Upaya Penegakan Hukum Pajak
-
Upload
farhanhajarudin -
Category
Law
-
view
801 -
download
7
Transcript of Upaya Penegakan Hukum Pajak
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK
Adi Sucipto 13500001
Desi Sintia 13500016
Farhan Hajarudin 13500020
Frebi Setia Pringga 13500022
Siti Wulandari 13500047
Sanksi Pajak
Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas:A. sanksi administrasiB. sanksi pidana perpajakan
PEMBERIAN SANKSI ATAU HUKUMAN MEMPUNYAI EMPAT BUAH LATAR BELAKANG FALSAFAH, YAITU:
1.Retribution
2.Deterence
3.Incapacitation
4.Rehabilitation
PERAN PENGADILAN PAJAK
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Ada tiga hal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu :
1. Dari segi bentuk formal pengadilan pajak yang berada di bawah kewenangan
administratif eksekutif.
2. Dari segi subtansi di mana pengadilan pajak tidak mengenal upaya banding untuk
memberi kesempatan bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran hakiki.
3. Adanya kewajiban bagi para pencari keadilan untuk menyetor terlebih dahulu
sejumlah 50% dari nilai uang yang dipersengketakan kepada pemerintah
sementara sengketa tersebut akan diperiksa.
LEMBAGA PAKSA BADAN DALAM PENGADILAN PAJAK
Pemungutan pajak didasarkan kepada Pasal 23
UUD 1945
kemudian dalam amandemen keempat diganti
menjadi Pasal 23A UUD 1945. Mekanisme
yang diciptakan pemerintah agar memberikan
daya paksa bagi para wajib pajak yang
“Bandel” yaitu dengan cara Gijzeling atau
lembaga paksa badan.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Rumusan “Sengketa Pajak” ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.
PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1.Urgensi Pencegahan
2.Prevatisasi dan Praktisi Perpajakan
3.Terjadinya Kejahatan/Pidana Perpajakan
4.Perlunya Program Pencegahan Kejahatan Perpajakan
(Prevention Taxes Crime Program)
TRIMA KASIH
PERTANYAAN
1. Apakah ada yang harus diperbaiki dalam hukum pajak di indonesia? (yahya)
2. Apakah ada keterkaitan anatara? (slide 3) (ajeng)3. Apakah yang dimaksud lembaga badan paksa dan siapa dia?
(arita)4. Apa yang harus kita (mahasiswa) dalam rangka membantu
penegakan hukum perpajakan Indonesia? (anggi)5. Bagaimana tindakan dalam perpajakan yang masuk APBN
terhadap daerah yang tidak mendapatkan pemerataan? (badriyah)
6. Jika posisi (kelompok 4) sebagai pemerintah, bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwasanya pajak digunakan dengan benar? (indra)