PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil;

Keputusan kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil.

Salah satu jenis mutasi Pegawai Negeri Sipil adalah pindah wilayah kerja Perpindahan tugas dan / atau wilayah kerja tersebut meliputi:

Antar Departemen/ Lembaga;Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen

/Lembaga;Antar Propinsi;Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/kota

Propinsi lainnya;Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau Antara Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Perpindahan PNS antar instansi dapat terbagi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli, untuk kepentingan dinas atau sebab lainnya

Perpindahan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan;

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan mengeluarkan surat persetujuan untuk menerima kepindahan PNS yang ditujukan kepada Pimpinan instansi asal PNS untuk mendapat persetujuan;

Apabila Pimpinan Instansi asal ybs. menyetujui, maka Pimpinan Instansi asal membuat Surat Pernyataan Persetujuan

Berdasar Persetujuan Pimpinan Instansi asal, Instansi Penerima mengusulkan kepada:

Kepala BKN untuk mendapatkan penetapan pemindahan: Antar Departemen/Lembaga Antar Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga Antar Daerah Propinsi Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi

lainnya

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapatkan penetapan pemindahan:

Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi Antara Kabupaten/Kota dan daerah Propinsi Berdasarkan Keputusan Kepala BKN atau Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan penempatannya.

PPK Instansi asal menetapkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan (bukan pemberhentian sebagai PNS).

Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan secara pribadi yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan dilampiri berkas – berkas sebagai berikut:

Salinan sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir; Salinan sah Ijazah terakhir/transkrip nilai/akta mengajar/sertifikat profesi; Salinan sah SK Jabatan Fungsional/Struktural; Salinan sah Kartu Pegawai (Karpeg); Salinan sah DP-3 2 (dua) Tahun Terakhir; Salinan sah Surat Nikah/Kartu keluarga/KTP/Akta Anak; Salinan sah SK Penugasan Suami/Istri atau Keterangan bekerja suami/istri; Asli Daftar Riwayat Hidup yang ditempel Foto terbaru; Surat Pernyataan bermaterai cukup Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin/Tugas

Belajar/Ikatan Dinas lainnya diketahui atasan langsungnya; Surat Pernyataan dari Kepala SKPD daerah asal tidak sedang dan belum pernah menjalani

hukuman Tindak Pidana dan Disiplin PNS tingkat sedang atau berat; Surat Pernyataan bermaterai cukup Kesanggupan menanggung biaya kepindahan; Surat Pernyataan bermaterai cukup Kesanggupan ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten

Magelang; Surat Pernyataan bermaterai cukup tidak akan menuntut jabatan; Surat Keterangan persetujuan melepas dari Instansi asal yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian.

Berkas sebagaimana tersebut dilakukan Penilaian oleh Tim Fasilitasi Pertimbangan Mutasi Antar Instansi untuk diperoleh nilai yang obyektif.

Dari Batas Nilai yang ditentukan dalam Penilaian Administrasi, bagi yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan Penilaian Kecakapan.

Bagi PNS yang dalam Penilaian Administrasi memperoleh nilai dibawah batas yang ditentukan, maka akan disampaikan Surat Jawaban Belum Memenuhi Pertimbangan Prioritas.

Bagi PNS yang dalam Penilaian Administrasi dan Uji Kecakapan diperoleh nilai/rekomendasi minimal cukup maka, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Magelang akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pindah Antar Instansi, yang digunakan untuk proses selanjutnya.

Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan secara berjenjang kepala SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

Pengantar dari Instansi Induk (SKPD); Permohonan Pindah Tugas dari Yang Bersangkutan; Salinan sah Ijazah terakhir/transkrip nilai/akta mengajar/sertifikat

profesi; Salinan sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir; Salinan sah SK Jabatan Fungsional/Struktural; Salinan sah DP-3 2 (dua) Tahun Terakhir; Salinan sah Kartu Pegawai (Karpeg); Salinan sah Surat Nikah/Kartu keluarga/KTP/Akta Anak; Salinan sah SK Penugasan Suami/Istri atau Keterangan bekerja

suami/istri; Asli Daftar Riwayat Hidup yang ditempel Foto terbaru; Surat Pernyataan dari Atasan Langsung Tidak Sedang Menjalani

Hukuman Disiplin/Tugas Belajar/Ikatan Dinas lainnya; Surat Pernyataan bermaterai cukup kesanggupan menanggung biaya

kepindahan; Surat Keterangan persetujuan menerima dari Instansi tujuan yang

ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Berkas sebagaimana tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan akan dilakukan Penilaian oleh Tim Fasilitasi Pertimbangan Mutasi Antar Instansi;

Hasil penilaian administrasi, akan dimanfaatkan untuk pertimbangan dikeluarkannya Rekomendasi Lolos Butuh, yang digunakan untuk proses pengajuan mutasi selanjutnya atau diperoleh Jawaban Penolakan bagi PNS yang bersangkutan.