandingkan dengan awal

tahun, harga kompositnya lebih rendah -0,81% (ytd). Di Jayapura, penurunan di

-

yang turun - -5,56% (qtq). Untuk

Merauke, penurunan di kelompok itu diakibatkan oleh turunnya harga pada

- - - (-1,70%, qtq).

Lancarnya pasokan beberaapa komoditas bahan makanan dan ikan segar ke

pasar menyebabkan terjaganya ketersediaan barang bagi masyarakat. Hal

tersebut disebabkan meningkatnya tangkapan ikan dari nelayan seiring

bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah

Jayapura.

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 162,66 4,36 7,12 6,28 7,12 114,19 0,71 -5,60 -1,06

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 163,91 0,89 8,18 3,28 8,18 116,57 1,48 5,06 2,86

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 131,56 0,18 9,18 1,07 9,18 116,74 0,60 2,84 2,21

Sandang 137,61 -0,02 4,07 0,64 4,07 109,38 0,00 3,18 2,36 NA

Kesehatan 119,92 0,32 3,80 0,89 3,80 107,63 0,54 1,72 1,23

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 118,39 0,02 3,73 0,02 3,73 107,62 0,70 2,17 2,04

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 135,98 0,41 11,97 0,01 11,97 112,59 0,02 2,89 1,69

Inflasi Prov. Papua 143,68 1,48 8,27 2,52 8,27 114,05 0,62 0,86 1,24 4,51

2014

TW IIIKelompok Komoditas2013

Page 63: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 41

3.1.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, harga komposit untuk

kelompok ini naik 2,86% (qtq). Secara akumulasi kenaikan harga per kalender

berjalan, kenaikannya telah mencapai (5,06%, ytd). Kelompok ini mengalami

kenaikan harga kuartalan tertinggi pada triwulan-III 2014. Penyebab kenaikan

harga di kelompok tersebut di Jayapura adalah kenaikan harga untuk komoditas

3.1.2.3 Kelompok Perumahan, Air Dan Listrik.

di Papua pada triwulan ini juga relatif tinggi . Secara kuartalan kenaikan

harganya hanya 2,21 %(qtq). Sementara itu, dalam akumulasi kalender berjalan,

kenaikan harga yang terjadi adalah sebesar 2,84% (ytd) jika dibandingkan

dengan awal tahun. Kenaikan harga tertinggi di kelompok ini dialami oleh

(qtq) di Merauke dan 6,14% (qtq) di Jayapura. Hal tersebut seiring dengan

kebijakan Pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara gradual

sejak Mei 2014.

3.1.2.4 Kelompok Sandang

Sama seperti kelompok Perumahan, Air dan Listrik, harga komoditas di

kelompok Sandang juga naik cukup tinggi. Per September 2013, tingkat harga

Sandang naik 2,36 (qtq) dan 3,18% (ytd). Faktor pendorongnya adalah kenaikan

-

harga di Jayapura relatif stabil.

3.1.2.5 Kelompok Kesehatan

Tingkat harga untuk komoditas di kelompok Kesehatan masih relatif stabil

pada kuartal ini. Secara kuartalan, tingkat harga mengalami kenaikan 1,23%

(qtq), dan untuk kalender berjalan, kenaikannya sudah mencapai 1,72% (ytd).

Subkelompok yang

Page 64: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

42 42

3.1.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kelompok komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga juga mengalami

kenaikan yang signifikan pada kuartal ini. Pada triwulan III 2014, kelompok ini

tercatat mengalami kenaikan harga sebesar 2,04%(qtq) dan 2,17%(ytd).

Penyebab utama kenaikan harga kelompok tersebut adalah peningkatan biaya

3.1.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Pada triwulan III 2014, kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa

Keuangan mengalami kenaikan harga kuartalan sebesar 1,69% (qtq). Untuk

kalender berjalan, kenaikan harga di kelompok ini sudah mencapai 2,89%.

Faktor penyebab kenaikan harga di kelompok ini adalah kenaikan harga di

permintaan atas penerbangan untuk rute dari dan keluar Provinsi Papua.

Page 65: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 43

3.2 Provinsi Papua Barat

3.2.1 Kondisi Umum Inflasi Papua Barat

Mirip dengan Provinsi Papua, inflasi tahunan Papua Barat cenderung

menurun sementara inflasi bulanan cenderung stabil. Inflasi tahunan Papua Barat

per September 2014 tercatat 5,32% (yoy), dan inflasi bulanannya 0,59% (mtm).

Jika pada triwulan sebelumnya sejak triwulan II-2013, inflasi tahunan Papua Barat

selalu lebih rendah dari inflasi nasional, triwulan III ini inflasinya sudah lebih

tinggi. Inflasi tahunan nasional per triwulan III 2014 adalah 4,53% (yoy.

Sementara itu, inflasi bulanan nasional per September 2014 adalah 0,27%

(mtm).

Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi Papua Barat dengan Inflasi Nasional

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

3.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi

Jika diuraikan berdasarkan kelompok komoditas penyusunnya, inflasi di

Papua Barat dipengaruhi oleh kenaikan yang relatif tinggi untuk beberapa

kelompok. Kelompok komoditas yang mengalami kenaikan tingkat harga

tertinggi adalah Bahan Makanan (7,32%, yoy); Makanan Jadi, Minuman, Rokok

dan Tembakau (6,94%, yoy); serta Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

(5,60% yoy).

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III

2012 2013 2014

Inflasi Papua Barat mtm

Inflasi Nasional mtm

Page 66: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

44 44

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

3.2.2.1 Kelompok Bahan Makanan

Kelompok Bahan Makanan merupakan yang mengalami kenaikan harga

tertinggi pada triwulan ini. Per September 2014, akumulasi kenaikannya untuk

kalender berjalan mencapai 10,67% (ytd). Jika dibandingkan dengan indeks

tahun lalu, kenaikannya adalah sebesar 7,32% (yoy). Sementara itu jika

dibandingkan dengan kuartal lalu, kenaikannya mencapai dua digit,

10,76%(qtq). Kenaikan harga di kelompok komoditas ini terutama didorong oleh

g jika dibandingkan kuartal sebelumnya, harganya

meningkat sampai 36,19% (qtq) di Sorong dan 31,33% (qtq) di Manokwari.

Berbanding terbalika dengan yang terjadi di Papua, harga ikan di Papua Barat

justru mengalami kenaikan. Tingginya permintaan dalam beberapa waktu

terkahir; terbatasnya jumlah nelayan yang beroperasi serta tingginya

ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain, menjadi salah satu faktor

penyebab tingginya inflasi yang berasal dari subkelompok ikan segar.

3.2.2.2 Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Meskipun secara kuartalan maupun bulanan kenaikan harga untuk

kelompok ini relatif stabil, yaitu 0,61% (mtm) dan 1,24% (qtq), namun secara

tahunan kenaikannya cukup tinggi (6,94% yoy). Faktor yang mendorong

kenaikan itu adalah k

di Sorong.

3.2.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

rata-rata meningkat 2,81% (qtq). Kenaikan tahunannya mencapai 5,60%

(yoy), sementara itu jika dilihat secara akumulasi tahun 2014 kenaikannya adalah

IHK MTM YTD QTQ YOY IHK MTM YTD QTQ YOY

Bahan Makanan 110,08 1,68 9,53 1,46 9,53 121,83 1,10 10,67 10,76 7,32

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 108,05 0,36 6,06 9,32 6,06 113,00 0,61 4,58 1,24 6,94

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 106,24 0,21 5,34 -3,85 5,34 111,11 1,07 4,58 2,81 5,60

Sandang 100,52 -0,14 -2,41 -3,99 -2,41 101,13 0,02 0,61 0,20 0,86

Kesehatan 105,78 1,24 4,77 2,92 4,77 108,32 0,23 2,41 0,83 4,82

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 105,29 0,30 1,27 2,36 1,27 107,69 1,07 2,28 1,93 2,77

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 111,07 0,71 11,72 -2,42 11,72 111,26 -1,29 0,17 -0,72 2,47

Inflasi Papua Barat (Inflasi MTM,YOY, QTQ = %) 108,09 0,91 7,28 1,06 7,28 113,93 0,59 5,40 4,27 5,32

2014

TW IIIKelompok Komoditas2013

Page 67: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 45

4,58% (ytd). Sama seperti di Provinsi Papua, kenaikan harga kelompok ini

disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan TTL sejak Mei 2014

di Manokwari dan 5,20% (qtq) dan

di Sorong.

3.2.2.4. Kelompok Sandang

Harga komoditas-komoditas di kelompok Sandang relatif stabil pada kuartal

ini. Secara kuartalan, harganya naik 0,20% (qtq). Kenaikan tersebut lebih

-

1,33% (qtq). Sementara itu untuk subkelompok lainnya, baik di Manokwari

maupun Sorong, harganya relatif stabil.

3.2.2.5 Kelompok Kesehatan

0,83% (qtq) pada triwulan ini. Jika dilihat secara tahunan, perubahannya relatif

tinggi 4,82% (yoy). Di Manokwari, faktor yang mendorong kenaikan harga

-

Sementara itu di Sorong, kenaikannya didorong oleh harga- -

yang naik 2,20% (qtq).

3.2.2.6 Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

kompositnya cukup tinggi pada triwulan ini, yaitu 1,91%. Namun demikian pola

tersebut relatif umum mengingat perubahan tahunannya hanya 2,77% (yoy)

lebih tinggi dibanding indeks tahun lalu. Akumulasi inflasi per tahun kalendernya

juga belum terlalu tinggi, yaitu 2,28% (ytd). Faktor-faktor yang mendorong

tingginya perubahan harga-harga pada triwulan ini adalah subkelompok

ong.

-

Page 68: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

46 46

3.2.2.7 Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Berbeda dengan kelompok-kelompok komoditas lainnya, kelompok

triwulan ini, yaitu -0,72% (qtq). Kendati demikian secara tahunan, tingkat

harganya masih lebih tinggi 2,47% (yoy) dibandingkan tahun lalu. Penurunan

-5,11%

(qtq) di Manokwari dan -19,61% (qtq) di Sorong. Penurunan itu merupakan

imbas dari usaha beberapa maskapai untuk memperluas pangsa pasarnya di

Papua Barat dengan menawarkan harga promo.

Page 69: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

47

BAB 4

SISTEM KEUANGAN DAN

PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

4.1 Perkembangan Umum Perbankan Wilayah Papua

Secara umum, kinerja perbankan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

pada triwulan III-2014 menunjukan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari

pertumbuhan beberapa indikator perbankan. Fungsi intermediasi perbankan

terlihat mengalami peningkatan sebagaimana tercermin dari pertumbuhan dana

pihak ketiga di sisi pasiva perbankan yang tumbuh sebesar 19,37% (yoy).

Sementara di sisi aktiva, kredit perbankan tumbuh sebesar 15,96% (yoy). Akan

tetapi, pertumbuhan kredit perbankan di triwulan III-2014 lebih kecil dibanding

triwulan III-2013 yaitu sebesar 28,54% (yoy). Hal ini juga mendorong

menurunnya loan to deposit ratio (LDR) perbankan menjadi 57,07% (yoy) pada

triwulan III-2014 dari 58,75% (yoy) pada triwulan III-2013. Namun demikian, LDR

tersebut masih jauh di bawah batas atas yang telah ditentukan dengan

mempertimbangkan tingkat kesehatan perbankan.

Tabel 3.1. Perkembangan Perbankan Wilayah Papua (Miliar)

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

I II III IV I II III IV I II III

Total Asset (Rp miliar) 40,915 44,398 47,808 43,380 43,376 48,484 52,316 49,691 47,333 56,320 63,750 21.85%

DPK (Rp miliar) 31,557 34,254 36,358 35,432 35,432 38,589 40,884 40,714 39,564 44,589 48,805 19.37%

Giro (Rp miliar) 12,375 14,577 16,166 10,390 12,687 15,260 17,697 12,960 13,471 17,710 19,486 10.11%

Deposito (Rp miliar) 5,930 5,968 6,179 6,519 6,996 7,956 7,405 7,571 8,878 10,053 12,040 62.59%

Tabungan (Rp miliar) 13,252 13,709 14,013 18,523 15,350 15,373 15,782 20,184 17,216 16,827 17,279 9.48%

Kredit Penggunaan (Rp miliar) 15,598 17,429 18,687 19,940 20,555 22,851 24,020 25,224 25,518 26,919 27,853 15.96%

Modal Kerja 6,802 7,471 7,932 8,345 8,287 8,884 9,170 9,482 10,065 11,079 11,875 29.50%

Investasi 1,905 2,548 2,719 2,905 2,901 3,517 3,575 3,984 3,807 3,965 3,817 6.77%

Konsumsi 6,891 7,410 8,036 8,690 9,367 10,449 11,275 11,758 11,646 11,875 12,161 7.86%

Kredit MKM (Rp miliar) 6,602 7,342 7,522 7,793 7,314 8,346 8,669 10,421 10,503 11,487 11,752 35.57%

Modal Kerja 5,496 5,707 5,857 6,072 5,930 6,285 6,534 7,693 7,860 8,604 8,944 36.89%

Investasi 1,106 1,635 1,665 1,721 1,384 2,061 2,130 2,722 2,637 2,882 2,808 31.83%

Kredit Mikro (Rp miliar) 1,042 1,199 1,097 1,185 1,149 1,299 1,382 1,512 1,549 1,902 1,752 26.74%

Modal Kerja 891 1,026 933 1,009 971 952 1,022 1,098 1,104 1,319 1,274 24.66%

Investasi 151 173 164 176 178 343 360 408 440 582 482 33.89%

Kredit Kecil (Rp Miliar) 3,470 3,830 3,934 4,041 3,275 3,658 3,766 3,996 3,930 4,218 4,404 16.93%

Modal Kerja 2,937 2,840 2,942 3,041 2,696 2,691 2,777 2,833 2,807 3,031 3,173 14.24%

Investasi 533 990 992 1,000 579 967 989 1,162 1,122 1,187 1,231 24.47%

Kredit Menengah (Rp Miliar) 2,090 2,313 2,491 2,567 2,890 3,389 3,520 4,913 5,024 5,373 5,592 58.86%

Modal Kerja 1,668 1,841 1,982 2,022 2,263 2,643 2,739 3,762 3,949 4,260 4,497 64.18%

Investasi 422 472 509 545 627 758 782 1,151 1,075 1,113 1,095 40.03%

NPL 204 242 278 255 325 405 481 450 511 764 812 68.95%

NPL Ratio 1.31% 1.39% 1.49% 1.28% 1.58% 1.77% 2.00% 1.79% 2.00% 2.84% 2.91% 0.91%

LDR 49.43% 50.88% 51.40% 56.28% 58.01% 59.22% 58.75% 61.95% 64.50% 60.37% 57.07% -1.68%

2014Wilayah Papua

2012 2013 Growth

YOY

Page 70: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

48 48

Secara umum, total aktiva perbankan tumbuh sebesar 21.85% (yoy) yang

mana pertumbuhan tersebut turut didorong melalui tumbuhnya angka

penyaluran kredit sebesar 15,96% (yoy). Sesuai dengan historisnya, kredit

konsumsi dan modal kerja menjadi porsi terbesar dalam kredit yang diberikan

dengan total share mencapai +86% dan tumbuh cukup tinggi masing-masing

sebesar 7,86% (yoy) dan 29,50% (yoy). Sementara itu, walaupun share kredit

investasi masih relatif kecil, namun jenis kredit ini selalu mengalami pertumbuhan

yang konsisten setiap waktunya. Pertumbuhan kredit perbankan yang positif

tidak diimbangi oleh perbaikan kualitas kredit yang disalurkan. Hal tersebut dapat

terlihat dari adanya peningkatan angka Non Performing Loan (NPL) pada triwulan

III-2014 yang cukup signifikan menjadi sebesar 2,91%, meskipun pencapaian

tersebut masih berada dibawah batas maksimal yang ditetapkan. Namun adanya

tren kenaikan NPL yang cukup persisten dalam beberapa waktu terakhir harus

tetap diwaspadai.

Tabel 3.2. Perkembangan NPL Persektor

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Pada sisi pasiva, peningkatan dana pihak ketiga terutama disumbang oleh

peningkatan deposito yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 62,59%

(yoy) dan diikuti oleh giro sebesar 10,11% (yoy) serta tabungan sebesar 9,48%

(yoy). Meningkatnya pertumbuhan deposito di wilayah Papua terutama

disebabkan oleh adanya animo masyarakat untuk mengalokasikan sebagian

dananya dalam bentuk deposito.

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I

Pertanian 1.23% 1.30% 2.00% 2.04% 1.86% 2.86% 3.23% 1.55% 1.53% 1.82% 2.43%

Pertambangan 0.38% 0.41% 0.43% 0.61% 0.78% 0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 1.19% 1.32% 1.15% 1.93% 4.00% 5.04% 3.89% 4.86% 7.36% 17.39% 18.40%

Listrik,Gas dan Air 8.49% 8.94% 10.28% 10.00% 12.50% 9.33% 9.09% 8.57% 8.11% 6.67% 4.92%

Konstruksi 1.34% 1.45% 1.20% 1.13% 1.47% 2.23% 2.98% 2.48% 2.55% 4.13% 3.79%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.16% 1.28% 1.11% 1.81% 2.40% 2.44% 2.57% 2.42% 2.67% 3.15% 3.10%

Angkutan dan Komunikasi 1.07% 1.25% 0.61% 0.40% 0.37% 0.65% 1.47% 1.14% 1.21% 8.09% 8.31%

Jasa Dunia Usaha 0.36% 0.42% 0.26% 0.94% 1.77% 2.43% 2.82% 1.95% 2.26% 2.68% 2.82%

Jasa Sosial 1.42% 1.51% 1.32% 0.77% 1.22% 1.47% 1.70% 1.50% 1.79% 2.33% 3.04%

Lain-lain 1.35% 1.49% 1.59% 1.01% 0.99% 1.10% 1.32% 1.21% 1.36% 1.62% 1.67%

Total 1.28% 1.41% 1.34% 1.27% 1.54% 1.80% 2.00% 1.79% 2.00% 2.84% 2.91%

20132012NPL PAPUA & PAPUA BARAT

(%)

2014

Page 71: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 49

4.2 Perbankan Provinsi Papua

4.2.1 Perkembangan Umum

Secara umum kinerja perbankan di Provinsi Papua masih sangat baik seperti

tercermin dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan aset sebesar

22,95% (yoy), DPK sebesar 20,07 (yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar

13,15% (yoy).

Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan penyaluran kredit

menyebabkan menurunnya LDR perbankan di Provinsi Papua menjadi sebesar

54,48% (yoy) atau mengalami penurunan sebesar 3,33% dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 57,80% (yoy). Penurunan LDR

pada triwulan berjalan tidak diiringi oleh perbaikan rasio kredit bermasalah atau

Non Performing Loan (NPL) yang pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 3,28%

atau meningkat sebesar 1,38% dibandingkan triwulan yang sama di tahun

sebelumnya.

Tabel 3.3. Perkembangan Perbankan Provinsi Papua (Rp. Miliar)

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

I II III IV I II III

Total Asset (Rp miliar) 34,490 37,928 40,808 37,429 36,028 43,525 50,172 14.8%

DPK (Rp miliar) 26,365 28,862 30,294 29,653 29,275 32,899 36,373 14.0%

Giro (Rp miliar) 9,198 11,089 12,835 9,078 9,742 12,469 13,964 12.4%

Deposito (Rp miliar) 5,556 6,217 5,595 5,607 6,748 7,927 9,543 27.5%

Tabungan (Rp miliar) 11,610 11,555 11,864 14,968 12,785 12,503 12,866 8.2%

Kredit Penggunaan (Rp miliar) 15,454 16,656 17,511 18,367 18,166 19,104 19,814 14.7%

Modal Kerja 5,858 6,186 6,392 6,598 6,778 7,384 8,038 19.4%

Investasi 2,195 2,601 2,605 2,897 2,649 2,787 2,726 7.2%

Konsumsi 7,401 7,869 8,513 8,872 8,739 8,933 9,050 13.5%

Kredit MKM (Rp miliar) 5,094 5,803 6,080 7,418 7,161 7,839 8,048 35.1%

Modal Kerja 4,131 4,391 4,607 5,480 5,397 5,901 6,179 34.4%

Investasi 963 1,408 1,468 1,933 1,759 1,938 1,869 37.6%

Kredit Mikro (Rp miliar) 837 939 996 1,107 1,090 1,365 1,224 45.4%

Modal Kerja 693 669 713 780 780 951 896 42.2%

Investasi 140 270 283 322 306 414 332 53.3%

Kredit Kecil (Rp Miliar) 2,239 2,521 2,594 2,828 2,695 2,907 3,052 15.3%

Modal Kerja 1,815 1,844 1,909 1,974 1,916 2,093 2,192 13.5%

Investasi 424 677 685 854 779 814 860 20.2%

Kredit Menengah (Rp Miliar) 2,022 2,343 2,489 3,482 3,375 3,567 3,768 52.2%

Modal Kerja 1,623 1,883 1,989 2,726 2,701 2,857 3,091 51.7%

Investasi 399 460 500 756 674 710 677 54.3%

NPL 237 298 332 318 371 604 649 102.8%

NPL Ratio 1.5% 1.8% 1.9% 1.7% 2.0% 3.2% 3.28% 1.4%

LDR 58.6% 57.7% 57.8% 61.9% 62.1% 58.1% 54.48% 0.4%

Provinsi Papua2013 Growth

YOY

2014

Page 72: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

50 50

4.2.2 Aset Perbankan

Pada triwulan III-2014, total aset perbankan di Provinsi Papua tercatat

sebesar Rp 50,17 triliun. Dari jumlah itu, Bank Umum Milik Pemerintah (BUMP)

masih menjadi pelaku dominan dengan pangsa aset sebesar 81,03% dari total

keseluruhan perbankan yang beroperasi di Provinsi Papua. Sementara itu, pangsa

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) berada pada urutan selanjutnya dengan

pangsa sebesar 18,33% dan BPR hanya memiliki pangsa aset sebesar 0,64%.

Adapun saat ini nilai aset secara nominal untuk Bank Umum Milik Pemerintah

dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) mencapai angka Rp 49,48 triliun,

sedangkan aset BPR mencapai Rp 693 miliar. Pertumbuhan aset tersebut

terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit yang mencapai 13,15%

(yoy).

Grafik 3.1. Perkembangan Aset Perbankan Provinsi Papua Grafik 3.2. Komposisi Aset Perbankan

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

4.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

DPK perbankan Provinsi Papua mencapai Rp 36,37 triliun yang terdiri dari

giro sebesar Rp 13,96 triliun, tabungan sebesar Rp 12,87 triliun dan deposito

sebesar Rp 9,54 triliun. Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

sebelumnya, pertumbuhan deposito tercatat paling besar yakni sebesar 70,56%

(yoy) diikuti oleh pertumbuhan giro sebesar 8,80% (yoy) dan pertumbuhan

tabungan yang tercatat sebesar 8,44% (yoy).

Sementara itu, dilihat dari share masing-masing kelompok bank, Bank

Pemerintah masih mendominasi dengan share sebesar 81,03% diikuti kelompok

bank swasta 18,33% dan kelompok BPR 0,64%. Salah satu penyebab masih

tingginya dominasi Bank Pemerintah dalam menghimpun DPK di Provinsi Papua

adalah besarnya dana alokasi APBD dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah

Page 73: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 51

Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten yang ditempatkan pada Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Papua maupun Bank Pemerintah lainnya.

Tabel 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Provinsi Papua (Rp. Miliar)

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

Grafik 3.3. Perkembangan Indikator Dana Pihak Ketiga Provinsi Papua

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

4.2.4 Penyaluran Kredit Perbankan

Walaupun sampai dengan September 2014, tingkat suku bunga perbankan

masih belum mengalami penurunan yang signifikan, hal ini tidak terlalu

I II III IV I II III IV I II III

Bank Pemerintah 18,288 20,246 21,741 20,278 20,207 22,805 24,083 22,640 22,544 26,185 29,471 10.49%

Giro 7,698 9,219 11,182 6,227 7,535 9,963 11,343 6,665 7,709 10,479 12,056 -2.12%

Deposito 2,956 3,005 3,073 2,971 3,435 3,566 3,254 3,772 4,741 5,832 7,191 16.22%

Tabungan 7,634 8,022 7,486 11,080 9,237 9,277 9,486 12,203 10,094 9,874 10,224 21.00%

Bank Swasta 5,303 5,364 4,496 6,098 5,955 5,842 5,981 6,784 6,502 6,486 6,669 12.28%

Giro 1,822 1,949 1,541 1,738 1,663 1,127 1,492 2,413 2,033 1,990 1,908 -8.77%

Deposito 1,523 1,501 1,277 2,083 1,972 2,493 2,170 1,669 1,841 1,930 2,185 29.48%

Tabungan 1,958 1,914 1,678 2,277 2,320 2,222 2,319 2,702 2,628 2,566 2,576 18.50%

BPR 237 207 217 203 203 216 230 229 229 229 232 -14.54%

Deposito 191 154 162 149 149 159 171 166 166 166 167 -21.86%

Tabungan 46 53 55 53 53 56 59 63 63 63 65 16.07%

Total DPK Provinsi Papua 23,828 25,817 26,454 26,579 26,364 28,862 30,294 29,653 29,172 32,900 36,372 10.64%

Giro 9,521 11,169 12,723 7,965 9,198 11,089 12,835 9,078 9,742 12,469 13,964 -3.39%

Deposito 4,670 4,660 4,511 5,203 5,557 6,218 5,595 5,504 6,645 7,928 9,543 18.99%

Tabungan 9,638 9,989 9,220 13,410 11,610 11,555 11,864 14,968 12,785 12,503 12,865 20.47%

2013 Growth

(yoy)

2012 2014Kelomok Bank

Page 74: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

52 52

mempengaruhi kinerja kredit perbankan di Provinsi Papua. Hal tersebut dapat

terlihat dari perkembangan kredit di Provinsi Papua yang mampu tumbuh secara

signifikan sebesar 13,15% (yoy). Secara lebih mendalam, Pertumbuhan kredit

dengan peruntukan modal kerja tumbuh sebesar 25,76% (yoy), kredit konsumsi

sebesar 6,31% (yoy) dan kredit investasi sebesar 4,64% (yoy). Tingginya

pertumbuhan kredit tersebut tidak terlepas dari tingginya konsumsi masyarakat

dan semakin pesatnya pertumbuhan dunia usaha di Provinsi Papua. Selain itu,

pertumbuhan yang cukup pesat juga tampak dari sektor-sektor produktif yang

bersifat jangka menengah hingga panjang seperti pembangunan ruko, investasi

berbagai alat berat untuk Selain itu, kebutuhan kredit untuk pembangunan

infrastruktur ditenggarai menjadi pendorong pertumbuhan kredit dari segi

investasi.

Jika dilihat dari penggunaannya maka penyaluran kredit konsumsi cukup

dominan dengan share sebesar 45,67%, modal kerja 40,57% dan investasi

13,76%. Besarnya kucuran kredit konsumsi antara lain untuk kendaraan

bermotor dan kredit perumahan termasuk ruko, dan pembelian alat-alat rumah

tangga. Sementara itu, kredit untuk sektor perdagangan hotel dan restoran

umumnya adalah untuk hal-hal yang bersifat modal kerja seperti biaya pembelian

barang modal (barang dagangan), biaya distribusi, penyediaan makan dan

minum bagi restoran, dan lain-lain.

Tabel 3.5. Perkembangan Indikator Kredit Perbankan Provinsi Papua

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

I II III IV I II III

Kredit Sektoral (Rp miliar) 15,454 16,656 17,511 18,367 18,166 19,104 19,814 14.7%

Pertanian 234 270 306 797 710 769 602 184.8%

Pertambangan 79 75 77 62 46 54 77 -28.0%

Industri pengolahan 373 487 544 510 371 349 333 -28.3%

Listrik,Gas dan Air 22 28 30 32 33 37 51 32.1%

Konstruksi 1,101 1,205 1,295 1,259 1,217 1,398 1,804 16.0%

Perdagangan 4,144 4,816 4,869 4,929 4,953 5,233 5,403 8.7%

Pengangkutan 300 373 399 437 462 551 583 47.6%

Jasa Dunia Usaha 567 562 519 547 545 532 453 -5.3%

Jasa Sosial Masyarakat 903 953 958 1,090 1,217 1,222 1,308 28.2%

Lain-lain 7,730 7,887 8,513 8,704 8,612 8,959 9,201 13.6%

Provinsi Papua2013 Growth

YOY

2014

Page 75: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 53

Grafik 3.4. Perkembangan Kredit Perbankan Provinsi Papua Grafik 3.5. Komposisi Kredit Perbankan

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

4.2.5 LDR dan NPL

Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang

mengalami kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana di Provinsi Papua

masih belum sepenuhnya optimal, dimana hal tersebut dapat tercermin dari

pencapaian LDR pada triwulan laporan yang hanya mencapai 54,48%, dimana

angka tersebut masih dibawah target yang diterapkan. Tingginya alokasi dana

perimbangan dari Pemerintah Pusat menyebabkan kenaikan jumlah DPK yang

cukup besar bagi perbankan yang beroperasi di Provinsi Papua, hal tersebut

tentunya menyebabkan angka LDR yang relatif stagnan meskipun pada saat yang

sama kenaikan nilai penyaluran kredit tercatat cukup signifikan. Selain itu,

jaringan kantor perbankan dengan tingkat tertinggi adalah kantor wilayah (3

Bank Umum) serta 1 Kantor pusat Bank Umum (BPD) yang masih terpusat pada

daerah tertentu ditengarai juga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya

LDR di Papua. Level jaringan kantor cabang Perbankan yang kecil menunjukkan

kewenangan pemberian kredit yang juga lebih kecil. Selain itu, masih terbatasnya

kemampuan UMKM dalam mendapatkan fasilitas pendanaan dari Perbankan

(bankable) juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya

pencapaian LDR di Provinsi Papua.

Ditengah LDR yang masih dibawah target, kualitas kredit perbankan Papua

masih tergolong dalam batas rentang aman seperti tercermin dari pencapaian

NPL sebesar 3,28% yang masih berada di bawah batas maksimal yang

ditetapkan. Berdasarkan sektor ekonomi; sektor industri pengolahan serta sektor

angkutan & komunikasi menjadi sektor yang cukup berisiko seperti terlihat dari

NPL sektor ini masing-masing mencapai 21,92% dan 12,18%. Adapun untuk

Sektor ekonomi lainnya (sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, PHR, jasa

Page 76: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

54 54

dunia usaha, jasa sosial dan lainnya) masih mencatatkan NPL yang relatif rendah

(di bawah 10%)

Sumber: KpwBI Provinsi Papua & Papua Barat

4.2.6 Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua

4.2.6.1 Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua

Secara umum, kredit yang disalurkan kepada sektor usaha utama di Provinsi

Papua masih menujukan tren yang mengalami peningkatan. Hingga bulan

September 2014, penyaluran kredit sektor korporasi oleh perbankan di Provinsi

Papua mencapai Rp 10,61 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 17,95%

(yoy). Sektor usaha pertanian dan kontruksi mencatatkan nilai dan pertumbuhan

yang cukup tinggi sebesar 528,57% (yoy) dan 125,90% (yoy).

Jika dilihat dari kualitas penyaluran kredit yang diberikan kepada sektor

utama di Papua dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kondisinya masih

berada pada tahap yang cukup aman dengan pencapaian Non Performing Loan

(NPL) yang masih berada dibawah 5%. Akan tetapi, jika dilihat secara sektoral,

sektor industri pengolahan, sektor angkutan, sektor LGA dan sektor kontruksi

memiliki pencapaian NPL yang berada di atas 5%. Namun demikian, karena

pangsa kredit dari sektor-sektor tersebut tidak terlalu besar, menyebabkan

pencapaian NPL secara keseluruhan masih berada pada level yang relatif aman.

I I I I I I IV I I I I I I

Pertanian 0.85% 1.15% 1.32% 0.88% 1.13% 1.82% 2.66%

Pertambangan 1.27% 1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 4.29% 5.65% 4.96% 5.10% 8.09% 20.92% 21.92%

Listrik,Gas dan Air 13.64% 10.00% 10.00% 9.38% 9.09% 8.11% 5.88%

Konstruksi 1.91% 2.46% 3.17% 3.02% 3.45% 5.94% 5.16%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.08% 2.20% 2.24% 2.13% 2.52% 3.17% 3.17%

Angkutan dan Komunikasi 0.67% 0.86% 1.25% 1.37% 1.73% 11.98% 12.18%

Jasa Dunia Usaha 1.94% 2.85% 2.89% 2.01% 2.57% 2.63% 3.31%

Jasa Sosial 1.44% 1.76% 1.89% 1.74% 1.97% 2.70% 3.59%

Lain-lain 0.98% 1.12% 1.28% 1.20% 1.36% 1.70% 1.73%

Total 1.49% 1.79% 1.89% 1.74% 2.04% 3.16% 3.27%

2013NPL PAPUA (%)

2014

Tabel 3.6. Perkembangan Indikator Perbankan Papua Grafik 3.4. Perkembangan NPL & LDR

Page 77: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 55

Grafik 3.5. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama

Prov. Papua

Grafik 3.6. Perkembangan NPL Kredit Sektor

Utama Prov. Papua

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

4.2.6.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua

Tingkat penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Papua

masih menunjukkan suatu pertumbuhan yang nilainya relatif tinggi.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) dan Kredit multiguna yang mana pada triwulan III-2014 masing-masing

berhasil tumbuh sebesar 12,26% (yoy) dan 19,76% (yoy). Dari total kredit

konsumsi yang disalurkan sebesar Rp 8,45 triliun, pangsa kredit multiguna

tercatat sebesar 39,50%, sedangkan kredit KPR dan KKB memiliki pangsa

masing-masing sebesar 16,68% dan 0.75%, sedangkan sisanya merupakan

kredit rumah tangga maupun peruntukan konsumsi lainnya. Selanjutnya

diinformasikan juga bahwa penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di

Provinsi Papua dinilai masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Hal tersebut

terlihat dari pencapaian nilai NPL secara keseluruhan yang masih jauh di bawah

angka 5 %.

Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit RT

Prov. Papua Grafik 3.7. Perkembangan NPL Kredit RT

Prov. Papua

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Page 78: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

56 56

4.2.6.3 Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja penyaluran kredit terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Provinsi Papua setiap waktunya selalu mengalami pertumbuhan yang

cukup menggembirakan. Pada triwulan III-2014, kredit UMKM di Papua tercatat

berhasil tumbuh sebesar 32,38% (yoy). Penyaluran kredit UMKM memiliki

pangsa sebesar 40,62% dari keseluruhan kredit yang disalurkan di Provinsi

Papua. Nilai kredit UMKM yang berhasil disalurkan di Provinsi Papua adalah

sebesar Rp 8,05 triliun. Kredit UMKM untuk peruntukan modal kerja memegang

pangsa sebesar 76,78%, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kredit

UMKM dengan peruntukan investasi yang hanya tercatat sebesar 23,22%.

Pembiayaan terhadap sektor UMKM merupakan suatu hal yang harus diberikan

perhatian lebih, hal tersebut mengingat besarnya kontribusi UMKM dalam

mendorong taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.

Grafik 3.8. Pertumbuhan Kredit MKM

Prov. Papua

Grafik 3.9. Perkembangan NPL Kredit MKM Prov.

Papua

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

4.3 Perbankan Provinsi Papua Barat

4.3.1 Perkembangan Umum

Secara umum perbankan di Provinsi Papua Barat mengalami perkembangan

yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator utama seperti

total aktiva, dan DPK Perbankan pada triwulan III-2014. Total aset perbankan

Provinsi Barat pada triwulan III-2014 mencapai Rp 13,58 triliun atau meningkat

cukup signifikan sebesar 17,98% (yoy) sementara total DPK mencapai Rp 12,43

triliun atau meningkat 17,39% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya.

Page 79: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 57

Searah dengan hal tersebut, penyaluran kredit mencapai Rp 8,04 triliun atau

tumbuh sebesar 23,49% (yoy) dengan rasio LDR mencapai 64,66%. Pesatnya

pertumbuhan kredit tersebut juga masih diimbangi oleh kualitas kredit yang

cukup baik dengan pencapaian NPL yang cukup rendah sebesar 2,03%, atau

masih jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan sebesar 5%.

Tabel 3.7. Perkembangan Perbankan Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Sejalan dengan kondisi yang juga terjadi di Papua, pencapaian LDR oleh

perbankan di Papua Barat masih dibawah target yang disebabkan oleh relatif

terbatasnya sektor usaha yang layak untuk dibiayai, sementara beberapa

perusahaan besar memperoleh kebutuhan dana dari perbankan di luar Papua

maupun dari perusahaan induknya (parent company).

4.3.2 Total Aset

Secara total, aset perbankan Papua Barat mencapai Rp 13,58 triliun atau

tumbuh 17,98% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan

dengan kondisi di Provinsi Papua, dominasi Bank-bank Pemerintah di Papua Barat

masih relatif cukup tinggi dengan pangsa 91,13% sedangkan bank swasta hanya

7,55% dan BPR 1,32%.

I III IV IV I II III IV I II III

Total Asset (Rp miliar) 7,865 9,002 9,136 9,136 9,554 10,556 11,508 12,262 11,305 12,795 13,577 17.98%

DPK (Rp miliar) 7,225 8,376 8,284 8,284 9,381 9,727 10,591 11,061 10,289 11,690 12,433 17.39%

Giro (Rp miliar) 2,474 3,517 2,085 2,085 3,489 4,171 4,862 3,882 3,729 5,241 5,522 13.57%

Deposito (Rp miliar) 1,388 1,455 1,424 1,424 3,863 1,738 1,810 1,963 2,129 2,125 2,497 37.94%

Tabungan (Rp miliar) 3,363 3,404 4,775 4,775 1,630 3,818 3,918 5,216 4,431 4,324 4,413 12.63%

Kredit Penggunaan (Rp miliar) 4,177 4,974 5,397 5,397 5,614 6,194 6,510 6,857 7,352 7,815 8,039 23.50%

Modal Kerja 1,915 2,351 2,574 2,574 2,508 2,699 2,778 2,884 3,287 3,695 3,837 38.12%

Investasi 411 610 651 651 710 915 970 1,086 1,157 1,177 1,091 12.52%

Konsumsi 1,851 2,013 2,172 2,172 2,371 2,580 2,762 2,887 2,908 2,943 3,111 12.63%

Kredit MKM (Rp miliar) 1,840 2,226 2,357 2,357 2,220 2,543 2,589 3,003 3,342 3,654 3,704 43.07%

Modal Kerja 1,573 1,843 1,938 1,938 1,799 1,894 1,927 2,213 2,463 2,709 2,765 43.49%

Investasi 267 383 419 419 421 649 662 789 878 944 939 41.84%

Kredit Mikro (Rp miliar) 265 343 377 377 312 360 386 404 458 536 528 36.79%

Modal Kerja 244 311 341 341 278 287 309 318 324 368 378 22.33%

Investasi 21 32 36 36 38 73 77 86 134 168 150 94.81%

Kredit Kecil (Rp Miliar) 948 1,135 1,171 1,171 1,036 1,137 1,172 1,168 1,235 1,311 1,352 15.36%

Modal Kerja 837 944 972 972 881 847 868 859 891 938 981 13.02%

Investasi 111 191 199 199 155 290 304 308 343 373 371 22.04%

Kredit Menengah (Rp Miliar) 627 749 809 809 868 1,046 1,031 1,431 1,649 1,806 1,824 76.92%

Modal Kerja 492 588 625 625 640 760 750 1,036 1,248 1,403 1,406 87.47%

Investasi 135 161 184 184 228 286 282 395 401 403 418 48.23%

NPL 53 90 76 76 93 119 148 132 140 160 163 9.75%

NPL Ratio 1.27% 1.81% 1.41% 1.41% 1.67% 1.93% 2.28% 1.93% 1.90% 2.05% 2.03% -0.25%

LDR 57.81% 59.38% 65.15% 65.15% 59.84% 63.68% 61.46% 62.15% 71.45% 66.85% 64.66% 3.20%

Provinsi Papua Barat2012 2013 Growth

YOY

2014

Page 80: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

58 58

Grafik 3.10. Perkembangan Aset Perbankan Papua Barat Grafik 3.11. Komposisi Aset Perbankan

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

4.3.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

DPK perbankan Provinsi Papua Barat mencapai Rp 12,43 triliun yang terdiri

dari giro Rp 5,52 triliun, tabungan Rp 4,41 triliun dan deposito Rp 2,50 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, deposito

mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 37,94% sedangkan giro

dan tabungan masing-masing tumbuh terbatas sebesar 13,57% (yoy) dan

12,63% (yoy). Searah dengan perkembangan aset, share bank pemerintah masih

mendominasi sebesar 91,13% diikuti oleh kelompok bank swasta dengan pangsa

7,55% dan BPR sebesar 1,32% terhadap total keseluruhan DPK di Provinsi Papua

Barat.

Grafik 3.12. Perkembangan DPK Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Papua & Papua Barat

4.3.4 Penyaluran Kredit Perbankan

Total penyaluran kredit sampai dengan triwulan III-2014 mencapai sebesar

Rp 8,04 triliun atau tumbuh sebesar 23,50% (yoy) dibanding periode yang sama

Page 81: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 59

tahun 2013. Berdasarkan penggunaannya, kredit modal kerja memiliki pangsa

tertinggi sebesar 47,73%, diikuti oleh kredit konsumsi dengan share 38,70%,

dan diikuti oleh kredit investasi 13,57%.

Tabel 3.8. Kredit Perbankan Provinsi Papua Barat

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Provinsi Papua Barat Grafik 3.14. Komposisi Kredit Perbankan

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit terbesar

didominasi oleh kredit kredit perdagangan,hotel dan restoran (PHR) yang

mencapai sebesar 30,63% dari total kredit secara keseluruhan. Selanjutnya,

diikuti oleh sektor kontruksi yang mencapai sebesar 11,72% dari kredit secara

keseluruhan. Tingginya pangsa kredit untuk sektor kontruksi terjadi seiring

tingginya aktivitas pembangunan di Papua Barat yang merupakan salah satu

daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I

Modal Kerja 1915 2198 2351 2574 2507.8 2698.8 2777.9 2884 3287 3695 3837

Pertumbuhan 20.44% 25.53% 23.02% 34.27% 30.96% 22.78% 18.16% 12.04% 31.07% 36.91% 38.12%

Investasi 411 522 610 651 709.96 915.4 969.62 1004 1157.1 1177.1 1091

Pertumbuhan 30.89% 51.74% 71.83% 59.56% 72.74% 75.36% 58.95% 54.22% 62.99% 28.59% 12.52%

Kredit Konsumsi 1851 1910 2013 2172 2371 2580 2762 2843 2907.6 2942.6 3111

Pertumbuhan 42.60% 32.27% 36.94% 33.74% 28.09% 35.08% 37.21% 30.89% 22.63% 14.05% 12.63%

Provinsi Papua Barat2012 2013 2014

Page 82: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

60 60

Tabel 3.8. Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

4.3.5 LDR dan NPL

Pada triwulan III-2014, dicapainya pertumbuhan DPK yang lebih rendah

dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan

mengakibatkan meningkatnya pencapaian Loan To Deposit Ratio (LDR) menjadi

sebesar 64,66% atau meningkat sebesar 3,20% (yoy) dibandingkan triwulan

yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian LDR yang masih terbatas menunjukan

bahwa fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Papua Barat belum

menunjukkan fungsi yang optimal. Namun demikian mengingat pencapaian

tersebut masih dibawah target serta dengan mempertimbangkan masih besarnya

peluang penyaluran kredit yang dapat dilakukan oleh perbankan di Provinsi

Papua Barat angka LDR tersebut diharapkan masih dapat ditingkatkan ke level

yang lebih tinggi.

Ditengah masih belum tercapainya target LDR Perbankan di Provinsi Papua

Barat, pada triwulan laporan kualitas kredit yang disalurkan oleh perbankan di

Papua Barat juga masih berada dalam rentang yang cukup aman. Hal tersebut

dapat tercermin dari adanya penurunan NPL menjadi sebesar 2,03% pada

triwulan III-2014 dari 2,28% pada triwulan III-2013. Kedepannya perbankan di

Provinsi Papua Barat diharapkan agar senantiasa dapat menjaga kualitas kredit,

hal tersebut diperlukan guna mencegah timbulnya risiko gagal bayar (default risk)

yang akan dihadapi oleh masing-masing bank.

I III IV IV I II III IV I II III

Kredit Sektoral (Rp miliar) 4,177 4,974 5,397 5,397 5,614 6,195 6,510 6,857 7,352 7,815 8,039 23.49%

Pertanian 33 32 34 34 34 31 35 108 206 218 220 528.57%

Pertambangan 1 18 43 43 49 50 52 51 57 53 63 21.15%

Industri pengolahan 54 160 118 118 102 202 305 149 145 134 118 -61.31%

Listrik,Gas dan Air 2 1 2 2 2 2 3 3 4 8 10 233.33%

Konstruksi 340 554 656 656 396 440 417 599 624 829 942 125.90%

Perdagangan 1,298 1,600 1,712 1,712 1,771 2,119 2,128 2,151 2,341 2,456 2,462 15.70%

Pengangkutan 65 96 111 111 247 275 316 263 280 302 319 1.00%

Jasa Dunia Usaha 163 182 178 178 224 260 262 275 295 253 257 -1.91%

Jasa Sosial Masyarakat 99 140 148 148 240 231 229 314 402 495 499 117.90%

Lain-lain 2,122 2,191 2,395 2,395 2,549 2,585 2,763 2,944 2,998 3,067 3,149 13.97%

Provinsi Papua Barat2012 2013 Growth

YOY

2014

Page 83: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 61

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

4.3.6 Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Papua Barat

4.3.6.1 Ketahanan Sektor Korporasi Provinsi Papua Barat

Penyaluran kredit terhadap sektor usaha utama di Provinsi Papua Barat

masih menunjukan peningkatan yang cukup baik. Seluruh sektor ekonomi pada

triwulan III-2014 mengalami akselerasi pertumbuhan yang cukup baik. Hingga

bulan September 2014, dari total kredit sektor korporasi yang nilai penyalurannya

mencapai sebesar Rp 4,89 triliun, sektor perdagangan mengambil pangsa

tertinggi sebesar 30,63%. Selanjutnya sektor kontruksi dengan pangsa sebesar

11,72%, sektor jasa sosial masyarakat dengan pangsa sebesar 6,21%, dan sektor

pengangkutan dengan pangsa sebesar 3,97%. Adapun jika dilihat dari kualitas

penyaluran kredit yang diberikan kepada sektor utama di provinsi Papua Barat

dapat dikatakan bahwa hampir seluruh sektor masih berada pada tahap yang

cukup aman dengan pencapaian Non Performing Loan (NPL) yang berada

dibawah 5%, tercatat hanya sektor industri pengolahan yang memiliki NPL lebih

dari 5% (yaitu sebesar 8,47%).

Grafik 3.16. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama

Prov. Papua Barat

Grafik 3.17. Perkembangan NPL Kredit Sektor

Utama Prov. Papua Barat

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

I I I I I I IV I I I I I I

Pertanian 8.82% 17.74% 20.00% 6.48% 2.91% 1.83% 1.82%

Pertambangan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Industri Pengolahan 2.94% 3.56% 1.97% 4.03% 5.52% 8.21% 8.47%

Listrik,Gas dan Air 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Konstruksi 0.25% 1.59% 2.40% 1.34% 0.80% 1.09% 1.17%

Perdagangan, Hotel dan Restoran 3.16% 2.97% 3.34% 3.07% 2.99% 3.09% 2.97%

Angkutan dan Komunikasi 0.00% 0.36% 1.74% 0.76% 0.36% 0.99% 1.25%

Jasa Dunia Usaha 1.34% 1.54% 2.67% 1.82% 1.69% 2.77% 1.95%

Jasa Sosial 0.42% 0.26% 0.87% 0.64% 1.24% 1.41% 1.60%

Lain-lain 1.02% 1.01% 1.44% 1.22% 1.33% 1.40% 1.49%

Total 1.66% 1.93% 2.28% 1.93% 1.90% 2.05% 2.01%

2013NPL PAPUA BARAT (%)

2014

Tabel 3.9. Perkembangan Indikator Perbankan

Papua Barat

Grafik 3.15. Perkembangan NPL & LDR

Page 84: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

62 62

4.3.6.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga Provinsi Papua Barat

Tingkat penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di Provinsi Papua

Barat masih menujukan pertumbuhan yang relatif tinggi. Pertumbuhan tersebut

didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit multiguna

yang mana pada triwulan III-2014 masing-masing berhasil tumbuh sebesar

31,99% (yoy) dan 25,38% (yoy). Dari total kredit rumah tangga yang disalurkan

sebesar Rp 2,94 triliun, pangsa kredit multiguna tercatat sebesar 41,71%,

sedangkan kredit KPR dan KKB memiliki pangsa masing-masing sebesar 18,96%

dan 1,23%, sedangkan sisanya merupakan kredit rumah tangga maupun untuk

peruntukkan konsumsi lainnya. Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga di

Provinsi Papua Barat dinilai masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Hal

tersebut tercermin dari pencapaian nilai NPL yang masih jauh dibawah angka 5

%.

Grafik 3.18. Pertumbuhan Kredit RT

Prov. Papua Barat

Grafik 3.19. Perkembangan NPL Kredit RT

Prov. Papua Barat

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

4.3.6.3 Pembiayaan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja penyaluran kredit terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) di Provinsi Papua Barat selalu mengalami pertumbuhan. Pada triwulan

III-2014, kredit UMKM di Papua Barat tercatat berhasil tumbuh sebesar 43,07%

(yoy). Kredit terhadap UMKM memiliki pangsa sebesar 46,08% dari keseluruhan

kredit yang disalurkan di Provinsi Papua Barat. Nilai kredit UMKM yang berhasil

disalurkan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 3,70 triliun. Kredit UMKM

untuk peruntukan modal kerja memegang pangsa sebesar 74,65% lebih tinggi

dibandingkan kredit UMKM untuk investasi yang tercatat sebesar 25,35%.

Pembiayaan terhadap sektor UMKM dinilai masih memiliki prospek yang cukup

Page 85: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 63

baik seiring dengan terus bertumbuhnya jumlah UMKM dan semakin baiknya

prospek perkembangan ekonomi di Provinsi Papua Barat kedepan.

Grafik 3.20. Pertumbuhan Kredit MKM

Prov. Papua Barat

Grafik 3.21. Perkembangan NPL Kredit MKM

Prov. Papua Barat

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Page 86: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~
Page 87: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

65

I II III IV I II III

Outflow (from) Nominal (Rp.milliar) 12,831 7,991 9,930 13,739 8,248 7,442 10,106 1.77%

Lembar Warkat 10,342 12,183 11,764 13,586 10,882 10,887 11,505 -2.20%

Inflow (to) Nominal (Rp.milliar) 11,545 11,476 14,716 18,411 9,654 11,618 14,246 -3.19%

Lembar Warkat 12,090 14,890 15,230 16,698 13,699 14,785 15,697 3.07%

Net Inflow Nominal (Rp.milliar) (1,285) 3,485 4,786 4,671 1,406 4,176 4,140 -13.51%

Lembar Warkat 1,749 2,707 3,466 3,112 2,817 3,898 4,192 20.95%

Intra Papua Nominal (Rp.milliar) 996 1,476 3,060 5,199 1,166 1,567 2,509 -18.00%

Lembar Warkat 1,574 2,009 2,092 2,197 1,780 1,813 2,076 -0.76%

Growth

(YoY)RTGS

2013 2014

BAB 5

SISTEM PEMBAYARAN DAN

PENGELOLAAN UANG

5.1 Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan III-2014, nilai transaksi keluar (outflow) melalui BI-RTGS di

Wilayah Papua mencapai nilai Rp 10,11 trilliun atau naik sebesar 1,77%

(yoy) jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang sama di tahun

sebelumnya. Tingginya nilai transaksi yang keluar dari wilayah Papua ke wilayah

lain diyakini terjadi karena masih besarnya ketergantungan wilayah Papua

terhadap daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Di sisi lain,

jumlah dana yang masuk ke wilayah Papua atau transaksi masuk (inflow)

mencapai Rp 14,25 triliun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar -

3,19% (yoy) jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada triwulan yang sama di

tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah dana yang masuk ke wilayah Papua

melalui sarana RTGS terjadi seiring adanya pengalokasian berbagai dana

perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, dimana alokasi dana tersebut

mayoritas baru terealisasi secara maksimal mulai pertengahan tahun 2014.

Adapun nilai transaksi keuangan antar bank melalui sarana BI-RTGS di wilayah

Papua selama periode triwulan III-2014 tercatat sebesar Rp 2,51 triliun atau turun

cukup signifikan sebesar -18,00% (yoy) dibandingkan dengan pencapaian tahun

lalu.

Tabel 5.1. Transaksi RTGS Wilayah Papua

Sumber:KPwBI Papua & Papua Barat

Page 88: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

66 66

Grafik 5.1. Nilai Transaksi RTGS

Dengan demikian, pada triwulan III-2014 transaksi masuk bersih (net

inflow) tercatat sebesar Rp 4,14 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan

sebesar -13,51% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

lalu. Menurunnya nilai transaksi masuk bersih ke wilayah Papua terjadi seiring

tingginya jumlah transaksi keluar wilayah Papua akibat adanya pembayaran

kepada beberapa kontraktor pembangunan infrastruktur yang mayoritas berasal

dari luar daerah Papua. Namun demikian, masih dicapainya nilai transaksi masuk

bersih (net inflow) yang positif pada triwulan III-2014, menandakan bahwa

jumlah dana perimbangan yang masuk wilayah Papua yang berasal dari

pemerintah pusat bagi Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) yang ada di

wilayah Papua memiliki porsi yang cukup tinggi. Adapun terdapat beberapa hal

yang perlu menjadi perhatian, seiring adanya tren yang menunjukan bahwa nilai

transaksi bersih dalam beberapa waktu terakhir cenderung mengalami

penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan wilayah Papua

terhadap daerah lain semakin meningkat, terutama dari segi pasokan kebutuhan

barang dan jasa.

.

5.2 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Selain menyelenggarakan BI-RTGS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Papua & Papua Barat juga memfasilitasi terjadinya kegiatan kliring antar

bank melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di wilayah Jayapura,

Biak dan Sorong. Kliring adalah jasa penyelesaian hak dan kewajiban antar

peserta kliring (bank) dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang

didukung oleh data elektronik yang penyelesaiannya dilakukan oleh sebuah

sistem (penagihan warkat seperti cek atau bilyet giro yang berasal dari dalam

kota). Penyelesaian transaksi melalui SKNBI adalah untuk transaksi dengan nilai

Sumber: KpwBI Papua & Papua Barat * Data bulan belum termasuk bulan Maret

Page 89: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 67

I II III IV I II III

Total Volume (lembar) 49,407 48,419 44,343 32,208 30,825 33,757 40,455 -8.77%

Total Nominal Kliring (Rp Miliar) 1,214 1,312 1,617 1,204 1,288 1,343 1,557 -3.72%

Rata-Rata Perputaran Kliring(per hari)

Rata-Rata Volume (lembar) 849 832 703 517 526 562 663 -5.75%

Rata-Rata Nominal Perputaran Kliring Perhari

(Rp Milliar) 23.59 21.70 25.67 19.29 21.95 22.39 25.49 -0.70%

Nisbah Rata-Rata Penolakan

Volume (%) 2.19 1.18 1.92 2.03 1.01 1.69 1.60 -0.32%

Nominal Nisbah Rata-Rata Penolakan (%) 2.50 1.45 2.12 2.81 1.76 4.02 1.85 -0.27%

Growth

(YOY)Kliring

2013 2014

nominal yang relatif rendah dan memiliki tingkat urgensi yang rendah. Terdapat

perbedaan jeda waktu settlement antara kiliring dan RTGS. Transaksi melalui

kliring (SKNBI) membutuhkan proses settlement yang sedikit lebih lama (adanya

jeda waktu) dibanding transaksi melalui RTGS yang penyelesaiannya dilakukan

seketika (real time).

Tabel 5.2. Transaksi Kliring Wilayah Papua

Sumber: KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Perkembangan transaksi kliring selama periode triwulan III-2014 di wilayah

kerja KPw BI Prov. Papua & Papua Barat secara nominal mencapai angka Rp

1,56 triliun, angka tersebut menurun sebesar -3,72% (yoy) jika

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi

volume, jumlah warkat tercatat sebanyak 40.455 lembar, menurun sebesar -

8,77% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Penurunan

pertumbuhan volume dan nilai kliring pada triwulan III-2014. Masih relatif

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta terbatasnya jumlah daerah (kota

dan kabupaten) yang menyediakan fasilitas kliring di wilayah Papua, menjadi

salah satu faktor yang menunjukan relatif rendahnya nilai transaksi keuangan

melalui fasilitas kliring.

Secara proporsional, penurunan nilai transaksi kliring yang terjadi pada

triwulan III-2014 diiringi dengan penurunan rata-rata harian perputaran

kliring menjadi sebesar Rp 25,49 milliar/hari, angka tersebut turun sebesar -

0,70% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Rata-

rata harian warkat yang digunakan tercatat sebanyak 663 lembar/hari, atau turun

sebesar -5,75% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun

sebelumya. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa mewaspadai terkait rasio

rata-rata penolakan warkat, yang mana pada triwulan III-2014 secara nominal

mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 1,85% dari pencapaian

triwulan sebelumnya sebesar 4,02%.

Page 90: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

68 68

Sumber: KBI Jayapura

Grafik 5.2. Perkembangan Kliring Wilayah Papua

Sumber:KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

5.3 Perkembangan Uang Kartal 4

Untuk mendukung aktivitas transaksi secara tunai, KPwBI Provinsi Papua &

Papua Barat menyediakan alat pembayaran berupa uang kartal yang cukup untuk

menjamin terselenggaranya transaksi tunai secara aman dan lancar. Ketersediaan

uang di masyarakat diupayakan dapat memenuhi kebutuhan jumlah,

pecahan/denominasi maupun tingkat kelayakan edar.

Pada triwulan III-2014, jumlah uang kartal yang masuk (inflow) ke kas

KPwBI Papua & Papua Barat mencapai Rp 1,22 triliun atau menurun sebesar

-2,84% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain,

total uang keluar (outflow) mencapai sebesar Rp1.87 triliun atau menurun

sebesar -17,07% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan, pada triwulan III-2014 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Papua & Papua Barat mengalami posisi net outflow sebesar Rp 646.37 miliar,

yang artinya selama periode triwulan III-2014 jumlah uang yang keluar/diedarkan

lebih banyak dari jumlah uang yang masuk/ditarik oleh Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Papua & Papua Barat. Namun begitu, jumlah netoutflow tersebut

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya yang mencapai Rp. 995,77 Milyar. Penurunan netoutflow tersebut

dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah semakin banyaknya

uang kartal yang masuk ke wilayah Papua dari daerah lain, semakin

meningkatnya transaksi non tunai serta dapat juga disinyalir sebagai indikator

4 Oleh karena kendala teknis, analisis mengenai Perkembangan Uang Kartal masih

menggunakan data Triwulan II 2014

Page 91: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 69

awal dalam perlambatan ekonomi sebagaimana yang diprediksi pada sepanjang

tahun 2014 ini untuk di wilayah Papua.

Tabel 5.3. Perkembangan Perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Papua & Papua Barat

Sumber : KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Grafik 5.3. Perkembangan Uang Kartal

Sumber : KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat

Sementara itu, untuk memastikan bahwa uang yang dipegang masyarakat

tetap dalam kondisi layak edar, KPwBI Provinsi Papua & Papua Barat melakukan

berbagai upaya diantaranya: mencabut uang yang sudah habis masa edar,

memusnahkan uang tidak layak edar, dan mengedarkan uang layak edar kepada

masyarakat. Adapun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua & Papua Barat telah melaksanakan kas

keliling di beberapa wilayah di Papua serta membuka pelayanan kas titipan

melalui perbankan di 4 (empat) kota yakni: Sorong, Merauke, Timika dan Biak.

Saldo kas titipan sampai dengan posisi Juni 2014 dilaporkan mencapai Rp 700.02

miliar, atau meningkat 95,46% dibandingkan dengan periode yang sama pada

tahun sebelumnya.

I II III IV I II III IV I II

Inflow (Rp Miliar) 2.171,39 1.179,91 1.664,51 1.628,75 2.702,12 1.260,27 3.894,13 5.391,32 2.853,48 1.224,47 -2,84%

Outflow (Rp Miliar) 1.006,40 2.374,08 1.820,59 6.234,39 1.020,06 2.256,04 2.273,13 5.772,50 893,21 1.870,83 -17,07%

Net Inflow (Rp Miliar) 1.164,99 (1.194,16) (156,08) (4.605,64) 1.682,06 (995,77) 1.621,00 (381,17) 1.960,27 (646,37) -35,09%

Growth

(YOY)Uang Kartal

2012 2013 2014

Page 92: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

70 70

halaman ini sengaja dikosongkan

Page 93: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

71

BAB 6

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

6.1 Ketenagakerjaan Provinsi Papua

Pada triwulan III-2014, perekonomian Provinsi Papua mengalami

pertumbuhan yang cukup baik. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap

kondisi ketenagakerjaan yang mana pada periode laporan menunjukan

perkembangan yang positif. Hal ini dapat terlihat dari tumbuhnya angka tingkat

partisipasi angkatan kerja serta meningkatnya jumlah orang yang berkerja di

beberapa sektor ekonomi utama daerah.

6.1.1 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua5

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Agustus 2014 mencapai

1.675.113 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% (yoy)

dibandingkan periode tahun laporan sebelumnya. Sementara itu, tingkat

partisipasi kerja di Provinsi Papua mencapai 78,67% atau mengalami sedikit

peningkatan sebesar 0,97% dibandingkan dengan peride laporan tahun

sebelumnya. Akan tetapi, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan

dari 3,15% pada Agustus 2013 menjadi 3,44% pada Agustus 2014. Kondisi

demikian merupakan suatu keadaan yang tidak terlalu baik mengingat tingkat

pengangguran dalam beberapa waktu terkahir selalu menunjukan tren

peningkatan yang cukup persisten, sehingga dalam jangka panjang perlu

diwaspadai sebagai salah satu faktor yang memicu peningkatan angka

kemiskinan. Di sisi lain, minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Papua

terjadi seiring terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang cukup layak bagi

masyarakat.

5 Data ketenagakerjaan diterbitkan oleh BPS setiap bulan Februari dan Agustus.

Page 94: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

72 72

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

1. Penduduk 15+ 2,017,383 1,989,403 2,057,145 2,072,706 2,097,242 2,129,404

2. AngkatanKerja 1,595,116 1,557,089 1,645,263 1,610,484 1,689,030 1,675,113

Bekerja 1,548,011 1,500,267 1,598,196 1,559,675 1,630,219 1,617,437

Penganggur 47,105 56,822 47,067 50,809 58,811 57,676

3. Bukan Angkatan Kerja 422,267 432,314 411,882 462,222 408,212 454,291

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79.07 78.27 79.98 77.70 80.54 78.67

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2.95 3.65 2.86 3.15 3.48 3.44

2014Kegiatan Utama

2012 2013

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

Pertanian 828,924.89 973,396.77 832,646.86 960,748.24 910,048.83 1,008,070.98

Industri Pengolahan 10,027,966.80 8,847,901.50 6,256,633.96 7,359,492.08 12,825,621.20 10,522,601.02

Perdagangan, Hotel & Restoran 3,393,281.50 4,496,168.34 3,924,976.65 4,926,237.00 4,073,028.75 5,273,041.29

Jasa - jasa 4,061,706.95 4,563,158.36 4,622,615.19 5,244,089.86 5,842,682.57 4,072,781.93

20142012 2013PDRB Papua Per Kapita

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan Utama

Apabila dilakukan perbandingan pendapatan perkapita dari masyarakat yang

berkerja di beberapa sektor ekonomi utama Papua, maka sektor pertanian

menjadi sektor ekonomi dengan nilai pendapatan perkapita yang paling rendah

diantara sektor lainnya yang mana nilainya hanya berada pada level Rp.

1.008,070.98,-. Sementara itu, sektor industri pengolahan menempati

urutan tertinggi dengan nilai pendapatan perkapita sebesar Rp

10.522.601,02,-.

Tabel 6.2. Pendapatan Menurut Lapangan Kerja

Sumber: BPS Provinsi Papua Diolah

6.1.2 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap hingga Agustus 2014

mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,70% dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami peningkatan

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja diantaranya adalah sektor jasa-jasa

(39,08%) dan sektor perdagangan (2,59%). Sedangkan sektor lainnya tidak

mengalami peningkatan yang signifikan.

Sampai dengan Agustus 2014, Sektor pertanian masih tetap mendominasi

penyerapan tenaga kerja di Papua. Tenaga kerja yang berhasil diserap oleh

sektor pertanian mencapai 70,59% diikuti oleh sektor jasa-jasa yang

menyerap tenaga kerja sebesar 13,47% dan sektor lainnya sebesar 7,73%.

Namun demikian, apabila dilihat dari besaran pendapatan per kapita, sektor ini

justru merupakan yang paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Oleh

Sumber: BPS Provinsi Papua

Page 95: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 73

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

Pertanian 1,119,729 1,086,559 1,161,204 1,140,787 1,197,105 1,141,671

Industri 14,852 17,003 23,383 21,496 12,929 16,048

Perdagangan 140,242 114,830 137,808 113,899 146,072 116,847

Jasa-Jasa 150,928 156,278 159,301 156,594 153,189 217,796

Lainnya 122,260 125,597 116,500 126,899 120,924 125,075

TOTAL 1,548,011 1,500,267 1,598,196 1,559,675 1,630,219 1,617,437

Pertanian 8.0% -3.0% 6.9% -1.8% 4.9% -4.6%

Industri -25.3% 14.5% 37.5% -8.1% -39.9% 24.1%

Perdagangan 7.2% -18.1% 20.0% -17.3% 28.2% -20.0%

Jasa-Jasa 2.0% 3.5% 1.9% -1.7% -2.2% 42.2%

Lainnya -13.4% 2.7% -7.2% 8.9% -4.7% 3.4%

TOTAL 4.9% -3.1% 6.5% -2.4% 4.5% -0.8%

Pertanian 2.5% 4.8% 3.7% 5.0% 3.1% 0.1%

Industri -39.7% -14.5% 57.4% 26.4% -44.7% -25.3%

Perdagangan 18.7% -12.2% -1.7% -0.8% 6.0% 2.6%

Jasa-Jasa -5.9% 5.7% 5.5% 0.2% -3.8% 39.1%

Lainnya 19.5% -11.0% -4.7% 1.0% 3.8% -1.4%

TOTAL 3.3% 1.6% 3.2% 4.0% 2.00% 3.70%

Pertumbuhan Tenaga Kerja Semester

Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun

2013Lapangan Pekerjaan Utama

2012 2014

karena itu, perlu upaya dari pemerintah untuk melakukan melakukan

pembenahan dalam rangka meningkatkan prospek dan kinerja sektor ini,

sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi mayarakat yang

berkerja di sektor pertanian.

Tabel 6.3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan

Pekerjaan Utama Februari 2012 Februari 2014 Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua Diolah

Page 96: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

74 74

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Penduduk 15+ 531,489 538,709 549,724 558,262 573,822 558,262 Angkatan Kerja 384,092 361,597 375,189 370,750 407,707 398,424 - Bekerja 358,846 341,741 358,430 353,619 392,634 378,436 - Penganggur 25,246 19,856 16,759 17,131 15,073 19,988 Bukan Angkatan Kerja 147,397 177,122 174,535 187,512 166,115 184,950 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72.27 67.12 67.44 67.20 71.05 68.30 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 6.57 5.49 4.47 4.62 3.70 5.02

20142013 2012 Keterangan

6.2 Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat

6.2.1 Perkembangan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat

Sampai dengan Agustus 2014, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua

Barat mencapai 398.424 orang, atau mengalami peningkatan sebesar

7,46% dibandingkan periode tahun laporan sebelumnya. Meningkatnya

jumlah angkatan kerja diikuti secara positif oleh peningkatan pastisipasi angkatan

kerja dari 67,20% pada Agustus 2013 menjadi 68,30% pada Agustus 2014. Hal

itu mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan lapangan kerja di Papua Barat

yang selaras dengan dicapainya pertumbuhan perekonomian yang cukup

signifikan pada triwulan III 2014. Namun, meningkatnya partisipasi angkatan

kerja juga turut meningkatkan tingkat pengangguran terbuka dari 4,62% pada

Agustus 2013 menjadi 5,02% pada Agustus 2014.

Ke depan diharapkan daya serap lapangan kerja akan semakin meningkat

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya seiring dengan masih terus

digiatkannya kegiatan pembangunan di wilayah di Papua Barat. Pembangunan

yang dilakukan di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mendorong investor

untuk menanamkan modalnya sehingga jumlah lapangan usaha juga turut

bertambah.

Tabel 6.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Februari

2012 Agustus 2014 Provinsi Papua Barat

6.2.2 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2014, tingkat penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor

utama perekonomian Papua Barat mengalami peningkatan tahunan yang

positif sebesar 7,02% (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi dalam hal

penyerapan tenaga kerja dicatatkan oleh sektor lainnya sebesar 47,77% (yoy),

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Page 97: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 75

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

Pertanian 170,911 158,974 173,563 172,247 191,714 171,340

Industri 16,049 17,652 11,538 12,877 15,995 8,532

Perdagangan 56,596 51,869 50,998 51,120 53,705 62,107

Jasa-Jasa 62,655 60,633 69,675 70,244 78,215 66,810

Lainnya 52,635 52,613 52,656 47,131 53,005 69,647

TOTAL 358,846 341,741 358,430 353,619 392,634 378,436

Pertanian 4.75 -6.98 9.18 -0.76 11.30 -10.63Industri 38.59 9.99 -34.64 11.61 24.21 -46.66Perdagangan 0.48 -8.35 -1.68 0.24 5.06 15.64Jasa-Jasa 6.68 -3.23 14.91 0.82 11.35 -14.58Lainnya 12.50 -0.04 0.08 -10.49 12.46 31.40TOTAL 6.61 -4.77 4.88 -1.34 11.03 -3.62

Pertanian -1.66% -2.57% 1.55% 8.35% 10.46% -0.53%Industri 57.22% 52.44% -28.11% -27.05% 38.63% -33.74%Perdagangan 35.83% -7.91% -9.89% -1.44% 5.31% 21.49%Jasa-Jasa 0.20% 3.24% 11.20% 15.85% 12.26% -4.89%Lainnya 8.13% 12.45% 0.04% -10.42% 0.66% 47.77%TOTAL 7% 2% 0% 3% 10% 7%

2014

Pertumbuhan tenaga kerja per semester

Pertumbuhan tenaga kerja per tahun

20132012

Lapangan Pekerjaan Utama

dimana didalamnya tergabung beberapa sektor seperti: sektor pertambangan,

LGA, kontruksi, transportasi dan keuangan. Sektor selanjutnya yang mencatatkan

pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan yang berhasil mencatatkan

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 21,49% (yoy). Adapun jika

melihat secara proporsi, sampai dengan Agustus 2014, Sektor Pertanian masih

menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 45,28% dari

keseluruhan, dikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 17,65%.

Tabel 6.5. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Page 98: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

76 76

6.3 Kemiskinan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pada awal tahun 2014, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi

daerah dengan presentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada

dasarnya, setiap kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat Papua, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi

khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian juga

diikuti dengan adanya pemekaran wilayah/daerah tingkat II. Namun demikian,

berbagai kebijakan tersebut dinilai masih belum sepenuhnya berhasil dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di Provinsi Papua maupun Papua

Barat.

Masalah kemisikinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Perlu adanya suatu koordinasi antara Pemerintah Daerah maupun Pusat,

pengusaha/pemilik modal, tokoh adat, perbankan serta stakeholder lainnya yang

mana hal tersebut diharapkan dapat mempermudah penanaman modal maupun

pendirian perusahaan di wilayah Papua. Sehingga kedepan, ketersediaan

lapangan kerja maupun peluang usaha bagi masyarakat Papua akan semakin

meningkat .

6.3.1 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua hingga Maret 2014 tercatat

sebanyak 924.410 Jiwa atau sebanyak 30,05% dari jumlah penduduk

Provinsi Papua, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi

Maret 2013 yang tercatat sebesar 1.017.400 Orang atau sebanyak 31,13%

dari jumlah penduduk Provinsi Papua. Sementara itu, angka garis kemiskinan di

Provinsi Papua pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 355.380 per kapita per bulan

atau mengalami kenaikan sebesar Rp 40.355 per kapita per bulan jika

dibandingkan dengan posisi per Maret 2013 yang tercatat sebesar Rp 315.025

per kapita per bulan.

Masih rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) jika dibandingkan dengan

angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Papua menjadi salah satu faktor

yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, peningkatan

UMR tidak semena-mena dapat dilakukan. Sehingga kedepan, pemerintah perlu

Page 99: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 77

2014

Mar Sept Mar Sept Mar Sept Mar

Jumlah Penduduk Miskin 944,800 946,400 966,600 976,400 1,017,400 1,057,980 924,410

Presentase Penduduk Miskin 31.98% 31.24% 31.11% 30.66% 31.13% 31.53% 30.05%

Garis Kemiskinan 276,116 280,302 284,388 297,502 315,025 339,096 355,380

Perkotaan 314,606 320,321 321,228 344,415 362,401 387,789 404,944

Pedesaan 262,626 266,271 271,431 281,022 298,395 322,079 338,206

Kemiskinan2011 2012 2013

menerapkan suatu kebijakan yang komprehensif guna menghilangkan

kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Tabel 6.7. Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua diolah

6.3.2 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat hingga Maret 2014

tercatat sebanyak 229.430 Jiwa atau sebanyak 27,13% dari jumlah

penduduk Provinsi Papua Barat, angka tersebut mengalami kenaikan

dibandingkan posisi Maret 2013 yang tercatat sebanyak 224.273 Jiwa atau

sebanyak 26,67% dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat. Peningkatan

ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Papua Barat ternyata belum mampu

menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat Provinsi Papua Barat masih banyak yang bekerja di tingkat

buruh kasar dimana penghasilannya masih lebih rendah dari angka garis

kemiskinan yang ditetapkan. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas SDM

di Provinsi Papua Barat mutlak diperlukan.

Sementara itu, angka garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat pada bulan

Maret 2014 sebesar Rp 397.662 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan

Grafik 6.2. Perkembangan UMR Prov.

Papua

Grafik 6.1. Perkembangan Penduduk Miskin Prov. Papua

Page 100: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

78 78

2014

Maret September Maret September Maret September Maret

Jumlah Penduduk Miskin 249,838 227,118 229,989 223,241 224,273 234,230 229,430

Presentase Penduduk Miskin 31.92% 28.53% 28.20% 27.04% 26.67% 27.14% 27.13%

Garis Kemiskinan 318,796 334,449 333,485 354,626 363,930 397,003 397,662

Perkotaan 342,709 356,222 349,678 374,382 382,905 414,900 416,158

Pedesaan 311,737 325,128 326,613 346,157 355,839 389,163 389,812

2012 2013Uraian

2011

sebesar Rp 33.732 per kapita per bulan jika dibandingkan dengan posisi per

Maret 2013 yang tercatat sebesar Rp 363.930 per kapita per bulan.

Meningkatnya angka garis kemiskinan yang cukup signifikan disinyalir

disebabkan oleh meningkatnya harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) jika dibandingkan dengan

angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu faktor yang dapat

mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.8. Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Di Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat diolah

Grafik 6.3. Perkembangan Penduduk Miskin Papua Barat Grafik 6.4. Perkembangan UMR Papua

Barat

Page 101: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

79

1 2 3 4 1 2 3

1. Pertanian 4.96 6.76 5.33 10.0 6.79 8.8 5.70 3.30 5.94 - 6.44 5.62 - 6.12

2. Pertambangan & Penggalian 31.82 -24.61 43.04 64.24 29.77 -25.96 2.00 -1.34 0.52 - 1.02 -5.9 - -5.4

3. Industri Pengolahan -1.77 0.94 5.16 4.91 2.33 13.34 11.57 6.74 8.78 - 9.28 9.81 - 10.31

4. Listrik, Gas & Air Bersih 6.58 8.08 9.26 8.41 8.10 10.37 7.22 5.52 9.15 - 9.65 7.82 - 8.32

5. Bangunan 7.30 9.84 1.54 -1.11 3.98 11.09 7.39 10.02 11.18 - 11.68 9.73 - 10.23

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 13.66 11.82 8.69 7.41 10.25 9.73 10.60 9.80 10.56 - 11.06 9.96 - 10.46

7. Angkutan & Komunikasi 9.58 9.07 7.64 8.26 8.61 12.84 11.20 10.42 9.72 - 10.22 10.78 - 11.28

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 17.43 12.32 14.92 23.09 16.97 17.77 14.81 1.74 11.41 - 11.91 10.96 - 11.46

9. Jasa - jasa 19.78 15.07 16.03 10.44 14.89 15.71 14.92 7.20 13.61 - 14.11 12.55 - 13.05

PDRB 16.22 -0.05 18.01 23.86 14.84 0.04 8.19 4.14 6.50 - 7.00 4.55 - 5.05

PA

PU

A

yoy

(%)

4P2014P

20132013

2014Sektor Ekonomi

BAB 7

OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN

INFLASI

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah

7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua

Berdasarkan perkembangan informasi serta indikator terkini, sepanjang

tahun 2014 perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan mengalami

pertumbuhan yang positif sebesar 4,55-5,05% (yoy), angka tersebut jauh

lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan selama tahun 2013

sebesar 14,84% (yoy). Adapun pada triwulan IV-2014 pertumbuhan

perekonomian Provinsi Papua diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,5-7,00%

(yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang masih positif didorong

oleh tingginya kontribusi dari komponen konsumsi (khususnya konsumsi rumah

tangga dan pemerintah) dan investasi. Sementara dari sisi penawaran,

pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh kontribusi dari sektor

bangunan, jasa-jasa, dan pertanian.

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua

Sumber: BPS Provinsi Papua

7.1.1.1 Sisi Permintaan

Pada triwulan IV-2014, tingkat konsumsi (rumah tangga dan Pemda)

diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya perayaan hari besar

keagamaan dan tahun baru yang mana khusus di wilayah Papua, event tersebut

selalu dirayakan secara sangat meriah. Sementara untuk konsumsi Pemda juga

diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan praktik memacu

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh dilakulan Pemda setempat, dimana

Page 102: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

80 80

No. Nama Proyek Investasi Bidang Status Pengerjaan

1 Optimalisasi dan ekstensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan petani Pertanian Pangan 80 -100 %

2 Pembangunan dan pengembangan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP I) Jangka Pendek Pertanian Pangan 1 - 80 %

3 Penambangan bawah tanah pada CoW Area Block A di Mimika Tembaga 1 - 80 %

4 Penanganan Jalan Depapre - Bonggrang dan Ringroad Jayapura (137,1 Km) - Trans Papua Jalan 1 - 80 %

5 Penanganan Jalan Merauke Okaba (Buraka) Wanam Bian Wogikel (152 Km) - Trans Papua Jalan 1 - 80 %

6 Penanganan Jalan Merauke - Muting - Waropko (511,4 km) Jalan 1 - 80 %

7 Penanganan Jalan Timika Potowaiburu Wagete - Nabire Jalan 1 - 80 %

8 Pengembangan Bandara Sentani Bandara 1 - 80 %

9 Pengembangan Pelabuhan Jayapura Pelabuhan 1 - 80 %

10 Pengembangan Pelabuhan Merauke Pelabuhan 1 - 80 %

11 Peningkatan produksi tambang emas Lain-lain 1 - 80 %

12 Penyediaan modal pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi Pertanian Pangan 80 -100 %

secara pola historis selalu terkonsentrasi di penghujung tahun anggaran. Dengan

semakin mendekatnya akhir tahun juga akan meningkatkan belanja Pemda,

dimana realisasi pembayaran proyek pembangunan infrastruktur mayoritas mulai

dilakukan pada periode ini. Di sisi lain, adanya pembayaran bonus/Tunjangan Hari

Raya (THR) yang diberikan oleh beberapa perusahaan maupun instansi

pemerintahan pada akhir tahun 2014, dinilai akan menjadi pemacu yang dapat

meningkatkan kinerja konsumsi masyarakat.

Komponen Investasi di triwulan IV-2014 diperkirakan juga akan mengalami

pertumbuhan yang cukup signifikan. Adanya realisasi proyek investasi baik yang

sedang berjalan maupun yang baru akan mulai dilaksanakan pada triwulan IV-

2014, dinilai mampu memberi kontribusi yang besar bagi kinerja investasi pada

triwulan yang akan datang. Selain itu, dengan disahkannya Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Pekan Olah

Raga Nasional (PON) pada tahun 2020, diperkirakan juga akan mendorong

kegiatan investasi dalam beberapa waktu kedepan.

Tabel 7.2. Daftar Proyek Investasi yang Sedang dilakukan di Provinsi Papua

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua

7.1.1.2 Sisi Penawaran

Dari sisi Sektoral, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2014

diperkirakan akan ditopang oleh kontribusi dari sektor bangunan, jasa-jasa

dan pertanian. Pada triwulan yang akan datang, mayoritas kontraktor

pembangunan akan berupaya mengejar penyelesaian proyek pembangunan

infrastruktur skala kecil hingga menengah. Hal tersebut terjadi seiring adanya

ketentuan yang dikelurkan Pemerintah guna mempermudah pencairan dana

pada tahun anggran berjalan. Kinerja sektor jasa-jasa ditopang oleh semakin

berkembangnya industri jasa-jasa didaerah, yang ditenggarai oleh bertambahnya

Page 103: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 81

perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan (a.l. bioskop, karaoke, wahana

permainan anak, dsb.). Sementara itu, di sektor pertanian, pada triwulan yang

akan datang beberapa komoditas yang dihasilkan oleh subsektor perkebunan

(a.l. kelapa sawit, kayu jati, kakao, dsb.) dan pertanian (a.l. cabai, bawang,

tomat, dsb.) di Papua akan memasuki masa panen, sehingga dipercaya akan

turut mendorong kinerja sektor tersebut pada periode yang akan datang. Namun

demikian, adanya risiko banjir dan intensitas hujan yang sangat tinggi menjelang

akhir tahun, dinilai dapat menjadi faktor risiko terjadinya gagal panen.

Pada triwulan IV-2014, Sektor pertambangan yang merupakan salah satu

sektor usaha utama di Provinsi Papua sudah dapat beroperasi secara normal. Hal

ini sejalan dengan diperolehnya izin untuk melakukan ekspor mineral mentah

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, meskipun pada praktiknya perusahan

tersebut masih dikenakan bea keluar. Namun demikian, meskipun pada triwulan

yang akan datang kondisi sektor pertambangan di Papua sudah tidak mengalami

hambatan yang berarti, namun seiring tingginya pencapaian kinerja sektor ini

pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, maka pada triwulan yang akan

datang kinerja pertumbuhan sektor pertambangan secara relatif akan terlihat

melambat jika dibandingkan dengan triwulan III-2013.

Pada triwulan yang akan datang, kinerja beberapa sektor lainnya seperti

Sektor angkutan & komunikasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang

masih signifikan dan relatif sama dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal

tersebut terjadi seiring meningkatnya kinerja dari sub sektor pengangkutan

(angkutan udara) dimana menjelang akhir tahun 2014, di wilayah Papua terdapat

libur panjang. Sehingga momen tersebut akan digunakan masyarakat untuk

mudik ke daerah asal maupun berlibur. Sementara itu, sektor PHR pada triwulan

yang akan datang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang menguat

dari triwulan sebelumnya seiring adanya beberapa perayaaan besar di wilayah

Papua. kondisi tersebut secara historis selalu memberikan kontribusi yang positif

bagi sektor PHR yang dipicu oleh kenaikan konsumsi masyarakat.

Page 104: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

82 82

1 2 3 4 1 2 3

1. Pertanian 2.41 3.78 5.84 2.12 3.52 0.97 1.36 0.55 2.82 - 3.32 1.20 - 1.70

2. Pertambangan & Penggalian -3.88 -0.93 2.84 2.99 0.19 1.78 2.25 -5.45 0.78 - 1.28 -0.39 - 0.11

3. Industri Pengolahan 13.41 -0.79 9.58 28.23 12.19 -2.42 10.2 8.3 9.38 - 9.88 6.07 - 6.57

4. Listrik, Gas & Air Bersih 8.67 9.65 9.45 8.33 9.02 8.33 8.65 8.68 8.60 - 9.10 8.34 - 8.84

5. Bangunan 12.03 11.51 11.31 10.73 11.37 15.75 14.45 13.21 13.73 - 14.23 14.03 - 14.53

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 12.51 12.78 11.11 10.75 11.76 9.39 9.11 8.86 9.29 - 9.79 8.94 - 9.44

7. Angkutan & Komunikasi 10.27 11.12 10.65 8.91 10.22 9.30 9.29 9.27 10.12 - 10.62 9.28 - 9.78

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 10.91 13.20 9.57 14.84 12.16 1.32 -3.20 -5.46 6.30 - 6.80 -0.39 - 0.11

9. Jasa - jasa 10.71 10.94 7.43 6.19 8.69 5.75 7.50 9.76 10.57 - 11.07 8.26 - 8.76

PDRB 9.54 3.47 8.52 15.74 9.29 1.8 7.9 6.39 8.20 - 8.70 5.86 - 6.36

PA

PU

A B

AR

AT

yoy

(%)

4P2014P

20132013

2014Sektor Ekonomi

7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2014, perekonomian Provinsi Papua Barat diperkirakan masih

akan mengalami pertumbuhan tahunan yang positif sebesar 5,86-6,36% (yoy),

angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan

selama tahun 2013 sebesar 9,29% (yoy). Adapun pada triwulan IV-2014

pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat diperkirakan akan tumbuh

sebesar 8,20-8,70% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi yang

masih positif didorong oleh tingginya kontribusi dari komponen konsumsi

(khususnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah), investasi dan ekspor.

Sedangkan dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingginya

kontribusi dari sektor industri pengolahan, jasa-jasa dan bangunan.

Tabel 7.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua

Proyeksi tingginya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2014

dibandingkan dengan pencapaian pada beberapa triwulan sebelumnya didorong

oleh beberapa faktor. Dari Sisi Permintaan, kinerja ekspor Papua Barat diprediksi

akan mengalami perbaikan yang signifikan jika dibandingkan pencapaian kinerja

pada periode sebelumnya. Hal tersebut terjadi seiring adanya insentif bagi kinerja

ekspor Migas dari Papua Barat seiring penerapan harga jual baru yang telah

disepakati. Selain itu, permintaan masyarakat yang semakin meningkat

menjelang perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru, dinilai akan turut

meningkatkan konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan diprediksi akan menunjukan

pertumbuhan kinerja yang cukup tinggi. Masih terbukanya peluang bagi

produsen migas untuk meningkatkan kapasitas produksi, semakin meningkatnya

harga internasional gas alam serta adanya optimisme produsen migas atas proses

negosiasi harga jual gas alam yang baru dengan salah satu konsumen dinilai

menjadi suatu katalis atas tercapainya pertumbuhan kinerja yang cukup

Page 105: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 83

No. Nama Proyek Pembangunan BidangStatus

Pengerjaan

1 Pembangunan Proyek exploitasi Gas di Teluk Bintuni Minyak dan Gas 1 - 80 %

2 Pembangunan padang pengembalaan Sapi di Fak Fak Peternakan 80 - 100 %

3 Penanganan Jalan Fakfak -Kokas - Bomberai (139,9 km) Jalan 1 - 80 %

4 Penanganan jalan Manokwari - Kebar - Sorong (606,2 km) Jalan 1 - 80 %

5 Peningkatan Jalan Manokwari - Bintuni (257 Km) Jalan 1 - 80 %

memuaskan dari sektor industri pengolahan Provinsi Papua Barat pada triwulan

IV-2014. Sektor jasa-jasa diprediksi dapat tumbuh cukup signifikan seiring adanya

peningkatan penyerapan APBD Provinsi Papua Barat yang cukup signifikan pada

tahun 2014. Sektor Bangunan juga diprediksi akan tumbuh signifikan seiring

dengan adanya beberapa proyek seperti: proses pembangunan pabrik semen di

Manokwari, persiapan pembangunan fasilitas produksi migas baru,

pembangunan gedung kantor pemerintahan seiring adanya pemekaran beberapa

kota/kabupaten baru.

Tabel 7.4. Daftar Proyek Investasi yang sedang Dilakukan di Papua Barat

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua Barat

Page 106: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

84 84

I II III IV I II III IV I II III IVP

Tanpa Kenaikan BBM 1.94 1.80 2.94 4.52 5.89 6.07 8.58 8.27 9.57 7.40 4.51 4.45

Kenaikan BBM 5.15Inflasi YoY Papua (%)

Provinsi2012 2013 2014

7.3 PROSPEK INFLASI

7.3.1 Inflasi Provinsi Papua

Pada triwulan IV-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua diperkirakan berada

level 4,45 ± 1% (yoy). Pencapaian inflasi di Provinsi Papua pada triwulan

mendatang diroyeksikan relatif lebih rendah dibanding pencapaian pada triwulan

sebelumnya. Relatif terjaganya tingkat inflasi pada triwulan yang akan datang

diakibatkan oleh masuknya musim penghujan dimana beberapa komoditas

pertanian diprediksi akan mengalami panen raya disamping terjaganya

kelancaran distribusi barang dari beberapa daerah pemasok. Adapun potensi

risiko yang dapat menggiring inflasi ke tingkat yang lebih tinggi dari prediksi

sebelumnya adalah potensi terjadinya banjir yang dapat menghambat pasokan

beberapa komoditas bahan pokok apabila intensitas hujan terlampau tinggi dan

yang paling utama adalah adanya kenaikan harga BBM yang sampai dengan

akhir tahun dapat diputuskan oleh pemerintah.

Dapat kami informasikan bahwa angka proyeksi yang kami sampaikan pada

penjelasan sebelumnya adalah angka tanpa adanya asumsi kenaikan harga BBM

sepanjang tahun 2014. Adapun angka proyeksi inflasi dengan

mempertimbangkan bahwa pada pada akhir tahun terjadi kenaikan harga BBM

adalah sebesar 5,15% (yoy).

Tabel 7.5. Proyeksi Inflasi Provinsi Papua

Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Papua & Papua Barat

7.3.2 Inflasi Provinsi Papua Barat

Pada triwulan IV-2014, inflasi tahunan Provinsi Papua Barat diperkirakan

berada level 5,50 ± 1% (yoy). Pencapaian inflasi di Provinsi Papua Barat pada

triwulan mendatang dinilai cukup moderat seiring tingginya potensi kenaikan

harga dari beberapa komoditas bahan makanan di wilayah Papua Barat. Namun

demikian, besarnya kenaikan harga di Papua Barat untuk triwulan yang akan

datang masih berada dalam rentang yang cukup terkendali. Serupa halnya

seperti yang terjadi di Papua, adanya potensi kenaikan harga BBM sampai

Page 107: ~UUD 1945 Pasal 23 D~ ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 ... · ~UUD 1945 Pasal 23 D~ Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. ~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~

Triwulan III 2014

Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat 85

I II III IV I II III IV I II III IVP

Tanpa Kenaikan BBM 2.07 4.11 5.52 5.07 7.62 5.79 9.70 7.25 5.77 5.27 5.32 5.50

Kenaikan BBM 6.99

Provinsi

Inflasi YoY Papua Barat (%)

2012 2013 2014

dengan akhir tahun menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi dari prediksi

sebelumnya.

Dapat kami informasikan bahwa angka proyeksi yang kami sampaikan pada

penjelasan sebelumnya adalah angka tanpa adanya asumsi kenaikan harga BBM

sepanjang tahun 2014. Adapun angka proyeksi inflasi dengan

mempertimbangkan bahwa pada pada akhir tahun terjadi kenaikan harga BBM

adalah sebesar 6,99% (yoy).

Tabel 7.6. Proyeksi Inflasi Provinsi Papua Barat

Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Papua & Papua Barat