Tugas Nita
Transcript of Tugas Nita
-
8/16/2019 Tugas Nita
1/40
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus
memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun
kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai
alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima
masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.
Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua
insan dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya ritual
pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan
maupun hukum agama.Pengertian Perkawinan diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1!" tentang Perkawinan (selan#utnya disebut
Undang-undang Perkawinan) yang mengatur bahwa$%Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan&etuhanan yang 'aha sa.*elan#utnya, pada Pasal + Undang-undang Perkawinan dinyatakan
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu. *erta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. alam hal ini perkawinan tersebut
dicatatkan pada &antor Urusan gama (&U) bagi yang beragama slam
dan pada &antor /atatan *ipil bagi yang beragama Non-slam hal ini
berdasarkan Pasal 00 ayat (+) huru a PP No. 2! Tahun +33! tentang
1
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758
-
8/16/2019 Tugas Nita
2/40
Pelaksanaan UU No. +2 Tahun +334 tentang dministrasi &ependudukan
yaitu perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan wa#ib dilaporkan oleh penduduk kepada nstansi Pelaksana di
tempat ter#adinya perkawinan paling lambat 43 (enam puluh) hari se#ak
tanggal perkawinan.Pada &ompilasi 5ukum slam #uga diatur bahwa$%Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat ataumitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah llah danmelaksanakannya merupakan ibadah.
Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum dan
pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang harus
dicatatkan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam
perkawinan. Pada kenyataannya banyak pihak yang melaksanakan
perkawinan itu sesuai dengan hukum agama maupun kepercayaannya
namun tidak melaksanakan tertib administrasi berdasarkan hukum
perkawinan yang berlaku. Tidak tertib administrasi disini maksudnya
karena banyak pihak yang tidak mencatatkan perkawinan sah yang
dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
pada instansi yang berwenang. da beberapa aktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya
pencatatan perkawinan, yaitu merupakan kebiasaan di masyarakat adat
yang tidak mencatatkan perkawinannya, salah satu atau kedua belah
pihak masih terikat dalam suatu perkawinan, tidak memiliki biaya untuk
mendatarkan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinan
tersebut tidak memiliki legalitas sehingga tidak dapat di#amin kepastian
2
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26783/node/758
-
8/16/2019 Tugas Nita
3/40
hukumnya dari negara yang nantinya akan berdampak pada perbuatan-
perbuatan hukum setelah ter#adinya perkawinan, salah satunya
berdampak pada status anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan
tersebut. nak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki legalitas tidak
akan men#adi masalah #ika kedua orang tua mengakui anak tersebut,
namun akan men#adi masalah #ika salah satu orang tua tidak mengakui
anak yang dilahirkan tersebut atau salah satu dari orang tua anak tersebut
meninggal dunia. *atu-satunya cara untuk membuktikan anak tersebut
memiliki hubungan darah adalah dengan melakukan tes N, namun tes
N ini dapat dilakukan apabila pihak keluarga menyetu#ui. alam kasus
ini dialami oleh 5#. isyah 'ochtar alias 'achica binti 5. 'ochtar brahim
yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan rs. 'oerdiono sehingga
berdampak pada anak yang dilahirkan yaitu 'uhammad 6bal 7amadhan
bin 'oerdiono tidak berhak atas hak-haknya sebagai anak karena tidak
memiliki alat bukti bahwa ia adalah anak dari ayahnya. 5al ini
mengakibatkan kedudukan 'uhammad 6bal 7amadhan bin 'oerdiono
men#adi anak luar kawin.
nak luar kawin merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang
sah oleh kedua orang tuanya. nak luar kawin ini diatur pada Pasal "2
ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa$%nak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3
-
8/16/2019 Tugas Nita
4/40
*elain itu, anak luar kawin #uga diatur dalam &ompilasi 5ukum
slam yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.Peraturan yang mengatur anak luar kawin tersebut telah
mengalami perubahan regulasi dengan ditetapkannya putusan 'ahkamah
&onstitusi Nomor "48PUU-98+313 yang mengatur bahwa$“ nak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-lakisebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan8atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengankeluarga ayahnya.
itetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-
98+313 ini menimbulkan putusan yang kontro:ersial karena mengalami
perubahan terhadap peraturan hukum yang berlaku sebelumnya,
sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap putusan ini. *elain itu,
pengakuan anak luar kawin tersebut men#adi anak sah memberikan status
hukum %baru bagi anak luar kawin yaitu ia memiliki hubungan perdata
dengan ayah biologisnya sehingga berhak atas hak-hak selayaknya anak
sah.Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313 ini bermula
dari permohonan u#i materi ketentuan Pasal + ayat (+) dan Pasal "2 ayat
(1) Undang-undang Perkawinan yang dia#ukan oleh Pemohon 5#. isyah
'ochtar lias 'achica ;inti 5. 'ochtar brahim (Pemohon ) dan
'ohammad 6bal 7amadhan ;in 'oerdiono (Pemohon ) yang diterima di
&epaniteraan 'ahkamah &onstitusi 7epublik ndonesia pada tanggal 1"
-
8/16/2019 Tugas Nita
5/40
mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut di atas serta
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon
dan status hukum anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pemohon
yaitu Pemohon .alam permohonan u#i materi tersebut, disebutkan bahwa pada
tanggal +3 esember 12 telah berlangsung perkawinan antara
Pemohon dengan seorang laki-laki bernama rs. 'oerdiono, namun
perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada instansi yang terkait
sehingga dianggap tidak sah dimata hukum.Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313
bermaksud agar anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan
perlindungan hukum karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa
dan kelahiran tersebut diluar kehendaknya. nak yang dilahirkan tanpa
memiliki ke#elasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang
tidak adil dan stigma negati di tengah-tengah masyarakat. 5ukum harus
memberi perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang
anak yang dilahirkan sehingga anak tersebut dapat memperoleh haknya
sebagai anak.*eperti yang kita ketahui, anak tersebut memiliki hak-hak yang
harus ditegakkan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak
tersebut. 5ak-hak anak itu sendiri diatur pada Pasal += b ayat (+) Undang-
undang asar 1"0 bahwa$%*etiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.
5
-
8/16/2019 Tugas Nita
6/40
*elain itu, Pasal 2 Undang-undang No. +2 Tahun +33+ tentang
Perlindungan nak #uga mengatur bahwa$%Perlindungan anak bertu#uan untuk men#amin dan melindungi anakdan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi demi terwu#udnya anak ndonesia yang berkualitas,berakhlak mulia, dan se#ahtera.
Putusan 'ahkamah &onstitusi ini memberikan perlindungan
terhadap anak luar kawin namun seolah-olah memberikan kedudukan
yang sama antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah oleh orang
tuanya dan anak yang lahir oleh orang tuanya tidak melakukan
perkawinan, sehingga dianggap tidak adil karena anak yang dilahirkan
berbeda kedudukannya menurut hukum yang berlaku.;erdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengangkat
#udul yaitu Pengakuan dan Bentuk Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.
1.2 Rumusan Masalah1. ;agaimanakah pengakuan anak luar kawin>+. ;agaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak
luar kawin>
1.3 Tujuan Peneltan1. Untuk mengetahui paradigma hakim dalam pengakuan anak luar
kawin pada putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-
98+313.+. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum putusan 'ahkamah
&onstitusi Nomor "48PUU-98+313 ini terhadap hak-hak anak luar
kawin.
6
-
8/16/2019 Tugas Nita
7/40
BAB IITIN!AUAN PU"TA#A
2.1 Tnjauan Umum Un$ang%un$ang Perka&nan2.1.1 Pengertan Un$ang%un$ang Perka&nan
Undang-undang 7epublik ndonesia Nomor 1 Tahun 1!" tentang
Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden 7epublik ndonesia
-
8/16/2019 Tugas Nita
8/40
meru#uk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan
yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan
hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkawinan. 7umusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang
Perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modiikasi
pelaksanaan uniikasi hukum perkawinan yang bersiat nasional.
engan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud
mengadakan uniikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa
menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena
masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam
dalam masyarakat hukum ndonesia. engan sendirinya Undang-undang
Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang
berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara ndonesia
tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. ;agi
umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1!",
#uga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan
agamanya sepan#ang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan.
5al-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada
mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-
masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.+
2.1.2 Tujuan Un$ang%un$ang Perka&nan
2 ibid
8
-
8/16/2019 Tugas Nita
9/40
Undang-undang Perkawinan mengharapkan tercapainya tu#uan
sebagai berikut$2
1. Untuk memberi siat terbuka pada perkawinan itu, yaitu dengan
memberi kesempatan yang cukup yaitu selama 13 hari bagi
orang lain untu menyatakan keberatan atau pencegahan atas
dilangsungkannya perkawinan itu. engan ini dimaksudkan
supaya #angan sampai ter#adi perkawinan yang tidak memenuhi
syarat hukum (perkawinan yang melanggar hukum).
-
8/16/2019 Tugas Nita
10/40
". Perkawinan #uga merupakan peristiwa hukum, oleh karena itu
harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum, yaitu
saksi.0. *ebagai peristiwa hukum, perkawinan harus dibuktikan secara
hukum, oleh karena itu diperlukan penandatanganan akta
perkawinan.2.1.3 Prns'%'rns' Perka&nan
alam Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip-
prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan
perkembangan dan tuntutan ?aman. Prinsip-prinsip yang tercantum
dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut$ "
1. Tu#uan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membentuk dan
melengkapai, agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kese#ahteraan
spiritual dan materil.+. alam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan
4
@ahry 5amid, 1!=, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, ;inacipta, Aogyakarta
10
-
8/16/2019 Tugas Nita
11/40
kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte
resmi yang #uga dimuat dalam datar pencatatan.2. Undang-undang ini menganut a?as monogami. 5anya
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengi?inkannya, seorang suami dapat
beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.". Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu
harus telah masak #iwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar supaya dapat mewu#udkan tu#uan perkawinan
secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.0. &arena tu#uan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia kekal dan se#ahtera, maka Undang-undang ini
untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan
tertentu serta harus dilakukan di depan siding Pengadilan.
4. 5ak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami sehingga dengan demikian segala sesuatu
dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama
oleh suami istrinya.2.2 Dasar%Dasar Perka&nan2.2.1 Pengertan Perka&nan
11
-
8/16/2019 Tugas Nita
12/40
Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatur pada
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1!" tentang Perkawinan
mengatur bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
&etuhanan Aang 'aha sa.Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum
perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan ini
merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu di#aga oleh
kedua belah pihak baik suami maupun istri, yang bertu#uan untuk
membentuk keluarga yang bahagia se#ahtera dan kekal selamanya.
;erdasarkan tu#uan perkawinan yang telah disebutkan maka perkawinan
menurut undang-undang tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi #uga
merupakan Perikatan &eagamaan.
2.2.2 "(arat "ahn(a Perka&nan
*yarat merupakan sesuatu yang menentukan suatu perbuatan
hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum *yarat dan rukun mengandung arti yang sama
dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.
alam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak
boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada
atau tidak lengkap. &eduanya mengandung arti yang berbeda dari segi
bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan
merupakan bagian atau unsur yang mengwu#udkannya, sedangkan syarat
12
-
8/16/2019 Tugas Nita
13/40
adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.
*yarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang
berlaku untuk setiap unsur yang men#adi rukun. dapula syarat itu berdiri
sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.0
alam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang
rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang
perbedaan ini tidak bersiat substansial. Perbedaan diantara pendapat
tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat okus perkawinan
itu. *emua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus
ada dalam suatu perkawinan adalah $ akad perkawinan, laki-laki yang
akan kawin, perrempuan yang akan kawin, wali dari mempelai
perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau
mas kawin.alam &ompilasi 5ukum slam ;; 9 diatur tentang 7ukun dan
*yarat suatu perkawinan yang dalam Pasal 1" itu mengatur bahwa untuk
melaksanakan suatu perkawinan harus ada$
a. /alon suamib. /alon istric. Bali nikahd. ua orang saksi dan
e. #ab dan kabul
2.2.3Tujuan Perka&nan
Tu#uan perkawinan menurut hukum islam sesuai dengan pengertian
perkawinan pada Pasal + &ompilasi 5ukum slam yaitu $Perkawinan menurut slam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau miiitsa6an ghali?an untuk menaati perintah llahdan melaksanakannya merupakan ibadah.
5
mir *yariuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara iqh !unakahat dan Undang-undang Perkawinan, cetakan ketiga,
-
8/16/2019 Tugas Nita
14/40
alam pandangan slam di samping perkawinan itu sebagai
perbuatan ibadah, ia #uga merupakan sunnah llah dan sunnah 7asul.
*unnah llah, berarti$ menurut 6udratdan iradat llah dalam penciptaan
alam ini, sedangkan sunnah 7asul berarti suatu tradisi yang telah
ditetapkan oleh 7asul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.Tu#uan perkawinan #uga diatur pada Pasal 1 Undang-undang
Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tu#uan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan &etuhanan Aang 'aha sa.
2.3 Tnjauan Umum Anak2.3.1 Pengertan Anak
nak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama,
bangsa dan Negara. alam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak
adalah penerus cita-cita bagi kema#uan suatu bangsa. 5ak asasi anak
dilindungi di dalam Pasal +=b ayat (+) UU 1"0 yang mengatur bahwa
%setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*edangkan secara biologis anak merupakan hasil pertemuan
antara sel telur seorang perempuan yang disebut o"um dengan benih dari
seorang laki-laki yang disebut spermato#oa$ yang kemudian menyatu
men#adi #%got , lalu tumbuh men#adi &anin dan pada akhirnya terlahir di
dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.4
6 Ibid
14
-
8/16/2019 Tugas Nita
15/40
;erdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak
yang lahir di dunia itu merupakan hasil perkawinan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan dimana anak yang dilahirkan tersebut
merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan
tempat bagi perkembangannya. Untuk mendukung hal itu maka hak-hak
atas anak tersebut harus di#amin oleh negara.
2.3.2 Anak "ah $an Anak Luar #a&n1. Anak "ah
alam ;B dan #uga Undang-undang Perkawinan berlaku prinsip
bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.
Perlu di#elaskan, bahwa yang dimaksud dengan keturunan adalah anak,
termasuk anak dari anak dan seterusnya ke bawah.!
Pasal +03 ;B mengatur bahwa $%Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepan#angperkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.
da beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu$
&ata %sepan#ang perkawinan, artinya se#ak perkawinan itu ada
sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada se#ak perkawinan itu
dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik
cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 1 ;B dan Pasal 2= Undang-
undang Perkawinan).=
&ata %ditumbuhkan merupakan ter#emahan dari kata %:erwekt,
yang bisa #uga diberikan arti %dibenihkan. &ata %suami dalam rangkaian
7
-
8/16/2019 Tugas Nita
16/40
kata-kata %memperoleh si suami sebagai ayahnya, maksudnya adalah
suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.alam hal ini dapat kita lihat bahwa dalam undang-undang ada +
(dua) ukuran yang dipakai dalam menetapkan siapa ayah seorang anak,
kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga yang orang tuanya menikah
secara sah, yaitu$
1. nak itu dilahirkan sepan#ang perkawinan orang tuanya. i sini tidak
dipermasalahkan se#ak kapan dibenihkan atau dikandung. engan itu
kita bisa mengatakan bahwa pada asasnya untuk menetapkan
keabsahan seorang anak menurut ;B tidak men#adi masalah kapan
seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah dibenihkan sebelum atau
dalam masa perkawinan.+. nak yang dilahirkan itu ditumbuhkan atau dibenihkan sepan#ang
perkawinan, termasuk kalau dalam batas-batas yang nanti akan
disebutkan ia lahir sesudah perkawinan itu putus. i sini tidak
disyaratkan bahwa anak itu dilahirkan sepan#ang perkawinan, tetapi
kapan anak itu dibenihkan men#adi peranan penting.Pada Pasal +03 tersebut di atas kita melihat upaya pembuat
undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak.&alau kita
baca lebih lan#ut ketentuan-ketentuan ;B, ternyata tidak ada ketentuan
yang secara tegas menetapkan dan mengatur siapa ibu seorang anak.
*ecara tidak langsung memang ada. &esemuanya didasarkan atas pikiran
bahwa mudah sekali untuk menetapkan siapa ibu seorang anak, yaitu
tdak lain adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut. *ebaliknya,
9 Ibid
16
-
8/16/2019 Tugas Nita
17/40
tidak mudah bagi kita untuk menentukan siapa sebenarnya ayah seorang
anak.*elan#utnya, dari aturan Pasal +03 ;B tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa anak yang lahir sepan#ang perkawinan bapak dan
ibunya dan anak yang dibenihkan didalam perkawinan bapak dan ibunya
adalah anak sah dari kedua orang tua mereka.5al tersebut didasarkan atas anggapan undang-undang bahwa
anak yang dilahirkan atau dibenihkan sepan#ang perkawinan adalah hasil
hubungan antara kedua suami-istri yang bersangkutan
2. Anak Luar #a&n
nak luar kawin diatur pada Pasal "2 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan bahwa$ nak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
*elain itu pada Pasal +=3 ;B, yang mengatur bahwa$
%engan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atauibunya.
5al itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah
(biologisnya) maupun ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum.
5ubungan hukum itu baru ada, kalau ayah dan8atau ibunya memberikan
pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya.engan demikian, tanpa
pengakuan dari ayah dan8atau ibunya pada asasnya anak itu bukan siapa-
siapa. a tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.ni berbeda sekali dengan anak sah, yang walaupun tidak
disebutkan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi dari ketentuan-
17
-
8/16/2019 Tugas Nita
18/40
ketentuan yang ada, ditasirkan demi hukum mempunyai hubungan
hukum dengan orang tuanya.&ata %demi-hukum disini dimaksudkan bahwa hubungan hukum
dengan orang tuanya ter#adi secara otomatis dengan sendirinya tanpa
yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.&alau kita melihat prinsip tersebut di atas, maka kita bisa
menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya
yang sah, didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya.
Tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, maka hubungan
hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya
didasarkan atas hubungan darah yang telah diuraikan di atas, yaitu
hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. kan tetapi dengan lahirnya putusan '& Nomor "48PUU-98+313
yang mengatur bahwa % Anak %ang dilahirkan di luar perkawinan
mempun%ai hubungan perdata dengan ibun%a dan keluarga ibun%a serta
dengan laki-laki sebagai a%ahn%a %ang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan'atau alat bukti lain menurut hukum
mempun%ai hubungan darah$ termasuk hubungan perdata dengan
keluarga a%ahn%a() 'aka dapat diartikan bahwa pengakuan ayah biologis
terhadap anak yang dibenihkan dapat ter#adi secara otomatis asalkan hal
tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan8atau alat lain.;erdasarkan uraian di atas mengenai anak luar kawin maka perlu
#uga dibahas mengenai proses ter#adinya anak luar kawin tersebut.
&ehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu
18
-
8/16/2019 Tugas Nita
19/40
kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami
melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses
ter#adinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut $
a. nak dari hubungan ibu sebelum ter#adinya pernikahan.
-
8/16/2019 Tugas Nita
20/40
suaminya itu men#adi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. &ecuali
apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat
menolak men#adi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena
berbuat ?ina. dapun alasannya ialah $1. *uami tidak bisa men#alankan kewa#ibannya memenuhi kebutuhan
biologis istrinya, misalnya impotensi.+. apat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang
melakukan ?ina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau
oleh masyarakat.d. nak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. pabila
seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari
seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-
ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil,
kemudian melahirkan seorang anak, dan #elaslah di sini bahwa anak
tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah
mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang
tidak terlibat tali perkawinan yang sah.e. nak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
-
8/16/2019 Tugas Nita
21/40
duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua
pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga.
Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.
2.3.3 Hak%hak Anak
nak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak
sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang
laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. nak sebagai anggota
keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh
orang tuanya, perlu mendapatkan bimbingan dan perawatan. &ewa#iban
tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku
terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus. nak wa#ib
menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, #ika
anak telah dewasa ia wa#ib memelihara menurut kemampuannya yaitu
kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka
memerlukan bantuannya. ;erdasarkan Undang-Undang Nomor " Tahun
1! tentang &ese#ahteraan nak yaitu dalam Pasal 1 ayat (+) bahwa$%anak adalah seseorang yang belum mencapai umur +1 tahun danbelum pernah menikah.
;atas umur +1 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena
berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan
kematanganmental seorang anak dicapai pada umur tersebut.;atas umur
dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi
kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. nak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah
kandungnya sedangkan anak sah adalah anak kandung yang lahir dari
21
-
8/16/2019 Tugas Nita
22/40
perkawinan orang tuanya yang sah menurut a#aran agama.nak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah. pabila suatu perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang
dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. dapun Undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak
adalah$
1. Undang-undang asar 1"0 pada Pasal +=; ayat + yang mengatur
bahwa$%*etiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh danberkembang serta bahkan atas perlindungan dari kekerasa dandiskriminasi.
+. Undang-undang Nomor " Tahun 1! tentang &ese#ahteraan nak
Pada Pasal + ayat (+) mengatur bahwa $(1) nak berhak atas kese#ahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganyamaupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh danberkembang dengan wa#ar
(+) nak berhak atas pelayanan untuk mengembangkankemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengankebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk men#adi wargaNegara yang baik dan berguna.
(2) nak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasadalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(") nak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yangdapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan danperkembangannya dengan wa#ar.
&eseluruhan Pasal (1-14) dalam Undang-undang Nomor " Tahun 1!
ini mengatur tentang upaya-upaya untuk mense#ahterakan anak.2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1 tentang 5ak sasi 'anusia
Pada Pasal 4+ mengatur bahwa$%*etiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan #aminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan isik danmental spiritualnya.
22
-
8/16/2019 Tugas Nita
23/40
". Undang-undang Nomor +2 Tahun +33+ tentang Perlindungan nak
pada Pasal "" ayat (1) mengatur bahwa$%Pemerintah wa#ib menyediakan asilitas dan menyelenggarakankesehatan yang komperehensi bagi anak, agar setiap anakmemperoleh dera#at kesehatan yang optimal se#ak dalamkandungan.
Pasal "" ayat (+) $%Penyediaan asilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatansecara komperehensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)didukung oleh peran serta masyarakat.
Pasal "" ayat (2) $%;ahwa Upaya kesehatan yang komperehensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promoti, pre:enti:e, kurati dan rehabilitati:e, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupunru#ukan.
0. Undang-undang Nomor +2 Tahun +33" tentang Penghapusan
&ekerasan alam 7umah Tangga pada Pasal + ayat (1)diatur bahwa $%Cingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi$ %a. *uami, istri dan anakb. Drang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
orang sebagaimana dimaksud pada huru a karena hubungandarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian,yang menetap dalam rumah tangga dan8atau
c. Drang yang beker#a membantu rumah tangga dan menetapdalam rumah tangga tersebut.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun +33 tentang &esehatanPada Pasal 1+= $(1) *etiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusi se#ak
dilahirkan selama 4 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.(+) *elama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah ,pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayisecara penuh dengan penyediaan waktu dan asilitas khusus.
(2) Penyediaan asilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(+) diadakan di tempat ker#a dan tempat sarana umum.
Pasal 1+ $
(1) Pemerintah bertanggung#awab menetapkan kebi#akan dalamrangka men#amin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibusecara eksklusi
23
-
8/16/2019 Tugas Nita
24/40
(+) &etentuan lebih lan#ut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5ak-hak anak, antara lain seperti yang diatur dalam &on:ensi
Perserikatan ;angsa ;angsa tentang 5ak-hak nak dan Undang-undang
Nomor " Tahun 1! tentang &ese#ahteraan anak, yaitu hak memperoleh
kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya,
dan hak memelihara #ati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan
keluarga. 5ak-hak anak #uga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tentang 5ak sasi 'anusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 0+,
yaitu $
1. *etiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,masyarakat dan Negara.
+. 5ak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hakanak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan se#ak dalamkandungan.
2.4 #e$u$ukan Anak Luar #a&n2.4.1 #e$u$ukan Anak Luar #a&n $alam Hukum Islam
Terkait status anak luar kawin, baik di dalam hukum nasional
maupun hukum slam bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 'aka hal ini berakibat pula pada
hilangnya hak anak kepada ayah.&edudukan anak luar kawin menurut hukum islam sebagaimana
yang termuat dalam &ompilasi 5ukum slam (&5) pada prinsipnya
memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang Perkawinan
karena Pasal 133 &ompilasi 5ukum slam mengandung rumusan yang
tidak berbeda dengan Pasal "2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan
dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan
24
-
8/16/2019 Tugas Nita
25/40
ibunya dan keluarga ibunya. *eorang suami memiliki hak untuk
mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya
melalui lembaga liEan. Pasal 13+ ayat (1) &ompilasi 5ukum slam
mengatur bahwa$
%*uami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dariistrinya, menga#ukan gugatan kepada Pengadilan gama dalam #angka waktu 1=3 hari sesudah lahirnya atau 243 hari sesudahputusnya perkawinan atau sesudahputusnya perkawinan atausesudah suami itu mengetahui istrinya melahirkan anak danberada di tempat yang memungkinkan dia menga#ukan perkaranyakepada pengadilan agama.
*eorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak
yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang
dilahirkan men#adi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus
hubungan perdata dengan si ayah. 5al ini berdasarkan Pasal 13+ ayat (1)
kompilasi 5ukum slam yang telah diuraikan di atas.
Timbul persoalan dalam ilmu iqh menyangkut status anak diluar
kawin (?ina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa
apabila ter#adi perbuatan ?ina antara orang tua si anak, maka tidak ada
hak mawaris antara anak yang dilahirkan melalui per?inaan dan orang-
orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara
syarEiat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. kan tetapi
menurut 'ustoa bahwa para ulama ma?hab menghadapi kesulitan
sebagai konsekuensi dari atwa mereka bahwa anak ?ina tidak berhak
menerima warisan. pabila anak ?ina itu tidak memiliki kaitan nasab
secara s%ar*I dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya,
maka laki-laki yang melakukan ?ina tersebut tidak haram mengawini anak
25
-
8/16/2019 Tugas Nita
26/40
hasil ?inanya, anak laki-laki ?ina tidak haram mengawini saudara
perempuan dan bibinya. kan tetapi sepan#ang mereka dianggap tidak
muhrim, anak ?ina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh
haknya diberikan sebagaimana yang dberikan kepada anak sah lainnya
termasuk hak waris dan nakah atau dipandang sebagai anak tidak sah
sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak
mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh nikah antara bapak dan
anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri.
Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-
ada. &arena itu para ulama ma?hab sudah sepakat bahwa si anak tidak
mendapat waris.&edudukan anak luar kawin dalam konsepsi slam harus dilihat
secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan
oleh kedua orang tuanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal
bahwa perbuatan ?ina (persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan)
sebuah dosa besar, namun menyangkut anak yang dilahirkan dari
perbuatan tersebut tidak sepantasnya #uga harus menerima hukuman atas
dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena ##ika setiap anak
diberikan pilihan terhadap kelahirannya, maka sudah dapat dipastikan
tidak akan ada seorang anak pun yang mau dilahirkan dari hasil
perbuatan ?ina.&etentuan hukum slam memang sudah #elas dan tegas
berdasarkan pendapat
-
8/16/2019 Tugas Nita
27/40
dinasabkan terhadap ayah biologisnya, walaupun bnu Tamiyah, memiliki
pendapat yang berbeda tentang itu.;anyak pula yang berpikiran sempit bahwa anak yang dilahirkan
dari hubungan haram dalam hak ini ber?ina tetap men#adi anak haram
padahal dalam terminoogi slam tidak pernah dikenal istilah anak haram
dan hal tersebut #elas akan bertentangan dengan apa yang diirmankan
llah *BT dalam l Furan *urat l-5u#arat ayat 12 yang artinya berbunyi$%*esungguhnya orang yang paling mulia di sisi llah *BT ialah
yang paling berta6wa kepada llah *BT.
ari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa *ang Pencipta
sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan
kelahirannya.&edudukan manusia di hadapan Tuhan hanya dibedakan
berdasarkan nilai keta6waannya.13
slam adalah agama rahmatan lil*alamin yang artinya agama yang
memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Balaupun
islam sangat tegas terhadap perbuatan ?ina yang dibuktikan dengan
adanya ancaman pidana mati (ra#am) bagi orang yang melakukan ?ina
muhshan, namun bukan berarti bahwa anak yang lahir dari perbuatan
tersebut dise#a#arkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan
perbuatan ?ina. *etiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan,
Negara, dan hukum. 'emberikan pembatasan terhadap hak-hak yang
seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar
konstitusi, namun #uga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang
telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan
yang sama di hadapan *ang Pencipta. rtinya walupun secara
10Ibid 5al =!
27
-
8/16/2019 Tugas Nita
28/40
keperdataan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah
biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki
kewa#iban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang
ditanamnya.
2.4.2 #e$u$ukan Anak Luar #a&n $alam Burgerlijk Wetboek
&eberadaan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari lingkungan
keluarga yang membesarkannya. ;egitupun dalam ruang lingkup hukum,
seorang anak selalu akan terpaut erat dengan persoalan tentang hukum
keluarga. *oekanto menyebutkan bahwa hukum kekeluargaan (hukum
keluarga) meliputi beberapa persoalan antara lain$11
1. 5ubungan anak dengan orang tuanya+. 5ubungan anak dengan keluarga2. Pemelihara anak piatu". 'engambil anak8mengangkat anak (adopsi).
&eberadaan empat hal tersebut selalu men#adi substansi pokok
dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya.
5ubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang
akan ter#adi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang
telah membenihkannya ter#alin pertautan darah yang menimbulkan
hubungan batin diantara keduanya, hal itu sudah men#adi itrah alamiah
yang ter#adi meskipun tidak ada legitimasi hukum terhadapnya. Namun
berbeda halnya dengan hubungan hukum (perdata), dimana tidak begitu
sa#a hubungan itu bisa ter#alin tanpa ada perbuatan hukum yang
11 .A. Bitanto, +31+, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pas+a
Keluarn%a Putusan !K ,entang U&i !ateril UU Perkawinan, cetakan pertama,
-
8/16/2019 Tugas Nita
29/40
mendahuluinya, misalnya hubungan antara anak dengan orang tua (ayah)
ditentukan oleh perkawinan atau pengakuan sebagaimana yang telah
diatur pada undang-undang.
-
8/16/2019 Tugas Nita
30/40
mana hubungan perdata antara anak luar kawin dengan pihak ibu ter#adi
secara otomatis se#ak si anak tersebut lahir. 1+&onsekuensi dari penerapan asas pengakuan mutlak bagi seorang
anak yang dilahirkan di luar perkawinan ia secara hukum tidak akan
memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu tanpa adanya pengakuan dari
keduanya, dan bagi anak yang lahir dari perbuatan ?ina dan penodaan
darah (sumbang ) berdasarkan Pasal +!+ dan +=2 ;B kedudukan mereka
tidak boleh disahkan dengan sebuah perkawinan maupun diakui oleh
orang tuanya, kecuali apa yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal
+!2 ;B.12
;B membagi anak luar kawin men#adi 2 kelompok antara lain anak
?ina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. *eorang anak
mendapatkan status sebagai anak ?ina #ika ia dilahirkan dari hubungan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau
kedua-duanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain, hal ini
sebagaimana terminologi ?ina dalam ketentuan Pasal +=" ;B yang
mengatur $iancam dengan pidana pen#ara paling lama *embilan bulanseorang pria yang telah kawin melakukan mukah (o"ersspel )padahal diketahuinya bahwa Pasal +! ;B berlaku baginya.
*eorang anak sumbang dilahirkan dari sebuah hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang untuk melakukan
perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ;B karena memiliki
hubungan darah keatas maupun kebawah baik karena kelahiran yang sah
12 .A. Bitanto, +31+, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pas+aKeluarn%a Putusan !K ,entang U&i !ateril UU Perkawinan , cetakan pertama,
-
8/16/2019 Tugas Nita
31/40
maupun tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara
kakak beradik laki-laki atau perempuan baik sah maupun tidak sah. nak-
anak tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak ?ina dan anak
sumbang merupakan anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau
diakui oleh kedua orang tuanya.1"
*eorang suami dapat menga#ukan sangkalan terhadap anak yang
dilahirkan dengan beberapa alasan hal ini diatur pada Pasal +01 ;B
yaitu$*ahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari
perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak
boleh dilakukan dalam hal-hal berikut$
1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan ituG
+. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini
ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang
berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinyaG
2. bila anak itu dilahirkan mati. *elan#utnya, Pasal +0+ yang mengatur bahwa %suami tidak dapat
mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa
se#ak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya
anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk
mengadakan hubungan #asmaniah dengan istrinya, baik karena keadaan
terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan sa#a.
-
8/16/2019 Tugas Nita
32/40
tersebut disembunyikan darinya dan si suami dapat membuktikan bahwa
ia bukan bapak dari anak tersebut.5ak suami untuk menga#ukan sangkalan #uga akan men#adi gugur
#ika si suami sebelum melangsungkan perkawinan telah mengetahui
bahwa istrinya sedang hamil, walaupun senyatanya bahwa bayi yang ada
dalam kandungan tersebut bukanlah anaknya. 5al ini dikarenakan
dianggap bahwa si suami sadar tentang keadaan hukum saat itu yang
dianggap ia menyetu#ui tentang akibat hukum yang akan timbul dari
tindakannya itu.
nak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki
hubungan perdata dengan orang tuanya #ika orang tua kandungnya
melakukan pengakuan
BAB I)PEMBAHA"AN
*.1 Para$gma Hakm $alam Putusan Mahkamah #+nsttus N+m+r
*,-PUU%)III-21 terha$a' Pengakuan Anak Luar #a&n
Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir
seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk
citra sub#ekti seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan
bagaimana seseorang menanggapi realita itu. alam putusan ini hakim
mahkamah konstitusi memiliki pola pikir yang dilandasi perlindungan
32
-
8/16/2019 Tugas Nita
33/40
terhadap anak luar kawin dengan memberikan hak-hak anak luar kawin.
alam memberikawan hak-hak anak luar kawin, hakim mahkamah
konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor "48PUU-98+313 didasrkan
oleh beberapa aktor, yang pertama aktor alamiah dan konstitusional
bahwa kelahiran seorang anak merupakan hal yang bersiat alamiah yang
didahului oleh adanya kehamilan seorang perempuan. &ehamilan
merupakan sebagai akibat ter#adinya pembuahan (pertemuan o"um dan
spermato#oa). Drangtua biologis atau laki-laki dan perempuan yang
menyebabkan ter#adinya kelahiran anak tersebut harus
bertanggung#awab, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada
Pasal += b ayat (+) UU 1"0, yaitu % setiap anak yang dilahirkan berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ;erdasarkan aturan
tersebut 'ahkamah &onstitusi berpendapat bahwa laki-laki dan
perempuan yang merupakan orangtua biologisnya wa#ib
bertanggung#awab.
&etentuan yang berlaku selama ini terhadap anak luar kawin hanya
mengatur hubungan perdata dan tanggung #awab kepada ibu dan
keluarga ibunya. 5al ini dianggap tidak adil bagi kaum perempuan sebagai
ibu dan anak yang dilahirkan karena laki-laki sebagai ayah dianggap tidak
bertanggung#awab atas perbuatan yang dilakukan.
nak yang dilahirkan diluar perkawinan atau yang disebut dengan
anak luar kawin tidak pantas untuk mendapatkan diskriminasi hukum
33
-
8/16/2019 Tugas Nita
34/40
karena setiap anak yang dilahirkan ke bumi dalam keadaan suci dan tidak
berdosa. &elahirannya bukan atas dasar kehendaknya sendiri, terlebih
lagi untuk dilahirkan dalam keadaan di luar perkawinan. alam
kenyataannya anak luar kawin sering mendapat stigma negati dalam
masyarakat bahwa anak tersebut lahir tanpa ayah sehingga anak luar
kawin tersebut mendapat perlakuan yang diskriminati dalam masyarakat.;erdasarkan hal tersebut maka 'ahkamah &onstitusi perlu untuk
memberikan hak-hak seorang anak meskipun dia adalah seorang anak
luar kawin untuk diperlakukan secara sama dimata hukum.Pada aktor yang kedua, yaitu aktor menurut Undang-undang
Perkawinan bahwa pokok permasalahan hukum yang dia#ukan para
pemohon adalah terkait pencatatan perkawinan menurut peraturan
perundang-undangan. Pencatatan perkawinan tersebut di#elaskan pada
pen#elasan umum angka " huru b Undang-undang Perkawinan mengatur
bahwa $%*uatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disampingitu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat
keterangan, suatu akta yang #uga dimuat dalam datar pencatatan.Pencatatan perkawinan ini awalnya dipandang dari dua sudut
pandang yang berbeda, pertama yang menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan bersiat kumulati yaitu pencatatan perkawinan merupakan
satu kesatuan dengan perkawinan sedangkan sudut pandang yang kedua
34
-
8/16/2019 Tugas Nita
35/40
adalah pencatatan perkawinan bersiat alternati yaitu pencatatan
perkawinan bukan merupakan satu kesatuan dengan perkawinan.Pencatatan perkawinan dalam putusan 'ahkamah &onstitusi
mengarah pada pandangan yang kedua yaitu pencatatan perkawinan
yang bersiat alternati yaitu bukan merupakan satu kesatuan dengan
perkawinan. 5al ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ran Nur
7achman menyatakan bahwa $10
%Pencatatan perkawinan tidak menghilangkan keabsahan dari
perkawinan tersebut karena pencatatan perkawinan bukanlahmerupakan aktor yang menentukan sah tidaknya perkawinanmelainkan pencatatan perkawinan merupakan kewa#ibanadministrati yang diwa#ibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. dapun syarat yang menentukan sahnya perkawinanadalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
'akna pentingnya kewa#iban administrati berupa pencatatan
perkawinan tersebut, menurut 'ahkamah &onstitusi dapat dilihat dari dua
perspekti. Pertama, dari perspekti negara, pencatatan tersebut
diwa#ibkan dalam rangka ungsi negara memberikan #aminan
perlindungan, pema#uan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang bersangkutan yang merupakan tanggung #awab negara dan harus
dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang
diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. &edua,
pencatatan secara administrati yang dilakukan oleh negara dimaksudkan
agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan
yang dilakukan oleh bersangkutan, yang berimplikasi ter#adinya akibat
hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti
15
Bawancara dengan ran Nur 7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, *elasa,1+ Hebruari +312 pukul 1".33 B;
35
-
8/16/2019 Tugas Nita
36/40
yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan
pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu
perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara eekti dan
eisien.Pencatatan perkawinan berdasarkan uraian di atas #elas
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bersiat alternati sehingga
bagi seorang lelaki dan seorang perempuan yang melaksanakan
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan
perkawinannya tersebut tetap dikatakan sah.Pada aktor yang ketiga$ yaitu aktor makna hukum (legal meaning )
bahwa putusan 'ahkamah &onstitusi harus dimaknai sebagai upaya
'ahkamah &onstitusi meniadakan ketidak adilan hukum yang dialami oleh
ibu dan anak luar kawin yang dilahirkannya. Putusan ini menimbulkan
kemungkinan hukum bagi ditemukannya sub#ek hukum yaitu ayah biologis
melalui suatu mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Putusan ini #uga harus dimaknai sebagai memberikan perlindungan
keperdataan kepada anak dengan tidak melihat sah atau tidaknya
perkawinan orang tua anak tersebut.
Pertimbangan 'ahkamah konstitusi yang telah diuraikan di atas
#elas memberikah korelasi pada Pasal "2 yang menyatakan bahwa anak
luar kawin yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan
ayahnya, akan tetapi pada putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-
98+313 tidak memberikan pen#elasan yang #elas mengenai anak luar
kawin yang dimaksud. alam hal ini putusan tersebut menggolongkan
36
-
8/16/2019 Tugas Nita
37/40
anak luar kawin yang dimaksud adalah baik berdasarkan perkawinan yang
sah dan tidak dicatatkan (nikah siri* ) maupun dari perbuatan ?ina.5al ini #uga sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh ran
Nur 7achman yang mengatakan bahwa $14
%'ahkamah &onstitusi dalam putusannya benar tidak memberikanpen#elasan terkait pengertian anak luar kawin yang dimaksudnamun dalam hal ini anak luar kawin yang dimaksud adalah baikanak luar kawin yang kedua orangtuanya terikat hubunganperkawinan namun tidak dicatatkan (nikah siri* ) maupun anak luar kawin yang kedua orangtuanya tidak terikat hubungan perkawinan(ber?ina).
*.2 Bentuk Perln$ungan Hukum Putusan Mahkamah #+nsttus
N+m+r *,-PUU%)III-21 terha$a' Hak%hak Anak Luar #a&n
nak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan
seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapatkan
bimbingan dan perawatan. &ewa#iban tersebut berlaku sampai anak kawin
atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara
orang tuanya putus.5ak-hak anak #uga diatur pada beberapa undang-undang, antara
lain UU 1"0, Undang-undang Nomor " Tahun 1! tentang
&ese#ahteraan nak, Undang-undang Nomor +2 Tahun +332 tentang
Perlindungan nak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1 tentang 5ak
sasi 'anusia, Undang-undang Nomor +2 Tahun +33" tentang
Penghapusan &ekerasan alam 7umah Tangga, Undang-undang Nomor
24 Tahun +33 tentang &esehatan.Peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak yang telah
diuraikan tersebut bertu#uan untuk memberikan perlindungan hukum
16
Bawancara dengan ran Nur 7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, *elasa,1+ Hebruari +312 pukul 1".33 B;
37
-
8/16/2019 Tugas Nita
38/40
kepada anak. Perlindungan hukum ini perlu diberikan untuk memperoleh
kemanaatan kepada anak sebagai penurus bangsa.'enurut penulis bahwa seorang anak yang lahir memiliki hak-
haknya sebagai anak yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap
hak-hak anak ini diharapkan akan memberikan kemanaatan terhadap
anak, baik anak yang lahir di dalam perkawinan (anak sah) maupun anak
yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin).;erkaitan dengan seorang anak luar kawin maka perwalian akan
dipegang oleh pihak ibu hal ini berdasarkan pada Pasal "2 ayat (1)
Undang-undang Perkawinan yang mengatur bahwa anak luar kawin
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Namun setelah ditetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi No. "48PUU-
98+313, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan
ayah biologisnya yang telah dibuktikan bahwa anak luar kawin dan ayah
biologisnya memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang
telah membenihkan si anak di rahim ibunya. ;erdasarkan hal tersebut,
maka hak alimentasi antara anak luar kawin dan ayah biologisnya men#adi
ter#alin.*etelah ditetapkannya putusan 'ahkamah &onstitusi tersebut
seorang anak luar kawin melalui putusan pengadilan ia berhak untuk
mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya
seperti halnya ia #uga memiliki kewa#iban itu terhadap anak sahnya.Putusan 'ahkamah &onstitusi ini mewu#udkan hak-hak anak luar
kawin dengan memberikan tanggung#awab kepada ayah biologis #ika telah
38
-
8/16/2019 Tugas Nita
39/40
terbukti adanya hubungan darah. 5al ini #uga dinyatakan oleh ran Nur
7achman, *ta &etua 'ahkamah &onstitusi, bahwa$ 1!%*etelah ditetapkannya Putusan 'ahkamah &onstitusi ini makaseorang anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungandarah dengan ayah biologisnya yang dibuktikan melalui tes Nmaka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahbiologisnya, sehingga anak luar kawin tersebut berhak atas hakalimentasi. 5ak alimentasi yang dimaksud dalam Putusan'ahkamah &onstitusi ini berupa hak diakui oleh ayah biologisnya,hak perawatan, biaya pendidikan namun tidak termasuk hakmawaris. pabila ayah biologis akan memberikan warisandilakukan dengan cara hibah atau wasiat.
*eorang anak luar kawin dan ibunya berhak untuk membuktikan
seorang laki-laki yang mereka tun#uk adalah ayah yang telah
membenihkannya.
-
8/16/2019 Tugas Nita
40/40
perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin yang tidak
terkait dengan peraturan hak-hak anak luar kawin yang berlaku,
namun isi putusan 'ahkamah &onstitusi tidak men#elaskan
pengertian anak luar kawin dan hubungan perdata yang
dimaksud.+. ;entuk perlindungan hukum yang diberikan pada Putusan
'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-98+313 berupa
terwu#udnya hak alimentasi anak oleh ayah biologisnya berupa
hak keperdataan anak untuk mengetahui asal-usulnya dan
memiliki identitas, hak untuk mendapat pemeliharaan dan
pendidikan dari orang tua serta hak untuk diwakili dalam segala
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak
mengurus harta bendanya. dapun dalam hal keawrisan anak
luar kawin tidak berhak selayaknya anak sah, namun apabila
ayah biologis hendak memberikan warisan kepada anak luar
kawin tersebut dapat dilakukan dengan cara hibah dan wasiat.
/.2"aran1. Perlunya ditetapkan peraturan terkait pengertian8uraian yang #elas
mengenai pengertian anak luar kawin dan hubungan perdata yang
dimaksud dalam Putusan 'ahkamah &onstitusi Nomor "48PUU-
98+313.+. Perlunya pengaturan lebih #elas yang men#abarkan mengenai
putusan 'ahkamah &onstitusi terutama dalam hal perlindungan
anak luar kawin.