Tugas Sejarah ORBA
-
Upload
vinsensius-viktor-limas -
Category
Documents
-
view
834 -
download
0
Transcript of Tugas Sejarah ORBA
No.PELITA dan
tahunTitik Berat Pembangunan per PELITA
1.Pelita I (1 April
1969 – 31 Maret 1974)
1. Peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.2. Fokus pembangunan: pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi dan perluasan,sarana, dan prasarana sosial.
2.Pelita II (1
April 1974 – 31 Maret 1979)
1. Tersedianya kebutuhan sandang dan papan yg memadai2. Tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya3. Terwujudnya sarana dan prasarana yg semakin terdistribusi4. Terwujudnya keadaan rakyat wilayah Indonesia yang lebih baik5. Tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
3.Pelita III (1
April 1979 – 31 Maret 1984)
1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat pada penyediaan sektor pangan2. Pemerataan pendidikan dasar dan peningkatan keahlian di semua bidang3. Pemerataan pendapatan dengan cara mengadakan proyek padat karya guna baru4. Pemerataan kesempatan kerja dan usaha dengan cara transmigrasi5. Melibatkan generasi muda dan wanita dalam pembangunan6. Menyediakan dana dan bantuan pembangunan daerah tingkat 1 dan II7. Mengintensifkan kinerja dalam penyediaan kesempatan keadilan bagi rakyat
4.Pelita IV (1
April 1984 – 31 Maret 1989)
Masa kini adalah masa keberhasilan Orba, misalnya program KB, swasembada pangan. Namun ada kecenderungan hanya di Pulau Jawa saja.
5.Pelita V (1
April 1989 – 31 Maret 1994)
Pelaksanaan pembangunan sudah mulai tidak merata. Pembangunan cenderung hanya di Pulau Jawa, tingkat korupsi tinggi dan utang luar negeri banyak.
6.Pelita VI (1
April 1994 – 31 Maret 1999)
Masa ini adalah masa kejatuhan Orba. Utang luar negeri mencapai 136 milyar dolar AS pada tahun 1997. Pada tahun ini, pemerintah kehilangan kepercayaan dan tahun 1998 presiden Soeharto turun dari jabatannya
A. Pelita
B. 1. Keberhasilan Orde Baru
- Terwujudnya kebutuhan sandan dan pangan yang merata bagi seluruh rakyat
Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan program pengembangan di sector
pertanian yang nilai produksinya melonjak sangat cepat, ini juga didukung oleh
adanya fasilitas berupa tanah yang luas, traktor, irigrasi dan pupuk.
- Dalam sistem pemerintahan di zaman orde baru, PKI beserta ormas-ormasnya
dapat dibasmi.
- Meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-
aktif sesuai dengan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
Berhasil meneruskan perjuangan untuk menolak imperialisme dan kolonialisme
dalam berbagai bentuk.
- Penguatan sector militer yang dilakukan dengan memperbaiki kinerja angkatan
darat dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena Soeharto dulunya
adalah mantan Jendral
- System perekonomian liberal mendapat dukungan penuh dari kalangan
internasional untuk bekerja sama dan menanamkan sebagian modal untuk di
kembangkan oleh badan usaha Indonesia, contohnya investasi Jepang
- Fusi terhadap partai politik berdasarkan UU No. 3 tahun 1975 dan menghasilkan
kelompok Demokrasi Pembangunan, Kelompok persatuan Pembangunan dan
Kelompok Golongan Karya.
- Indonesia kembali masuk ke PBB yang didukung oleh banyak pihak yang
dimaksudkan agar Indonesia dapat mengembalikan posisi pergaulan Indonesia
pada dunia internasional serta Indonesia dapat mendapat bantuan jika mengalami
sesuatu yang mendesak.
- Indonesia menghentikan kontrofersi dengan Malaysia
- Indonesia masuk anggota ASEAN yang memiliki titik tolak pemikiran adanya
kesamaan kepentingan dan masalah yang dihadapi serta meningkatkan solidaritas
dan kerja sama dalam berbagai bidang, terumatam bidang ekonomi.
2. Kegagalan Orde Baru
- Gagalnya program perekonomian yang mengakibatkan krisis ekonomi dan turunya
nilai tukar rupiah
- Gagal mewujudkan proses nation-state building yang dipelopori oleh presiden
Soekarno
- Kondisi perekonomian yang tidak memenuhi syarat dari bank dunia karena terjadi
laju inflasi yang tinggi
- Utang Indonesia sangat besar sehingga gagal dalam memenuhi perjanjian Tokyo
Club untuk membayar utang
- Gagalnya membangun sector industry yang diakibatkan oleh beredarnya mata uang
hanya pada rakyat kaya dan kolongmerat sehingga tindakan ini menyimpang dari
Pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2,dan 3.
- Gagal menjalankan REPELITA ke V dan ke VI karena Indonesia terjadi krisis
ekonomi dan utang yang banyak
- Terjadi kediktatoran Presiden Soeharto sebagai kepala negara dan pemegang
kekuasaan tertinggi negara
C. 1. Mengapa pemerintahan orde baru dikatakan menyimpang dari pancasila dan pasal
33UUD 1945 serta memakai sistem ekonomi kapitalisme yang tidak adil?
- Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan kemakmuran
orang per orang, tetapi kemakmuran seluruh masyarakat dan seluruh bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan hal
itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi
bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang. Oleh sebab itu,
cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Jika tidak, tampuk produksi akan jatuh
ke tangan orang-orang yang berkuasa sehingga rakyat ditindas. Sebaliknya system
ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan orde baru adalah system
ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk
monopoli, oligopoli, diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
- Pada masa orba Pancasila dipakai sebagai alat untuk memerintah sehingga bila ada
orang yang melanggar sila itu satupun maka akan dihukum berdasarkan hukum
yang berlaku, selain itu juga Soeharto tidak mencerminkan sila ke 5 yaitu keadilan,
ia mengambil kekuasaan hakim untuk mengadili orang yang bertindak criminal.
Hal ini juga melanggal Pasal 24 UUD 1945.
2. Sebutkan lima azimat Revolusi Indonesia? Jelaskan masing-masing!
(1) Nasakom (sejak tahun 1926 dalam tulisan nasionalisme, Islamisme, marxisme).
Di berbagai kesempatan orasinya Bung Karno selalu menampilkan dirinya
yang nasionalis, sekaligus muslim, dan juga seorang kiri. Ia selalu berusaha
mengajak bahwa semua golongan adalah bagian dari Indonesia dan harus
bergotong-royong membangun negeri. Bung Karno mengajak semua pihak yang
ada di tanah air ini, apapun warnanya, muara perjuangan harus untuk
kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia
(2) Pancasila yang lahir tahun 1945
(3) Manipol USDEK lahir tahun 1959
Tiga bulan setelah pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali
Revolusi Kita” , Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi
“manifesto politik Republik Indonesia”. Bersamaan dengan itu presiden
mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan
Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, presiden selalu
mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting.
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga,
Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima,
kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing
gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto politik Republik
Indonesia” disingkat “Manipol”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama
“Manipol-USDEK”
(4) Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan
berkepribadian di bidang kebudayaan) tahun 1964
Dalam memaknai semangat Kebangkitan Nasional pada tahun ini,
menerapkan dan mewujudkan ajaran Trisakti dari Bung Karno menjadi sangat
relevan karena disitulah jiwa dan semangat Kebangkitan Nasionalis Indonesia
yang sesungguhnya Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan
berkepribadian di bidang budaya adalah inti dari ajaran Bung Karno yang disebut
Trisakti. Pada masanya Trisakti itu pula yang dijadikan prinsip oleh Bung Karno
untuk membangun Indonesia. Seharusnya Trisakti ini yang menjadi landasan
bagi bangsa Indonesia untuk tetap bertahan dan eksis dalam era globalisasi ini
(5) Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) lahir tahun 1965.
Kita semua tahu bahwa justru sumpah inilah yang telah dilanggar secara khianat
oleh Suharto, dan kemudian melanjutkan pengkhianatannya dengan
menyalahgunakan Supersemar selama 32 tahun dalam melaksanakan politik busuk
Orde Baru. Kita sekarang juga mengetahui bahwa perintah presiden Sukarno telah
dikentuti saja oleh Suharto.
Suharto, dengan mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat, Golkar, dan
berbagai kalangan reaksioner dalam negeri (dan kekuatan nekolim luar negeri !!!),
telah membuat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi sasaran kebencian
rakyat. Suharto juga membikin Orde Baru mencampakkan Panca Azimat Revolusi,
melecehkan Trisakti, membuang Nasakom, mengingkari prinsip Berdikari, dan
memusuhi Manipol-USDEK.
3. Sebutkan empat Program Perjuangan Orde baru dan jelaskan masing-masing!
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet
Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan
upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok
Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan
stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:
1. memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,
2. melaksanakan Pemilu,
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan
nasional, dan
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk
dan manifestasinya.
Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998),
Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, stabilitas
politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan
oleh beberapa faktor berikut
1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan
cendekiawan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya
(Golkar) dalam setiap pemilu.
3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai
gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila, yang
kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No II/MPR/1978.
Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan
pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan
tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya.
Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 tersebut adalah Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam
Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI),
dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat
ikut serta dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber G
olkar). Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu
selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan
dari kaum cendekiawan dan ABRI.
Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru dan
untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan fusi partai-partai
politik. Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.
1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti menggabungkan
diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI
menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga
mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini
upayaupaya pembaruan dalam politik luar negeri.
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB
sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam
Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun
1974.
2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC
disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan
kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi
hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963.
Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei
sampai tanggal 1 Juni 1966.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri
Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri
Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang
disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali
keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi
Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN
Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor
berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri
luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand
menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus
1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.
4. Sebutkan 3 masalah nasional yang dihadapi orde baru!
Krisis Ekonomi
-Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1977 merupakan sebuah efek domino
dari krisis ekonomi Asia. Pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai tukar rupiah turun dari
Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.603,00 per dollar Amerika Serikat.
-Pada bulan Desember nilai tukar rupiah mencapai Rp5000,00 per dollar. Bahkan
pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp 16.000,00 per dollar Amerika Serikat.
-Memasuki tahun anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas
ekonomi yang lainnya. Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang luar
negeri nya yang telah jatuh tempo. Banyak perusahaan mengurangi atau
menghentikan kegiatannya.
-Angka pengangguran meningkat sehingga daya beli dan kualitas hidup masyarakat
pun semakin bertambah rendah. Dampaknya kesenjangan ekonomi yang telah
terjadi sebelumnya semakin melebar.
-Kondisi perekonomian semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997 persedian
Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga
barang naik tidak terkendali, sehingga biaya hidup semakin bertambah tinggi.
Krisis Sosial
-Krisis social horizontal di Indonesia juga mengalami titik puncak. Kondisi
kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat sulit, ditambah angka pengangguran
yang tinggi, menyebabkan berbagai benturan social.
-Kerusuhan sistematis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada 13-14 Mei
1998 menjadi bukti dari adanya pergeseran sosial antar masyarakat.
-Muncul nya berbagai kerusuhan sosial ini merupakan implikasi dari kebijakan
ekonomi sentralistik yang menimbulkan jurang pemisah kesejahteraan yang begitu
tinggi antara pusat dan daerah.
Krisis Politik
-Terdapat penyelewangan dalam pelaksanaan system demokrasi Pancasila. MPR
dan DPR hanya menindaklanjuti aspirasi beberapa kelompok masyarakat.
-Segala peraturan yang dibuat oleh DPR tidak berorientasi jangka panjang
melainkan semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kepentingan oknum-oknum
tertentu.
-Budaya korupsi, kolusi dan nepotisme telah mengakar dalam tubuh birokrasi
pemerintahan.
-Sukses politik pemerintahan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Kondisi ini
memicu munculnya kondisi status quo yang berakibat pada munculnya krisis politik
5. Jelaskan pengertian dan tujuan Gerakan Reformasi!
a. Pengertian
Gerakan reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan
tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan.
Gerakan reformasi melakukan perubahan dan pembaharuan serta perbaikan di
bidang politik, sosial, ekonomi, hukum.
b. Tujuan Gerakan Reformasi
Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah diwariskan oleh Orde Baru atau
merombak segala tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde
Baru. Tetapi, ini hanya bisa dilaksanakan kalau pola berfikir, kebiasaan, atau
praktek-praktek Orde Baru bisa kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Reformasi
tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sisa-sisa pola berfikir rezim militer
Suharto dkk. Jelasnya lagi, reformasi tidak akan bisa dilaksanakan oleh, atau
bersama-sama, dengan oknum-oknum yang masih tetap terus menggembol
semangat atau jiwa Orde Baru. Adalah omong-kosong belaka, dan adalah nol
besar, kalau ada pendukung setia Orde Baru yang berbicara soal pentingnya
reformasi.
Dengan mengamati tingkah-laku berbagai kalangan di beraneka-ragam
sektor masyarakat, baik di Pusat (antara lain, dan termasuk di DPR) maupun di
daerah-daerah, maka jelaslah bahwa sisa-sisa pola berfikir Orde Baru masih
bercokol dalam kepala banyak tokoh-tokoh, sampai sekarang! Dari sinilah justru
kelihatan betapa besarnya, dan juga sulitnya, usaha bersama untuk meng-goal-kan
reformasi. Padahal, reformasi adalah syarat mutlak untuk bisa diselesaikannya
problem-problem besar dan parah yang diwariskan oleh sistem politik Orde Baru.
Tanpa reformasi, tidak mungkin problem-problem yang sudah menggunung itu
bisa dipecahkan. Dan, berikut inilah yang mungkin patut kita renungkan bersama :
reformasi yang terpenting adalah reformasi mental, atau reformasi cara berfikir,
atau juga reformasi moral, atau reformasi budi-pekerti, yang sudah begitu rusak
itu. Dan karena kerusakan budi-pekerti itu sudah sangat lama, mendalam dan
meluas, maka tidak akan mudah untuk memperbaikinya, apalagi dalam waktu
singkat. Reformasi budi-pekerti ini memerlukan waktu yang relatif panjang,
dilakukan bersama-sama secara besar-besaran, dan terus-menerus.