UU Anti Dumping

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2011 2010

TENTANG

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia) dan Pasal 23DUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlumengatur kembali ketentuan mengenai tindakanantidumping, tindakan imbalan, dan tindakanpengamanan perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang TindakanAntidumping, Tindakan Imbalan, dan TindakanPengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Agreement Establishing The WorldTrade Organization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3564);

3. Undang-Undang ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3612)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TINDAKANANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKANPENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan:

1. Tindakan Antidumping adalah tindakan yangdiambil pemerintah berupa pengenaan BeaMasuk Antidumping terhadap BarangDumping.

2. Tindakan Imbalan adalah tindakan yangdiambil pemerintah berupa pengenaan BeaMasuk Imbalan terhadap barang impor yangmengandung Subsidi.

3. Tindakan Pengamanan Perdagangan, yangselanjutnya disebut Tindakan Pengamanan,adalah tindakan yang diambil pemerintahuntuk memulihkan Kerugian Serius ataumencegah Ancaman Kerugian Serius yangdiderita oleh Industri Dalam Negeri sebagaiakibat dari lonjakan jumlah barang imporbaik secara absolut maupun relatif terhadapBarang Sejenis atau Barang Yang SecaraLangsung Bersaing.

4. Barang . . .

- 3 -

4. Barang Dumping adalah barang yang diimpordengan tingkat Harga Ekspor yang lebihrendah dari Nilai Normalnya di negarapengekspor.

5. Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnyadibayar atau akan dibayar untuk barang yangdiekspor ke Daerah Pabean Indonesia.

6. Nilai Normal adalah harga yang sebenarnyadibayar atau akan dibayar untuk BarangSejenis dalam perdagangan pada umumnya dipasar domestik negara pengekspor untuktujuan konsumsi.

7. Marjin Dumping adalah selisih antara NilaiNormal dengan Harga Ekspor dari BarangDumping.

8. Subsidi adalah:

a. setiap bantuan keuangan yang diberikanoleh pemerintah atau badan pemerintah,baik langsung atau tidak langsung kepadaperusahaan, industri, kelompok industri,atau eksportir; dan/atau

b. setiap bentuk dukungan terhadappendapatan atau harga, yang diberikansecara langsung atau tidak langsung untukmeningkatkan ekspor atau menurunkanimpor dari atau ke negara yangbersangkutan,

yang dapat memberikan manfaat bagipenerima Subsidi.

9. Subsidi Neto adalah selisih antara Subsididengan:

a. biaya permohonan, tanggungan, ataupungutan lain yang dikeluarkan untukmemperoleh Subsidi; dan/atau

b. pungutan yang dikenakan pada saatekspor untuk pengganti Subsidi yangdiberikan kepada barang ekspor tersebut.

10. Barang Sejenis adalah barang produksi dalamnegeri yang identik atau sama dalam segalahal dengan barang impor atau barang yangmemiliki karakteristik menyerupai barangyang diimpor.

11. Barang . . .

- 4 -

11. Barang Yang Secara Langsung Bersaing adalahbarang produksi dalam negeri yang dalampenggunaannya dapat menggantikan BarangYang Diselidiki.

12. Kuota adalah pembatasan jumlah barang olehpemerintah yang dapat diimpor.

13. Kerugian, dalam hal Tindakan Antidumping,adalah:

a. kerugian materiel yang telah terjaditerhadap Industri Dalam Negeri;

b. ancaman terjadinya kerugian materielterhadap Industri Dalam Negeri; atau

c. terhalangnya pengembangan industriBarang Sejenis di dalam negeri.

14. Kerugian, dalam hal Tindakan Imbalan,adalah:

a. kerugian materiel yang telah terjaditerhadap Industri Dalam Negeri;

b. pembatalan atau pengurangan darikeuntungan yang secara langsung atautidak langsung diperoleh dari konsesi tarifyang diperoleh dari negara yangmemberikan Subsidi; atau

c. ancaman yang serius terjadinya kerugianmateriel terhadap Industri Dalam Negeri.

15. Kerugian Serius adalah kerugian menyeluruhyang signifikan yang diderita oleh IndustriDalam Negeri.

16. Ancaman Kerugian Serius adalah KerugianSerius yang jelas akan terjadi dalam waktudekat pada Industri Dalam Negeri yangpenetapannya didasarkan atas fakta-fakta,bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan,atau perkiraan.

17. Industri Dalam Negeri, dalam hal TindakanAntidumping atau Tindakan Imbalan, adalahprodusen dalam negeri secara keseluruhandari Barang Sejenis atau yang secarakumulatif produksinya merupakan proporsiyang besar dari keseluruhan produksi BarangSejenis, tidak termasuk:

a.produsen . . .

- 5 -

a. produsen dalam negeri Barang Sejenisyang terafiliasi dengan eksportir, eksportirprodusen, atau importir Barang Dumpingatau barang yang mengandung Subsidi;dan

b. importir Barang Dumping atau barangyang mengandung Subsidi.

18. Industri Dalam Negeri, dalam hal TindakanPengamanan adalah produsen secarakeseluruhan dari Barang Sejenis atau BarangYang Secara Langsung Bersaing yangberoperasi dalam wilayah Indonesia atau yangsecara kumulatif produksinya merupakanproporsi yang besar dari keseluruhanproduksi barang dimaksud.

19. Tindakan Sementara adalah tindakan yangdiambil untuk mencegah berlanjutnyaKerugian dalam masa penyelidikan berupapengenaan Bea Masuk AntidumpingSementara atau Bea Masuk ImbalanSementara.

20. Bea Masuk adalah pungutan negara yangdikenakan terhadap barang yang diimpor.

21. Bea Masuk Antidumping adalah pungutannegara yang dikenakan terhadap BarangDumping yang menyebabkan Kerugian.

22. Bea Masuk Antidumping Sementara adalahpungutan negara yang dikenakan pada masapenyelidikan terhadap Barang Dumping yangmenyebabkan Kerugian berdasarkan buktipermulaan yang cukup.

23. Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negarayang dikenakan terhadap barang impormengandung Subsidi yang menyebabkanKerugian.

24. Bea Masuk Imbalan Sementara adalahpungutan negara yang dikenakan pada masapenyelidikan terhadap barang impormengandung Subsidi yang menyebabkanKerugian berdasarkan bukti permulaan yangcukup.

25. Bea . . .

- 6 -

25. Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalahpungutan negara untuk memulihkan KerugianSerius atau mencegah Ancaman KerugianSerius yang diderita oleh Industri DalamNegeri sebagai akibat dari lonjakan jumlahbarang impor terhadap Barang Sejenis atauBarang Yang Secara Langsung Bersaingdengan tujuan agar Industri Dalam Negeriyang mengalami Kerugian Serius atauAncaman Kerugian Serius dapat melakukanpenyesuaian yang diperlukan.

26. Barang Yang Diselidiki, dalam hal Bea MasukAntidumping dan Bea Masuk Imbalan, adalahbarang impor yang menjadi obyekpenyelidikan antidumping atau barang imporyang diduga mengandung Subsidi yangdinyatakan dengan uraian dan spesifikasibarang serta nomor pos tarif sesuai buku tarifbea masuk Indonesia.

27. Barang Yang Diselidiki, dalam hal TindakanPengamanan, adalah barang impor yangmengalami lonjakan jumlah, yang menjadiobyek penyelidikan, yang dinyatakan denganuraian dan spesifikasi barang serta nomor postarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.

28. Menteri adalah menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

29. Komite Antidumping Indonesia, yangselanjutnya disingkat KADI, adalah komiteyang bertugas untuk melaksanakanpenyelidikan dalam rangka TindakanAntidumping dan Tindakan Imbalan.

30. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia,yang selanjutnya disingkat KPPI, adalahkomite yang bertugas untuk melaksanakanpenyelidikan dalam rangka TindakanPengamanan.

BAB II ...

- 7 -

BAB II

TINDAKAN ANTIDUMPING

Bagian Kesatu

Bea Masuk Antidumping

Pasal 2

(1) Terhadap barang impor selain dikenakan BeaMasuk dapat dikenakan Bea MasukAntidumping, jika Harga Ekspor dari barangyang diimpor lebih rendah dari NilaiNormalnya dan menyebabkan Kerugian.

(2) Besarnya Bea Masuk Antidumpingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingtinggi sama dengan Marjin Dumping.

Bagian Kedua

Penyelidikan

Pasal 3

(1) Bea Masuk Antidumping sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dikenakan setelahdilakukan penyelidikan oleh KADI.

(2) Penyelidikan oleh KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanberdasarkan permohonan atau berdasarkaninisiatif KADI.

Pasal 4

(1) Produsen dalam negeri Barang Sejenisdan/atau asosiasi produsen dalam negeriBarang Sejenis dapat mengajukanpermohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada KADIuntuk melakukan penyelidikan dalam rangkapengenaan Tindakan Antidumping atasbarang impor yang diduga sebagai BarangDumping yang menyebabkan Kerugian.

(2) Permohonan . . .

- 8 -

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan oleh produsendalam negeri Barang Sejenis dan asosiasiprodusen dalam negeri Barang Sejenis yangmewakili Industri Dalam Negeri.

(3) Produsen dalam negeri Barang Sejenis danasosiasi produsen dalam negeri BarangSejenis dianggap mewakili Industri DalamNegeri apabila:

a. produksinya lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah produksi pemohonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) danprodusen dalam negeri Barang Sejenisyang menolak permohonan penyelidikan;atau

b. produksi dari pemohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan produsendalam negeri Barang Sejenis yangmendukung permohonan penyelidikanmenjadi lebih dari 50% (lima puluh persen)dari jumlah produksi pemohon,pendukung, dan yang menolakpermohonan penyelidikan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memuat bukti awal dandidukung dengan dokumen lengkap mengenaiadanya:

a. Barang Dumping;

b. Kerugian; dan

c. hubungan sebab akibat antara BarangDumping dan Kerugian yang dialami olehpemohon.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(4) terdiri atas data yang bersifat rahasia dandata yang bersifat tidak rahasia.

(6) Dalam hal data yang bersifat rahasiasebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakdidukung alasan yang kuat bahwa bersifatrahasia, KADI dapat mengabaikankerahasiaan data dimaksud.

(7) Ketentuan ...

- 9 -

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengajuan permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 5

Penyelidikan berdasarkan inisiatif KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awalyang cukup mengenai adanya Barang Dumping,Kerugian Industri Dalam Negeri, dan hubungansebab akibat antara Barang Dumping danKerugian Industri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:

a. produksi dari pemohon atau produksi daripemohon dan yang mendukungpermohonan berjumlah 25% (dua puluhlima persen) atau lebih dari total produksiBarang Sejenis yang dihasilkan olehIndustri Dalam Negeri, dalam halpenyelidikan dilakukan berdasarkanpermohonan; atau

b. produksi dari Industri Dalam Negeri yangmendukung dilakukannya penyelidikanberjumlah 25% (dua puluh lima persen)atau lebih dari total produksi BarangSejenis yang dihasilkan oleh IndustriDalam Negeri, dalam hal penyelidikandilakukan berdasarkan inisiatif KADI.

(2) Penyelidikan tidak dapat dilakukan atausegera harus dihentikan terhadap eksportir,eksportir produsen, atau negara pengeksportertentu apabila KADI menemukan:

a. besarnya Marjin Dumping kurang dari 2%(dua persen) dari Harga Ekspor; dan/atau

b. volume impor Barang Dumping dari:

1. satu negara kurang dari 3% (tigapersen); dan

2. beberapa . . .

- 10 -

2. beberapa negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.1secara kumulatif 7% (tujuh persen)atau kurang,

dari total impor Barang Sejenis.

Pasal 7

(1) Dalam hal permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterimasecara lengkap, KADI memberitahukanmengenai adanya permohonan kepadapemerintah negara pengekspor.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggalpermohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) diterima secara lengkap, KADI:

a. melakukan kajian atas kecukupan danketepatan bukti awal yang disampaikandalam permohonan; dan

b. memberikan keputusan:

1. menolak, dalam hal permohonantidak memenuhi ketentuan Pasal 4dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau

2. menerima dan menetapkandimulainya penyelidikan, dalam halpermohonan memenuhi ketentuanPasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1) Penyelidikan dalam rangka pengenaanTindakan Antidumping dimulai pada saatdiumumkan kepada publik.

(2) Selain diumumkan kepada publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1), KADImemberitahukan dimulainya penyelidikankepada:

a. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor, perwakilan NegaraRepublik Indonesia di negara pengekspor,importir, dan pemohon, dalam halpenyelidikan dilakukan berdasarkanpermohonan; atau

b. eksportir . . .

- 11 -

b. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor, perwakilan NegaraRepublik Indonesia di negara pengekspor,importir, dan Industri Dalam Negeri, dalamhal penyelidikan dilakukan berdasarkaninisiatif KADI.

(3) Penyelidikan berakhir pada tanggal laporanakhir hasil penyelidikan.

Pasal 9

(1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 dilakukan dalam jangka waktu palinglama 12 (dua belas) bulan terhitung sejaktanggal penyelidikan dimulai.

(2) Dalam keadaan tertentu, jangka waktupenyelidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diperpanjang menjadi palinglama 18 (delapan belas) bulan.

(3) Apabila dalam masa penyelidikan tidakditemukan adanya bukti Barang Dumpingyang menyebabkan Kerugian, KADI segeramenghentikan penyelidikan dan melaporkankepada Menteri.

(4) Penghentian penyelidikan harus segeradiberitahukan kepada eksportir dan/ataueksportir produsen secara langsung ataumelalui pemerintah negara pengekspor,perwakilan Negara Republik Indonesia dinegara pengekspor, pemohon atau IndustriDalam Negeri, dan importir, disertai denganalasan.

Pasal 10

(1) KADI menyampaikan laporan akhir hasilpenyelidikan kepada Menteri dan kepadaeksportir dan/atau eksportir produsen secaralangsung atau melalui pemerintah negarapengekspor, perwakilan Negara RepublikIndonesia di negara pengekspor, pemohonatau Industri Dalam Negeri, dan importirdalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tanggalpenyelidikan berakhir.

(2) Dalam . . .

- 12 -

(2) Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikanterbukti adanya Barang Dumping yangmenyebabkan Kerugian, KADI menyampaikanbesarnya Marjin Dumping danmerekomendasikan kepada Menteri mengenaipengenaan Bea Masuk Antidumping.

(3) Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikantidak terbukti adanya Barang Dumping yangmenyebabkan Kerugian, KADI melaporkankepada Menteri mengenai penghentianpenyelidikan.

Bagian Ketiga

Bukti dan Informasi

Pasal 11

(1) Dalam melakukan penyelidikan BarangDumping, KADI meminta penjelasan yangdiperlukan kepada pihak:

a. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor;

b. pemohon atau Industri Dalam Negeri; dan

c. importir.

(2) Permintaan penjelasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disertai denganpermintaan dokumen.

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menyatakan suatu penjelasan ataudokumen yang diberikan bersifat rahasia dantidak rahasia.

(4) Penjelasan atau dokumen yang bersifatrahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus didukung alasan yang kuat mengenaikerahasiaannya.

(5) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dapat diterima, KADI dapatmengabaikan kerahasian suatu penjelasanatau dokumen yang disampaikan.

(6) Penjelasan . . .

- 13 -

(6) Penjelasan atau dokumen yang dinyatakanbersifat rahasia tidak dapat diberikan kepadapihak lain, kecuali dengan izin khusus daripemberi penjelasan atau dokumen.

(7) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus menyampaikan penjelasan secaratertulis kepada KADI disertai dengan buktipendukung dalam jangka waktu paling lambat40 (empat puluh) hari kalender terhitungsejak tanggal surat permintaan penjelasan.

(8) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat menyampaikanpenjelasan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (7), pihak dapatmeminta tambahan jangka waktu kepadaKADI paling lama 30 (tiga puluh) harikalender.

(9) Selain permintaan penjelasan kepada pihaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), KADImemberikan kesempatan kepada industripengguna Barang Yang Diselidiki dan wakilorganisasi konsumen untuk memberikaninformasi mengenai Barang Yang Diselidiki.

Pasal 12

(1) Dalam hal jumlah eksportir, eksportirprodusen, importir, atau jenis Barang YangDiselidiki menyangkut jumlah yang besar,KADI dapat membatasi pemeriksaan dalampenyelidikan.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memilih secara acak eksportir, eksportirprodusen, importir, atau jenis Barang YangDiselidiki dengan mempergunakan metodestatistik berdasarkan informasi yangtersedia; atau

b. menggunakan persentase terbesar darivolume ekspor Barang Yang Diselidiki dinegara yang bersangkutan.

Pasal 13 ...

- 14 -

Pasal 13

(1) Atas permintaan eksportir, eksportirprodusen, pemohon atau Industri DalamNegeri, importir, dan pemerintah negarapengekspor atau inisiatif KADI, KADImenyelenggarakan dengar pendapat dalamrangka memberikan kesempatan kepadaeksportir, eksportir produsen, pemohon atauIndustri Dalam Negeri, importir, danpemerintah negara pengekspor untukmemberikan bukti dan informasi secara lisanguna pembelaan.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat diajukan:

a. paling lambat 14 (empat belas) harikalender sejak batas akhir tanggalpengembalian permintaan penjelasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (7) dan ayat (8); atau

b. paling lambat 14 (empat belas) harikalender setelah tanggal laporanpendahuluan hasil penyelidikan.

(3) Dalam melakukan pembelaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), eksportir, eksportirprodusen, pemohon atau Industri DalamNegeri, importir, dan pemerintah negarapengekspor harus menyampaikan buktitertulis paling lambat 5 (lima) hari kalenderterhitung sejak tanggal dengar pendapatdiselenggarakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaandan tata cara penyelenggaraan dengarpendapat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

KADI dapat memberikan penjelasan yang diterimasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasildengar pendapat sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 yang bersifat tidak rahasia kepada:

a. eksportir ...

- 15 -

a. eksportir, eksportir produsen, importir,dan/atau asosiasi yang mayoritasanggotanya meliputi para eksportir, eksportirprodusen, atau importir;

b. pemerintah negara pengekspor;

c. produsen Barang Sejenis di dalam negeriatau asosiasi produsen dalam negeri yangmayoritas anggotanya memproduksi BarangSejenis; dan

d. pihak lain yang terkait dengan Barang YangDiselidiki.

Pasal 15

Dalam hal eksportir, eksportir produsen, pemohonatau Industri Dalam Negeri, atau importir menolakmemberikan penjelasan dan/atau dokumen ataumenghalangi penyelidikan, KADI melakukanpenyelidikan berdasarkan bukti yang dimiliki.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penelitian kebenaran dankelengkapan penjelasan dan/atau dokumen,KADI dapat melakukan penyelidikan ke tempateksportir, eksportir produsen, pemohon atauIndustri Dalam Negeri, atau importir BarangYang Diselidiki atas persetujuan eksportir,eksportir produsen, pemohon atau IndustriDalam Negeri, atau importir.

(2) Dalam hal penyelidikan dilakukan di tempateksportir dan/atau eksportir produsen, KADImemberitahukan kepada perwakilan negarapengekspor di Indonesia.

Pasal 17

Dalam menyelidiki Kerugian, KADI wajibmengevaluasi faktor ekonomi yang terkait dengankondisi Industri Dalam Negeri dan faktor lain yangrelevan.

Bagian . . .

- 16 -

Bagian Keempat

Tindakan Sementara

Pasal 18

(1) Apabila dalam masa penyelidikan KADImenemukan bukti permulaan yang cukupmengenai adanya Barang Dumping yangmenyebabkan Kerugian, KADI dapatmenyampaikan laporan sementara hasilpenyelidikan dan merekomendasikan kepadaMenteri untuk mengenakan TindakanSementara.

(2) Laporan sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberitahukan kepada eksportirdan/atau eksportir produsen secara langsungatau melalui pemerintah negara pengekspor,pemohon atau Industri Dalam Negeri, danimportir.

(3) Menteri menyampaikan rekomendasi KADIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamenteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan BarangYang Diselidiki untuk memperolehpertimbangan dalam rangka kepentingannasional.

(4) Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian sebagaimana dimaksudpada ayat (3) memberikan pertimbangandalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggal suratMenteri mengenai permintaan pertimbangan.

(5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian tidakmenyampaikan pertimbangan, maka menteridan/atau kepala lembaga pemerintahan nonkementerian dianggap menyetujuirekomendasi KADI.

(6) Berdasarkan ...

- 17 -

(6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dalamjangka waktu paling lambat 45 (empat puluhlima) hari kerja terhitung sejak tanggalrekomendasi KADI, Menteri memutuskanuntuk menerima atau menolak rekomendasiKADI.

(7) Dalam hal Menteri menerima rekomendasiKADI, Menteri dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6)menyampaikan surat kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan mengenai keputusan:

a. besarnya pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara yang jumlahnyapaling tinggi sama dengan MarjinDumping; dan

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara.

(8) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk AntidumpingSementara sesuai dengan keputusan Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyasurat Menteri oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukAntidumping Sementara.

Pasal 19

(1) Tindakan Sementara dikenakan paling cepat60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggaldimulai penyelidikan dan berlaku untukjangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Dalam hal terdapat permintaan eksportir ataueksportir produsen yang mewakili persentasesignifikan dari Barang Yang Diselidiki,pengenaan Tindakan Sementara dapatditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam . . .

- 18 -

(3) Dalam hal Bea Masuk AntidumpingSementara ditetapkan lebih rendah dariMarjin Dumping, pengenaan TindakanSementara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat ditetapkan untuk jangka waktu6 (enam) bulan atau paling lama 9 (sembilan)bulan.

Pasal 20

(1) Pelunasan pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara dapat dilakukandengan cara:

a. pembayaran sebesar Bea MasukAntidumping Sementara; atau

b. penyerahan jaminan dalam bentuk uangtunai, jaminan bank, atau jaminan dariperusahaan asuransi, sebesar Bea MasukAntidumping Sementara.

(2) Cara pelunasan pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalampenetapan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(8).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelunasan pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara diatur denganperaturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 21

(1) Menteri memutuskan penghentian TindakanSementara apabila laporan akhir hasilpenyelidikan tidak terbukti adanya BarangDumping yang menyebabkan Kerugian.

(2) Menteri . . .

- 19 -

(2) Menteri menyampaikan keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal laporan KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(3).

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan pengakhiran TindakanSementara sesuai dengan keputusan Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyasurat Menteri oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(4) Dalam hal ditetapkan pengakhiran TindakanSementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3), importir dapat mengajukan permohonanpengembalian pembayaran atau jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengembalian pembayaran Bea MasukAntidumping Sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur denganperaturan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kelima

Tindakan Penyesuaian

Pasal 22

(1) Eksportir dan/atau eksportir produsen atauKADI dapat menyampaikan tawaran untukmelakukan Tindakan Penyesuaian.

(2) Tawaran ...

- 20 -

(2) Tawaran Tindakan Penyesuaian disampaikanoleh eksportir dan/atau eksportir produsenkepada KADI atau KADI kepada eksportirdan/atau eksportir produsen paling lambat 7(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal:

a. pengenaan Bea Masuk AntidumpingSementara; atau

b. laporan pendahuluan hasil penyelidikan,dalam hal tidak ada pengenaan Bea MasukAntidumping Sementara.

(3) Tindakan Penyesuaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupapenyesuaian Harga Ekspor atau penghentianekspor Barang Dumping.

(4) Tawaran Tindakan Penyesuaian oleh eksportirdan/atau eksportir produsen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disetujui jikaTindakan Penyesuaian akan menghilangkandampak Kerugian akibat impor BarangDumping.

Pasal 23

(1) KADI dapat menyetujui atau menolak tawaranTindakan Penyesuaian yang disampaikan oleheksportir dan/atau eksportir produsen.

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberitahukan olehKADI kepada eksportir dan/atau eksportirprodusen.

(3) Dalam hal KADI menyetujui tawaranTindakan Penyesuaian, KADI membuat notakesepakatan dengan eksportir atau eksportirprodusen yang mengajukan tawaran TindakanPenyesuaian.

(4) Persetujuan atau penolakan KADIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenghentikan pelaksanaan penyelidikan.

(5) Apabila ...

- 21 -

(5) Apabila KADI menyetujui tawaran TindakanPenyesuaian dan berdasarkan laporan akhirhasil penyelidikan terbukti adanya BarangDumping yang menyebabkan Kerugian,Tindakan Penyesuaian dilanjutkan.

(6) Apabila KADI menyetujui tawaran TindakanPenyesuaian dan berdasarkan laporan akhirhasil penyelidikan tidak terbukti adanyaBarang Dumping yang menyebabkanKerugian, Tindakan Penyesuaian diakhiri,kecuali tidak adanya Kerugian akibatTindakan Penyesuaian yang telah dilakukan.

(7) Selama Tindakan Penyesuaian diberlakukan,eksportir dan/atau eksportir produsen:

a. menyampaikan pelaksanaan TindakanPenyesuaian kepada KADI secara berkala;dan

b. bersedia untuk diverifikasi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai TindakanPenyesuaian diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 24

Dalam hal Tindakan Penyesuaian tidakdilaksanakan sesuai dengan nota kesepakatan:

a. terhadap importasi Barang Dumpingberikutnya dikenakan Tindakan Sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau

b. KADI melanjutkan proses pengenaan BeaMasuk Antidumping.

Bagian ...

- 22 -

Bagian Keenam

Pengenaan Bea Masuk Antidumping

Pasal 25

(1) Untuk memperoleh pertimbangan dalamrangka kepentingan nasional, Menterimenyampaikan rekomendasi KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) kepada menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki.


(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki tidakmenyampaikan pertimbangan, maka dianggapmenyetujui rekomendasi KADI.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalamjangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerjaterhitung sejak tanggal rekomendasi KADI,Menteri memutuskan untuk menerima ataumenolak rekomendasi KADI.


a. besarnya pengenaan Bea MasukAntidumping; dan

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukAntidumping.

Pasal 26 . . .

- 23 -

Pasal 26

(1) Besarnya pengenaan Bea Masuk Antidumpinguntuk barang yang diekspor oleh eksportiratau eksportir produsen yang tidak diperiksadalam penyelidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan palingbanyak sama dengan:

a. rata-rata tertimbang Marjin Dumping yangditetapkan berdasarkan bukti daninformasi dari eksportir atau eksportirprodusen yang terpilih untuk diperiksa;atau

b. selisih antara rata-rata tertimbang NilaiNormal dari eksportir atau eksportirprodusen yang diperiksa dengan HargaEkspor dari eksportir atau produsen yangtidak diperiksa.

(2) Dalam menentukan besarnya pengenaanBea Masuk Antidumping sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Marjin Dumpingyang nilainya nol atau kurang dari 2% (duapersen) tidak diperhitungkan.

Pasal 27

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Antidumping sesuaidengan keputusan Menteri dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya suratMenteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (5) oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukAntidumping.

Pasal 28 ...

- 24 -

Pasal 28

(1) Besarnya Bea Masuk Antidumpingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ditetapkan untuk importasi Barang Dumpingdari:

a. eksportir atau eksportir produsen ataumasing-masing eksportir atau eksportirprodusen dalam satu negara pengekspor;atau

b. eksportir atau eksportir produsen daribeberapa negara pengekspor.

(2) Dalam hal masing-masing eksportir ataueksportir produsen dalam satu negarapengekspor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a tidak dapat disebutkan satu persatu, pengenaan Bea Masuk Antidumpingdapat ditetapkan untuk satu negarapengekspor.

(3) Dalam hal eksportir atau eksportir produsendari beberapa negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, pengenaan Bea MasukAntidumping dapat ditetapkan untuk:

a. setiap eksportir atau eksportir produsendari masing-masing negara pengeskpor;atau

b. satu negara pengekspor yang berlakuuntuk seluruh eksportir atau eksportirprodusen di negara tersebut.

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat perbedaan penetapanbesaran tarif Bea Masuk AntidumpingSementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (8) dengan besaran tarif BeaMasuk Antidumping sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27, maka:

a. selisih lebih pembayaran Bea MasukAntidumping Sementara dapat dimintakanpermohonan pengembaliannya olehimportir; atau

b. selisih . . .

- 25 -

b. selisih kurang pembayaran Bea MasukAntidumping Sementara tidak ditagihkankepada importir.

(2) Permohonan pengembalian selisihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiajukan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmemberikan keputusan terhadappermohonan pengembalian selisihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggalditerimanya permohonan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaipengembalian selisih pembayaran Bea MasukAntidumping Sementara diatur dengan atauberdasarkan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 30

(1) Pengenaan Bea Masuk Antidumpingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal pengenaan.

(2) Dalam hal Tindakan Sementara sudahdiberlakukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, Bea Masuk Antidumpingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiberlakukan surut terhitung sejak tanggalpengenaan Bea Masuk AntidumpingSementara.

(3) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya dapat diberlakukanterhadap pengenaan Bea Masuk Antidumpingyang pengenaannya didasarkan pada:

a. adanya ...

- 26 -

a. adanya Kerugian terhadap Industri DalamNegeri; atau

b. adanya ancaman kerugian yang akanmenjadi Kerugian Industri Dalam Negerisebagai akibat impor Barang Dumping jikaTindakan Sementara tidak diberlakukan.

(4) Pemberlakuan surut pengenaan Bea MasukAntidumping sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diberlakukan paling lama 90(sembilan puluh) hari sebelum tanggalpengenaan Tindakan Sementara.

(5) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan, jika KADImengetahui bahwa:

a. Barang Yang Diselidiki pernah diimporsebagai Barang Dumping dalam jangkawaktu singkat dengan jumlah yang sangatbesar yang mempengaruhi efektifitaspengenaan Bea Masuk Antidumping untukmenghilangkan Kerugian; atau

b. importir selama ini telah mengimporBarang Dumping yang dapat menyebabkanKerugian.

(6) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dapat diberlakukanterhadap pengenaan Bea Masuk Antidumpingyang pengenaannya didasarkan:

a. adanya ancaman kerugian terhadapIndustri Dalam Negeri; atau

b. terhalangnya pengembangan industriBarang Sejenis di dalam negeri.

(7) Pemberlakuan surut pengenaan Bea MasukAntidumping sebagaimana dimaksud padaayat (4) tidak dapat diberlakukan sebelumtanggal dimulainya penyelidikan.

Bagian ...

- 27 -

Bagian Ketujuh

Peninjauan Kembali

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

(1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping dapatditinjau kembali berdasarkan:

a. permohonan dari eksportir, eksportirprodusen, pemohon atau Industri DalamNegeri, dan/atau importir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yangkooperatif dalam proses penyelidikan;

b. permohonan dari eksportir dan/ataueksportir produsen yang tidak melakukanekspor Barang Dumping sebelumpengenaan Bea Masuk Antidumping dantidak berafiliasi dengan eksportir dan/ataueksportir produsen yang dikenakan BeaMasuk Antidumping; dan/atau

c. inisiatif KADI.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

a. interim review, dalam hal perlu dikajimengenai kemungkinan Kerugian masihtetap berlanjut dan/atau Kerugian akanberulang kembali jika pengenaan BeaMasuk dihentikan;

b. sunset review, dalam hal pengenaan BeaMasuk Antidumping akan berakhir.

Paragraf 2

Interim Review

Pasal 32

(1) Permohonan untuk interim review dapatdiajukan oleh:

a. eksportir, eksportir produsen, dan/atauimportir untuk melakukan penghentianpengenaan Bea Masuk Antidumping;

b. eksportir . . .

- 28 -

b. eksportir dan/atau eksportir produsensebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (1) huruf b untuk tidak dikenakanBea Masuk Antidumping; atau

c. eksportir, eksportir produsen, importir,pemohon atau Industri Dalam Negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (1) huruf a untuk melakukanperubahan besaran pengenaan Bea MasukAntidumping.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf chanya dapat diajukan paling cepat 12 (duabelas) bulan setelah berlakunya penetapanBea Masuk Antidumping oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(3) Ketentuan mengenai permohonan danpenyelidikan interim review secara mutatismutandis berlaku ketentuan Bagian KeduaPenyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti danInformasi.

Pasal 33

(1) Dalam hal KADI menerima permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1), KADI melakukan penyelidikan interimreview mengenai kemungkinan:

a. dumping dan Kerugian masih tetapberlanjut; dan/atau

b. dumping dan Kerugian akan berulangkembali,

jika pengenaan Bea Masuk Antidumpingdihentikan.

(2) Penyelidikan interim review sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal dimulainya penyelidikaninterim review.

(3) Pelaksanaan . . .

- 29 -

(3) Pelaksanaan penyelidikan interim review tidakmenghentikan pengenaan Bea MasukAntidumping yang telah ditetapkan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1).

(4) Apabila hasil penyelidikan interim reviewmembuktikan bahwa Kerugian masih tetapberlanjut atau Kerugian berulang kembali,KADI merekomendasikan kepada Menteriuntuk:

a. menolak permohonan penghentianpengenaan Bea Masuk Antidumpingkepada eksportir, eksportir produsen,dan/atau importir;

b. menolak permohonan untuk tidakmengenakan Bea Masuk Antidumpingkepada eksportir dan/atau eksportirprodusen sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 ayat (1) huruf b; dan/atau

c. menerima permohonan perubahanbesaran pengenaan Bea MasukAntidumping dan besaran Bea MasukAntidumping yang dikenakan, dalam halinterim review diajukan oleh pemohon danIndustri Dalam Negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

(5) Apabila hasil penyelidikan interim reviewmembuktikan bahwa Kerugian tidak berlanjutdan/atau Kerugian tidak berulang kembali,KADI merekomendasikan kepada Menteriuntuk menghentikan pengenaan Bea MasukAntidumping.

(6) Atas rekomendasi KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5),secara mutatis mutandis berlaku ketentuanpengenaan Bea Masuk Antidumpingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 danPasal 27.

Paragraf 3 ...

- 30 -

Paragraf 3

Sunset Review

Pasal 34

(1) Permohonan untuk sunset review dapatdiajukan oleh pemohon atau Industri DalamNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (1) huruf a untuk meminta perpanjanganpengenaan Bea Masuk Antidumping dengan:

a. disertai perubahan besaran pengenaanBea Masuk Antidumping; atau

b. tidak disertai perubahan besaranpengenaan Bea Masuk Antidumping.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf chanya dapat diajukan paling lambat 15 (limabelas) bulan sebelum berakhirnya pengenaanBea Masuk Antidumping.

(3) Ketentuan mengenai permohonan danpenyelidikan sunset review secara mutatismutandis berlaku ketentuan Bagian KeduaPenyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti danInformasi.

Pasal 35

(1) Dalam hal KADI menerima permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1), KADI melakukan penyelidikan sunsetreview mengenai kemungkinan:

a. dumping dan Kerugian masih tetapberlanjut; dan/atau

b. dumping dan Kerugian akan berulangkembali,

jika pengenaan Bea Masuk Antidumpingdihentikan.

(2) Penyelidikan sunset review sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal dimulainya penyelidikansunset review.

(3) Pelaksanaan . . .

- 31 -

(3) Pelaksanaan penyelidikan sunset review tidakmenghentikan pengenaan Bea MasukAntidumping yang telah ditetapkan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (1).

(4) Apabila hasil penyelidikan membuktikanbahwa Kerugian masih tetap berlanjutdan/atau Kerugian berulang kembali, KADImerekomendasikan kepada Menteri untukmemperpanjang pengenaan Bea MasukAntidumping dengan:

a. disertai perubahan besaran pengenaanBea Masuk Antidumping; atau

b. tidak disertai perubahan besaranpengenaan Bea Masuk Antidumping.

(5) Atas rekomendasi KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (4), secara mutatismutandis berlaku ketentuan pengenaan BeaMasuk Antidumping sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 dan Pasal 27.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauankembali Tindakan Antidumping diatur denganPeraturan Menteri.

BAB III

TINDAKAN IMBALAN

Bagian Kesatu

Bea Masuk Imbalan

Pasal 37

(1) Terhadap barang impor selain dikenakan BeaMasuk dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan,jika:

a. barang ...

- 32 -

a. barang yang diimpor mengandung Subsididi negara pengekspor; dan

b. impor barang sebagaimana dimaksudpada huruf a menyebabkan Kerugian.

(2) Besarnya Bea Masuk Imbalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling tinggi samadengan Subsidi Neto.

Bagian Kedua

Penyelidikan

Pasal 38

(1) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 dikenakan setelah dilakukanpenyelidikan oleh KADI.

(2) Penyelidikan oleh KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanberdasarkan permohonan atau berdasarkaninisiatif KADI.

Pasal 39

(1) Produsen dalam negeri Barang Sejenisdan/atau asosiasi produsen dalam negeriBarang Sejenis dapat mengajukanpermohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) secara tertulis kepada KADIuntuk melakukan penyelidikan dalam rangkapengenaan Tindakan Imbalan atas barangimpor yang diduga mengandung Subsidi yangmenyebabkan Kerugian.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan oleh produsendalam negeri Barang Sejenis dan asosiasiprodusen dalam negeri Barang Sejenis yangmewakili Industri Dalam Negeri.

(3) Produsen dalam negeri Barang Sejenis danasosiasi produsen dalam negeri BarangSejenis dianggap mewakili Industri DalamNegeri apabila:

a. produksinya . . .

- 33 -

a. produksinya lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah produksi pemohonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) danprodusen dalam negeri Barang Sejenisyang menolak permohonan penyelidikan;atau

b. produksi dari pemohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan produsendalam negeri Barang Sejenis yangmendukung permohonan penyelidikanmenjadi lebih dari 50% (lima puluh persen)dari jumlah produksi pemohon,pendukung, dan yang menolakpermohonan penyelidikan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memuat bukti awal dandidukung dengan dokumen lengkap mengenaiadanya:

a. Subsidi;

b. Kerugian; dan

c. hubungan sebab akibat antara barangimpor yang mengandung Subsidi danKerugian yang dialami oleh pemohon.


(6) Dalam hal data yang bersifat rahasiasebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakdidukung alasan yang kuat bahwa bersifatrahasia, KADI dapat mengabaikankerahasiaan data dimaksud.


Pasal 40

Penyelidikan berdasarkan inisiatif KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awalyang cukup mengenai adanya Subsidi Neto,Kerugian Industri Dalam Negeri, dan hubungansebab akibat antara Subsidi Neto dan KerugianIndustri Dalam Negeri.

Pasal 41 . . .

- 34 -

Pasal 41

(1) Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila:

a. produksi dari pemohon atau produksi daripemohon dan yang mendukungpermohonan berjumlah 25% (dua puluhlima persen) atau lebih dari total produksiBarang Sejenis yang dihasilkan olehIndustri Dalam Negeri, dalam halpenyelidikan dilakukan berdasarkanpermohonan; atau

b. produksi dari Industri Dalam Negeri yangmendukung dilakukannya penyelidikanberjumlah 25% (dua puluh lima persen)atau lebih dari total produksi BarangSejenis yang dihasilkan oleh IndustriDalam Negeri, dalam hal penyelidikandilakukan berdasarkan inisiatif KADI.

(2) Penyelidikan tidak dapat dilakukan atausegera harus dihentikan terhadap eksportir,eksportir produsen, atau negara pengeksportertentu apabila KADI menemukan:

a. jumlah Subsidi kurang dari 1% advalorem; atau

b. volume impor barang yang mengandungSubsidi yang secara nyata ataupunpotensial sedemikian kecil sehingga dapatdiabaikan.

Pasal 42

(1) Dalam hal permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diterimasecara lengkap, KADI memberitahukanmengenai adanya permohonan kepadapemerintah negara pengekspor.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggalpermohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) diterima secara lengkap,KADI:

a. Melakukan ...

- 35 -

a. melakukan kajian atas kecukupan danketepatan bukti awal yang disampaikandalam permohonan; dan

b. memberikan keputusan:

1. menolak, dalam hal permohonantidak memenuhi ketentuan Pasal 39dan Pasal 41 ayat (1) huruf a; atau

2. menerima dan menetapkandimulainya penyelidikan, dalam halpermohonan memenuhi ketentuanPasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) hurufa.

Pasal 43

(1) Penyelidikan dalam rangka pengenaanTindakan Imbalan dimulai pada saatdiumumkan kepada publik.

(2) Selain diumumkan kepada publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1), KADImemberitahukan dimulainya penyelidikankepada:

a. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor, perwakilan NegaraRepublik Indonesia di negara pengekspor,importir, dan pemohon, dalam halpenyelidikan dilakukan berdasarkanpermohonan; atau

b. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor, perwakilan NegaraRepublik Indonesia di negara pengekspor,importir, dan Industri Dalam Negeri, dalamhal penyelidikan dilakukan berdasarkaninisiatif KADI.


Pasal 44 ...

- 36 -

Pasal 44

(1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 dilakukan dalam jangka waktupaling lama 12 (dua belas) bulan terhitungsejak tanggal penyelidikan dimulai.

(2) Dalam keadaan tertentu, jangka waktupenyelidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diperpanjang menjadi palinglama 18 (delapan belas) bulan.

(3) Apabila dalam masa penyelidikan tidakditemukan adanya bukti Barang Subsidi yangmenyebabkan Kerugian, KADI segeramenghentikan penyelidikan dan melaporkankepada Menteri.

(4) Penghentian penyelidikan harus segeradiberitahukan kepada eksportir dan/ataueksportir produsen secara langsung ataumelalui pemerintah negara pengekspor,perwakilan Negara Republik Indonesia dinegara pengekspor, pemohon atau IndustriDalam Negeri, dan importir disertai denganalasan.

Pasal 45

(1) KADI menyampaikan laporan akhir hasilpenyelidikan kepada Menteri dan kepadaeksportir dan/atau produsen secara langsungatau melalui pemerintah negara pengekspor,perwakilan Negara Republik Indonesia dinegara pengekspor, pemohon atau IndustriDalam Negeri, dan importir dalam jangkawaktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerjaterhitung sejak tanggal penyelidikan berakhir.

(2) Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikanterbukti adanya barang mengandung Subsidiyang menyebabkan Kerugian, KADImenyampaikan besarnya Subsidi Neto danmerekomendasikan kepada Menteri mengenaipengenaan Bea Masuk Imbalan.

(3) Dalam ...

- 37 -

(3) Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikantidak terbukti adanya barang mengandungSubsidi yang menyebabkan Kerugian, KADImelaporkan kepada Menteri mengenaipenghentian penyelidikan.

Bagian Ketiga

Bukti dan Informasi

Pasal 46

(1) Dalam melakukan penyelidikan barangmengandung Subsidi, KADI memintapenjelasan yang diperlukan kepada pihak:

a. eksportir dan/atau eksportir produsensecara langsung atau melalui pemerintahnegara pengekspor;

b. pemohon atau Industri Dalam Negeri; dan

c. importir.

(2) Permintaan penjelasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disertai denganpermintaan dokumen.

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menyatakan suatu penjelasan ataudokumen yang diberikan bersifat rahasia dantidak rahasia.

(4) Penjelasan atau dokumen yang bersifatrahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus didukung alasan yang kuat mengenaikerahasiaannya.

(5) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dapat diterima, KADI dapatmengabaikan kerahasiaan suatu penjelasanatau dokumen yang disampaikan.


(7) Pihak ...

- 38 -

(7) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus menyampaikan penjelasan secaratertulis kepada KADI disertai dengan buktipendukung dalam jangka waktu paling lambat40 (empat puluh) hari kalender terhitungsejak tanggal surat permintaan penjelasan.

(8) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat menyampaikanpenjelasan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (7), pihak dapat memintatambahan jangka waktu kepada KADI palinglama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(9) Selain permintaan penjelasan kepada pihaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), KADImemberikan kesempatan kepada industripengguna Barang Yang Diselidiki dan wakilorganisasi konsumen untuk memberikaninformasi mengenai Barang Yang Diselidiki.

Pasal 47

(1) Atas permintaan eksportir, eksportirprodusen, pemohon atau Industri DalamNegeri, importir, dan pemerintah negarapengekspor atau inisiatif KADI, KADImenyelenggarakan dengar pendapat untukmemberikan kesempatan kepada eksportir,eksportir produsen, pemohon atau IndustriDalam Negeri, importir, dan pemerintahnegara pengekspor untuk memberikan buktidan informasi secara lisan guna pembelaan.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat diajukan:

a. paling lambat 14 (empat belas) harikalender sejak batas akhir tanggalpengembalian permintaan penjelasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 46ayat (7) dan ayat (8); atau

b. paling lambat 14 (empat belas) harikalender setelah tanggal laporanpendahuluan hasil penyelidikan.

(3) Dalam ..

- 39 -

(3) Dalam melakukan pembelaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), eksportir, eksportirprodusen, pemohon atau Industri DalamNegeri, importir, dan pemerintah negarapengekspor harus menyampaikan buktitertulis paling lambat 5 (lima) hari kalenderterhitung sejak tanggal dengar pendapatdiselenggarakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaandan tata cara penyelenggaraan dengarpendapat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

KADI dapat memberikan penjelasan yang diterimasebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan hasildengar pendapat sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 yang bersifat tidak rahasia kepada:

a. eksportir, eksportir produsen, importir,dan/atau asosiasi yang mayoritas anggotanyameliputi para eksportir, produsen, atauimportir;

b. pemerintah negara pengekspor;

c. produsen Barang Sejenis di dalam negeri atauasosiasi produsen dalam negeri, yang mayoritasanggotanya memproduksi Barang Sejenis; dan

d. pihak lain yang terkait dengan Barang YangDiselidiki.

Pasal 49

Dalam hal eksportir, eksportir produsen,pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan importirmenolak memberikan penjelasan dan/ataudokumen atau menghalangi penyelidikan, KADImenyusun hasil penyelidikan berdasarkan buktiyang dimiliki.

Pasal 50 ...

- 40 -

Pasal 50

(1) Untuk kepentingan penelitian kebenaran dankelengkapan penjelasan dan/atau dokumen,KADI dapat melakukan penyelidikan ketempat eksportir, eksportir produsen,pemohon atau Industri Dalam Negeri, atauimportir Barang Yang Diselidiki ataspersetujuan eksportir, eksportir produsen,pemohon atau Industri Dalam Negeri, atauimportir.

(2) Dalam hal penyelidikan dilakukan di tempateksportir dan/atau eksportir produsen, KADImemberitahukan kepada perwakilan negarapengekspor di Indonesia.

Pasal 51

Dalam menyelidiki Kerugian, KADI wajibmengevaluasi faktor ekonomi yang terkait dengankondisi Industri Dalam Negeri dan faktor lain yangrelevan.

Bagian Keempat

Tindakan Sementara

Pasal 52

(1) Apabila dalam masa penyelidikan, KADImenemukan bukti permulaan yang cukupmengenai adanya barang mengandungSubsidi yang menyebabkan Kerugian, KADIdapat menyampaikan laporan sementara hasilpenyelidikan dan merekomendasikan kepadaMenteri untuk mengenakan TindakanSementara.

(2) Laporan sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberitahukan kepada eksportirdan/atau eksportir produsen secara langsungatau melalui pemerintah negara pengekspor,pemohon atau Industri Dalam Negeri, danimportir.

(3) Menteri . . .

- 41 -

(3) Menteri menyampaikan rekomendasi KADIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamenteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan BarangYang Diselidiki untuk memperolehpertimbangan dalam rangka kepentingannasional.


(5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki tidakmenyampaikan pertimbangan, maka menteridan/atau kepala lembaga pemerintahan nonkementerian dianggap menyetujuirekomendasi KADI.

(6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu45 (empat puluh lima) hari kerja terhitungsejak tanggal rekomendasi KADI, Menterimemutuskan untuk menerima atau menolakrekomendasi KADI.

(7) Dalam hal Menteri menerima rekomendasiKADI, Menteri dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6)menyampaikan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan mengenai keputusan:

a. besarnya pengenaan Bea Masuk ImbalanSementara yang jumlahnya paling tinggisama dengan Subsidi Neto; dan

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukImbalan Sementara.

(8) Menteri ...

- 42 -

(8) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Imbalan Sementarasesuai dengan keputusan Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyasurat Menteri oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) harus dengan mempertimbangkankemudahan pelaksanaan pemungutan BeaMasuk Imbalan Sementara.

Pasal 53

(1) Tindakan Sementara dikenakan paling cepat60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggaldimulainya penyelidikan dan berlaku untukjangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Pelunasan pengenaan Bea Masuk ImbalanSementara dapat dilakukan dengan cara:

a. pembayaran sebesar Bea Masuk ImbalanSementara; atau

b. penyerahan jaminan dalam bentuk uangtunai, jaminan bank, atau jaminan dariperusahaan asuransi, sebesar Bea MasukImbalan Sementara.

(3) Cara pelunasan pengenaan Bea MasukImbalan Sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dalam penetapanmenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(8).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelunasan pengenaan Bea Masuk ImbalanSementara diatur dengan peraturan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan.

Pasal 54 ...

- 43 -

Pasal 54

(1) Menteri memutuskan penghentian TindakanSementara apabila laporan akhir hasilpenyelidikan tidak terbukti adanya barangmengandung Subsidi yang menyebabkanKerugian.

(2) Menteri menyampaikan keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadamenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal laporan KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(3).

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan pengakhiran TindakanSementara sesuai dengan keputusan Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyasurat Menteri oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(4) Dalam hal ditetapkan pengakhiran TindakanSementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3), importir dapat mengajukan permohonanpengembalian pembayaran atau jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengembalian pembayaran Bea MasukImbalan Sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diatur dengan peraturan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan.

Bagian ...

- 44 -

Bagian Kelima

Tindakan Penyesuaian

Pasal 55

(1) Eksportir dan/atau eksportir produsen atauKADI dapat menyampaikan tawaran untukmelakukan Tindakan Penyesuaian.

(2) Tawaran Tindakan Penyesuaiandisampaikan oleh eksportir dan/ataueksportir produsen kepada KADI atau KADIkepada eksportir dan/atau eksportir produsenpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitungsejak tanggal:

a. pengenaan Bea Masuk ImbalanSementara; atau

b. laporan pendahuluan hasil penyelidikan,dalam hal tidak ada pengenaan Bea MasukImbalan Sementara.

(3) Tindakan Penyesuaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyesuaian Harga Ekspor barangmengandung Subsidi; atau

b. penghapusan atau pembatasan Subsidiatau tindakan lain yang dapatmenghilangkan Kerugian akibat pemberianSubsidi.

(4) Tawaran Tindakan Penyesuaian oleh eksportirdan/atau eksportir produsen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disetujui jikaTindakan Penyesuaian akan dapatmenghilangkan dampak Kerugian akibatimpor barang mengandung Subsidi.

Pasal 56

(1) KADI dapat menyetujui atau menolak tawaranTindakan Penyesuaian yang disampaikan oleheksportir dan/atau eksportir produsen.

(2) Persetujuan . . .

- 45 -

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberitahukan olehKADI kepada eksportir dan/atau eksportirprodusen.

(3) Dalam hal KADI menyetujui tawaranTindakan Penyesuaian, KADI membuat notakesepakatan dengan eksportir atau eksportirprodusen yang mengajukan tawaran TindakanPenyesuaian.

(4) Persetujuan atau penolakan KADIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenghentikan pelaksanaan penyelidikan.

(5) Apabila KADI menyetujui tawaran TindakanPenyesuaian dan berdasarkan laporan akhirhasil penyelidikan terbukti adanya barangmengandung Subsidi yang menyebabkanKerugian, Tindakan Penyesuaian dilanjutkan.

(6) Apabila KADI menyetujui tawaran TindakanPenyesuaian dan berdasarkan laporan akhirhasil penyelidikan tidak terbukti adanyabarang mengandung Subsidi yangmenyebabkan Kerugian, TindakanPenyesuaian diakhiri, kecuali tidak adanyaKerugian akibat Tindakan Penyesuaian yangtelah dilakukan.

(7) Selama Tindakan Penyesuaian diberlakukan,eksportir dan/atau eksportir produsen:

a. menyampaikan pelaksanaan TindakanPenyesuaian kepada KADI secara berkala;dan

b. bersedia untuk diverifikasi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai TindakanPenyesuaian diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 57

Dalam hal Tindakan Penyesuaian tidakdilaksanakan sesuai dengan nota kesepakatan:

a. terhadap importasi barang mengandungSubsidi berikutnya dikenakan TindakanSementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal52; atau

b. KADI . . .

- 46 -

b. KADI melanjutkan proses pengenaan BeaMasuk Imbalan.

Bagian Keenam

Pengenaan Bea Masuk Imbalan

Pasal 58

(1) Untuk memperoleh pertimbangan dalamrangka kepentingan nasional, Menterimenyampaikan rekomendasi KADIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(2) kepada menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki.


(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki tidakmenyampaikan pertimbangan, maka dianggapmenyetujui rekomendasi KADI.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu45 (empat puluh lima) hari kerja terhitungsejak tanggal rekomendasi KADI, Menterimemutuskan untuk menerima atau menolakrekomendasi KADI.


a. besarnya pengenaan Bea Masuk Imbalan;dan

b. jangka waktu . . .

- 47 -

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukImbalan.

Pasal 59

Eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidakdiperiksa dengan alasan selain karena menolakmemberikan informasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 akan direview secepatnya agardapat ditentukan Bea Masuk Imbalan masing-masing eksportir dan/atau eksportir produsen.

Pasal 60

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmenetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Imbalan sesuai dengankeputusan Menteri dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak tanggal diterimanya surat Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat(5) oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukImbalan.

Pasal 61

(1) Besarnya Bea Masuk Imbalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan untukimportasi barang mengandung Subsidi dari:

a. eksportir atau eksportir produsen ataumasing-masing eksportir atau eksportirprodusen dalam satu negara pengekspor;atau

b. eksportir atau eksportir produsen daribeberapa negara pengekspor.

(2) Dalam hal masing-masing eksportir ataueksportir produsen dalam satu negarapengekspor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a tidak dapat disebutkan satupersatu, pengenaan Bea Masuk Imbalandapat ditetapkan untuk satu negarapengekspor.

(3) Dalam . . .

- 48 -

(3) Dalam hal eksportir atau eksportir produsendari beberapa negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, pengenaan Bea MasukImbalan dapat ditetapkan untuk:

a. setiap eksportir atau eksportir produsendari masing-masing negara pengeskpor;atau

b. satu negara pengekspor yang berlakuuntuk seluruh eksportir atau eksportirprodusen di negara tersebut.

Pasal 62

(1) Dalam hal terdapat perbedaan penetapanbesaran tarif Bea Masuk Imbalan Sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(8) dengan besaran tarif Bea Masuk Imbalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,maka:

a. selisih lebih pembayaran Bea MasukImbalan sementara dapat dimintakanpermohonan pengembaliannya olehimportir; atau

b. selisih kurang pembayaran Bea MasukImbalan sementara tidak ditagihkankepada importir.

(2) Permohonan pengembalian selisihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiajukan kepada menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuanganmemberikan keputusan terhadappermohonan pengembalian selisihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggalditerimanya permohonan.

(4) Ketentuan …

- 49 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaipengembalian selisih pembayaran Bea MasukImbalan Sementara diatur dengan atauberdasarkan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 63

(1) Pengenaan Bea Masuk Imbalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 berlaku paling lama5 (lima) tahun terhitung sejak tanggalpengenaan.

(2) Dalam hal Tindakan Sementara sudahdiberlakukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 52, Bea Masuk Imbalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukansurut terhitung sejak tanggal pengenaan BeaMasuk Imbalan Sementara.

(3) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya dapat diberlakukanterhadap pengenaan Bea Masuk Imbalan yangpengenaannya didasarkan pada:

a. adanya Kerugian terhadap Industri DalamNegeri; atau

b. adanya ancaman kerugian yang akanmenjadi Kerugian Industri Dalam Negerisebagai akibat impor Barang MengandungSubsidi dalam hal tidak ada TindakanSementara.

(4) Pemberlakuan surut pengenaan Bea MasukImbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diberlakukan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengenaanTindakan Sementara.

(5) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan jika KADI mengetahuibahwa:

a. Barang ...

- 50 -

a. Barang Yang Diselidiki pernah diimporsebagai barang mengandung Subsididalam jangka waktu singkat denganjumlah yang sangat besar yangmempengaruhi efektifitas pengenaan BeaMasuk Imbalan untuk menghilangkanKerugian; atau

b. importir selama ini telah mengimporbarang mengandung Subsidi yang dapatmenyebabkan Kerugian.

(6) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dapat diberlakukanterhadap pengenaan Bea Masuk Imbalan yangpengenaannya didasarkan:

a. adanya ancaman Kerugian terhadapIndustri Dalam Negeri; atau

b. terhalangnya pengembangan industriBarang Sejenis di dalam negeri.

(7) Pemberlakuan surut pengenaan Bea MasukImbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak dapat diberlakukan sebelum tanggaldimulainya penyelidikan.

Bagian KetujuhPeninjauan Kembali

Paragraf 1Umum

Pasal 64

(1) Pengenaan Bea Masuk Imbalan dapat ditinjaukembali berdasarkan:

a. permohonan dari eksportir, eksportirprodusen, importir, pemohon atau IndustriDalam Negeri, dan/atau importirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 46ayat (1) yang kooperatif dalam prosespenyelidikan;

b. permohonan dari eksportir dan/ataueksportir produsen yang tidak melakukanekspor barang mengandung Subsidisebelum pengenaan Bea Masuk Imbalandan tidak berafiliasi dengan eksportirdan/atau eksportir produsen yangdikenakan Bea Masuk Imbalan; dan/atau

c. inisiatif . . .

- 51 -

c. inisiatif KADI.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

a. interim review, dalam hal perlu dikajimengenai kemungkinan Kerugian masihtetap berlanjut dan/atau Kerugian akanberulang kembali jika pengenaan BeaMasuk Imbalan dihentikan;

b. sunset review, dalam hal pengenaan BeaMasuk Imbalan akan berakhir.

Paragraf 2

Interim Review

Pasal 65

(1) Permohonan untuk interim review dapatdiajukan oleh:

a. eksportir, eksportir produsen, dan/atauimportir untuk melakukan penghentianpengenaan Bea Masuk Imbalan;

b. eksportir dan/atau eksportir produsensebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf b untuk tidak dikenakanBea Masuk Imbalan; atau

c. eksportir, eksportir produsen, importir,pemohon atau Industri Dalam Negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf a untuk melakukanperubahan besaran pengenaan Bea MasukImbalan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf chanya dapat diajukan paling cepat 12 (duabelas) bulan setelah berlakunya penetapanBea Masuk Imbalan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(3) Ketentuan . . .

- 52 -

(3) Ketentuan mengenai permohonan danpenyelidikan interim review secara mutatismutandis berlaku ketentuan Bagian KeduaPenyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti danInformasi.

Pasal 66

(1) Dalam hal KADI menerima permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat(1), KADI melakukan penyelidikan interimreview mengenai kemungkinan:

a. Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau

b. Kerugian akan berulang kembali,

jika pengenaan Bea Masuk Imbalandihentikan.

(2) Penyelidikan interim review sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal dimulainya penyelidikaninterim review.

(3) Pelaksanaan penyelidikan interim review tidakmenghentikan pengenaan Bea Masuk Imbalanyang telah ditetapkan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 ayat (1).

(4) Apabila hasil penyelidikan interim reviewmembuktikan bahwa Kerugian masih tetapberlanjut dan/atau Kerugian berulangkembali, KADI merekomendasikan kepadaMenteri untuk:

a. menolak permohonan penghentianpengenaan Bea Masuk Imbalan kepadaeksportir, eksportir produsen, dan/atauimportir;

b. menolak permohonan untuk tidakmengenakan Bea Masuk Imbalan kepadaeksportir dan/atau eksportir produsensebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf b; dan/atau

c. menerima ...

- 53 -

c. menerima permohonan perubahanbesaran pengenaan Bea Masuk Imbalandan besaran Bea Masuk Imbalan yangdikenakan, dalam hal interim reviewdiajukan oleh pemohon dan IndustriDalam Negeri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 64 ayat (1) huruf a.

(5) Apabila hasil penyelidikan interim reviewmembuktikan bahwa Kerugian tidak berlanjutdan/atau Kerugian tidak berulang kembali,KADI merekomendasikan kepada Menteriuntuk menghentikan pengenaan Bea MasukImbalan.

(6) Atas rekomendasi KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5),secara mutatis mutandis berlaku ketentuanpengenaan Bea Masuk Imbalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60.

Paragraf 3

Sunset Review

Pasal 67

(1) Permohonan untuk sunset review dapatdiajukan oleh pemohon atau Industri DalamNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64ayat (1) huruf a untuk meminta perpanjanganpengenaan Bea Masuk Imbalan dengan:

a. disertai perubahan besaran pengenaanBea Masuk Imbalan; atau

b. tidak disertai perubahan besaranpengenaan Bea Masuk Imbalan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf chanya dapat diajukan paling lambat 15 (limabelas) bulan sebelum berakhirnya pengenaanBea Masuk Antidumping.

(3) Ketentuan ...

- 54 -

(3) Ketentuan mengenai permohonan danpenyelidikan sunset review secara mutatismutandis berlaku ketentuan Bagian KeduaPenyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti danInformasi.

Pasal 68

(1) Dalam hal KADI menerima permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat(1), KADI melakukan penyelidikan sunsetreview mengenai kemungkinan:

a. Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau

b. Kerugian akan berulang kembali,

jika pengenaan Bea Masuk Imbalandihentikan.

(2) Penyelidikan sunset review sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal dimulainya penyelidikansunset review.

(3) Pelaksanaan penyelidikan sunset review tidakmenghentikan pengenaan Bea Masuk Imbalanyang telah ditetapkan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 60 ayat (1).

(4) Apabila hasil penyelidikan membuktikanbahwa Kerugian masih tetap berlanjutdan/atau Kerugian berulang kembali, KADImerekomendasikan kepada Menteri untukmemperpanjang pengenaan Bea MasukImbalan dengan:

a. disertai perubahan besaran pengenaanBea Masuk Imbalan; atau

b. tidak disertai perubahan besaranpengenaan Bea Masuk Imbalan.

(5) Atas rekomendasi KADI sebagaimanadimaksud pada ayat (4), secara mutatismutandis berlaku ketentuan pengenaan BeaMasuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 dan Pasal 60.

Pasal 69 . . .

- 55 -

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauankembali Tindakan Imbalan diatur denganPeraturan Menteri.

BAB IV

TINDAKAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Tindakan Pengamanan

Pasal 70

(1) Terhadap barang impor selain dikenakan BeaMasuk dapat dikenakan TindakanPengamanan jika:

a. terjadi lonjakan jumlah impor secaraabsolut atau relatif atas barang yang samadengan Barang Sejenis atau Barang YangSecara Langsung Bersaing; dan

b. lonjakan jumlah impor barangsebagaimana dimaksud pada huruf amenyebabkan terjadinya Kerugian Seriusatau Ancaman Kerugian Serius terhadapIndustri Dalam Negeri.

(2) Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi pengenaanBea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atauKuota.

(3) Besarnya Bea Masuk Tindakan Pengamanansebagaimana dimaksud pada ayat (2) palingtinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untukmemulihkan Kerugian Serius atau mencegahAncaman Kerugian Serius terhadap IndustriDalam Negeri.

(4) Jumlah ...

- 56 -

(4) Jumlah Kuota yang ditetapkan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak boleh kurangdari jumlah impor rata-rata paling sedikitdalam 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapatalasan yang jelas bahwa Kuota yang lebihrendah diperlukan untuk memulihkanKerugian Serius atau mencegah AncamanKerugian Serius terhadap Industri DalamNegeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapanKuota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penyelidikan

Pasal 71

(1) Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 dikenakan setelahdilakukan penyelidikan oleh KPPI.

(2) Penyelidikan oleh KPPI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) atas Barang YangDiselidiki dapat dilakukan berdasarkanpermohonan atau berdasarkan inisiatif KPPI.

Pasal 72

(1) Industri Dalam Negeri dan/atau pihak-pihaklain di dalam negeri dapat mengajukanpermohonan tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71 ayat (2) kepada KPPI untukmelakukan penyelidikan dalam rangkapengenaan Tindakan Pengamanan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilengkapi dengan bukti awal dandidukung dengan dokumen mengenai adanya:

a. lonjakan atas jumlah barang impor yangsama dengan Barang Sejenis atau BarangYang Secara Langsung Bersaing; dan

b. Kerugian Serius atau Ancaman KerugianSerius.

(3) Dokumen . . .

- 57 -


(4) Dokumen yang dinyatakan bersifat rahasiatidak dapat diberikan kepada pihak lain,kecuali dengan izin khusus dari pemberidokumen.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanyapermohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) secara lengkap oleh KPPI danberdasarkan hasil penelitian, KPPImemberikan keputusan:

a. menolak permohonan, dalam halpermohonan tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. menerima permohonan dan menetapkandimulainya penyelidikan, dalam halpermohonan memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Pasal 73

Penyelidikan berdasarkan inisiatif KPPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)dapat dilakukan apabila KPPI memiliki bukti awalyang cukup mengenai adanya Kerugian Seriusatau Ancaman Kerugian Serius yang dialami olehIndustri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakanjumlah barang impor.

Pasal 74

(1) Penyelidikan dalam rangka pengenaanTindakan Pengamanan dimulai pada saatdiumumkan kepada publik.

(2) Selain diumumkan kepada publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPImemberitahukan dimulainya penyelidikankepada:

a. pemohon . . .

- 58 -

a. pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 ayat (1) dan asosiasi importir,dalam hal penyelidikan dilakukanberdasarkan permohonan; atau

b. Industri Dalam Negeri dan asosiasiimportir, dalam hal penyelidikandilakukan berdasarkan inisiatif KPPI.


Pasal 75

Dalam rangka penyelidikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71, KPPI melakukanevaluasi terhadap faktor yang bersifat obyektif danterukur yang terkait dengan kondisi IndustriDalam Negeri.

Pasal 76

(1) Dalam hal KPPI tidak menemukan adanyabukti lonjakan jumlah barang impor yangmenyebabkan Kerugian Serius atau AncamanKerugian Serius, KPPI segera menghentikanpenyelidikan dan melaporkan kepada Menteri.

(2) Penghentian penyelidikan harus segeradiumumkan kepada publik.

(3) Selain diumumkan kepada publiksebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPImemberitahukan penghentian penyelidikankepada:

a. pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 ayat (1) dan asosiasi importir,dalam hal penyelidikan dilakukanberdasarkan permohonan; atau

b. Industri Dalam Negeri dan asosiasiimportir, dalam hal penyelidikandilakukan berdasarkan inisiatif KPPI,

disertai dengan alasan.

Pasal 77 . . .

- 59 -

Pasal 77

Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikanterbukti adanya lonjakan jumlah barang imporyang menyebabkan Kerugian Serius atauAncaman Kerugian Serius, KPPImerekomendasikan kepada Menteri mengenaipengenaan Tindakan Pengamanan.

Bagian Ketiga

Bukti dan Informasi

Pasal 78

(1) Dalam melakukan penyelidikan, KPPI dapatmeminta penjelasan yang diperlukan kepadapihak:

a. pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 ayat (1) atau Industri DalamNegeri;

b. importir; dan

c. pihak-pihak lain yang terkait.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan dokumen yang bersifatrahasia dan tidak rahasia.


(4) Pemohon atau Industri Dalam Negeri, importirdan pihak-pihak lain yang terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenyampaikan penjelasan secara tertuliskepada KPPI disertai dengan bukti pendukungdalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal suratpermintaan penjelasan.

Pasal 79 ...

- 60 -

Pasal 79

(1) Selama masa penyelidikan, KPPI harusmenyelenggarakan dengar pendapat untukmemberikan kesempatan kepada eksportir,eksportir produsen, pemohon atau IndustriDalam Negeri, importir, pemerintah negarapengekspor tertentu, dan pihak-pihak lainyang berkepentingan, untuk menyampaikanbukti, pandangan, dan tanggapan.

(2) Bukti, pandangan, dan tanggapansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisampaikan secara tertulis oleh eksportir,eksportir produsen, pemohon atau IndustriDalam Negeri, importir, pemerintah negarapengekspor tertentu, dan pihak-pihak lainyang berkepentingan paling lambat 5 (lima)hari kalender terhitung sejak tanggal dengarpendapat diselenggarakan.

Bagian Keempat

Tindakan Pengamanan Sementara

Pasal 80

(1) Dalam hal pemulihan Kerugian IndustriDalam Negeri sulit dilakukan akibatketerlambatan pengenaan TindakanPengamanan, maka selama masapenyelidikan KPPI dapat merekomendasikankepada Menteri untuk mengenakan TindakanPengamanan sementara.

(2) Tindakan Pengamanan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam bentuk pengenaan BeaMasuk Tindakan Pengamanan sementara.

(3) Pelunasan pengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan sementara dilakukan dengancara pembayaran tunai sebesar Bea MasukTindakan Pengamanan sementara.

Pasal 81 ...

- 61 -

Pasal 81

(1) Untuk memperoleh pertimbangan dalamrangka kepentingan nasional, Menterimenyampaikan rekomendasi KPPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 77kepada menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki.


(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian tidakmenyampaikan pertimbangan, maka menteridan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dianggap menyetujuirekomendasi KPPI.

(4) Atas dasar rekomendasi KPPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 dan denganmemperhatikan ketentuan pada ayat (2) danayat (3), Menteri memutuskan:

a. besaran pengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan sementara; dan

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan sementara.

(5) Jangka waktu pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bpaling lama 200 (dua ratus) hari terhitungsejak diberlakukan.

(6) Menteri menyampaikan keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepadamenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak tanggal rekomendasi dari KPPI.

(7) Berdasarkan ...

- 62 -

(7) Berdasarkan keputusan Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (4), menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan menetapkan besaran tarifdan jangka waktu pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan sementara dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyasurat Menteri oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan sementara.

(9) Jangka waktu pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bmerupakan bagian dari keseluruhan jangkawaktu Tindakan Pengamanan termasukperpanjangannya.

Pasal 82

(1) KPPI harus memberitahukan TindakanPengamanan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) kepadapemohon atau Industri Dalam Negeri, danasosiasi importir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83

(1) Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikantidak ditemukan lonjakan jumlah barangimpor yang mengakibatkan Kerugian Seriusatau Ancaman Kerugian Serius terhadapIndustri Dalam Negeri, pihak importir yangtelah melakukan pelunasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapatmengajukan permohonan pengembalian BeaMasuk Tindakan Pengamanan sementara.

(2) Permohonan . . .

- 63 -

(2) Permohonan pengembalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan kepadamenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diputuskan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanyapermohonan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaipengembalian pembayaran Bea MasukTindakan Pengamanan sementara, diaturdengan peraturan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Bagian Kelima

Pengenaan Tindakan Pengamanan

Pasal 84

(1) Untuk memperoleh pertimbangan dalamrangka kepentingan nasional, Menterimenyampaikan rekomendasi KPPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 77kepada menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki.


(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki tidakmenyampaikan pertimbangan, maka dianggapmenyetujui rekomendasi KPPI.

(4) Atas ...

- 64 -

(4) Atas dasar rekomendasi KPPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 dan denganmemperhatikan ketentuan pada ayat (2) danayat (3), Menteri memutuskan:

a. besarnya pengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan dan/ atau jumlah Kuota; dan

b. jangka waktu pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan dan/atau Kuota.


(6) Dalam hal Tindakan Pengamanan berupapengenaan Bea Masuk TindakanPengamanan, menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuanganmenetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanansesuai dengan keputusan Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (4) palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak tanggal diterimanya surat Menteri olehmenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

(7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan.

(8) KPPI memberitahukan Tindakan Pengamanankepada pemohon atau Industri Dalam Negeridan asosiasi importir.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 ...

- 65 -

Pasal 85

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan besarantarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7)dengan besaran tarif Bea Masuk TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal84 ayat (6), maka:

a. selisih lebih pembayaran Bea Masuk TindakanPengamanan sementara tidak dapatdimintakan pengembalian; atau

b. selisih kurang pembayaran Bea MasukTindakan Pengamanan sementara tidakditagihkan kepada importir.

Pasal 86

(1) Tindakan Pengamanan hanya dikenakanselama dianggap perlu untuk memulihkanKerugian Serius atau mencegah AncamanKerugian Serius dan untuk memberikanjangka waktu penyesuaian yang diperlukanbagi Industri Dalam Negeri yang mengalamiKerugian Serius atau Ancaman KerugianSerius.

(2) Jangka waktu pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Jangka waktu pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diperpanjang sampai palinglama 4 (empat) tahun.

(4) Jangka waktu pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dapat diperpanjang kembali palinglama 2 (dua) tahun.

Pasal 86 ...

- 66 -

Pasal 87

(1) Apabila jangka waktu pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 84 ayat (6) lebih dari 3 (tiga) tahun,KPPI melakukan peninjauan kembali atasTindakan Pengamanan paling lambat padapertengahan jangka waktu pengenaan.

(2) Berdasarkan hasil peninjauan kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPIdapat merekomendasikan kepada Menteriuntuk:

a. menghentikan pengenaan TindakanPengamanan; atau

b. menurunkan besaran Bea MasukTindakan Pengamanan dan/ataumeningkatkan jumlah Kuota.

(3) Untuk memperoleh pertimbangan dalamrangka kepentingan nasional, Menterimenyampaikan rekomendasi KPPIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadamenteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan BarangYang Diselidiki.

(4) Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian sebagaimana dimaksudpada ayat (3) memberikan pertimbangandalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggalditerima rekomendasi KPPI dari Menteri.

(5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) menteri dan/atau kepala lembagapemerintah non kementerian yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki tidakmenyampaikan pertimbangan, maka dianggapmenyetujui rekomendasi KPPI.

(6) Atas dasar rekomendasi KPPI sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan denganmemperhatikan ketentuan pada ayat (4) danayat (5), Menteri memutuskan:

a. penghentian pengenaan TindakanPengamanan; atau

b. penurunan . . .

- 67 -

b. penurunan besaran Bea Masuk TindakanPengamanan dan/atau peningkatanjumlah kuota.


(8) Berdasarkan keputusan Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya suratMenteri, menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuanganmenetapkan:

a. penghentian pengenaan TindakanPengamanan; atau

b. besaran Bea Masuk TindakanPengamanan.

(9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) harus mempertimbangkan kemudahanpelaksanaan pemungutan Bea MasukTindakan Pengamanan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapeninjauan kembali atas TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Dalam hal pemohon mengajukanperpanjangan Tindakan Pengamanan,permohonan harus disampaikan dalamjangka waktu yang cukup sebelumberakhirnya Tindakan Pengamanan tersebutkepada KPPI.

(2) Dalam ...

- 68 -

(2) Dalam hal pemohon mengajukanperpanjangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), KPPI melakukan penyelidikan untukmembuktikan bahwa perpanjangan TindakanPengamanan dimaksud masih diperlukan.

(3) KPPI merekomendasikan perpanjanganTindakan Pengamanan kepada Menteri,apabila perpanjangan Tindakan Pengamanantersebut penting dilakukan untuk mencegahatau memulihkan Kerugian Serius yangdialami oleh Industri Dalam Negeri, yangmasih melakukan upaya penyesuaian.

(4) Atas rekomendasi KPPI sebagaimanadimaksud pada ayat (3), secara mutatismutandis berlaku ketentuan Pasal 84.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaiperpanjangan Tindakan Pengamanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

(1) Tindakan Pengamanan dapat diberlakukankembali terhadap barang impor yang samasetelah lewat 2 (dua) tahun terhitung sejakpengenaan Tindakan Pengamanansebelumnya berakhir.

(2) Tindakan Pengamanan yang jangka waktupengenaannya paling lama 180 (seratusdelapan puluh) hari, dapat diberlakukankembali pengenaan Tindakan Pengamanantanpa harus memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemberlakuan kembali pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 1(satu) tahun sejak pengenaan TindakanPengamanan sebelumnya berakhir, dan tidakdiberlakukan terhadap barang impor yangsama lebih dari 2 (dua) kali dalam masa 5(lima) tahun sejak pengenaan TindakanPengamanan diberlakukan.

(4) Dalam ...

- 69 -

(4) Dalam hal pemberlakukan kembali TindakanPengamanan, secara mutatis mutandisberlaku ketentuan mengenai permohonan,penyelidikan, bukti dan informasi, pengenaantindakan sementara, pengenaan TindakanPengamanan sebagaimana dimaksud dalamBagian Kedua, Bagian Ketiga, BagianKeempat, dan Bagian Kelima.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TindakanPengamanan yang dapat diberlakukankembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Impor dari Negara Berkembang

Pasal 90

Tindakan Pengamanan tidak diberlakukanterhadap barang yang berasal dari negaraberkembang yang pangsa impornya tidak melebihi3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidakmelebihi 9% (sembilan persen) dari total imporsepanjang masing-masing negara berkembangpangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen).

BAB V

NOTIFIKASI

Pasal 91

Menteri melakukan notifikasi ke Committee onAnti-dumping Practices dan Committee on Subsidiesand Counterveiling Measures pada OrganisasiPerdagangan Dunia (World Trade Organization):

a. secara berkala setiap 6 (enam) bulanmengenai ada atau tidak adanya TindakanAntidumping sementara, TindakanAntidumping, Tindakan Imbalan sementara,dan Tindakan Imbalan; dan/atau

b. setiap ...

- 70 -

b. setiap ditetapkannya pengenaan TindakanAntidumping sementara, TindakanAntidumping, Tindakan Imbalan sementara,dan Tindakan Imbalan.

Pasal 92

(1) Menteri melakukan notifikasi ke Committeeon Safeguards pada Organisasi PerdaganganDunia (World Trade Organization) mengenai:

a. dimulainya penyelidikan dalam rangkapengenaan Tindakan Pengamanan;

b. pengenaan Tindakan Pengamanansementara; dan

c. pengenaan Tindakan Pengamanan.

(2) Notifikasi mengenai pengenaan TindakanPengamanan sementara dilakukan sebelumditetapkannya Bea Masuk TindakanPengamanan sementara.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai notifikasi keCommittee on Anti-dumping Practices, Committee onSubsidies and Counterveiling Measures, danCommittee on Safeguards pada OrganisasiPerdagangan Dunia diatur dengan PeraturanMenteri.

BAB VI

OTORITAS PENYELIDIKAN

Pasal 94

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentukKADI yang bertugas untuk menanganipermasalahan yang berkaitan dengan upayapenanggulangan importasi Barang Dumpingdan barang mengandung Subsidi.

(2) KADI ...

- 71 -

(2) KADI bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KADI melaksanakanfungsi:

a. melakukan penyelidikan terhadapkebenaran tuduhan dumping atau Subsidi,adanya Kerugian yang dialami olehpemohon dan hubungan sebab akibatantara dumping atau Subsidi dan Kerugianyang dialami oleh pemohon;

b. mengumpulkan, meneliti dan mengolahbukti dan informasi terkait denganpenyelidikan;

c. membuat laporan hasil penyelidikan;

d. merekomendasikan pengenaan Bea MasukAntidumping dan/atau Bea MasukImbalan kepada Menteri; dan

e. melaksanakan tugas lain terkait yangdiberikan oleh Menteri.

Pasal 95

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentukKPPI untuk menangani permasalahan yangberkaitan dengan upaya memulihkanKerugian Serius atau mencegah AncamanKerugian Serius yang diderita oleh IndustriDalam Negeri sebagai akibat dari lonjakanjumlah barang impor.

(2) KPPI bertanggungjawab kepada Menteri.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPPI melaksanakanfungsi:

a. melakukan penyelidikan terhadapKerugian Serius atau Ancaman KerugianSerius yang dialami oleh Industri DalamNegeri Barang Sejenis atau Barang YangSecara Langsung Bersaing dengan BarangYang Diselidiki sebagai akibat lonjakanjumlah impor;

b. mengumpulkan ...

- 72 -

b. mengumpulkan, meneliti dan mengolahbukti dan informasi terkait denganpenyelidikan;

c. membuat laporan hasil penyelidikan;

d. merekomendasikan pengenaan TindakanPengamanan kepada Menteri; dan

e. melaksanakan tugas lain terkait yangdiberikan oleh Menteri.

Pasal 96

(1) KADI dan KPPI masing-masing terdiri atasKetua dan Wakil Ketua.

(2) Ketua dan Wakil Ketua KADI dan KPPIdiangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(3) Organisasi dan tata kerja KADI dan KPPIdiatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 97

KADI dan KPPI dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal95 bersifat independen.

Pasal 98

Segala biaya yang diperlukan untukmelaksanakan tugas KADI dan KPPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperdagangan.

BAB VII ...

- 73 -

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

(1) Keberatan terhadap penetapan pengenaanTindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,dan Tindakan Pengamanan, hanya dapatdiajukan kepada Badan PenyelesaianSengketa (Dispute Settlement Body) padaOrganisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization).

(2) Keberatan atas pelaksanaan pengenaan BeaMasuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan,dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan padasaat importasi diajukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Penyelidikan yang dilakukan berkaitan denganpengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea MasukImbalan atau Bea Masuk Tindakan Pengamanantidak menghambat penyelesaian kewajibankepabeanan atas impor barang yangbersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996tentang Bea Masuk Antidumping dan BeaMasuk Imbalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3639); dan

2. Keputusan . . .

- 74 -

2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002tentang Tindakan Pengamanan IndustriDalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 133)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. KADI yang dibentuk berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentangBea Masuk Antidumping dan Bea MasukImbalan dan KPPI yang dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002tentang Tindakan Pengamanan IndustriDalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impordinyatakan tetap berlaku dan melanjutkantugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintahini;

2. segala keputusan dan kegiatan yangdilaksanakan oleh KADI berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996tentang Bea Masuk Antidumping dan BeaMasuk Imbalan dan KPPI berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002tentang Tindakan Pengamanan IndustriDalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impordinyatakan sah; dan

3. peraturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentangBea Masuk Antidumping dan Bea MasukImbalan dan Keputusan Presiden Nomor 84Tahun 2002 tentang Tindakan PengamananIndustri Dalam Negeri dari Akibat LonjakanImpor dinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan atau belum diatur denganperaturan pelaksanaan yang baruberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar . . .

- 75 -

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 4 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undanganBidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2011 2010

TENTANG

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia(World Trade Organization) yang telah meratifikasi AgreementEstablishing World Trade Organization sebagaimana diwujudkan dalamUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia berkewajiban untukberperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yangadil dan saling menguntungkan.

Salah satu upaya mewujudkan tatanan perdagangan dunia dimaksuddilakukan dengan mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan BeaMasuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk TindakanPengamanan serta penanganannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea MasukImbalan dan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentangTindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat LonjakanImpor sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan.

Pengaturan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping, BeaMasuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan ditujukan agarproses penyelidikan dan implementasi dari kasus-kasus Dumping,Subsidi dan Tindakan Pengamanan dapat dilakukan sesuai denganketentuan Internasional yang berlaku dan sekaligus melindungiIndustri Dalam Negeri dari setiap praktik Dumping dan Subsidi, sertaterjadinya lonjakan jumlah barang impor dari negara lain.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan dan untuk menjamin kualitas proses penyelidikandan implementasi dari penanganan kasus-kasus Antidumping, Subsidi,dan lonjakan barang impor diperlukan penyempurnaan pengaturanmengenai ketentuan penyelidikan Antidumping, Subsidi, dan TindakanPengamanan Perdagangan.

Peraturan . . .

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelidikan TindakanAntidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan PengamananPerdagangan, tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping, BeaMasuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, serta tugasdan fungsi Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dukungan Industri Dalam Negeri terhadap permohonandinyatakan dalam bentuk tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “alasan yang kuat” adalah alasan yangberkaitan dengan privasi perusahaan dan termasuk alasantidak membuat ringkasan informasi yang bersifat tidakrahasia.

Ayat (7) ...

- 3 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dukungan Industri Dalam Negeri dinyatakan dalam bentuktertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “diumumkan kepada publik” yaitu dilakukanmelalui media massa nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal penyelidikan dimulai” adalahtanggal pengumuman KADI dan pemberitahuan mengenaidimulainya penyelidikan.

Pemberian batas jangka waktu penyelidikan selama 12 (duabelas) bulan dimaksudkan untuk memberikan cukup waktukepada KADI dan kepastian bagi pihak yang berkepentingan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:- keadaan luar biasa (force majeure)- terdapat kendala dalam melakukan penyelidikan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”meminta penjelasan” adalahmeminta keterangan atau informasi mengenai adanya dugaanBarang Dumping yang dapat dilakukan dalam bentukkuesioner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alasan yang kuat” adalah alasanyang berkaitan dengan privasi perusahaan dan termasukalasan tidak membuat ringkasan informasi yang bersifattidak rahasia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pemberian kesempatan kepada wakil organisasi konsumenuntuk memberikan informasi diperlukan jika Barang YangDiselidiki diperdagangkan secara eceran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

- 5 -

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan pendahuluan dibuat sebelum laporan akhirhasil penyelidikan dan memuat data-data utama hasilpenyelidikan yang akan digunakan sebagai dasaruntuk penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan ”menghalangi penyelidikan” misalnyadalam hal KADI perlu melakukan klarifikasi terhadap penjelasandan/atau dokumen yang diterima, eksportir, eksportir produsen,pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau importir tidakmemberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “faktor ekonomi yang terkait” dapatberupa: potensi penurunan penjualan, keuntungan, produksi,pangsa pasar, produktifitas, pengembalian investasi, utilisasikapasitas, faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik,besaran Marjin Dumping, pengaruh negatif yang nyata danpotensial dari arus kas, persediaan, tenaga kerja, gaji,pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal atau investasi.

Yang dimaksud dengan “faktor lain yang relevan” dapat berupa:volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping,kontraksi dalam permintaan atau perubahan dalam polakonsumsi, perkembangan teknologi, kinerja ekspor.

Pasal 18 . . .

- 6 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Antidumping, diantaranya:

a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalamnegeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atasadanya dumping yang mengakibatkan kerugian, baiksecara finansial, penurunan pangsa pasar, penurunanjumlah tenaga kerja, atau kerugian dan sebagainya;

b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Antidumpingbagi industri pengguna dalam negeri sesuai kepentinganpengembangan industri nasional, ketahanan danstabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenagakerja, kepentingan fiskal dan sebagainya.

Proses mempertimbangkan kepentingan nasional dilakukanoleh Menteri setelah menerima rekomendasi pengenaanTindakan Antidumping dari KADI. Menteri membahasrekomendasi tersebut dalam suatu pembahasan yangmelibatkan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan kebijakan TindakanAntidumping.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) . . .

- 7 -

Ayat (9)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara dalam jangkawaktu yang ditetapkan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila Tindakan Penyesuaian disetujui maka TindakanSementara tidak akan dikenakan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Penentuan saat importasi barang dihitung sejak tanggalpemberitahuan pabean untuk impor barang yangbersangkutan.

Huruf b . . .

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Antidumping, diantaranya:

a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalamnegeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atasadanya dumping yang mengakibatkan kerugian, baiksecara finansial, penurunan pangsa pasar, penurunanjumlah tenaga kerja, atau kerugian dan sebagainya;

b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Antidumpingbagi industri pengguna dalam negeri sesuai kepentinganpengembangan industri nasional, ketahanan danstabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenagakerja, dan kepentingan fiskal.

Proses mempertimbangkan kepentingan nasional dilakukanoleh Menteri setelah menerima rekomendasi pengenaanTindakan Antidumping dari KADI. Menteri membahasrekomendasi tersebut dalam suatu pembahasan yangmelibatkan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan kebijakan TindakanAntidumping.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

- 9 -

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Antidumping dalam jangka waktuyang ditetapkan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 ...

- 10 -

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dukungan Industri Dalam Negeri terhadappermohonan dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)


Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Dukungan Industri Dalam Negeri dinyatakan dalam bentuktertulis

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 ...

- 11 -

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diumumkan kepada publik” yaitudilakukan melalui media massa nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal penyelidikan dimulai” adalahtanggal pengumuman KADI dan pemberitahuan mengenaidimulainya penyelidikan.

Pemberian batas jangka waktu penyelidikan selama 12 (duabelas) bulan dimaksudkan untuk memberikan cukup waktukepada KADI dan kepastian bagi pihak yang berkepentingan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:

- keadaan luar biasa (force majeure)

- terdapat kendala dalam melakukan penyelidikan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”meminta penjelasan” adalahmeminta keterangan atau informasi mengenai adanya dugaanbarang mengandung Subsidi yang dapat dilakukan dalambentuk kuesioner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

- 12 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pemberian kesempatan kepada wakil organisasi konsumenuntuk memberikan informasi diperlukan jika Barang YangDiselidiki diperdagangkan secara eceran.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48 ...

- 13 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “menghalangi penyelidikan” misalnyadalam hal KADI perlu melakukan klarifikasi terhadap penjelasandan/atau dokumen yang diterima, eksportir, eksportir produsen,pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau importir tidakmemberikan kesempatan melakukan klarifikasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “faktor ekonomi yang terkait” dapatberupa: potensi penurunan penjualan, keuntungan, produksi,pangsa pasar, produktifitas, pengembalian investasi, utilisasikapasitas, faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik,besaran Subsidi Neto, pengaruh negatif yang nyata dan potensialdari arus kas, persediaan, tenaga kerja, gaji, pertumbuhan,kemampuan meningkatkan modal atau investasi.

Yang dimaksud dengan “faktor lain yang relevan” dapat berupa:volume dan harga impor yang tidak dijual dengan hargabersubsidi, kontraksi dalam permintaan atau perubahan dalampola konsumsi, perkembangan teknologi, kinerja ekspor.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Imbalan, diantaranya:

a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalamnegeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atasadanya barang mengandung Subsidi yang mengakibatkankerugian baik secara finansial, penurunan pangsa pasar,penurunan jumlah tenaga kerja, atau kerugian dansebagainya;

b. mempertimbangkan

- 14 -

b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Imbalan bagiindustri pengguna dalam negeri sesuai kepentinganpengembangan industri nasional, ketahanan danstabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenagakerja, dan kepentingan fiskal.

Proses mempertimbangkan kepentingan nasional dilakukanoleh Menteri setelah menerima rekomendasi pengenaanTindakan Imbalan dari KADI. Menteri membahasrekomendasi tersebut dalam suatu pembahasan yangmelibatkan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan kebijakan TindakanImbalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara dalam jangkawaktu yang ditetapkan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

- 15 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila Tindakan Penyesuaian diterima maka TindakanSementara tidak akan dikenakan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Penentuan saat importasi barang dihitung sejak tanggalpemberitahuan pabean untuk impor barang yangbersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah mempertimbangkan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Imbalan diantaranya:

a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalamnegeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atasadanya barang mengandung Subsidi yang mengakibatkankerugian, baik secara finansial, penurunan pangsa pasar,penurunan jumlah tenaga kerja, atau kerugian dansebagainya;

b. mempertimbangkan . . .

- 16 -

b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Imbalan bagiindustri pengguna dalam negeri sesuai kepentinganpengembangan industri nasional, ketahanan danstabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenagakerja, dan kepentingan fiskal.

Proses mempertimbangkan kepentingan nasional dilakukanoleh Menteri setelah menerima rekomendasi pengenaanTindakan Imbalan dari KADI. Menteri membahasrekomendasi tersebut dalam suatu pembahasan yangmelibatkan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan kebijakan TindakanImbalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Imbalan dalam jangka waktu yangditetapkan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...

- 17 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang Yang Diselidiki meliputi barang hasil industri,pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, danpertambangan.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain di dalam negeri”yaitu instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerahterkait dengan Barang Yang Diselidiki, Barang Sejenis, atauBarang Yang Secara Langsung Bersaing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

- 18 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pengumuman kepada publik mengenai dimulainyapenyelidikan dapat dilakukan melalui siaran pers resmimaupun pemuatan dalam surat kabar nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “faktor yang bersifat objektif dan terukuryang terkait dengan kondisi Industri Dalam Negeri” dapat berupa:lonjakan jumlah barang impor, pangsa pasar dalam negeri yangdiambil oleh lonjakan jumlah barang impor, perubahan tingkatpenjualan, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, laba danrugi, dan tenaga kerja.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”meminta penjelasan” adalahmeminta keterangan, informasi, bukti, atau hal-hal lainterkait dengan penyelidikan.

Yang ...

- 19 -

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang terkait” yaitupihak-pihak baik di dalam maupun luar negeri yang terkaitdengan Barang Yang Diselidiki, Barang Sejenis, atau BarangYang Secara Langsung Bersaing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yangberkepentingan”, adalah pihak-pihak selain eksportir,eksportir produsen, pemohon, importir, dan pemerintahnegara pengekspor tertentu, yang berdasarkan pertimbanganKPPI, diperlukan dalam suatu penyelidikan tergantung padamasing-masing kasus yang sedang diselidiki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Pengamanan diantaranya:

a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalamnegeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atasadanya lonjakan jumlah barang impor yangmengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugianserius, baik secara finansial, penurunan pangsa pasar,penurunan jumlah tenaga kerja, atau kerugian dansebagainya;

b. mempertimbangkan ...

- 20 -

b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Pengamananbagi industri pengguna dalam negeri sesuai kepentinganpengembangan industri nasional, ketahanan danstabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenagakerja, dan kepentingan fiskal.

Proses mempertimbangkan kepentingan nasional dilakukanoleh Menteri setelah menerima rekomendasi pengenaanTindakan Pengamanan dari KPPI. Menteri membahasrekomendasi tersebut dalam suatu pembahasan yangmelibatkan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintahnon kementerian yang terkait dengan kebijakan TindakanPengamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementaradalam jangka waktu yang ditetapkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . . .

- 21 -

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Pengamanan, diantaranya:




Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...

- 22 -

Ayat (7)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam jangkawaktu yang ditetapkan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan dalam rangkakepentingan nasional” adalah pertimbangan seluruhkepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsungdengan Tindakan Pengamanan, diantaranya:



Proses ...

- 23 -


Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pertimbangan kemudahan pelaksanaan pemungutan dalamayat ini tidak mengurangi kewajiban menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk menetapkan besaran tarif dan jangka waktupengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam jangkawaktu yang ditetapkan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu yang cukup”adalah permohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelumberakhirnya Tindakan Pengamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

- 24 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “Committee on Anti-dumping Practices”adalah badan pada Organisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization/WTO) yang memonitor implementasi WTO Agreementon Anti-dumping.

Yang dimaksud dengan “Committee on Subsidies andCounterveiling Measures” adalah badan pada OrganisasiPerdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yangmemonitor implementasi WTO Agreement on Subsidies andCounterveiling Measures.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Committee on Safeguards” adalahbadan pada Organisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization/WTO) yang memonitor implementasi WTOAgreement on Safeguards.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 96 ...

- 25 -

Pasal 97

Independen dalam ketentuan ini adalah dalam pelaksanaan fungsipenyelidikan

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5225

UU Anti Dumping

Documents

Transcript of UU Anti Dumping