Tupoksiran Polri Dit Reskrimum Polda Kaltim
-
Upload
putu-yayuk-widyani-wiradirani -
Category
Documents
-
view
94 -
download
1
Transcript of Tupoksiran Polri Dit Reskrimum Polda Kaltim
-
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA RI
OLEH
INSTRUKTUR PUSDIK RESKRIM
-
POLISI UMUM (ALGEMEENE POLITIE)
POLISI PERKEBUNAN/PERUSAHAAN ( CULTUUR POLITIE )
POLISI TEHNIS ( TECHNISCHE POLITIE )
PANGREH PRAJA ( BESTUURS POLITIE )
POLISI DESA ( DESA/BEVOLKINGS POLITIE )
POLISI SWA PRAJA ( ZELFSBESTUURS POLITIE )
POLISI TIDAK BERGAJI ( ONBEZOLDIGDE POLITIE ) YG TDK TRMSK POLISI UMUM
POLISI TANAH PERTIKULER ( POLITIE OP DE
PARTICULIERE LANDERIJEN )
POLISI KOTA ( STAADS POLITIE ) POLISI LAPANGAN/ PEDALAMAN ( VELD POLITIE ) RESERSE DAERAH (GEWETELIJKE RECHERCHE)
P O L R I
A
B
C
D
H
E
F
G
DI HPS DGN UU NO.5 TH.1974 TTG POKOKS PEMDA & UU NO.5
TH.1975 TTG PEM. DESA
ALAT-ALAT KEPOLISIAN KHUSUS
( ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA )
S
A
T
P
O
L
P
P
K
E
P
O
L
K
H
U
S
U
S
6
-
A L P O L S U S
I JULI LAHIR POLRI
UU NO 13/61 TTG
POKOKS POLRI
87 82 81 77 71 62 61 59 55
46 45
PEMILU I
PEMILU II
17/8/45
PROK LAMASI
SEP 45 KAPOLRI I DILANTIK
KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT
PEMILU III
PEMILU IV
PEMILU V
THOMAS
STAMFORD
RAFFLES
GUB.JEND.
INGGRIS
SEJARAH
KEPOLISIAN
DI INDONESIA
PD TH.1814
KONSTITUANTE
GAGAL CIPTA UUD
KEMBALI KE UUD45
DEKRIT PRESIDEN
PENYIDIK (PSL 6) - PEJABAT POLRI - PEJABAT PPNS TERTENTU
UU NO.8/81 TTG HAP
ALPOLSUS DARI INS/ JAWATAN
SIPIL
KEPPRES 372/62
TTG ALPOLSUS
KODIFIKASI HKM NASIONAL DIMULAI TH. 1961 DAN
PD TH. 1981 LAHIR LAH HUKUM ACARA PIDANA CW NO. 8/81
7
-
PEMILU VI
92 97 98 00 02
TAP MPR VII/2002 TTG
PERAN TNI & POLRI
TAP MPR VI/2002 TTG PEMISAHAN
TNI & POLRI
KEPPRES NO.89/2000
POLRI DIBAWAH PRESIDEN
REFORMASI TOTAL
MASYARAKAT MADANI VALIDASI POLRI
PENGEMBANG F.KEPOL, POLRI DIBANTU : -POLSUS - PPNS -KAMSA
UU NO.2/2002 TTG POLRI
8/1/02
POTMAS : - POLSUS - PPNS - KAMSA
10/10/02
PEMILU VII
DLM MELAKS. F.KEPOL, POLRI DIBANTU : POLSUS, PPNS & BENTUKS KAM SWAKARSA
TEGAS TERSIRAT POLSUS &
PPNS
UU NO.28/97 TTG POLRI
BIRO BINPOLSUS & PPNS
17/10/02
LAMPIRAN KEP KAPOLRI NO.POL.: KEP/53/X/2002 TTG OTK SDEOPS POLRI
KEPPRES RI NO.70/2002 OTK POLRI
8
-
MELAHIRKAN
1. TAP MPR
NO: VI/ MPR / 2000
2. TAP MPR
NO: VII/ MPR/ 2000
TTG PERAN TNI
& PERAN POLRI
TUNTUTAN
REFORMASI
TENTANG
DEMOKRASI
UNDANG-
UNDANG NO. 2
TAHUN 2002
TENTANG
POLRI
TUJUAN POLRI
(PSL 4) UNTK
MEWUJUDKAN
KAMDAGRI YG
MELIPUTI
TERPELIHARANYA
KAMTRIBMAS, TIB
& TEGAK HUKUM,
YOM & YANMAS
SERTA
TERBINANYA
TENTRAM MAS
DAN JUNJUNG
TINGGI HAM
LAHIR
1.TUGAS
POKOK
2. FUNGSI
3. PERAN
POLRI
-
UU NO.2/2002 (KEPOLISIAN NEGARA RI)
Dalam Konsideran Menimbang:
b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya
penyelenggaraan fungsi kepolisian yg meliputi pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat
negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia
-
PASAL 1
1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yangg berkaitan
denganfungsi dari lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
4. PeraturanKepolisian adalah segala peraturan yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan
menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan
perundang undangan.
-
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan
peraturan perundang undangan ditunjuk selaku
penyidik dan mempunyai wewenang untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang undang yang menjadi dasar hukumnya
masing masing.
-
Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara dibidang pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, Lin,
Yom, dan Yan kepada masyarakat
-
-
Pasal 3
POLRI selaku Pengemban fungsi Kepolisian dibantu oleh:
Kepolisian Khusus
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bentuk bentuk PAM Swakarsa
Pengemban Fungsi a, b dan c tsb, melaksanakan Fungsi Kepolisian sesuai dengan per UU an yg menjadi
dasar hukumnya masing masing.
-
FUNGSI
POLRI
F. GAKKUM
yg lekat pd
F.PEM Negara
& dibentuk olh
pertbhan &
perkmbngan
dlm tata kehdpn
masy
DIMENSI
YURIDIS
F.KEPOL
UMUM Dilak olh POLRI sbg
lembaga Pem.Negara
F.KEPOL
KHUSUS
Tgs ADM Khusus
sesuai UU yg jd dsr
hkmnya
* F.Kepol Yudikatif:
khusus utk
awasi/tegakan
tindakans Yudikatif
* F.Kepol Administratif:
Khusus awasi & tgkan
tindakans administratif
DIMENSI
SOSIOLOGIS Rumusan F.Kepol yg diemban olh bdns scr
yg scr swakarsa dibentuk, tumbuh &
berkembang dlm tata kehidpn masy
-
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
FUNGSI KEPOLISIAN DI DALAM SYSTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
PRE EMTIF : POLRI 20%
INTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 80%
PREVENTIF : POLRI 50%
INTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 50%
REPRESIF : POLRI 80%
INTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 20%
-
PERAN
POLRI
PSL 5
DALAM
NEGERI
KEDUDUKA
N SELAKU
ALAT
NEGARA
GAKKUM
LAK HUB HRZTL,
VRTKL, DGNL DNG
BERBAGAI
BDN/INS/LEMBAGA
LUAR
NEGERI
SLk ALAT NEGARA =>CJS
LAKS GIAT PREVENTIF & REPRESIF
SLK APARAT NEGARA, TERUTAMA
KAMDAGRI => LAK HUB DLM RANGKA:
a. SIDIK RA KONEKSITAS
b. BIN KTBMS DGN INS LAIN
c. OPS KEPOL
d. BANTUAN SAT TNI DLM GAS POLRI
e. BANTUAN SAT POLRI KPD TNI DLM
KEADAAN DARURAT SESUAI DNG
TUJAN UU AN
SLK KORWAS PPNS & ALAT YG
MENGEMBAN FUNGSI KEPOL TERBATAS
SLK INTI KUATAN KTBMS DNG INS PEM &
NON PEM GUNA SIAGA PUAN BIN POTMAS
THD BIN KTBMS
IKUT SRTA BERANTAS KEJHTAN INTRNSNL
BANG & MANTPKAN KEANGG POLRI PD INTRPOL
KAT HUB KERMA MULTILATERAL & BILATERAL
-
DEP / INST BADAN
PEMERINTAHAN
PERAN POLRI DALAM BIN
POTENSI MASYARAKAT
INDIVIDU / KELOM DLM
MASYARAKAT
SASARA
N
POK
POTENSI PERAN DASAR &
ASAS
POLSUS
PPNS
KAM SWAKARSA
KERJASAMA
KERJASAMA
PEMBINAAN
DASAR
KEMITRAA
N
AZAS
-MANFAAT BERSAMA
- LEGALITAS
-KEWAJIBAN
-PARTISIPASI
-PREVENTIF
-SUBSIDIARITAS
-
TUPOK POLRI
PSL 13
a. MEMELIHARA KAMTIBMAS
b. MENEGAKKAN HUKUM
c. MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN,
PENGAYOMAN DAN
PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT
-
DALAM
TUPOK
POLRI
BERTUGAS
a. Laks Turjakwali thd giat masyarakat
b. Gar segala giat dlm menjamin kamtibcarlantas
c. Binmas untuk lat partisipasi masy
d. Turut serta dalam Bin Kam Nasional
e. Har tib dan menjamin keamanan umum
f. Laks Kord Was dan Bin teks thd POLSUS,
PPNS, bentuk2 kamswakarsa
g. Laks lidik dan sidik semua TP
h. Gar identifikasi
i. Lin keselamatan jiwa raga, harta benda masy
j. Layani kepentingan masy
k. Yan kepada masy sesuai lingkup tugas kepol
l. Laks gas lain sesuai per UU an
-
DALAM RANGKA GAR TUPOK
WEWENANG POLRI
(PASAL 16)
LAKUKAN, TANGKAP, TAHAN, GELEDAH DAN SITA
LARANG TIAP ORANG UTK TINGKATKAN / MASUKI TKP
BAWA DAN HADAPKAN ORG KPD PENYIDIK DLM RANGKA SIDIK
SURUH BERHENTI, TANYAKAN DAN RIKSA TANDA PENGENAL DIRI ORANG YG DICURIGAI
RIKSA DAN SITA SURAT
PANGGIL ORANG SEBAGAI TSK / SAKSI
DATANGKAN AHLI
HENTI SIDIK
SERAHKAN BP KE PU
PERMINTAAN CEKAL TSK YG LAKUKAN TP
JUK & SERTA TERIMA HASIL SIDIK PPNS UTK SERAHKAN KE PU
TINDKAN LAIN MENURUT HKM YG BERTANGGUNG JAWAB :
- TDK BERTENTANGAN DNG SUATU ATRN HUKUM
- SELARAS DNG KEWJBN HUKUM YG HRSKAN TIND TSB DILAKSANAKAN
- TIMBANG YG LAYAK BERDSRKAN KEADAAN MEMAKSA
- HORMATI HAM
-
WEWENANG KEPOLISIAN BUKAN TAK TERBATAS
UUD
45
NEGARA INDONESIA
BERDSRKAN HUKUM
(RECHTAAT) TDK BERDSR
ATAS KEKUASAAN BELAKA
(MACHTSTAAT)
WEWENANG POLRI
DIBATASI
OLEH
LINGK KUASA HUKUM
KUASA SOAL SOAL (ZAKEN GEBIED)
TERMASUK KOMPETENSI HKM PUBLIK
KUASA ORG (PERSON GEBIED) YG TERJANGKAU
OLH KETENTUAN PERATRN UU AN YG ATUR HKM
ACARA / PROSEDUR DILAKUKNNYA TDKAN KEPOL
KUASA WKT (TJIDS GEBIED) BTSAN WKT YG DIATUR
DLM TUAN UU TTG TNDKAN KEPOL & TUAN UU
TTG KADALUARSA MSLH TERTENTU
KUASA TEMPAT / RUANG (RUMITE GEBIED)
BERLAKUNYA HKM NAS PUBLIK & HKM INTERNAS
PUBLIK & HKM ADAT DISUATU DAERAH / WIL / LOK
TERTENTU
-
PASAL 19
1) Dlm laks tugas & wewenang, pejabat polri senantiasa tindak berdasrkan norma
hkm, nrma agama, kesopanan, kesusilaan, serta junjung tinggi HAM.
2) Dlm laks gas & wewenang Polri utamakan tindkan pencghan
PASAL 29
1) Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum
PASAL 36
1) Setiap pejabat polri & pengemban fungsi kepal lainnya wajib menunjukkan tanda
pengenal sbg keabsahan wewenang & tg jwb dlm emban fungsinya
2) Ketentuan tanda trsbt diatur dng Kep Kapolri yaitu No. POL :
SKEP/1477/XI/2000, ttg penetapan berlakunya tanda penyidik & lencana PPNS.
-
PASAL 41
1) Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
badan, lembaga, serta instansi didalam dan diluar negerididasarkan atas
sendi sendi hubungan fungsional, saling menghormati, slng membantu,
mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki
2) Hubungan dan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur
unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain,
serta masy dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas
-
VISI / MISI POLRI (UU NO.2 THN 2002)
POLRI & POTMAS
HAR KAM
DAGRI
GAR FUNGSI KEPOLISIAN
PENGAYOM & PELINDUNG MASYARAKAT
PELAYAN MASYARAKAT
HAR KAMTIBMAS
GAKKUM YANG JUNJUNG TINGGI HAM
MASY MADANI YG ADIL, MAKMUR & BERADAB BERDASARKAN
PANCASILA & UUD 45
-
PERAN
FUNGSI /
KEWENANGAN
TUGAS POKOK
SESUAI UU/PERATURAN
MASING - MASING
-
TUGAS PENYIDIK UU NO. 8
TH.1981 TTG HAP (PSL 1 AYT 2
KUHAP)
MELAKSANAKA
N SERANGKAIAN
TINDAKAN
PENYIDIK
DLM HAL &
MENURUT CARA
YG DIATUR UU
INI
UNTUK :
CARI / KUMPULKAN BUKTI
GUNA BUAT TERANG TP YG TERJADI
GUNA MENEMUKAN TERSANGKA
-
FUNGSI PENYIDIK
UU NO.8 TH.1981
TTG HAP (PSL 6,7,8)
MENERIMA LAP/ADUAN DR SESEORG TTG ADANYA TKP
MELAKUKAN TPTKP
MENYURUH BERHENTI SESEORG TSK & MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI TSK
MELAKUKAN : KAP, TAHAN, GELEDAH, SITA
MELAKUKAN RIK & SITA SURAT
MENGAMBIL SIDIK JARI &MEMOTRET SESEORG
MEMANGGIL ORG UTK DIPANGGIL & DIPERIKSA SBG TSK /SAKSI
MENDATANGKAN AHLI YG DIPERLUKAN
MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
MENGADAKAN TINDKAN LAIN MENURT HUKUM YG BERLAKU
PPNS SESUAI UU MASING MASING PSL 107 &
PSL 109 KUHAP
WAJIB JUNJUNG TINGGI HUK YG BERLAKU
-
PERAN UU
NO.8
TH.1981
TTG HAP
SIKAP PELAKSANA GAKKUM SESUAI FUNGSI/WEWENANG
KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM
TEGAKNYA KEADILAN
MASY HAYATI HAK & KEWAJIBAN
LINDUNGI HARKAT & MARTABAT MANUSIA