Tugas Pak Masfar Kelompok (Remed)
-
Upload
aulia-sesunan -
Category
Documents
-
view
68 -
download
0
Transcript of Tugas Pak Masfar Kelompok (Remed)
PERANAN SEKTOR PERBANKAN DALAM
PEREKONOMIAN
KELOMPOK 4 :
ALDO EKAKARNANDA INDRAJAYA 025110008
ANNEKE KUSUMA DEWI 025110012
ANNISA PUTRI PRATAMA 025110014
AULIA SESUNAN 025110017
CHANDRA ALIM 025110019
DINA ZATALINA 025110026
EDITA NISA KAMALIAH 025110032
FATIMA FAHERA 025110034
HARY WICHAKSONO 025110043
M.YUSUF ARRASYID 025110059
Universitas Trisakti
D IV ILmu Keuangan Fakultas Ekonomi
Jakarta, 2013
1
Kata Pengantar
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka kami bisa menyelesaikan tugas perencana keuangan
profesional ini dengan tepat waktu.
Tugas ini berisi tentang “Peranan Sektor Perbankan Dalam Perekonomian”, yang penulis
ambil dari beberapa sumber media. Semoga dengan adanya tugas ini bisa menambah wawasan
bagi kita semua tentang peranan sektor perbankan dalam perekonomian.
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon
pemakluman bila mana isi tugas ini ada kekurangan dan ada penulisan yang kami buat kurang
tepat.
Dengan ini kami mempersembahkan tugas ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga allah SWT memberkahi kita semua dan tugas ini bermanfaat bagi kita semua, amin.
Jakarta 2013
"Penulis"
2
Daftar Isi :
Kata pengantar …………………………………………………………… …..….ii
Daftar isi …………………………………………………………………… ……iii
Pendahuluan ……………………………………………………………… ……...1
Pembahasan :
A. Perbankan ……………………………………………………… ... ……..6
B. Jenis-jeni bank dan contohnya……………………………………………7
C. Sejarah perbankan di Indonesia…………………………………………..9
D. Fungsi bank Indonesia…………………………………………………...15
E. Perekonomian,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…….33
F. Ciri-ciri positif system ekonomi demokrasi……………………………..35
G. Macam-macam system ekonomi………………………………………..36
H. Peranan dan fungsi bank dalam perekonomian…………………………42
I. Peranan Bank Indonesia dalam pemeliharaan kestabilitasan sector
keuangan……………………………..…………………………………..47
J. Peranan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilitasan keuangan……...50
K. Bank dunia…………………………………………………………….....93
L. Sejarah, perkembangan,perana bank dunia bagi internasional …..........103
M. Peran bank dunia terhadap Indonesia……………………………….....107
Kesimpulan……………………………………………………………………..110
Daftar pustaka …………………………………………………………………112
3
Pendahuluan
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau
yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat
penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak
Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir
Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki
fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang
mereka bayar untuk simpanan deposan.
Perbankan merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni : pihak yang kelebihan
dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada UU RI no. 10 tahun 1998,
tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut UU RI no. 10
tahun 1998 yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yangmenghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada
pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Dari pengertian tersebut dapat terlihat sekilas
mengenai peranan perbankan yang diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia.
Dua hal tersebut merupakan tugas inti dari sebuah Bank Umum. Namun seiring dengan
berjalannya waktu, tugas dari BankUmum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu:
1. Penciptaan uang.
2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional.
5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga.
4
6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya.
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di
negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi
lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem,
seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua
faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara
dua sistem ekstrim tersebut.
5
Pembahasan
A. Perbankan
Pengertian
Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti bangku. Para
bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang
meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan
mereka untuk duduk sambil bekerja.
Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat
disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,
menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan
dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan
pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang
menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan
dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya
diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut
Tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin
dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan
Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan)
Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang
menggunakan prinsip kehati-hatian 4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank
memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.
6
Jenis – Jenis Bank di Indonesia dan Contohnya
A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
1 ) Bank Sentral
Menurut UU No.3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai
hak untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara serta menjalan fungsi
sebagai leader of the last resort.
Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya
2 ) Bank Umum
Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan
oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).
3 ) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Ada
kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu:
a) menerima simpanan berupa giro,
b) mengikuti kliring,
c) melakukan kegiatan valuta asing,
d) melakukan kegiatan perasuransian.
7
Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini.
a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
b) Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
B . Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya
1 ) Bank Milik Pemerintah
Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki
oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya
Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.
Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan
tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.
2 ) Bank Milik Swasta Nasional
Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian
keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank
Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
3 ) Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta
asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN
AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.
8
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau
yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca
yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka
dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang
yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.
Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada
umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun
kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan
tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian
berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan
dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana
pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.
Sejarah Perbankan di IndonesiaSejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia
Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828
kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918
sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri
serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank
yang ada itu antara lain
1. De Javasce NV
2. De Post Poar Bank
3. Hulp en Spaar Bank
4. De Algemenevolks Crediet Bank
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM)
6. Nationale Handles Bank (NHB)
9
7. De Escompto Bank NV
8. Nederlansche Indische Handelsbank
Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing
seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:
1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
2. Bank Nasional indonesia
3. Bank Abuan Saudagar
4. NV Bank Boemi
5. The Chartered Bank of India, Australia and China
6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
7. The Yokohama Species Bank
8. The Matsui Bank
9. The Bank of China
10. Batavia Bank
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.
Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman
awal kemerdekaan antara lain:
1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan
4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan
BNI '46.
3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De
Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank
Amerta.
10
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank
Pasifik.
10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger
dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga
keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat
disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya
hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan
balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan
menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa
perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. bank
didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:
1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu
model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield
enhancement).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah
satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga
sebagai risk management.
11
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau
memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi
(untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi
derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam
menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.
6. Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu
diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di
Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam
terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya
harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal
ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap
proses pembangunan bangsa.
Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini
menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada
layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar
untuk simpanan deposan.
Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan
pada umumnya terbagi atas dua tujuan :
Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk
ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling
12
penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini,
maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang
membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang
lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat.
Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat
memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki Jenis-jenis
bank dan fungsinya
Jasa perbankan
Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan
dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak
langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut:
• Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah
• Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
• Jasa pengiriman uang ( transfer )
• Jasa penagihan ( inkaso )
• Kliring
• Penjualan mata uang asing
• Penyimpanan dokumen
• Jasa cek wisata
• Kartu kredit
• Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.
• Jasa Letter of Credit (L/C)
• Bank garansi dan referensi bank
• Jasa bank lainnya.
Jenis-jenis bank dan fungsinya
Tiga kelompok utama Institusi keuangan - bank komersial, lembaga tabungan, dan credit
unions - yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari
simpanan nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila
diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga
13
tabungan dan credit unions, yaitu menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman
Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank, menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan
tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank paling kecil ( aset di bawah $ 1 miliar). Bank-
bank ini dengan aset dibawah $ 1 milliar - cenderung mengkhususkan diri pada ritel atau
consumer banking, seperti memberikan hipotek perumahan, kredit konsumen dan deposito lokal.
Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri dari dua
kelas adalah bank regional atau super regional. Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks
tentang kegiatan komersialperbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan serta pinjaman
komersial dan industri (D & I Lending), baik secara regional maupun nasional. Selain itu, bank -
bank besar memiliki akses untuk membeli dana (fund) - seperti dana antar bank atau dana
pemerintah ( federal funds)- untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka. Namun,
beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Bank Sentral. Saat ini,
lima organisasi perbankan membentuk kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank New York , Deutsche
Bank( melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai), Citigroup, JP Morgan , dan Bank
HSBC di Amerika Serikat. Namun, jumlahnya telah menurun akibat megamergers. Penting
untuk diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah
bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada sumber nondeposit atau
pinjaman dana.
Eksistensi Undang-Undang Perbankan harus dilihat sebagai subsistem dalam hukum
yang lebih luas meliputi hukum publik (hukum pidana dan hukum administratif) dan hukum
perdata. Fungsi perbankan sebagai salah satu norma hukum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui
hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata.
Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, hubungan
hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan
hukum antara bank dengan nasabah debitor disebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk
hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam
bentuk hubungan hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan harus
dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah
penyimpan diatur dalam Lembaga Penjaminan Simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk
14
melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jaminan kebendaan dan jaminan
perorangan.
Fungsi Bank Indonesia
Fungsi pokok utama bank ada tiga yaitu :
(1) menghimpun dana dari masyarakat
(2) menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk
kredit, dan
(3) memberikan jasa layanan lalu-lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya.
Dengan fungsi itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak
yang berbeda kepentinganya.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Setelah diuraikan mengenai tugas/fungsi serta kebijakan moneter bank sentral, berikut
akan dibicarakan mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Undang-undang
yang mengatur tentang Bank Indonesia adalah UU Nomor 13 tahun 1968. Ada beberapa hal yang
penting untuk dibicarakan, berkaitan dengan Undang-undang Bank Indonesia, yang antara lain:
A. Tugas Pokok Bank Indonesia (bab IV pasal 7)
Disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam:
1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta mempesluas kesempatan kerja, guna
meningkatkan taraf hidup rakyat.
Kedua tugas pokok Bank Indonesia dapat dirinci menjadi :
1. Pengedaran uang (pasal 26-28)
a. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan logam.
b. Bank Indonesia dapat mencabut kembali uang yang telah dikeluarkan serta menarik kembali
dari masyarakat.
2. Perbankan dan Perkreditan (pasal 29-33)
Di bidang perbankan, pembinaan dilakukan dengan :
a. Merperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan kliring.
15
b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabiltas dan likuiditas bank umum
c. Membimbing bank umum.
d. Meminta laporan dan memeriksa aktivitas bank.
Di bidang perkreditan :
a. Menyusun rencana kredit.
b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga.
c. Menetapkan batasan pemberian kredit.
d. Memberikan kredit likuiditas kepada bank.
e. Sebagai lender of last resort.
3. Berkaitan dengan pemerintah/APBN (pasal 34-36)
a. Sebagai pemegang kas pemerintah,
b. Menyelenggarakan pemindahan uang pemerintah ke seluruh wilayah Republik Indonesia,
c. Membantu penempatan surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon, dan
pelunasannya,
d. Memberikan kredit dalam bentuk rekening koran untuk memperkuat kas negara..
4. Bidang pengerahan dana masyarakat (pasal 37)
Bank Indonesia mendorong pengerahan dana masyarakat oleh perbankan umum dengan tujuan
untuk usaha pernbangunan yang produktif dan beren¬cana.
5. Bidang hubungan internasional (pasal 38-40)
a. Menyusun rencana devisa guna menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap
valuta asing
b. Melaporkan dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
B. Dewan Moneter (bab VI pasal 9 s/d 14)
Dalam menjalankan togas pokok tersebut harus bertitik tolak pada kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan dewan moneter. Hal ini berkaitan dengan
tugas/fungsi dewan moneter untuk membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan
kebijakan moneter dengan mengajukan patokan-patokan dalam usaha menjaga kestabilan
moneter, pemenuhan kesempatan kerja, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Di samping itu,
dewan moneter juga bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan moneter
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah
16
musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil
musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah.
Dewan Moneter ini terdiri atas 3 orang anggota yaitu menteri-menteri yang membidangi
keuangan dan perekonomian serta Gubemur Bank Indonesia. Ketua Dewan moneter dipegang
oleh Menteri Keuangan.
C. Usaha-usaha Bank Indonesia (pasal 41-43)
Dalam melaksanakan tugas sebagai bank sentral maka Bank Indonesia :
a. Memindahkan uang dan penarikan saldo.
b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.
c. Membeli dan menjual wesel kertas perbendaharaan atas beban negara, dan surat hutang
negara.
d. Membeli dan menjuat cek, surat berharga. Membeli jaminan bank (bank garansi).
e. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.
Intrumen Moneter Bank Indonesia
Dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan sektor moneter. Bank Indo¬nesia
meng-gunakan beberapa instrumen moneter berupa kebijakan :
1. Cash Ratio (minimum reserve requirement ratio)
2. Discount rate (kebijaksanaan suku bunga)
3. Open market operation (operasi pasar terbuka)
4. Refinancing facility
5. Credit Allocation
6. Foreign exchange rate
Pengalaman krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu ketika terjadinya bank collapse,
nasabah penyimpan tidak memperoleh perlindungan hukum (rechtsbescherming, legal
protection) yang sempurna karena pembentuk Undang-Undang Perbankan sebelumnya tidak
mengaturnya sehingga tidak terdapat adanya kepastian hukum. Dengan perkataan lain, hak
perdata nasabah penyimpan kurang mendapat pengaturan hukum yang memadai. Keadaan dari
peristiwa hukum (rechtsfeit) tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam bidang hukum
perdata. Solusi hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu adalah dengan
17
mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, yang berisikan penjaminan
pembayaran kepada nasabah penyimpan dana yaitu para deposan.
Lahirnya Surat Keputusan Presiden tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah
hukum. Kritik hukum yang muncul dan mendasar adalah mengapa pemerintah harus
menanggung beban dari perbuatan hukum para bankir dengan menetapkan jumlah maksimum
pembayaran yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Dalam tataran normatif, pemerintah
tidak seharusnya memberikan jaminan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara
karena lembaga yang lebih berhak adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Keputusan Presiden
tersebut lebih bernuansa sebagai produk kebijakan (policy) dalam ranah politik dan bukan
sebagai bagian dari rangkaian hukum perdata. Oleh karena itu sifatnya hanya sementara.
Seharusnya pertanggungjawaban bank dan nasabah (debitor dan penyimpan) diselesaikan dalam
kerangka sistem hukum perdata.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi mikro di Indonesia karena jika ekonomi
mikro bergerak dengan cepat maka aktivitas perekonomian makro akan mengikuti. “Usaha
pemerintah mendorong ekonomi mikro akan sia-sia jika tidak diikuti kemampuan para
pengusaha menjalankan usahanya,” kata anggota Kadin Provinsi Jateng, Seno Hardiono, di
Semarang, Minggu. Menurut Seno, gerak ekonomi mikro tersebut sangat dipengaruhi cara para
pengusaha menjalankan bisnisnya, perkembangan bisnis pengusaha, dan seberapa dinamis usaha
yang dilakukan pebisnis. Karena itu, katanya, kepiawaian para pengusaha menjalankan usahanya
sangat memengaruhi perkembangan ekonomi mikro di Indonesia. Hal ini perlu mendapat
perhatian semua pebisnis yang menjalankan usaha.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang, Amril Arief
mengakui, jika aktivitas ekonomi di tingkat mikro bergerak cepat maka roda perekonomian
makro di Indonesia bakal mengikuti.Untuk itu, katanya, ISEI melihat pentingnya pertumbuhan
tunas-tunas baru dalam dunia usaha atau sektor riil. Berkembangnya para “entrepreneur” muda
itu akan mengisi sektor riil menjadi agar menjadi lebih dinamis. Semakin banyak pengusaha
yang sukses, katanya, tentu akan mampu menggerakkan sektor riil lebih cepat karena posisi
pengusaha dalam perekonomian mempunyai peran penting sebagai motor penggerak.
Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR.
18
Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak
dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas.
Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat
melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.
Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
Perbankan ibarat jantung, peranannya penting untuk memastikan ekonomi bergerak.
Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perbankan berkontribusi agar
pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif dalam lima tahun mendatang. Presiden
mengatakan hal ini dalam bagian lain sambutannya saat menerima Masyarakat Perbankan
Indonesia di Istana Merdeka.
“Di masa damai, bank menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Di masa krisis, apabila bank
runtuh, hampir pasti perekonomian juga runtuh,” kata Presiden. ”Your roles are very important,
memastikan pergerakan perekonomian, termasuk sektor riil itu berjalan dengan baik,” SBY
menambahkan.
Presiden menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dalam lima
tahun mendatang diperlukan penggunaan sumberdaya yang maksimal. ”Berkontribusilah agar
pertumbuhan kita makin tinggi. Berkontribusilah agar investasi makin meningkat, dalam dan luar
negeri, dari segi financing. Berkontribusilah agar ekspor kita juga makin meningkat,” kata
Presiden. ”Kalau ekspor meningkat, industri bergerak, pertanian bergerak, akhirnya pertumbuhan
terjadi dan akhirnya kesejahteraan rakyat bisa kita tingkatkan, pengangguran bisa kita kurangi,
kemiskinan bisa kita turunkan,” Presiden SBY menjelaskan.
Menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat perbankan terkait KUR (Kredit Usaha
Rakyat) serta isu honor dan fee untuk para pejabat, Presiden meminta perbankan melakukan
beberapa perbaikan. Presiden menganjurkan perbankan memperbaiki mekanisme penyaluran
KUR dan tetap bekerjsama dengan daerah agar KUR tetap bisa mengalir. ”KUR itu sudah kami
alokasikan setiap tahun sebesar Rp 2 trilliun yang bisa digandakan 10 kali, menjadi Rp 20 triliun.
Secara teoritis bisa kita alirkan kepada usaha kecil, mikro, dan menengah.
19
Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlah kepemilikan
aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang diberikan terhadap perubahan
kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan & Opiela (2000) terhadap perbankan di Amerika Serikat
pada tahun 1980 sampai dengan 1995 yang bertujuan untuk membuktikan berjalannya
mekanisme transmisi melalui jalur kredit, dengan mengelompokan bank menurut jumlah aset
yang dimiliki dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankan Austria pada periode 1997 sampai
dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana kelebihan cadangan modal yang dimiliki
bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit bank serta dampaknya terhadap transmisi
kebijakan moneter dari bank sentral terhadap perekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut
menunjukan hasil yang senada yaitu bahwa kelompok bank yang lebih responsif terhadap
perubahan kebijakan moneter. Dampak perubahan adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti
transmisi kebijakan moneter bergerak lebih efektif pada kelompok bank kecil.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan merupakan
salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan
nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga
intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku
ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian
roda perekonomian bergerak.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan
likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi
(kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk
sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral),
sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor
yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal
(perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana
biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi
dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang
20
terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan
terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu
kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu
kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full
employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar
yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain
yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang,
kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri
keuangan.
Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk
adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang
meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya
produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai
dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai
keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.
Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku
untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu
kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi
pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat
penting.
Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :
• kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya
• kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.
tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang
tidak terkendali (Hiperinflasi Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu
inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal
dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai
dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan
menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat
21
naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri
tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan
harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi
tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara
umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila
serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan
meningkat sehingga orang).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)
Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral
suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.
Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa
kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal
ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen
-- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan
moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.
Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai
instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban
mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah
mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat
ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh
Bank Indonesia.
Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset
bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi
penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and
panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang
22
cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di
Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila
diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan
tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik
yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices and
governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan
yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.
Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber
pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar
yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura,perusahaan-perusahaan leasing,
perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaan-perusahaan anjak piutang, perusahaan-
perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti
promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang
dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal
mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi
bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya
berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan.
Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah
kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal ini dapat
dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada
kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali
tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.
Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk
mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus
diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun
peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi
kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang
memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya.
Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan
mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan
23
mengenai persyaratan risk-based capital.
Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan yaitu: efisiensi,
keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah untuk
menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking).
Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas
untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa
kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya pinjaman
yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan
sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula dikaji untuk
memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan
untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya konsentrasi
bisnis.
Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank
karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank. Pentingnya
pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh
Adam Smith sebagai berikut:
“being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that
they should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in a private
copartnery frequently watch over their own… Negligence and profusion, therefore, must always
prevails, more or less, in the management of the affairs of such a company.”
Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan
jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian
kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu
setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan
nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank sesuai
dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.
Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar
sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu.
24
Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah
penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan
kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.
Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial institutions is
shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes and
the entire system is weakened.”
Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat
penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan nasabah
terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau
pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya
bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know
your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employee).
Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah
meningkat.
Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut
sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat
kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaian bank bermasalah
telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian perusahaan non bank.
Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan
penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat.
Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada
dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset
bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum
nasabah yang lain.
Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah satu
caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan
mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari industri perbankan.
Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat
kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan
25
menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan kecil
yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan
bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang corruption-
resistant sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus
dan pemilik bank.
Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna mengawasi
sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang menjalin.
Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya
tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakan merugikan oleh
pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan self dealing.
Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap
informasi yang diperoleh.
Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya ada
dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan maksimal.
Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna dan tanpa
biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerja bank dan
kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahan maksimal adalah
suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dari informasi yang mengalir
secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri secara lengkap dan tanpa biaya
dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi seperti itu tentunya sangat sulit bahkan
mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan dimana informasi yang
tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi bagi industri perbankan sehingga
menghambat pengembangan usaha mereka.
Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangat
berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar akan
berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.
Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :
"The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity. This
is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of the European
Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso (in 1994). In the
process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot be indifferent to the signals
26
coming from international financial markets. Although markets can be harsh teachers at times,
the constrains that impose discipline our policy choices and remind us every day of our longer
run responsibilities."
Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga
pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan
karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi
dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang
dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disiplin pasar.
Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat
terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan
disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas
kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah
untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap peraturan perbankan.
Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun
suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit
bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen,
diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut
dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian
lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan
terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan
kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan.
Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab adalah suatu pendekatan
yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya
untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung
sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko
berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.
Masalah-masalah di atas merupakan fokus pembahasan dalam buku ini yang dibagi dalam 5 bab
sebagaimana diuraikan di bawah ini :
27
Bab Pertama, menguraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh industri perbankan. Globalisasi
dan integrasi sistem keuangan yang diikuti dengan peningkatan persaingan baik antar bank
maupun antara bank dan lembagai keuangan lainnya telah membawa permasalahan tersendiri
bagi bank dan badan pengawas bank.
Bab Kedua, membahas pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan
permasalahan yang timbul pada perbankan dan perekonomian akibat hilangnya kepercayaan
masyarakat.
Bab Ketiga, mengkaji tentang kejahatan perbankan dan masalah-masalah yang berkaitan
dengan prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang.
Bab Keempat, Masalah yang ditimbulkan pencabutan ijin usaha dan likuidasi bank akibat
kelemahan dari ketentuan yang berlaku.
Bab Kelima, menguraikan mengenai pentingnya perlindungan nasabah penyimpan dalam
bentuk skim asuransi simpanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dan
masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem penjamin simpanan tersebut.
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi
perbankan. Didukung oleh berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, industri
perbankan semakin solid, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal
(CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan terjaganya rasio
kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, intermediasi
perbankan juga semakin membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir
November 2011 mencapai 26,0% (yoy), di mana kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi
masing-masing tumbuh sebesar 36,0% (yoy), 22,2% (yoy), dan 26,0% (yoy).
Dewan Gubernur meyakini prospek ekonomi Indonesia masih cukup kuat walaupun di tengah
ketidakpastian perekonomian global. Pada triwulan I-2012, pertumbuhan ekonomi diprakirakan
akan mencapai 6,5%, ditopang investasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.
Peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade diharapkan akan semakin
memperkuat investasi ke depan. Sementara itu, ekspor diprakirakan tetap tumbuh meskipun
28
melambat sejalan dengan melemahnya ekonomi global. Secara keseluruhan tahun 2012,
pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan pada kisaran 6,3%-6,7% dan akan terakselerasi ke
kisaran 6,4%-6,8% pada 2013 seiring membaiknya ekonomi global. Di sisi harga, Dewan
Gubernur memperkirakan inflasi pada 2012 dan 2013 akan tetap dapat dikendalikan pada kisaran
sasarannya, yaitu 4,5%±1%.
Dewan Gubernur akan terus mewaspadai beberapa faktor risiko terhadap keseimbangan ekonomi
makro Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi global yang masih diliputi oleh
ketidakpastian yang tinggi, terutama terkait dengan berlarut-larutnya penyelesaian krisis di
kawasan Eropa. Bank Indonesia akan terus berupaya untuk mengoptimalkan peran kebijakan
moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan
memitigasi dampak perlambatan ekonomi global, dengan senantiasa menjangkar ekspektasi
inflasi ke depan ke arah sasarannya. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran
kebijakan melalui respon kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan
makroprudensial dalam rangka pengelolaan capital flows, kebijakan makroprudensial dalam
rangka pengelolaan likuiditas, dan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah.
Manfaat perbankan dalam kehidupan
1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah
satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka
pendek (yield enhancement).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah
satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut
juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari
atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari
(price discovery).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan
spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu
sendiri.
29
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi
derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen
dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.
Jenis-jenis bank dan fungsinya
o Tiga kelompok utama Institusi keuangan
1. bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan
besarnya asset
2. lembaga tabungan, dan credit unions yang juga disebut lembaga penyimpanan karena
sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah Mereka melakukan fungsi serupa
dengan lembaga-lembaga lain, yaitu, menerima deposito (kewajiban) dan membuat
pinjaman ( Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban, yang jauh
lebih bervariasi).
Perbandingan konsentrasi aset ukuran bank, menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan
tampaknya telah mengurangi pangsa aset bank paling kecil ( aset di bawah $ 1 miliar). Bank-
bank ini dengan aset dibawah $ 1 milliar cenderung mengkhususkan diri pada ritel atau
consumer banking, seperti memberikan hipotek perumahan, kredit konsumen dan deposito local.
Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar (dengan aset lebih dari $ 1 miliar), terdiri
dari dua kelas adalah bank regional atau super regional. Mereka terlibat dalam grosir yang
lebih kompleks tentang kegiatan komersial perbankan, meliputi kredit konsumen dan perumahan
serta pinjaman komersial dan industri (D & I Lending), baik secara regional maupun nasional.
Selain itu, bank - bank besar memiliki akses untuk membeli dana (fund) seperti dana antar bank
atau dana pemerintah ( federal funds)- untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi
mereka. Namun, beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu Bank
Sentral Saat ini, lima organisasi perbankan membentuk kelompok Bank Sentral,yaitu: Bank
New York , Deutsche Bank ( melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai), Citigroup, JP
Morgan , dan Bank HSBC di Amerika Serikat. Namun, jumlahnya telah menurun akibat
megamergers Penting untuk diperhatikan bahwa, aset atau pinjaman tidak selalu menjadi
indikator suatu bank adalah bank sentral. Tapi, gabungan dari lokasi dengan ketergantungan pada
sumber nondeposit atau pinjaman dana
30
Jasa perbankan
Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan
dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak
langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut:
Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah
Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
Jasa pengiriman uang (transfer)
Jasa penagihan (inkaso)
Kliring
Penjualan mata uang asing
Penyimpanan dokumen
Jasa cek wisata
Kartu kredit
Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.
Jasa Letter of Credit (L/C)
Bank garansi dan referensi bank
Jasa bank lainnya.
Peranan Bank
1. Pengalihan Aset (asset transmutation)
Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana
yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka
waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan
sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).
2. Transaksi (transaction)
Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan
transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi
keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, depsito, saham
31
dan sebagainya)merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Likuiditas (liquidity)
Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk
berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing
mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingn likuiditas para pemilik dana
dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian
bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus
likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
4. Efisiensi (efficiency)
Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa
mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang
saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (asymmetric information) antara
peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk
memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu
menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak
sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.
32
B. Perekonomian
Sejarah
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan
falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang
dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika
Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi
liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada
pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di
Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah
kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi.
Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi
kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia.
Pengertian
Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang
berhubungan dengan produksi, distribusi, dankonsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah
“ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah
tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi
diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang
dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan
data dalam bekerja.
Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi
masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa
kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia
jumlahnya terbatas.
33
o Beberapa faktor yang memengaruhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang
berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain:
-Faktor ekonomi
-Faktor lingkungan sosial budaya
-Faktor fisik
-Faktor pendidikan
-Faktor moral
Prinsip Ekonomi
Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang
didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal.
Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu,
atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.
Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu
UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan
pembangunan ekonomi.
Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut
sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan
sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila
dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk
rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
34
Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi
lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara
berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan
demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-
lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga
perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat.
7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-
batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi
1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan
dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan
kelemahan struktural ekonomi nasional.
2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta
mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk
monopoli yang merugikan masyarakat.
35
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi,
sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia
usaha.
o Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.
a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
c. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
d. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.\
MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat
zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan
masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya
memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat
sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.
o Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi tradisional sebagai berikut:
a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan.
b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana.
c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan.
d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana.
36
2. Sistem Ekonomi Sosialis atau Komando
Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau
terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan
perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi
ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.
Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl Marx. Ia adalah
seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul Das Capital. Dalam
sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah.
Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan
perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom semuanya dipecahkan melalui
perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem
ekonomi komando banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina.
o Ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:
a) semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat.
b) kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara.
c) semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak
swasta tidak diakui.
3. Sistem Ekonomi Pasar
Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar
merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di
dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah.
Jadi, sistem ekonomi pasar sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando.
Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang
terkenal berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan
berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau
37
mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem
ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
o Ciri sistem perekonomian pasar, di antaranya sebagai berikut:
a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai
sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi.
d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.
e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang
dilindungi sepenuhnya oleh negara.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari
sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini mengambil
kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi
campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan
sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat.
o Ciri sistem ekonomi campuran, di antaranya sebagai berikut:
a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah.
b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak
untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
c) kepentingan umum lebih diutamakan.
38
d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
C. Peranan sector perbankan dalam perekonomian
Pembangunan pada sektor keuangan khususnya perubahan struktur perbankan Indonesia
diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga
perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian
suatu negara. Pada masa pemulihan ekonomi bank masih belum secara optimal melakukan
fungsi utamanya sebagai intermediasi keuangan yang digambarkan oleh angka perbandingan
jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan atau lazim
disebut dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
fungsi intermediasi perbakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
tetapi tingkat pengaruhnya besar. Sehingga dalam periode ini fungsi intermediasi perbankan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, itu terlihat saat menurunnya penyaluran kredit
karena perbankan berhati-hati dalam penyaluran kredit maka pertumbuhan ekonomi megalami
perlambatan.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi merupakan salah satu sektor
yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.
Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau
institusiperantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang
membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda
perekonomian bergerak.
Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri daritiga
pilar, yaitu pengawasan, kepemerintahan intern dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus
dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi,
globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan
yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disipli pasar.
Melibatkan kepemerintahan intern dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan
tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pentingnya
39
pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa
keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit.
Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah
adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan
Perbankanmerupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang
kegiatanpembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya
sebagailembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan
demikian,pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat
terpenuhi dankemudian roda perekonomian bergerak.
Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank
Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan
(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas
moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas
keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki
dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan
merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan
salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem
keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya,
ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan
akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa
stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.
Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai
institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum
melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizikan mengumpulkan dana dalam bentuk
deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan
kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank
umum pencipta uang giral.
40
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan
likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi
(kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk
sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral),
sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor
yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government).
Inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan
inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat
terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya
pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri
adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat
biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan
harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi
tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara
umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : 1. Inflasi ringan (kurang dari
10% / tahun) 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun) 3. Inflasi berat (antara 30%
sampai 100% / tahun) 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun).
Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank
sentralsuatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang
wajar.Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian
bahwakebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk
pemerintah.Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang
kurangindependen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan
menggunakankebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat
inflasi yanglebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau
tingkat sukubunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga
41
berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena
nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi)maupun eksternal
(kurs).
o PERAN DAN FUNGSI BANK DALAM SISTEM PEREKONOMIAN
Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan
aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan
efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs
and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai
yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus, Industri
perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar
penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance).
Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (prudent)
menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu,
tidak transparannya praktik dan pengelolaan (practices and governance) suatu bank
mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh
pengurus dan pejabat bank. Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah
tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain.
Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu
antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing,
perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaanperusahaan anjak piutang, perusahaan-
perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentsnya seperti
promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang dihadapi
bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal
mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi
bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya
berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan. Masalah paling berat yang dihadapi
42
industri perbankan dan badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan
penggelapan yang mereka lakukan.
Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang
disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri
tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal praktik
seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk mendapatkan dan atau
mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan
ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak langsung
(indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank
dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu
perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung
didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus
bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan risk-based capital.
Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan yaitu:
efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah
untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking). Untuk mencapai
tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi
kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan
tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki,
berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh
menjadi pengurus bank dan sebagainya.
Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula dikaji untuk
memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan
untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya konsentrasi
bisnis. Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank
karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank.
43
o Bank dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-
sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan
menggerakkan semua potensi ekonomi agar beraya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga
keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam
menggerakan roda perekonomian dalam suatu negara.
Bankir-bankir yang mengelola bank-nya menurut sistem dan metode yang memacu
tingkat produktivitas usaha para nasabah (baik industri, perdagangan ataupun petani), akan
mampu melihat kedepan dan mengambil keputusan yang gemilang bagi perkembangan ekonomi
negaranya. Negara kita yang telah berswasembada pangan dan mengekspor hasil-hasil industri,
tidak lagi tergolong negara miskin, tetapi telah beralih statusnya menjadi negara berpenghasilan
menengah. Fasilitas yang diberikan bank menjangkau pula secara luas kepada seluruh lapisan
masyarakat petani maupun para pedagang kecil melalui Kredit Usaha Kecil, Kredit Perumahan
Rakyat, Kredit Perdagangan dengan berbagai kemudahan dan persyaratan-persyaratan yang
lunak. Bagi usaha-usaha menengah dan besar, bank menyediakan kredit produksi dan ekspor-
impor serta kredit distribusi berkala besar dengan jangkauan ke seluruh dunia. Dalam kaitan
inilah bank disebut sebagai agent of development atau alat pemerintah dalam membangun
perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.1
o Pengertian Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa
yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.2 Dengan adanya
pembangunan ekonomi maka output suatu masyarakat akan bertambah.3 pembangunan ekonomi
yaitu suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan atau direncanakan pemerintah untuk
memajukan perekonomian negaranya, misalnya membangun sarana dan prasarana yang
berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
1
2
3
44
o Arti Bank dalam Pembangunan4
Indonesia berusaha untuk membangun ekonominya melalui perencanaan yang diatur oleh
pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah, seperti REPELITA
(Rencana Pembangunan Lima Tahun). Karena itu alat-alat produksi, sumber-sumber alam serta
dana dalam masyarakat dikuasai oleh negara untuk disalurkan ke proyek-proyek ekonomi yang
ditetapkan dalam perencanaan, seperti tabungan berjangka, TABANAS (Tabungan
Pembangunan Nasional), TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka). Lembaga keuangan bank
memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mobilisasi dana-dana dalam bentuk
tabungan-tabungan seperti tersebut diatas.
o Tugas bank dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1) Sebagai badan untuk melaksanakan mobilisasi dana-dana masyarakat.
2) Sebagai badan penyalur dana-dana ke berbagai sektor ekonomi yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Alat-alat yang digunakan untuk pembangunan ekonomi antara lain tabungan (saving),
investasi (investment), kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter. Tabungan artinya
kelebihan pendapatan dari pengeluaran atau sebagai pendapatan yang tidak digunakan untuk
konsumsi. Tabungan ini disimpan pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, Bank
Tabungan Post, asuransi, deposito berjangka, TABANAS, TASKA, dan tabungan biasa. Kepada
para penabung oleh bank diberikan bunga/bagi hasil. Ini merupakan keuntungan bagi orang yang
menabung pada bank, karena setiap bulan atau setiap tahun si penabung memperoleh bunga/bagi
hasil atas uang yang disimpannya. Semua tabungan ini akan menjadi produktif untuk kegiatan
ekonomi. Investasi artinya usaha penanaman modal. Kebijaksanaan fiskal artinya kebijaksanaan
perpajakan dan penetapan jumlah penerimaan pajak-pajak, serta jumlah dan arah dari
pengeluaran pemerintah untuk memperoleh tujuan tertentu. Kebijaksanaan moneter artinya
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mendapatkan tujuan tertentu.5
4
5
45
Bank sangat berperan dalam pembangunan, karena adanya pembangunan itu juga tidak
terlepas dari peran masyarakat. Masyarakat yang menggunakan fasilitas pembangunan
diwajibkan untuk membayar pajak, yang kemudian bank disini dapat mengatur penghimpunan
pajak dari masyarakat. Lantas, dana dari pemerintah untuk pembangunan pasti ada keterbatasan,
kemudian bank disini juga dapat membantu pemerintah dalam hal tersebut.
46
o PERANANAN BANK INDONESIA DALAM PEMELIHARAAN KESTABILAN
SEKTOR KEUANGAN
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan itu adalah:
1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui
instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk
mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat
gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek
ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan
cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena
itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu
kebijakan yang disebut inflation targeting framework.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan
yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu
dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara
lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh
sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan
mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem
pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu,
disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta
penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan
bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem
keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement)
dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong
kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan
secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia
dan rencana implementasi Basel II.
47
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam
sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan
mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan
risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang
bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk
mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara
lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan
nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan
keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran,
Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial
dalam sistem pembayaran.
4. melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses
informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan
secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan
dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem
keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator
macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan
pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor
keuangan.
48
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi
bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran
tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna
menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup
penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan
kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya
krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada
bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan
untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia
harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik
dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.
o Peran bank sentral sebagai otoritas moneter
Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral adalah
mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku
bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral
memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya.
otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan
jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga
dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter
adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak
tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada
berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa
negara, terdapatnya suatu dewan yang mengkontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata
uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang
logam.
49
o PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA KESTABILAN KEUANGAN
Meskipun secara umum, terutama di kalangan pelaku pasar keuangan telah terbiasa
mendengar istilah kestabilan sektor keuangan, kiranya tidak ada salahnya untuk
mengungkapakan kembali pengertian dari istilah tersebut. Belum terdapat suatu definisi yang
universal mengenai kestabilan sektor keuangan. Andrew Crockett mengemukakan bahwa untuk
memahami konsep kestabilan sektor keuangan, perlu dibedakan antara stabilitas moneter dengan
stabilitas keuangan. Bila stabilitas moneter mengacu pada stabilitas harga dalam bentuk
kestabilan nilai mata uang, maka stabilitas keuangan mengacu pada kestabilan institusi
keuanagan itu sendiri dan stabilitas pasar yang tergabung dalam sistem keuangan.
Dalam konteks stabilitas keuangan, perlu diperjelas lembaga keuangan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, agar diperoleh kesamaan
persepsi di semua lembaga yang terkait. Dalam praktiknya memang belum terdapat suatu
rumusan standar mengenai masalah ini.
Komponen yang kedua adalah kestabilan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang.
Pasar dimaksud dapat dikatakan stabil apabila pelaku pasar (misalnya investor) masih percaya
untuk melakukan traksaksi pada tingkat harga yang merupakan refleksi dari fundamental
ekonomi dan volatilitas harga pasar yang tidak ekstrem dalam jangka pendek. Kondisi yang tidak
stabil tersebut perlu diwaspadai mengingat dalam kondisi terjadinya krisis keuangan maka
kondisi tersebut dapat berdampak kepada:
1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (depositor dan investor) terhadap sistem
keuangan sehingga dapat menimbulkan bank run,
2. Fungsi intermediasi menjadi tidak efektif mengingat suku bunga bank menjadi tidak realistis,
3. Alokasi sumber-sumber dana menjadi tidak efektif karena orang akan lebih senang
menyimpan uang di rumah atau di luar negeri,
4. Biaya yang relatif besar untuk menyelamatkan lembaga keuangan atau bank yang memiliki
dampak sistemik terhadap perekonomian,
5. Kebijakan moneter tidak dapat diterapkan dengan baik.
50
Dalam hubungan ini, dapat dijelaskan bahwa selama ini sebenarnya tugas menjaga kestabilan
sektor keuangan sudah secara langsung menjadi satu dalam tugas Bank Sentral menjaga
kestabilan moneter. Mengingat bahwa berbagai permasalahan baru di bidang ekonomi dan
keuangan dewasa ini terus bermunculan maka fungsi kestabilan sektor keuangan ke dalam fungsi
menjaga kestabilan moneter dinilai kurang efektif, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
1. Kompleksitas usaha lembaga keuangan/bank terus meningkat pesat, bahkan dalam
beberapa kasus terdapat kesulitan untuk menentukan posisi unit usaha bank di dalam suatu
struktur konglomerasi yang relatif besar.
2. Dengan semakin majunya sistem informasi dan globalisasi operasi perusahaan
keuangan/bank, permasalahan yang terjadi di pasar internasional dapat berdampak langsung
terhadap kondisi pasar domestik (contagion effect).
3. Kebijakan moneter dan fiskal yang kurang tepat memungkinkan juga timbulnya
permasalahan di sektor keuangan dan bank.
4. Hutang luar negeri yang jatuh tempo di masa mendatang dapat pula menyebabkan
adanya tekanan terhadapa pasar valas, dimana tingginya permintaan valas tidak sepenuhnya
dapat diimbangi oleh penawaran.
5. Struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada beberapa kelompok usaha (konglomerat)
akan dapat memberikan tekanan dalam kestabilan sektor keuangan.
6. Apabila dapat dilakukan pemantauan secara rutin terhadap komponen-komponen yang
dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas keuangan sebagaimana tersebut di atas maka
diharapkan akan dapat dilakukan pencegahan terhadap terjadinya krisis dan pemecahan
permasalahannya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak-pihak
yang berwenang (crises resolution).
o Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional
Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari
masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang
produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian,
51
pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan
pendapatan masyarakat.
Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan dalam
pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu
memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.
* Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat
Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena
turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi
mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai
faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar
pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat
yang dapat diraihnya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan
kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu
pemerintah untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat.
Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu
masyarakat yang adil dan makmur.
* Dunia usaha dan peran perbankan
Ketergantungan dunia usaha (sektor riil) terhadap sektor perbankan tampaknya semakin
tinggi. Usaha apapun, baik dalam bidang industri, perdagangan, jasa, konstruksi, pertambangan,
pertanian, dan sebagainya amat tergantung pada pembiayaan dari bank.
Berbagai proyek investasi dalam lingkup dan skala apapun sering menggunakan dana perbankan,
yakni dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sudah tentu berbagai usaha atau investasi tersebut
harus memberikan keuntungan yang memadai, paling tidak dapat menutupi biaya produksi dan
membayar pinjaman bank dan bunganya.
Di sinilah manajemen berperan. Manajemen tak lain merupakan seni, mengupayakan agar
berbagai faktor produksi dapat terintegrasi secara terpadu, hingga menghasilkan nilai tambah
52
yang optimal. Nilai tambah tersebut bisa diukur dengan besarnya Return On Equity (ROE),
yakni menggambarkan berapa besarnya keuntungan yang bisa diperoleh untuk setiap uang
(rupiah/dolar) yang ditanamkan.
Peran sektor keuangan dalam perekonomian sangat krusial, utamanya sebagai penyedia
dana bagi pembiayaan perekonomian, khususnya investasi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika
kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya.
Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam
perekonomian, agar pengembangan sektor keuangan tidak berdampak negatif terhadap
pertumbuhan perekonomian, maka perlu diperhatikan ; 1). pengembangan sektor keuangan tidak
boleh hanya fokus pada kuantitas/volume saja, 2). penguatan regulasi dan supervisi untuk
meningkatkan kualitas sektor keuangan sangat diperlukan, 3). untuk itu sektor keuangan,
khususnya perbankan, menjadi highly regulated industry.
Sedangkan pengembangan sistem keuangan di Indonesia lebih dekat kepada tipe “ bank-based
system “ dimana perbankan mendominasi sektor keuangan, dari pada tipe “ market-based
system“.
Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan
Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank
Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan
(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas
moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas
keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.Kebijakan moneter memiliki
dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas
keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter.Sistem keuangan
merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan
sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.
Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas
sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar
53
belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung
jawab Bank Indonesia.
Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem
keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen
dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:
Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui
instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu
menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan
stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan
moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat
mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya.Oleh karena itu, untuk menciptakan
stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation
targeting framework.
Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga
keuangan yang sehat, khususnya perbankan.Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu
dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain,
sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu,
kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu
perekonomian.Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan
kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan.Selain itu, disiplin pasar melalui
kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law
enforcement) harus dijalankan.Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang
menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh.Sementara itu,
upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan
stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.Untuk
menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah
menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.
Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam
sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan
54
mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko
yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat
sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi
risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan
menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem
RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan
kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia
memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem
pembayaran.
Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat
mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.Melalui
pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor
keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas
sistem keuangan.Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan
indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan
pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui
fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran
tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari
terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan
likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang
menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat
sistemik.Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami
kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya
moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus
diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.
55
Peranan Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (BI), pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang
independen.Maksud kalimat tersebut adalah Independen diartikan sebagai lembaga negara
yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal
9 dinyatakan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas BI, dan demikian pula BI wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk
campur tangan dari pihak manapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Independensi
tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada BI dalam menetapkan target-
target yang akan dicapai (goal independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai
piranti moneter (instrument independence) dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya,
dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa BI memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan
moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju
inflasi.Demikian pula, untuk lebih meningkatkan efektivitas pengendalian moneter serta
kapasitasnya sebagai lender of the last resort, dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa pemberian
kredit oleh BI kepada bank dibatasi.
Jangka waktu kredit kepada bank maksimal 90 hari dan penggunaannya hanya untuk
mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Selain itu, kredit tersebut harus dijamin
dengan surat berharga yang bernilai tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal
sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima oleh bank.
Tujuan dan tugas BI saat ini sesuai dengan undang-undang baru tersebut adalah tujuan BI
adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI
mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang
menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang
ditetapkan.Perlu dikemukakan bahwa tugas pokok BI berubah sejak diterapkannya undang-
undang tersebut, yaitu dari multiple objective (mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah) menjadi single
objective (mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah). Dengan demikian tingkat
keberhasilan BI akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
56
Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah tercermin
dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi.Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga
barang-barang secara umum.Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2
macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran.Dalam
hal ini, BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal
dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim
kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengendalian BI.Oleh karena
itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan
adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun
swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi
selama ini akan sulit dikendalikan. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh
kekuatan permintaan dan panawaran yang terjadi di pasar.Apa yang dapat dilakukan oleh BI
adalah menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam.
BI mengontrol tingkat inflasi dengan cara Seperti dikemukakan diatas bahwa kontrol BI
atas inflasi sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, BI
selalu melakukan assessment terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap
kemungkinan tekanan inflasi.Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil
assessment tersebut.Perlu disampaikan pula bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan
hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti
kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil.Untuk itulah koordinasi dan kerjasama antar
lembaga lintas sektoral sangatlah penting dalam menangani masalah inflasi ini.
Kebijakan moneter BI kedepan yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal inflasi
dilakukan dengan cara Sasaran akhir kebijakan moneter BI di masa depan pada dasarnya
lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula
dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, dimana banyak
bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian
inflasi.Alasan yang mendasari perubahan tersebut adalah, pertama, bukti-bukti empiris
menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi
tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti
pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran.Kedua, pencapaian inflasi rendah
merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan
57
pada tingkat kapasitas penuh (full employment) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-
luasnya. Ketiga, yang terpenting, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir
kebijakan moneter akan menjadi nominal anchor berbagai kegiatan ekonomi.
Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah :
1. Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter.
2. Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter.
3. Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi.
4. Memformulasikan respon kebijakan moneter.
Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK)
sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran
operasional.
Konsep inflasi inti (core inflation) dapat kita bagi menjadi dua yaitu Berdasarkan
pengertiannya, ada 2 konsep dalam pengertian inflasi inti.Pertama, inflasi inti sebagai
komponen inflasi yang cenderung ‘menetap’ atau persisten (persistent component) di dalam
setiap pergerakan laju inflasi.Kedua, inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-
harga secara umum (generalized component).Core inflation pada beberapa literatur disebut
juga dengan underlying inflation.Inflasi inti inilah yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan
oleh BI.Di dalam operasionalnya, BI tidak menggunakan inflasi IHK sebagai acuan dalam
mengambil kebijakan moneter, namun menggunakan inflasi inti.
Penggunaan inflasi inti sebagai sasaran operasional dikarenakan inflasi inti dapat
memberikan signal yang tepat dalam memformulasikan kebijakan moneter. Sebagai contoh,
dalam hal terjadi gangguan permintaan (demand shock) yang mengakibatkan inflasi tinggi,
respon bank sentral akan mengetatkan uang beredar sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.
Disamping itu, kebijakan tersebut dapat juga untuk menyesuaikan kembali pertumbuhan
ekonomi pada tingkat yang sesuai dengan kapasitas perekonomian.Sebaliknya, jika inflasi
meningkat karena terjadinya gangguan penurunan di sisi penawaran (supply side), misalnya
kenaikan harga makanan karena musim kering maka kebijakan uang ketat justru dapat
memperburuk tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi.Respon yang dapat dilakukan oleh
bank sentral adalah kebijakan melonggarkan likuiditas perkonomian justru diperlukan untuk
menstimulir peningkatan penawaran.
58
Inflasi yang akan dipakai BI dalam menetapkan targetnya adalah BI menetapkan IHK
sebagai targetnya, seperti yang diterapkan di semua negara yang menganut sistem target
inflasi secara eksplisit. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya IHK sebagai target
bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan digunakannya
IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Seperti yang
berlaku pada negara-negara lain institusi yang bertugas mengumpulkan data statistik selalu
memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang reliable
dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas
yang lebih baik dan selalu tersedia secara tepat waktu.
Tekanan terhadap angka inflasi dapat dibagi dua Dilihat dari asalnya, tekanan inflasi
dapat dibedakan atas domestic pressures (berasal dari dalam negeri) dan external pressures
(berasal dari luar negeri). Tekanan yang berasal dari dalam negeri dapat diakibatkan oleh
adanya gangguan dari sisi penawaran dan permintaan serta kebijakan yang diambil oleh
instansi lain di luar BI, misalnya kebijakan penghapusan subsidi pemerintah, kenaikan pajak,
dll. Gangguan dari sisi penawaran dapat timbul apabila terjadi musim kering yang
mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam, gangguan distribusi tidak lancar dan
adanya kerusuhan-kerusuhan sosial yang berakibat terputusnya pasokan dari luar
daerah.Gangguan dari sisi permintaan dapat terjadi apabila otoritas moneter menerapkan
kebijakan uang longgar.
Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran
Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem
pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang
menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak
yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi
sistem pembayaran.
Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator,
regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem
pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan
tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).
59
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur,
mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenang
Bank Indonesia. Luasnya cakupan tugas dan wewenang Bank Indonesia menimbulkan
kerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya
bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi.Maraknya kasus
perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam
menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembaga
khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan
yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan
selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga
yang rencananya akan diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.
Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus terjadi,
sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya bertugas
mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi, dana
pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial.
Peranan Perbankan Sebagai Otoritas Moneter
Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting.Bank sentral adalah
mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan
suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter.Sebagai otoritas moneter, bank sentral
memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya.
Sebelum membahas mengenai beberapa hal terkait otoritas moneter yang dimiliki oleh
Bank Indonesia, maka perlu diketahui terlebih dahhulu mengenai definisi dari kebijakan
moneter dan otoritas moneter itu sendiri.
Dalam ”kamus hukum ekonomi” yang disusun oleh A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu
dikatakan bahwa kebijakan moneter (monetary policy) adalah tindakan bank sentral selaku
pemegang otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan moneter negara.
Sedangkan otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk
mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk
60
menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang.
Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif
pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara
mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti
dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang
mengkontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya
beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.
Agus Santoso dan Anton Purba mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan
Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)
dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945” bahwa kewenangan otoritas moneter yang dimiliki Bank Indonesia
merupakan hasil dari sharing of executive power kekuasaan Pemerintah di bidang ekonomi
Sharing of executive power ini dimaksudkan untuk menghindarkan Bank Indonesia dari
posisi yang dapat menimbulkan conflict of interest, yaitu antara “agen program Pemerintah”
dan “pengelola kebijakan moneter.Kedua fungsi tersebut memang tidak dapat dilakukan oleh
satu lembaga, karena kedua fungsi tersebut memiliki tujuan yang berbeda.Disatu sisi,
Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan
kebijakan fiskal dan dilain pihak Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung
kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneternya.Dengan demikian, pembagian kekuasaan
(sharing of executive power) ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung terciptanya
demokratisasi dalam pengelolaan (ekonomi) Negara.
Dalam konsep sharing of executive power ini, maka Pemerintah memegang otoritas fiskal
(dan sektor riil), sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang memliki fungsi
khusus, yaitu sebagai otoritas di bidang moneter, perbankan, dan system pembayaran, dengan
tujuan menkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat yang tercermin dari
terjaganya kestabilan rupiah. fungsi ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila
tercampur dengan ragam fungsi departemental pemerintahan yang sarat dengan tarik menarik
kepentingan politik dan seringkali berubah karena mengandung faktor subyektifitas yang
tinggi.
61
Dengan demikian, maka dengan adanya sharing of executive power ini, kekuasaan
Pemerintah dalam kebijakan ekonomi tidak terkonsentrasi.Hal ini juga secara tegas
tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan
“tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan
mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”.
Namun, sebagai organ of state Bank Indonesia dalam beberapa hal harus tetap
berkoordinasi dengan Pemerintah.Dengan kata lain, hubungan ini dapat digambarkan sebagai
fungsi pengelolaan moneter yang tidak berada di bawah pengelolaan kebijakan fiskal, tetapi
yang terpisah, namun tetap bekerjasama dengan pengelola fiskal untuk memperoleh manfaat
yang semaksimal mungkin dalam pembangunan ekonomi nasional.
1. Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No.
23/1999 jo UU No. 3/2004)
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa awal kemerdekaan, terdapat dua
bank yang menjalankan fungsi sebagai bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI)
1946 dengan De Javasche Bank milik Belanda. Secara formal sendiri, Indonesia hanya
mengakui Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral.
Bank Negara Indonesia pada masa itu memiliki fungsi sebagai bank komersial (dalam
hal-hal khusus) dan fungsi utama sebagai bank sentral.Sebagai bank sentral Bank Negara
Indonesia memiliki kewenangan sebagai otoritas moneter, tetapi tidak murni sebagai otoritas
moneter, karena masih melakukan tugas lain seperti pemberian kredit kepada badan
Pemerintah.
Sejak diundangkannya UU No.11/1953 tentang Bank Indonesia, maka fungsi bank sentral
beralih dari Bank Negara Indonesia kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai
tugas membantu Pemerintah dibidang moneter dan perbankan.
Berdasarkan tugas pokok bank sentral yang digariskan pada UU No.11/1953, maka peran
pokok Bank Sentral yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia selain sebagai otoritas
moneter adalah mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan,
penyaluran kredit bank dan merangkap sebagai bank komersil. Selain itu karena pada masa
itu Bank Indonesia menjadi bagian dari Pemerintah, maka Bank Indonesia juga melaksankan
peran sebagai agen pembangunan dengan keharusan menyalurkan kredit (berbunga) murah
62
kesektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan koperasi.Dengan demikian Bank Indonesia
sebagai bank sentral berfungsi ganda yaitu sebagai banker’s bank merangkap sebagai bank
komersial.
Namun setelah diundangkannya UU No.13/1968 fungsi Bank Indonesia sebagai bank
komersial dicabut.Dengan demikian bank sentral menurut Undang-undang ini tidak lagi
berfungsi ganda (merangkap sebagai bank komersial), tetapi bank sentral masih
melaksanakan tugas/peran sebagai bankir sekaligus sebagai kasir pemerintah (Pasal 34, 36,
dan Pasal 38).
2. Sesudah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No.
23/1999 jo UU No. 3/2004)
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Dan untuk
mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: (i) menetapkan
dan melaksankan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi Bank.
Dalam menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang
menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara
yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksankan kebijakan nilai
tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa utnuk
memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat
juga menerima pinjaman luar negeri.
Awalnya, untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai
fungsi sebagai lender of the last resort dan melaksanakan pemberian kredit program yang
telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksankan fungsi ini, Bank Indonesia hanya
membantu untuk mengatasi mismatch (ketidakseimbangan) yang disebabkan oleh resiko
kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, resiko manajemen, dan resiko
pasar.Namun setelah diundangkannya UU No.23/1999, maka sesuai dengan status Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, maka pemberian kredit program tidak
lagi menjadi tugas Bank Indonesia.
Dalam rangka menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter, Bank Indonesia
berwenang: (a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju
inflasi; (b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk
63
tetapi tidak terbatas pada: (i) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing; (ii) penetapan diskonto; (iii) penetapan cadangan wajib minimum; (iv) pengaturan
kredit atau pembiayaan.
3. Peran Strategis Otoritas Jasa Keuangan
Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 34 UU No. 3/2004. Dikatakan
dalam ayat (1) bahwa ”Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh oleh lembaga pengawas
sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Dalam
penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan
dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa
keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan
perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat.
Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugsnya dan kedudukannya berada
di luar Pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakya (DPR). Dalam melakukan tugasnya lembaga
ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasma dengan Bank Indonesia sebagai
bank sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan
yang dimaksud.
Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan
meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.
Dalam ayat Pasal 34 ayat (2) dikatakan bahwa Pembentukan lembaga pengawasan
tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010. Sebelumnya, pada
Pasal 34 ayat (2) UU No.23/1999, disebutkan bahwa pembentukan lembaga pengawasan
(Otoritas Jasa Keuangan) yang dimaksud akan dilaksankan selambat-lambatnya pada 31
Desember 2002. Namun, karena waktu yang diamanatkan telah terlampaui maka dengan UU
No.3/2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-
lambatnya pada 31 Desember 2010.
64
Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan
memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga tersebut dalam
menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.
Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang
meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem
dokumentsi, dan peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fungsi Bank Indonesia untuk
melakukan pengawasan bank sebgaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c jo Pasal 24 jo Pasal 27
UU No.23/1999 diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, selama
Lembaga tersebut belum dibentuk maka tugas pengaturan dan pengawasan Bank
dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional
Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari
masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang
produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian,
pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional
dan pendapatan masyarakat.
Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat.Kegiatan
dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat
membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam
masyarakat.
Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat
Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena
turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.
Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan
memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan
65
usahanya.Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang dikuasai,
sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihnya.Sehubungan
dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat
bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk memeratakan
kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat.Dengan demikian kita dapat turut
mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Dunia Usaha dan Peran Perbankan
Ketergantungan dunia usaha (sektor riil) terhadap sektor perbankan tampaknya semakin
tinggi.Usaha apapun, baik dalam bidang industri, perdagangan, jasa, konstruksi,
pertambangan, pertanian, dan sebagainya amat tergantung pada pembiayaan dari bank.
Berbagai proyek investasi dalam lingkup dan skala apapun sering menggunakan dana
perbankan, yakni dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sudah tentu berbagai usaha atau
investasi tersebut harus memberikan keuntungan yang memadai, paling tidak dapat menutupi
biaya produksi dan membayar pinjaman bank dan bunganya.
Di sinilah manajemen berperan. Manajemen tak lain merupakan seni, mengupayakan
agar berbagai faktor produksi dapat terintegrasi secara terpadu, hingga menghasilkan nilai
tambah yang optimal. Nilai tambah tersebut bisa diukur dengan besarnya Return On Equity
(ROE), yakni menggambarkan berapa besarnya keuntungan yang bisa diperoleh untuk setiap
uang (rupiah/dolar) yang ditanamkan.
Bank selaku kreditur atau pembiaya, cenderung hanya memilih perusahaan yang
memiliki ROE yang cukup tinggi.Sebab, jika tingkat keuntungan usaha masih di bawah
tingkat suku bunga deposito, bisa dikatakan bahwa usaha itu relatif kurang menguntungkan.
Para pemilik modal akan berpikir-pikir dulu sebelum membeli saham perusahaan, sebab
suku bunga deposito relatif lebih tinggi dari ROE. Demikian juga dengan perbankan, melalui
analisis kredit akan mencoba mengukur, membandingkan dan memperhitungkan tingkat
keuntungan (feasibility study) dari sebuah usaha.
Berdasarkan fakta di atas, sudah tentu tingkat suku bunga yang tinggi sebenarnya kurang
dikehendaki oleh dunia usaha.Karena secara langsung menuntut tingkat ROE yang tinggi,
berarti perusahaan harus benar-benar meningkatkan produktivitas dan efisiensinya.
66
Sepanjang tingkat suku bunga itu masih logis, sebenarnya dunia usaha terkena dampak
positif, yakni senantiasa meningkatkan produktivitasnya dan efisiensinya. Tetapi jika tingkat
suku bunga itu sudah tak logis lagi, hanya akan menimbulkan kepenatan dan frustasi bagi
para pengusaha. Nah, tingkat keuntungan usaha yang tinggi sebagai besar justru harus
diserahkan pada bank untuk membayar utang ditambah bunga.Sedangkan kesempatan untuk
menikmati hasil dan melakukan reinvestasi relatif kecil. Dengan kata lain, menjalankan
usaha hanya untuk membayar suku bunga kredit yang menggunung. Sudah jelas, kondisi
tersebut sama sekali tak menyehatkan iklim berusaha.
Selain masalah suku bunga yang tinggi, hal lainnya yang menyebabkan terhambatnya
dunia usaha ialah persoalan mengenai agunan.Terutama bagi usaha skala menengah ke
bawah, agunan seolah menjadi bumerang.
Sudah tentu, sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki agunan.Padahal, salah satu
syarat utama untuk memperoleh kredit perbankan, yakni adanya barang yang dijaminkan
(agunan), umpamanya sertifikat hak milik (tanah, bangunan, atau yang lainnya).
Dengan adanya aturan mengenai agunan ini, usaha besar yang relatif memiliki modal
yang kuat (cadangan agunanya besar), bisa menikmati kredit perbankan dengan
mudah.Bahkan, untuk perusahaan-perusahaan yang dikenal bonafide, agunan seolah bukan
menjadi persyaratan. Hal itu tak lain karena tingkat keuntungan usaha (ROE) yang cukup
tinggi, hingga perbankan seolah tak khawatir dana yang disalurkan akan macet. Padahal,
kredit macet terjadi dalam semua skala usaha, baik kecil, menengah, besar atau raksasa.
Hanya sektor usaha yang benar-benar “sehat” saja yang mampu mengembalikan kredit
sesuai jadwal.Jadi persoalannya, bagaimana agar sektor usaha benar-benar sehat.Dalam hal
ini tidak selalu tergantung pada besar skala usaha.Usaha kecil yang sehat lebih berhak atas
kredit perbankan daripada usaha besar yang “sakit”.
Supaya agunan tidak lagi menjadi syarat mutlak, maka sangat diperlukan kepiawaian
tenaga perbankan (analisis kredit) dalam menilai kelayakan usaha, yakni melalui proposal.
Selain itu, diperlukan kecermatan dalam menilai siapa pelaku usahanya, apakah secara
keseluruhan bisa dikatakan bonafide.Dalam hal ini, bonafide tidak hanya ditentukan oleh
besarnya modal atau agunan yang dimiliki, tetapi bagaimana kapasitas sumber daya atau
potensinya.
67
Apakah memiliki prospek dan wawasan yang jelas dan konkret dalam dunia usaha, atau
hanya sekedar mencoba-coba, tak begitu serius.Sekali lagi, dalam hal ini hendaknya pihak
perbankan tidak bersikap apriori terhadap kemampuan pengusaha skala kecil.
Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berorientasi profit, senantiasa
menghindari hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Bagaimanapun,
perbankan bertanggung-jawab langsung kepada para pemilik dana, terutama para nasabah,
deposan atau masyarakat luas.
Pada dasarnya antara sektor perbankan dan dunia usaha terjadi simbiosis mutualisme,
simbiosis yang saling menguntungkan. Dunia usaha tumbuh dan berkembang tak lain karena
kontribusi perbankan.
Demikian pula sebaliknya, volume usaha bank membengkak, tak lain karena adanya
aktivitas dunia usaha. Simbiosis itu bisa terus meluas dan makin berkembang, mencakup
semua skala usaha, mengikutsertakan seluruh bank, baik bank yang kecil maupun besar,
milik pemerintah atau swasta.
Penyaluran kredit bisa benar-benar diefektifkan dan dioptimalkan.Sudah selayaknya,
tidak ada lagi “uang tidur”, tetapi terus-meneus berputar mengongkosi sektor riil.Dalam hal
ini, tentu saja dibutuhkan sistem manajemen perbankan dan dunia usaha yang benar-benar
mantap dan stabil.
Bukanlah hal itu pula yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional,
yakni adanya sektor usaha yang terus menerus berkembang, yang tak terlepas dari peranan
sektor perbankan. Kontribusinya, antara lain penyerapan tenaga kerja; penyediaan barang
konsumsi dalam negeri, peningkatan ekspor, pajak bagi negara, dan sebagainya.
Kinerja Bank Dunia di Indonesia
Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank
Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar
dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut
Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut
telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan
pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni
infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada
68
Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada
berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah.
Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia.Pertama,
memimpin Forum CGI.Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33
negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI
“membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta
bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam
hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara
dan lembaga donor.
Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama
dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah
mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak
pada perusahaan-perusahaan besar.
Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek
dan hutang dana segar
a. Hutang Proyek
Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit.
Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan
barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang
dan lainnya kepada Indonesia.
b. Hutang Dana Segar
Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural
(SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang
bentuknya, antara lain:
1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan
2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor
3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok
4. menaikkan tarif telepon dan pos
5. menaikkan harga bahan bakar (BBM)
Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus
mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapat
69
kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari
total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan
luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total
anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan
subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1
trilyun.Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1
trilyun.
Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang
tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan
kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah.Karena itu, meski Bank
Dunia memiliki semboyan “working for a world free of poverty”, namun meski telah lebih
dari 60 tahun beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan
Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.
Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita
Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.
1. Kerugian dalam bidang ekonomi
- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena
diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)
- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan
konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus
membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan
oleh para ahli Indonesia sendiri.
- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi
Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-
universitas.
- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan
perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak
Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol
pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.
70
2. Kerugian dalam bidang politik
- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank
Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah
harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga keuangan
internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman,
biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima
pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya,
pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN,
sejalan dengan kebijakan Neoliberal.UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS
dari Bank Dunia.”
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia
(dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh
John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan
keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan
teknik.Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di
negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.
Mengenai pekerjaannya itu, Perkins (2004: 13-16) menulis, “…saya mempunyai dua tujuan
penting. Pertama, saya harus membenarkan (justify) kredit dari dunia internasional yang
sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan
Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster) melalui proyek-proyek
engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, saya harus bekerja untuk membangkrutkan
negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar
Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkeram
oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi
target yang mudah ketika kita memerlukan yang kita kehendaki seperti pangkalan-pangkalan
militer, suaranya di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”
Dalam wawancaranya dengan Democracy Now! Perkins mengatakan, “Pekerjaan utama
saya adalah membuat kesepakatan (deal-making) dalam pemberian hutang kepada negara-
negara lain, hutang yang sangat besar, jauh lebih besar daripada kemampuan mereka untuk
membayarnya. Salah satu syarat dari hutang itu adalah—contohnya, hutang 1 milyar dolar
71
untuk negara seperti Indonesia atau Ecuador—negara ini harus memberikan 90% dari hutang
itu kepada perusahaan AS untuk membangun infrastruktur, misalnya perusahaan Halliburton
atau Bechtel.Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan ini kemudian akan
membangun jaringan listrik, pelabuhan, atau jalan tol, dan ini hanya akan melayani segelintir
keluarga kaya di negara-negara itu. Orang-orang miskin di sana akan terjemak dalam hutang
yang luar biasa yang tidak mungkin bisa mereka bayar.”
Untuk kasus Ekuador, Perkins menulis, negara itu kini harus memberikan lebih dari 50%
pendapatannya untuk membayar hutang.Hal itu tentu tak mungkin dilakukan Ekuador.Sebagai
kompensasinya, AS meminta Ekuador agar memberikan ladang-ladang minyaknya kepada
perusahaan-perusahaan minyak AS yang kini beroperasi di kawasan Amazon yang kaya
minyak.
Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank
Dunia dan menyebutnya “institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau
bahkan stabilitas ekonomi”.Dengan demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya
menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini,
yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.
Melihat kinerja seperti ini, menurut Anggoro (2008), Bank Dunia sesungguhnya telah
melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “to employ international machinery for the
promotion of the economic and social advancement of all peoples”. Dengan kata lain, Bank
Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan
pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan
Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.
Salah satu penilaian yang dilakukan Bank Indonesia adalah Aspek Permodalan.
Yang dinilai disini adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan
modal minimum bank.Artinya bagi dunia perbankan yang mengelola bisnis kepercayaan
dimana hidupnya sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kalau
masyarakat sudah tidak percara lagi kepada salah satu bank maka dampaknya akan berakhir
riwayat bank tersebut.
72
Permasalahan yang lain adalah adanya kredit macet. Dimana ada dua faktor sehingga
terjadinya kredit macet yaitu :
Pertama dari pihak perbankan. Dalam hal ini untuk melakukan analisis setiap pemohon
kredit kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak terprediksi sebelumnya.
Kedua dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan dalam hal ini adanya kesengajaan,
nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan
macet.
Bisa juga unsur ketidak sengajaan dari debitur, karena sesuatu hal debitur tidak mau
membayar akan tetapi tidak mampu.
Tetapi apa sebenarnya yang terjadi jika dari perbankan sendiri yang selalu menghadapi
kendala.
Berikut ini adalah sedikit gambaran atau peta perbankan yang dapat mempengaruhi
kondisi perekonomian di Indonesia.
Harapan masyarakat, pemerintah dan kalangan perbankan diminta secepatnya
mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bila ingin ekonomi Indonesia
cepat keluar dari krisis berkepanajangan dan jangan membuat lembaga ini menjadi mandul.
Pengembalian fungsi intermediasi tersebut didasarkan atas kegiatan mobilisasi dana
secara agresif oleh kalangan perbankan di Indonesia. Namun dana tersebut belum mampu
didistribusikan menjadi kredit untuk sektor riil, sehingga roda ekonomi serta penyerapan
tenaga kerja bisa berlanjut.
Percepatan penyaluran kredit dapat dilakukan melalui tersedianya tata kelola kredit yang
dapat menghindarkan jebakan kredit macet seperti kehadiran unit monitoring kredit dan
usaha debitur sebagai pelengkap.
Ada beberapa strategi bagi penguatan keuangan dan sektor riil selain mengambalikan fungsi
bank sebagai lembaga intermediasai, diantaranya memberikan fasilitas untuk penguatan bank
non-rekapitalisasi.
Didasarkan atas semakin meningkatnya konsentrasi industri perbankan dengan kekuatan
pada bank rekap, dimana kenyataan ini mengakibatkan kesulitan memperbaiki kinerja
perbankan nasional.
73
Untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara lembaga keuangan dan pengguna jangka
panjang untuk pencapaian efisiensi pembiayaan melalui orientasi informasi yang lengkap
untuk kedua belah pihak.
Strategi lainnya memperkuat fungsi lembaga keuangan lainnya sebagai alternatif pendanaan
sektor riil.Pengertian tersebut mempunyai sasran tersalurnya kredit untuk sektor produktif
dan bukan diprioritaskan pada konsumsi atau perdaganngan.
Langkah lain dalam penguatan lembaga keuangan dan sektor riil, yaitu kebijakan menjaga
stabilitas moneter, khususnya dalam pengendalian inflansi yang kerap menimbulkan Trade
Off.
Krisis Ekonomi Global
Seluruh dunia telah diliputi oleh krisis financial (krisis ekonomi global), seluruh negara-
negara di dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang telah terjebak dalam
kesulitan yang sangat rumit.Beberapa negara yang sebelumnya menikmati kondisi ekonomi
yang kuat yang mempunyai teknologi yang canggih dalam hal ilmu pengetahuan, pangan,
senjata, obat-obatan terlihat hancur perekonomiannnya.Fakta dari masalah tersebut adalah
bahwa ekonomi negara-negara tersebut ditopang oleh kebijakan yang sangat rapuh yang
meyebabkan collaps terkena dampak krisis ekonomi global.
Krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia
secara drastis pada tahun 2008 diperkirakan masih akan terus berlanjut, bahkan akan
meningkat intensitasnya pada tahun 2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, selain
menyebabkan volume perdagangan global pada tahun 2009 merosot tajam, juga akan
berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan
kapasitas produksi, dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran dunia. Bagi negara-negara
berkembang dan emerging markets, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian,
dan memicu terjadinya krisis ekonomi.
Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian di
negara-negara emerging markets dan fenomena flight to quality dari investor global di tengah
krisis keuangan dunia dewasa ini, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia,
termasuk Indonesia dan mengeringkan likuiditas dolar Amerika Serikat di pasar domestik
74
banyak negara. Hal ini menyebabkan pasar valas di negara-negara maju maupun berkembang
cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian yang meningkat.
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, meskipun Indonesia telah membangun
momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tidak akan terlepas dari dampak
negatif perlemahan ekonomi dunia tersebut. Krisis keuangan global yang mulai berpengaruh
secara signifikan dalam triwulan III tahun 2008, dan second round effectnya akan mulai
dirasakan meningkat intensitasnya pada tahun 2009, diperkirakan akan berdampak negatif
pada kinerja ekonomi makro Indonesia dalam tahun 2009 baik di sisi neraca pembayaran dan
neraca sektor riil, maupun sektor moneter dan sektor fiskal (APBN).
Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian
global adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis maupun akibat
merosotnya likuiditas global. Penurunan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
mencapai sekitar 50,0 persen, dan depresiasi nilai tukar rupiah disertai dengan volatilitas
yang meningkat. Sepanjang tahun 2008, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sebesar 17,5
persen. Kecenderungan volatilitas nilai tukar rupiah tersebut masih akan berlanjut hingga
tahun 2009 dengan masih berlangsungnya upaya penurunan utang (deleveraging) dari
lembaga keuangan global.
Krisis keuangan Amerika Serikat menyebabkan masalah global keuangan dunia, untuk
mengatasi hal tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan sepuluh
arahan: (1) semua kalangan tetap optimis, dan bersinergi menghadapi krisis keuangan, (2)
tetap pertahankan nilai pertumbuhan enam persen, (3) optimalisasi APBN 2009, (4) dunia
usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak, (5) semua pihak agar cerdas menangkap
peluang, (6) galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri, (7)tingkatkan sikap
profesionalisme, (8) kerja sama dalam menghadapi masalah, (9) tidak melakukan langkah
non partisan, (10)komunikasi yang bijak. Sementara itu Mudrajad Kuncoro (2008)
mengatakan bahwa setidaknya ada dua langkah strategis dalam mengatasi dampak krisis
keuangan global, yaitu Demand pull strategy dan supply push strategy. Demand pull strategy
mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim
bisnis, fasilitasi mendapatkan HAKI (paten), fasilitasi pemasaran domestik dan luar negeri
dan menyediakan peluang pasar. Langkah strategis lainnya adalah supply push strategy yang
mencakup strategy pendorong sisi penawaran, ini bisa dilakukan dengan ketersediaan bahan
75
baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
Penyebab Krisis Ekonomi Global
Di tengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dengan akselerasi yang
semakin tinggi sebagaimana digambarkan di atas, Indonesia mengalami terpaan badai krisis
yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi.
Krisis ekonomi – yang dipicu oleh krisis moneter – beberapa waktu yang lalu, paling
tidak telah memberikan indikasi yang kuat terhadap tiga hal.Pertama, kredibilitas pemerintah
telah sampai pada titik nadir. Penyebab utamanya adalah karena langkah-langkah yang
ditempuh pemerintah dalam merenspons krisis selama ini lebih bersifat “tambal-sulam”, ad-
hoc, dan cenderung menempuh jalan yang berputar-putar.
Selain itu, seluruh sumber daya yang dimiliki negeri ini dicurahkan sepenuhnya untuk
menyelamatkan sektor modern dari titik kehancuran.Sementara itu, sektor tradisional, sektor
informal, dan ekonomi rakyat, yang juga memiliki eksistensi di negeri ini seakan-akan
dilupakan dari wacana penyelamatan perekonomian yang tengah menggema.
Kedua, rezim Orde Baru yang selalu mengedepankan pertumbuhan (growth) ekonomi
telah menghasilkan crony capitalism yang telah membuat struktur perekonomian menjadi
sangat rapuh terhadap gejolak-gejolak eksternal. Industri manufaktur yang sempat
dibanggakan itu ternyata sangat bergantung pada bahan baku impor dan tak memiliki daya
tahan. Sementara itu, akibat “dianak-tirikan”, sektor pertanian pun juga tak kunjung mature
sebagai penopang laju industrialisasi. Yang saat itu terjadi adalah derap industrialisasi
melalui serangkaian kebijakan yang cenderung merugikan sektor pertanian. Akibatnya,
sektor pertanian tak mampu berkembang secara sehat dalam merespons perubahan pola
konsumsi masyarakat dan memperkuat competitive advantage produk-produk ekspor
Indonesia.
Salah satu faktor terpenting yang bisa menjelaskan kecenderungan di atas adalah karena
proses penyesuaian ekonomi dan politik (economic and political adjustment) tidak
berlangsung secara mulus dan alamiah. Soeharto-style state-assisted capitalism nyata-nyata
telah merusak dan merapuhkan tatanan perekonomian. Memang di satu sisi pertumbuhan
76
ekonomi yang telah dihasilkan cukup tinggi, namun mengakibatkan ekses yang ujung-
ujungnya justru counter productive bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Krisis Ekonomi Global
1. Dampak Perekonomian Global terhadap APBNP 2008
Asumsi inflasi dalam APBNP 2008 yang ditetapkan sebesar 6,5%, menurut Adiningsih
(Ekonom dari Universitas Gajah Mada) dalam harian Suara Karya (16/4-08), dapat melebihi
10% akibat tekanan berat dari kondisi perekonomian global yang berada di luar kendali
pemerintah. Adiningsih mengemukakan bahwa seharusnya pemerintah menyusun APBN
secara konsevatif , karena apabila APBN dirubah terus, tentu akan menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat. Dia juga mengungkapkan bahwa dunia usaha juga tergantung
pada pengelolaan dan realisasi APBN. Apabila APB tidak konsisten, dipastikan dunia usaha
akan sulit tumbuh, sehinga sulit diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tiggi. Mengenai
besaran asumsi inflasi dalam APBNP, menurutnya tidak masuk akal, karena pada akhir tahun
208 terdapat beberapa hari raya yang sudah pasti akan memicu inflasi lebih tinggi.
Disamping itu harga minyak mentah yang masih akan melambung dan harga pangan dunia
yang meroket. Hal ini akan mempengaruhi harga komoditias di dalam negeri. Tidak semua
komoditas dapat dikendalikan oleh pemerintah.Tambahan lagi, banyak barang impor
termasuk yang illegal masuk ke ke pasar Indonesia. Hinga akhir tahun ini diperkirakan
gejolak pasar Keuangan dunia belum akan reda. Seandainya Amerika Serikat meningkatkan
suku bunga kredit, akan berdampak terhadap Indonesia dan dikhawatirkan inflasi akan
melebihisatudigit.
Dalam menghadapi situasi perekonomian global yang tidak pasti, Raden Pardede (salah
satu calon gubernur BI yang ditolak DPR) mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintah
harus membatasi besaran anggaran untuk subsidi.Menurutnya, dengan asumsi harga minyak
mentah sebesar US$ 95 per barel, total subsidi mencapai sekitar Rp 33 triliun.Jika harga
minyak ternyata lebih dri U$$ 100 per barel, diperkirakan lebih dari 30% anggaran belanja
habis untuk subsidi, bagaimana dengan sektro yang lain, katanya.
Berkaitan dengan kekurangan dana dalam APBN pasti dicarikan melalui pembiayaan
yang salah satunya adalah dengan penerbitan Suat Utang Negara (SUN) disesuaikan dengan
melihat kemampuan pasar untuk menyerapnya. Tetapi, jika subsidi tidak dibatasi, investor
77
akan khawatir mengnenai kemampuan negara dalam melakukan pembayaran. Hal ini dapat
menimbulkan ketidakpastian dan rendahnya daya serap SUN.
Pendapat dari kedua pengamat ekonomi tersebut perlu diperhatikan sebagai informasi
untuk mewaspadai bahwa kondisi perkonomian dunia yang saat ini sedang bergolak penuh
ketidak pastian akan berdampak terhadap tingkat inflasi, alokasi anggaran untuk subsidi dan
daya serap SUN untuk pembiayaan deficit APBN. Namun demikian, apabila dalam
perjalanannya asumsi-asumsi dalam APBNP 2008 meleset jauh dari kenyataan, pengamat
ekonomi tidak seharusnya semata-mata menyalahkan pemerintah, karena APBN-P 2008
tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.
Tambahan lagi, jika asumsi dalam APBNP tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi
perekonomian, mau tidak mau APBNP 2008 harus direvisi kembali
Dampak Keberadaan perbankan bagi pertumbuhan ekonomi
Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman mikro dapat digunakan membantu UKM dalam
mengakses sumber-sumber pembiayaan, dan karakteristik UKM jika dilihat dari aspek
pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun
memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan masyarakat yang
berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun
tidak banyak. Kelompok masyarakat ini akan cenderung tetap berpenghasilan rendah bahkan
menjadi miskin, jika kesulitan yang mereka hadapi dalam melakukan aktifitas usaha tetap
dibiarkan tanpa ada usaha-usaha perbaikan.
Keberadaan perbankan yang relatif mampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selaras
dengan perkembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skala nasional
masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensi
yang besar yang dapat dimanfaatkan perbankan untuk memperbesar perannya dalam
pembiayaan UKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKM yang belum
memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses
pembiayaan dari lembaga perbankan. Sehingga tumpuan terbesar adalah unit lembaga
keuanganatau perbankan.
78
Jika jumlah UKM yang belum memanfaatkan kredit mikro sekitar 30 jutaan unit pada
lembaga keuangan , misalnya satu persen-nya memanfaatkan kredit mikro rata-rata sebesar
Rp 2 juta maka akan muncul potensi permintaan kredit mikro total sebesar 0,3 juta unit x Rp
2 juta = Rp 600 triliun. Jumlah ini tentu tidak semuanya dimanfaatkan oleh lembaga
perbankan. Selain jumlah pasar kredit mikro yang masih luas, potensi yang masih besar bagi
perbankan adalah karakterisitik dari Lembaga Keuangan itu sendiri. Lembaga Keuangan
atau perbankan umumnya dalam penyaluran kreditnya menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat setempat.
Jika contoh diatas dijalankan, maka akan membawa effect multiplier yang luar biasa
karena akan dapat menggerakkan roda perekonomian. Bergulirnya aktivitas UKM akan
meningkatkan proses produksi, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan kalangan pelaku UKM. Dan pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin.
Perkembangan dan jenis bank
2.1 Perkembangan Perbankan di Indonesia
Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke
waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal di dunia perbankan, juga
tidak terlepas dari pengaruh perkembanangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam
perekonomian, politik, hukum dan sosial.
Perkembangan yang terlihat di Indonesia dapat kita kelompokkan ke dalam tiga kondisi
yaitu :
a. Kondisi sebelum deregulasi
b. Kondisi setelah deregulasi
c. Kondisi saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1990-an
d. Kondisi saat ini
79
A. Kondisi sebelum deregulasi
Pada masa kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama
diarahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di
wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah, Maka fungsi
perbankan pada masa penjajahan adalah :
a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja
perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.
b. Memberikkan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial, seperti
giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.
c. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.
d. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak.
e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.
Berakhirnya masa penjajahan kemudian beralih ke masa setelah kemerdekaan
tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal perbankan di dalam negeri, dengan
demikian fungsi utamanya adalah :
a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja
perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.
b. Memberikkan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
c. Mengadministrasikkan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
d. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor yang ingin
dikembangkan oleh pemerintah.
Bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisisasikan dana seluas-
seluasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan
perekonomian rakyat seluas-luasnya. Secara lebih terperinci keadaana perbankan saat ini adalah
sebagai berikut:
a. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di
Indonesia.
b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu
c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah
d. Instrumen pasar uang terbatas
e. Jumlah bank swasta relatif sedikit
80
f. Sulitnya pendirian bank baru
d. Persaingan antarbank yang tidak ketat
h. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat dari pada nasabah
i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit
j. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan
meminjam dana
k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah
B. Kondisi setelah deregulasi
Berada dalam kondisi yang serba tidak menguntungkann dimana tingkat inflasi yang
tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan
kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Cara pemerintah yang
ditempuh pada saat itu adalah dengan melakukkan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di
sektor riil dan di sektor moneter. Dengan melakukan serangkaian paket deregulasi mulai tahun
1980-an. Sehingga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:
a. Peraturan yang memberikan kepastian hukum
b. Jumlah bank swasta bertambah banyak
c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat
d. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang
e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat
f. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar
C. Kondisi Saat krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 1990-an
Perkembagan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata tidak
berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia menjadi negara dengan tingkat
kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain di asia tenggara. Perkembangan ini terhenti
dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir
tahun 1990-an, sehingga kondisinya pada saat ini adalah sebagai berikut:
a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia
menurun drastis.
b. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat
c. Adanya spread negatif
81
d. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru
e. Jumlah bank menurun
D. Kondisi Terakhir
Tiga hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia, ketiga hal
tersebut adalah :
a. Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Munculnya API ini dipicu oleh
adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997.
b. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membantuk
dan menyusun :
1) Lembaga penjamin simpanan.
2) Lembaga pengawas perbankan yang independen
3) Otoritas jasa keuangan
c. Praktik perbankan yang lebih baik antara lain mengarah kepada:
1) Manajemen pengelolaan resiko yang lebih baik
2) Sturktur perbankan nasional yang lebih baik
3) Penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten
4) Penyaluran dana masyarakat ke arah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara
keuangan.
2.2 Jenis Bank
Bank di definisikan yang tertulis dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu
senbagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarahkat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dapat digolongkan kedalam beberapa
golongan diantaranya:
a. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha
b. Jenis Bank menurut Bentuk Badan Usaha
c. Jenis Bank Menurut pendirian dan Kepemilikan
d. Jenis Bank Menurut Target Pasar
82
A. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha
Di berlakukkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, secara resmi bahwa
Bank dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu Bank umum dan Bank perkreditan rakyat .
a) Bank umum
Didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikkan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang kegiatan usahanya
diantaranya :
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya dapat dipersamakan
dengan itu
2) Memberikan kredit
3) Menerbitkan surat pengakuan utang
4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
(transfer)
5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukkan perhitungan dengan
atau antarpihak ketiga
6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box)
7) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh
Bank Indonesia
8) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat
b) Bank Prekreditan Rakyat
Bank prekreditan rakyat didefinisikan oleh undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai
bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikkan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat
dilakukan oleh Bank perkreditan rakyat diantaranya adalah :
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
dan tabungan
2) Memberikan kredit
83
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasrkan prinsip syariah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,
dan atau tabungan pada bank lain.
Terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank perkreditan rakyat adalajh
sebagai berikut :
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2) Melakukkan kegiatan usaha dalam valuta asing
3) Melakukkan penyertaan modal
4) Melakukan usaha perasuransian
B) Jenis Bank Menurut bentuk badan usaha
Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu
lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai:
1) Susunan organisasi dan permodalan
2) Permodalan
3) kepemilikan
4) keahlian di bidang perbankan
5) kelayakan rencana kerja
Badan hukum suatu bank umum dapat berupa :
a) perseroan terbatas
b) koperasi
c) Perusahaan Daerah
Badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa :
a) Perusahaan daerah
b) Koperasi
c) Perseroan terbatas
d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
C) Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan
2.3 Peranan perbankan
Bank dalam perekonomian memiliki tempat yang amat penting sebagai lembaga yang dapat
mempengaruhi kegiatan perekonomian dan bank merupakan pelaku dalam pelaksanaan
84
kebijakan moneter.Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter dengan berbagai
instrumen menggunakan bank umum sebagai mediator dalam mempengaruhi jumlah uang
beredar melalui kebijakan “reserve requirement”.Bank Umum memiliki kemampuan
meningkatkan atau mengurangi daya beli dalam perekonomian yaitu melalui kebijakan
perkreditan.
• Kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan uang beredar antara lain :
– Menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi
– Bebas pengusutan asal usul uang yang didepositokan
– Penjaminan oleh Bank Indonesia
– Bebas pajak (PBDR)
– Pengetatan rahasia bank
– Menaikkan suku bunga pinjaman
– Menetapkan pagu kredit
– Penyaluran kredit yang selektif
– Menetapkan tata cara pemberian kredit perbankan
– Menaikkan cadangan likuiditas
– Ketentuan mengenai CAR, L3 dan LDR
• Tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dalam bentuk :
– Nilai tukar rupiah yang stabil
– Tingkat inflasi / deflasi yang relatif rendah
– Sirkulasi pembayaran berjalan lancar
– Pembangunan berjalan lancar
– Masyarakat dalam kehidupan perekonomiannya tidak resah
– Masyarakat internasional mempercayai rupiah
– Pemberian kredit perbankan sesuai dengan peraturan
• Dalam mengatur Jumlah Uang Beredar dapat dianalisis secara mendalam dari :
– Hukum permintaan dan penawaran
– Rumus “ M.V = P.T” dari Irving Fisher
• M= Jumlah uang beredar
85
• V = Rata rata perputaran setiap uang
• P = Tingkat harga
• T = Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan
• Pada dasarnya harga barang ditentukan oleh ratio permintaan dan penawaran. Intinya adalah
harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang beredar
• Dari rumusan diatas dinyatakan bahwa tingkat harga (inflasi) ditentukan oleh jumlah uang
beredar, rata rata perputaran uang dan jumlah barang & jasa yang diperdagangkan.
• Bila jumlah uang beredar naik atau rata rata perputaran uang yang naik tanpa diikuti naiknya
jumlah barang & jasa yang diperdagangkan akan mengakibatkan harga akan naik; dalam hal ini
nilai tukar uang akan menurun atau inflasi
• Kecepatan perputaran uang turut mempengaruhi laju inflasi, namun sewaktu waktu unit uang
tidak beredar (idle money) disebabkan karena :
– Motif Transaksi, dimana seseorang tidak membelanjakan uang / pendapatannya sekaligus
karena ingin mengatur pengeluarannya untuk masa yang akan datang
– Motif berjaga-jaga, dimana seseorang menyimpan sebagian pendapatannya untuk
mengantisipasi hal hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang; misalnya untuk biaya
perawatan kesehatan
– Motif Spekulasi, dimana seseorang tidak membelanjakan uangnya karena mengharapkan harga
akan turun atau bunga akan naik pada masa yang akan datang
• Hal diatas mendorong pemerintah cq BI sering melakukan deregulasi karena sadar bahwa
kehidupan perekonomian sangat dipengaruhi sejauh mana peran moneter dalam mendukung laju
pertumbuhan ekonomi
fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu,
keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting
86
dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi
serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan
karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh
nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang
apabila diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata
kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri
perbankan tidak dapat secara be rhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan
harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan
(practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik
kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.Tantangan lain yang dihadapi bank
adalah berpalingnya nasabah tradisional bankkepada sumber pembiayaan lain. Tersedianya
banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari
perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing
, perusahaan-perusahaan hire-purchase
, perusahaan-perusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaanforfeiting
, pasar uang, dan pasar moda ldengan berbaga idebt instrumentsnya seperti promissory notes
dan obligasi serta equity instrument nya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara
itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan
bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan
pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan
dan kesehatan industri perbankan. Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan
badan pengawas bankadalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang
mereka lakukan.Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit
yang disalurkan kepada kelompok usah anya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha
sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal
praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk mendapatkan dan
atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industry perbankan harus diatur dan diawasi
dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun peraturan tidak
langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus
bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada
suatu perusahaan melebihi
87
1. prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada
pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank,
misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan
risk-based capital Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan
perbankan yaitu:
efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya
adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking).
Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi
kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan
tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus
dimiliki, berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan,
siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewe nangan mengawasi
diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai
dengan ketentuan yang berlaku . Perlu pula dikaji untuk memberikan kewenangan
penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi
nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya konsentrasi bisnis.
Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank
karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank.
Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh
Adam Smith sebagai berikut:
“[b]eing the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that
they
should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in a private copartnery
frequently
watch over their own… Negligence and profusion, therefore, must always prevails, more or less,
in the
management of the affairs of such a company.”
Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan
perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produ k berupa penerimaan
simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank
setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
88
Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari
simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat
ditagih ole h bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank
dengan nasabahnya.
Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib
dibayar sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh ban k berdasarkan jangka
waktu tertentu. Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan
dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi
apabila me reka kehilangan kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut
sebagai lembaga kepercayaan. Alan Greenspan mengatakan “
When confidence in the
integrity of a financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of
business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened.”
Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan
masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah
kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di
rampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat
penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu
dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga
2. menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employee).
Dengan menerapkan kedua
prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat.
Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut
sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat
membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal u ntuk menyelesaian
bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan
penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank
bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah
merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan
89
terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini
terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi
rush
, maka nilai aset bank
akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum
nasabah yang lain.
Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah
satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan
merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari
industri perbankan. Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya
sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi
simpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya
rush
, dan sekaligu s
melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat
menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Teori keuangan modern
mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang
corruption-resistant
sekalipun,
nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan
pemilik bank.
Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna
mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang jalin-
menjalin.
Pertama
, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh
informasi terpercaya tentang perkembangan yan g tidak menguntungkan dan
mengobservasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan,
ketidak hati-hatian, kecurangan dan
self dealing
.
90
Kedua
, kesulitan yang dihadapi
nasabah penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh.
Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya ada
dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan
maksimal.
Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna
dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan
kinerja bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan
pencegahan maksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti
implikasi dari informasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi
dirinya sendiri secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan
mereka.
Situasi seperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk
itu diperlukan suatu keseimbangan dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan
biaya yang terlalu tinggi bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan
usaha mereka.
Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus
sangat berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat
3. oleh pasar akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.
Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :
"
The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing
alacrity. This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown
of the European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican
Peso (in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot
be indifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets
can be harsh teachers at times, the constrains that impose discipline our policy choices and
remind us every day of our longer run responsibilities
."
91
Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari
tiga pilar, yaitu pengawasan,
internal governance
dan disiplin pasar. Pendekatan ini
harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan
liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan
demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin
internal bank serta disipli pasar. Melibatkan
internal governance
dalam melakukan
pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara
praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta
bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan
punitive
atas
kegagalan bersaing di pasar, maka
tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan
keputusan keuangan yang tepat.
Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
peraturan perbankan.
Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk
membangun suatu siste m perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan
jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga
penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan
sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale)
bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah
kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya
kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan
kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan
pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab
92
adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi
secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk
kesehatan perekonomian, menduku ng sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus
mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari
kemungkinan
bailout
oleh pemerintah.
BANK DUNIA
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) atau yang lebih dikenal Bank
Dunia semula didirikan dalam rangka membantu negara-negara yang rusak akibat perang untuk
melakukan transisi lewat rekonstruksi. Namun, dalam perkembangan situasi dunia yang relatif
tidak diwarnai perang lagi, fungsi bank pun bergeser. Tidak lagi memprioritaskan proyek
rekonstruksi, tetapi lebih sebagai channel untuk menyalurkan dana dari negara-negara kaya
untuk pembangunan ekonomi negara-negara berkembang atau negara lebih misikin yang
membutuhkan (Halwani, 2005).
Pentingnya keberadaan negara ini diakui sangat dirasakan negara berkembang yang pernah
menerima bantuan atau pinjaman. Bukan saja karena dana yang disalurkan lebih besar dari
lembaga keuangan internasional lainnya, tetapi dibandingkan dengan pinjaman lembaga
keuangan komersial, pinjaman Bank Dunia bunganya relatif lebih rendah, yakni disesuaikan
dengan bunga yang harus dibayar lembaga itu atas dana yang diperoleh dari pasar modal dunia.
Selain itu, juga berjangka pengembalian lebih lama, yakni 20 tahun atau kurang dengan masa
tenggang hingga lima tahun (Halwani, 2005).
Karena itu, pinjaman lembaga antarnegara yang didirikan sebagai hasil konferensi Bretton
Woods (di New Hampshire, AS) tahun 1944 dan terikat dengan PBB ini sudah tentu relatif lebih
aman bagi nasabah yang juga para anggota-anggota Bank Dunia (sekaligus harus juga menjadi
anggota IMF), termasuk jika dibandingkan dengan pinjaman IMF. Selama tidak ada unsur
perekonomian di dalamnya yang dianggap merugikan kepentingan dalam negeri, bantuan Bank
Dunia tidak dianggap kontroversial sifatnya (Halwani, 2005).
93
Bank Dunia dan IMF didirikan pada saat dan tempat yang sama, yaitu pada tahun 1944 di
Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, sehingga keduanya sering juga disebut the
Bretton Woods Institution (BWIs). Situasi perekonomian dunia yang tidak menentu selama
berkecamuknya perang dunia kedua dan pascaperangnya menyebabkan adanya kecemasan akan
berulangnya kembali Great Depression (1930). Dengan latar belakang inilah kedua lembaga
tersebut dibentuk dengan tujuan utama untuk ikut membantu stabilitas ekonomi global
(Hutagalung, 2009).
Bank Dunia dibentuk pada awalnya untuk membiayai pembangunan kembali Eropa pascaperang
dunia kedua. Fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi lebih luas. Tidak lagi terbatas pada
upaya akibat rekonstruksi perang, tetapi juga meliputi pembiayaan rehabilitasi akibat bencana
alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta rehabilitasi ekonomi setelah masa konflik
antarnegara. Bank Dunia menyediakan dana-dana yang bersifat lunak (concessional), yang
syaratnya lebih lunak dari pinjaman komersial. Saat ini Bank Dunia lebih memfokuskan
programnya pada upaya pengentasan kemiskinan global, terutama dalam rangka mencapai target
Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 (Hutagalung, 2009).
Selama rentang waktu tiga puluh tahun (1967-1998) dukungan Bank Dunia dalam pembangunan
di Indonesia mencapai lebih dari 24 milliar dollar AS. Dari jumlah itu, sektor infrastruktur
mengambil porsi pinjaman terbesar, yaitu 40 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar
19 persen, diikuti sektor pendidikan, kesehatan, gizi, dan kependudukan sebesar 13 persen, serta
sektor pembangunan perkotaan, air bersih, dan sanitasi yang mencapai 10 persen (Hutagalung,
2009).
Hutagalung (2009) menyatakan bahwa pada dekade 80-an, Bank Dunia mengawali program
bantuannya bagi restrukturisasi sektor keuangan, sejalan dengan upaya pemerintah
menderegulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Sedangkan pada kurun waktu 1990-1998,
Bank Dunia memberi perhatian yang lebih besar pada masalah lingkungan hidup. Dalam
beberapa kasus, Bank Dunia menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai prasyarat pinjaman
di sektor tertentu. Misalnya, pada pinjaman untuk sektor pertanian, Bank Dunia mengaitkan
pinjaman dengan masalah penghutanan kembali (reforestration) yang memang dipandang
mendesak untuk segera dilakukan. Keberatan dari pihak Indonesia kemudian berujung pada
94
pengurangan pinjaman di sektor pertanian (hal ini juga menjelaskan mengapa porsi pinjaman
sektor pertanian semakin menurun). Perincian alokasi pinjaman Bank Dunia per sektor (tahun
1969-1998) dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Alokasi pinjaman Bank Dunia per sektor antara tahun 1969-1998 (Hutagalung, 2009)
SektorUS$ juta 1969-
1998
%1969-
1998
%1969-
1979
%1980-
썆
%1990-
1998
Infrastruktur (listrik, migas, telkom,
transport)
10,196 40,2 36,9 34,3 46,9
Pertanian 4,880 19,2 34,8 24,7 9,5
Pendidikan, kesehatan,
kependudukan, gizi
3,301 13,0 7,3 11,6 16,0
Perkotaan, sanitasi, dan air bersih 2,624 10,4 6,1 6,6 15,1
Keuangan 1,818 7,2 6,6 10,4 4,2
Penyesuaian 1,200 4ƿ 0 8,7 2,2
Lain-lain 1,351 5,3 8,3 3,7 6,1
Total 25,370 100,0 100,0 100,0 100,0
Dalam sepuluh tahun terakhir (dekade 1990-an) telah terjadi perubahan mendasar dalam
pinjaman Bank Dunia, yaitu terutama semakin meningkatnya investasi/alokasi pinjaman pada
pembangunan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pembangunan sosial. Hal ini selaras
dengan misi Bank Dunia untuk memerangi kemiskinan seperti yang tertuang dalam MDGs 2015.
Selain itu, ada juga perubahan dalam hal pola pemberian pinjaman, terutama pada saat Indonesia
dalam krisis keuangan, yaitu pinjaman yang diberikan tidak hanya untuk pinjaman proyek
(project loan), tetapi juga semakin meningkatnya pinjaman program (program loan) yang
porsinya cukup besar dan langsung masuk dalam APBN sebagai budgetary support (Hutagalung,
2009).
Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana pinjaman, Bank Dunia terus melakukan
perbaikan dalam mendesain proyek-proyeknya, memperkuat pengawasan dan good governance,
mendukung reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa (procurement), serta manajemen
95
keuangan negara. Dari total utang Indonesia sejumlah 25,4 milliar dollar AS, 23,6 milliar dollar
AS di antaranya telah dicairkan dan 12,4 milliar dollar AS telah dibayarkan kembali kepada
Bank Dunia. Proyek pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan meliputi 39 proyek. Secara
umum, jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia telah menurun tajam dan tren ini diharapkan terus
berlangsung sehingga ketergantungan pada pinjaman luar negeri dapat berkurang (Hutagalung,
2009). Kemudian, komitmen Bank Dunia untuk tahun fiskal 2000-2003 dapat dilihat pada Tabel
2.Tabel 2. Komitmen Bank Dunia tahun fiskal 2000-2003 (Hutagalung, 2009)
Tahun
FiskalNama Proyek BRD IDA Total
2000 Decentralised Agriculture and
Forestry Extension Project
13,0 5,0 18,0
Provincial Health Project 38,0 38,0
Second watersupply for low
income community project
77,4 77,4
Total tahun fiskal 13,0 120,4 133,4
2001 Kecamatan Development Project 48,2 48,2
Library Development Project 4,1 4ƹ
Second Provincial Health Project 63,2 40,0 103,2
Second KDP 208,9 111,3 320,2
Western Java Environment
Management Project
11,7 5,8 17,5
Total tahun fiskal 283,8 209,4 493,2
2002 Eastern Indonesia Region
Transport Project
200,0 200,0
Global Development Learning
Network Project
2,7 2,7
Second Urban Poverty Project 29,5 70,5 100,0
Total tahun fiskal 232,2 70,5 302,7
2003 Water Resources and Irrigation 45,0 25,0 70,0
96
Sector Management Project
Healh workforce and service
project
31,1 70,5 101,6
Java-Bali power sector
restructuring and strengthening
project
141,0 141,0
Third KDP 204,3 45,5 249,8
Total tahun fiskal 421,4 141,0 562,4
Hutagalung (2009) menyatakan bahwa dalam tahun fiskal 2002-2003, program Bank Dunia di
Indonesia terfokus pada penurunan tingkat kemiskinan dengan pendekatan desentralisasi. Tiga
area utamanya adalah: (1) melanjutkan pemulihan ekonomi, (2) menciptakan pemerintahan yang
bertanggung jawab dan transparan, (3) menyediakan pelayanan umum yang lebih baik, terutama
dari kelompok miskin. Pinjaman tersebut terutama difokuskan pada penyediaan pelayanan sosial
dan infrastruktur untuk kaum miskin dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat lokal,
melalui program Kecamatan Development Program (KDP).
Tabel 3. Fokus bantuan Bank Dunia tahun 썔-2007 (Hutagalung, 2009)
Fokus Capaian
Perbaikan Iklim
Investasi
Menjaga stabilitas makro (debt/GDP <
60%, inflasi < 7 %, pendapatan pajak
non-migas naik 1%.
Perbaikan iklim investasi di daerah.
Memperkuat dan mendiversifikasi sektor
keuangan dengan akses yang lebih
merata.
Menciptakan iklim persaingan usaha
97
yang sehat.
Perbaikan infrastruktur bisnis:
pembenahan pengelolaan infrastruktur
(jalan, produksi dan pemasaran migas,
privatisasi infrastruktur kunci di BUMN,
dan sebagainya.
Menciptakan sumber pendapatan yang
berlanjut bagi kelompok miskin.
Pelayanan publik
berkualitas untuk
kelompok miskin
Percepatan tercapainya target MDG di
bidang kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan masyarakat.
Peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan untuk kaum miskin dengan
memperbesar akses untuk menyelesaikan
wajib belajar 6 tahun dan sekolah tingkat
lanjut (SLTP) serta dengan meningkatkan
kualitas dan akses ke air bersih,
menyediakan tenaga kesehatan terlatih,
memperbaiki kualitas gizi balita dan
kelompok miskin.
Good governance Membuat sistem perencanaan yang lebih
aksesibel bagi semua kelompok.
Menciptakan peraturan bagi sistem
keuangan publik yang transparan di
semua tingkat pemerintahan.
98
Desentralisasi yang lebih efektif.
Menciptakan sistem hukum dan peradilan
yang lebih kredibel dengan memperbaiki
langkah pencegahan korupsi, pengawasan
kekayaan pejabat, memperbaiki sistem
peradilan, dan sebagainya.
Hutagalung (2009) juga menyatakan bahwa program Bank Dunia tahun 2004-2007 untuk di
Indonesia berfokus pada tiga hal, yaitu: (1) memperbaiki iklim investasi, (2) menyediakan
pelayanan publik yang berkualitas bagi kelompok miskin, dan (3) good governance,
sebagaimana tampak dalam Tabel 3 di atas.
2.2. BANTUAN LUAR NEGERI
Bantuan (aliran modal) luar negeri dari lembaga multilateral dan negara maju (“donor”) ke
negara berkembang (“debitur”) dibedakan atas: a) pemberian atau bantuan karitas penuh
(“grant”), dan b) pinjaman atau utang (“loan”). Tentu saja berbeda satu sama lain, terutama
aspek implikasi yang berbeda karena yang kedua menjadi beban sementara yang pertama tidak.
Implikasi beban utang adalah persoalan serius terkait persoalan kinerja pemerintah dan birokrasi
yang melaksanakannya. Persoalannya pun bergulir pada aspek kelembagaan tentang bagaimana
mengelola dan membayar kembali cicilan pokok dan bunga dari transaksi utang yang telah
dilakukan pemerintah (Rachbini, 2001).
Persoalan pokok yang krusial terletak pada jenis bantuan kedua atau utang, yang jumlahnya pada
saat ini sangat besar dan merupakan implikasi langsung dari akumulasi dalam masa yang lama.
Sedangkan, bantuan dalam bentuk hibah (grant) jumlahnya sangat sedikit, jauh lebih kecil dan
sangat jarang diberikan. Bantuan hanya datang untuk hal khusus, seperti bencana alam,
pendidikan, lingkungan hidup, demokratisasi dan aktivitas khusus lainnya (Rachbini, 2001).
Utang luar negeri (loan) yang diterima negara-negara berkembang dibedakan atas dana
pembangunan resmi (Official Development Fund), kredit ekspor, dan pinjaman swasta.
99
Sedangkan pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia dibedakan atas pinjaman dari CGI (dulu
IGGI) dan non-CGI. Pinjaman CGI yang berasal dari donor multilateral, seperti Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia, dan UNDP. Pinjaman yang berasal dari donor bilateral CGI, seperti
dari USA, Belanda, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Kanada, dan Italia. Pinjaman di
luar CGI meliputi pinjaman multilateral di luar CGI, pinjaman bilateral di luar CGI, pinjaman
dari lembaga keuangan, dan obligasi (Rachbini, 2001).
Utang luar negeri pemerintah tanpa dikaitkan dengan persiapan kelembagaan, mekanisme, dan
proses sosial politik yang memayunginya akan menimbulkan distorsi berkelanjutan dan
menimbulkan kegagalan dalam mengimplementasikannya di lapangan. Mengapa? Utang luar
negeri ini berada dalam domain pemerintah (publik) dan dalam genggaman birokrasi, yang
menjadi transmisi dalam mengantarkan proyek-proyek pembangunan di masyarakat (Rachbini,
2001).
Meskipun syarat-syarat pembayaran utang luar negeri telah diusahakan berada dalam batas-batas
kemampuan untuk membayar kembali, namun kenyataan menunjukkan pemerintah untuk dapat
membayar angsuran cicilan pokok dan bunga utang sehingga harus terus membuat utang baru.
Bahkan bantuan luar negeri untuk kasus di Indonesia bukan hanya gagal untuk meningkatkan
(menstimulasi) atau membiayai sebagian upaya pertumbuhan ekonomi, melainkan sudah
merupakan suatu keharusan untuk bisa menumbuhkan ekonomi, meskipun laju pertumbuhan
ekonominya sudah sedikit menurun (Rachbini, 2001).
Kondisi ekstrem pada saat krisis ekonomi bahkan menunjukkan bahwa utang luar negeri menjadi
“mutlak” diperlukan untuk mengeluarkan Indonesia dari pertumbuhan ekonomi yang negatif
(kontraksi) ke kondisi stagnan (pertumbuhan nol), kemudian menuju pertumbuhan ekonomi yang
positif. Pemulihan ekonomi berjalan sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara
tetangga, yang bersama-sama mengalami krisis dan juga relatif terikat dengan utang luar negeri.
Bahkan pada masa krisis ekonomi yang memuncak, Indonesia mundur ke belakang dan kembali
memerlukan bantuan luar negeri untuk kebutuhan yang mendasar (basic need) pangan agar
rakyat tidak kelaparan, juga obat-obatan untuk mengurangi kemunduran tingkat kesehatan dan
gizi masayarakat, terutama balita. Inilah yang kemudian diwujudkan dalam program paling
100
mendasar atau primer (sebagai hak dasar ekonomi warga negara) melalui Jaring Pengaman
Sosial atau Social Safety Net (Rachbini, 2001).
Penggunaan bantuan luar negeri secara normatif digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek
yang produktif dan bermanfaat atas dasar inspirasi dari program Marshall Plan. Tetapi
persoalannya pertama, yang dihadapi dalam kenyataan, adalah bahwa sirkulasi uang dari
transaksi utang tersebut kembali ke negara donor melalui kontrak dengan pengusaha berasal dari
negara pemberi utang, bantuan teknis konsultan, dan prasyarat-prasyarat lainnya yang
menguntungkan negara donor. Untuk kasus bantuan Jepang, menurut Prof. Murai dari Sophia
University, tidak kurang dari 70% dari aliran uang utang tersebut kembali ke negara asalnya.
Yang tertinggal di negara penerima adalah wujud fisik dan non-fisik proyek-proyeknya, yang
tidak efisien dan bocor dalam proses lingkar mekanisme keuangan publik (Rachbini, 2001).
Persoalan kedua, bantuan luar negeri merupakan peluang bisnis tanpa resiko dan pasti
menghasilkan keuntungan (bahkan di atas normal) bagi pengusaha di negara pemberi pinjaman.
Hal ini merupakan konsekwensi logis dari persyaratan, yang diciptakan oleh negara donor
terhadap negara kreditor dan telah menyebabkan uang kembali ke negara asalnya. Mafia-mafia
pengusaha di sekitar birokrat asing juga besar jumlahnya. Yang mempunyai telinga tajam dan
menempel di dinding-dinding kantor Bank Dunia, Departemen Ekonomi dan Luar Negeri negara
donor (Rachbini, 2001).
Persoalan ketiga adalah bantuan luar negeri cenderung diiringi oleh pemborosan pembiayaan
pembangunan. Untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 1 persen diperlukan peningkatan modal
sebesar 4-5 persen. Ini adalah masalah inefisiensi sesuai dengan angka ICOR. Hal ini terjadi
karena buruknya birokrasi dan aspek kelembagaan ekonomi politik. Pihak donor juga ikut
bertanggung jawab atas kegagalan bantuan luar negeri ini. Mengapa demikian? Selama ini telah
terjadi piihan yang “keliru” antara proyek yang produktif dan yang tidak produktif. Proses
alokasi dan mekanisme seleksi pemanfaatan sumber yang berasal dari utang luar negeri ini tidak
berjalan dengan baik. Semuanya ini akibat ketidakberesan sistem pasar yang berkembang
distorsif (Rachbini, 2001).
101
Pada sisi lain, pihak donor selalu terlibat dengan cermat dan mengawasi (watchdog) setiap
tahapan proses bantuan luar negeri dari awal hingga akhir (evaluation). Tetapi hasilnya tetap
tidak memadai karena kerangka dasar kelembagaan pendukung transaksi utang luar negeri sangat
lemah. Selain itu, pihak donor sebagai “supplier” tidak lepas dari kepentingan mendapatkan
manfaat dalam implementasinya, terutama para birokrat asing dan pengusaha yang
melingkarinya (Rachbini, 2001).
Hal keempat, pihak donor yang berasal dari negara-negara maju seharusnya mengetahui
persoalan kelembagaan non-pasar di negara-negara berkembang seperti ini, seperti masalah
penegakan hukum pasar dan birokrasi. Logika ini didasarkan pada pengalaman sejarah negara
dan bangsanya sendiri, yang telah berusia ratusan tahun, serta proses modernisasi ekonomi dalam
masa yang panjang. Setiap proses pengembangan ekonomi, fiskal dan utang luar negeri, terutama
aktivitas dalam lingkup ekonomi publik, selayaknya diikuti dengan pembangunan kelembagaan
yang memadai untuk itu, termasuk perbaikan kelembagaan hukum ekonomi dan birokrasi.
Namun birokrat-birokrat Bank Dunia menutup mata terhadap kenyataan ini, “seolah-olah tidak
hendak tahu” bahwa utang yang dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme keuangan publik
akan gagal tanpa kelembagaan yang kuat (Rachbini, 2001).
Kelima, birokrat asing dan para analisnya lupa bahwa kelembagaan berperanan penting sebagai
kerangka fondasi yang penting, yang pada gilirannya merusak indikator-indikator ekonomi
tersebut jika tidak dikembangkan secara proporsional (Rachbini, 2001).
Dalam jangka pendek, menghindari dan mengatasi perangkap bantuan luar negeri yang
berkepanjangan dapat dilakukan dengan cara merestrukturisasi utang luar negeri dan
memperbaiki Debt Services Ratio (DSR). Lebih jauh, pemerintah dapat menghapus sebagian
bantuan luar negeri (loan) secara selektif untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak layak,
tidak efisien, dan tidak bermanfaat. Cara yang terakhir ini dapat ddilakukan dengan diplomasi
terhadap negara donor, sekaligus sebagai pertanggungjawaban ppolitik terhadap rakyat
(Rachbini, 2001).
Cara menghindari perangkap dalam jangka menengah adalah mengkaji pilihan investasi dengan
dasar keuntungan komparatif, melakukan deregulasi yang intensif guna memperbaiki kinerja
102
pasar dan kelembagaan non-pasar, serta melakukan inovasi SWAP tanpa konfrontasi (diplomasi
ekonomi). Bahkan jangan menutup kemungkinan cara moratorium seperti yang pernah dilakukan
Mexico dan negara Amerika Latin lainnya karena pertimbangan politik bahwa beban yang
ditanggung rakyat sudah begitu berat dan menyiksa (Rachbini, 2001).
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK DUNIA
Bank Dunia didirikan bersama-sama dengan didirikannya IMF pada tahun 1944 di Britton
Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia dibentuk oleh dua negara promotor dan
pendukung utama, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal didirikannya adalah untuk
mencegah berulangnya peristiwa Great Depression sebagaimana pernah terjadi pada sekitar
tahun 1930 (Hutagalung, 2009). Hal ini disebabkan perang dunia kedua yang melanda hampir
seluruh belahan bumi sangat berpotensi meninggalkan puing-puing perekonomian yang luluh
lantak di Eropa dan juga di sebagian besar negara-negara korban perang lainnya.
Entah karena pihak sekutu (yang saat itu sudah didukung oleh Amerika Serikat
pascapengeboman Pearl Harbour oleh Jepang) merasa perang tidak akan berlangsung lama lagi
ataupun karena alasan lain, tetapi yang jelas setahun setelah didirikannya Bank Dunia perang
dunia kedua benar-benar berakhir. Sesuai prediksi, negara-negara korban perang, terutama di
Eropa, segera membutuhkan aliran dana segar untuk merekonstruksi perekonomian mereka
pascaperang. Prancis tercatat sebagai negara pertama yang mendapatkan pinjaman dari Bank
Dunia senilai 250 juta dolar AS.
Dalam perkembangannya, semakin sedikit negara yang mengalami peperangan, sehingga
kebutuhan untuk rekonstruksi pascaperang pun semakin kecil. Pada saat itu, Bank Dunia di
bawah kepemimpinan Mc-Namara menggeser fokusnya ke arah pembangunan infrastruktur,
pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, terutama di negara-
negara dunia ketiga yang notabene tertinggal dari negara maju.
3.2 PERAN BANK DUNIA BAGI DUNIA INTERNASIONAL
Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia
Internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, Bank Dunia telah membantu negara-negara
103
korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan
perekonomiannya yang hancur pascaperang dunia kedua. Seteah proses rekonstruksi pascaperang
selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga
rendah untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan.
Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal,
seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan
kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk
dua hal sekaligus, dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan
keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai.
Bagaikan pisau bermata dua, bantuan dari Bank Dunia dirasakan oleh negara-negara peminjam
memberikan dua dampak sekaligus, di mana satu dan yang lainnya saling bertolak belakang. Di
satu sisi, bantuan Bank Dunia seringkali merupakan penyelamat keuangan dan perekonomian
negara peminjam. Namun di sisi lain, bantuan tersebut juga tidak jarang menimbulkan masalah
baru yang kadang jauh lebih besar dari masalah yang telah diatasi.
Negara-negara peminjam biasanya merupakan negara berkembang yang notabene-nya tergolong
“miskin”, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju. Mereka membutuhkan suntikan modal
untuk proyek-proyek di berbagai bidang, meskipun biasanya berujung pada satu harapan, yaitu
menggerakkan dan menggeliatkan roda perekonomian. Dengan hal tersebut, mereka bisa
mendongkrak keuangan dan pendapatan dalam negeri. Modal inilah yang seringkali tidak bisa
mereka dapatkan kecuali melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam konteks ini,
Bank Dunia memberikan keuntungan bagi negara-negara peminjam karena biasanya pinjaman
yang diberikan tergolong berbunga rendah.Bergeraknya roda perekonomian merupakan sesuatu
yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan roda perekonomian yang terus bergerak positif,
negara-negara dunia ketiga memiliki sedikit harapan untuk menyusul atau setidaknya menyamai
perekonomian di negara-negara maju. Hal ini tentunya menjadi keinginan seluruh negara
berkembang, sehingga tidak mengherankan jika kemudian Bank Dunia dan juga lembaga-
lembaga keuangan internasional lainnya menjadi penyedia “jalan pintas” menuju terwujudnya
harapan tersebut.
104
Jika dilihat secara global, bantuan-bantuan dana kepada masing-masing negara peminjam telah
menjadi penyangga, sehingga perekonomian dunia menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini
tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia. Karena keruntuhan, atau
setidaknya kemunduran ekonomi suatu negara (yang mungkin terjadi tanpa bantuan Bank Dunia)
dapat berdampak bagi negara-negara lainnya, baik di tingkat regional ataupun multinasional.
Namun masalahnya adalah, seperti yang sudah disebutkan, bahwa bantuan dana tersebut
seringkali justru menimbulkan masalah-masalah baru yang kadang jauh lebih serius dari masalah
yang telah ditanganinya. Tidak bisa dipungkiri, rata-rata negara peminjam biasanya merupakan
negara dengan sistem kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan uang yang kurang
dibandingkan dengan negara-negara maju.
Analogi sederhananya adalah seperti seorang entrepreneur amatir yang sedang berusaha
menjalankan roda bisnisnya dengan uang pinjaman dari investor kaya. Di satu sisi, pinjaman
uang tersebut menjadi solusi karena tanpa modal uang pinjaman itu bisnis tidak akan bisa
dijalankan sama sekali. Tapi di sisi lain, entrepreneur amatir seperti itu kemungkinan besar tidak
ahli dalam pengelolaan modal yang telah diberikan, sehingga resiko kerugiannya sangat besar.
Hal ini bisa disebabkan kesalahan dalam menggunakan uang, tidak efektif, tidak efisien, atau
bahkan tidak bermanfaat.
Kembali ke konteks negara-negara peminjam, dana pinjaman dari Bank Dunia seringkali
digunakan untuk proyek-proyek yang bisa jadi salah sasaran. Alih-alih mengambil keuntungan
dari uang pinjaman yang diberikan, justru kerugian yang didapat beserta utang berbunga
(meskipun rendah) yang terus menumpuk. Dalam hal inilah kemudian seringkali pinjaman dari
Bank Dunia disertai prasyarat-prasyarat ataupun anjuran-anjuran berupa kebijakan keuangan
atau kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang didanai.
Sayangnya, prasyarat dan anjuran ini justru sering dituding sebagai “biang keladi” kerumitan dan
kemelut utang yang menimpa negara-negara peminjam. Bank Dunia dianggap terlalu sering
menyamaratakan konsep dan asumsi bagi seluruh negara-negara peminjam, padahal sangat
mungkin satu kebijakan yang cocok di satu negara justru merusak jika diterapkan di negara yang
lain. Sebagai contoh, liberalisasi keuangan dan kapitalisme yang senantiasa dikampanyekan
105
Bank Dunia (karena didominasi dari sejak pembentukannya oleh dua motor kapitalisme, AS dan
Inggris), bisa berdampak sangat negatif jika negara yang menerapkannya tidak memiliki
kesiapan yang baik, sebagaimana terjadi pada Indonesia yang mengalami krisis pada tahun 1997.
Prasyarat dan anjuran lain dari Bank Dunia yang sering jadi bahan tudingan adalah mengenai
pelaksana atau pihak yang terlibat dalam proyek. Dengan alasan ketidakmampuan negara
peminjam untuk secara mandiri menjalankan proyek tersebut karena kendala teknologi dan
profesionalisme, Bank Dunia secara eksplisit maupun implisit, secara langsung maupun tidak
langsung, seringkali mensyaratkan keterlibatan negara maju yang notabene-nya merupakan
negara pendonor dana bantuan itu. Dalam hal ini, negara maju yang dimaksud diminta untuk
menjadi semacam “kontraktor” ataupun konsultan yang terlibat langsung dalam menjalankan
proyek tersebut. Dampaknya adalah kembalinya aliran uang pinjaman kepada negara peminjam.
Aliran uang pinjaman kepada negara peminjam merupakan salah satu tema sentral yang menjadi
bahan kontroversi dari setiap proyek yang didanai Bank Dunia. Hal ini dapat dianalogikan secara
sederhana dengan adanya seorang entrepreneur amatir yang meminjam uang untuk berbisnis
menjalankan proyek tertentu, tetapi kemudian karena ketidakmampuannya menjalankan proyek,
ia justru meng-hire sang pemberi pinjaman. Dengan demikian, yang terjadi adalah entrepreneur
tersebut menanggung dua resiko, resiko kerugian dari proyek bisnis yang dijalankan serta resiko
menanggung utang dari bunga pinjaman. Sementara di sisi lain, sang peminjam menikmati dua
keuntungan, keuntungan gaji ataupun imbalan atas kerjanya sebagai pihak yang menjalankan
proyek dan keuntungan dari bunga pinjaman. Bagi pihak peminjam, kerugian atas proyek yang
dilaksanakan tidak menjadi masalah baginya, karena uang ganti ruginya pun ditanggung oleh
entrepreneur sebagai pihak peminjam.
Kembali ke dalam konteks negara peminjam, alih-alih uang pinjaman menjadi stimulasi untuk
menggerakkan roda ekonomi, sebagian besarnya justru menjadi penggerak roda ekonomi di
negara pemberi pinjaman. Sementara yang tertinggal di negara peminjam hanyalah bentuk fisik
maupun non-fisik hasil dari proyek yang telah dilaksanakan.
Akumulasi dari dampak-dampak negatif di atas adalah kemelut utang yang semakin menumpuk
bagi negara peminjam. Selain itu, bisa terjadi kerawanan sosial di dalam negeri peminjam akibat
106
penggunaan dana proyek yang salah sasaran, tidak profesional, atau banyak “kebocoran”.
Sehingga mayoritas masyarakat negara peminjam yang seharusnya menikmati uang pinjaman
yang diberikan justru merasa tidak mendapat apa-apa, yang ada hanyalah segelintir orang kaya di
dalam negeri yang semakin kaya lantaran mendapat bagian “jatah�€� proyek yang telah
dilaksanakan.
Jika tidak diselesaikan, akumulasi masalah-masalah yang terjadi di masing-masing negara
peminjam dapat terakumulasi lagi menjadi masalah global. Tanpa penanganan dan perhatian
serius dari dunia internasional terhadap masalah ini, termasuk Bank Dunia, stabilitas ekonomi
global suatu saat dapat sangat terganggu, bahkan mengakibatkan chaos. Alih-alih menjaga
kestabilan ekonomi global, mungkin yang dijalankan Bank Dunia dan lembaga keuangan sejenis
justru menunda gejolak ekonomi global saat ini, dan menumpuknya hingga “meledak” saat
individu dan negara peminjam tidak lagi bisa menampung masalah yang mereka hadapi.
3.3. PERAN BANK DUNIA TERHADAP INDONESIA
Kebijakan politik pemerintahan Presiden Soekarno yang mendekat ke blok Uni Soviet
menyulitkan Bank Dunia yang memiliki paham berseberangan untuk mengambil peran lebih
banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga
pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu
sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia “menjajaki” Indonesia
dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan
sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis (Hutagalung, 2009).
Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang
memiliki nilai credit worthiness yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh
Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali
administrative fee ¾ persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa
tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5
juta dolar AS pada September 1968 (Hutagalung, 2009).
Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan
di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada
107
tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan,
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an
Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh
pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari
periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada
masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi pengembangan sektor-
sektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
Pada awal dekade 90-an hingga sebelum memasuki krisis moneter tahun 1997, Indonesia
menunjukkan performa ekonomi yang mengagumkan, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu
Asian Miracle. Laporan dan analisis Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia acap kali
dihiasi dengan berbagai pujian. Sayangnya, sebagaimana terjadi pada banyak negara lain seperti
yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, performa ekonomi yang memikat tersebut ternyata
lebih tepat sebagai “penundaan masalah”.
Kekeliruan dan dampak negatif dari bantuan Bank Dunia, baik berupa dana pinjaman maupun
anjuran kebijakannya, terbukti nyata (meski bukan faktor satu-satunya) pada saat Indonesia
mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Liberalisasi sektor keuangan yang didukung penuh
oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan, Indonesia. Pada saat krisis terjadi,
mungkin salah satu bantuan paling berharga yang diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan
atas permintaan pemerintah Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang tidak terserap sebesar
1,5 miliar dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar AS
untuk membiayai program mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan jaring
pengaman sosial.
Kemudian, pascakrisis yang melanda Indonesia, bantuan Bank Dunia masih terus berlanjut,
terutama difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi, penciptaan pemerintah yang
transparan, dan penyediaan pelayanan umum yang lebih baik, terutama bagi kelompok miskin.
Terakhir, Bank Dunia kembali menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan kepada
Indonesia dengan nilai total 800 juta dolar AS untuk mendukung program prioritas reformasi
yang dimotori Pemerintah Indonesia pada bulan November 2010 (Purwoko, 2010).
108
Dari penjelasan tahap demi tahap bantuan Bank Dunia kepada Indonesia sejak tahun 1968, kita
dapat melihat betapa besar peran yang dimainkan oleh Bank Dunia terhadap pembangunan dan
pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari infrastruktur yang dibangun selama dekade
1970-an hingga kebijakan-kebijakan terbaru di era reformasi, semuanya tidak terlepas dari peran
Bank Dunia.
Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 seharusnya dapat memberi pelajaran
berharga mengenai dua mata pisau yang diberikan oleh “bantuan” Bank Dunia. Terlepas dari
kontroversi niat dan tujuan pemberian bantuan oleh Bank Dunia, Indonesia sejatinya bisa
memilih menjadi negara yang mandiri dan menentukan masa depannya sendiri, mengukur
kemampuan membayar dan menghitung jumlah dana yang mungkin dipinjam, menyeleksi
proyek yang dijalankan agar sesuai dengan sasaran serta mencapai efektifitas dan efisiensi,
menilik kebijakan yang bisa diliberalisasi dan yang tidak, serta membekali diri dengan
pengetahuan dan teknologi. Karena bagaimanapun, kejahatan tidak hanya disebabkan niat dari
pelakunya, tapi juga kelengahan dan kesempatan yang diberikan oleh korbannya.
KESIMPULAN
109
Seperti kita ketahui bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkaan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam fungsinya bank yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam
lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Peranan bank sebagai lembaga keungan yaitu sebagai lembaga yang memberi kemudahan pada
masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan sebagai alat transaksi bagi masyakat.
Dalam kegiatannya, bank dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan
peraturan perUndang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam
menjalankan kegiatan bank harus memenuhi sarat kesehatan bank guna menjaga kepercayaan
atas nasabah yang merupakan objek terpenting dalam bank. Namun dalam pelaksanaannya tidak
semua bank dapat memenuhi sarat kesehatan, ada bank yang mempunyai masalah dengan
kesehatan bank, namun dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah melalui Bank Indonesia
guna meningkatkat kualitas bank dan meningkatkan perekonomian rakyat melalui penyaluran
dana dari bank.
Kebijakan yang diambil pemerintah bila di telah secara jernih sebenarnya merupakan
upaya untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi secara sengaja, sadar dan dilakukan secara
sistematis.
Kondisi kehadiran Dana Moneter Internasional dalam ikut membenahi ekonomi Indonesia yang
di kecam banyak pihak karena di nilai bonafide oleh pelaku ekonomi Internasional sehingga
mereka masih mau bertransaksi dengan Indonesia. Bila tidak ada dukungan IMF, Indonesia bisa
dikucilkan dalam perdagangan Internasional, artinya ekonomi Indonesia akan kian terpuruk
setelah tertimpa krisis moneter.
Kondisi makro ekonomi dunia yang sedang dilanda krisis apabila Indonesia ingin
menarik investasi asing lewat proses provitasi BUMN ataupun divestasi bank-bank publik yang
dilakukan oleh BPPN, maka Indonesia harus memberikan insentif lebih bagi para calon investor
tersebut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dilakukan secara sadar, sehingga harus
dipikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut dan jangan sampai Indonesia dijauhi
oleh investor Internasional.
110
Disamping itu jika para pengusaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan kredit maka dia
akan berupaya berproduksi untuk menghasilkan keuntungan guna membayar utang dan
membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong eksport nasional,
terlebih lagi dalam kondisi dunia yang mengalami resesi seperti ini.
Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang berbeda terutama untuk sektor-sektor yang menjadi
prioritas sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Dan harapan kita semua agar pemerintah melalui bank-bank yang sehat dapat memberikan dana
kepada para nasabah yang membutuhkan sekaligus sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di
negara Indonesia yang kita cintai ini.
Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau
yang dikenal sebagai banknote. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank
Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh
karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga
guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah
terjadinya bank runs and panics.
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan merupakan
salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan
nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga
intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku
ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian
roda perekonomian bergerak.
Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan
jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian
kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu
setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.
Daftar Pustaka
http://cahaya-oktaviani.blogspot.com/2012/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html
111
http://h3r1y4d1.wordpress.com/2012/04/05/peranan-perbankan-dan-perekonomian-indonesia/
http://henihendrayani.blogspot.com/2012/04/peran-perbankan-dan-perekonomian.html
Halwani, H. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua). Penerbit
Ghalia Indonesia, Bogor.
Hutagalung, Jannes. 2009. Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia Dulu dan
Sekarang. Di dalam: Abimanyu, A. dan A. Megantara. 2009. Era Baru Kebijakan Fiskal:
Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
Perkins, John. 20ǥ. Confessions of an Economic Hit Men, Pengakuan Seorang Ekonom Perusak
(Edisi Bahasa Indonesia). Penerbit Abdi Tandur, Jakarta.
Purwoko, Krisman. Bank Dunia Setujui Pinjaman 800 Juta Dolar AS. www.republika.co.id [18
Desember 2010]
Rachbini, Didiek J. 2001. Tanggung Jawab Bank Dunia. Agrimedia Volume 7 Nomor 1.
Susanto, Heri. 2010. Gaji Sri Mulyani di Bank Dunia RpŃ Miliar. www.vivanews.com [18
Desember 2010]
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://amujaddid.blogspot.com/2013/03/pengertian-peranan-fungsi-bank-dan.html
Sumber : http://www.animers.net78.net/sistem-perekonomian-indonesia/
Sumber : http://gurumuda.com/bse/pengertian-dan-macam-macam-sistem-ekonomi.
Sumber : http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-
Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29
www.stylepote.com/2013/05/ pengertian -dan-definisi- ekonomi .html
http://www.slideshare.net/amirawulandari/peran-perbankan-dalam-perekonomian-di-indonesia
pujiirahayuu.blogspot.com/2012/.../tugas-2-peranan-perbankan-dan.htm.
http://j4c0bs4l1m.wordpress.com/2012/06/06/peranan-perbankan-dan-perekonomian-indonesia/
112
http://flower93mufaa.blogspot.com/2012/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://www.univpancasila.ac.id/index.php/seluruhberita/201-peranan-sektor-keuangan-dalam-
pembangunan-perekonomian
113