UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (uang … 30-2012... · 1 Nanggroe Aceh Darussalam...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (uang saku, uang makan dan transport lokal)

No Pejabat UANG HARIAN (RP).

A Bupati dan Wakil Bupati

1.200.000

B Pimpinan DPRD

1.150.000

C Anggota DPRD

1.050.000

D Eselon II A

1.050.000

E Eselon II B, dan Pelaksana Gol. IV c keatas

900.000

F Eselon III, Eselon IV Gol. IV, serta Pelaksana Gol.IV b dan IV a

750.000

G Eselon IV Gol. III dan Pelaksana Gol.III

500.000

H Pelaksana Gol. II, I dan TKK/Non PNS

450.000

BUPATI TANGERANG

Ttd.

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN

PERTANGGUNJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No Pejabat UANG HARIAN

(RP).

A Bupati dan Wakil Bupati 400.000

B Pimpinan DPRD 350.000

C Anggota DPRD 300.000

D Eselon II A 300.000

E Eselon II B, dan Pelaksana Gol. IV c keatas 300.000

F Eselon III, Eselon IV Gol. IV, serta Pelaksana Gol.IV b dan IV a 250.000

G Eselon IV Golongan III dan Pelaksana Gol.III 250.000

H Pelaksana Gol. II, I dan TKK/Non PNS 250.000

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR : :

TANGGAL :


PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

FASILITAS TRANSPORTASI

No TINGATAN

Jenis Transportasi

Pesawat Udara Kapal Laut

Kereta Api/Bus Lainnya

1. A Bisnis Kelas I B Eksekutif sesuai

kenyataan

2 B Bisnis Kelas I B Eksekutif sesuai

kenyataan

3 C Bisnis Kelas I B Eksekutif sesuai

kenyataan

4 D Ekonomi Kelas I B Eksekutif sesuai

kenyataan

5 E

Ekonomi Kelas II

A Eksekutif

sesuai kenyataan

6 F Ekonomi Kelas II

A Eksekutif

sesuai kenyataan

7 G Ekonomi Kelas II

A Eksekutif

sesuai kenyataan

8 H Ekonomi Kelas II

A Eksekutif

sesuai kenyataan

Kategori Lainnya adalah menggunakan kendaraan sendiri atau alat transportasi selain ketiga kategori di atas

Sesuai kenyataan adalah sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan harga umum dan dibuktikan dengan bukti pembayarannya

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :



HARGA RATA-RATA PENGINAPAN (batas tertinggi)

No Propinsi A, B, dan C D dan E F G H

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.755.000 1.150.000 850.000 365.000 250.000

2 Sumatera Utara 1.100.000 900.000 550.000 400.000 250.000

3 Riau 1.650.000 860.000 665.000 350.000 245.000

4 Kepulauan Riau 1.500.000 700.000 500.000 375.000 230.000

5 Jambi 1.010.000 960.000 560.000 280.000 200.000

6 Sumatera Barat 1.750.000 1.030.000 600.000 330.000 275.000

7 Sumatera Selatan 1.350.000 895.000 490.000 350.000 250.000

8 Lampung 1.700.000 680.000 560.000 330.000 260.000

9 Bengkulu 675.000 555.000 425.000 390.000 225.000

10 Bangka Belitung 1.030.000 605.000 500.000 300.000 210.000

11 Banten 1.550.000 1.100.000 700.000 430.000 280.000

12 Jawa Barat 1.650.000 1.200.000 825.000 470.000 355.000

13 DKI Jakarta 1.650.000 1.200.000 825.000 470.000 355.000

14 Jawa Tengah 1.650.000 935.000 750.000 405.000 280.000

15 DI Yogyakarta 1.020.000 750.000 550.000 350.000 275.000

16 Jawa Timur 1.560.000 960.000 590.000 385.000 275.000

17 Bali 1.695.000 1.210.000 935.000 770.000 495.000

18 Nusa Tenggara Barat 1.200.000 660.000 495.000 400.000 215.000

19 Nusa Tenggara Timur 1.100.000 685.000 535.000 465.000 400.000

20 Kalimantan Barat 950.000 830.000 735.000 425.000 220.000

21 Kalimantan Tengah 650.000 550.000 385.000 290.000 230.000

22 Kalimantan Selatan 1.250.000 1.150.000 600.000 340.000 250.000

23 Kalimantan Timur 1.305.000 1.225.000 560.000 435.000 310.000

24 Sulawesi Utara 1.380.000 1.240.000 575.000 450.000 250.000

25 Gorontalo 1.030.000 820.000 660.000 410.000 240.000

26 Sulawesi Barat 660.000 550.000 440.000 345.000 295.000

27 Sulawesi Selatan 1.000.000 850.000 750.000 415.000 275.000

28 Sulawesi Tengah 1.210.000 785.000 440.000 330.000 200.000

29 Sulawesi Tenggara 875.000 720.000 440.000 385.000 295.000

30 Maluku 900.000 780.000 480.000 265.000 200.000

31 Maluku Utara 1.250.000 900.000 495.000 320.000 255.000

32 Papua 1.600.000 970.000 610.000 455.000 380.000

33 Irian Jaya Barat 1.530.000 930.000 900.000 365.000 325.000

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR

: TANGGAL

:

PERIHAL : PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

LUMPSUM BIAYA TRANSPORTASI

No TUJUAN TARIF

1 DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE BANDARA/PELABUHAN/STASIUN KERETA/TERMINAL BUS (PP)

300.000

2 DARI BANDARA/PELABUHAN/STASIUN KERETA/TERMINAL BUS TEMPAT TUJUAN KE PENGINAPAN (PP)

300.000

3 WILAYAH BANTEN (diluar Kabupaten/Kota Tangerang/Kota Tangerang Selatan )

A. Bupati dan Wakil Bupati

400.000

B. Pimpinan DPRD

400.000

C. Anggota DPRD

375.000

D. Eselon IIA

375.000

E.

Eselon II B, dan Pelaksana Gol. IV c ke atas

375.000

F. Eselon III, Eselon IV Gol. IV serta Pelaksana gol.IV b dan IV a

250.000

G. Eselon IV Golongan III dan Pelaksana Gol.III

250.000

H Pelaksana Golongan II, I dan Non PNS

200.000

4 WILAYAH DKI JAKARTA


450.000

B. Pimpinan DPRD

450.000

C. Anggota DPRD

400.000

D. Eselon IIA

400.000

E.


375.000


275.000


250.000


225.000

5 WILAYAH BODEBEKJUR


475.000

B. Pimpinan DPRD

475.000

C. Anggota DPRD

425.000

D. Eselon IIA

425.000

E.


400.000


300.000


275.000


250.000

6 WILAYAH JAWA BARAT dan LAMPUNG


600.000

B. Pimpinan DPRD

600.000

C. Anggota DPRD

500.000

D. Eselon IIA

500.000

E.


500.000


450.000

G. Eselon IV Golongan III dan Pelaksana Gol.III 425.000

H Pelaksana Golongan II, I dan Non PNS 415.000

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN VI :

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(sudah termasuk untuk uang saku, uang makan dan uang penginapan)

Dalam Dollar USA

No. BENUA A B C D

1 Amerika Utara dan USA 523 470 415 342

2 Amerika Selatan 460 338 289 285

3 Erofa Barat 583 531 430 430

4 Erofa Timur dan Erofa Utara

552 509 405 405

5 Afrika 357 310 290 290

6 Timur Tengah dan Asia Barat

455 320 300 300

7 Asia Tengah dan Asia Timur

515 323 295 295

8 Asia Tenggara 420 287 222 220

9 Autralia dan Pasifik 435 400 274 270

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :



FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No. TINGKATAN FASILITAS

HOTEL KELAS

1 A Bintang Lima Deluxe

2 B Bintang Empat Deluxe

3 C Bintang Tiga Deluxe

4 D Bintang Tiga Deluxe

5 E Bintang Dua Standar

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :



KOP SURAT ORGANISASI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : ………………… tanggal ….........……………. dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor …………....... tanggal ............................... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang bukti-bukti pengeluarannya hilang/

rusak/tidak dapat diperoleh*) meliputi :

No URAIAN JUMLAH

JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

dipergunakan

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk sebagaimana mestinya.

………………, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/menyetujui

Pengguna Anggaran/

Pejabat/Pegawai yang melaksanakan

Kuasa Pengguna Anggaran

perjalanan dinas

Nama

Nama

Nip.

Nip.

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :



FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP SURAT ORGANISASI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Nip

Jabatan

Bertindak sebagai Pejabat yang berwenang

DASAR :

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ………………… (dan/atau)

2. Surat/undangan ……………………………………………….

3. dst…..

Dengan ini memerintahkan :

No NAMA NIP*) JABATAN

1.

2.

Untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar*) daerah/negeri *) :

Tempat Tujuan

:

Hari, Tanggal

:

Maksud perjalanan dinas :

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

………………, tanggal, bulan, tahun

Jabatan

Nama

Nip.

BUPATI TANGERANG

H. ISMET ISKANDAR

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR :

TANGGAL :



FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LOGO DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG NAMA SKPD SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Nomor :

1 Pejabat berwenang yang Memberi Perintah

2 Nama Pegawai yang diperintah 3 a. Pangkat dan Golongan a.

b. Jabatan b.

c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas c.

4 Maksud Perjalanan 5 a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan 6 a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal/Jam berangkat c. Tanggal/Jam harus kembali 7 Alat Angkutan yang dipergunakan 8 Pengikut Nama Jabatan Golongan 9 Pembebanan Anggaran a. Instansi a. SKPD………………… b. Kode Rekening b. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 10 Keterangan

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

PEJABAT PEMBERI PERINTAH/KEPALA SKPD

NAMA

NIP.

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH

Tempat/Kantor yang diberi Perintah Jalan

Berangkat Kembali

Tanggal Tanda tangan


II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat Kedudukan

Pegawai yang diberi Perintah Jalan

Berangkat Kembali



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : Tanggal No

. RINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. Rp………………….

Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. Rp………………….

JUMLAH Rp……………………………………. TERBILANG :

………………………………………………………….

Telah dibayar sejumlah

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar

Rp…………………………………… Rp……………………………………….

Bendahara

Yang Menerima

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Rp.

Yang telah dibayar semula Rp. Sisa Kurang/Lebih Rp.

Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

NIP.

BUPATI TANGERANG

Ttd.

H. ISMET ISKANDAR

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (uang … 30-2012... · 1 Nanggroe Aceh Darussalam...

Documents

Transcript of UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (uang … 30-2012... · 1 Nanggroe Aceh Darussalam...