Tugas lppd
-
Upload
gradyg -
Category
Government & Nonprofit
-
view
149 -
download
0
Transcript of Tugas lppd
1
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2
(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan
dipimpin oleh Camat.
(2) Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya,
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3
(1) Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
(2) Selain tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat juga melaksanakan
tugas yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.
2
(3) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu
oleh perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.
(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
f. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan.
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
h. pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.
i. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
j. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5
Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta
kelompok jabatan fungsional.
Pasal 6
Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
1. Unsur Pimpinan adalah Camat.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :
3
a. Seksi Pemerintahan.
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7
(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab
kepada Camat.
(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat/aparatur kecamatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan penyusunan program kerja.
b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
c. penyiapan kegiatan pembinaan ideoligi dan kesatuan bangsa.
d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
f. penyiapan pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah.
g. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah.
h. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.
Pasal 8
(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai
fungsi :
4
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
Pasal 9
(1) Seksi Ketentraman dam Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan
ketertiban umum.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
Pasal 10
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan
mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
5
Pasal 11
(1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
Pasal 12
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini
.
6
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 158 TAHUN 2004. TANGGAL : 24 JUNI 2004.
LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 158 TAHUN 2004. TANGGAL : 24 JUNI 2004.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN KETEN TR A M A N SEKSI SEKSI SEKSI DAN
KETER TIB A N
UMUM
DESA KELURAHAN Keterangan :
Garis Hubungan Operasional Garis Hubungan Koordinasi & Fantas
7
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 13
(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut
Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
(3) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai
pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 14
(1) Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah
serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah mempunyai tugas :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
b. Pemberdayaan masyarakat.
c. Pelayanan masyarakat.
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
(3) Lurah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibantu
oleh perangkat kelurahan yang bertanggungjawab kepada Lurah.
(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk
lembaga lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Lurah mempunyai fungsi :
a. Penggerak partisipasi masyarakat.
b. Pelaku tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi
tanggungjawabnya.
c. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
d. Pengkoordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 16
Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta
kelompok jabatan fungsional.
Pasal 17
Susunan Organisasi Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :
1. Unsur Pimpinan adalah Lurah.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan.
3. Unsur Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari :
a. Seksi Pemerintahan.
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
d. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
9
Pasal 18
(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.
(2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat/aparatur kelurahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan penyusunan program kerja.
b. penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.
c. penyiapan kegiatan pembinaan ideoligi dan kesatuan bangsa.
d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat.
e. penyiapan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan kelurahan.
f. penyiapan pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah kelurahan.
g. penyiapan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan.
Pasal 19
(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.
(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai
fungsi :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan pemerintahan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
10
Pasal 20
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan
ketertiban umum.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
Pasal 21
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.
(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan
mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
11
Pasal 22
(1) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.
(2) Seksi Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas :
a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan.
b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan.
c. Pelaksanaan pelaporan urusan sosial dan kemasyarakatan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
12
LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 159 TAHIN 2004 TANGGAL : 24 Juni 2004
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
LURAH
SEKRETARIS KELURAHAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
13
DESA
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
Kewenangan desa adalah:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Wewenang Kepala Desa :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD. 2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa. 3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa. 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
Kewajiban Kepala Desa:
1. Memegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
14
7. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan. 8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. 10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa. 12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Hubungan kerjasama kepala desa dengan camat
Pasal 126 ayat (3) huruf (f) UU No. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa camat bertugas untuk
membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
Tugas membina penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diuraikan dalam berbagai dimensi.
Dalam dimensi-dimensi itu pula terbentuk hubungan kerja. Tidak menjadi masalah apakah bersifat
hirarkis atau heterarkis. Hampir dapat dipastikan terjalinnya hubungan kerja yang saling membutuhkan
keduannya.
Dalam penjelasan pasal 126 ayat (3), disebutkan:
“Yang dimaksud dengan ‘membina’ ini antara lain dalam bentuk fasilitasi pembuatan perdes,
terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik”.
Uraian di atas menyebutkan 2 (dua) dimensi hubungan kepala desa dengan camat. Pertama
tentang fasilitasi pembuatan peraturan desa dan kedua perwujudan administrasi tata pemerintahan desa
yang baik.
Sadu (2002: 87), menyatakan: “Hubungan kerja camat dengan pemerintah desa bersifat
koordinatif dan fasilitatif, tidak lagi bersifat hirarkis. Sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki
kewenangan mengatur dirinya (self governing society), secara organisatoris desa tidak memiliki
hubungan hirarkis dengan kabupaten/kota. Akan tretapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan
yang bersifat hirarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih
kecil untuk pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada masyarakat.
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
15
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.
Struktur Organisasi Desa
16
DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua
Jenis Desa
Pasal 6 1. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. 2. Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
penyebutan yang berlaku di daerah setempat.
BAB III
PENATAAN DESA
Pasal 7 a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
melakukan penataan Desa. b. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat
perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. c. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: mewujudkanefektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.
17
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan penetapan Desa.
18
BAB IV
KEWENANGAN DESA
Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
Pasal 22 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.
19
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
Pasal 67 (1) Desa berhak:
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat
istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
c. mendapatkan sumber pendapatan. (2) Desa berkewajiban:
a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam
rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
Pasal 68 (1) Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
d. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab
tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban
di Desa.
20
(2) Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
21