TULISAN HKI

download TULISAN HKI

of 29

  • date post

    04-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    289
  • download

    3

Embed Size (px)

Transcript of TULISAN HKI

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL WARGA NEGARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Chandra Darusman S, S.H

*)

A. LATAR BELAKANG MASALAH Pemerintah dalam hal ini presiden merupakan pelaksanaa kekuasaan eksekutif. Kewenangan dari pemerintah diatur dalam Pasal 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewenangan pemerintah maka Presiden melimpahkan sebagian kewenangan kepada pembantunya dalam hal ini yaitu Menteri Negara. Salah satu wujud dari penerapan equality before the law bahwa setiap kepentingan warga dilindungi dan diatur dalam peraturan perundangundangan nasional. Kementerian Negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi hak warga salah satunya adalah Kementerian Negara Hukum dan HAM. Hak yang wajib dilindungi oleh pemerintah atas rakyatnya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. 1

*) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Sekretaris Umum Lembaga Analisis Qanun, Hukum dan Perundangundangan (La-QUHP) Aceh Djumhana dan R. Djubaedilah IV, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 21

1

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. 2 Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Guna menghindari berbagai macam pelanggaran atas hak cipta, khususnya dalam hal hak cipta film maka berdasarkan ketentuan yang berlaku setidaknya didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, sehingga

memperoleh status hukum yang jelas. Lembaga yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pendaftaran hak cipta adalah Kementrian Hukum dan HAM.

2

Ibid.

2

B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. 2. Apakah perlindungan oleh pemerintah terkait perlindungan HKI? Bagaimanakah pengadilan? proses penyelesaian sengketa HKI di luar

C. TUJUAN PEMBAHASAN Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan oleh pemerintah terkait perlindungan HKI. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa HKI di luar pengadilan

D. METODE PEMBAHASAN Metode pembahasan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

E. KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA 1) PERSPEKTIF TEORITIS a. Teori Kewenangan Kewenangan merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hukum tata pemeritahan (bestuursrecht). Secara sederhana, keweangan

3

dapat kita artikan sebagai hak yang bersifat khusus yang diberikan kepada apartur Negara untuk memaksakan kehendaknya. Pemaksaan disini merupakan hak yang melekat secara otomatis (ex-officio) bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. 3 Terdapat 2 jenis kategori kewenangan dalam ilmu tata pemerintahan, antara lain ; Pertama, Kewenangan yang bersifat atributif (original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang bersifat permanen yang langsung diberikan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan Kedua, Kewenangan non atributif (non original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, yang terdiri dari 2 bentuk, yakni baik pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, maupun pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi. Mandat dan delegasi merupakan dua kategori pelimpahan wewenang yang berbeda. Jika mandat hanya merupakan pelimpahan dari sebahagian dari wewenang, maka delegasi merupakan pelimpahan wewenang secara keseluruhan. Mandat dalam ilmu tata pemerintahan biasanya disimbolkan dengan kode untuk beliau (u.b.), sedangkan delegasi biasanya disimbolkan dengan kode atas nama (a.n.). Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan dari aparatur pemerintah, terdapat pembatasan-pembatasan yang diperlukan agar di dalam menjalankan kewenangannya tersebut, aparatur pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya (abuse of power). Untuk itu, diperlukan suatu kategori atau bentuk pengetahuan terhadap kategori, kapan sebuah kewenangan dianggap tidak sah atau tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada. 4 Secara umum, kewenangan aparatur pemerintahan dianggap tidak sah ketika : 1. Ratione Material, yakni kewenangan aparatur pemerintahan yang tidak sah dikarenakan substansi kewenangannya; 2. Ratione Loccus, yakni ketidakwenangan seorang pemerintahan dikarenakan wilayah hukumnya; aparatur

Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 22 4 Ibid

3

4

3. Ratione Temporis, ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan lewat waktu, atau yang pada umumnya sering kita istilahkan daluarsa. Dalam ranah Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht), terdapat tiga teori kebatalan (nietig theory), yakni batal mutlak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu ; Pertama, berdasarkan akibat hukum yang muncul, yaitu akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari akibat pembatalan tersebut. Kedua, Pejabat yang berhak membatalkan, yaitu mengenai kewenangan pembatalan, dalam arti siapa pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut. 5 Untuk lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasi pejabat siapa saja yang memiliki hak untuk membatalkan, maka kita membagi pejabat dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan dari ketiga teori kebatalan tersebut ; 1. Batal Mutlak (absolute nietig). Secara prinsip, batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku prinsip fiction theory atau semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal atau tidak murni merupakan monopoli kewenangan yudikatif. 2. Batal Demi Hukum (nietig van recht wege). Konsekuensi dari terjadinya proses batal demi hukum berakibat terhadap dua hal utama, yaitu ; pertama, perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan, sebahagian dianggap sah, dan sebahagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang5

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 32

5

berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. 3. Dapat Dibatalkan (vernietig baar). Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya, keseluruhan perbuatan di masa lampau tetap menjadi suatu tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalakan adalah pihak yudikatif, eksekutif dan legislatif. Untuk lebih melihat secara jelas mengenai keabsahan perbuatan hukum, maka terdapat 2 (dua) kategori syarat penting yang perlu kita ketahui, yaitu ; Pertama, Syarat Mutlak, yaitu syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum. Tanpa keberadaan syarat ini, maka perbuatan hukum tidak akan mungkin lahir atau eksis; dan Kedua, Syarat Relatif, yaitu syarat yang menjadi penunjang atau pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Syarat relatif ini tidak harus ada pada saat perbuatan hukm lahir, akan tetapi dapat disusulkan dikemudian hari. Dalam hal syarat mutlak tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang dapat diambil adalah batal mutlak (absolute nietig) dan atau batal demi hukum (nietig van recht wege). Sedangkan jika syarat relatif yang tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang mengikutinya adalah pembatalan dalam kategori bisa dibatalkan (vernietig baar). Demikianlah akibat-akibat hukum atau konsekuensi yuridis terhadap perbuatan aparatur pemerinahan yang tidak absah secara hukum. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap perbuatan aparatur pemerintahan, baik dalam menjalankan tanggung jawa