Undangan RUPS bilingual ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang...

1

Transcript of Undangan RUPS bilingual ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang...

Page 1: Undangan RUPS bilingual ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

Indonesia Stock Exchange · Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Untuk mata acara RUPST ke-5. Perseroan bermaksud untuk memtnta persetujuan

Indonesia Stock Exchange · Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Untuk mata acara RUPST ke-5. Perseroan bermaksud untuk memtnta persetujuan

KEARAij UNDANG-UNDANG PERSEROAN ... - Universitas Indonesia

KEARAij UNDANG-UNDANG PERSEROAN ... - Universitas Indonesia

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN … filePasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) ... Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik ... UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN … filePasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) ... Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik ... UNDANG-UNDANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perseroan Terbatas di ...repository.uib.ac.id/488/5/S - 1051017 Chapter 2.pdf12 5. Organ Perseroan Terbatas Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perseroan Terbatas di ...repository.uib.ac.id/488/5/S - 1051017 Chapter 2.pdf12 5. Organ Perseroan Terbatas Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 … · 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ... ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 … · 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ... ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ... · Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ... · Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.unissula.ac.id/16888/5/bab I.pdf · PMDN diwajibkan membentuk Badan Hukum Indonesia. Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 1 Undang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.unissula.ac.id/16888/5/bab I.pdf · PMDN diwajibkan membentuk Badan Hukum Indonesia. Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 1 Undang

BAB II PENGATURAN MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM BAGI …irjrssm.com/downlot.php?file=82CHAPTER II.pdfDari bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

BAB II PENGATURAN MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM BAGI …irjrssm.com/downlot.php?file=82CHAPTER II.pdfDari bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA...1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 … · Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 … · Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG …

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

PENERAPAN UNSUR PASAL 127 AYAT 1 UNDANG-UNDANG …repository.ubharajaya.ac.id/1178/1/201310115041_Yosua... · 2019. 2. 14. · penerapan unsur pasal 127 ayat 1. undang-undang nomor

PENERAPAN UNSUR PASAL 127 AYAT 1 UNDANG-UNDANG …repository.ubharajaya.ac.id/1178/1/201310115041_Yosua... · 2019. 2. 14. · penerapan unsur pasal 127 ayat 1. undang-undang nomor

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar ...

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar ...

Artha Graha | Homearthagraha.com/storage/app/media/AKTA PERUBAHAN ANGGARAN...karenanya ketentuan pasal 16 ayat I a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 42 ayat 2 Unclang Undang Republik

Artha Graha | Homearthagraha.com/storage/app/media/AKTA PERUBAHAN ANGGARAN...karenanya ketentuan pasal 16 ayat I a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 42 ayat 2 Unclang Undang Republik

SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · 3l ayat (4), dan Pasal 33 ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor

SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · 3l ayat (4), dan Pasal 33 ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan