URGENSI STIMULAN KEBIJAKAN DI TENGAH KRISIS...

DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber DayaVol. 10, No. 1, Juni 2009

78

URGENSI STIMULAN KEBIJAKANDI TENGAH KRISIS GLOBAL

Mudrajad Kuncoro

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan BisnisUniversitas Gadjah Mada

Jl. Bulaksumur Yogyakarta, Telp. (0274) 588688, 563974

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri krisis keuangan global (KKG) yangdibandingkan dengan krisis keuangan Asia (KKA) tahun 1997-1998. Selanjutnya akandianalisis sejauh mana dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia,bagaimana respon kebijakan pemerintah, desain dan implementasi stimulus fiskal,bagaimana arah kebijakan moneter, dan perlunya meta policy mix. Krisis keuanganglobal yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), dan Eropa padatahun 2008 ternyata berdampak ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Krisiskeuangan Indonesia pada tahun 1998 ternnyata paling parah dibandingkan enam negaraAsia lainnya. Di Indonesia, krisis keuangan global tersebut, mengakibatkan meningkatnyajumlah penggangguran. Indeks harga saham gabungan merosot, berkurangnya transaksikeuangan di sektor perbankan maupun institusi keuangan nonbank, menyebabkan difisitdi sektor perdagangan, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor dan pasarterhadap berbagai institusi keuangan yang ada. Pesimisme konsumen dan investor disisi lain dapat menyebabkan kontraksi investasi, yang diikuti dengan krisis ekonomidan pengangguran. Hal tersebut menyebabkan krisis sosial , bahkan krisis politik. Dalammenyelesaikan permasalah krisis keuangan yang terjadi di Indonesia, yang diakibatkanoleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998, serta krisis keuangan global tahun2008, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah memberikan stimulus kebijakanfiskal, melalui APBN. Stimulus Fiskal diberikan ke semua sektor baik industri maupundi sektor perpajakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan menyeraptenaga kerja baru. Serta penurunan tingkat inflasi BI Rate.

Keywords: Krisis keuangan, stimulus fiskal

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global ternyatamemberi pelajaran bahwa kapitalismeglobal terbukti rentan terhadap krisis.Ambruknya perusahaan-perusahaan besardan global di Amerika Serikat (AS) dan

Eropa menjadi headline semua mediamassa di dunia. Indeks harga sahamgabungan dan nilai kurs ikut merosotdrastis yang membuktikan contagion effect,dampak penularan krisis sangat cepatmenjalar ke seluruh penjuru dunia, takterkecuali Indonesia.

Urgensi Stimulan Kebijakan di TengahKrisis Global (78 - 100) Mudrajad Kuncoro

79

Apa beda dimensi krisis Asia padatahun 1998 dengan krisis keuangan global2008? Dimensi krisis Indonesia tahun 1998ternyata paling parah dibandingkan enamnegara Asia lainnya. Demikian catatanBhanoji Rao dalam buku East AsianEconomies: The Miracle, a Crisis and theFuture (2001). Dalam menghadapi krisismata uang dan naiknya tingkat sukubunga, kebangkrutan perusahaan danbank dapat menyebabkan krisis keuang-an. Liquidity crunch di satu sisi, pesimismekonsumen dan investor di sisi yang lain,dapat menyebabkan kontraksi investasi,yang diikuti dengan krisis ekonomi danpengangguran. Hal tersebut menyebab-kan krisis sosial dan bahkan krisis politik.Singkatnya, sepuluh tahun lalu, Indonesiamengalami krisis total (kristal) tidak hanyakrisis moneter.

Makalah ini akan menelusuri krisiskeuangan global (KKG) yang diban-dingkan dengan krisis keuangan Asia(KKA) tahun 1997-1998. Selanjutnya akandianalisis sejauh mana dampak krisiskeuangan global terhadap perekonomianIndonesia, bagaimana respon kebijakanpemerintah, desain dan implementasistimulus fiskal, bagaimana arah kebijakanmoneter, dan perlunya meta policy mix.

KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Apa dan bagaimana krisis keuanganglobal 2008? Latar belakang dan krono-logis krisis keuangan global 2008 secararuntut dan gamblang telah diuraikandalam buku “Memahami Krisis KeuanganGlobal” (2008), yang diterbitkan oleh timDepartemen Komunikasi dan InformatikaRI. Dampak krisis keuangan AS menjalarke Eropa dan Asia Pasifik dalam bentukbangkrutnya bank/institusi keuangan/kor-porasi, meningkatnya inflasi, menurunnyapertumbuhan ekonomi, meningkatnya

pengangguran, dan runtuhnya indeksbursa saham.

Terjadinya krisis bermula dari kasussubprime mortgage yang terjadi di AS.Subrime mortagage merupakan instrumenkredit untuk sektor properti. AS sudahsejak lama memiliki perundang-undanganyang mengatur tentang mortgage. Undang-undang mortgage ini berisikan tentangperaturan yang berkaitan dengan sektorproperti, termasuk kredit pemilikanrumah. Semua warga AS –jika memenuhipersyaratan tertentu—bisa mendapatkankemudahan kredit kepemilikan properti,seperti KPR. Namun, kemudahan pem-berian kredit dan kegairahan pasar pro-perti di AS, menyebakan spekulasi disektor ini terus meningkat (Depkominfo,2008: 4).

Kesalahan terbesarnya adalah pem-berian subprime mortgage lebih banyakkepada penduduk yang sebenarnya tidaklayak mendapatkan bantuan kreditperumahan. Dikatakan tidak layak karenapenduduk tersebut tidak memiliki ke-mampuan ekonomi untuk menyelesaikantanggungan kredit yang mereka pinjam.Hal ini memicu terjadinya kredit macet disektor properti. Kemudian kredit macet disektor ini menyebabkan kolapsnya peru-sahaan-perusahaan pembiayaan besar diAS. Kolapsnya perusahaan pembiayaanini juga mempengaruhi lembaga keuangandi AS. Karena perusahaan pembiayaanpada umumnya meminjam dana jangkapendek dari pihak lain, termasuk lembagakeuangan. Selain itu, dampak kolapsnyalembaga keuangan di AS juga mempe-ngaruhi lembaga investasi dan investor diberbagai penjuru dunia. Karena suratutang perusahaan pembiayaan kredit pro-perti juga dijual kepada lembaga keuang-an dan investor asing. Padahal surat utangtersebut ditopang oleh debitor yang ke-mampuan membayarnya rapuh.


80

Gambar 1 merangkum kronologiskrisis keuangan global yang menghan-curkan lembaga-lembaga keuangan. Padabulan April tahun 2007 perusahaanpembiayaan kredit perumahan NewCentury Financial bangkrut. Kemudianpada tanggal 28 Agustus 2007 SachsenLandesbank di Jerman kolaps akibatinvestasi di kredit perumahan. Tanggal 3September 2007 lembaga keuanganJerman (IKB) kehilangan investasinya disubprime mortgage sebesar US$1 miliar.

Selanjutnya pada tanggal 17 FebruariInggris menasionalisasi Northern Rock.Tanggal 17 Maret 2008 perusahaan BearStrearns kolaps dan dibeli oleh JP MorganChase dengan jaminan pemeritah ASsenilai US$30 miliar. Tanggal 5 September2008 perusahaan Fannie Mae dan FreddieMac diambil alih pemerintah AS. Kemu-dian tanggal 15 September 2008 perusa-haan Lehman Brothers bangkrut. Tanggal16 September 2008, The Fed menyuntikandana sebesar US$85 miliar kepada AIG.

Selanjutnya tanggal 10 Oktober 2008indeks bursa saham seluruh dunia kembaliberguguran (lihat Gambar 1).

Perbedaan antara KKG 2008 dengankrisis Keuangan Asia pada tahun 1997-98yang terjadi di Indonesia menarik untukdisimak. Tabel 1 membandingkan sejum-lah variabel ekonomi kunci selama duaperiode krisis tersebut. Indikator yang pa-ling penting adalah tingkat pertumbuhanPDB, yang pada awal krisis nilainya sem-pat jatuh di bawah -18%, hingga kuartalpertama 2009 masih tumbuh positif (4,4%).Sebagian besar variabel lainnya terdapatperbedaan yang mencolok. Depresiasimata uang Rp yang terjadi tepat sebelumdua krisis dari titik terkuat sampai titikterlemahnya pada tahun 1997-1998 lebihdari tiga kali, yang lebih tinggi pada KKB.Tingkat tertinggi dari inflasi tahunanhampir tujuh kali lebih tinggi di era KKA.Puncak tingkat suku bunga tertinggi padainstrumen operasi pasar terbuka BI,Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka

Gambar 1.Kronologis Krisis Keuangan Global 2008

sumber: Depkominfo (2008); Kuncoro (2009)


81

30 hari, ternyata enam kali lebih tinggidaripada KKG. Tingkat bunga pinjamanantarbank berjangka tujuh hari tertinggiadalah lebih dari delapan kali lebih tinggidaripada era KKG. Penurunan cadangandevisa pada krisis 1997-98 hanya sedikitlebih tinggi dalam bentuk absolut, namundalam persentase menjadi lebih besar duakali lipat. Hanya saja kapitalisasi pasarmodal antara KKA dan KKB hampir

mirip, di mana terjadi penurunan nilaikapitalisasi sedikit di atas 50%. Namun,penurunan nilai kapitalisasi dihitungdalam dolar, pengaruh KKA lebih parah.Ini mencerminkan adanya kemampuanyang lebih baik dari para pengambilkeputusan menghadapi goncangan-goncangan terhadap perekonomianIndonesia pada era KKG.

Tabel 1.Perbandingan Krisis Keuangan Asia 1997

dengan Krisis Keuangan Global 2008

Krisis Keuangan

Asia Krisis Keuangan

Global Laju pertumbuhan PDB terendah (yoy, % tahunan) -18.3 4.4 (kuartal) Des 1998 Mar 2009 Puncak depresesiasi rupiah (%) 83.6 25.5 (periode) Jun 1997–Jun 1998 Feb 2008–Nov 2008 Puncak inflasi (yoy, % tahunan) 82.6 12.1 (bulan) Sep 1998 Sep 2008 Puncak suku bunga SBI 30 hari (% tahunan) 70.4 11.2 (bulan) Agus 1998 Nov 2008 Puncak suku bunga pinjaman antarbank 7 hari (% tahunan) 95.0 10.8 (bulan) Jul 1998 Des 2008 Penurunan cadangan devisa (milyar $) 12.3 10.4 (%) 42.7 17.1 (periode) Jun 1997–Feb 1998 Jul 2008–Nov 2008 Penurunan kapitalisasi pasar saham (%) (dalam % rupiah) 52.2 55.1 (periode) Mar 1998–Sep 1998 Jul 2008–Nov 2008 (dalam % $) 88.1 56.3 (periode) Jun 1997–Jun 1998 Jul 2008–Feb 2009

Catatan: Tabel ini berdasarkan data akhir bulan, kecuali untukpertumbuhan PDB yang berdasarkan data kuartalan.Sumber: Kuncoro, et al. (2009)


82

DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLO-BAL TERHADAP INDONESIA

Kuatnya pengaruh sentimen negatifglobal menyebabkan Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) terkoreksi di akhirtriwulan ketiga yang menurun tajamsebesar 22,0% menjadi level 1.833,dibanding posisi IHSG akhir Tw.II-2008.Walaupun demikian, beberapa sahamunggulan masih menarik minat investorasing, yaitu di antaranya saham sektorperbankan (BCA, BRI, Mandiri), sektorpertambangan (PGN, Adaro Energy, BumiResources), sektor telekomunikasi (Indo-sat, Telkom) dan sektor perkebunan (AstraAgro Lestari) (BI, 2008). Hal ini didukungoleh peningkatan profitabilitas perusa-haan, khususnya Return On Equity (ROE),pada periode laporan. Bila dirinci secarasektoral, perusahaan yang bergerak dibidang pertanian serta pertambanganmencatat kenaikan tingkat pengembalian(return) yang lebih tinggi dibandingkansektor ekonomi lainnya.

Dari sisi suplai, pada periode triwulanIII 2008 terdapat penawaran saham baru(IPO) oleh 6 emiten dan right issue

sebanyak 10 emiten (BI, 2008). Enamemiten baru tersebut adalah AdaroEnergy, Destinasi Tirta Nusantara, HotelMandarine Regency, Kertas BasukiRachmat Ind., Bayan Resources, dan Tra-da Maritime. Sedangkan 1 emiten tercatatmelakukan delisting dari bursa, yaituBahtera Adimina Samudra, Tbk. Kondisilikuiditas keuangan global yang ketat danpada waktu bersamaan persepsi risikoterhadap negara emerging marketsmeningkat menyebabkan IHSG terkoreksidi akhir triwulan empat yang menurun ta-jam sebesar 26,04% menjadi 1.355,4dibanding posisi IHSG akhir Tw.III-2008.Dari sisi suplai, pada periode triwulan IV-2008 terdapat penawaran saham baru(IPO) oleh 1 emiten, yaitu Sekawan Inti-pratama Tbk. Sedangkan 3 emiten tercatatmelakukan delisting dari bursa, yaitu BankLippo Tbk, Texmaco Jaya dan Bank UOBBuana Tbk.

Krisis keuangan global terbuktimemporakporandakan pasar modal danvalas. IHSG anjlok dari 2.830 menjadi1.111, atau turun lebih dari 60%. Nilai kursrupiah terhadap dolar AS terdepresiasi

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Jan‐ 08

Feb‐ 08

Mar‐ 08

Apr‐ 08

May‐ 08

Jun‐ 08

Jul‐08 Aug‐ 08

Sep‐ 08

Oct‐ 08

Nov‐ 08

Dec‐ 08

Jan‐ 09

Feb‐ 09

Mar‐ 09

Apr‐ 09

May‐ 09

IHSG

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

KURS (Rp/US$)

IHSG KURS (Rp/US$)

Gambar 2.Kurs Rupiah/USD dan IHSG, Januari 2008-Mei 2009

Sumber: Bank Indonesia (2009) dan BEI (2009)


83

cukup dramatis dari Rp 9.076 hinggasempat hampir menembus Rp13.000,- ataumengalami depresiasi lebih dari 30% sejakJanuari 2008. Volatilitas memang mening-kat tajam di pasar valas dan modal yangterintegrasi dengan pasar keuangan globalini (lihat Gambar 2).

Tekanan yang terjadi pada pasarmodal Indonesia menyebabkan mero-sotnya likuiditas di sektor perbankan daninstitusi keuangan nonbank yang disertaiberkurangnya transaksi keuangan. Hal inidikarenakan banyaknya investor dariinstitusi keuangan AS yang melepaskepemilikan saham mereka di pasar modalIndonesia untuk menyelamatkan perusa-haan mereka sendiri yang terkena krisiskeuangan. Porsi kepemilikan investorasing dalam saham di Indonesia selama2006-2008 memang cukup tinggi, berkisarantara 66 -67% (lihat Gambar 3).

Secara umum, terjadi penurunantotal aset yang tercatat di C-BEST (Central

Depository and Book Entry SettlementSystem) sampai dengan tanggal 24 Desem-ber 2008 sebesar Rp 746,64 triliun. Penu-runan aset ini sebesar menurun 42% di-banding dengan data per 28 Desember2007 sebesar Rp 1.298,251 triliun (lihatTabel 2). Total aset saham yang tercatat diC-BEST sampai dengan 24 Desember 2008didominasi kepemilikannya oleh investorasing dengan jumlah Rp 436,30 triliun(67%), yang menurun sebesar 1% diban-dingkan data pada 28 Desember 2007 (Rp790,39 triliun); aset saham yang dimilikiinvestor lokal sampai dengan 24 Desember2008 sebesar 33% atau Rp 210,23 triliun,yang berarti menurun 1% dibandingkandata tahun sebelumnya (KSEI, 2008).Sementara itu, total aset Obligasi Korpo-rasi yang tercatat di C-BEST sampaidengan 24 Desember 2008 mayoritasdimiliki oleh investor lokal Rp 67,74 triliun(96%), yang turun 1% dibandingkan datapada 28 Desember 2007 sebesar Rp 76,02

Sumber: KSEI (2008)

Gambar 3.Porsi Kepemilikan Asing dan Lokal di Pasar Modal Indonesia,

2006-2008


84

triliun. Aset Obligasi Korporasi yangdimiliki investor asing pada saat yangsama sebesar Rp 2,71 triliun, menurun 1%dibandingkan data pada 28 Desember 2007sebesar Rp 3,65 triliun (lihat Gambar 4).

KKG yang terjadi ternyata tidakmematikan semangat investor asing untukberinvestasi di pasar saham. Berdasarkanpantauan manajemen PT Bursa EfekIndonesia (BEI), kepemilikan asing mening-kat sebanyak 10 persen dari total sahamyang dimilikinya. Sebagai informasi data diKustodian Sentral Efek Indonesia, menun-jukkan pertambahan investor asing kira-kira10 hingga 15 persen dari total saham yangmereka miliki (KSEI, 2008). Dengan pening-katan kepemilikan itu pula diharapkantransaksi harian akan meningkat, yang padagilirannya akan meningkatkan angka IHSG.Tetapi, sebaliknya ternyata jumlah danaasing di Surat Utang Negara (SUN) ber-dasarkan data Depkeu, kembali menyusut.Di awal Maret ini kepemilikan asing di SUNmenciut jadi Rp 79,24 triliun yang meru-pakan posisi terendah sejak Maret 2008.

Dana SUN tersebut paling banyak dimilikikalangan perbankan Rp 278,58 triliun, BankIndonesia Rp 28,35 triliun, dan nonbank Rp244,42 triliun. Kepemilikan asing di SUNpernah mencapai angka tertinggi Rp 106,66triliun pada Agustus 2008. Total kepemilikanSBN yang dapat diperdagangkan per 3Maret 2009 mencapai Rp 551,35 triliun(Kuncoro, 2009).

Bagaimana dengan investor lokal?Tabel 3 menunjukkan investor lokal didomi-nasi oleh investor korporasi dengan kepe-milikan saham 19,56%, diikuti oleh investorindividual, perusahaan sekuritas, perusa-haan reksadana, asuransi, dana pensiun,yayasan, dan lain-lain. Dengan kata lain,pasar modal Indonesia amat didominasi olehinvestor asing dan korporat. Kedua pelakuini memegang kepemilikan saham hingga87%.

Selain itu KKG juga memiliki indirecteffect bagi perekonomian Indonesia(Depkominfo, 2008), yaitu: (1) mempenga-ruhi momentum pertumbuhan ekonomiIndonesia dalam bentuk pengeringan

Sumber: KSEI (2008)

Gambar 4.Porsi Kepemilikan Asing dan Lokal di Pasar Obligasi Indonesia,

2006-2008


85

likuiditas, lonjakan suku bunga, anjloknyaharga komoditas, dan melemahnyapertumbuhan sumber dana; (2) menu-runnya tingkat kepercayaan konsumen,investor, dan pasar terhadap berbagaiinstitusi keuangan yang ada; (3) flight toquality, pasar modal Indonesia terkoreksiakibat indikasi melemahnya mata uangrupiah; (4) kurangnya pasokan likuiditasdi sektor keuangan karena kebangkrutanberbagai institusi keuangan global khu-susnya bank-bank investasi akan berdam-pak pada cash flow sustainability peru-sahaan-perusahaan besar di Indonesia; (5)menurunnya tingkat permintaan danharga komoditas utama ekspor Indonesiatanpa diimbangi peredaman laju imporsecara signifikan menyebabkan defisitperdagangan yang semakin melebardalam beberapa waktu mendatang; dan (6)defisit perdagangan akan menyulitkanpenggalangan capital inflow dalam jumlahbesar untuk menutup defisit itu sendiriseiring dengan keringnya likuiditas pasarkeuangan global.

RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAHSejauh mana respons kebijakan

pemerintah? Presiden SBY telah membe-rikan 10 arahan untuk mengantisipasiKKG sebagai berikut (Depkominfo, 2008;Kuncoro, 2008): Pertama, memeliharamomentum pertumbuhan. Semua ka-langan harus tetap optimis dan bersi-nergi untuk memelihara momentumpertumbuhan ekonomi dan mengelolaserta mengatasi dampak krisis keuanganyang terjadi di Amerika Serikat. Olehsebab itu, kita semua tidak boleh panikdan harus tetap menjaga kepercayaanmasyarakat.

Kedua, optimalkan pasar domestik.Dengan kebijakan dan tindakan yangtepat, serta dengan kerja keras dan upayamaksimal, nilai pertumbuhan ekonomitetap dipertahankan sebesar 6 persen.Komponen yang perlu dijaga antara lain:konsumsi, belanja pemerintah, investasi,ekspor, dan impor. Tindakan yang perludilakukan adalah pemanfaatan perekono-mian domestik dan mengambil pelajaran

Sumber: KSEI (2008) indonesia, 2007-2008

Tabel 2.Jenis Efek dan Nilai Aset Yang Diperdagangkan Di Pasar Modal


86

dari krisis 1998, di mana sabuk pengamanperekonomian domestik adalah sektorUMKM, pertanian, dan sektor informal.

Ketiga, penanggulangan kemiskinan.Optimasi APBN 2009 perlu dilakukanuntuk memacu pertumbuhan dan mem-bangun social safety net. Hal-hal yangharus diperhatikan yaitu, penyediaaninfrastruktur dan stimulasi pertumbuhan,alokasi anggaran penanggulangan kemis-kinan tetap menjadi prioritas, defisit ang-garan harus “tepat” dan “rasional” atautidak mengganggu pencapaian sasaran“kembar” (growth with equity).

Keempat, dunia usaha harus tetapbergerak agar penerimaan negara tetapterjaga dan pengangguran tidak ber-tambah. Bank Indonesia dengan jajaranperbankan diharapkan terus mengem-bangkan kebijakan agar kredit danlikuiditas tersedia. Sementara, pemerin-tah akan mengeluarkan kebijakan regulasiiklim dan insentif.

Kelima, tingkatkan nilai tambah pro-duk RI agar lebih kompetitif. Semua pihak

Tabel 3.Kepemilikan Saham Milik Asing dan Domestik, 2006-2007

Sumber: KSEI (2007)

agar cerdas menangkap peluang untukmelakukan perdagangan dan kerjasamaekonomi dengan negara sahabat.

Keenam, kampanye konsumsi pro-duk dalam negeri sehingga pasar do-mestik akan bertambah kuat. Menteriterkait diimbau untuk memberikaninsentif/disinsentif agar masyarakatIndonesia tetap menggunakan produksidalam negeri serta mencegah dumpingbarang luar negeri ke pasar dalam negeri.Presiden juga menginstruksikan kepadajajaran pemerintah agar dalam pengadaanbarang dan jasa di lingkungan peme-rintah (procurement) lebih mengu-tamakan produk industri nasional.

Ketujuh, perkokoh kemitraan antarapemerintah, BI, perbankan dan duniausaha. Pemerintah melalui Bank Indone-sia akan menempuh beberapa langkah,yaitu memperkuat likuiditas sektor perban-kan, menjaga pertumbuhan kredit padatingkat yang sesuai untuk mendukungtarget pertumbuhan ekonomi, dan kebijakanyang berkaitan dengan neraca pembayaran.


87

Kedelapan, hentikan sikap ego sek-toral dan memandang remeh masalah.Presiden menegaskan pentingnyakerjasama yang terkoordinasi antar-instansi terkait.

Kesembilan, hentikan politik partisandalam menghadapi krisis global danMengutamakan kepentingan rakyatdiatas kepentingan golongan danpribadi. Berkaitan dengan tahun 2008 dan2009 yang merupakan tahun politik dantahun Pemilu, maka Presiden memintasemua kalangan untuk melakukan lang-kah dan kebijakan bagi kepentinganrakyat.

Kesepuluh, jalin komunikasi yangjujur dan bijak terhadap rakyat. Pre-sidenmeminta semua pihak untuk melakukankomunikasi sejujurnya kepada masyara-kat. Memberikan bukti nyata tentang apasaja yang sudah dijanjikan kepadamasyarakat serta menunjukkan komitmenpemerintah dalam menyelesaikan perma-salahan. Namun, informasi tersebut harustetap positif dan optimistis sehingga tidakmenimbulkan kepanikan dalam masyara-kat.

STIMULUS FISKAL

Krisis keuangan global membawakembali ingatan ke depresi besar pada1930-an. Menurut Keynes, yang harusdilakukan adalah kebijakan yang bersifatkontrasiklus (Basri, 2009). Di banyaknegara, termasuk Indonesia, bank sentralmulai menurunkan tingkat bunga danpemerintah akan meluncurkan sejumlahkebijakan stimulus fiskal.

Patut disayangkan, dalam rencanastimulus fiskal yang akan diberikan,pemerintah berubah-ubah dalam meng-umumkan besaran nilainya. Di pengujungtahun lalu, Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani menyebutkan, selain stimulus

yang ditetapkan dalam APBN 2009sebesar 12,5 triliun, pemerintah memberistimulus tambahan sekitar Rp 16-20triliun, sehingga totalnya bisa mencapaiRp 32 triliun. Tak lama setelah itu,Presiden SBY menyatakan total stimulustahun ini bisa mencapai Rp 50 triliun.Jumlah ini dipertegas Menkeu dalamjumpa pers dengan para pemimpin re-daksi media massa. Pertengahan Januarilalu, nilai stimulus direvisi dengan pe-mangkasan yang cukup signifikan,menjadi tinggal Rp 27,7 triliun. BahkanPemerintah meralat sektor-sektor yangberhak mendapat stimulus, terutama PPNyang ditanggung pemerintah, dari semula17 sektor bakal mendapat jatah, tiba-tibapemerintah hanya memutuskan tigasektor, sehingga 14 sektor dibatal-kan. Tanggal 27 Januari lalu, Menkeudalam rapat dengan Komisi XI DPR,mengumumkan besaran stimulus yang’membengkak’ jadi Rp 71,3 triliun.

Lepas dari berapa pun jumlah yangpasti, yang jelas pemerintah akanmenggunakan Sisa Lebih PenggunaanAnggaran (SILPA) APBN 2008 sebesar Rp51,3 triliun untuk memberi stimulusmendorong pertumbuhan ekonomi danmengerem gelombang PHK tahun ini.Melalui stimulus fiskal, pemerintahmencoba mengantisipasi merosotnyaaktivitas ekonomi nasional. Stimulustersebut akan dialokasikan untuk PajakPertambahan Nilai Ditanggung Pemerin-tah, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah,Dana Subsidi, Pajak Penghasilan (PPh) 21yang Ditanggung Pemerintah dan Ban-tuan Program.

Pemerintah memutuskan 31 sektorindustri untuk mendapatkan stimulusfiskal berupa insentif perpajakan dalambentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditang-gung Pemerintah (PPN DTP) dan BeaMasuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP).


88

Sebanyak 31 sektor itu untuk stimulus Rp12,5 triliun. Insentif ini diberikan kepadabahan-bahan baku untuk kegunaan sektorindustri di berbagai industri. Untuk sek-tor-sektor yang mendapatkan insentifPPN DTP adalah: (1) Bahan Baku Baja;(2) Mesin Peralatan untuk EPC Pemba-ngunan PLTU 10.000 MW; (3) Mesin minipembuat es untuk perikanan; (4) Mesingudang pendingin untuk perikanan; (5)Kain untuk industri pakaian jadi; (6) Kulit,sol, komponen karet untuk industri alaskaki; (7) Bahan baku dan komponen kapal;(8) Bahan baku untuk industri karoseri; (9)Bahan baku perak untuk industrikerajinan; (10) Komponen dan bahan bakuuntuk Gerbong KA; (11) Bahan baku danperalatan untuk produksi film; (12) Crumrubber; (13) Rotan untuk industri mebel;(14) Pakan ikan/udang; (15) Bahan bakarnabati non subsidi; (16) Minyak goreng;dan (17) Migas dan panas bumi.

Jumlah PPN DTP untuk 17 sektor iniadalah Rp 9,02 triliun, terdiri dari PPNDTP untuk impor sebesar Rp 2,827 triliundan PPN DTP dalam negeri Rp 6,198triliun. Sementara itu, untuk empat belassektor yang mendapatkan Bea MasukDitanggung Pemerintah (BM DTP)sebesar Rp 2,4 Triliun tersebut adalah: (1)Ballpoint; (2) Bahan baku dan komponenuntuk industri alat berat; (3) Bahan bakudan komponen untuk pembuatan PLTUkapasitas kecil; (4) Bahan baku susu (skimmilk powder dan full cream); (5) Bahanpenolong methyltin mercaptide; (6) Bahanbaku dan komponen industri otomotif; (7)Komponen elektronika; (8) Telematika(fiber optic dan komponen telekomuni-kasi); (9) Bahan baku dan komponenuntuk kapal; (10) Bahan penolong industrisorbitol; (11) Bahan baku dan peralatanuntuk produksi film; (12) Listrik; (13) AlatKesehatan; dan (14) Pesawat Terbang.

Apakah APBN 2009 dapat menjadi

stimulus perekonomian nasional? Denganbesaran RAPBN 2009 yang mendekatiangka Rp1.100 triliun, rasio volumeRAPBN terhadap Produk Domestik Bruto2009 sekitar 21%. Artinya, APBN diharap-kan masih memiliki daya dorong bagiperekonomian nasional. Konsumsi peme-rintah dalam APBN diperkirakan menjadiprime mover pertumbuhan ekonominasional tahun 2009.

Alokasi belanja negara dalam RAPBN2009 sebesar Rp1.122 triliun, dengankomposisi belanja departemen (31%),subsidi (21%), bunga utang (10%), dandana daerah (28%). Dengan kata lain, lebihdari 70% alokasi pengeluaran RAPBN2009 dipergunakan untuk mendorongpertumbuhan ekonomi dan meningkatkankesejahteraan rakyat (lihat Tabel 4).

Dampak krisis keuangan akan mem-pengaruhi permintaan domestik, konsum-si masyarakat, konsumsi pemerintah,investasi, ekspor, dan impor. Terguncang-nya variabel-variabel ini pada akhirnyaakan menentukan besaran PDB Indone-sia. Pada tahun 2008, secara keseluruhanpermintaan domestik masih cukup tinggiwalaupun sempat tertekan pada kuartal ke4 akibat krisis, yaitu sebesar 7,7% pertahun. Sedangkan konsumsi masyarakatadalah sebesar 5,4%, konsumsi pemerin-tah sebesar 10,7%, investasi sebesar 12,6%,ekspor sebesar 13,7%, impor sebesar13,6%, dan PDB sebesar 6,2%.

Karena pertimbangan pengaruhkrisis global yang akan mulai terasa padatahun 2009, maka prognosis laju pertum-buhan variabel-variabel ini pun menga-lami penurunan. Penurunan tajam teruta-ma terjadi pada investasi, ekspor, danimpor. Besaran prognosis untuk masing-masing variabel adalah 6,5% untukinvestasi, 5,9% untuk ekspor, dan 6,1%untuk impor. Selain itu penurunan punterjadi pada permintaan domestik yaitu


89

2008 2009

APBN % thd PDB

APBN-P

% thd PDB

RAPBN % thd PDB

APBN % thd PDB

A. Pendapatan Negara dan Hibah 781,4 17,4 895,0 20,0 1.022,6 19,3 985,7 18,5I. Penerimaan Dalam Negeri 779,2 17,4 892,0 19,9 1.021,6 19,3 984,8 18,5 1. Penerimaan Perpajakan 592,0 13,2 609,2 13,6 726,3 13,7 725,8 13,6 a. Pajak Dalam Negeri 570,0 12,7 580,2 12,9 697,8 13,2 697,3 13,1 i. PPh 306,0 6,8 305,0 6,8 364,4 6,9 357,4 6,7 - Migas 41,6 0,9 53,6 1,2 65,7 1,2 56,7 1,1 - Non-Migas 264,3 5,9 251,4 5,6 298,7 5,6 300,7 5,6 ii. PPN 187,6 4,2 195,5 4,4 245,4 4,6 249,5 4,7 iii. PBB 24,2 0,5 25,3 0,6 28,9 0,5 28,9 0,5 iv. BPHTB 4,9 0,1 5,4 0,1 7,3 0,1 7,8 0,1 v. Cukai 44,4 1,0 45,7 1,0 47,5 0,9 49,5 0,9 vi. Pajak Lainnya 2,9 0,1 3,4 0,1 4,3 0,1 4,3 0,1 b. Pajak Perdagangan Internasional

22,0 0,5 29,0 0,6 28,5 0,5 28,5 0,5

i. Bea Masuk 17,9 0,4 17,8 0,4 19,2 0,4 19,2 0,4 ii. Bea Keluar 4,1 0,1 11,2 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

187,2 4,2 282,8 6,3 295,4 5,6 258,9 4,8

a. Penerimaan SDA 126,2 2,8 192,8 4,3 212,6 4,0 173,5 3,3 i. Migas 117,9 2,6 182,9 4,1 203,1 3,8 162,1 3,0 - Minyak Bumi 84,3 1,9 149,1 3,3 159,3 3,0 123,0 2,3 - Gas Alam 33,6 0,8 33,8 0,8 43,7 0,8 39,1 0,7 ii. Non-Migas 8,3 0,2 9,8 0,2 9,5 0,2 11,4 0,2 - Pertambangan Umum 5,3 0,1 6,9 0,2 7,0 0,1 8,7 0,2 - Kehutanan 2,8 0,1 2,8 0,1 2,4 0,0 2,5 0,0 - Perikanan 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 b. Bagian Laba BUMN 23,4 0,5 31,2 0,7 33,0 0,6 30,8 0,6 c. PNBP Lainnya 37,6 0,8 53,7 1,2 44,0 0,8 49,2 0,9 d. Pendapatan BLU - - 5,1 0,1 5,8 0,1 5,4 0,1II. Hibah 2,1 0,0 2,9 0,1 0,9 0,0 0,9 0,0 B. Belanja Negara 854,7 19,1 989,5 22,1 1.122,2 21,2 1.037,1 19,5I. Belanja Pemerintah Pusat 573,4 12,8 697,1 15,5 818,2 15,5 716,4 13,4 A. Belanja K/L 311,9 7,0 290,0 6,5 312,6 5,9 322,3 6,0 B. Belanja Non-K/L, a.l: 261,5 5,8 407,0 9,1 505,6 9,5 394,1 7,4 - Pembayaran Bunga Utang 91,4 2,0 94,8 2,1 110,3 2,1 101,7 1,9 a. Utang Dalam Negeri 62,7 1,4 65,8 1,5 77,1 1,5 69,3 1,3 b. Utang Luar Negeri 28,6 0,6 29,0 0,6 33,2 0,6 32,3 0,6 - Subsidi 97,9 2,2 234,4 5,2 227,2 4,3 166,7 3,1 a. Subsidi Energi 75,6 1,7 187,1 4,2 161,8 3,1 103,6 1,9 b. Subsidi Non-Energi 22,3 0,5 47,3 1,1 65,4 1,2 63,1 1,2II, Transfer ke Daerah 281,2 6,3 292,4 6,5 304,0 5,7 320,7 6,0 1. Dana Perimbangan 226,8 6,0 278,4 6,2 295,6 5,6 297,0 5,6 a. Dana Bagi Hasil 66,1 1,5 77,7 1,7 89,9 1,7 85,7 1,6 b. Dana Alokasi Umum 179,5 4,0 179,5 4,0 183,4 3,5 186,4 3,5 c. Dana Alokasi Khusus 21,2 0,5 21,2 0,5 22,3 0,4 24,8 0,5 2. Dana Otsus dan Penyesuaian 14,4 0,3 14,0 0,3 8,3 0,2 23,7 0,4 a. Dana Otonomi Khusus 7,5 0,2 7,5 0,2 8,3 0,2 8,9 0,2 b. Dana Penyesuaian 6,9 0,2 6,5 0,1 0,0 0,0 14,9 0,3 C. Keseimbangan Primer 18,1 0,4 0,3 0,0 10,7 0,2 50,3 0,9

Tabel 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun 2008-2009 (Rp Triliun)


90

sebesar 5,7%, konsumsi masyarakatsebesar 4,8%, konsumsi pemerintahsebesar 10,4%, dan PDB sebesar 5,0%(lihat Tabel 5).

Tertekannya angka estimasi tersebutmenunjukan bahwa akan terjadi perlam-batan dalam pertumbuhan ekonomiIndonesia pada tahun 2009. Stimulus fiskaldiharapkan dapat menjadi “bahan bakar”agar pertumbuhan ekonomi Indonesiatetap on the right track. Besaran stimulusfiskal yang diberikan pemerintah adalahsebesar Rp71,3 triliun. Jumlah ini ber-tambah dari yang direncanakan sebelum-nya yaitu sebesar Rp12,5 triliun. Kenaikanjumlah stimulus fiskal yang “ambisius” iniditujukan untuk menekan daya rusakkrisis ekonomi, khususnya untuk sektorketenagakerjaan.

Pada tahun 2009, diprediksi tingkatpengangguran terbuka akan mencapai

8,87% dari jumlah angkatan kerja yangmencapai 107 juta orang. Dengan adanyastimulus fiskal, pengangguran terbukadiharapkan bisa ditekan menjadi 8,34%atau dengan kata lain stimulus ini harusdapat menciptakan 150.000 lapangan kerjabaru. Arah penggunaan stimulus fiskaldifokuskan pada peningkatan daya belimasyarakat, peningkatan daya saing dandaya tahan dunia usaha, dan peningkatanbelanja infrastruktur yang padat karya(Kompas, 2009: 1).

MULUSKAH IMPLEMENTASI STI-MULUS FISKAL?

Paket stimulus fiskal yang diajukanpemerintah akhirnya disetujui oleh DPRsebesar Rp 73,3 triliun. Mampukah paketsenilai 1,3% dari Produk Domestik Bruto(PDB) ini mengerem laju pemutusan

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

-73,3 -1,6 -94,5 -2,1 -99,6 -1,9 -51,3 -1,0

E. Pembiayaan (I + II) 73,3 1,6 94,5 2,1 99,6 1,9 51,3 1,0I. Pembiayaan Dalam Negeri 90,0 2,0 107,6 2,4 110,7 2,1 60,8 1,1 1. Perbankan Dalam Negeri 0,3 0,0 -11,7 -0,3 9,8 0,2 16,6 0,3 a. RDI 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 3,6 0,0 b. Rekening Pemerintah - - -12,0 -0,3 - - 3,9 0,0 c. Pelunasan piutang Negara - - - - 9,1 0,2 9,1 0,2 2. Non-Perbankan Dalam Negeri 89,7 2,0 119,3 2,7 100,9 1,9 44,2 0,8 a. Privatisasi (neto) 1,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan

0,6 0,0 3,9 0,1 0,6 0,0 2,6 0,0

c. Surat Berharga Negara (neto)

91,6 2,0 117,8 2,6 112,5 2,1 54,7 1,0

d. Dana Investasi Pemerintah -4,0 -0,1 -2,8 -0,1 -13,1 -0,2 -13,6 -0,3II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) -16,7 -0,4 -13,1 -0,3 -11,1 -0,2 -9,4 -0,2 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)

43,0 1,0 48,1 1,1 48,5 0,9 52,2 1,0

a. Pinjaman Program 19,1 0,4 26,4 0,6 23,7 0,4 26,4 0,5 b. Pinjaman Proyek 23,9 0,5 21,8 0,5 24,9 0,5 25,7 0,5 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

-59,7 -1,3 -61,3 -1,4 -59,6 -1,1 -61,6 -1,2

Catatan: Perubahan 1 angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.Sumber: Depkeu (2009)


91

hubungan kerja (PHK) yang diperkirakanmencapai 1 juta orang? Mampukah paketstimulus itu menggerakkan sektor riil ditengah kelesuan pasar, menciptakankesempatan kerja baru, dan mendong-krak pertumbuhan ekonomi RI pada 2009?

Dari sudut kacamata ekonomi publik,fungsi anggaran setidaknya mencakupaspek alokasi, stabilisasi, dan distribusi.Banyak yang mempertanyakan mengapaalokasi paket stimulus fiskal ini didominasioleh tax saving, penghematan pajak.Memang Rp 56,3 triliun atau hampir 80%dari paket ini dialokasikan untuk stimulusperpajakan dan kepabeanan. Sisanya, atauhanya Rp 17 triliun saja, yang benar-benardigunakan untuk belanja langsung (directspending) sektor infrastruktur Rp 12,2triliun dan Rp 4,8 triliun untuk subsidilangsung dan energi.

Tabel 6 merinci mengenai alokasistimulus fiskal dalam APBN 2009, yaituuntuk penghematan pembayaran pajak(tax saving), subsidi pajak-BM, DTPkepada dunia usaha, subsidi, belanja nega-ra kepada dunia usaha/lapangan kerja.Paket stimulus fiskal Rp 73,3 triliun, biladicermati, didominasi oleh fasilitas pajak,baik berupa keringanan pajak maupunpajak yang ditanggung pemerintah, dan

subsidi kepada dunia usaha. Stimulusfiskal dibagi dalam tiga kelompok utama.Pertama adalah penghematan pemba-yaran pajak (tax saving) berupa penu-runan tarif PPh Badan, orang pribadi danPTKP sebesar Rp 43 triliun. Kedua,subsidi pajak kepada dunia usaha dalamPPN eksplorasi migas serta minyak go-reng, bea masuk bahan baku & modal,PPh karyawan, dan PPh panas bumi,dengan nilai sebesar Rp 13,3 Triliun. Keti-ga, subsidi dan belanja negara kepadadunia usaha/lapangan kerja sebesar Rp 17Triliun. Yang terakhir ini berupa penu-runan harga solar, diskon beban puncakindustri, tambahan belanja infrastruktur,perluasan PNPM.

Seberapa besar paket stimulus Indo-nesia dibanding negara lain? Amerika Seri-kat (AS) mengeluarkan paket stimulussebesar US$ 787 miliar, Jerman sebesar US$70 juta, Jepang sebesar US$ 990,9 miliar,Malaysia senilai US$ 2 miliar, Korea SelatanUS$ 4,1 miliar, dan Thailand US$ 8,6 miliar.AS berbeda dalam komposisi antara sti-mulus pengeluaran dengan perpajakannya.AS memberikan sebesar 60% untuk penge-luaran dan 40% untuk perpajakan. Berbedadengan Indonesia yang memberikan hampir80% untuk stimulus pajak.

Tabel 5.Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan Sisi Permintaan 2001-2009 (%/tahun)

Sumber: BPS dan Estimasi Kemenko Perekonomian (2009)

2001-04 2005-08 2008 2009 Permintaan Domestik 5.1 5.7 7.7 5.7 - Konsumsi Masyarakat 4.2 4.5 5.4 4.8 - Konsumsi Pemerintah 8.9 8.0 10.7 10.4 - Investasi 6.5 8.0 12.6 6.5 - Ekspor 5.9 10.4 13.7 5.9 - Impor 7.2 10.5 13.6 6.1 PDB 4.8 6.0 6.2 5.0


92

Pemberian stimulus perpajakan dankepabeanan kurang memberikan dampakpada dunia usaha dan tidak banyak me-naikkan daya saing industri. Secara teori-tis, stimulus berupa pengurangan pajakkurang memberikan multiplier effectdibanding belanja pemerintah. Pengu-rangan pajak sendiri ditujukan untukpenurunan tarif pajak penghasilan (PPh),kenaikan pendapatan tidak kena pajak(PTKP), PPN Ditanggung Pemerintah(DTP), Bea Masuk DTP, fasilitas PPh pasal21 dan PPh Panas Bumi. Penurunan ituterdiri atas penurunan PPh nonmigassebesar Rp 17,3 triliun dan PPh migassebesar Rp 18,0 triliun. Sementara itu,penerimaan PPN juga turun Rp 13,5triliun, bea masuk turun Rp 2 triliun, danbea keluar turun Rp 6,9 triliun.

Pengurangan pajak hanya akanefektif sepanjang banyak perusahaan di

Indonesia masih bertahan hidup danberoperasi.Faktanya, sudah lebih 460perusahaan tekstil, dan produk tekstil(TPT) yang menutup usahanya. Ini baruyang tercatat oleh Asosiasi PertekstilanIndonesia. Apabila barisan ‘taman makamperusahaan’ ini makin panjang, tentupengurangan pajak tidak akan efektifmenumbuhkan sektor riil.

Bea masuk DTP tidak akan dirasakanmanfaatnya apabila barang selundupanmasih berkeliaran dan pengembanganindustri nasional berbasis bahan baku lokalberjalan searah. Para pebisnis di industrielektronik dan TPT sudah lama mengeluhtidak mampu bersaing dengan barang-barang selundupan dari Tiongkok dan India.Sayangnya, industri hulu di kedua industriini kurang berkembang, yang mengakibat-kan tingginya kandungan impor komoditaselektronik dan TPT made in Indonesia.

Tabel 6.Stimulus Fiskal APBN 2009 (Rp Triliun)

Sumber: Depkeu dalam Kompas (2009)

No Uraian Jumlah %

Terhadap PDB

1 Penghematan Pembayaran Pajak (Tax Saving) Tarif PPh Badan + Orang Pribadi + PTKP 43 0,8%

2 Subsidi Pajak-BM/DTP Kepada Dunia Usaha/RTS

PPN eksplorasi migas, minyak goreng 3,5 0,07% Bea masuk bahan baku dan barang modal 2,5 0,05% PPh Karyawan 6,5 0,12% PPh Panas Bumi 0,8 0,02%

3 Subsidi + Belanja Negara kepada Dunia Usaha/Lapangan Kerja

Penurunan harga solar (subsidi solar) 2,8 0,05% Diskon beban puncak listrik industri 1,4 0,03% Tambahan belanja infrastruktur 12,2 0,2% Perluasan PNPM 0,6 0,01%

TOTAL 73,3 1,4%


93

Menurut penjelasan pemerintah,stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun bisamembantu men-”stabilisasi” pere-konomian. Di atas kertas, argumennya,setidaknya bisa menyerap 2,4 juta tenagakerja. Dari 2,4 juta itu, sekitar 110.000tenaga kerja akan dilatih di Balai LatihanKerja (BLK). Masalahnya, dana itu akanmengalir ke sektor dan daerah mana saja?

Stimulus fiskal itu didistribusikan keDepartemen Pekerjaan Umum sebesar Rp6,6 triliun, Departemen Perhubungan Rp2,2 triliun, Departemen Pertanian Rp 650milyar, Departemen ESDM Rp 500 milyar,Kemenneg BUMN Rp 500 milyar,Kemenneg Perumahan Rakyat Rp 400milyar, dan departemen lain dengan alo-kasi di bawah Rp 400 milyar per departe-men (lihat Gambar 5). Distribusinya kedaerah mana saja sulit diketahui karenapola belanja Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) bersifat sektoral.Pemerintah menetapkan 11 sektor

industri yang mendapat stimulus berupaBea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) senilai Rp 1,7 triliun. Pertanyaannya,mengapa hanya 11 sektor industri sajayang mendapat stimulus BM DTP?Padahal, dalam Kebijakan PengembanganIndustri Nasional sudah digariskan 32industri prioritas dari 365 industri, yangsumbangannya terhadap total output 78%dan ekspor industri mencapai 83%. Konon,Departemen Perindustrian hanya akanmendapat Rp 13 miliar untuk restruk-turisasi sentra TPT di Majalaya dan sepatuCibaduyut. Tidak jelas bagaimana nasibsentra-sentra industri yang berorientasiekspor dan penyerap tenaga kerja utamadi Indonesia apakah akan mendapatstimulus langsung ataukah hanya BMDTP.

Sumber: Departemen Keuangan Dalam Kompas (2009)

Gambar 5.Alokasi Stimulus Fiskal


94

ARAH KEBIJAKAN MONETER

Bagaimana dengan arah kebija-kanmoneter? Penurunan BI rate sebesar 50basis poin sehingga menjadi 8,75% melaluiRapat Dewan Gubernur 7 Januari 2009diharapkan dapat menjadi stimulusmoneter. Penurunan BI rate tersebutdilakukan setelah melihat bahwa angkainflasi tahun 2008 hanya 11,06%. BahkanBI berani memperkirakan angka inflasitahun 2009 akan berkisar di level 5-7persen.

Perkembangan inflasi Indonesiaselama 7 tahun belakangan ini sangatberfluktuasi. Pada tahun 2002, tingkatinflasi adalah sebesar 11.80%. Kemu-dianpenurunan yang tajam menjadi 6,8% padatahun 2003 dan menjadi 6,1% pada tahun2004. Namun, pada tahun 2005 naik sangattinggi menjadi 10,5% dan menjadi 13,1%pada tahun 2006 akibat kenaikan hargaBBM Oktober 2005. Pada tahun 2007 turunkembali menjadi 6,3%. Kemudian tahun2008 lalu meningkat menjadi 11.06%.Peningkatan inflasi pada tahun 2008 jelas

sekali akibat imbas dari krisis keuanganglobal yang melanda dunia (lihat Gambar6).

Pasca diterapkannya Inflation Tar-geting Framework (ITF) pada kebijakanmoneter Indonesia sejak tahun 2005,orientasi utama kebijakan moneter adalahpada tingkat inflasi. Sejalan dengan itu,penentuan tingkat BI Rate pun pertim-bangan utamanya adalah besaran inflasiyang terjadi. Jika tingkat inflasi semakintinggi, maka nilai dari BI Rate akansemakin tinggi juga. Hal ini ditujukanuntuk menjaga kestabilan sektor moneterdari distorsi yang terjadi pada tingkatharga. Anatomi inflasi Indonesia berasaldari inflasi inti dan non-inti, yang secararinci dapat dilihat dalam Gambar 7 (BI,2009). Inflasi inti adalah inflasi yang terjadikarena faktor fundamental seperti inte-raksi permintaan dan penawaran, nilaitukar, harga komoditi internasional, inflasimitra dagang, dan ekspektasi inflasi daripelaku bisnis dan konsumen. Sedangkaninflasi non-inti adalah inflasi yang dipe-ngaruhi oleh selain faktor fundamental.

Sumber: BI (2009)

Gambar 6.Perkembangan Laju Inflasi, Tahun 2002-2008 (%, YoY)


95

Inflasi non-inti terdiri dari inflasi volatile-food dan inflasi administered price. Inflasivolatile food adalah inflasi yang dipenga-ruhi shock dalam kelompok bahan ma-kanan dalam bentuk gagal panen, gang-guan alam, dan gangguan penyakit. Inflasiadministered price adalah inflasi yangdipengaruhi shock dalam bentuk kebija-kan pemerintah, seperti harga BBM, tariflistrik, dan tarif angkutan.

Inflasi timbul karena adanya tekanandari sisi suplai (cost push inflation), dari sisipermintaan (demand pull inflation), dandari ekspektasi inflasi. Faktor-faktorterjadinya cost push inflation dapat dise-babkan oleh depresiasi nilai tukar, dampakinflasi luar negeri terutama negara-negaramitra dagang, peningkatan harga-hargakomoditi yang diatur pemerintah (admi-nistered price), dan terjadi negative supplyshocks akibat bencana alam dan tergang-gunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pullinflation adalah tingginya permintaanbarang dan jasa relatif terhadap keter-sediaannya. Dalam konteks makroeko-nomi, kondisi ini digambarkan oleh outputriil yang melebihi output potensialnya ataupermintaan total (agregate demand) lebihbesar dari pada kapasitas perekonomian.Sementara itu, faktor ekspektasi inflasidipengaruhi oleh perilaku masyarakat danpelaku ekonomi apakah lebih cenderungbersifat adaptif atau forward looking. Halini tercermin dari perilaku pembentukanharga di tingkat produsen dan pedagangterutama pada saat menjelang hari-haribesar keagamaan (lebaran, natal, dan ta-hun baru) dan penentuan upah minimumregional (UMR) (BI, 2009).

Dengan tujuan mengendalikan inflasi,nilai BI Rate pun dari tahun ke tahunmengalami penyesuaian. Sejak diberlaku-kannya pada tahun 2005, BI Rate tertinggi

Sumber: BI (2008)

Gambar 7.Anatomi Inflasi

INFLASI IHK

INFLASI INTI

INFLASI NON-INTI

Output Gap

Eksternal

Ekspektasi

Populasi

Impor Makanan

Produksi Makanan

Permintaan

Penawaran Produksi

Impor

Administered Price

Volatile Food Price

Supply Shocks Penawaran

Permintaan

Kebijakan Pemerintah

Inflasi Dunia

Nilai Tukar

Inersia

Investasi

Konsumsi

Ekspor


96

terjadi pada medio tahun 2006 yangnilainya mencapai 12,75%. Sedangkannilai terendah BI Rate terjadi pada mediotahun 2008, yaitu sebesar 8%. Namun,ketika memasuki kuartal ke 4 tahun 2008,akibat terjadinya resesi AS dan kenaikanharga minyak yang mempengaruhi per-ekonomian global, BI Rate juga ikut dina-ikkan sampai sebesar 9,50%. Terakhir,penurunan harga minyak secara drastisyang mencapai US$34 per barrel menye-babkan otoritas moneter mau tidak mauharus menurunkan BI Rate. Hal ini punterjadi pada awal tahun 2009, BI Rate ditu-runkan menjadi 8,25% (lihat Gambar 8).

Setelah BI rate menjadi 8,25%,masalahnya apakah perbankan maumenurunkan tingkat bunga kredit agardapat membantu menggerakkan sektorriil? Selama ini, respon perbankan atasberubahnya BI rate membutuhkan waktu

3-6 bulan. Meskipun telah terjadi penu-runan BI rate di bulan Desember 2008 dari9,50% menjadi 9,25% namun ini belumditanggapi dalam tempo sesingkat-sing-katnya oleh perbankan dengan menurun-kan tingkat suku bunga kredit. Kesen-jangan waktu (time lag) antara perubahanBI rate dengan suku bunga kredit berkisarantara 3 hingga 6 bulan, tergantungkebijakan penentuan bunga masing-masing bank. Tingkat suku bunga kreditbank umum kini masih bertengger diseputar level 14%-16%, suatu tingkatbunga kredit yang dirasakan masih sangatmemberatkan bagi sektor riil (lihatGambar 9).

Selain itu, krisis keuangan selaludihubungkan dengan penurunan yangtajam pada pertumbuhan ekonomi danrasio investasi. Jika rasio investasi tidakkembali membaik, maka krisis ini dapat

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2009)

Gambar 8.Perkembangan BI Rate dan Inflasi, Juli 2005-Februari 2009

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Juli 2

005

Septem

ber 20

05

Novembe

r 200

5

Januari

2006

Maret

2006

Mei 200

6

Juli 2

006

Septem

ber 20

06

Novembe

r 200

6

Januari

2007

Maret

2007

Mei 200

7

Juli 2

007

Septem

ber 20

07

Novembe

r 200

7

Januari

2008

Maret

2008

Mei 200

8

Juli 2

008

Septem

ber 20

08

Novembe

r 200

8

Januari

2009

Periode

BI R

ate

& In

flasi

(%)

BI Rate Inflasi


97

dipastikan akan memiliki pengaruh yangbersifat jangka panjang. Perbaikan kondisiinvestasi tergantung pada kecepatanrecovery perekonomian dunia. Kemudianeconomic recovery tersebut tergantungpada kemajuan dalam pembangunan kem-bali institusi perekonomian, politik, dansosial yang “hancur” akibat krisis tersebut(Ikhsan et. al., 2002: 43-44).

KESIMPULAN

Urgensi koordinasi kebijakan mone-ter dan fiskal amat diperlukan ketikaekonomi Indonesia menghadapi ketidak-pastian dan gejolak eksternal, seperti

lonjakan harga minyak maupun volatilitaskurs. Dalam literatur ekonomi makrodikenal bauran kebijakan dengan modelkoordinasi “Leader-follower”. Artinyakoordinasi harus mengacu kepada urutan(sequence) tindakan kebijakan, di manasalah satu otoritas harus melahirkan kebi-jakan terlebih dulu berdasarkan tan-tangan lingkungan eksternal, baru dires-pon oleh otoritas kebijakan lainnya. Dalammeredam dampak krisis keuangan global,pemerintah dan BI perlu memperhatikanurutan kebijakan ini.

Dengan besaran RAPBN 2009 yangmendekati angka Rp1.100 triliun danstimulus fiskal sebesar Rp 71,3 trilyun,

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.0018.0020.00

2007

:Q1

2007

:Q2

2007

:Q3

2007

:Q4

2008

:Q1

2008

:Q2

2008

:Q3

2008

:Q4

2009

:Q1-Ja

n*

2009

:Q1-Feb

*

Periode

Suku

Bun

ga K

redi

t & B

I Rat

e

Modal Kerja Investasi Konsumsi BI rate

* Angka estimasiSumber: Diolah dari Bank Indonesia (2009)

Gambar 9.Perbandingan Suku Bunga Kredit Rupiah Bank Umum Dengan BI

Rate, Tahun 2007Q1-2009Q1 (%)


98

kebijakan ini diharapkan dapat mengge-rakkan roda ekonomi Indonesia di tahun2009. Kendati demikian, banyak yangmenyangsikan efektivitas stimulus fiskalini. Pertama, dengan pendekatan berupakeringanan dan subsidi pajak, sebenarnyapemerintah mengambil posisi pasif dalammengantisipasi krisis. Sebagai ilustrasi,subsidi harga obat generik dan minyakgoreng serta pembebasan Pajak Pertam-bahan Nilai tidak signifikan dalam mem-perkuat daya beli masyarakat miskin ataumendorong konsumsi dalam negeri. Halitu disebabkan harga kebutuhan pokokdalam negeri maupun produk manufakturtidak secara otomatis turun dengan ada-nya subsidi harga tersebut. Subsidi pajakmenjadi tidak efektif jika diberikan kepadasektor-sektor usaha yang sudah tidaklayak lagi menjadi obyek pajak karenamereka sudah terancam bangkrut. Aplagigejala deindustrialisasi, dalam bentukpenutupan perusahaan dan pengurangantenaga kerja, sudah mulai terlihat

Kedua, kapan dana stimulus ini akandikucurkan dan dengan prioritas ke sek-tor/daerah mana saja? Masalah-masalahteknis dan nonteknis yang berkaitandengan penyerapan anggaran harusdiperbaiki sebelum stimulus dikeluarkan.Keberhasilan stimulus sangat bergantungpada kecepatan daya serap dan pencairandana stimulus tersebut. Stimulus harusdiberikan sedini mungkin di awal tahunagar dapat terserap seluruhnya ke dalamperekonomian dan memberikan dampakpengganda yang signifikan terhadappertumbuhan ekonomi dan penguranganPHK.

Ketiga, pemerintah tidak banyak me-ngucurkan “dana segar” (direct stimulus)guna menciptakan program dan proyekyang menggerakkan perekonomian.Sebab, dana segar ini sifatnya langsungdapat bisa dirasakan oleh rakyat, sehingga

mendongkrak daya beli dan menciptakanlapangan kerja baru. Bagi pelaku bisnis disektor riil nampaknya dibutuhkan sti-mulan kebijakan yang lebih mendasar.Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dan pengangguran nampaknyaakan dirasakan pada semester pertama2009. Saya mengusulkan beberapa sti-mulan kebijakan, antara lain (Kuncoro,2008): Pertama, perlunya insentif fiskalbagi industri yang berorientasi ekspor danmenyerap banyak tenaga kerja. Diturun-kannya pajak ekspor dan bea masuk untukbahan baku dan penolong yang masihdiimpor dari luar negeri akan sangatmembantu industri di tanah air. Kedua,usulan untuk memberi stimulus bagiUMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Mene-ngah) layak untuk diperhatikan.

Keeempat, pentingnya dialog dankesepakatan antara pemerintah dan pe-ngusaha untuk fokus pemberian stimulusfiskal kepada sektor mana saja. Pemerin-tah perlu menggandeng Kadin dan semuaasosiasi bisnis dalam penentuan sektoryang perlu diberikan stimulus tambahan.

Kelima, pemerintah perlu mengajakpemda kabupaten, kota, dan provinsidalam menyusun stimulus kebijakan yanglebih komprehensif. Praktik realisasiAPBN dan APBD selama ini lebih ber-nuansa sektoral, tapi mengabaikan per-bedaan masalah dan kebutuhan antar-daerah. Banyak dana daerah yang masihdisimpan dalam bentuk SBI menunjuk-kan: (1) betapa masih adanya peluangpembiayaan; (2) belum adanya sense ofcrisis bagi kebanyakan pemda di Indo-nesia.

Sekarang ini dibutuhkan tidak hanyapolicy mix makro (baca: fiskal danmoneter), namun koordinasi kebijakanpada lingkungan metaekonomi. Ling-kungan meta ini mencakup antisipasiterhadap krisis keuangan global, natural


99

disruption, sektoral, dan daerah. Berbagaibencana datang silih berganti dari tsunamiyang melanda Aceh, Sumatra Utara danpantai selatan Jawa, gempa bumi yangmelanda Jogja dan berbagai daerah,banjir, gunung meletus, longsor, lumpurpanas di Sidoarjo menambah deretpanjang kejadian yang tidak dapatdiprediksi dan menimbulkan dampaknegatif bagi industri dan perusahaan didaerah tersebut, serta meningkatkanketidakpastian iklim berusaha.

Koordinasi lintas sektor dan daerahamat dibutuhkan karena pola perencana-an Indonesia bersifat sektoral dan meli-batkan 500an kabupaten/kota serta 33

provinsi. Ibarat lagu, lagu yang dimainkanberbagai macam. Ada keroncong, rock,jazz, gamelan, dan dangdut, dengan“pemain dan penonton” yang berbeda.Inilah pentingnya “sang pemimpin”menjadi dirigen suatu orkestra kebijakanmakro, sektoral, dan daerah.

Menjelang berakhirnya pemerin-tahan SBY-JK, agaknya koordinasikebijakan pada level meta, makro, dandaerah perlu lebih diintensifkan terutamadalam formulasi dan implementasiprogram stimulus ekonomi. Semogakoordinasi kebijakan tidak lagi menjadi“barang mewah” dan sebatas retorika dinegeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), (2009), “Data Statistik Perekonomian Indonesia”, http://www.bps.go.id, diakses 13 Januari 2009.

Bank Indonesia (BI) (2009), “Kurs Bank Indonesia”. http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/. Diakses 12 Januari 2009.

Basri, Muhammad Chatib (2009), “Keynes dan Stimulus Ekonomi”, Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/12/00131797/keynes.dan. stimulus.ekonomi,Senin 12 Januari 2009.

BI (2008), Laporan Neraca Pembayaran Indonesia: Realisasi Triwulan III 2008, Jakarta:BI, November.

BI (2008), Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 6 No.11, Oktober 2008, Jakarta.

BI (2009), Laporan Neraca Pembayaran Indonesia: Realisasi Triwulan IV 2008, Jakarta:BI, Maret.

BI (2009), “Pengenalan Inflasi Di Indonesia”, http: http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflation+Targeting/Pengenalan+Inflasi/, diakses Februari 2009.

Bursa Efek Indonesia (BEI) (2009), “IDX Statistic”. http://www.idx.co.id/JSXStatistics/MONTHLY/tabid/184/language/en-US/Default.aspx. Diakses 12 Januari 2008.

Depertemen Keuangan RI (2009), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun2008-2009”, http://www.depkeu.go.id.

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2008), Memahami KrisisKeuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap, Jakarta: Badan Informasi PublikDepartemen Komunikasi dan Informatika RI.


100

Ikhsan, Mohamad, Chris Manning, Hadi Soesastro, (2002), 80 Tahun Mohamad Sadli:Ekonomi Indonesia Di Era Politik Baru, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kompas (2008), “Fondasi Ekonomi Kuat: Sebaiknya Utamakan Penguatan PerbankanDaripada Pasar Modal”, Kompas, 13 Oktober 2008. http://epaper.kompas.com/.Diakses 14 Oktober 2008.

Kompas (2009), “Stimulus Ekonomi”. Kompas, 7 Maret 2009. http://epaper.kompas.com/.Diakses 7 Maret 2009.

Kompas, (2009), APBN Diubah Demi Stimulus: Daya Serap Rendah Menjadi AncamanSerius, Rabu 28 Januari 2009.

Kuncoro, Mudrajad (2008), “Urgensi Stimulasi Kebijakan di Tengah Krisis”, SuaraPembaruan, http://202.169.46.231/News/2008/12/01/index.html. 2 Desember 2008.

Kuncoro, Mudrajad (2008), “Strategi Pengembangan UMKM Di Tengah Krisis KeuanganGlobal”, Oktober 2008.

Kuncoro, Mudrajad, (2008), “Stimulus Ekonomi”, Investor Daily, Minggu 11 Januari 2009.

Kuncoro, Mudrajad, (2009), “Stimulus, Kebijakan yang Harus Mulus”, Investor Daily,http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72371, 10 Maret 2009.

Kuncoro, Mudrajad., Tri Widodo, Ross H. McLeod (2009). “Survey of RecentDevelopments.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 45, No. 2, 2009: 151–76.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (2008) Press Release Akhir Tahun 2008,http://www.ksei.co.id/_contents/_5/I_Press%20Release/2008/PRESS%20RELEASE-Akhir%20Tahun%202008-FINAL.pdf, Jakarta, 30 Desember.

Rao, Bhanoji (2001), East Asian Economies: The Miracle, a Crisis and the Future.Singapore: McGraw-Hill.

Suara Karya (2009), “Kepemilikan Saham Asing

Naik 10 Persen”, Suara Karya Online, http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=222013, 7 Maret 2009.

URGENSI STIMULAN KEBIJAKAN DI TENGAH KRISIS...

Documents

Transcript of URGENSI STIMULAN KEBIJAKAN DI TENGAH KRISIS...