UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara

UU No. 1 UU No. 1 TTahun 2004 ahun 2004 TTentang entang Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negara

PPAKP 2011

KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA

LINGKUP KEUANGAN

NEGARA

Keuangan Negara

Lembaga Pengelola

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

PemerintahPemerintahanan

Pemerintahan Pusat,

termasuk BLU *)

BUMN/D Keuangan

Lembaga Moneter termasuk

bank sentral

Lembaga Non

Moneter

Pemerintahan Provinsi, termasuk

BLU*)

Pemerintahan

Kabupaten/Kota,

termasuk BLU *)

BUMN/D BUMN/D Non Non

KeuanganKeuangan

LINGKUP KEUANGAN LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEKNEGARA DARI SEGI SUBYEK

*) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

REFORMASI REFORMASI MANAJEMEN MANAJEMEN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAHPEMERINTAH

MENGAPA PERLU ?

Terdapat Kelemahan di

bidang :peraturan perundang-

undangan;perencanaan dan

penganggaran; pengelolaan

perbendaharaan; audit.

F A K T A

Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan,

Perubahan kedudukan Bank Indonesia

Semakin meningkatnya utang Pemerintah

F A K T A

UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

AND CLEAN GOVERNMENT

T U J U A N

APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

1. LEGAL BASIS1. LEGAL BASIS

INSTITUTIONAL REFORMINSTITUTIONAL REFORM

2. ORGANISATION2. ORGANISATION

11

Akuntabilitas berorientasi pada hasil,Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas,Profesionalitas, Proporsionalitas,Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan Keterbukaan dalam pengelolaan

keuangan negara,keuangan negara, Pemeriksaan keuangan oleh badan Pemeriksaan keuangan oleh badan

pemeriksa yang bebas dan mandiri.pemeriksa yang bebas dan mandiri.

PRINSIP-PRINSIP (BARU) PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARANEGARA

DUA SISI

Reformasi

REFORMASI DUA SISI

JURIDICO-POLITIS

ADMINISTRATIF

14

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN PERBENDAHARAAN

NEGARANEGARA

15

MENGATUR HUBUNGAN MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR HUKUM ANTAR INSTITUSIINSTITUSI

DALAM DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF LEMBAGA EKSEKUTIF DI DI BIDANG PELAKSANAAN UU BIDANG PELAKSANAAN UU

APBN/PERDA APBDAPBN/PERDA APBD

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN PERBENDAHARAAN NEGARANEGARA

16

Administratif

Reformasi

17

Paradigma BaruParadigma Barudalam pengelolaan Keuangan Negaradalam pengelolaan Keuangan Negara

let let the managers the managers

managemanage

Semangat yang Semangat yang melandasimelandasi

Check & BalanceCheck & BalanceMechanismMechanism

PengendalianPengendalian

dari dari Financial AdministrationFinancial AdministrationKe Ke Financial ManagementFinancial Management

Perubahan Perubahan mendasarmendasar

Asas Umum Perbendaharaan Asas Umum Perbendaharaan NegaraNegara

Asas kesatuanAsas kesatuan Asas universalitasAsas universalitas Asas tahunanAsas tahunan Asas spesialitasAsas spesialitas Profesionalitas, keterbukaan dan Profesionalitas, keterbukaan dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggarananggaran

Pengertian Pengertian Perbendaharaan Negara (Psl 1 Perbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1)ay.1)

Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negara adalah adalah pengelolaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBDditetapkan dalam APBN dan APBD

1.1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negaraPelaksanaan pendapatan dan belanja negara

2.2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerahPelaksanaan pendapatan dan belanja daerah

3.3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negaraPelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara

4.4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerahPelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah

5.5. Pengelolaan kasPengelolaan kas

6.6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerahPengelolaan piutang dan utang negara/daerah

7.7. Pengelolaan invesasi dan barang milik negara/daerahPengelolaan invesasi dan barang milik negara/daerah

8.8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daeahkeuangan negara/daeah

9.9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBDAPBN/APBD

10.10. Penyelesaian kerugian negara/daerahPenyelesaian kerugian negara/daerah

11.11. Pengelolaan Badan Layanan UmumPengelolaan Badan Layanan Umum

12.12. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBDpelaksanaan APBN/APBD

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal Perbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1)2 ay. 1)

Asas Umum (Pasal 3)Asas Umum (Pasal 3)

UU tentang APBN merupakan dasar bagi UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara;dan pengeluaran negara;

Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN;pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN;

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

21

Pejabat Perbendaharaan Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10)Negara (Pasal 4 s.d 10)

Menteri/pimpinan lembaga adalah Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;negara/lembaga yang dipimpinnya;

Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum NegaraBendahara Umum Negara;; Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota

mengangkat mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pengeluaran untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat daerahK/L/satker perangkat daerah

22

Pelaksanaan Pendapatan dan Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Psl. Belanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12)11s.d 12)

Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;Januari sampai dengan 31 Desember;

APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :

a.a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;kekayaan bersih;

b.b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersihnilai kekayaan bersih

c.c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnyaanggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum NegaraKas Umum Negara

23

24

ImplikasiImplikasi

pada aspek :pada aspek : Penyusunan,Penyusunan, Pelaksanaan penerimaan Pelaksanaan penerimaan

dan pengeluaran,dan pengeluaran, Audit,Audit, Pelaporan.Pelaporan.

25

Pelaksanaan penerimaan Pelaksanaan penerimaan dan pengeluarandan pengeluaran

Perubahan mendasar:Perubahan mendasar: Pembagian Pembagian

kewenangan,kewenangan, Sistem pembayaran,Sistem pembayaran, Pengelolaan kasPengelolaan kas..

26

Pembagian kewenanganPembagian kewenangan

27

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI

TEKNISTEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO) Pemerintah R.I.

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial Officer

(CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden

pada hakekatnya adalah Chief Operational

Officer (COO) untuk bidang tugas

kementerian yang dipimpinnya.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden

pada hakekatnya adalah Chief Operational

Officer (COO) untuk bidang tugas

kementerian yang dipimpinnya.

Redtop Hotel - Jakarta, 231007

PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM

28

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden(sebagai CEO)

Kepala KPPN(selaku Kuasa CFO)

Kepala Kantor(selaku Kuasa COO)

Menteri Keuangan (sebagai CFO)

Menteri Teknis (sebagai COO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program

Pendelegasian kewenangan perbendaharaan

29

Comptabel beheer administratief beheer

PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN

PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN

PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN

DANADANA

Pemisahan Pemisahan KewenanganKewenangan

Menteri Teknis Menteri Keuangan

30

Comptabel beheeradministratiefbeheeradministratief beheer




DANADANA

Yang berlaku sebelum

Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri KeuanganMenteri Keuangan

31

Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)

Pengurusan Administratif (Administratief Beheer)



DANADANA

Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran

Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku BUNSelaku BUN

PEMISAHAN KEWENANGAN PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARADALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA


32

Sistem PembayaranSistem Pembayaran

33

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN NEGARA

PENGUJIANPENGUJIAN

Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran


Tahapan AdministratifTahapan Administratif

Pengujian :• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid

SPMSPM

PENGUJIANPENGUJIAN

Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku BUNSelaku BUN

Tahapan KomtabelTahapan Komtabel

Pengujian :• Substansial :

•Wetmatigheid •Rechtmatigheid

• Formal

CHEQUECHEQUE

?

34

Pengelolaan KasPengelolaan Kas

Dasar Hukum Dasar Hukum

35

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun Tahun 2007 2007 Tentang Pengelolaan Uang Tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahNegara/Daerah

Tujuan Tujuan

36

Penggunaan dana yang dimiliki negara Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif.secara efisien dan efektif.

Menentukan jumlah keperluan kas untuk Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi penempatan/investasi

Mendapatkan sumber dana yang paling efisien Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan pemerintahan

Meminimalkan ‘Meminimalkan ‘Idle CashIdle Cash’ ’ Mempercepat penyetoran penerimaan negaraMempercepat penyetoran penerimaan negara Melakukan pembayaran tepat waktuMelakukan pembayaran tepat waktu

Latar BelakangLatar Belakang

37

Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekeningPenerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank

umumumum Menyulitkan perencanaan kas yang baikMenyulitkan perencanaan kas yang baik

Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepatnegara secara cepat

Tidak efisienTidak efisien Tingginya biaya pengelolaan rekeningTingginya biaya pengelolaan rekening Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak

mendapat hasil yang maksimalmendapat hasil yang maksimal Idle cashIdle cash

Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh :Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : Departemen/lembagaDepartemen/lembaga Bendahara : uang persediaan Bendahara : uang persediaan

Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak layak

Sasaran Pengelolaan Kas Sasaran Pengelolaan Kas

38

Pengelolaan likuiditasPengelolaan likuiditas Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negaraMonitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara

Pembayaran pada saat jatuh tempoPembayaran pada saat jatuh tempo Penerimaan segera disetorPenerimaan segera disetor

Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas Minimalisasi Minimalisasi idle cashidle cash

Meningkatkan pendapatan negaraMeningkatkan pendapatan negara Penempatan/InvestasiPenempatan/Investasi Buy back Buy back SUNSUN

Mengurangi Mengurangi cost of financingcost of financing Mengurangi biaya transaksi keuangan Mengurangi biaya transaksi keuangan

pemerintahpemerintah Mengurangi jumlah Mengurangi jumlah bank accounts bank accounts pemerintahpemerintah Menurangi biaya Menurangi biaya revenue collectionrevenue collection dan dan expenditure expenditure

processing (administration of payment process)processing (administration of payment process)

Penempatan/InvestasiPenempatan/Investasi

39

Ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 tentang Ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN :penempatan/investasi oleh BUN :

Pasal 7 poin h dan gPasal 7 poin h dan g Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan

kas.kas. Pasal 23 ayat 1 dan 2Pasal 23 ayat 1 dan 2

Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BIdisimpan pada BI

Pasal 24 ayat 1 dan 2Pasal 24 ayat 1 dan 2 Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang

disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutanbank umum yang bersangkutan

Pasal 71 ayat 1-3Pasal 71 ayat 1-3 Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa

transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat ‘semua‘semua’ ’ SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBItingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI

Penempatan/InvestasiPenempatan/Investasi

40

Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN : Uang Negara/Daerah oleh BUN :

Pasal 15Pasal 15 Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank

Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN.RKUN.

Pasal 36Pasal 36 Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum

(ayat 1)(ayat 1) Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara

(ayat 3)(ayat 3) Wajib berkoordinasi dengan Bank SentralWajib berkoordinasi dengan Bank Sentral

Implementasi Implementasi Pengelolaan Kas :Pengelolaan Kas :

41

Treasury Single Account (TSA)Treasury Single Account (TSA) Cash ForecastingCash Forecasting

Treasury Single Account (TSA)Treasury Single Account (TSA)

42

Landasan hukum :Landasan hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) 2 dan 3) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui

satu rekening (satu rekening (Single AccountSingle Account) - Rekening Kas Umum Negara ) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). (RKUN).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPengelolaan Uang Negara/Daerah(Pasal 14 ayat 2)(Pasal 14 ayat 2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum

Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum NegaraKas Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan No.Peraturan Menteri Keuangan No.9898/PMK.0/PMK.055/200/20077 tentang tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSATSA Di 178 KPPNDi 178 KPPN

Prinsip-Prinsip TSAPrinsip-Prinsip TSA

43

Konsolidasi seluruh rekening Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)

Penerapan Penerapan Zero-BalanceZero-Balance atas rekening atas rekening pemerintah yang berada di luar BIpemerintah yang berada di luar BI

Minimalisasi “Minimalisasi “Cash FloatCash Float” dan “” dan “Idle Idle CashCash””

Langkah-langkah Penerapan TSALangkah-langkah Penerapan TSA

44

Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.

Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hariRKUN setiap hari

Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran.pembayaran.

Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum)bunga pasar (yang berlaku umum)

Penempatan Penempatan idle cashidle cash pada rekening-rekening yang pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.

KPPN

KPPN

45

DJPBNDJPBNKP BOIKP BOI

BO IBO I

RPK-BUN -P

RPK-BUN -P

Yang berhakYang

berhak

Pengisian dana

Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul 07.30-15.00Penyampaian SP2D/SPT

Non Gaji Pukul 07.30-15.00

Rencana Kebutuhan Dana Tambahan pukul s.d .14.00

Rencana Kebutuhan Dana Tambahan pukul s.d .14.00

BO IIKantor Pos

PemindahbukuanPemindahbukuan

SP2D Gaji

Bayar

BO I

Awal : Pukul 07.00Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIBAwal : Pukul 07.00Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB

3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

SP2DGaji

5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji

e-kirana

Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB

BilyetGiroBilyetGiro

Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan)(Rekening Penerimaan)

46

KPPN

Bank Indonesia(RKUN) DJPBN

Bank Persepsi

Wajib Pajak/ Bayar

Bank Persepsi

Bank Persepsi

Wajib Pajak/ Bayar

Wajib Pajak/ Bayar

Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari

Laporan

Laporan

Rekonsiliasi

Bank PersepsiPBB/BPHTB

BO III

PemerintahDaerah

Wajib BayarPBB/BPHTB

BagianPemda

Bagian Pusat

Laporan

Perencanaan KasPerencanaan Kas

47

Landasan Hukum :Landasan Hukum :

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah :Pengelolaan Uang Negara/Daerah :

Menteri Keuangan selaku BUN atau Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Kuasa BUN Pusat Pusat bertanggungjawab bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal menetapkan saldo kas minimal (pasal 32(pasal 32 ayat (1) ayat (1)).).

Latar BelakangLatar Belakang

48

Permasalahan yang dihadapi :Permasalahan yang dihadapi : Selama ini Pemerintah belum dapat Selama ini Pemerintah belum dapat

mengetahui seberapa besar penerimaan, mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentumaupun dalam jangka waktu tertentu

Pada negara berkembang, pemantauan atas Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang.akan datang.

Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (sangat besar (idle cashidle cash) di Bank Indonesia ) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negaraatas pengeluaran negara

Pemerintah masih melakukan pinjaman Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplusmeskipun kas negara dalam keadaan surplus

Latar Belakang…Latar Belakang…

49

Untuk mencapai Pengelolaan kas Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat :Perencanaan Kas yang akurat : Perencanaan kas mendukung fungsi TSAPerencanaan kas mendukung fungsi TSA

Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negaranegara

Penerapan zero balance accountPenerapan zero balance account Perencanaan kas mendukung fungsi investasi Perencanaan kas mendukung fungsi investasi

Minimalisasi Minimalisasi idle cashidle cash Meningkatkan pendapatan negara dari Meningkatkan pendapatan negara dari

investasi/penempataninvestasi/penempatan Perencanaan kas mendukung operasional Perencanaan kas mendukung operasional pemerintahpemerintah

Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kaskas

Memastikan ketersediaan dana untuk membayar Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintahpengeluaran pemerintah

TujuanTujuan

50

Pengendalian atas aliran kas dan saldo Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kasuang kas

Minimalisasi saldo kas yang Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ ““menganggur”/ “bank floatsbank floats””

Perencanaan kas jangka pendek dan Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinyatindakan untuk mengatasinya

Tantangan dalam Tantangan dalam Pengelolaan KasPengelolaan Kas

51

Kesiapan sumber daya manusiaKesiapan sumber daya manusia Koordinasi dengan Bank IndonesiaKoordinasi dengan Bank Indonesia Sistem informasi yang belum Sistem informasi yang belum

memadaimemadai Kondisi geografis IndonesiaKondisi geografis Indonesia Perubahan pola pikirPerubahan pola pikir

52

Audit Audit Sasaran:Sasaran:

• Audit keuangan,Audit keuangan,• Audit kinerja.Audit kinerja.

Lembaga:Lembaga:• Internal,Internal,• EksternalEksternal..

53

Pelaporan Pelaporan

Dari Dari

Realisasi AnggaranRealisasi Anggaran

Ke Ke

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, BPK, disampaikan kepada DPR disampaikan kepada DPR selambat-lambatnyaselambat-lambatnya 6 bulan6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi : o Laporan Realisasi APBN,o Neraca,o Laporan Arus Kas, dano Catatan atas Laporan Keuangan

(dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnyadilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya).

55

KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN PENGELOLA KEUANGAN

PEMERINTAHPEMERINTAH

56


Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri KeuanganMenteri Keuangan

SetjenSetjen DJAPKDJAPK DJPnDJPn

RorenRoren&keu&keu

Policy Formulation

Policy Implementation

KPPNKPPN

Policy Policy FormulationFormulation

Policy Policy ImplementationImplementation

AklapAklapPerb.Perb.Gar.Gar.Ren.Ren.

57


Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri Keuangan

SetjenSetjen DJAPK DJPn

RorenRoren RokeuRokeuPolicy Policy

FormulationFormulationPolicy Policy

ImplementationImplementation

KPPN

Policy Formulation Policy

Implementation

Ren.Ren. Gar.Gar. Perb.Perb. AklapAklap

RenstraRenstraK/LK/L

RKARKAK/LK/L

PBPBK/LK/L

LKLKK/LK/L

VoucherVoucherbayarbayar

Terima kasihTerima kasih

UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara

Documents

Transcript of UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara