untuk dan maksimal - sipuu.setkab.go.id Nomor 41 Tahun 2014.pdf · presiden repl,ibl ik in dones ia...

PRESIDENREPL,IBL IK IN DONES IA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9

TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negEua bertanggung jawab untuk melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah CarahIndonesia melalui penyelenggaraan peternakan dankesehatan hewan dengan mengarnankan dan menjaminpemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkankedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalamrangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuranseluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatanhewan, upaya pengamanan maksimal terhadappemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produkhewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis,penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagiproduk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakanhukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perludisesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhanmasyarakat;

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternal<an dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuailagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasanhukum bagi penyelenggaraan petemakan dan kesehatanhewan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumembcntuk Undang-Undang tentang perubahan AtasUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan;

c.

d.

Mengingat...

Mengingat

PRESIDENR EPUEIL IK INOONESIA

-2-

: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9 TENTANG PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 12, angka14, angka 15, angka 19, angka 21, angka 23, angka 24,angka 25, angka 26, angka 28, ar,gka 29, angka 30,angka 34, angka 35, angka 36, angka 39, angka 40,angka 41, angka 46, dan angka 49 diubah, di antaraangka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakniangka 5a dan 5b, di antara angka 37 dan angka 38disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, dan angka 9,angka 17, angka 20, angka 33, serta angka 44 dihapus,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitandengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan,Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan MesinPeternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen,pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan,serta sarana dan prasarana.

2. Kesehatan...

c

PRESIDENREPI.IBLIK INOONESIA

-3-

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yangberkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan,kesehatan masyarakat, dan lingkungan sertapenjaminan keamanan Produk Hewan,Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasaruntuk mendukung kedaulatan, kemandirian, danketahanan pangan asal Hewan.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupunyang di habitatnya.

Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannyauntuk sebagian atau seluruhnya bergantung padamanusia untuk maksud tertentu.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkaitdengan pertanian.

Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternakruminansia betina yang organ reproduksinya masihberfungsi secara normal dan dapat beranak.

Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betinabukan bibit yang memiliki organ reproduksi normaldan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyaisifat liar, baik yang hidup bebas maupun yangdipelihara oleh manusia.

Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan,binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifatketurunan, baik yang bernilai aktual maupunpotensial untuk menciptakan galur, rumpun, atauspesies baru.

Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalahbahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen,sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

Dihapus.

J.

4.

5.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

10. Bibit...

10.

11.

12.

13.

15.

16.

t4.

t7.

18.

PRESIDENR EPTIEL IK INDONESIA

-4-

Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalahHewan yang mempunyai sifat unggul danmewariskan serta memenuhi persyaratan tertentuuntuk dikembangbiakkan.

Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpunadalah segolongan hewan dari suatu spesies yangmempunyai ciriciri fenotipe yang khas dan dapatdiwariskan pada keturunannya.Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yangselanjutnya disebut Bakalan adalah ternakruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selamakurun waktu tertentu hanya untuk digemukkansampai mencapai bobot badan maksimal pada umuroptimal untuk dipotong.

Produk Hewan adalah semua bahan yang berasaldari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolahatau diproses untuk keperluan konsumsi,farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lainbagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatanmanusia.

Peternak adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia atau korporasi yang melakukan usahaPeternakan.

Perusahaan Peternakan adalah orang perseoranganatau korporasi, baik yang berbentuk badan hukummaupun yang bukan badan hukum, yang didirikandan berkedudukan dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang mengelola usahaPeternakan dengan kriteria dan skala tertentu.Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yangmenghasilkan produk dan jasa yang menunjangusaha budi daya Ternak.

Dihapus.

Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan maniatau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betinasehat untuk dapat membuahi sel telur denganmenggunakan alat inseminasi dengan tujuan agarTernak bunting.

19. Pemuliaan...

19.

PRESIDENREFI.IBI-,IK INOONESIA

-5-

Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebutPemuliaan adalah rangkaian kegiatan untukmengubah komposisi genetik pada sekelompokTernak dari suatu rumpun atau galur gunamencapai tujuan tertentu.Dihapus.

Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatanyang menghasilkan produk dan/atau jasa yangmenunjang upaya dalam mewujudkan KesehatanHewan.

Pakan adalah bahan makanan tunggal ataucampuran, baik yang diolah maupun yang tidakdiolah, yang diberikan kepada hewan untukkelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.

Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian,perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yanglayak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telahdiolah maupun yang belum diolah.

Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahannegara atau yang disediakan Pemerintah atau yangdihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yangdiperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakatskala kecii sehingga Ternak dapat lejuasaberkembang biak.

Setiap Orang adalah orang perseorangan ataukorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum serta yang melakukankegiatan di bidang Peternakan dan KesehatanHewan.

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitandengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.

Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatanpraktik kedokteran hewan.

Otoritas Veteriner adalah kelembagaanPemerintah atau Pemerintah Daerah yangbertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalampenyelenggaraan Kesehatan Hewan.

22.

23.

20.

2t.

27.

24.

25.

26.

28.

29. Dokter ...

PRESIDENR ETJURL IK INDONESIA

-6-29. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di

bidang kedokteran hewan dan kewenangan MedikVeteriner dalam melaksanakan pelayanan KesehatanHewan.

30. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yangditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkanjangkauan tugas pelayanannya dalam rangkapenyelenggaraan Kesehatan Hewan.

31. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veterinerdalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidangreproduksi hewan.

32. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veterinerdalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidangkonservasi Satwa Liar.

33. Dihapus.

34. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan padaHewan yang disebabkan oleh cacat genetik, prosesdegeneratif, gangguan metabolisme, trauma,keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksimikroorganisme patogen.

35. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yangditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan danmanusia, serta Hewan dan media pembawa penyakitHewan lain melalui kontak langsung atau tidaklangsung dengan media perantara mekanis sepertiair, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia,atau melalui media perantara biologis seperti virus,bakteri, amuba, atau jamur.

36. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakitHewan yang dapat menimbulkan angka kematiandan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan,dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,dan / atau bersifat zoonotik.

37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dariHewan kepada manusia atau sebaliknya.

37a. Wabah...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

37a.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yangdapat berupa timbulnya suatu Penyakit HewanMenular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasusPenyakit Hewan Menular mendadak yangdikategorikan sebagai bencana nonalam.

38. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segalaurusan yang berhubungan dengan Hewan danProduk Hewan yang secara langsung atau tidaklangsung memengaruhi kesehatan manusia.

39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakanuntuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, ataumemodifikasi proses kimia dalam tubuh yangmeliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks,dan sediaan Obat Hewan alami.

40. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatanyang digunakan berkaitan dengan kegiatanPeternakan, baik yang dioperasikan dengan motorpenggerak maupun tanpa motor penggerak.

4 1. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatankedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakanuntuk Hewan sebagai alat bantu dalampenyelenggaraan Kesehatan Hewan.

42. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yangberhubungan dengan keadaan fisik dan mentalHewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yangperlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungiHewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layakterhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

43. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yangmenjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewanberdasarkan kompetensi dan kewenangan MedikVeteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikanformal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewanbersertifikat.

44. Dihapus.

45. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan Pernerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

46. Menteri ...

2.

J.

PRESIDENR EPUEI-IK INDONESIA

-8-

46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurLrsan pemerintahan di bidang Peternakan danKesehatan Hewan.

47. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/ walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.

48. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dandewan perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

49. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnyadisebut Siskeswanas adalah tatanan KesehatanHewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dandiselenggarakan oleh Otoritas Veteriner denganmelibatkan seluruh penyelenggara KesehatanHewan, pemangku kepentingan, dan masyarakatsecara terpadu.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, substansi tetap danpenjelasannya tentang "inseminasi buatan' dihapussehingga rumusan penjelasan Pasal 6 adalahsebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demiPasal Angka 2 Undang-undang ini.

Judul Bagian Kesatu pada Bab IV diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Benih dan Bibit

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

4.

Pasal 13 . ..

PRESIDENR E PI.JEL,IK INDONESIA

-9-

Pasal 13

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibitdilakukan dengan mengutamakan produksi dalamnegeri.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya berkewajiban untukmelakukan Pemuliaan, pengembangan usahapembenihan dan/atau pembibitan denganmelibatkan peran serta masyarakat untuk menjaminketersediaan Benih dan/atau Bibit.

(2) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahsesuai dengan kewenangannya untuk melakukanpengembangan usaha pembenihan dan/ataupembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan mendorong penerapan teknologireproduksi.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitanoleh masyarakat belum berkembang, pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya membentuk unit pembenihandan/atau pembibitan

(4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnianTernak tertentu atau untuk produksi,

(5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memilikisertifikat Benih atau Bibit yang memuat keteranganmengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksudpada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasiBenih atau Bibit yang terakreditasi atau yangditunjuk oleh Menteri.

(7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibityang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksudpada ayat (6).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut;

Pasal 15...

PRESIDENR EPIJEILIK INDONESIA

-10-

Pasal 15

Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadapat dilakukan untuk:a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan danteknologi;

c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit didalam negeri; dan/atau

d. memenuhi keperluan penelitian danpengembangan.

Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negerisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:a. memenuhi persyaratan mutu;b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang

dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang karantina Hewan; dane. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber

Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benihdan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memperoleh izin dari Menteri.Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanmutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a danhuruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 16

( 1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeridapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeritelah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokalterj amin.

(l)

t2l

(3)

(4)

(2) Pengeluaran ...

PRESIDENR EP IIRL IK INDONESIA

- 11-

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibityang terbaik di dalam negeri.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dariMenteri.


Pasal 18

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, TernakRuminansia Betina Produktif diseleksi untukPemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betinayang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikanTernak potong.

Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidakproduktif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyamenyediakan dana untuk menjaring TernakRuminansia Betina Produktif yang dikeluarkan olehmasyarakat dan menampung Ternak tersebut padaunit pelaksana teknis di daerah untuk keperluanpengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternakruminansia betina di daerah tersebut.

Setiap Orang dilarang menyembelih Ternakruminansia kecil betina produktif atau Ternakruminansia besar betina produktif.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dikecualikan dalam hal:

a. penelitian;

b. Pemuliaan;

c. pengendalian dan penanggulangan PenyakitHewan;

d. ketentuan agama;

e. ketentuan adat istiadat; dan/atauf. pengakhiran per-rderitaan Hewan.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6) Setiap ...

PRESIOENR EFUE]L I( INOONESIA

-t2-Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternakruminansia kecil dan anakan ternak ruminansiabesar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian danpenyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktifsebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasianakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternakruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat(6) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 31

( 1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjianyang saling memerlukan, memperkuat,menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab,ketergantungan, dan berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan:

a. antar-Peternak;

b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;

c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;dan

d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintahatau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya.

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa:

a. penyediaan sarana produksi;

b. produksi;

c. pemasaran; dan/ataud. permodalan atau pembiayaan.

(6)

(7)

(4) Pemerintah ...

PRESIDENR E PUB L.IK INOONESIA

-13-

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya melakukan pembinaan kemitraanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 denganmemerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.


Pasal 32

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya berkewajiban mendorongagar sebanyak mungkin warga masyarakatmenyelenggarakan budi daya Ternak sesuai denganpedoman budi daya Ternak yang baik.Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya memfasilitasi dan membinapengembangan budi daya yang dilakukan olehPeternak dan pihak tertentu yang mempunyaikepentingan khusus.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya membina dan memberikan fasilitasuntuk pertumbuhan dan perkembangan koperasidan badan usaha di bidang Peternakan.


Pasal 36

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakandan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atauTernak dan Produk Hewan di dalam negeri maupunke luar negeri.

Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diutamakan untuk membina peningkatan produksidan konsumsi protein hewani dalam mewujudkanketersediaan pangan bergizi seimbang bagimasyarakat dengan te tap meningkatkankesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(1)

(2)

(3)

(r)

(2t

(3) Pemerintah ...

PRESIDENR EFUDT-IK INDONESIA

-14-

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya berkewajiban untuk menciptakaniklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atauTernak dan Produk Hewan.

11. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal,yakni Pasal 36A, Pasal 368, Pasal 36C, Pasal 36D, danPasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Pengeluaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan dariwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luarnegeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan didalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsimasyarakat.

Pasal 368

Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luarnegeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dilakukan apabila produksi dan pasokanTernak dan Produk Hewan di dalam negeri belummencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus berupa Bakalan.Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidakboleh melebihi berat tertentu.Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalansebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmemperoleh izin dari Menteri.Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luarnegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmelakukan penggemukan di dalam negeri untukmemperoleh nilai tambah dalam jangka waktu palingcepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakankarantina berupa pelepasan.

Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

a. memenuhi ...

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

_ 15_

a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yangdipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan

c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

(7) Pemasukan Ternak dari luar negeridikembangbiakan di Indonesia harus:

a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yangdipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan

c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternakdan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

untuk

(1)

(2)

(3)

Pasal 36C

Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapatberasal dari suatu negara atau zona dalam suatunegara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukannya.

Persyaratan dan tata cara pemasukan TernakRuminansia Indukan dari luar negeri ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidangKesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner de nganmengutamakan kepentingan nasional.Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yangberasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat(1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahuiu:a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di

negara asal oleh otoritas veteriner negara asalsesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badankesehatan hewan dunia dan diakui oleh OtoritasVeteriner Indonesia;

b. dilakukan ...

(1)

PRESIOENR EPIJBL IK INDONESIA

_ 16-

b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaansurveilan di dalam negeri; dan

c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.(a) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan TernakRuminansia Indukan ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 36DPemasukan Ternak Ruminansia Indukan yangberasal dari zona sebagaimana dimaksud dalamPasal 36C harus ditempatkan di pulau karantinasebagai instalasi karantina Hewan pengamananmaksimal untuk jangka waktu tertentu.Ketentuan mengenai pulau karantina diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 36EDalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikankepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukanTernak dan/atau Produk Hewan dari suatu negaraatau zona dalam suatu negara yang telah memenuhipersyaratan dan tata cara pemasukan Ternakdan/atau Produk Hewan.Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentudan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasiberkembangnya industri pengolahan produk Hewandengan mengutamakan penggunaan bahan baku daridalam negeri.

(2t

(1)

(21

12. Di antara ayat (2\ dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu)ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagaiberikut:

(2) Pemerintah .. .

PRESIDENREPUgLIK INOONESIA

-17-

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraanyang sehat antara industri pengolahan dan Peternakdan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewanyang digunakan sebagai bahan baku industri.

(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat berupa kerja sama:

a. Permodalan atau pembiayaan;

b. pengolahan;

c. pemasaran;

d. pendistribusian; dan/ataue. rantai pasok.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan danfasilitasi berkembangnya industri pengolahan ProdukHewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-halyang diatur dalam Undang-Undang ini.


Pasal 4 i

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 bertujuan untuk:a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari ancaman masuknya Penyakit Hewandari luar negeri;

b. melindungi wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dari ancaman menyebarnya penyakitHewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain,dan antardaerah dalam satu pulau di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia;

c. melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit,dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan

d. mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Di antara . . .

PRESIDENR EPi iFII.IK INDONESIA

_18_

14. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42yakni Pasal 41A dan Pasalsebagai berikut:

(1)

(2)

disisipkan 2 (dua) Pasal,41B sehingga berbunyi

Pasal 41A

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya bertanggung jawab melakukanpencegahan Penyakit Hewan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahanPenyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya berkewajiban melakukankoordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintaspemangku kepentingan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diiakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatanpencegahan Penyakit Hewan.

Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan,Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya melakukan penyebarluasaninformasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakatdapat berperan aktif bersama dengan pemerintah danPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41B

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 meliputi:a. pencegahan masuknya penyakit Hewan dari iuar

negeri ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;

b. pencegahan keluarnya penyakit Hewan dariwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. pencegahan menyebarnya penyakit Hewan darisatu pulau ke pulau lain di dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;

(3)

(4)

(s)

(l)

d. pencegahan...

f,,D

PRESIDENR EFIUBL IK INDONESIA

-19-

d. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan darisatu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau;dan

e. pencegahan muncul, berjangkit, danmenyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatuwilayah.

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang karantina hewan.Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaandokumen dan Kesehatan Hewan.Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnyaPenyakit Hewan di dalam suatu wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan-dengancara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaranhewan, dan/atau biosekuriti.


Pasal 58

Daiam rangka menjamin produk Hewan yang aman,sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan,Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya berkewajiban melaksanakanpengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi,sertifikasi, dan registrasi produk He*a.r,P-engawasan, pemeriksaan, dan pengujian produkHewan berturut-turut dilakukan di te;pat produksi,pada waktu pemotongan, penampungan, danpengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar,sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaransetelah pengawetan.

(2t

(s)

(4)

(s)

Pencegahan masuk, keluar, danPenyakit Hewan sebagaimana dimaksuddilakukan dengan menerapkanKesehatan Hewan.

menyebarnyapada ayat (1)

persyaratan teknis

(1)

(2t

(3) Standardisasi ...

PRESIOENREPi,JBI-IK INDONESIA

_20_

Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi ProdukHewan dilakukan terhadap Produk Hewan yangdiproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untukdiedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Produk Hewan yang diproduksi di dan/ataudimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia untuk diedarkan wajib disertai:a. sertifikat veteriner; danb. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang

dipersyaratkan.

Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewanyang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia yang tidakdisertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksudpada ayat (4).

Setiap Orang yang memproduksi dan/ataumengedarkan Produk Hewan dilarang memaisukanProduk Hewan dan/atau menggunakan bahantambahan yang dilarang.

Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikatveteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan olehnegara pengimpor.

Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajibmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pangan.


pasal 59

(1) Setiap Orang yang akan memasukkan produk Hewanke daiam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia wajib memperoleh izin pemasukan darimenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan setelahmemperoleh rekomendasi dari:

(3)

(41

(s)

(6)

(7t

(8)

a. Menteri ...

PRESIDENREPL]BLIK INDONESIA

-2t-

a. Menteri untuk Produk Hewan segar; ataub. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan

makanan untuk produk pangan olahan asalHewan.

Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalamwilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a harusberasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatunegara yang telah memenuhi persyaratan dantatacara pemasukan Produk Hewan.

Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yangakan dimasukkan ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaranZoonosis yang dapat mengancam kesehatanmanusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelumditerbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembagapemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahandi bidang pengawasan obat dan makanan harusmendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewandari luar negeri ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuanyang berbasis analisis risiko di bidang KesehatanHewan dan Kesehatan Masyarakat VeGriner sertamengutamakan kepentingan nasional.

17. Ketentuan Pasal 65 di ubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

(2\

(3)

(4)

pasal 65Ketentuan lebih lanjutVeteriner sebagaimanadengan Pasal 64 diatur

mengenai Kesehatan Masyarakatdimaksud dalam pasal 56 sampaidengan Peraturan pemerintah.

18. Di antara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A ...

(1)

(2t

PRESIDENREPt.iBI.IK INOONESIA

-22-

Pasal 66A

Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ ataumenyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacatdan/atau tidak produkLif.

Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatansebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajibmelaporkan kepada pihak yang berwenang.


Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya menyelenggarakan KesehatanHewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikI ndonesia.

Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewansebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintahdan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya berkewajiban meningkatkanpenguatan tugas, fungsi, dan wewenang OtoritasVeteriner.

20. Di antara Pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 5 (lima) pasal,yakni Pasal 68A, Pasal 688, pasal 68C, pasal 6gD, danPasal 68E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68,{

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalamPasal 68 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkanrumusan dan melaksanakan kebijakan dalampenyelenggaraan Kesehatan Hewan.

9lolt1" Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas:

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

a. pejabat,..

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-23-

a. pejabat Otoritas Veteriner nasional;

b. pejabat Otoritas Veteriner kementerian;

c. pejabat Otoritas Veteriner provinsi; dan

d. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pasal 68E}

Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat nasionalsebagaimana dimaksud daiam Pasal 68A ayat (3)huruf a diangkat oleh Menteri.Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kementeriansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)huruf b diangkat oleh menteri.

Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)huruf c diangkat oleh gubernur.

Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3)huruf d diangkat oleh bupati/wali kota.Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat l2), ayat (3), dan ayat (4) diangkatberdasarkan kompetensinya sebagai Dokter HewanBerwenang.

Pasal 68C

( 1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalamPasal 68 mempunyai fungsi:

C.

peiaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;penJrusun standar dan meningkatkan mutupenyelenggaraan Kesehatan Hewan ;

pengidentifikasi masalah dan pelaksanapelayanan Kesehatan Hewan;pelaksana pengendalian dan penanggulanganPenyakit Hewan;

e. pengawas dan pengendali pemotongan TernakRuminansia Betina Produktif dan/ atau TernakRuminansia Indukan;

a.

b.

d.

f. pengawas ...

(2\

(3)

(41

PRESIDE NR EPUBL IK INDONESIA

-24-

f. pengawas tindakan penganiayaan danpenyalahgunaan terhadap Hewan serta aspekKesejahteraan Hewan lainnya;

g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;

h. pelaksana pengembangan profesi kedokteranHewan;

i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin KesehatanHewan;

j. pelaksana perlindungan Hewan danlingkungannya;

k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakitHewan;

1. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;m. penjamin keamanan Pakan dan bahan pakan

asal Hewan;

n. pen5rusun prasarana dan sarana sertapembiayaan Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner; dan

o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yangbersifat teknis Kesehatan Hewan.

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilakukan dengan melibatkankeprofesionalan Dokter Hewan dan denganmengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanmulai dari identifikasi masalah, rekomendasikebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,sampai dengan pengendalian teknis operasionalpenyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

Pasal 68D

(1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewansebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1),Pemerintah menetapkan Siskeswanas.

(2) Siskeswanas ...

$*D

q,D

(2)

(3)

PRESIDENREPUEL-IK IN DONES IA

_ cq _

Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi acuan Otoritas Veteriner dalampenyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya:

a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaanpenyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan

b. melaksanakan koordinasi denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaanpenyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakanmelalui:

a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukanunit respons cepat di pusat dan daerah sertapenguatan dan pengembangan pusat kesehatanhewan;

b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;

c. sumber daya Kesehatan Hewan;

d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi;dan

e. peran serta masyarakat.

Dalam ikut berperan serta mewujudkan KesehatanHewan dunia melalui Siskeswanas, Menterimelimpahkan kewenangannya kepada OtoritasVeteriner.

Otoritas Veteriner bersama organisasi profesikedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanasdengan memberdayakan potensi Tenaga KesehatanHewan dan membina peiaksanaan praktikkedokteran Hewan di seluruh wiiayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(4)

(s)

(6)

Pasal 68E ...

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah dan ayat (4) dan ayat(5) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasalll ayat (1), Pasal 13 ayat (8), pasal t5 ayat (3), pasal16 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), pasal i8 ayat (4), pasal19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), pasal 29 ayat (4), pasal36E} ayat (4), Pasal 36E} ayat (5), pasal 36C ayat (4),Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), pasal 45 ayat (1),Pasal 47 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), pasal 50 ayat (1),Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (21, pasal 52 ayat (1),Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), pasal 5g ayat (5),Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1),Pasal 61 ayat (21, Pasal 62 ayat (2), pasal 62 ayat (3),Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau pasal 80ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapar berupa:

a. peringatan secara tertulis;b. pengenaan denda;

c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi,dan/atau peredaran;

d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikanObat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produkHewan dari peredaran; atau

e. pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif se.bagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturanPemerintah.

PRESIDENR EPUBI- IK IND ONES IA

-26-

Pasal 68E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner danSiskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68,Pasal 68A, Pasal 688, Pasal 68C, dan Pasal 68D diaturdengan Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan...

PRESIDENR EPUBLIK INOONESIA

-27 -

22. Ketentuan Pasa-l 86 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 86

Setiap orang yang menyembelih:

a. Ternak ruminansia kecil betina produktifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1

(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dandenda paling sedikit Rp1.OO0.000,OO (satu jutarupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah); atau

b. Ternak ruminansia besar betina produktifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a)dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).

23. Di antara Pasal 91 dan pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 91A dan Pasal 9lB sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 9tA

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkanProduk Hewan dengan memalsukan produk Hewandan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarangsebagaimana dimaksud dalam pasal 5g ayat (6), dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danpidana denda paling banyak Rp10.000.OOO.OOO,0O(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 918 ...

PRESIDENREPUBLII( INO ONES IA

_28_

Pasal 9 18

(1) Setiap Orang yafrg menganiaya dan/ataumenyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkancacat dan/atau tidak produktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana denganpidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan danpaling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikitRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyakRpS.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (l) dantidak melaporkan kepada pihak yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan dendapaling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) danpaling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 96 dihapus.

25. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan I (satu) pasalyakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 964.

( 1) Peraturan Pemerintah mengenai pulau karantinasebagaimana dimaksud dalam pasal 36D ayat (2)harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahunterhitung sejak Ltndang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veterinerdan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalamPasal 68E harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua)tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulaidiundangkan.

pada tanggalberlaku

Agar ...

PRESIDENR EP LIBL IK INDONESIA

-29-

Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Undang-Undang ini dengandalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

memerintahkanpenempatannya

Disahkan di Jakartapada tanggal 77 Oktober 2Ol4PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal l7 Oktober 2014MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIADeputi Perundang-undangan

Perekonomian,

Silvanna Djamal

PRESIOENR EPIBL IK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO9

TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenapbangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh ra\rat Indonesia. Salah satu bentukperlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan danKesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dankedaulatan pangan.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang terah diaturdalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan danKesehatan Hewan terkait dengan pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, danTernak Ruminansia Indukan, serta pencegahan penyakit Hewan belummencapai hasil yang optimal. Selain itu, beberapa pasal dalam undang_undang tersebut tetah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalamputusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yangterkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk Hewan, Otoritasveteriner, serta persyaratan halar bagi produk Hewan yang dipersyaratkan.Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhanhukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah.

Perubahan ...

PRESIDENR EPL'BL iK INDONESIA

-2-Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan

dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab,dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaq- mencukupikebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak danmasyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapatmengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, danlingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberikepastian hukum dan kepastia, berusaha dalam bidang peternakan danKesehatan Hewan. T\rjuan penyelenggaraan peternakan dan KesehatanHewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkankedaulatan, kemandirian, dan ketahana., pang^.r. Sedangkan asas daripenyelenggaraan Peternal<an dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatandan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, keralqzatan dan keadilan,keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dankeprofesionalan.

Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor lg Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih,Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, dan/itau produk Hewan;kemitraan usaha Peternakan; pengaturan mengenai rernak RuminansiaBetina Produktif; pencegahan penyakit Hewan; dan penguatan otoritasVeteriner.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka IPasal 1

Cukup jelas.

Angka2

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'dipertahankan keberadaan dankemanfaatannya secara keberlanjutan" adalah upaya yangperlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkanKawasan Penggembalaan Umum dalam programpembangunan daerah.

Ayat (2) ,..

*."uJ'1['1,?53*r.,o-3-

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "kastrasi,, adalah tindakanmencegah berfungsinya testis dengan jalanmenghilangkannya atau menghambat fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (s)

Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai KawasanPenggembalaan Umum" yaitu upaya yang harus dilakukanoleh pemerintah daerah kabupaten/kota untukmenyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain,misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kasdesa.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

PRESIOENR EPUBLIK INDONESIA

4-

Ayat (3)

Teknologi reproduksi untuk mengembangbiakan hewanantara lain melalui alih janin (transfer embrio), kelahirankembar (twinning), dan pemisahan sperma (sexing) antarakromosom X dan kromosom Y.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 'Ternak tertentu,, adalah Ternak asliseperti Sapi Bali dan Ternak lokal seperti Sapi Aceh, SapiMadura, Domba Garut, Ayam Sentul, dan Itik Alabio.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ,,ciri-cirimemiliki kemampuan produksidan tahan terhadap penyakit.

Ayat (71

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

keunggulannya" antara laindan reproduksi yang tinggi

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan "mutu genetik,, adalah ekspresikeunggulan sifat individu.Yang dimaksud dengan ,,keragaman genetik" adalahekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan .kekurangan Benih" yaituketidakcukupan jumlah Benih (semen atau embrio)Ternak bukan asli atau lokal (eksotik) yang digunakanuntuk kebutuhan pemuliaan dalam rangkameningkatkan produktivitas dan/atau mutu genetik.

Yang...

*."rul5i=1i55*.r,o-5-

Yang dimaksud dengan "kekurangan Bibit" yaituketidakcukupan jumlah Bibit Ternak eksotik yangsebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi diIndonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetikTernak eksotik.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasilpersilangan antara Ternak asli luar negeri dan Ternak asliIndonesia, yang telah dikembangbiakkan di Indonesiasampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi padalingkungan dan/atau manajemen setempat.

Ayat (2)

Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibitterbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi danmutu genetik Ternak asli dan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Bibit dalam ketentuan ini hanya ternak ruminansia.

Ayat (2) ...

"'",J.5F'i353*,,,o-6-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "menjaga populasi,, antara lain tidakmenyembelih anakan ternak ruminansia kecil dan anakanternak ruminansia besar.

Yang dimaksud dengan ,,anakan ternak ruminansia kecil,,adalah ternak ruminansia yang berumur kurang dari 6(enam) bulan.

Yang dimaksud dengan "anakan ternak ruminansia besar,,adalah ternak ruminansia yang berumur kurang d,ari 12(dua belas) bulan.

Ayat (71

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 3 IAyat (1)

Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma,subkontrak, keagenan, bagi hasit, atau bentuk lain sesuaidengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Huruf aCukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . ..

q,DR Ep,,fLIFSl'?55*..,o

-7 -

Huruf cYang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain"adalah perusahaan di luar bidang Peternakan danKesehatan Hewan, misalnya antara lain perkebunan,perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Angka 9

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang mempunyaikepentingan khusus" adalah pelaku usaha yang bergirak diluar bidang Petemakan yang mempunyai- kebutuhanterhadap budi daya Ternak, contoh: pelaku usaha yangmembutuhkan limbah Ternak sebagai penyubur tanah danbio-energi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup ielas.Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ,,pangan bergizi seimbang" adalahkondisi pangan yang komposisi protein, lemak, kaibohidrat,mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu_kesatuanasupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhanuntuk aktivitas tubuh.

Ayat (3) ...

sw-tlc>^4

*.",J5fr'135!*.r,o-8-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 364Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat'adalah kebutuhan menggunakan barang hasil produksi antaraIain pakaian, dan makanan, guna memenuhi keperluan hidup.

Pasal 368Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "nilai tambah" antara lain, beratmaksimal, netralisir residu, dan penyerapan tenaga kerja.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ',zona dalam suatu negara" adalahbagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam,status kesehatan populasi Hewan, status epidemiologikPenyakit Hewan Menular, dan efektivitas daya kendali.

Ayat (2) ...

R E'uJr5I slSS!*r.,o

-9-Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan .,pulau karantina" adalah suatupulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi dayaTernak, yang disediakan dan dikelola oleh pemirintah untukkeperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakitHewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan TeinakRuminansia Indukan sebelum dilalutintaibebaskan ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untukkeperluan pengembangan peternakan.

Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu, adalahjangka waktu yang dibutuhkan untuk memastikan TernakRuminansia Indukan bebas dari agen penyakit HewanMenular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ,,dalam hal tertentu,, adalah keadaanmendesak, antara [ain, akibat bencana, saat masyarakatmembutuhkan pasokan Ternak dan/atau produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12 ...

".ruf.1['1,35!*..,o_10_

Angka 12

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lndustri pengolahan Produk Hewan'adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan danpemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapainilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspekproduk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yangdipersyaratkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2al

Cukup jelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi pencegahan Penyakit Hewan dilaksanakan antaralain dengan cara pen5rusunan bersama rencana strategispencegahan Penyakit Hewan, pengembangan unit responscepat, pengembangan sistem kendali penyakit, danpersiapan pengembangan rantai komando sebagai antisipasimunculnya penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s) ...

#).)-e4>€

*.r,J'1['135!*.r,o- 11-

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4lBAyat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jeias.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Pemeriksaaan dilakukan di pos lalulintas Hewan denganmemerhatikan situasi dan status Penyakit Hewan baik diwilayah penerima maupun di wilayah pengirim.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf aYang dimaksud dengan "sertillkat veteriner" adalahsurat keterangan yang dikeluarkan oleh OtoritasVeteriner yang menyatakan bahwa Hewan danProduk Hewan telah memenuhi persyaratankeamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Yang...

PRESIDENR EPUELIK INDONESIA

-12-

Yang dimaksud dengan "sertifikat veterine/ adalahsurat keterangan yang dikeluarkan oleh DokterHewan Berwenang yang menyatakan bahwa Hewandan Produk Hewan telah memenuhi persyaratankeamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (71

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 18

Pasai 66A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 20 ...

PRESICENREP'.,IBLIK INDONESIA

-13-

Angka 20

Pasal 68A

Cukup jelas.

Pasal 68E}

Cukup jelas.

Pasal 68C

Cukup jelas.

Pasal 68D

Cukup jelas.

Pasal 68E

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka22

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal 9 1B

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25 ...

PRESIOENREPtIELIK INDONESIA

-14-

Angka 25

Pasal 96A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5619

untuk dan maksimal - sipuu.setkab.go.id Nomor 41 Tahun 2014.pdf · presiden repl,ibl ik in dones ia...

Documents

Transcript of untuk dan maksimal - sipuu.setkab.go.id Nomor 41 Tahun 2014.pdf · presiden repl,ibl ik in dones ia...