TUGAS PANCASILA (KONSTITUSI)
-
Upload
imroatulwahidah -
Category
Documents
-
view
14 -
download
1
description
Transcript of TUGAS PANCASILA (KONSTITUSI)
PANCASILA SEBAGAI SISTEM
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DISUSUN OLEH :
IMROATUL WAHIDAH
1112000785
PROGRAMSTUDI STRATA-1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
2015
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur Saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah – Nya Saya dapat menyelesaikan
makalah ini untuk memenuhi tugas Pendidikan Pancasila yang berjudul
“Pancasial Sebagai Sistem Konstitusi Republik Indonesia”.
Penyusunan tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh nilai
tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila pada program studi Ilmu Ekonomi
STEI Indonesia.
Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
sebab itu Saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari
semua pihak demi kesempurnaan tugas ini.
Selesainya tugas ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga
pada kesempatan ini Saya dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat
mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak
langsung kepada Saya dalam penyusunan tugas ini hingga selesai.
Saya harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi
kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai Pancasila
yang ditinjau dari aspek filsafat atau falsafah, khususnya bagi Saya. Memang
makalah ini masih jauh dari sempurna, maka Saya mengharapkan kritik dan saran
dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.
Akhir kata, Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan
memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini. Besar
harapan Saya semoga tugas yang di tulis ini dapat bermanfaat bagi dunia
pendidikan serta bagi pembaca.
Jakarta, 01 Januari 2016
Imroatul Wahidah
2
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR..............................................................................................2
DAFTAR ISI............................................................................................................3
BAB I
PENDAHULUAN.........................................................................................4
BAB II
PEMBAHASAN..........................................................................................7
BAB III PENUTUP................................................................................................13
DAFTAR
PUSTAKA.............................................................................................15
3
BAB I
PENDAHULUAN
Sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti dari
pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bahkan bukan
hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar
negara dan konstitusi tersebut. Golongan masyarakat yang demikian sepertinya
kurang pemahaman pendidikan tentang dasar negara kita itu. Sesungguhnya bila
seluruh warga negara Republik Indonesia mampu memahami, menganalisis dan
menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
digariskan di dalam Pembukaaan UUD 1945, maka mereka sudah tentu dapat
menghayati filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah lakunya
selaku warga negara R.I dalam melaksanakan segala kegiatannya sebagai
cerminan dari nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Terlebih di era globalisasi ini
masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif
dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi
diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami dan
melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandasakan dasar negara dan
konstitusi, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya
bangsa dan keimanannya.
Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara
menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai
norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma
hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar
Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu
4
keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem
ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar,
yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu
atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan
demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara.norma hukum dibawah dasar
Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut
bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara
merupakan cita hukum dar Negara. Terdapat hubungan-hubungan yang sangat
terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui.
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya.
Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata
merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya,
baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat
pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup
untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah
diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila
telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka
yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus
1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar
berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha
Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila
itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat
dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari
guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik
dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila
berarti dia menentang toleransi. Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup
fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa
5
Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang
cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila
itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan
hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan
ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak
beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.
Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan
dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa
Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena
bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa
Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.
Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara
Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar
menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah
dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah
berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda
maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya
keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
6
BAB II
PEMBAHASANDasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Arti kata dasar adalah
landasan atau foundamental. Arti kata negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
Arti kata dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar negara adalah suatu landasan yang
mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang didalamnya terdapat
sistem nilai yang dijadikan dasar dari segala hukum. Dasar negara merupakan
sistem nilai yang dijadikan dasar dari segala hukum dan dasar moral dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constitier yang berarti
membentuk. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan
constitution (dari bahasa Inggris) menjadi Undang-Undang Dasar (UUD). Padahal
istilah constitution dalam ilmu politik memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu
keseluruhan peraturan - peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Konstitusi
negara atau Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang memuat
ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan
perundangan lainnya yang berada di bawahnya.
Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan ketentuan
hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan
termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Prof. Bagir Manan mengatakan
7
bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara
dan susunan pemerintahan suatu negara. Sehingga negara dan konstitusi adalah
satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai
konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi
yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun
konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber
dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar
bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh
penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai
seluruh naskah konstitusi tersebut.
Selain itu juga C.F. Strong mengemukakan bawa konstitusi itu merupakan
kumpulan asas-asas yang tiga materi pokok, yaitu tentang kekuasaan
pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah
dengan yang diperintah. Dengan melihat teori - teori dasar tentang konstitusi di
atas, maka kita akan melihat bagaimana halnya dengan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai konstitusi tertulis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai salah satu konstitusi modern, Undang-Undang Dasar 1945 bukan
hanya memuat struktur-struktur lembaga negara, tetapi juga mengatur tugas dan
wewenang lembaga - lembaga tadi. Untuk mencegah agar kekuasan tidak
disalahgunakan, dilakukan pula pembatasan kekuasaan, baik dari segi isi maupun
waktu dijalankannya kekuasaan.
Definisi tersebut menjelaskan suatu bentuk konstitusi, yaitu aturan-aturan
dan ketentuan hukum untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi yang
digunakan di Indonesia adalah UUD 1945. Terdapat juga definisi terkait
mengenai kostitusi tersebut menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:
Menurut C. F. Strong membedakan konstitusi menjadi dua macam yaitu
konstitusi tertulis (bila dibuat oleh yang berwenang dalam bentuk naskah)
dan konstitusi tidak tertulis (tradisi).
Menurut L.J. Van Apeldoorn, UUD merupakan bagian tertulis dari suatu
konstitusi, sementara konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun
peraturan tidak tertulis.
8
Menurut A.A Struycken, ia tidak membedakan antara konstitusi dengan
UUD. Menurutnya, konstitusi adalah UU yang memuat garis-garis besar
dan asas-asas tentang organisasi negara.
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah
aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang memuat garis-
garis besar dan asas-asas kenegaraan. Di Indonesia aturan-aturan tersebut
terwujud dalam UUD 1945.
Konstitusi juga memiliki sifat dalam pelaksanaanya pada setiap negara. Sifat
konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara
kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Demikian hak-hak warga negara
akan dilindungi. Sifat-sifat konstitusi tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Membatasi kekuasaan si penguasa dan menjamin hak warga negara.
2. Merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan negara yang
bersangkutan.
3. Memberi petunjuk dan arah kemana negara akan dibawa.
4. Dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundangan dibawahnya.
5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan
menjalankan negara.
Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara
nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam
Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar
negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah
dalam bentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga rigid
(kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan
adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali
melalui amandemen.
9
Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga
negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan
konstitusionalisme.
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundang-undangan, karena setiap perundangan yang berada dibawahnya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan
apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar
dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum
dasar). Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah
pokok:
1. Jaminan terhadap hak asasi manusia
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat mendasar
Sebagi Konstitusi tentulah UUD 1945 memiliki fungsi, bila dijabarkan fungsi
UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Sebagai sumber hukum dalam tertib hukum, merupakan perundang-
undangan yang tertinggi.
Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya.
Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa.
Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan
pemerintah negara.
Fungsi tersebut adalah suatu acuan dalam melakukan segala kehidupan
berbangsa dan keseimbangan dalam berprilaku bila diterapkan dengan baik.
Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak lain merupakan perwujudan
kesadaran politik rakyat yang diformulasikan dalam bentuk hukum tertinggi pada
10
suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan aturan
dasar yang memuat cita-cita politik rakyat Indonesia.
Menurut Soly Lubis, ada tiga unsur yang melekat pada sebuah konstitusi,
yaitu sebagai berikut :
1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hasil perjanjian, yang
merupakan kesepakatan untuk membangun negara dan pemerintahan.
2. Konstitusi sebagai penjamin hak-hak asasi manusia. Dengan konstitusi ini,
hak-hak warga negara terlindungi, sekaligus menentukan batas hak-hak
warga negara.
3. Sebagai kerangka struktur pemerintahan.
Struyken mengemukakan bahwa undang-undang dasar sebagai kontitusi
tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :
Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk
waktu sekarang maupun masa yang akan datang; serta
Suatu keinginan tentang kehidupan ketatanegaraan bangsa
Prof. Hans Kelsen mengemukakan, materi konstitusi terdiri atas hal-hal
berikut:
Pembukaan
Bagian pendahuluan dari konstitusi disebut pembukaan (the preamble).
Pembukaan mengekpresikan gagasan-gagasan politik, moral, dan religius
yang ingin disampaikan konstitusi tersebut. Pembukaan ini memiliki
karakter yang bersifat ideoligis.
Penentuan isi ketentuan-ketentuan pada masa yang akan datang
Konstitusi bukan hanya mengandung ketentuan-ketentuan tertentu
mengenai organ-organ dan prosedur yang harus ditempuh dalam
menentukan hukum pada masa yang akan datang, tetapi juga mengandung
ketentuan mengenai isi dari hukum tersebut.
Penentuan fungsi administratif dan yudikatif
11
Norma-norma dalam konstitusi tidak hanya merupakan ketentuan-
ketentuan untuk organ legislatif saja. Selain itu juga dapat berupa
ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan secara langsung oleh badan
eksekutif dan yudikatif.
Pembatasan-pembatasan konstitusional
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kepentingan, perlu diadakan
pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi terhadap badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
Perlindungan hak-hak
Adanya perlindungan hak-hak warga negara merupakan suatu bagian dari
konstitusi-konstitusi modern.
Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia secara
umum tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan yang tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945. Secara terperinci dapat dijabarkan hubungan antara Dasar
Negara dan Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk
melaksanakan dasar negara.
Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya
dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi).
Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45
tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya
juga melaksanakan dasar negara.
Jadi, seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD dan
penjabarannya Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia memiliki hubungan
yang sangat erat, keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun pada dasarnya
dilandasi tujuan yang sama dalam memperadabkan bangsa Indonesia dan menjadi
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi satu sama
lainnya, sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama dan selaras sesuai
dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang pada
Pembukaaan UUD 1945.
12
Beberapa sikap kita dalam menunjukkan loyalitas atau kesetiaan kita terhadap
konstitusi negara, di antaranya sebagai berikut.
Taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia
Saling menghargai dan mencintai sesama manusia
Mempunyai sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi
Taat melaksanakan ajaran agama yang dianut masing-masing warga
negara
Tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai orang lain atau tidak
semenamena terhadap orang lain
Selalu berbuat dan membela kebenaran serta keadilan
Mampu menyelesaikan segala macam persoalan dengan tenang
Bertanggung jawab atas segala keputusan dan perbuatan yang dilakukan
oleh diri sendiri
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam makalah ini banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran bagi
pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Berdasarkan
pembahasan dan penelaahan pada makalah ini maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa hal:
Dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai
kehidupan.
Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-
aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu
negara.
13
Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat
erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga
melaksanakan dasar negara.
Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu
kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi
idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi
melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.
B. Saran
Warganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup
dan tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara
Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati,
menghargai menjaga, memahami dan melaksanakan segala hal yang telah
dilakukan oleh para pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa
falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia.
Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Saya
menyarankan agar Pemerintah berhati-hati dalam melakukan perubahan
ataupun melaksanakan Undang-Undang agar tetap terjalin keselarasan
antara Dasar Negara dan Konstitusi.
14
DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Suradi dkk. Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA. Jakarta: Yudhistira, 2004. cet. Ke-1
Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009. cet. Ke-14
Amik, Fajjin dan Humaidi Ratiman. Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2006.
Aziz Asymuni, Ahmad. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: PT. Hikmat Syahid Indah, 1992. cet. Ke-2
Kaelan, 2003, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Priyo Sukonto, Bambang. dkk. Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA IPS. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Primagama, 2010.
Syahar, H.Syaidus, 1975, Pancasila Sebagai Paham Kemasyarakatan Dan KenegaraanIndonesia, Alumni, Bandung.
15