UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN...

79
i UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI DESA MOROWUDI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Oleh: MOH. SHOLEH NPM : 28141313 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2015

Transcript of UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN...

Page 1: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

i

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM

PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI DESA MOROWUDI

KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

SKRIPSIUntuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh:MOH. SHOLEH

NPM : 28141313

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2015

Page 2: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM

PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI DESA MOROWUDI

KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

NAMA : MOH. SHOLEH

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NIM : 28141313

Disetujui dan diterima oleh:

Surabaya, 25 Juni 2015

Dosen Pembimbing

Supriyanto, S.Sos., M.Si.

Page 3: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

iii

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAMPELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI DESA MOROWUDI

KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

Judul :Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa

Dalam Pelaksanaan Tugas administrasi di Desa

Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Nama : Moh. Sholeh

NIL : 28141313

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan PengujiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Surabaya, 10 Juli 2015Komisi Penguji Skripsi

Ketua Penguji

Drs. Soeharto, M.Si

Penguji 1 Penguji 2

Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P. Supriyanto, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Supriyanto, S.Sos., M.Si

Page 4: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

iv

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Istriku Tercinta

Anak - Anakku Tercinta

Page 5: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

v

MOTTO

”JANGAN PERNAH MALU UNTUK MAJU, KARENA MALU

MENJADIKAN KITA TAKKAN PERNAH MENGETAHUI DAN

MEMAHAMI SEGALA SESUATU HAL AKAN HIDUP INI”

Page 6: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

vi

ABSTRAKSI

Moh. Soleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi IlmuAdministrasi Negara, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Juni 2015, UpayaPeningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Tugas administrasidi Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Pembimbing:Supriyanto, S.Sos., M.Si.

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang upaya peningkatan kemampuanaparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa MorowudiKecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode kualitatif. Instrumen penelitian dalam pengambilandata adalah pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan upaya peningkatan kemampuan aparatur desadalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Morowudi Kecamatan CermeKabupaten Gresik dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerjaaparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan

Kata Kunci: Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam AdministrasiDesa

Page 7: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

vii

ABSTRACT

Moh. Sholeh, Faculty of Social and Political Sciences, Department of PublicAdministration, Wijaya Putra University, Surabaya, in June 2015, The Increasingof Functionary on administrative task in Morowudi Village of Gresik. Supervisor:Supriyanto, S. Sos., M.Sc.

This study aims to find out about efforts to improve the ability of villageofficials in the execution of administrative tasks in the village Morowudi CermeDistrict of Gresik. The method used in this study is a qualitative method. Researchinstruments in data collection is interview guide.

The results showed an effort to increase the ability of village officials in theexecution of administrative tasks in the village Morowudi Cerme District ofGresik done in two ways: an increase in personnel work discipline and providingeducation and training

Keywords: How to Increase the Ability of functionary on administrative task.

Page 8: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian

yang berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam

Pelaksanaan Tugas administrasi di Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam

perjalanan menyelesaikan laporan penelitian ini, peneliti telah menerima bantuan

dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil.

Dalam kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan terima

kasih kepada:

1. Bapak H. Budi Endarto, SH.,M.Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya

Putra Surabaya.

2. Ibu Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya.

3. Bapak Supriyanto, S.Sos.,M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya dan selaku

pembimbing dalam penyusunan skripsi ini .

4. Istri dan anak - anak yang selalu memberikan dukungan agar peneliti

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Page 9: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

ix

5. Drs. Mohamad Zaen selaku Kepala Desa Morowudi yang telah

memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

6. Serta berbagai pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang

mana peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena

itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan

skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca

Surabaya, 27 Juli 2015

Peneliti

Page 10: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

x

DAFTAR ISI

Sampul Depan .................................................................................................... i

Lembar Persetujuan............................................................................................ ii

Lembar Pengesahan ........................................................................................... iii

Lembar Persembahan ......................................................................................... iv

Motto .................................................................................................................. v

Abstraksi ............................................................................................................ vi

Abstract .............................................................................................................. vii

Kata Pengantar ................................................................................................... viii

Daftar Isi............................................................................................................. x

Daftar Tabel ....................................................................................................... xii

Daftar Gambar.................................................................................................... xiii

Daftar Lampiran ................................................................................................. xiv

BAB I. PENDAHULUAN........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ................................................................... 8

1.3. Tujuan Penelitian .................................................................... 8

1.4. Manfaat Penelitian .................................................................. 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 10

2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................... 10

2.2. Tinjauan Teoritis ..................................................................... 14

2.2.1. Konsep Kemampuan Aparatur Desa........................... 14

2.2.2. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa................... 18

2.2.3. Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa........ 27

2.3. Kerangka Konseptual ................................................................ 29

Page 11: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

xi

BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. 31

3.1. Jenis Penelitian........................................................................ 31

3.2. Fokus Penelitian ...................................................................... 32

3.3. Lokasi Penelitian..................................................................... 32

3.4. Informan Penelitian................................................................. 32

3.5 Teknik Pengumpulan Data...................................................... 33

3.6. Analisis Data ........................................................................... 34

3.7. Triangulasi Data ...................................................................... 36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................. 38

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ...................................... 38

4.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi ........................................... 40

4.3. Penyajian Data ....................................................................... 49

4.3. Interpretasi Data..................................................................... 56

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 61

5.1. Kesimpulan.............................................................................. 61

5.2. Saran........................................................................................ 61

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 63

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Page 12: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu....................................................................... 13

Tabel 4.1. Informan Penelitian ........................................................................ 49

Page 13: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual .................................................................. 30

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman ........... 36

Gambar 4.1. Struktur Organisasi....................................................................... 41

Gambar 4.2. Dokumentasi Foto Jalan Sehat Tahun 2011 ................................ 50

Gambar 4.3. Kondisi Jalan yang Rusak............................................................ 53

Gambar 4.4. Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah Desa

Se-Kabupaten Gresik ......................................................................................... 59

Page 14: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Page 15: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang

mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang

No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah

membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran

dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada

tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung

jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia

seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan

nasional tersebut, pemerintah telah mencanangkan pembangunan yang

tersebar di seluruh pelosok tanah air melalui tahap-tahap yang telah

ditetapkan yaitu lima tahun. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan

pembangunan yang telah diprogramkan, perlu didukung oleh aparatur

pelaksana yang mampu dan terjalinnya hubungan yang serasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Page 16: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

2

Menurut Undang - Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan

Indonesia dinyatakan bahwa daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah

provinsi. Daerah provinsi dibagi dalam daerah kabupaten/kota. Undang

Undang mengatur daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat

daerah administrasi belaka, menurut aturan yang akan ditetapkan Badan

Perwakilan Daerah (BPD). Maka di daerah pemerintahan akan bersendi

atas dasar permusyawaratan (Thamrin, 2006:01).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

Undang Uundang DasarNegara Republik Indonesia 1945 maka kebijakan

politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemeritahan

daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing

daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sunarno Siswanto,

2008:2).

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena

keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam

sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar

dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan

adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang

Page 17: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

3

memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam

merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan

pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat

pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena

sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Kebijaksanaan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat

merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan

dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat desa dapat tumbuh

dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada

kenyataannya tujuan pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari

jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa (Sunarno Siswanto,

2008: 8).

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi

dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu

strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan

dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi

negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka

pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata

di seluruh tanah air.

Oleh karena itu diperlukan aparatur pelaksana yang mampu

memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang

Page 18: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

4

timbul, sebagai konsekuensi logis dari pada usaha penyempurnaan aparatur

pemerintahan maka akan dapat menambah kemampuan aparatur pemerintah

dalam melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Tingkat kemampuan dan keterampilan aparat desa belum memenuhi

keinginan yang diharapkan sesuai dengan tingkat perkembangan

pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sesuai dengan sifat NKRI makan kedudukan desa diseragamkan dan

mengidahkan keragaman keadaaan desa dan adat istiadat yang masih berlaku

dengan memperhatikan hal tersebut maka desa tidak kehilangan ciri khas

desa. Desa diarahkan pada usaha memperkuat kedudukan pemerintahannya

agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pembangunana serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan

administrasi dengan baik agar desa yang dipimpin dapat berkembang dengan

baik (Kansil, 1984: 19).

Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan

terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga

perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam

melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman

Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang bebagai jenis pembinaan dan

pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk

mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi

Page 19: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

5

sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam

pembangunan secara nasional. Untuk meningkatkan manajemen

pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif

dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi

dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilakukan

penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu

pemerintah kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalamusaha

pembinaan dan pengawasan administrasi yang dilakukan untuk aparatur

pemerintah desa, sehingga akan terwujud pelaksanaan administrasi yang

tertib dan dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan di wilayah pedesaan.

Agar desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan dan

mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya

dibutuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna dan

berdaya guna, profesional. Selain itu perangkat desa juga harus bersih,

produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipasifdan

proaktif, serta juga mempunyai visi (Sondang P. Siagian, 2008: 159-163).

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa juga

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

pemerintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang

dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan

kriteria ekternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria

Page 20: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

6

pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang

timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal desa, maka urusan

pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kepala desa. Sedangkan yang

dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan

dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup desa. Apabila urusan

pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh desa, maka urusan tersebut

menjadi kewenangan kepala desa.

Sukses tidaknya pemerintahan desa sangat tergantung dengan

administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila

kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan

sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan

pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan

pemerintahan desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan

mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan

prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah

khususnya pemerintah kecamatan.

Salah satu desa yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang

dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa adalah

Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Perkembangan

pemerintahan yang terjadi di Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik tidak terlalu menapakan perubahan. Adapun tugas yang harus

Page 21: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

7

dilaksanakan seperti, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan, pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan

bangsa, pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan,

pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil

menengah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan

kependudukan, pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan

pengembangan partisipasi masyarakat, pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, penyelenggaraan tugas instansi

pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya, pelaksanaan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, pelaksanaan penyusunan

program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumahtangga desa,

dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kades (kepala desa) dibantu

oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan administrasi desa

pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Moruwidi melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang

administrasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat

desa, mendisiplinkan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Page 22: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

8

Berdasarkan latar belakan dari permasalahan di atas, peneliti tertarik

untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya

tentang peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur desa

dalam pelaksanaan tugas administrasi desa . Sehingga dalam penelitian ini,

judul yang diambil oleh peneliti adalah : Upaya Peningkatan Kemampuan

Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi di Desa

Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: Bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan aparatur

desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Morowudi Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik?.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tentang upaya peningkatan

kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa

Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu

manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Manfaat

yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

Page 23: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

9

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di dunia administrasi

negara. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi

penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama dengan obyek

yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan

kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Desa Morowudi dan masyarakat

serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan

pelaksanaan tugas – tugas administrasi desa bagi kebutuhan pembangunan

desa..

Page 24: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota

Medan Tahun 2012 yang berjudul “ Analisis Kemampuan Kerja Aparat

Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada

Masyarakat”. Dalam penelitian ini, kemampuan jajaran pemerintahan kota

dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat

dilihat dan diukur dari apakah prinsip – prinsip pelayanan kepada masyarakat

sudah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh aparatur tingkat

kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kota Medan ini difokuskan kepada masalah bagaimana

kemampuan kerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan yang dilakukan mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif

dan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan di bidang

administrasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan di

Medan sudah baik. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja menurut aparatur

81% dan menurut masyarakat 72%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui pula

bahwa kedisiplinan aparatur Kecamatan di Kota Medan sudah baik,

Page 25: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

11

pemberian pelayanan sudah cepat, aparatur kecamatan sudah tanggap

terhadap keluhan masyarakat dan cepat dalam penanganan keluhan

masyarakat, kepastian jadwal pelayanan, aparatur kecamatan juga sudah

memahami kebutuhan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada semua

lapisan masyarakat, dan pemberian layanan kepada semua lapisan masyarakat

tanpa pilih – pilih. Bila dilihat dari tingkat kepuasannya, masyarakat

umumnya merasa puas dengan kinerja aparatur kecamatan di Kota Medan.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukukan oleh peneliti adalah penelitian oleh Nuji (2013) yang berjudul

“Fungsi Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di

Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi camat dalam

melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator

penelitian: 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa,

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, 3)

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa,

dan 4) Faktor penghambat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah

desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Nuji (2013) ini

adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam

penelitian ini, Nuji (2013) berusaha untuk menggambarkan apa adanya

tentang gejala yang ada pada pemerintahan desa mengenai

penyelenggaraannya.

Page 26: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

12

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam membina

penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara

Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

kepala desa di mana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan

Anggaran Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat

penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa (SPJ).

2. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

perangkat desa, camat memberikan pengarahan tentang proses

penyelenggaraan pemerintah Desa, memberikan pembinaan terhadap

peningkatan Kualitas aparatur pemerintah Desa dan pengawasan tentang

kedisiplinan kerja pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan

pengawan perangkat desa.

3. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi desa camat memberikan bimbingan tentang administrasi,

pembangunan dan keuangan dan mengadakan sosialisasi tentang

bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan sistem administrasi

pemerintahan yang baik dan penyampaian teknis proses penerbitan surat

tanah (segel) di desa selain itu juga camat mengadakan studi banding dan

mengadakan pelatihan tentang administrasi desa dalam rangka

melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi.

Page 27: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

13

4. Faktor penghambat peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa yaitu :

a. Akses jalan yang kurang memadai dan jarak ibu kota Kecamatan

dengan desa yang cukup jauh contoh desa yang paling jauh dari ibu

kota Kecamatan Muara Bengkal adalah Desa Mulupan dengan 2 jam

perjalanan, perjalanan yang ditempuh di waktu normal bila tidak terjadi

hujan, dan kalau hujan bisa jadi perjalanan memakan waktu yang cukup

lama.

b. Kualitas aparatur pemerintah masih kurang karena dilatarbelakangi

faktor pendidikan yang rendah contohnya dalam mengoperasikan

perangkat komputer, sebagian dari aparatur pemerintah desa belum bisa

menggunakannya.

Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan maupun persamaan

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti, maka peneliti menyajikan data tersebut ke dalam tabel 2.1 di bawah

ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

BadanPenelitian danPengembangan

Kota MedanTahun 2012

AnalisisKemampuan KerjaAparat KecamatanDalamMemberikanPelayananAdministrasiKepadaMasyarakat

Penelitian yangdilakukan oleh BadanPenelitian danPengembangan KotaMedan merupakanperpaduan antarapenelitian kuantitatifdan kualitatif,sedangkan peneliti

Persamaan penelitianyang dilakukan penelitidengan kedua penelitiansebelumnya adalahpembahasan tentangkinerja aparatur, dalammemberikan pelayanan,terutama dalampelayanan administrasi .

Page 28: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

14

Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

menggunakan metodekualitatif, karenadirasa penelitianhanya dalam lingkupdesa

jika Badan Penelitian danPengembangan KotaMedan samamenggunakan desadalam penelitiannya,sedangkan Nuji (2013)menggunakan lingkupyang lebih luas, yaitukecamatan

Nuji (2013)

Fungsi Camatdalam PembinaanPenyelenggaraanPemerintahan Desadi Desa MuaraBengkalKecamatan MuaraBengkal KabupatenKutai Timur

Pada penelitian Nuji(2013) menekankanpada pembinaanpenyelenggaraanpemerintah desa yangdilakukan oleh camat,sedangkan penelitianyang nantinya akanpeneliti lakukanadalah penelitian yangmenitikberatkan padaupaya peningkatandari aparatur desa

Moh. Sholeh(2014)

Upaya PeningkatanKemampuanAparatur Desadalam PelaksanaanTugas Administrasidi Desa MorowudiKecamatan CermeKabupaten Gresik

Kelebihan penelitian yang akan dilakukan penelitiini nantinya akan lebih detail membahas tentangupaya, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desadalam peningkatan kemampuan administrasi dariperangkat desanya

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Kemampuan Aparatur Desa

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam

(Cece Wijaya,2011:3) berpendapat bahwa kemampuan adalah perilaku yang

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang

diharapkan. Sementara itu, menurut Kartono (2012:13) bahwa kemampuan

Page 29: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

15

adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun

sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Lebih lanjut, Syarif

(2011:8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain:

kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan,

kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas,

maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki

suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan

dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat

Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat

dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (2008:36)

mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari

rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya

derajat kesehatan. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid,2012:6)

bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari

pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut

keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang,

dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis

latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara

konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya

bahwa untuk mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat

Page 30: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

16

mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah

orang-orang yang ada dalam urganisasi tersebut. Selanjutnya Steers

berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan

faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian

tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda

organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat desa yang

merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses

sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah

desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan

pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada

kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan

tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik

dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan

yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-

benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad

governance.

Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi

pada good local governance sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi

seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal

ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru

yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen

Page 31: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

17

masyarakat di desa secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan

politiknya. Begitu pula dukungan pemerintahan transisi pasca Orde Baru

dengan membuat regulasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian

disempurnakan oleh UU No.32 Tahun 2004 yang sedikit lebih maju

dibandingkan dengan regulasi sebelumnya di masa Orde Baru yang syarat

dengan penyeragaman dan pengekangan sosial.

Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masa

transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap

wacana dan kinerja pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan good

local governance. Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat

ini pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada

kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang

memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih

begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan

sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga

membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam

membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan

ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa.

Kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh lemahnya

human resources di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas.

Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan

terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerja sama dengan

aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di desa dalam melakukan

Page 32: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

18

perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya.

2.2.2 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan

terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep administrasi dan pemerintahan.

Menurut Siagian (2008:2) Administrasi adalah keseluruhan proses

pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan

itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara,

yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan

masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan

peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama

lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa.

Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama

pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa

diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan

kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan

lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya

gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan

kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi

tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus

Page 33: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

19

dipertahankan (Wasistiono, 2006: 4). Lebih lanjut Sadu Wasistiono

mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa

dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi

maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Langkah kongkrit upaya pengembangan Desa antara lain berupa

lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan

mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan

Desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur

perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen pembaharuan.

Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan

sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan

perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan

dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur Desa.

Uniformitas yang diregulasi oleh UU No. 5 tahun 1979 selama dua dekade,

direformasi melalui UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan peluang

kehidupan lebih demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan

tersebut. Selanjutnya dengan diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76

Page 34: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

20

Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai

regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya UU No. 32

Tahun 2004.

Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa

sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang

membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan

data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin

ad+ministrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu,

menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda

administratio dan kata sifat administratifus. Untuk Indonesia yang tepat

digunakan istilah administrasi.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi

mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2)

berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan

tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor

tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan

tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian

perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang

Page 35: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

21

yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila

dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Administrasi diartikan

sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain

sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok

orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan

rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara

mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk

menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;

b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha

berskala besar maupun kecil-kecilan;

c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat

melaksanakan suatu tujuan khusus;

d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie,

Tanjung, Modeong, 2009:17)

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari

administrasi. Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang

meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi

kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif

Page 36: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

22

ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan,

apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta

bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah

perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap,

pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator.

Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi

dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan

pengalaman.

2. Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data

dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku

Administrasi Desa.

Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006:

a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi

Umum, terdiri dari:

1) Buku Data Peraturan Desa;

2) Buku Data Keputusan Kepala Desa;

3) Buku Data Inventaris Desa;

4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa;

5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;

Page 37: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

23

6) Buku Data Tanah di Desa;

7) Buku Agenda; dan

8) Buku Ekspedisi.

b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi

Penduduk, terdiri dari:

1) Buku Data Induk Penduduk Desa;

2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa;

3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan

4) Buku Data Penduduk Sementara.

c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi

Keuangan, terdiri dari:

1) Buku Anggaran Penerimaan;

2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;

3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

4) Buku Kas Umum;

5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;

6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan

7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan

informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan

pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

Page 38: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

24

1) Buku Rencana Pembangunan;

2) Buku Kegiatan Pembangunan;

3) Buku Inventaris Proyek; dan

4) Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.

e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut

dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

BPD, terdiri dari:

1) Buku Data Anggota BPD;

2) Buku Data Keputusan BPD;

3) Buku Data Kegiatan BPD;

4) Buku Agenda BPD; dan

5) Buku Ekspedisi BPD.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi

mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2)

berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan

tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor

tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan

tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian

perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang

yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila

dilakukan oleh masing-masing seorang diri.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk

Page 39: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

25

mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan,

dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang

melaksanakannya.

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk

menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;

b. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha

berskala besar maupun kecil-kecilan;

c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat

melaksanakan suatu tujuan khusus;

d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie,

Tanjung, Modeong, 2009:17).

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan

aktifitas ditingkat desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti

yang dimaksud dengan "administrasi adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh penyelanggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan

pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi

dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata

guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengacu pada pengertian diatas berarti konsep administrasi terbagi

dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi

dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses

Page 40: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

26

kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit

adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat,

beserta penyimpanan, pengurusan masalah-masalah dan segala

pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan

(Widjaya,2012:88).

Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam

kajian sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah dibedakan dengan

istilah pemerintahan. Menurut Saparin (1996:21) untuk membedakan

pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara

etimologis, yaitu :

a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh

Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya

mendapat akhiran "an" yang artinya pemerintah sebagai subjek

melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan

kegiatan itu disebut pemerintahan.

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari

administrasi. Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang

meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi

kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif

ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan,

apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta

bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah

Page 41: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

27

perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap,

pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator.

Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi

dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan

pengalaman.

Dari uraian diatas nampak istilah pemerintah menunjuk kepada

aparat yaitu para pelaksana pemerintahan, sedang istilah pemerintahan

menunjuk pada aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini berarti "Pemerintahan" adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan

aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari

pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi

pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional

seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa

b. Pemberdayaan masyarakat

c. Pelayanan masyarakat

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

2.2.3 Upaya Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa

Istilah pendidikan dan latihan sering menimbulkan keraguan dan

disalah artikan dengan istilah – istilah yang dewasa ini lebih banyak

Page 42: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

28

digunakan dalam politik, yakni pengembangan. Keraguan dan ketidakpastian

itu sebenarnya tidak perlu terjadi, karena pada hakekatnya pengertian yang

dalam istilah – istilah tersebut memang memiliki kaitan yang erat yang satu

sama lainnya dan menunjukkan suatu kegiatn yang sama, yakni usaha /

kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur desa

operasional maupun aparatur desa manajemen. Untuk memperjelas

pengertian tentang pendidikan dan pelatihan aparatur desa, dikemukakan

beberapa pendapat:

1. Menurut Handoko (2006: 104) menyatakan pendidikan dan latihan

mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki dan

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat – sifat

kepribadian.

2. Menurut Hasibuan (2007: 76) metode pengembangan sumber daya

manusia khususnya pengembangan melalui pendidikan dan latihan,

pelaksanaannya antara suatu pemerintahan desa dengan pemerintahan desa

lainnya adalah berbeda. Penerapan metode – metode ini tergantung kepada

keadaan pemerintahan desa dan jumlah tenaga kerja. Sedangakan menurut

Hasibuan (2007: 69) memberikan batasan sebagai berikut : pendidikan dan

latihan adalah suatu usaha untuk meningtkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual dan moral aparatur desa sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan / jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan

latihan aparatur desa merupakan masalah penting dalam pemerintahan desa

Page 43: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

29

karena untuk mencapai tujuan – tujuan pemerintahan desa diperlukan tenaga

– tenaga yang berkualitas dan terampil, hanya diperoleh melalui pendidikan

dan pelatihan. Jadi jelaslah bahwa pendidikan aparatur desa dalam suatu

pemerintahan desa merupakan upaya dalam meningkatkan keterampilan

maupun pengetahuan aparatur desa, dimana aparatur desa dalam pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Metode – metode pengembangan diri terdiri

dari:

1. Metode latihan (training method) Menurut Hasibuan (2007: 77) Metode

latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada

berbagi faktor yaitu waktu, biaya, jumlah, peserta, tingkat pendidikan

dasar peserta dan latar belakang peserta metode ini diberikan kepada

aparatur desa operasional.

2. Metode pendidikan (education method) Metode pendidikan dalam arti

sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer

memimpin paraa bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif

pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan bahwa

proses pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses

peningkatan kemampuan dari aparatur pemerintahan adalah ada pada proses

ketrampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa.

2.3. Kerangka Konseptual

Dengan beberapa pendapat di atas, maka kerangka konseptual dalam

penelitian ini sebagai berikut:

Page 44: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

30

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan

kemampuan aparatur desa yang terdiri dari ketrampilan dalam kedisiplinan

administrasi, pendidikan dan pelatihan akan membawa dampak dari lancarnya

pelaksanaan tugas administrasi pemerintah desa menurut undang – Undang No 32

tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang disempurnakan oleh Undang –

Undang No 23 Tahun 2014.

UU No.32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan

Daerah

UU No.23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan

Daerah

Upaya Peningkatan Kemampuan

Aparatur Desa:

1. Ketrampilan dalam KedisiplinanWaktu

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Tugas AdministrasiPemerintahan Desa

Page 45: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

31

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal

dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena

tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk

mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara

untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan

tujuan suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi menjawab

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari

pemecahan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif..

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama

penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan

kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama

dan terhadap pola-pola yang dihadapi ( Moeleong, 2009 : 5). Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang

diamati..

Page 46: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

32

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moeleong (2009: 55) Fokus dasarnya adalah masalah yang

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang

bersumber dari pengalaman peneliti. Penentuan fokus penelitian memiliki dua

tujuan yaitu :

1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus

penentuan tempat menjadi layak.

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk

menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi

jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak dipakai (Moelong, 2009:

27)

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah strategi untuk

meningkatkan kapasitas aparatur Desa Morowudi Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik dalam bidang pelayanan kepada masyarakat diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Ketrampilan dalam kedisiplinan administrasi pelayanan

2. Adanya pendidikan dan pelatihan dalam bidang administrasi

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Morowudi Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik.

3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang

dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah

Page 47: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

33

penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut,

maka penulis menggunakan purposive sampling. Tekning sampling yang

digunakan peneliti ini adalah teknik yang digunakan ketika peneliti

mempunyai pertimbangan – pertimbangan tertentu dalam pengambilan

sampelnya (Arikunto, 2009:128). Menurut peneliti, informan dalam

penelitian ini adalah:

a. Kepala Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

b. Sekretaris Desa Morowudi

c. Tiga Orang Kepala Urusan.

d. Perwakilan Kepala Dusun sejumlah 2 orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi,

2009:291). Kemudian menurut Rahman (2009:71), bahwa penelitian selain

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan pengunpulan

data yang relevan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan

responden (Gulo, 2010:119). Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya

jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden

merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena

itu, wawancara tidak hanya menangkap ide , tetapi juga dapat menangkap

perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang

Page 48: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

34

bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara

kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan di atas,

untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan aparatur Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik dalam melaksanakan Tugas Administrasi Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa

catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya

(Arikunto, 2009:188). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal

buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan upaya –

upaya peningkatan kemampuan aparatur Desa Morowudi Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Tugas Administrasi Desa.

3.6. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:7), teknik

analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin

pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisa dengan menggunakan model interaktif (interactive models of analysis)

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Dalam model ini

terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

Page 49: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

35

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatubentuk analisis

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga

dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi

penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang

nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang

berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses

penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara

sederhana, rinci, utuh, dan integrative yang digunakan sebagai pijakan untuk

menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang

ada. Dikarenakan penelitian ini juga penelitian kuantitatif maka penyajian data

yang digunakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah

penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang

membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang

masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam

penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi, pada

gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam

berbagai bentuk penyajian data (Riduwan, 2008:66)

Page 50: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

36

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses

penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama

proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis

dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola,

tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan

dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui

verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang

bersifat grounded (dasar).

Proses analisis data secara interaktif dapat disajikan dalam bentuk skema

sebagia berikut :

Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif Menurut Miles dan HubermanSumber : Miles dan Huberman (1992:20)

3.7. Triangulasi data

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan

pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan

Pengumpulan Data

Kesimpulan dan verifikasi

Reduksi Data Penyajian Data

Page 51: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

37

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber data

dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

bersangkutan

Page 52: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sekilas tentang sejarah desa Morowudi, peneliti mencoba

menggambarkannya sebagai berikut. Pada zaman dahulu sebelum Indonesia

merdeka, ada suatu daerah akan dijajah oleh Belanda. Kedatangan mereka ngin

merebut daerah dari gengaman kita dan juga untuk mencari kedudukan di daerah

ini. Pada saat itu daerah ini masih belum banyak penduduknya (sekitar 10-15

rumah), dengan kedatangan penjajah ke daerah ini, para penduduk merasa

ketakutan dan akhirnya mereka semua mengungsi ke daerah barat yaitu Mantup,

Lamongan, Metatu, dan sekitarnya. Untuk merebut daerah ini penjajah

menjadikan Moro sebagai markas besar mereka dan sekarang markas itu menjadi

sekolah “Muhammadiyah”. Untuk melancarkan aksinya penjajah menjadikan

salah satu penduduk daerah ini untuk menjadi lurah dari Belanda. Tapi lurah

Belanda (Pak Tasmo) tak sepenuhnya berpihak pada Kompeni, tapi juga berpihak

pada daerah ini, apa yang direncanakan pasti Pak Tasmo memberi tahu rencana

tersebut kepada para penduduk dan tentara yang membantu penduduk daerah ini

untuk mengusir Belanda.

NICA menjajah daerah ini mulai dari bagian Timur ke Barat tapi ditengah

perjalanan, penjajah dikepung oleh sekelompok tentara dan pasukan para ulama “

Qisbulwaton” dari daerah Mojokerto, Pasuruan dan sekitarnya. (yang sekarang

daerah itu bernama Dsn..Ngepung). Melihat mereka telah dikepung, penjajah

Page 53: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

39

tidak melanjutkan ke daerah bagian Barat melainkan kembali lagi ke daerah

bagian Timur dan al hasil di daerah bagian Timur juga sudah di kepung, akhirnya

penjajah tidak bisa berkutik lagi di daerah tersebut. (sekarang disebut Dusun.

Tandegan). Kemudian penjajah berpikir atau bersiasat bagaimana caranya untuk

keluar dari daerah ini dan penjajah menemukan sebuah daerah yang sangat

terpencil, akhirnya mereka melarikan diri dengan lari. (sekarang disebut Dusun

Ngebret). Jadi,kata “MORO” itu berasal dari kedatangan penjajah, sedangkan kata

“ WUDI “ itu diartikan Belanda mencari kedudukan.

Desa Morowudi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik. Wilayah Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

dengan jarak kurang lebih 3 Km dari Kantor Kecamatan Cerme, dan radius kurang

lebih 13 Km dari ibukota Kabupaten Gresik dengan diantaranya:

1. Sebelah Utara : Desa Iker –Iker Geger

2. Sebelah Timur : Desa Boboh

3. Sebelah Selatan : Desa Putat Lor

4. Sebelah Barat : Desa Guranganyar dan Sukoanyar

Desa Morowudi terdiri dari 6 wilayah dusun diantaranya : Dusun Moro,

Dusun Morowudi kulon, Dusun Morowudi wetan, Dusun Tandegan, Dusun Ngebret,

Dusun Ngepung sari. Desa Morowudi sendiri terdapat 5 rukun warga (RW) dan

14 rukun tetangga (RT).

Di Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdapat industri kecil yang

memproduksi makanan ringan. Industri kecil makanan ringan itu sendiri berdiri

sejak tahun 1997. Keberadaan industri kecil makanan ringan ini memberikan dampak

Page 54: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

40

yang positif terhadap masyarakat. Industri kecil makanan ringan di Desa Morowudi ini

masih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan menggunakan tenaga mesin.

Sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja, rata-rata tenaga kerja yang digunakan

dalam industri berkisar 9 –15 orang

Industri kecil makanan ringan di Desa Morowudi Kecamata Cerme Kabupaten Gresik

ini memberikan pengaruh yang positif bagi warga masyarakat sekitar diantaranya

memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan

kesejahteraan sosial, meningkatan pendapatan masyarakat. Sebelum adanya Industri makanan

ringan, Mayoritas mata pencaharian warga Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik adalah sebagai petani sawah, pedagang dan karyawan di sektor pabrik. Sejalan dengan

munculnnya Industri makanan ringan maka para tenaga kerja yang bekerja pada sektor

informal banyak yang beralih ke industri kecil makanan ringan, keberadaan

industri kecil makanan ringan ini sendiri dapat menyerap tenaga kerja dari angkatan

kerja yang masih berstatus pengangguran, maka dari itu industri kecil makanan ringan

ini sangat membantu perekonomian warga setempat.

4.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka untuk meningkatkan

kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan kelancaran tugas-tugas Pemerintah

Desa dapat digambarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Morowudi

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Page 55: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

41

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Morowudi

Kemudian, tiap perangkat desa di atas memiliki kewenangan dan

tugas masing-masing yang meliputi:

1. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa (Kades)

KASI TRANTIBNURAJI

KASI EKBANGRODILIYAH

KASI PEMERINTAHANMAS’UDIN

KASI KESRAIMAM SUWADI

BPDRUSDIYANTO

KEPALA DESADrs. MOHAMAD ZAEN

SEKRETARIS DESAMOH. SOLEH

KAUR UMUMIMRON

ROSYADI

KAUR KEUANGANUMI SA’ADAH

KASUN MOROABDUL MUNIB

KASUN WUDIKULON

M.SUBKHAN

KASUNNGEPUNGSARI

EDY PURWANTO

KASUN WUDIWETAN

MULYONO

KASUN TANDEGANEDY PURWANTO

KASUN NGEBRETABDUL MUNIB

Page 56: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

42

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai wewenang sebagai

berikut:

a. Memimpin penyelenggaran pemerintah desa

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama

BPD

d. Membina kehidupan masyarakat desa

e. Memelihara perekonomian masyarakat desa

f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

g. Mewakili desanya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa Peraturan hukumnya.

h. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama-sama BPD

menetapkan sebagai Peraturan Desa

i. Menjaga norma-norma agama dan norma-norma sosial

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretaris Desa (Sekdes) :

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah desa

yang dipimpin Sekretaris Desa;

a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama

Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Page 57: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

43

b. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi

pemerintahan, pembangunan dan kemasya-rakatan di desa serta

memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa;

Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Sekretaris Desa juga

mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;

2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi

pertanahan dan kependudukan;

3) Pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai

bidang dan tugasnya;

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Pemerinahan (Kasi Pem) :

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menye-lenggarakan

kegiatan dan administrasi pemerintahan;

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan

juga mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan bidang

pertanahan (agraria);

2) Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan;

3) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan/ keagrariaan

serta penyusunan monografi desa;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya.

Page 58: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

44

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Urusan Umum Mempunyai (Kaur

Umum) :

a. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas menye-lenggarakan kegiatan

administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga

pemerintah desa.

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Urusan Umum juga

mempunyai fungsi:

1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakuan oleh

perangkat desa lainnya dalam rangka penye-lenggaraan

administrasi pemerintahan desa secara terpadu;

2) Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta

petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan

desa;

3) Penyelenggarakan tata naskah dinas pemerintahan desa;

4) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip,

mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen milik desa,

daftar hadir perangkat dan memberikan pelayanan administrative

pemerintahan desa;

5) Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa,

peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan naskah dinas

lainnya;

6) Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor;

Page 59: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

45

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai

bidang tugasnya.

5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban:

a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) mempunyai

tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan dibidang

Ketentraman dan Ketertiban;

b. Dalam melaksanakan tugas - tugas dimaksud Kasi Ketentraman dan

Ketertiban Rakyat juga mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang Ketentraman

dan Ketertiban;

2) Pelaksanaan Pembinaan dibidang Ketentraman dan Ketertiban

masyarakat;

3) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang Keten-traman dan

Ketertiban ;

4) Pelaksanaan pembinaan kegiatan Perlindungan Masyarakat

(LINMAS) di desa;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya;

6. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(Kasi Ekobang) :

a. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan;

Page 60: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

46

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Ekonomi dan

Pembangunan juga mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang

pembangunan;

2) Penyiapan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD/

LPMD, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa(RPJMDes);

3) Pelaksanaan pengembangan bidang pertanian, peternakan dan

perikanan serta pengembangan industry rumah tangga masyarakat;

4) Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang pereko-nomian dan

pembangunan serta kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya

serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

5) Evaluasi dalam rangka koordinasi dan singkronisasi pembangunan

desaserta pemeliharaan sarana dan prasarana umum di desa;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya.

7. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi

Kesra) :

a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi dan kegiatan kesejah-teraan rakyat;

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Seksi Kesejahteraan

Rakyat juga mempunyai fungsi :

Page 61: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

47

1) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang

kesejahteraan rakyat, agama, social dan budaya;

2) Pelaksanaan Pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, tempat-

tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana,

Posyandu, kesehatan masyarakat dan badan-badan sosial

keagamaan;

3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat dibidang keagamaan

termasuk pencatatan kematian dan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan

Rujuk);

4) Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama serta

kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh;

5) Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi kegiatan social

kemasyarakatan di desa;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya.

8. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan:

a. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas menye-lenggarakan

kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa;

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Urusan Umum juga

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan administrasi keuangan dan fungsi bendahara desa;

Page 62: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

48

2) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes,

perubahan, perhitungan dan pertanggung-jawaban Anggaran

Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes);

3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan

desa dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu;

4) Pelaksanaan penyusunan bahan dalam rangka penganggaran dan

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;

5) Penyelenggaraan administrasi pembayaran belanja desa serta

pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber penda-taan desa;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai

bidang tugasnya.

9. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Dusun (Kasun):

a. Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam

wilayah kerjanya, untuk membantu tugas-tugas pemerintah desa;

b. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud Kepala Dusun (Kasun) juga

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah

kerjanya;

2) Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;

a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai

bidang tugasnya;

Page 63: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

49

4.3. Penyajian Data

Dalam penyajian data, peneliti mencoba untuk memberikan informasi

tentang hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian, baik itu

wawancara maupun dokumentasi. Berikut adalah data informan yang memberikan

informasi dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No Nama Jabatan

1 Drs. MOHAMAD ZAEN Kepala Desa Morowudi KecamatanCerme Kabupaten Gresik

2 MOH. SOLEH Sekretaris Desa Morowudi

3 RODILIYAH Kaur Ekobang

4 MAS’UDIN Kaur Pemerintahan

5 IMAM SUWADI Kaur Kesra

6 ABDUL MUNIB Kasun Moro

7 M.SUBKHAN Kasun Wudi Kulon

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi

pemerintah dalam demikian luas dan kompleks (administrasi dalam arti luas) yaitu

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa

juga demikian adanya, karena perangkat desa adalah merupakan salah satu unsur

pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada

pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang

meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan). Adapun pelaksanaan

tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut dan disesuaikan dengan

kedudukan desa berdasarkan Undang – Undang tentang Desa No 6 Tahun 2014

dan PP tentang desa No. 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan

mencakup pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemberdayaan

Page 64: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

50

Masyarakat, pelayanan serta pembinaan masyarakat desa dan menjaga

ketentraman serta ketertiban umum, dan yang terakhir adalah pembangunan yang

mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dibutuhkan suatu

pencatatan yang detail. Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan

maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan atau kegiatan yang

telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah

ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Morowudi sebagai

berikut:

”Setiap kegiatan – kegiatan yang ada di Desa Morowudi selaluada datanya” (Drs. Mohamad Zaen, Wawancara pada Tanggal 1Desember 2014).

Pernyataan di atas pun didukung dengan data yang ada pada Laporan

pertanggungjawaban yang dibuat pada tahun 2013 bahwa berbagai kegiatan

yang dilakukan seperti pembangunan sanitasi di dusun Ngebret, Pengadaan

Perpustakan Desa, Pengembangan Jalan Poros Morowudi Wetan, kegiatan

jalan sehat se- Kabupaten Gresik dan lain sebagainya.

Gambar 4.2. Dokumentasi Foto Jalan Sehat Tahun 2011Sumber: Dokumentasi Foto Jalan Sehat 2011

Page 65: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

51

2. Pemberdayaan Masyarakat

Seperti yang tertuliskan pada Pasal 199 ayat 6 Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan

perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat jelas bahwa setiap kegiatan yang

ada di desa perlu adanya keterlibatan masyarakat yang ada. Di Desa

Morowudi Kecamatan Cerme telah berusaha optimal dalam memberdayakan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat perkembangan industri makanan ringan yang

ada telah membantu perekonomian desa, seperti yang diungkapkan oleh Kaur

Ekobang sebagai berikut:

“dengan adanya bantuan dari pemerintah tentang berbagaipenyuluhan pentingnya berwirausaha maka banyak darimasyarakat kami yang membuka usaha mandiri dan menciptakanlapangan kerja sendiri” (Rodiliyah, Wawancara pada Tanggal 2Desember 2014).

Pendapat diatas semakin diperkuat dengan data yang peneliti peroleh

melalu RPJMDes (2014-2018) bahwa tidak hanya pemberdayaan dalam

bidang makanan ringan saja, tetapi 5 tahun kedepan akan ditambahkan

pelatihan mengenai budi daya ikan lele, maupun pelatihan rias pengantin,

bahkan dana yang dianggarkan tidak kurang dari Rp. 20.000.000,-.

3. Pelayanan Masyarakat

Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah Desa Morowudi sangat

memperhatikan, hal ini dibuktikan dengan mudahnya kepengurusan dalam

berbagai surat – surat penting maupun dokumen penting seperti surat tanah,

Page 66: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

52

bea balik nama, sampai kartu tanda penduduk (KTP). Seluruh pencatatan

tertata rapi. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa semua pencatatan

sudah tertata rapi tanpa adanya kekurangan berkas – berkasnya. Semua itu

tercatat di Buku Induk. Buku Induk Penduduk adalah buku tempat mencatat

seluruh penduduk yang menjadi warga di dalam tersebut, serta berbagai

karakteristik yang melingkupi, setiap individu warga tersebut.

Dari 19 kolom yang tersedia pada daftar register tersebut, yaitu secara

berturut-turut antara lain kolom nomor urut, nama lengkap/panggilan, jenis

kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan

terakhir, pekerjaan, dapat membaca huruf, kewarganrgaraan, alamat lengkap,

kedudukan dalam keluarga, nomor KTP, nomor kartu keluarga dan kolom

keterangan. Ternyata masih banyak kolom, pengisian yang tidak terisi seperti

antara lain status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan

terakhir, pekerjaan, nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga.

Dengan adanya berbagai macam pengisian yang baru, kadang kala

membuat perangkat desa yang menginput data mengalami kesusahan, hal ini

dungkapkan oleh bapak Kepala Desa sebagai berikut:

“ada kalanya perubahan bentuk format yang semakin banyakmenyebabkan kebingungan, apalagi ketika ada input data padaprogram baru, perlu adanya penyuluhan atau pelatihan untukmengoperasikan program tersebut” (Drs. Mohamad Zaen,Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2014).

4. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban dan ketentraman juga menjadi salah satu program yang

dicanangkan oleh Kepala Desa yaitu peningkatan kegiatan dari masyarakat

Page 67: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

53

desa termasik dalam menggalakkan Siskamling atau ronda malam. Hal ini

dikarenakan masih rawannya daerah Morowudi yang menyebabkan pencurian,

perampokan terjadi, sehingga perlu diadakannya ronda untuk menjaga

kententraman masyarakat desa. Dalam hal administrasi ketertiban yang dijaga

juga berupa dalam ketertiban pembayaran iuran kebersihan, kemudian

ketertiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seperti yang

diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Kami perangkat desa juga berusaha untuk menjaga ketentramandan ketertiban umum dari masyarakat desa seperti mengadakanSiskamling, ronda malam, dan sebagainya.selain itu dalam bidangadministrasi juga ada penertiban iuran kebersihan, kemudianpembayaran PBB”(Mas’udin, Wawancara pada tanggal 1Desember 2014).

5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pada tahun 2013, curah hujan yang tinggi mengguyur daerah Gresik,

sehingga berpengaruh terhadap sarana yang ada untuk pelayanan umum

seperti jalan raya yang berlubang, penyempitan jalan, dan lain sebagainya.hal

ini menyebabkan kemacetan di daerah Kecamatan Cerme. Berikut adalah

gambaran jalanan yang rusak serta mengalami penyempitan:

Gambar 4.3. Kondisi Jalan yang RusakSumber: Dokumentasi Kecamatan Cerme tahun 2013

Page 68: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

54

Seperti yang diungkapkan oleh Kasun Moro Abdul Munib yang

mengatakan bahwa:

“keadaan jalan pada saat itu sangatlah memprihatinkan, danmenyebabkan kemacetan yang panjang, apalagi ketikaberangkat kerja sama pulang kerja, pasti macet” (WawancaraTanggal 2 Desember 2014)

Kemudian berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti masih

menemukan ada beberapa kelemahan dalam penanganan administrasi desa.

Seperti pembuatan RPJMDes yang masih belum tertata rapi, kemudian pada

waktu pembuatan KTP masih terkendala ketrampilan petugas dalam

memasukkan data, sehingga terkesan lama dalam pengurusannya.

Faktor kemampuan dan atau keterampilan setiap aparat pada bidang

tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor

penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh setiap

aparat/perangkat Desa Morowudi, meskipun tingkat pendidikan formal setiap

aparat dinilai cukup memadai, dimana dari jumlah 14 orang aparat yang terdiri

dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, empat orang kepala Urusan, dan enam

orang Kepala Dusun yang disajikan dalam daftar register dan monografi yang

ada, juga terkait dengan kurang mampunya para kepala-kepala urusan maupun

Kasun dalam menyampaikan berbagai laporan atau data yang dibutuhkan oleh

bagian sekretariat untuk kebutuhan pencatatan register dan pembuatan

monografi dalam.

Page 69: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

55

Untuk melatih ketrampilan ini, Kepala Desa Morowudi mengadakan

pendidikan dan pelatihan tentang administrasi desa, seperti yang diungkapkan

dalam wawancara berikut ini:

“untuk melatih ketrampilan perangkat desa dalam pelaksanaanadmisitrasi desa, saya merencanakan adanya pembinaankedisiplinan aparatur desa, serta pendidikan dan pelatihan disetiap tahunnya” (Drs. Mohamad Zaen, Wawancara padaTanggal 1 Desember 2014)

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk

meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan

masyarakat, maka dari itu, aparatur desa diupayakan cepat dan tanggap dalam

kepengurusan administrasi desa.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya

dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan

agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh

dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukan prestasi kerja

yang tinggi.

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin,

diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem

metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk

pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan

tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan.

Page 70: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

56

4.4. Interpretasi Data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah dengan melakukan

kegiatan intepretasi data. Intepretasi hasil penelitian atau data merupakan

penafsiran terhadap hasil akhir dalam melaksanakan pengujian data dengan teori

dan konsep para ahli, sehingga bisa mengembangan teori atau bahkan menemukan

teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta lapangan. Peneliti dalam

hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar

operasional yang telah ditetapkan sejak awal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam meningkatkan

kemampuan Aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa

Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ada beberapa cara yaitu

peningkatan disiplin kerja aparatur serta pengadaan pendidikan dan pelatihan.

a. Pembinaan Disiplin Aparat

Adapun bentuk penerapan disiplin aparatur Desa Morowudi Kecamatan

Cerme Kabupaten Gresik adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan

ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya.

Menurut pengamatan penulis bahwa penerapan disiplin waktu jam kerja pada

dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi

Aparatur Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik cenderung terjadi

Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau

dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah

ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa

umumnya aparat pemerintan Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Page 71: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

57

Gresik kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau

dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat

menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam

adalah ketidakdisiplinnya aparat desa pelaksanaan tugas mereka.

Salah satu contoh ketidakdisiplinannya perangkat desa adalah masih

rendahnya kehadiran setiap aparat desa mewujudkan kedisiplinan, terutama

disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja yang telah

ditetapkan oleh pemerintah kecamatan pada setiap hari kerja.

Hal ini menandakan bahwa dari segi disiplin waktu aparatur Desa

Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam masuk kerja masih belum

menunjukkan optimalisasi dalam disiplin kerja. Berdasarkan data tersebut terlihat

bahwa dalam tingkat kehadiran pegawai dilingkungan Kantor Desa Morowudi

Kecamatan Cerme relatif masih rendah terutama dalam mentaati aturan yang ada.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Morowudi Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik mengatakan bahwa rendahnya kehadiran pegawai dikarenakan

kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati aturan yang berlaku di kantor Desa

Morowudi. Oleh karena pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk

meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai

pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kepala Desa yang paling menonjol dalam kegiatan administrasi di

dalam adalah pemberdayaan aparat desa di arahkan untuk menngkatkan prestasi

kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam

bidang kerjanya.

Page 72: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

58

Pemberdayaan aparat sangat diperlukan untuk mengantisipasi

perkembangan dalam dunia kependudukan yang demikian cepat sehingga

membutuhkan aparat yang profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Guna meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi tugas-tugas di bidang

pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Desa Morowudi Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik telah melaksanakan pemberdayaan terhadap aparatnya.

b. Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan

aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian

manusia. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan

kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari proses pendidikan yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Morowudi

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik diharapkan nantinya mampu mengerjakan

tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung

dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu

jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa usaha melayani kepentingan

masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan:

1. Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelolah kegiatan-

kegiatan sesuai dengan profesinya.

2. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka,

Page 73: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

59

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko (2006: 104)

yang menyatakan bahwa pendidikan dan latihan mempunyai ruang lingkup yang

lebih luas untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap

dan sifat – sifat kepribadian

Adapun bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh

aparat Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dapat dilihat pada

gambar di bawah ini :

Gambar 4.4. Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah DesaSe-Kabupaten Gresik

Sumber : Dokumentasi Desa Tahun 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa seluruh perangkat desa yang ada di

wilayah Kabupaten Gresik mengikuti Pelatihan dalam bentuk BIMTEK

Administrasi pertanahan yang diadakan oleh Pemkab Gresik. Hal ini bertujuan

untuk melatih serta memberikan wawasan atau pendidikan tentang administrasi

desa dalam bidang pertanahan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

menurut Hasibuan (2007: 69) bahwa pendidikan dan latihan adalah suatu usaha

untuk meningtkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral aparatur

desa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Page 74: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

60

Dalam hal ini pelatihan BIMTEK di atas sangat berpengaruh secara teknis dalam

administrasi di bidang pertanahan.

Page 75: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

61

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil penelitian pada Bab IV maka peneliti

menyimpilkan bahwa upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam

pelaksanaan tugas administrasi di Desa Morowudi Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin

kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan. Adapun bentuk

penerapan disiplin aparatur Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada

jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Pendidikan

yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan

kearah yang diinginkan oleh organisasi desa yang bersangkutan. Sedangkan

pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus. Misalkan pada

pelatihan BIMTEK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran sebagai

berikut:

1. Pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan

kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai

pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada

Page 76: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

62

masyarakat. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh seluruh

aparatur desa, sehingga diharapkan untuk kedepannya, Kepala Desa

lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan pegawai.

2. Selain itu pihak desa harus lebih inisiatif dan kreatif lagi untuk

melakukan pendidikan dan pelatihan di organisasi Desa Morowudi,

bukan hanya mengandalkan pendidikan maupun pelatihan dari

Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Gresik..

Page 77: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

63

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6.Jakarta : Rineka Cipta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 2012. Analisis KemampuanKerja Aparat Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan AdministrasiKepada Masyarakat.

Cece, Wijaya, Wijaya. 2011, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar.Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Handoko, H. 2006. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: BFFE.

Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakankesembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kansil, C. S. T. 1984. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: BinaAksara.

Kartono, Kartini. 2012. Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan.Abnormal Itu? – Ed. 1, Cet, 18 -. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset.

Nuji. 2013. Fungsi Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desadi Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.E-Journal Ilmu Pemerintahan. 2013, Vol 1 No 3.

Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentangPedoman Administrasi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang PedomanAdministrasi Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Page 78: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

64

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – UndangNo 6 Tahun 2014

Rahman, Reza. 2009. Corporate Social Responsibility Antara Teori dan.Kenyataan. Jakarta : PT. Buku Kita.

Saparin. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa. Yogyakarta: Lapera.Pustaka Utama

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama.

Sondang, P. Siagian. (2008) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi.Aksara.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alphabeta

Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

Syafii, Inu Kencana, Djamaludin Tanjung, dan Supardan Modeong. 2009. IlmuAdministrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Thamrin, Simanjuntak. 2006. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, BungaRampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Tjiptoherijanto. 2008. Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan.Yogyakarta: PT Pustaka LP3ES.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wastiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV.Fokusmedia.

Widjaja, A. W. 2012. Administrasi Kepegawaian 2. Jakarta: Rineka Cipta

Page 79: UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DALAM KECAMATAN ...library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/13/--mohsholeh-638-1... · i upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan

Lampiran I

71

PEDOMAN WAWANCARA

1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan administrasi dalam pemerintahan

Desa Morowudi pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan

desa, Pemberdayaan Masyarakat, pelayanan serta pembinaan

masyarakat desa dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum?

2) Pastinya ketika melakukan administrasi pada pelaksanaan atau

penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemberdayaan Masyarakat,

pelayanan serta pembinaan masyarakat desa dan menjaga ketentraman

serta ketertiban umum mengalami kesulitan, bagaimana cara

menanggulanginya?

3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk

meningkatkan kinerja administrasi yang ada di desa?