Tugas Pastisipasi Perempuan Dalam Politik
2
Kelas : Ilmu Pemerintahan A PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK Banyak analisis menyikapi partisipasi perempuan dalam politik yang terjadi sekarang ini. Analisa ini di golongkan mejadi : 1. Analisis yang berbasis pada hak perempuan dalam politik 2. Analisis keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah 3. Analisis yang berkaitan dengan susahnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Dalam pandangan ini, menjelaskan bahwa hah hak politik perempuan meliputi pandangan tentang hak memberikan suara dan aktif dalam pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih serta hak memangku jabatan publik dan menjalankan fungsinya. Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik. Jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
description
tugas
Transcript of Tugas Pastisipasi Perempuan Dalam Politik
Kelas : Ilmu Pemerintahan A
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIKBanyak analisis menyikapi partisipasi perempuan dalam politik yang terjadi sekarang ini. Analisa ini di golongkan mejadi :1. Analisis yang berbasis pada hak perempuan dalam politik2. Analisis keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah3. Analisis yang berkaitan dengan susahnya proses transisi demokrasi di Indonesia.Dalam pandangan ini, menjelaskan bahwa hah hak politik perempuan meliputi pandangan tentang hak memberikan suara dan aktif dalam pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih serta hak memangku jabatan publik dan menjalankan fungsinya.Kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik. Jika kaum perempuan mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.Isu kesetaraan jender juga mendapatkan perhatian yang luas dalam perdebatan politik di Indonesia menjelang Pemilu tahun 2004. Hal ini berdampak pada penerapan UU Pemilu yang telah mengakomodasi aksi afirmasi kuota minimal 30 persen pencalonan perempuan dalam daftar. Aksi afirmasi dalam UU Pemilu ini berkembang pada Pemilu 2009 dengan diterapkannya kolaborasi sistem kuota dengan sistem zipper. Perempuan tidak hanya dicalonkan dengan angka kuota 30 persen, tetapi juga harus disertakan dalam daftar minimal satu perempuan di antara tiga calon. Sayangnya, kebijakan afirmasi ini tidak lagi berlaku sejak diterapkannya judicial review atas UU Pemilu No.12 Tahun 2003 di penghujung tahun 2008.Pandangan kedua mengenai proses transisi sebenarnya memberikan peluang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Telah banyak LSM perempuan yang bergerak di bidang politik dan perempuan saat ini mulai berusaha meningkatkan kesadaran politik kaumnya. Oleh karena itu, kini lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang kuat untuk menjadikan isu kepentingan perempuan (jender) sebagai unsur yang penting di dalam bidang politik
