Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan merupakan mata kuliah ...
Tugas Mata Kuliah Makassar
description
Transcript of Tugas Mata Kuliah Makassar
Tugas Mata KuliahValuasi Jasa Ekosistem Pesisir dan Laut
PANDANGAN MENGENAI PEMBANGUNGAN WILAYAH PESISIR KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus: Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia dan Kampus Terpadu Wilayah Pesisir Kec. Biringkanaya Kota Makassar)
StevenP4600214001
PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR TERPADU
PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
Pembangungan Wilayah Pesisir
Kegiatan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia sangat bergantung pada lingkungan dan sumberdaya
alam dalam memberikan manfaat sosial ekonomi. Pada saat yang bersamaan
kegiatan pembangunan juga sering disertai dampak negatif terhadap lingkungan.
Ini berarti pertumbuhan ekonomi membawa kepada pemahaman bahwa
pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan merupakan dua hal yang
saling bertentangan. Kerusakan dalam kualitas lingkungan adalah perlu dan
dapat difahami untuk pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan sumberdaya alam
agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah hal yang tidak dapat
dilakukan oleh negara-negara berkembang. Akan tetapi, akhir-akhir ini semakin
banyak pendapat yang muncul bahwa degradasi lingkungan dan penggunaan
sumberdaya alam yang semena-mena akan menimbulkan kerugian dalam jangka
panjang, dan pada akhirnya akan mengurangi tujuan dari pembangunan itu
sendiri yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.
Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu
daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumya dilatarbelakangi
oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir,
yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pertumbuhan
penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah
kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat
yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan
Hal ini menyebabkan manusia memikirkan untuk mencari lahan baru,
terutama daerah strategis dimana terjadi aktifitas perekonomian yang padat
seperti pelabuhan, bandar udara atau kawasan komersial lainnya, dimana lahan
eksisting yang terbatas luasan dan kondisinya harus dijadikan dan diubah
menjadi lahan yang produktif untuk jasa dan kegiatan perkotaan.
Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak
keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan disini adalah
semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya
juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan
keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk
berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan
wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga
reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap
keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang
dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola
arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.
Undang-undang no. 27 tahun 2007 pada pasal 34 menjelaskan bahwa
hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih
besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan
reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti a)
keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara
kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir; serta c)
persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai
Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:
Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah
ada di sisi daratan.
Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat
dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk
mengakomodasikan kebutuhan yang ada.
Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari
kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka
margasatwa.
Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas
wilayah dengan daerah/Negara lain.
Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di
atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan
bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detil tata ruang (RDTR)
kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila
sudah memenuhi persyaratan administratif seperti a) Memiliki RTRW yang sudah
ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; b) Lokasi
reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan
direklamasi maupun yang sudah direklamasi; c) Sudah ada studi kelayakan
tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti
(studi investasi); dan d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.
Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana
struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara
lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik,
jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi
kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud
dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi
kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan,
kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara,
dan kawasan campuran.
Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial,
ekonomi dan budaya di kawasan reklamasi. Reklamasi pantai memberi dampak
peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang
perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi harus
menyesuaikan 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan; 2)
Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis
lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang
ditawarkan. Aspek sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasi dalam
jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai
memanfaatkan ruang perairan/pantai.
Permasalahan dan Dampak Reklamasi Pantai
Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat
proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya
keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah
akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies
mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai
keanekaragaman hayati lainnya.
Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah
meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat
mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan
reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian,
komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai
dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan
semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang
disebabkan oleh pemanasan global.
Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan juga
dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber
kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan
dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas
penangkapan ikan milik nelayan.
Studi Kasus Pembangunan Megaproyek Utara Makassar (Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kampus Terpadu) di Kec. Biringkanaya Kota
Makassar
Letak Geografis
Kota Makassar terletak antara koordinat 119° 24’17’38” Bujur Timur dan
kordinat 5°8’6’19 Lintang Selatan, dimana Kota Makassar terdiri atas 14 wilayah
kecamatan, dengan 143 kelurahan dengan luas wilayah 175,77 km persegi.
Sedangkan batas – batas wilayah administrarif dari letak Kota Makassar,
antara lain :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
Kota Makassar dikenal pula merupakan salah satu kota besar di Indonesia
yang dikelilingi oleh pulau-pulau. Oleh karena itu Kota Makassar dikenal dengan
pesisir yang sangat berpotensi sumberdaya alamnya sehingga membuat
masyarakat berdatangan untuk memperoleh kehidupan dan lapangan kerja yang
baik. Seiring dengan hal tersebut, pertambahan jumlah penduduk di Kota
Makassar ini pun semakain meningkat, dengan begitu perkembangan
pembangunan pun juga semakin meningkat, terutama dikawasan pesisir. Hal ini
pula akan menimbulkan dampak negative terhadap sumberdaya alam.
Salah satu kegiatan atau proyek pembangunuan di kawasan pesisir Makassar
saat ini yang memiliki dana yang besar yakni pembangunan “Megaproyek Utara
Makassar”, dimana pembanguan yang sudah berjalan sejak tahun 2005 lalu
yakni Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia, dan baru
baru ini pembangunan kampus terpadu juga sudah di lakukan.
PPN Untia secara administratif merupakan pelabuhan di salah satu
kampung yang berada Kampung Nelayan, desa Untia, kec. Biringkanaya,
Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah ini dapat ditempuh dengan menggunakan
kendaraan bermotor selama ±1 jam.
Pelabuhan Peikanan Untia ini termasuk dalam perairan Teluk Makassar
dan merupakan pelabuhan baru yang belum selesai pembangunannya dan
belum beroperasi. Daerah sekitar pelabuhan ini terdapat banyak mangrove yang
tumbuh secara alami maupun ditanam oleh masarakat sekitar
Gambar peta Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia Makassar.(Ket: garis
merah adalah mangrove)
Profil Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Makassar
Berdasarkan Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 pasal 4 dengan Visi Kota
Makassar yaitu penataan ruang kota adalah mewujudkan Makassar sebagai kota
maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa yang berorientasi global,
berwawasan lingkungan dan paling bersahabat. Selanjutnya pasal 1 ayat 37
menyatakan bahwa Kawasan Pelabuhan Terpadu adalah kawasan terpadu yang
diarahkan sebagai kawasan yang memberi dukungan kuat dalam sistem ruang
yang bersinergi terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap
berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan dan segala persyaratannya.
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia Makassar merupakan salah
satu bentuk pembangunan dari Megaproyek Utara Makassar. Pelabuhan
Perikanan Nusantara Untia ini diharapkan menjadi pelabuhan perikanan yang
bertaraf nasional dan merupakan pelabuhan terbesar di Provinsi Sulawesi
Selatan. Tujuan pembangunan PPN Untia Makassar adalah: 1) meningkatkan
kemampuan armada penangkapan ikan nusantara, yakni meningkatkan jumlah
hasil tangkapan, meningkatkan jumlah armada penangkapan dan jarak fishing
ground yang luas, 2) meningkatkan ekspor hasil perikanan untuk menambah
devisa negara dari sektor non migas dan 3) menyediakan kawasan industri untuk
kegiatan industry perikanan yang berorientasi kepada pemberian nilai tambah
produksi perikanan yakni dengan membangun pelabuhan perikanan dengan
fasilitas yang memadai (DPK Provinsi Sul-Sel 2005). Selain itu pula
pembangunan kampus terpadu pula merupakan bagian dari megaproyek
Makassar ini akan memerikan dampak terhadap lingkungan.
PPN untia yang dibangun sejak tahun 2005 ini sudah menelan anggaran
yang cukup besar. Dimana sampai tahun 2013 dana untuk pembangunan PPN
Untia Makassar ini sudah berkisar 35 miliar, dimana Pembangunan Pelabuhan
Untia membutuhkan Rp124 miliar dan saat ini progresnya sudah 25 persen.
Saat ini pula sedang terbangun pelabuhan dengan melakukan reklamasi pantai
sepanjang 100 meter, ditambah kolam pelabuhan. Luas Pelabuhan Untia ini
sekitar 40 hektare. (Dikutip dari semangatbaru.com/beritasul-sel 2013).
Valuasi Ekonomi dampak Pembangunan Megaproyek Utara Makassar di desa Untia Kota Makassar
Untuk menghitung valuasi ekonomi suatu pembangunan maka perlu
diperhatikan juga adalah dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu sendiri.
Dampak dari rencana pembangunan suatu usaha yang perlu diperhatikan
adalah:
Dampak Kesehatan manusia
Analisis dampak ini sangat perlu untuk di identifikasi sebalum pembangunan
dilakukan, karena biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan juga sangat
mahal. Selain itu, bisa juga akan berdampak pada kematian manusia
(misalnya akibat pencemaran pada suatu pembanguna industri), dan
kesemuanya itu akan mengeliarkan biaya yang cukup tinggi.
Kesejahteraan Manusia, meliputi: Dampak pada kerusakan bangunan,
tempat tinggal, dan lingkungan fisik lainnya. Selain itu juga akan berdampak
pada kenyaman hidup manusia: kebisingan, keramaian, kepadatan
penduduk.
Dampak pada kehidupan sosial dan budaya manusia, meliputi: Perpindahan
tempat tinggal, Hilangnya mata pencaharian yang merupakan bagian dari
prinsip hidup, Hilangnya semangat kebersamaan dan rusaknya tatanan
sosial dan budaya
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, meliputi: Perubahan ekosistem pada
lingkungan sekitar, Hilangnya sumber mata air bersih (terjadi Intrusi air laut),
Polusi udara, suara, dan zat-zat limbah (Pencemaran), terjadinya banjir,
pendangkalan dan juga berdampak pada perubahan suhu udara.
Berdasarkan hasil survey sendiri yang saya lakukan, Area pesisir desa untia
kota Makassar ini sepanjang pesisir di tumbuhi mangrove yang sangat lebat,
selain itu juga, pada lokasi ini masih banyak nelayan yang menafaatkan
mangrove tersebut selain manjadi nelayan (mencari ikan di laut). Pada daerah ini
juga masih sangat luas area tambak dan area pertanian (tanam padi) yang masih
dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah, serta masih bisa
menghirup udara segar dan bebas dari keramaian.
Salah satu sumberdaya yang akan mengalami dampak serius dari
pembangunan tersebut adalah ekosistem Mangrove. Oleh karena itu perlu
dilakukan valuasi nilai dari ekosistem tersebut, sehingga dapat diperhatikan pula
keberadaannya pada daerah tersebut. Berikut identifikasi nilai ekonomi dari
ekosistem Mangrove:
.
a) Nilai Penggunaan
Manfaat Langsung:
Manfaat langsung merupakan nilai guna ekosistem mangrove yang
dirasakan manfaatnya secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan manfaat langsung ini diperoleh
melalui pendekatan nilai pasar dari berbagai komoditas produk dari ekosistem
mangrove. Hasil nilai manfaat langsung dari pemnfaatan ekosistem mangrove
dapat dilihat pada table berikut ini:
Contoh Rekapitulasi analisis valuasi ekonomi pemanfaatn Ekosistem Mangrove (Saru, 2013) sumber data primer, 2006
No
Jenis Pemanfaatan
Biaya Operasional (Rp/ha/thn)
Nilai Manfaat (Rp/ha/thn)
Keuntungan/Manfaat Optimal (Rp/ha/thn)
1 Kayu 162.825.16 251.946.56 89.121.40
2 Arang 154.928.33 163.577.24 8.648.91
3 Bibit mangrove 865.333.57 2.468.589.63 1.603.256.06
4 Burung 44.461.16 59.723.94 15.262.78
5 Ikan 7.105.133.72 7.249.454.37 144.320.65
6 Udang 8.070.154.66 27.605.733.5 19.535.578.84
7 Kepiting 682.121.16 3.651.743.05 2.969.621.89
8 Kerang 1.999.646.08 2.350.734.38 351.088.30
9Tambak
Udang+Ikan 1.665.078.80 6.447.500.00 4.782.421.20
10 Tambak Udang 115.031.69 543.7200.81 419.689.12
11 Tambak Ikan 127.661.21 655.175.00 527.513.79
Jumlah 2.099.237.554 5.143.889.848 3.044.652.294
Nilai manfaat langsung yang diterima dari setiaap egiatan tersebut diatas
secara ekonomi atau analisis biaya dan manfaat menunjukkan nilai manfaat
ekosistem mangrove seberasr Rp. 5.143.889.848 per hektar/Tahun, dengan total
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk operasional pemanfaatan
mangrove sebesar Rp. 2.099.237.554 per hektar/Tahun, sehingga diperoleh
keuntungan sebesar Rp. 3.044.652.294 per hektar/Tahun. Besarnya keuntungan
yang diperoleh ditentukan oleh luas area mangrove dan kondisi mangrove serta
harga pasar. Berdasarkan contoh diatas, pada pesisir Untia ini kegiatan yang
tidak dilakukan pemanfaatan untuk arang dan pemanfaatan burung. Jadi apabila
mengacu pada contoh diatas maka akan diperoleh keuntungan untuk daerah
mangrove disekitar pesisir Untia yakni sebesar Rp. 3.048.897.119 per
hektar/Tahun.
Manfaat Tidak Langsung:
Manfaat tidak langsung merupakan nilai guna ekosistem mangrove secara
tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, akan tetapi eksistensi
atau keberadaan mangrove secara tidak langsung memberikan kontribusi
terhadap kelestarian lingkunagan baik secara fisik maupun ekobiologi. Adapun
manfaat tidak langsung ekosistem mangrove dapat dijabarkan sebagai berikut
in:
Manfaat tidak langsung secara fisik, keberadaan hutan mangrove
disuatuu lingkungan pesisir merupakan suatu karunia yang tak ternilai
harganya, oleh karena itu mangrove ini patut dipertahankan melalui kegiatan
rehabilitasi dan konservasi. Jika ekosistem mangrove berada dalam kondisi
baik, maka secara fisik dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari
gelombang, badai angina topan, dan intrusi air laut. Sedangkan apabila kondisi
mangrove rusak maka akan mendatangkan masalah berat pula. Untuk
menangani dampak fisik lingkungan yang akan terjadi akan membutuhkan
biaya yang sangat banyak pula seperti pada contoh rekapitulasi valiasi nilai
manfaat tidak langsung :
Sedangkan manfaat tidak langsung secara ekobiologi pada ekosistem
mangrove terdiri dari tempat mencari makan organisme, tempat meemijah, dan
tempat pembesaran berbagai organisme 9ikan, udang, kepiting dll). Untuk
menghitung nilai ekonomi manfaat tidak langsung dari ekobiologi dapat dilihat
pula pada tabe berikut:
Nilai manfaat tidak langsung Secara Fisik* Penahan abrasi
a@Panjang PantaiMisal: 18.550 m (18,55 km)
b@Harga penahan gelombang (break water) ukuran 1x5x6 m
Rp. 3.000.000 per m3
Jadi nilai Manfaat sebagai penahan abrasi axb: Rp. 55.560.000.000
Nilai manfaat tidak langsung Ekobiologi* Penyedia Pakan a@Luas Hutan Mangrove Misal: 113.02 Ha b@Produksi rumah tangga nelayan pertahun Rp. 48.914.229.42Jadi nilai Manfaat sebagai penahan abrasi axb
: Rp. 5.528.286.209Jadi total dari kedua contoh Nilai manfaat tidak langsung tersebut yakni
(manfaat tidak langsung secara fisik untuk lingkungan + manfaat tidak langsung
secara Ekobiologi) = Rp. 61.088.286.209 per hektar/Tahun.
b) Nilai Intristik
Nilai Pilihan dan nilai Keberadaan merupakan suatu bentuk pemanfaatan
potensi ekosistem mangrove pada masa mendatang dengan memperhitungkan
manfaat dan nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove serta
mempertahankan untuk generasi selanjutnya, sehingga masih bisa dinikmati
untuk jagka panjang. Untuk menghitung nilai ini agak sulit, karena nilai pasar
tidak terdapat.
DAFTAR PUSTAKA
Bantuan PPN Untia Mubazir - JPNN.com. (diakses pada hari sabtu, 28 maret 2015)
http://darius-arkwright.blogspot.com/2010/04/pendahuluan-reklamasi-adalah-suatu.html
http://comph3ng.blogspot.com/2011/09/dermaga-biringkanaya.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1506161
http://bombenews.com/2015/02/23/kasus-ppn-untia-akan-jadwalkan-pemeriksaan-saksi/
http://makassar.tribunnews.com/2011/06/14/fadel-muhammad-duit-saya-terbatas
http://citizen6.liputan6.com/read/609609/kemiskinan-nelayan-di-gemerlapnya-kota-makassar
Saru, A. 2013. Mengungkap Potensi Emas Hijau di Wilayah Pesisir. Masagena
Press Makassar