UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
-
Upload
risa-caldwell -
Category
Documents
-
view
127 -
download
0
description
Transcript of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
![Page 1: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/1.jpg)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIANOMOR 4
TAHUN 2004
KEKUASA
AN KEHAKIMA
N
![Page 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/2.jpg)
SEJARAH:• UU NOMOR 13 TAHUN 1964 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
• UU NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
• UU NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 14 TAHUN 1970
• UU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
![Page 3: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/3.jpg)
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45
PASAL 24 UUD 1945:
KEKUASAAN KEHAKIMAN ADALAH KEKUASAAN NEGARA YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA, DEMI TERSELENGGARANYA NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA.
(=PASAL 1 UU 4 TAHUN 2004)
![Page 4: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/4.jpg)
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
• MAHKAMAH AGUNG
• BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA:
• PERADILAN UMUM
• PERADILAN AGAMA
• PERADILAN MILITER
• PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• MAHKAMAH KONSTITUSI
![Page 5: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/5.jpg)
MAHKAMAH AGUNG• MERUPAKAN PENGADILAN NEGARA TERTINGGI DARI
KEEMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
• KEWENANGAN:
• MENGADILI PADA TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIBERIKAN PADA TINGKAT TERAKHIR OLEH SEMUA PENGADILAN DI SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG;
• MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG; DAN
• KEWENANGAN LAINNYA YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG.
![Page 6: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/6.jpg)
• PERNYATAAN TIDAK BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI HASIL PENGUJIAN DAPAT DIAMBIL BAIK DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI MAUPUN BERDASARKAN PERMOHONAN LANGSUNG KEPADA MAHKAMAH AGUNG.
• MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN PENGAWASAN TERTINGGI ATAS PERBUATAN PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANGUNDANG.
![Page 7: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/7.jpg)
MAHKAMAH KONSTITUSI
• BERWENANG MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YANG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK:
1. MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
2. MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
3. MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK; DAN
4. MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM.
![Page 8: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/8.jpg)
• MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR BAHWA PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM:
• PENGHIANATAN TERHADAP NEGARA,
• KORUPSI,
• PENYUAPAN,
• TINDAK PIDANA BERAT LAINNYA ATAU
• PERBUATAN TERCELA, DAN/ATAU
• TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.
![Page 9: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/9.jpg)
4 LINGKUNGAN PERADILAN
•PERADILAN UMUM
•PERADILAN AGAMA
•PERADILAN MILITER
•PERADILAN TATA USAHA NEGARA
![Page 10: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/10.jpg)
PERADILAN UMUM
UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
UMUM
UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN UMUM
![Page 11: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/11.jpg)
PENGERTIAN
• PERADILAN UMUM ADALAH SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI RAKYAT PENCARI KEADILAN PADA UMUMNYA.
![Page 12: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/12.jpg)
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN UMUM:• PENGADILAN NEGERI:
• PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
• KEDUDUKAN DI KOTA ATAU KABUPATEN,
• WILAYAH HUKUM: KOTA DAN KABUPATEN
• PENGADILAN TINGGI:
• PENGADILAN TINGKAT BANDING
• KEDUDUKAN DI IBU KOTA PROPINSI
• WILAYAH: PROPINSI
• MAHKAMAH AGUNG
• PENGADILAN TERTINGGI: KASASI
![Page 13: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/13.jpg)
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM• PENGADILAN UMUM: MEMERIKSA, MEMUTUS DAN
MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA DI TINGKAT PERTAMA
• PENGADILAN TINGGI:
• MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA DI TINGKAT BANDING
• PERTAMA DAN TERAKHIR SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI ANTAR PENGADILAN NEGERI DI DAERAH HUKUMNYA
![Page 14: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/14.jpg)
PEMERIKSAAN PERKARA:
• HARUS BERDASAR NOMOR URUT, KECUALI:
• KORUPSI
• TERORISME
• NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA
• PENCUCIAN UANG
• PERKARA TINDAK PIDANA LAIN YANG DITENTUKAN UU
• PERKARA YANG TERDAKWANYA DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA
![Page 15: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/15.jpg)
PERADILAN AGAMA
UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
![Page 16: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/16.jpg)
PENGERTIAN
• PERADILAN AGAMA ADALAH PERADILAN BAGI ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM
• PERADILAN AGAMA MERUPAKAN SALAH SATU PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI RAKYAT PENCARI KEADILAN YANG BERAGAMA ISLAM MENGENAI PERKARA PERDATA TERTENTU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI
![Page 17: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/17.jpg)
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA:• PENGADILAN AGAMA:
• PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA
• KEDUDUKAN DI KOTA ATAU KABUPATEN,
• WILAYAH HUKUM: KOTA DAN KABUPATEN
• PENGADILAN TINGGI AGAMA
• PENGADILAN TINGKAT BANDING
• KEDUDUKAN DI IBU KOTA PROPINSI
• WILAYAH: PROPINSI
• MAHKAMAH AGUNG
• PENGADILAN TERTINGGI: KASASI
![Page 18: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/18.jpg)
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA
• PENGADILAN AGAMA: MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA ANTARA ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DI BIDANG:
A. PERKAWINAN; B. WARIS; C. WASIAT; D. HIBAH; E. WAKAF; F. ZAKAT; G. INFAQ; H. SHADAQAH; DAN I. EKONOMI SYARI'AH.
• DALAM SENGKETA HAK MILIK, OBJEK SENGKETA HARUS DIPUTUS LEBIH DAHULU DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
• MEMBERIKAN KESAKSIAN RUKYAT HILAL DALAM PENENTUAN AWAL BULAN TAHUN HIJRIYAH
![Page 19: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/19.jpg)
• PENGADILAN TINGGI AGAMA
• MENGADILI PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI TINGKAT BANDING
• PERTAMA DAN TERAKHIR SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI ANTAR PENGADILAN AGAMA DI DAERAH HUKUMNYA
![Page 20: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/20.jpg)
PERADILAN MILITER
UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
![Page 21: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/21.jpg)
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN• PERADILAN MILITER MERUPAKAN PELAKSANA
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI LINGKUNGAN ANGKATAN BERSENJATA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA.
• PENGADILAN MILITER ADALAH BADAN YANG MELAKSANAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER YANG MELIPUTI:• PENGADILAN MILITER,
• PENGADILAN MILITER TINGGI,
• PENGADILAN MILITER UTAMA, DAN
• PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN.
![Page 22: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/22.jpg)
KEKUASAAN PERADILAN MILITER
• PENGADILAN MILITER:
• PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PERKARA PIDANA
• TERDAKWA BERPANGKAT KAPTEN KE BAWAH
• PENGADILAN MILITERTINGGI
• PENGADILAN MILITER TINGGI TINGKAT PERTAMA PERKARA PIDANA
• TERDAKWA BERPANGKAT MAYOR KE ATAS
• DITENTUKAN HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN MILITER TINGGI
SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA
• PENGADILAN MILITER TINGKAT BANDING YANG TELAH DIPUTUS PENGADILAN MILITER DALAM DAERAH HUKUMNYA YANG DIMINTAKAN BANDING
• SENGKETA KEWENANGAN ANTAR PENGADILAN MILITER
![Page 23: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/23.jpg)
• PENGADILAN MILITER UTAMA:
• KEDUDUKAN: IBU KOTA NEGARA
• DAERAH HUKUM: SELURUH WILAYAH INDONESIA
• MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA TINGKAT BANDING PERKARA PIDANA DAN SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA YANGDIPUTUS PADA TINGKAT PERTAMA OLEH PENGADILAN MILITER TINGGI YANG DIMINTAKAN BANDING
• PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN
• BERSIFAT MOBIL MENGIKUTI GERAKAN PASUKAN DAN BERKEDUDUKAN SERTA BERDAERAH HUKUM DI DAERAH PERTEMPURAN
• MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR PERKARA PIDANA
![Page 24: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/24.jpg)
PERADILAN TATA USAHA
NEGARAUU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
![Page 25: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/25.jpg)
PENGERTIAN
• TATA USAHA NEGARA ADALAH ADMINISTRASI NEGARA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH
• PERADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SALAH SATU PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN BAGI RAKYAT PENCARI KEADILAN TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA.
![Page 26: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/26.jpg)
KEKUASAAN DAN KEDUDUKAN• PENGADILAN TATA USAHA NEGARA,
• KEDUDUKAN DAN WILAYAH HUKUM DI KOTA/KAB,
• PERADILAN TINGKAT PERTAMA
• PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA,
• KEDUDUKAN DAN WILAYAH HUKUM PROPINSI,
• PERADILAN TINGKAT BANDING
• MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGADILAN NEGARA TERTINGGI
![Page 27: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/27.jpg)
PERADILAN KHUSUS
• DIBENTUK DALAM SALAH SATU LINGKUNGAN PERADILAN
• PERADILAN SYARIAH ISLAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MERUPAKAN:• PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA (SEPANJANG KEWENANGANNYA MENYANGKUT KEWENANGAN PERADILAN AGAMA)
• MERUPAKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (SEPANJANG KEWENANGANNYA MENYANGKUT KEWENANGAN PERADILAN UMUM)
![Page 28: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004](https://reader036.fdocuments.net/reader036/viewer/2022081506/56812b37550346895d8f46f9/html5/thumbnails/28.jpg)
KOMISI YUDISIAL• KOMISI YUDISIAL BERSIFAT MANDIRI
• BERWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG
• WEWENANG LAIN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU HAKIM