TUGAS MAKALAH BEA CUKAI

40
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelundupan impor narkoba marak terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menegaskan masalah penyelundupan impor narkoba tersebut namun hal itu tidak membuat jera para pelaku. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap Narkoba. Diperkirakan 1,5% dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/ lalu lintas perdagangan gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang), telah berudah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (clandenstin lab) di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba. Posisi Indonesia yang sudah berkembang sebagai Negara Produsen Narkoba telah menghadapkan Indonesia pada masalahyang sangat serius.

description

BEA CUKAI

Transcript of TUGAS MAKALAH BEA CUKAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelundupan impor narkoba marak terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada

ketentuan hukum yang menegaskan masalah penyelundupan impor narkoba tersebut namun

hal itu tidak membuat jera para pelaku. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai

tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua,

muda, remaja bahkan anak – anak ada yang menjadi penyalahguna dan pengedar gelap

Narkoba. Diperkirakan 1,5% dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna

Narkoba. Peredaran gelap Narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan. Narkoba

tidak hanya beredar di kota – kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke

pelosok desa. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit/ lalu lintas perdagangan

gelap Narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis (posisi silang),

telah berudah menjadi Negara produsen Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya

beberapa laboratorium narkoba (clandenstin lab) di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai

dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan

industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen

Narkoba. Posisi Indonesia yang sudah berkembang sebagai Negara Produsen Narkoba telah

menghadapkan Indonesia pada masalahyang sangat serius. Peredaran Narkoba yang semakin

“menggila”disamping berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat, bangsa

dan Negara, pada akhirnya dapat pula menimbulkan gangguan keamanan danketertiban

Nasional.

 

1

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa yang dimaksud penyelundupan impor narkoba ? 

b. Apa penyebab adanya penyelundupan impor narkoba tersebut?

c. Bagaimana cara penyelundupan impor narkoba tersebut?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui pengertian penyelundupan impor narkoba 

b. Untuk mengetahui penyebab penyelundupan impor narkoba tersebut

c. Agar mengetahui cara-cara apa saja yang digunakan dalam

usaha penyelundupan narkoba.Untuk mengetahui penyelundupan narkoba

di Indonesia

1.4 Manfaat

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang

berkaitan dengan tindak pidana pnyelundupan.

b. Untuk menyampaikan bahwa tindak pidana penyelundupan sangat

merugikan proses pembangunan suatu Negara.

c. Hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan

dan pengetahuan terhadap mahasiswa mengenai pidana penyelundupan.

2

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 PENGERTIAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. Gambaran Umum

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu

organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula

dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah

suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan

tugas dan fungsinya untuk :

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;

Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan

industri sejenis dari luar negeri;

Memberantas penyelundupan;

Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan

lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;

Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk

kepentingan penerimaan keuangan negara.

 

3

B. Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang

menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan

yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya

suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu

meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di

bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin

tidak populer.

Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk

terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan

pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral,

regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi

dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di

bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa

ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk

memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada

konteks Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan

investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu. Untuk itu, kebijaksanaan

Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku

secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang

perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang

menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang perdangangan, serta

diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah

diambang pintu. Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan

konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi.

4

Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan

dari para pengguna jasa internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi

pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan

sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah

kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan

Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.

Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan

kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria

yang sebaiknya dimiliki oleh Customs yang sifatnya modern. Dengan beralihnya fungsi dan

misi dari Tax Collector menjadi Trade Facilitator , maka sebagai institusi global, DJBC masa

kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang

bercirikan save time, save cost, sefety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian

yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya

pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era

liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi

perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, anti dumping, anti subsidi, self

Assessment, maka secara ringkas DJBC diharapkan dapat do more with less ( berbuat lebih

banyak dengan biaya lebih rendah ). DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang

time sensitive, predictable, available (saat dibutuhkan ) dan adjustable. Totalitas pelayanan

ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula

penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan

bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus

barang sehingga akan menimbulkan High Cost Economy yang pada konsekuensi selanjutnya

mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan

internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin

tergantung pada performance Customs dimanapun. Effisiensi usaha mereka juga tergantung

pada mutu dan kecepatan pelayanan Customs.

5

Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost Economy tidak saja akan

mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat oppotunity, mengubah

keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat

mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia

dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya. Keinginan dan tuntutan dari para

pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah

menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup

mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan

sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber

daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan

kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. Sebagai produk hukum nasional yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif

dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam

mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan internasional.

Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan

sistem self Assessment, dan Post entry Audit yang merupakan back-up sistem atas sistem self

Assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari

para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan

negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. Disamping itu, untuk memberikan

alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan

pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. Adanya

kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan

DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam

meningkatkan kualitas kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa

kepabeanan.

6

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan

dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan

kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar

Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional

kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang

yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional

di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang

pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan,

kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan

penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan

cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7

www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index

Telah diketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengemban 4

fungsi utama yang dijalankannya. Fungsi-fungsi tersebut berkaitan dengan tugas-tugas

sebagai: (i) revenue collector yaitu mengamankan dan memungut penerimaan Negara yang

berasal dari bea masuk, pajak dalam rangka impor, cukai, dsb; (ii) trade facilitator yaitu

mendukung terciptanya penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan pemberian berbagai

fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai; (iii) industrial assistance yaitu mendukung

terciptanya penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan pemberian berbagai fasilitas di

bidang kepabeanan dan cukai; dan (iv) community protector yaitu mencegah dan mengawasi

masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat menimbulkan efek negatif

bagi keamanan masyarakat dan Negara.

2.3 Visi, Misi dan Strategi

VISI, MISI, STRATEGI, DAN LIMA KOMITMEN HARIAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Visi

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

Misi

Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

Strategi

Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

 Lima Komitmen harian

1. Tingkatkan Pelayanan;2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;4. Hentikan perdagangan ilegal;5. Tingkatkan Integritas.

8

LOGO DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

 

DASAR HUKUM : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No : 52/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996

LUKISAN

segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;

Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;

Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;

Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

 MAKNA

Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;

Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;

Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;

Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;

Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

9

WARNA

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaanya.

A. EKSPOR

Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik

Dasar Hukum

Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan

Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009

jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang

Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008  tentang

Pemberitahuan Pabean Ekspor

Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah

pabean.

Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka

melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas

formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan

oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10

Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang

diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer

Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang

akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,

bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 Prosedur Kepabeanan Ekspor

Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean

pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean.

PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling

lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean.

Dokumen PelengkapPabean:

o Invoice dan Packing List.

o Bukti Bayar PNBP.

o Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)

o < Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena

ketentuan larangan dan/atau pembatasan).

Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data

Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan

menggunakan sistem PDE Kepabeanan.

 

11

Sanksi

Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling

singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta

rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan

dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan pidana denda paling

sedikit seratus juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah.

Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi

berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang

dibayar dan paling banyak1.000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang

dibayar.

B. IMPOR

Dasar Hukum

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 17 Tahun 2006;

Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang

Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No.

112/KMK.04/2003;

Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

 

12

Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-

lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea

keluar. 

Impor

Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.

Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,

perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif

dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang

dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang

Bea Masuk.

Kawasan Pabean

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan

laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor untuk di pakai :

Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang

yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan :

Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;

Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau

Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

13

Penjaluran

JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang

Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen

sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang

Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen

setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang

Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen

sebelum penerbitan SPPB;

JALUR MITA Non-Prioritas;

JALUR MITA Prioritas.

 Kriteria jalur Merah :

Importir baru;

Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);

Barang impor sementara;

Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;

Barang re-impor;

Terkena pemeriksaan acak;

Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari

negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau :

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud

dalam kriteria jalur merah

14

 Kriteria jalur Prioritas :

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

 Pemeriksaan Pabean :

Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;

Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;

Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan

terhadap jalur merah atau hijau.

 Pemeriksaan Fisik :

Pemeriksaan Biasa

o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray

o KEP 97/BC/2003

Penegasan DJBC (terlampir)

Pemeriksaan di lapangan/gudang  importir

o P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang

terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik :

o Mendalam – barang diperiksa 100%

o Sedang – barang diperiksa 30 %

o Rendah – barang diperiksa 10%

o Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)

pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeiksa barang secara merata  sesuai dengan %

pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.  

 

15

Pembayaran

 Pembayaran Biasa :

semua pembayaran dilakukan di Bank  Devisa Persepsi

Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal

o Tidak terdapat bank devisa persepsi

o Untuk barang impor  awak sarana  pengangkut, pelintas batas dan barang

penumpang.

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL

IMPORTIR/PPJK

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

o Invoice

o Packing List

o Bill of Lading/ Airway bill

o Polis asuransi

o Bukti Bayar BM dan PDRI  (SSPCP)

o Surat Kuasa , Jika Pemberitahu PPJK

 Perijinan / Tata Niaga

Jenis

o Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK

o Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM

Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan,

maka ijin dianggap telah dipenuhi.

 

16

C. KIRIMAN DAN PAKET

Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US

Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut

pajak dalam rangka impor.

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US

Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak

dipungut pajak dalam rangka impor;

Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman

dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh

dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Tatacara Pengeluaran Barang Kiriman POS dan PJT

Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor

Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan

pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat

Bea dan Cukai;

Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;

Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya

diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak

dalam rangka impor dilunas;

17

Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk

dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos

dan PJT;

Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan,

apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan

hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.

D. BARANG PENUMPANG

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi

perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang

yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pengertian

Barang pribadi penumpang  adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang

melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak

termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang,

dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass

yang bersangkutan.

Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang

karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang

bersama sarana pengangkutnya.

Customs Declaration (CD) adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang

dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut.

18

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai

diberikan terhadap :

Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00

untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga.

Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak

200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman

mengandung etil alkohol.

Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD

50.00 untuk setiap kedatangan.

Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah

paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350

mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Tatacara Pengeluaran Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Atas nama barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang  wajib

diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan  CD.

CD  wajib diisi dengan lengkap dan benar dan pemberitahuan dapat dilakukan secara

lisan pada tempat-tempat  tertentu yang ditentukan Direktur  Jenderal Bea dan Cukai. 

Penumpang atau awak sarana pengangkut dapat memilih mengeluarkan barang

impor melalui :

a. Jalur MERAH, dalam hal Penumpang Membawa Barang Impor :

Dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan / atau

barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai.

Berupa hewan, ikan , dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan

dan tumbuhan.

19

Berupa narkotika, psikotropika, obat -  obatan, senjata api, senjata angin, senjata

tajam , amunisi, bahan peledak, benda / publikasi pornografi.

Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam.

Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

b. Jalur HIJAU, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut Tidak

Membawa Barang Impor sebagaimana dimaksud pada huruf (a), setelah menerima

pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai :

Memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang melalui jalur

hijau, atau Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang melalui jalur merah.

Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan.

Pemeriksaan terdapat barang bawaan penumpang atau barang bawaan awak sarana

pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau.

2.4 CUKAI

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 1995 tentang Cukai  sebagai

mana telah diubah  dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun

1995 tentang Cukai;

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil

Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang

Mengandung Etil Alkohol;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau;

20

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara

Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat

Mengandung Etil Alkohol.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang

mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai :

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan

proses pembuatannya;

b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak

mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat

yang mengandung etil alkohol;

c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil

pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak

bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang Kena Cukai

 Barang kena cukai adalag barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

karakteristik, yang :

1. konsumsinya perlu dikendalikan.

2. peredarannya perlu diawasi.

3. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan

hidup.

4. atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan

keseimbangan.

  21

 Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas

sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang

kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan

hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis Barang Kena Cukai.

22

http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5812001246/files/tarif_ppnbm_non_kendaraan_per_62_2010.htm

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL,      MINUMAN     YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,    DAN   KONSENTRAT   YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

 

I ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL.

GOLONGANKADAR ETIL

ALKOHOL

TARIF CUKAI (PER LITER)

PRODUKSI DALAM NEGERI

IMPOR

Dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan

Rp 20.000,00 Rp 20.000,00

 

II MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

GOLONGANKADAR ETIL

ALKOHOL

TARIF CUKAI (PER LITER)

PRODUKSI DALAM NEGERI

IMPOR

A Sampai dengan 5 % Rp 11.000,00 Rp 11.000,00

BLebih dari 5 %

sampai dengan 20 %Rp 40.000,00 Rp 40.000,00

C Lebih dari 20 % Rp 75.000,00 Rp 130.000,00

 

III

KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

GOLONGANKADAR ETIL

ALKOHOL

TARIF CUKAI (PER LITER)

PRODUKSI DALAM NEGERI

IMPOR

Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan

penolong dalam pembuatan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol

Rp 100.000,00 Rp 100.000,00

23

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/190~PMK.011~2010PerLamp.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.011/2010   TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN       MENTERI KEUANGAN N0MOR       181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No.Urut

Golongan pengusaha pabrik hasil

tembakauBatasan harga jual eceran

per batang atau gram

Tarif cukai perbatang atau

gramJenis Golongan

1. SKM

I

Lebih dari Rp 660 Rp   325

Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660

Rp   315

Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630

Rp   295

II

Lebih dari Rp 430 Rp   245

Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430

Rp   210

Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380

RP   170

2. SPM

I

Lebih dari Rp 600 Rp   325

Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600

Rp   295

Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450

Rp   245

II

Lebih dari Rp 300 Rp   215

Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300

Rp   175

Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254

RP   110

3. SKT atau SPT I Lebih dari Rp 590 Rp   235

Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590

Rp   180

Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550

Rp   155

II

Lebih dari Rp 379 Rp   110

Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379

Rp   100

Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349

RP     90

III Paling rendah Rp 234 RP     65

4.SKTF atau

SPTF

I

Lebih dari Rp 660 Rp   325

Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660

Rp   315

Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630

Rp   295

II

Lebih dari Rp 430 Rp   245

Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430

Rp   210

Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380

RP   170

5. TISTanpa

Golongan

Lebih dari Rp 250 Rp     21

Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250

Rp     19

Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149

Rp       5

6. KLBTanpa

Golongan

Lebih dari Rp 250 Rp     25

Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250

Rp     18

7. KLM Tanpa Golongan

Paling rendah Rp 180 Rp     17

8. CRTTanpa

Golongan

Lebih dari Rp 100.000 Rp 100.000

Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000

Rp   20.000

Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000

Rp   10.000

Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000

Rp     1.200

Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000

Rp      250

9. HPTL Tanpa Golongan

Paling rendah Rp 275 Rp      100

25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat

dan hidayah-Nya kami dapat menyusun makalah ini tepat pada waktu dan harapan yang telah

ditentukan. Makalah ini berjudul “Beacukai “ dan kami menyadari bahwa makalah ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu kami membuka diri untuk menerima saran, kritik dan masukan

yang konstruktif demi kesempurnaan tugas yang akan datang.

Semoga makalah ini berguna dan bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca,

pihak Universitas pada umumnya demi menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas

dalam rangka menambah khasanah budaya nasional kita.

Bandung, 13 November 2013

i

BAB III

SETUDI KASUS

Penyelundupan Narkotika Senilai Rp8 Miliar Digagalkan

Jumat, 01 November 2013 15:58 WIB | Daerah | Dibaca 226 kali

Oleh: Achmad Irfan

Tangerang (AntaraBanten) - Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,

berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu senilai Rp8 miliar lebih dari

empat kasus. "Tiga kasus terungkap dalam satu hari dan satu kasus terungkap satu pekan

berikutnya dengan nilai estimasi narkotika Rp8 miliar lebih," kata Plh Kantor Bea Cukai

Soekarno - Hatta, Purwidi di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan tiga kasus yang terjadi pada hari Jumat (18/10) satu kasus pada Jumat

(25/10), berhasil diamankan sembilan orang tersangka yang merupakan Warga Negara

Indonesia dan Asing dengan total narkotika jenis sabu sebanyak 6.184 gram. Modus

penyelundupan narkotika yang dilakukan pelaku yakni dengan disembunyikan di dalam

dinding koper, alas sepatu dan saku jaket pakaian. Paket narkotika tersebut dibawa pelaku

dari negara Hongkong, Filipina dan Peking. Pelaku yang diamankan juga ada empat orang

wanita. "Ada yang bekerja sebagai TKI hingga pekerja salon," ujarnya.

Purwidi merincikan, kasus pertama dengan pelaku WN China berinisial LC (28

tahun), diperoleh 2.070 gram sabu senilai RP2,7 Miliar lebih yang disembunyikan di dalam

dinding koper. Kasus kedua, dengan pelaku WNI berinisial AJ (31 tahun) diperoleh sabu

seberat 106 gram atau RP143 juta yang disembunyikan di dalam tas sepatu. Kasus ketiga,

dengan tersangka WNI berinisial IT (32 tahun), B (39 tahun) dan ID (31 tahun) diperoleh

sabu dengan berat 2.236 gram atau RP 3 Miliar lebih yang disembunyikan di dalam saku

jaket. Kasus keempat, dengan tersangka tiga WNI berinisial DHS (39 tahun), CI (34 tahun)

dan A serta WN Nigeria berinisial E. Dari keempat tersangka diperoleh 1.772 gram sabu

dengan nilai RP2,2 Miliar yang disembunyikan di dalam dinding koper.

26

Untuk kasus pertama dan ketiga, tersangka berikut barang bukti diserahkan kepada

Polres Bandara Soekarno - Hatta. Sedangkan kasus kedua dan keempat, diserahkan ke

penyidik BNN.

"Kita masih lakukan pengembangan terhadap ungkapan penyelundupan narkotika ini. Sebab,

masih ada tersangka lainnya," kata Humas BNN, Surya Sumirat.

Sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 maka

pelaku dijerat dengan ancaman pidana 15 tahun dan dengan RP10 Miliar. Karena barang

bukti melebihi lima gram maka dipidana seumur hidup dan dengan RP10 Miliar ditambah

1/3.

27

PENUTUPAN

Kesimpulan