ASPEKUU 35/2009

JUDULNARKOTIKA

LATAR BELAKANG / ALASAN DITERBITKAN1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatan.2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahugunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Narkotika di satu sisi dapat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan merupakan tindak pidana.

5. UU 22/97 tidak sesuai lagi.

DASAR HUKUMPasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, UU 8/76, dan UU 7/97

KETENTUAN UMUMDefinisi: Narkotika, Prekursor Narkotika, Produksi, Impor, Ekspor, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Surat Persetujuan Impor, Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Transito Narkotika, Pecandu Narkotika, Ketergantungan Narkotika, Penyalah Guna, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Permufakatan Jahat, Penyadapan, Kejahatan Terorganisasi, Korporasi, dan Menteri.

TUJUAN1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

MATERI MUATAN / ASPEK YANG DIATURRUANG LINGKUP, PENGADAAN (Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyimpanan dan Pelaporan), IMPOR DAN EKSPOR (Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Transito, Pemeriksaan), PEREDARAN (Umum, Penyaluran, Penyerahan), LABEL DAN PUBLIKASI, PREKURSOR NARKOTIKA (Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, Pengadaan), PENGOBATAN DAN REHABILITASI (Pengobatan, Rehabilitasi), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN (Kedudukan dan Tempat Kedudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Tugas dan Wewenang), PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENGHARGAAN, KETENTUAN PIDANA.

MATERI FARMASINarkotika; Prekursor narkotika; Pengawasan narkotika dan prekursor narkotika; Sediaan farmasi; Pedagang Besar Farmasi; Industri Farmasi; Pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi; Penyaluran obat dan bahan obat; Label; Apotek; Alat Kesehatan.

SANKSIPIDANA DENDA, PIDANA PENJARA, PIDANA TAMBAHAN (pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum).

ATURAN PERALIHAN / PENUTUP1. Semua peraturan pelaksanaan dari UU 22/97 tentang Narkotika masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru.2. UU 22/97 tentang Narkotika dan lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II dalam lampiran UU 5/97 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak UU diundangkan.4. UU 35/2009 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ASPEKPP 32/96

JUDULTENAGA KESEHATAN

LATAR BELAKANG / ALASAN DITERBITKAN1. Pelaksanaan UU 23/92 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan PP mengenai Tenaga Kesehatan.

DASAR HUKUMPasal 5 ayat (2) UUD 1945, dan UU 23/92 tentang Kesehatan.

KETENTUAN UMUMDefinisi: Tenaga Kesehatan, Saran Kesehatan, Upaya Kesehatan, dan Menteri.

TUJUAN1. Untuk melaksanakan UU 23/92 tentang Kesehatan. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai yang dibutuhkan.

MATERI MUATAN / ASPEK YANG DIATURJENIS TENAGA KESEHATAN, PERSYARATAN, PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN, STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM, PENGHARGAAN, IKATAN PROFESI, TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PIDANA.

MATERI FARMASITenaga kesehatan, Tenaga kefarmasian.

SANKSIPIDANA DENDA

ATURAN PERALIHAN / PENUTUP1. Dengan berlakunya PP ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertengan dan/atau belum diganti.2. PP mulai berlaku pada tanggal diundangkan.