TULISAN HKI

Click here to load reader

  • date post

    04-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    296
  • download

    3

Embed Size (px)

Transcript of TULISAN HKI

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL WARGA NEGARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Chandra Darusman S, S.H

*)

A. LATAR BELAKANG MASALAH Pemerintah dalam hal ini presiden merupakan pelaksanaa kekuasaan eksekutif. Kewenangan dari pemerintah diatur dalam Pasal 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewenangan pemerintah maka Presiden melimpahkan sebagian kewenangan kepada pembantunya dalam hal ini yaitu Menteri Negara. Salah satu wujud dari penerapan equality before the law bahwa setiap kepentingan warga dilindungi dan diatur dalam peraturan perundangundangan nasional. Kementerian Negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi hak warga salah satunya adalah Kementerian Negara Hukum dan HAM. Hak yang wajib dilindungi oleh pemerintah atas rakyatnya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. 1

*) Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Sekretaris Umum Lembaga Analisis Qanun, Hukum dan Perundangundangan (La-QUHP) Aceh Djumhana dan R. Djubaedilah IV, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 21

1

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. 2 Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Guna menghindari berbagai macam pelanggaran atas hak cipta, khususnya dalam hal hak cipta film maka berdasarkan ketentuan yang berlaku setidaknya didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, sehingga

memperoleh status hukum yang jelas. Lembaga yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pendaftaran hak cipta adalah Kementrian Hukum dan HAM.

2

Ibid.

2

B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. 2. Apakah perlindungan oleh pemerintah terkait perlindungan HKI? Bagaimanakah pengadilan? proses penyelesaian sengketa HKI di luar

C. TUJUAN PEMBAHASAN Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan oleh pemerintah terkait perlindungan HKI. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa HKI di luar pengadilan

D. METODE PEMBAHASAN Metode pembahasan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

E. KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA 1) PERSPEKTIF TEORITIS a. Teori Kewenangan Kewenangan merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hukum tata pemeritahan (bestuursrecht). Secara sederhana, keweangan

3

dapat kita artikan sebagai hak yang bersifat khusus yang diberikan kepada apartur Negara untuk memaksakan kehendaknya. Pemaksaan disini merupakan hak yang melekat secara otomatis (ex-officio) bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. 3 Terdapat 2 jenis kategori kewenangan dalam ilmu tata pemerintahan, antara lain ; Pertama, Kewenangan yang bersifat atributif (original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang bersifat permanen yang langsung diberikan atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan Kedua, Kewenangan non atributif (non original), yaitu kewenangan aparatur pemerintahan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, yang terdiri dari 2 bentuk, yakni baik pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, maupun pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi. Mandat dan delegasi merupakan dua kategori pelimpahan wewenang yang berbeda. Jika mandat hanya merupakan pelimpahan dari sebahagian dari wewenang, maka delegasi merupakan pelimpahan wewenang secara keseluruhan. Mandat dalam ilmu tata pemerintahan biasanya disimbolkan dengan kode untuk beliau (u.b.), sedangkan delegasi biasanya disimbolkan dengan kode atas nama (a.n.). Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan dari aparatur pemerintah, terdapat pembatasan-pembatasan yang diperlukan agar di dalam menjalankan kewenangannya tersebut, aparatur pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya (abuse of power). Untuk itu, diperlukan suatu kategori atau bentuk pengetahuan terhadap kategori, kapan sebuah kewenangan dianggap tidak sah atau tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada. 4 Secara umum, kewenangan aparatur pemerintahan dianggap tidak sah ketika : 1. Ratione Material, yakni kewenangan aparatur pemerintahan yang tidak sah dikarenakan substansi kewenangannya; 2. Ratione Loccus, yakni ketidakwenangan seorang pemerintahan dikarenakan wilayah hukumnya; aparatur

Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 22 4 Ibid

3

4

3. Ratione Temporis, ketidakwenangan seorang aparatur pemerintahan dikarenakan lewat waktu, atau yang pada umumnya sering kita istilahkan daluarsa. Dalam ranah Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht), terdapat tiga teori kebatalan (nietig theory), yakni batal mutlak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu ; Pertama, berdasarkan akibat hukum yang muncul, yaitu akibat-akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang muncul dan tidak dapat dihindari akibat pembatalan tersebut. Kedua, Pejabat yang berhak membatalkan, yaitu mengenai kewenangan pembatalan, dalam arti siapa pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut. 5 Untuk lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasi pejabat siapa saja yang memiliki hak untuk membatalkan, maka kita membagi pejabat dalam bentuk yang sangat sederhana, yakni pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan dari ketiga teori kebatalan tersebut ; 1. Batal Mutlak (absolute nietig). Secara prinsip, batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku prinsip fiction theory atau semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal atau tidak murni merupakan monopoli kewenangan yudikatif. 2. Batal Demi Hukum (nietig van recht wege). Konsekuensi dari terjadinya proses batal demi hukum berakibat terhadap dua hal utama, yaitu ; pertama, perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan, sebahagian dianggap sah, dan sebahagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang5

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 32

5

berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. 3. Dapat Dibatalkan (vernietig baar). Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya, keseluruhan perbuatan di masa lampau tetap menjadi suatu tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalakan adalah pihak yudikatif, eksekutif dan legislatif. Untuk lebih melihat secara jelas mengenai keabsahan perbuatan hukum, maka terdapat 2 (dua) kategori syarat penting yang perlu kita ketahui, yaitu ; Pertama, Syarat Mutlak, yaitu syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan hukum. Tanpa keberadaan syarat ini, maka perbuatan hukum tidak akan mungkin lahir atau eksis; dan Kedua, Syarat Relatif, yaitu syarat yang menjadi penunjang atau pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Syarat relatif ini tidak harus ada pada saat perbuatan hukm lahir, akan tetapi dapat disusulkan dikemudian hari. Dalam hal syarat mutlak tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang dapat diambil adalah batal mutlak (absolute nietig) dan atau batal demi hukum (nietig van recht wege). Sedangkan jika syarat relatif yang tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang mengikutinya adalah pembatalan dalam kategori bisa dibatalkan (vernietig baar). Demikianlah akibat-akibat hukum atau konsekuensi yuridis terhadap perbuatan aparatur pemerinahan yang tidak absah secara hukum. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap perbuatan aparatur pemerintahan, baik dalam menjalankan tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam melayani masrakatnya, harus mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum. Sebagaimana apa yang diutarakan oleh Imanuel Kant, bahwa, filosofi hukum itu dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Sisi kanan adalah sisi kebenaran (rechtmatig) dan sisi kiri merupakan sisi keadilan

6

dan kemanfaatan (doelmatig). Namun ketika kedua sisi ini pecah dan berbeda jalan, maka kita harus mendahulukan sisi keadilan dan kemanfatannya". b. Teori Delegasi dan Mandat Kewenangan pemerintah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti kewenangan konstitusi atau kewenangan asli dan pokok, kewenangan atribusi yang diperoleh dari delegasi kekuasaan lain khususnya legislatif, serta kewenangan delegasi dan mandat. Diantara ketiga jenis kewenangan tadi, kewenangan

pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi serta kewenangan atribusi paling banyak mendapat sorotan sebagai kewenangan yang selama ini (era Orde Baru) banyak terjadi penyimpangan. Penjelasan yang lebih terinci dari masing-masing jenis kewenangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kewenangan Konstitusi (wewenang asli atau pokok) Dilihat dari sejarah ketatanegaraan, kewenangan pemerintah (baca: presiden) telah ditetapkan sebelum lahirnya lembaga pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pada saat pembentukannya, pemerintah langsung memiliki kewenangan yang secara organik telah melekat pada dirinya, yakni kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Itulah sebabnya, kewenangan ini dapat dinamakan sebagai kewenangan konstitusi. Dalam hukum dasar negara Indonesia yakni UUD 1945, kekuasaan presiden dibagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dalam hubungan ini, MTI berpandangan bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala negara hanya kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas, yang merupakan suatu kekuasaan di samping kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, meskipun secara umum hak

7

sebagai kepala negara bersifat istimewa dan mutlak (prerogatif), namun dalam konteks negara demokrasi dan negara hukum modern hal ini tidak dibenarkan lagi, dan harus ditempatkan dalam kerangka kontrol lembaga negara lain. Atas dasar pandangan seperti ini, maka kewenangan kepala negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 15 UUD 1945 tetap harus melewati mekanisme tertentu, baik yang bersifat pemberitahuan, pertimbangan maupun persetujuan lembaga tertentu (terutama DPR dan MA). Sementara mengenai kewenangan sebagai kepala

pemerintahan, MTI berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan sama artinya dengan kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang ditetapkan lembaga legislatif. alasan bahwa perkembangan kehidupan kenegaraan di masa mendatang membutuhkan rasionalisasi kekuasaan yang didasarkan pada kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) yang kongkret dan jelas. Itulah sebabnya, kekuasaan pemerintahan tidak lagi didefinisikan sebagai kekuasaan yang abstrak dan menyerahkan penentuan definisi abstrak tersebut pada satu lembaga saja yakni presiden. Pola pikir seperti ini mengandung makna bahwa meskipun pemerintah berhak membuat dan menjalankan peraturan perundangundangan sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi, namun harus memperhatikan batas-batas tertentu sehingga tidak mengarah pada terjadinya penggunaan kewenangan yang berlebihan. Secara lebih spesifik, MTI berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan ini terbatas hanya pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi-fungsi bestuur (administrasi), politie (keamanan) dan regeling (pengaturan) yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

8

Diantara kewenangan

kewenangan

kenegaraan

(prerogatif) jenis

dan kedua

pemerintahan

diatas,

kewenangan

nampaknya lebih membuka peluang terjadinya penyimpangan. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini adalah: pertama, rumusan wewenang pemerintahan tidak bersifat limitatif sehingga dapat mengundang penafsiran yang berbeda dan beragam (multi

interpretation). Kedua, konstitusi tidak menentukan batas-batas kewenangan dan rambu-rambu yang harus diperhatikan pemerintah dalam penyusunan sebuah produk hukum eksekutif.Ketiga,

kewenangan pemerintahan lebih banyak yang bersifat pengaturan (regeling), sedangkan kewenangan kenegaraan relatif bersifat penetapan (beschikking) seperti pengangkatan duta dan

konsul. Keempat, mekanisme kontrol dari unsur kekuasaan negara yang lain (trias politika) kurang berjalan optimal. Untungnya, kewenangan konstitusi seperti yang dimiliki presiden, tidak dimiliki oleh para kepala daerah. Dengan demikian, tidak terbuka peluang untuk terjadinya abuse of power terhadap jenis kewenangan ini pada level daerah. Hal yang harus dicermati hanyalah kedudukan Kepala Daerah (Gubernur) yang pada satu sisi merupakan pejabat daerah tertinggi yang dipilih oleh rakyat daerah, namun disisi lain juga sebagai wakil pemerintah (pusat) yang mewakili kepentingan strategis nasional.

2.

Kewenangan Atribusi (delegasi legislatif) Kewenangan atribusi adalah kewenangan (baru) eksekutif yang diperoleh dari atau diberikan oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, wewenang tadi sesungguhnya adalah wewenang yang melekat pada lembaga legislatif namun untuk implementasinya kemudian diserahkan kepada eksekutif. Contohnya adalah

kewenangan untuk memungut iuran / pungutan kepada masyarakat. Pada masa silam ada pembebanan kepada masyarakat yang disebut

9

IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah)] dan Pajak / Iuran TV. Kedua pungutan ini dikeluarkan oleh eksekutif (Presiden dan Menteri). Tanpa adanya pernyataan dari peraturan perundang-undangan bahwa Presiden diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan tadi, maka dapat dikatakan bahwa Presiden telah melakukan penyalahgunaan wewenang.[ Keputusan Presiden dan Keputusan/Peraturan Menteri sendiri tidak dapat dikatakan sebagai peraturan perundangundangan, melainkan hanya peraturan kebijaksanaan. Keppres dan Kepmen/Permen tadi baru menjadi peraturan perundang-

undangan jika sudah ada atribusi dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, yakni UU. Dalam kasus pungutan iuran TV, misalnya, produk hukum eksekutif (PP, Kepres, Kepmen) baru menjadi peraturan perundang-undangan apabila telah ada suatu UU (katakanlah UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran) yang mengatur bahwa iuran TV (atau iuran lainnya) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.[5] Klausul seperti inilah yang menjadi dasar hukum timbulnya kewenangan atribusi. Dalam praktek administrasi negara selama ini terdapat kecenderungan bahwa produk hukum eksekutif tidak memiliki payung hukum yang kuat. Dengan kata lain, Presiden cenderung tidak memperhatikan ketentuan peraturan UU, dan menjadi sewenang-wenang. Prof. Hamid Attamimi (1991) dalam

disertasinya menyebut Keputusan Presiden yang tidak memiliki payung hukum (atribusi dari UU) tadi sebagai Keppres Mandiri Non-atribusian. Hal ini masih dapat ditolerir jika Keppres tadi berisi suatu persoalan yang sangat penting dan mendesak (darurat), serta dikeluarkan sebagai wujud tanggungjawab Presiden yang sangat besar. Namun jika jenis Keppres ini terlalu banyak dan terlalu mudah disusun, maka dapat mengurangi kadar demokrasi di

10

suatu negara (Indonesia) dan upaya membangun pemerintahan rakyat. Itulah sebabnya, lahirnya UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu disambut positif. Lahirnya UU ini diharapkan akan membawa kejelasan bahwa Peraturan Presiden adalah produk hukum yang bersifat pengaturan secara umum (regeling), sedang Keputusan Presiden adalah produk hukum yang bersifat penetapan secara konkrit dan individual (beschikking) seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pembentukan panitia-panitia negara yang bersifat ad-hoc, dan sebagainya. Sebelum lahirnya UU No. 10/2004, Keputusan Presiden dapat berisi baik pengaturan maupun penetapan. Dengan kata lain, Keputusan Presiden saat itu berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, Kondisi perbedaan seperti sekaligus ini sebagai peraturan

kebijaksanaan. kebingungan,

dapat serta

menimbulkan peluang untuk

interpretasi,

disalahgunakan oleh Presiden. Lebih dari itu, wewenang bebas untuk mengatur suatu hal tertentu ini juga mendorong pemerintah untuk bertindak otoriter. Mengingat hal tersebut, maka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan kedepan paling tidak perlu memperhatikan 2 (dua) hal. Pertama, perlu adanya upaya untuk melakukan kodifikasi secara limitatif kewenangan-kewenangan pemerintah yang diperoleh dari proses atribusi. Kedua, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah juga harus memperhatikan batas-batas tertentu. Dalam kaitan dengan batasan ini, Sjachran Basah (1986) pernah mengajukan adanya batas atas dan batas bawah. Batas atas diartikan sebagai ketaatasasan ketentuan perundang-undangan, dimana peraturan (keputusan/ketetapan) yang dikeluarkan

pejabat/badan TUN tidak boleh bertentangan dengan peraturan

11

yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan batas bawah berarti bahwa peraturan yang dibuat pejabat/badan TUN tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat. Batas atas dari suatu aturan misalnya adalah pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Atas dasar ini, maka setiap peraturan (yang dikeluarkan pemerintah) dilarang menimbulkan akibat hilangnya pekerjaan bagi seorang warga negara, karena bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kasus ini, batas bawahnya adalah hak setiap warga negara untuk berkarya dan mendapat nafkah yang layak. Sementara itu SF. Marbun (2004a) mengajukan batas-batas yang harus dipedomani oleh pejabat/badan TUN dalam

menggunakan tindakan atau hak freies ermessen-nya, sebagai berikut: 1) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri, 2) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting dan mendesak yang timbul secara tiba-tiba, 3) sikap tindak itu ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas public service, 4) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, dan 5) sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral.

3.

Kewenangan Delegasi dan Mandat Dalam HAN dikenal pula adanya delegasi dan mandat. Menurut Artikel 1.A.1.2.1 Algemene Wet van Bestuurrecht(AWB) naskah 1992/1993, pengertian delegasi adalah Onder

delegatieverlening wordt Verstaan; het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitofent (delegasi adalah pemberian / pelimpahan wewenang oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri). Sedangkan pengertian mandat diatur dalam Artikel 1.A.1.1.1 AWB yang berbunyi: het

12

door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen, yang artinya adalah mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusan (SF. Marbun, 2004b). Dengan mengutip Amrah Muslimin, Sinaga (2004) menulis adanya 3 (tiga) bentuk delegasi dalam pengertian makro, yaitu: a. Delegasi Bersyarat (voorwardelijke delegatie). Artinya, UU memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk berbuat sesuatu atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan ketika negara dalam keadaan sangat terdesak (darurat). b. Delegasi dalam bentuk UU Penugasan (machtigingswet). Artinya, dalam suatu UU hanya mengatur hal-hal yang pokok, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan atau ditugaskan kepada pemerintah. c. Delegasi dalam bentuk UU yang memberikan kerangka dan batasbatas tertentu (kaderwet atau raamwetten). Artinya, lembaga

legislatif hanya memberikan kerangka atau sendi-sendi pokok secara politis dalam UU, sedangkan pengkhususannya secara teknis diserahkan kepada pemerintah. Jika dicermati makna dari ketiga jenis delegasi diatas, maka kebebasan atau keleluasaan pemerintah (pejabat / badan TUN) untuk mengatur suatu substansi tertentu berdasarkan delegasi atau mandat, terbatas hanya pada masalah serta maksud dan tujuan yang digariskan dalam UU tadi. Sementara itu perbedaan antara delegasi dan mandat dapat dilihat dari beberapa hal. Pemberi delegasi disebut Delegan, sedangkan pemberi mandat disebut Mandan. Penerima delegasi disebut Delegataris, sedangkan penerima mandat disebut

Mandataris. Dalam proses delegasi, delegataris dapat bertindak untuk atas namanya sendiri dan bertanggungjawab atas atas

13

tindakannya tadi. Sementara dalam proses mandat, mandataris bertindak dan bertanggungjawab atas nama Mandan (tidak dapat bertindak atas namanya sendiri). Selain itu, delegasi menimbulkan pergeseran kompetensi, sedangkan mandat membiarkan hak-hak jabatan kompetensi yang telah ada mendahului mandat, tetap berada pada tangan Mandan. Pelayanan penerbitan KTP adalah contoh mandat. Dalam hal ini, Camat (sebagai pejabat yang menandatangani KTP) bertindak atas nama Walikota (sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan KTP dan bertanggungjawab atas tindakannya mengeluarkan atau tidak mengeluarkan KTP). Itulah sebabnya, dalam KTP tadi tertera adanya atas nama atau alieno nomine, yang berarti bahwa Camat bertindak sebagai mandataris dari Walikota. Namun jika kewenangan pelayanan KTP tadi sudah didelegasikan kepada Camat, maka Camat dapat menandatangani KTP atas namanya sendiri. Sementara itu, contoh mengenai delegasi yang sangat mudah ditemui dalam era otonomi daerah saat ini adalah pelimpahan / pendelegasian kewenangan bupati / walikota kepada camat untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan tertentu. Kewajiban untuk melimpahkan kewenangan ini tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004), yang pada pasal 66 berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Oleh karena ada pernyataan eksplisit bahwa hal tersebut merupakan delegasi kewenangan, maka camat sebagai delegataris tidak memiliki kompetensi baru untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari bupati/walikota. Prinsip yang sangat perlu diperhatikan disini adalah, walaupun hanya delegasi maupun mandat, namun batasan-batasan

14

kewenangan antara mandan dan mandataris, serta antara delegan dan delegataris perlu ditetapkan secara jelas dan tegas (limitatif). Selain itu, substansi kewenangan yang didelegasikan atau dimandatkan juga harus diperjelas. Semuanya ini untuk

meghindarkan agar pelaksanaan delegasi dan mandat tadi dapat berjalan sebagaimana maksud dan tujuan pemberian delegasi dan mandate tersebut, dan mengurangi sebesar mungkin peluang terjadinya operasionalisasi kewenangan yang berlebihan dan kebablasan.

F. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA HKI merupakan hak privat (private rights) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.6

6

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.507

15

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi: a. memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; c. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; d. merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; e. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.7 Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke7

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992, hal. 7

16

seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya. Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.8

G. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN a) Bentuk-Bentuk Perlindungan Oleh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pemerintah Terkait

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan HKI, yaitu dengan mengadakan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan HKI di Indonesia berdasarkan sejarahnya yakni : 1. 2. Zaman Hindia Belanda Octroii Wet No. 136. Staatblad 1911 No. 313 Industrial Eigendom Kolonien 1912 Auter Wet 1912 Staatblad 1912 No. 600 Setelah kemerdekaan

8

Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989 hal. 52

17

-

Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

-

UU No. 21 Tahun 1987 tentang Merek. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak CIpta.

-

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU yang sebelumnya.

3. -

Tahun 1997 UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

4. -

Tahun 2000 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5. -

Tahun 2001 UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

-

UU No. 15 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

6. -

Tahun 2002 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

18

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam HAKI spesifikasinya adalah sebagai berikut : 1. Pendaftaran HKI Menurut ketentuan undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang., yang dibuktikan dengan sertidikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. 9 2. Penentuan Masa Perlindungan Menurut ketentuan undang-undang setiap hak kekayaan intelektual ditentukan jangka waktu perlindungannya. Dengan

demikian, selama masa perlindungan tersebut, hak kekayaan intelektual yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/ pemegangnya.10 3. Penindakan dan Pemulihan Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual akan merugikan pemilik/ pemegangnya dan/ atau kepentingan umum/ negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditolak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/ pemegang hak atau negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang bidang hak kekayaan intelektual. Ada 3 (tiga) kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu: a. Secara Perdata berupa gugatan : 1) Ganti kerugian pelanggar 2) Penghentian perbuatan pelanggar 3) Penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan b. Secara pidana berupa penuntutan :9

Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal. 34 10 Ibid.

19

1) Hukuman pidana 2) Hukuman denda 3) Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan c. Secara administratif berupa tindakan : 1) Pembekuan/ Pencabutan SIUP; 2) Pembayaran pajak/ bea masuk yang tidak dilunasi 3) Reekspor barang hasil pelanggaran. 11

b). Proses Penyelesaian Sengketa HKI di Luar Pengadilan Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konfliktual tersebut. sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa. Dalam situasi sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus terpenuhi. Dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak dalam arti yang sebenarnya. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :11

Ibid.

20

-

Kepentingan Hak-hak Status kekuasaan Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-

haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni : Jalur litigasi/ pengadilan Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur nonlitigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif

penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai alternative to litigation, namun seringkali juga diartikan sebagai alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan alternative to litigation, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah : Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

21

Konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR), pada dasarnya bersumber pada upaya untuk mengaktualisasikan ketentuan kebebasan berkontrak dalam berjalannya kontrak tersebut. Sehingga akhir penyelesaian sengketa berupa perdamaian yang tidak lain merupakan upaya pihak-pihak sendiri maupun dengan menggunakan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian. Adapun beberapa penyelesaian sengketa alternatif penjelasannya adalah sebagai berikut : 1. Arbitrase Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah : Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Adapun Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut : a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif. c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil. d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk dapat menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan. Keuntungan lain dari pelaksanaan arbitrase yakni sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang yang

22

tertutup pula kecuali apabila para pihak dalam sengketa tersebut menghendaki putusan dalam sidang diucapkan secara terbuka. Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain untuk menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada. Menurut UU. No. 30 tahun 1999, maka pihak pemohomn (claimant) harus mengajukan surat tuntutan (statement of claim), diikuti oleh jawaban (statement of defence) dan jika ada tuntutan balasan (counter claim) dari pihak termohon (respondent). Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.

2. Negosiasi Pada prinsipnya dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai pada negosiator khusus, atau memakai lawyer sebagai negosiator. Ciri-ciri seorang negosiator yang baik adalah sebagai berikut : a) Mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas. b) Dapat bersikap manis tapi meyakinkan. c) Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.

23

d) Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain. e) Mempunyai sifat loyalitas yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain

3. Mediasi Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral dan akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah tersebut disebut dengan Mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. pengalaman, integritas dan kemampuan dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosisasi diantara para pihak. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka diantara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang-kalah dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi banyak keunggulannya, diantaranya sebagai berikut : a. Relatif murah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan ada rasa memiliki putusan mediasi.

24

c. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sengketa-sengketanya dikemudian hari. d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam. Disamping kelebihan-kelebihan dari mediasi, maka penyelesaian sengketa melalui mediasi juga mempunyai kelemahan yang antara lain : a. Bisa memakan waktu yang lama b. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. c. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya. d. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

4. Konsiliasi Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguhpun dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat diketamukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan,

25

membawa pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau tidak mau bertemu muka secara langsung, dan lain-lain. Selanjutnya pihak mediator juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, tetapi juga melakukan lebih jauh dari itu. Sebab pihak mediator dapat juga menyarankan jalan keluar atau proposal penyelesaian sengketa yang bersangkutan, hal mana paling tidak secara teoritis, tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.

5. Pencari Fakta Pencarian fakta oleh pihak pencari fakta sudah sangat sering dilakukan dalam praktek sehari-hari. Pihak pencari fakta tersebut dapat berbentuk : a. Pencari fakta tunggal b. Tim pencari fakta sepihak c. Tim pencari fakta gabungan d. Tim pencari fakta tripartit Sungguhpun tugas utamanya adalah mencari fakta, pihak pencari fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan

rekomenasi dari mediasi, maka rekomendasi dari pencari fakta dapat dipublikasikan secara umum. Hal inilah yang membedakan antara pencari fakta yang tidak mengikat dengan arbitrase advisory. Sebab, berbeda dengan arbitrase advisory, maka seperti yang sudah dikatakan bahwa pencari fakta yang tidak mengukat tersebut dapat dipublikasikan temuannya, apalagi terhadap pencari fakta terhadap kasus yang melibatkan masyarakat banyak. Dengan demikian tugas pencari fakta pada umumnya sebagai berikut: a. Mengumpulkan fakta b. Memverifikasi fakta c. Mengintepretasi fakta d. Melakukan wawancara dan hearing

26

e. Menarik kesimpulan tertentu f. Memberikan rekomendasi g. Mempublikasi Seperti dalam praktek di beberapa negara misalnya, bahkan pihak pencari fakta terhadap sengketa perburuhan, dapat melakukan rekomendasi seperti perbaikan terhadap tunjangan karyawan. Disamping pencari fakta yang tidak mengikat, dimungkinkan juga pencari fakta yang mengikat. Dalam hal ini pencari fakta, atau minimal salah satu dari anggota tim pencari fakta haruslah pihak yang netral dan tidak memihak. Pencari fakta yang mengikat ini mirip dengan arbitrase. Hanya bedanya adalah pada aspek publikasinya, dimana temuan dan rekomendasi pencari fakta tersebut dipublikasikan untuk masyarakat. dengan dipublikasikannya hasil temuan ini, maka diharapkan temuan dan rekomendasi tersebut akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebab akan ada preasure dari masyarakat terhadap para pihak untuk mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh pencari fakta yang dianggap berkualitas, berpengalaman dan netral.

H. KESIMPULAN1. Bentuk perlindungan HKI yang dilindungi oleh pemerintah diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan HKI. Perlindungan hukum tersebut merupakan perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dimulai dari pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian sengketa. Dengan adanya pendaftaran maka status setiap HKI memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi. Tugas lainnya dari Kanwil Kementrian Hukum dan HAM selain sebagai tempat permohonan HKI juga dapat bertindak sebagai penyidik bila mana terjadi pelanggaran HKI yang dilakukan oleh beberapa pihak yang membajak film daerah yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi. 2. Diharapkan kepada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku, baik sebagai lembaga yang berwenang guna pendaftaran27

HKI dan juga sebagai penyidik. Bila penyelesaian sengketa dilakukan secara non formal, keberadaan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dapat bertindak sebagai mediator.

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989 Djumhana dan R. Djubaedilah IV, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992 Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989 Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003 Saidin OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

28

UU No. 15 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

29