Useful Presentation
-
Upload
jonathan-sinaga -
Category
Documents
-
view
224 -
download
1
description
Transcript of Useful Presentation
ORDONANSI BEA BALIK NAMAORDONANSI BEA BALIK NAMAStbl.1924 No. 291Stbl.1924 No. 291
Dipungut antara lain atas pemindahan haktermasuk hibahwasiat atas harta tetap
Objek Pajak :Barang – barang tetapdan hak – hakkebendaan atas tanahyang pemindahan haknya dilakukandengan akta
kecuali : Hak AgrarisEigendom (Pasal 51 ayat 7
Ind. Staatsregeling)
Objeknya terbatas pada hak-hak atas tanahdengan titel hukum barat
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
Pemenuhan kewajban berdasarkan sistem“Self Assessment”
Tarif sebesar 5 % dari Nilai Perolehan ObyekPajak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak(NPOPTKP) ditetapkan secara regional dengan
mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah
Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak danpejabat-Pejabat umum yang melanggar
ketentuan atau tidak melaksanakankewajibannya
Penerimaan BPHTB merupakan penerimaanNegara yang sebagian besar diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini
tidak diperkenankan
Ordonansi1924 / 291
(Objek pajaknyaterbatas padahak – hak atas
tanah dengan titelhukum barat)
UU PAUU NO.5 / 1960
(Tidak mengenalhak – hak
sebagaimanadimaksud dalam
Ordonansi1924/291)
Tidak dapat dipungut sejak tahun 1961 s/d sekarang
UU BPHTB(Diharapkan dapat mengkompensasi
penurunan penerimaan daerahkarena diberlakukannya UU PDRD)
T A N A HT A N A H
Memenuhikebutuhan dasar
untuk papan
Lahanusaha
Alat investasi ygmenguntungkan
wajar
bagi yang memperoleh hakatas tanah
memberikan kontribusikepada Negara
dengan membayar pajak(BPHTB)
OBJEK PAJAKPasal 2
PEROLEHAN HAK ATAS TANAHDAN/ATAU BANGUNAN
Pemindahan Hak Pemberian Hak Baru
PEMINDAHAN HAK KARENA:
Jual beli
tukar menukar
Hibah
Hibah Wasiat
WarisPemasukan dalam perseroan
atau badan hukum lainPemisahan hak yang meng-
akibatkan peralihanPenunjukan pembeli dalam
lelangPelaksanaan putusan hakimyang mempunyai kekuatan
hukum tetapPenggabungan usaha
Peleburan usaha
Pemekaran usaha
Hadiah
PEMBERIAN HAK BARU,KARENA
Kelanjutan pelapasan hak
Diluar pelapasan hak
JENIS HAK-HAK ATAS TANAHPasal 2 ayat (3)
Diatur dalam UUPA(UU No. 5 / 1960
Diatur dalam UURumah Susun
(UU No. 16 / 1985)
Hak milik Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakai
Hak milik atassatuan rumah susun
Hak pengelolaan
SUBJEK PAJAK( Pasal 4 )
ORANG PRIBADI atau BADAN yang memperoleh hak
atas tanah dan / atau bangunan
Dikenakan kewajiban membayar pajak
WAJIB PAJAK
TARIF PAJAKPasal 5
Untuk kesederhanaan dan kemudahanpenghitungan pajak
Tarif Tunggal
5 %
DASAR PENGENAAN Pasal 6
Nilai Perolehan Objek Pajak( NPOP )
HargaTransaksi
Jual beli Penunjukan
pembelidalam lelang
Nilai Pasar
Tukar-menukar hibah pemberian
hak baru dll
Apabila NPOPtidak
diketahui ataulebih rendah
dari NJOPPBB
OBYEK PAJAK YANG DIPEROLEH :
Perwakilan Diplomatik (asas timbal balik)
Negara untuk kepentingan umum
Badan/perwakilan organisasi internasional
Orang pribadi/badan karena konversi hak/perbuatan hukum lain tanpa
Karena wakaf
Karena warisan
Untuk kepentingan ibadah
Paling banyak Rp. 60.000.000 kecualiDalam hal perolehan hak karena warisan
Atau hibah wasiat yang diterima oleh Orang pribadi yang masih dalam hubunganKeluarga, sedarah dalam garis lurus satu
Derajat ke atas atau satu derajat ke bawahDengan pemberi hibah wasiat termasukSuami isteri Ditetapkan secara regional
Paling banyak Rp. 300.000.000,00
Dapat diubah denganPERATURAN PEMERINTAH
Paling banyak Rp. 60.000.000 kecualiDalam hal perolehan hak karena warisan
Atau hibah wasiat yang diterima oleh Orang pribadi yang masih dalam hubunganKeluarga, sedarah dalam garis lurus satu
Derajat ke atas atau satu derajat ke bawahDengan pemberi hibah wasiat termasukSuami isteri Ditetapkan secara regional
Paling banyak Rp. 300.000.000,00
Dapat diubah denganPERATURAN PEMERINTAH
Jual beli Tukar menukar Pemasukan dlm perseroan/
badan hukum lainnya Pemisahan hak yang meng-
akibatkan peralihan Hadiah
Sejak tgldibuat danditanda-
tanganinyaakte
L e l a n g
Sejak tglpenunjukanpemenang
lelang
Putusan HakimSejak tglputusan
pengadilanyang tetap
Warisan/Hibah WasiatSejak tgl
Pendaftaranhak
Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak dan
di luar pelepasan hak
Sejak tglDiterbitkan-Nya SK pem-berian hak
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG( Pasal 10 )
WAJIB PAJAK wajib membayar pajak yangterutang dengan tidak mendasarkan pada
adanya surat ketetapan
Dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan
SURAT KETETAPAN BPHTB KURANG BAYAR( SKBKB )Pasal 11
Dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkanhasil pemeriksaan / keterangan lain
Pajak kurang dibayar
SKBKB + bunga 2 % / bulanmaksimum 24 bulan
sejak saat pajak terhutang s/dditerbitkan SKBKB
Dasar PenagihanPasal 14
WAJIB PAJAK
SURAT KETETAPAN BPHTBKURANG BAYAR TAMBAHAN
( SKBKBT )Pasal 12
Dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkanhasil pemeriksaan ditemukan data baru
dan / atau yang semula belum terungkap
Pajak kurang dibayar
SKBKBT + kenaikan 100 % kecualiWajib Pajak melapor sebelum
pemeriksaan
Dasar PenagihanPasal 14 WAJIB PAJAK
SURAT TAGIHAN BPHTB (STB)Pasal 13
menagih pajak yang tidak / kurang
dibayar
menagih pajak yang kurang
dibayar karenasalah tulis / hitung
pada SSB
menagih sanksiadm. berupa bunga
dan / atau denda
+ bunga 2% / blnmaks 24 bulan
sejak saatpajak terhutang
DASAR PENAGIHAN PAJAK Pasal 14
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar,Surat Ketetapan BPHTB Kurang BayarTambahan, Surat Tagihan BPHTB danSurat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan maupun PutusanBanding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
Harus dilunasi dalam jangka waktupaling lama 1 ( satu ) bulan
sejak diterima oleh Wajib Pajak
Tata cara Penagihan Pajak diaturdengan Keputusan Menteri Keuangan
SURAT PAKSAPasal 15
Jumlah Pajak Terhutang
SKBPHTBKB, SKBPHTBKBT, SURAT TAGIHAN BPHTB, DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN,
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN SURATKEPUTUSAN BANDING
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR PADA WAKTUNYA
DAPAT DITAGIH DENGANSURAT PAKSA
berdasarkan
KEBERATANPasal 16 dan 17
SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN
Maksimum 3 bulan sejakditerimanya SKB
DIRJEN PAJAK
Keputusan maksimum 12 bulan• ditolak• diterima seluruh / sebagian• menambah
SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
WAJIB PAJAK(Menerima)
WAJIB PAJAK(Menolak)
Apabila SK Keberatanmenambah jumlah pajakterutang (merupakan)
dasar penagihan)Pasal 14
BANDINGMaksimum 3 bulansejak SK Keberatan
diterima
PEMBAYARAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 21
Karena pengajuanpengurangan yang
diterima
Karena keberatan/banding yang di-
kabulkan sebagianatau seluruhnya
Karena permohon-an Wajib Pajak,antara lain dalamhal : kelebihan bayar Terlanjur bayar
tetapi perolehanhaknya batalS K B L B SKBLB + bunga
2%/bulanmaks.24 bulan
Pasal 19Dilakukan
pemeriksaan (Pasal 22)
SKBLB + Bunga 2 %/bulanapabila pengembalian lewat
2 bulan (Pasal 22)S K B N
HASIL PENERIMAAN BPHTBMERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA
(Pasal 1)
KAS NEGARA
20 % PenerimaanPemerintah Pusat
80 % PenerimaanPemerintah Daerah
PENERIMAAN DAERAH
20 % PemerintahDaerah Tk.I
80 % PemerintahDaerah Tk.II
PENDAPATAN DAERAH DAN SETIAPTAHUN ANGGARAN DICANTUMKAN
DALAM APBD
PERATURAN PEMERINTAH RINOMOR : 34 TAHUN 1997
TENTANGPELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAUBANGUNAN
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT(Pasal 1)
Menandatangani akta atau RisalahLelang atas tanah dan atau bangunan
Pejabat PembuatAkta Tanah/
Notaris
Kepala KantorLelang/Pejabat
Lelang
PEJABAT YANG BERWENANG
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATPasal 1 ayat (1)
PEJABAT YANG BERWENANG
Wajib menyampaikan laporan bulanandisertai fotocopy Surat Setoran BPHTB (SSB)
KPPBB yang wilayah kerjanya meliputiletak tanah dan bangunan
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH KARENAPEMBERIAN HAK BARU
Pasal 1 ayat (2)
Diberikan oleh :
Kantor PertanahanKabupaten/Kotamadya
Memberikan kepada Kepala KantorPajak Bumi dan Bangunan
Dengan disertai bukti SSB
TATACARA PALAPORAN BAGI PEJABATPasal 1 ayat (3)
PEJABAT YANGBERWENANG
Membuat laporan sekurang-kurangnya memuat
Nomor dan tanggal akta,Risalah Lelang
Status hak Letak tanah dan atau
bangunan Luas tanah Luas bangunan Nomor dan tahun surat
Pemberitahuan Pajak ter-utang PBB
NJOP PBB Harga transaksi/nilai pasar Nama dan alamat pihak yg
mengalihkan dan yang memperoleh hak
Tanggal dan jumlah setoran
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABATPasal 1 ayat (4)
Laporan bulanan
Disampaikan paling lambattanggal 10 bulan berikutnya
Pejabat Pembuat Akta tanah/Notaris, Kepala Kantor lelang/
Pejabat Lelang dan KepalaKantor Pertanahan Kab/
Kotamadya
Apabila pejabat tidak me-nyampaikan laporan atau
pemberitahuan
Dikenakan sanksi sesuaidengan Peraturan yang
berlaku
SANKSI BAGI PEJABATPasal 2
LAPORAN BAGI PEJABATPasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukanmengenai pelaporan atau pemberitahuan
Diatur dengan Keputusan MenteriKeuangan
SAAT TERUTANGNYA PAJAKPasal 4
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATASPEROLEHAN HAK KARENA HIBAH WASIAT
SEJAK TANGGAL YANG BERSANGKUTANMENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA
KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA
ADALAH
PENGERTIANPasal 1
HAK PENGELOLAAN ADALAH :Hak menguasai dari negara atas tanah yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpah-kan kepada pemegang haknya
ANTARA LAIN UNTUK : Merencanakan peruntukan dan penggunaan
tanah Keperluan pelaksanaan tugas Menyerahkan bagian tanah tersebut kepada
pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihakketiga
SAAT TERUTANGNYA PAJAKPasal 3
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATASPEROLEHAN HAK PENGELOLAAN
SEJAK DITERBITKANNYA SURATKEPUTUSAN PEMBERIAN HAK
PENGELOLAAN
ADALAH