BJ Habibie

Bidang Politik        Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak

bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 parpol.        Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Moch. Pakpahan.

        Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.        Membentuk tiga undang-undang demokratis yaitu,

(1)  UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik(2)  UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu(3)  UU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk DPR/MPR

        Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu,(1)  Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang

Referendum.(2)  Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. II/MPR/1978 tentang

Pancasila Sebagai Asas Tunggal.(3) Tap No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. V/MPR/1998 tentang Presiden

Mendapat Mandat dari MPR untuk Memiliki Hak-Hak dan Kebijakan di Luar Batas Perundang-undangan.

(4)  Tap No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Hanya Dua Kali Periode.

Bidang EkonomiUntuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

        Merekapitulasi perbankan.        Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.        Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat hingga dibawah

Rp.10.000,-.        Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.        Merekonstruksi perekonomian Indonesia.        Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.        Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik. Monopoli dan

Persaingan yang Tidak Sehat.        Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

K.H Abdurrahman Wahid

Bidang Politik

Bidang Politik Dalam Negeri

1.      Reformasi Politik pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama

rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen

Sosial yang Korupsi.

2.      Mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN)

  Bidang Politik Luar Negeri

1.      Pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ada dua alasan: pertama, menggairahkan

hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George

Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua,

meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu

Indonesia mengatasi krisis moneter.

2.      3 elemen politik luar negeri Abdurrahman Wahid. Pertama, menjaga jarak sama dengan

semua negara, kedua hidup bertetangga baik, dan ketiga kebajikan universal.

3.      mewujudkan ”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan

menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini,

Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.

4.      Membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di

Singapura, November 2000.

5.      Pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula

poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India.

2) Bidang Ekonomi

Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi

Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum

pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof.

Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani

Indraswari.

Megawati Soekarnoputri

Bidang Politik

a) Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode

yaitu :

1. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.

2. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat

langsung memilih pilihannya.

b) Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia

dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.

Bidang Ekonomi

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan

Megawati yaitu :

a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru,

dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga

hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.

b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$

930.

c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.

d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang

berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar

negeri dapat berkurang.

e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.

f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TUgase

Kebijakan Hbibie Gusdur Megawati SBY

Politik

Ekonomi

Birokrasi

Hukum

Nek kurang mbok tambahi