Tugas Kehati-Anggaran Konservasi-Iid M. Abdul Wahid.pdf

TUGAS

ANGGARAN KONSERVASI DI KABUPATEN TABALONG :

( Sebuah Fakta & Idealismenya )

Untuk Memenuhi Mata Kuliah Keanekaragaman Hayati

Dosen : Dr. Susanti Withaningsih, M.Si

DISUSUN OLEH :

IID MOH. ABDUL WAHID

250120140017

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2015

Iid Moh. Abdul Wahid ( 250120140017)

Tugas Keanekaragaman hayati Anggaran Konservasi Kehati

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi manusia secara eksponensial telah mempengaruhi sumber alam

dunia pada tingkat perubahan habitat yang hebat dan mengancam kehidupan berjuta spesies

dan berlangsungnya jasa ekosistem. Pada saat ini, banyak ekosistem alami telah dirubah oleh

manusia dan beberapa ekosistem tersebut berada pada tingkat kerusakan dan kepunahan bahkan

berjuta jenis spesies menjadi musnah. Pertumbuhan populasi manusia merupakan salah satu

penyebabnya yang menekan planet bumi melampaui kemampuan elastisitasnya. Akibatnya

diversitas biologi (biodiversity/keanekaragaman hayati) sebagai grand master-piece hasil

proses evolusi berada pada tingkat laju kemunduran yang luar biasa (Meffe et al. 1994)

Menurut Djohan, (1995), di dalam sejarah umat manusia, secara lingkungan kita berada

pada tingkat yang sangat kritis. Sebelumnya belum pernah ada generasi yang menjadi saksi

perusakan lingkungan yang sedemikian parah. Bila kita tidak bertindak saat ini untuk mencegah

dan mengantisipasinya, maka generasi berikutnya tidak mempunyai kesempatan untuk

menggunakan biodiversitas/keanekaragaman hayati di planet bumi ini. Selanjutnya menurut

Soule (1985), perkembangan yang besar dan diperlukan saat ini adalah konservasi. Satu hal

dalam konservasi tersebut adalah perpindahan pandangan dari analisis reaktif setiap krisis ke

ilmu pengetahuan pro-aktif yang membuat kita mengantisipasi krisis yang sedang berkembang

dan mempersiapkan rencana-rencana pelaksanaan yang jelas.

Konservasi merupakan kegiatan usaha untuk merawat dan melindungi sumber daya

agar tetap ada dan juga mencegah kehilangan dari penggunaan yang tidak pada tempatnya.

Termasuk di sini yaitu preservasi (pengawetan), restorasi, mempertahankan manajemen panen

yang berkelanjutan, pengayaan, daur ulang, memperpanjang kehidupan yang berguna

(Salwasser, 1994, dalam Djohan, 1995). Lebih lanjut, Djohan (1995) menambahkan bahwa

dalam konsep konservasi tersebut harus menganut pada tiga prinsip yaitu : evolusi yang

menjadi dasar seluruh biologi harus menjadi fokus sentral konservasi; sistem ekologi yang

dinamis dan manusia sebagai aktor utama dalam aksi konservasi.

Di Indonesia, Upaya-upaya konservasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui

program-program konservasi keanekaragaman hayati di setiap sektor seperti Kehutanan,

Lingkungan Hidup, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dan sektor lainnya. Hanya

saja terkadang dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang ditemui. Permasalahan

tersebut menyangkut ekonomi, sosial budaya, politik, kelembagaan dan pendanaan. Pendanaan



2

yang tidak memadai terkadang sering menjadi salah satu alasan dan kambing hitam yang

menyebabkan program konservasi dikatakan tidak efektif. Hal ini pun diakui oleh menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutana sekarang Siti Nurbaya. Siti Nurbaya mengatakan bahwa

anggaran untuk konservasi keanekaragaman hayati sangat terbatas. Sebagai contoh

Anggaran untuk dirjen konservasi pada tahun 2015 tidak sampai Rp200 miliar padahal area

yang harus dikonservasi khususnya taman-taman nasional seluruh Indonesia sangat luas dan

banyak. Dana Konservasi kehati tersebut digunakan contohnya untuk melestarikan Harimau

Sumatera di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Lampung. Harimau Sumatera

(Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu dari spesies langka di Indonesia yang

populasinya meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan

menargetkan peningkatan populasi spesies hewan langka di Indonesia untuk 25 jumlah spesies

sebesar 10 persen hingga tahun 2019. Sebelumnya pada tahun 2009-2014, hanya ada 10 spesies

yang populasinya ditargetkan bertambah.

Untuk memenuhi hal tersebut, tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah

tetapi juga harus ada partisipasi dari pihak masyarakat, pengusaha, perusahaan, lembaga

swadaya masyarakat atau bantuan dari lainnya yang turut mendukung pelestarian flora dan

fauna yang terancam punah. Populasi Harimau Sumatera di kawasan TWNC mengalami

peningkataan. Pada tahun 2000, berdasarkan kamera penangkap hanya terdapat enam Harimau

Sumatera lalu semakin menurun menjadi empat pada tahun 2002 dan menurun lagi tinggal satu

ekor pada tahun 2004. Setelah ada pengelolaan secara tersistem di TWNC, populasi raja hutan

meningkat menjadi 24 ekor pada tahun 2012 dan bertambah 31 ekor hingga 2015.

Biaya pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional Indonesia merupakan yang

terendah di dunia. Pada tahun 2006, anggaran pengelolaan yang disediakan pemerintah hanya

sebesar US$ 2,35 per hektare. Berbanding jauh dengan anggaran pengelolaan kawasan

konservasi dan taman nasional negara Malaysia sebesar US$ 18,5 per hektare. Meskipun

anggaran 2012 sudah naik menjadi US$ 4 dollar per hektare, namun tetap yang terendah di

dunia. Sebab, negara lain juga anggarannya ikut meningkat, jadi tetap saja anggaran di

Indonesia yang terendah. Indonesia memiliki luas wilayah kawasan konservasi hutan dan taman

nasional sekitar 26 juta hektare. Namun, anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman

nasional pada APBN 2012 yang didapatkan Kemenhut hanya sekitar Rp 2 triliun. Dana tersebut

untuk mengelola dan mengawasi kawasan seluas 26 juta hektar. Oleh karena itulah perlu dijalin

kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan swasta untuk

membantu mengelola kawasan konservasi dan taman nasional tersebut.



3

Pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia terutama pendanaan

memang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) Konservasi yang menyatakan bahwa untuk

melindungi satwa-satwa langka diperlukan pendanaan yang besar. Yang termasuk satwa langka

adalah badak bercula satu di Ujung kulon, Banteng di Baluran, Gajah di Lampung, Harimau

Sumatra, Jalak Bali, Elang Jawa, Bekantan di Kalimantan, dan hewan langka lainnya di Seluruh

Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan komitmen yang kuat dalam menganggarkan dan

mengelola dana konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Program Konservasi keanekaragaman hayati merupakan program nasional dan berlaku

di seluruh Indonesia. Hal ini pula di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Program konservasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan

daerah Kabupaten Tabalong. Penganggaran dana konservasi khususnya keanekaragaman

hayati memang sudah ada di dalam program beberapa instansi seperti Badan Lingkungan Hidup

Daerah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong. Hanya saja penganggaran dana konservasi

tersebut masih umum bukan hanya konservasi keanekaragaman hayati secara khusus.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulisan makalah ini bertujuan untuk

mengetahui jumlah dana konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tabalong dan

evaluasinya serta membandingkan prosentase dana anggaran konservasi tersebut. Selain itu

juga dijelaskan analisis jumlah anggaran dana yang seharusnya di anggarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalinantan Selatan.



4

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Kehati Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi

di dunia sehingga mendapat julukan Megadiversity Country. Keanekaragaman hayati ini

mencakup ekosistem, spesies dan genetis yang berada di darat, perairan tawar maupun di pesisir

dan laut, padahal luas daratan Indonesia hanya 1,5% dari luas dunia.

Menurut berbagai publikasi ilmiah yang ada hingga saat ini jumlah spesies binatang

untuk taksa yang sudah diketahui, dan jumlah spesies endemik untuk masing masing taksa

tercermin dalam beberapa fakta sebagai berikut : 515 spesies mamalia besar (39% endemik);

511 spesies reptilia (29% endemik); 1531 spesies burung (26% endemik); 270 spesies amfibi

(37% endemik); 35 spesies primata (18% endemik) dan 121 spesies kupu-kupu (44% endemik).

Dalam hal peringkat kekayaan spesiesnya, Indonesia memiliki 12% dari mamalia sedunia

(urutan kedua setelah Brazil); urutan reptilia dan primata masing masing menempati urutan

keempat, dan urutan kelima untuk burung (17% jumlah burung di dunia) dan urutan keenam

untuk amfibi (IBSAP, 2003).

Selanjutnya dalam keanekaragaman ikan air tawarnya, Indonesia merupakan satu-

satunya negara setelah Brazil dan mungkin Columbia, yang memiliki 1.400 spesies. Indonesia

juga memiliki kekayaan spesies bburung paruh bengkok yang luar biasa, yaitu 78 spesies (40%

endemik). Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat kelima

terbesar di dunia yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan (55% endemik);

menempati urutan pertama dalam daftar keanekaragaman palem (477 spesies, 225 spesies

endemik) di dunia; lebih dari setengah seluruh spesies pohon kayu (350) bernilai ekonomi

penting (dari famili Dipterocarpaceae) terdapat di negara ini, 155 diantaranya endemik di

Kalimantan.

Keragaman tersebut selain menjadi kebanggan juga menghadirkan tantangan yang

rumit untuk mengelolanya dengan cara bertanggung jawab, memperhatikan keseimbangan

alam, dan adil bukan hanya pada generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang.

Tantangan tersebut antara lain adalah :

1. Kenaekaragaman hayati di Indonesia tersebar tidak merata antara satu pulau dengan

pulau lainnya,



5

2. Kekayaan yang beragam ini mengharuskan pola pengelolaan yang sesuai dengan

kondisi biofisik untuk masing-masing wilayah yang berbeda.

3. Informasi dasar tentang kekayaan kehati di masing masing pulau masih terbatas bukan

haya jumlah dan persebarannya tetapi juga kecenderungan perubahan dalam satu kurun

waktu.

4. Kondisi sumber daya manusia dan pendanaan masih sangat terbatas.

Meskipun demikian selama hampir seperempat abad ini Pemerintah Indonesia bersama

lembaga donor dan organisasi konservasi internasional dan nasional telah berusaha untuk

menjaga dan melestarikan kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Indonesia termasuk salah

satu negara penandatangan dari berbagai konvensi internasional di bidang pengelolaan sumber

daya alam seperti Konvensi Kehati, konvensi Ramsar (lahan basah), Konvensi Perdagangan

Flora dan Fauna Terancam Punah (CITES) dan konvensi sejenis lainnya.(IBSAP, 2003).

2.2. Gambaran Kehati Kalimantan

Bioregion kalimantan merupakan bagian terbesar (73%) dari pulau Kalimantan

(termasuk Sabah, Serawak dan Brunei). Secara ekologis bioregion ini juga menyimpan

kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kekayaan Sumberdaya hayati ini sudah

dimanfaatkan oleh penduduk Kalimantan sejak dulu sebagaio sumber pangan, sandang dan

papan, obat-obatan dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Masyarakat adat traadisional

Kalimantan umumnya bermukim dekat kawasan hutan dan sumber daya hayati lainnya.

(IBSAP, 2003).

Bioregion Kalimantan merupakan pusat keanekaragaman hayati tumbuhan (10.000-

15.000 spesies). Selain flora, fauna di Pulau ini juga beragam : 222 spesies mamalia (44 spesies

endemik), 13 spesies primata yang semuanya endemik,420 spesies burung (37 diantaranya

spesies endemik), lebih dari 100 spesies amfibi, 394 spesies ikan 149 spesies diantaranya

endemik (Kottelat dkk., 1993 dalam IBSAP, 2003).

Lebih dari 60% permukaan daratan Kalimantan merupakan kawasan hutan alam. Tipe

hutan yang mendominasi adalah hutan hujan tropis basah yang dicirikan oleh famili

Dipterocarpaceae. Ekosistem hutan di Kalimantan tersusun oleh berbagai formasi hutan dan

mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari aspek kelestariannya hutan

sebagai salah satu subsistem penyangga kehhidupan di Kalimantan masih terus menghadapi

tekanan yang memprihatinkan. Berdasarkan data statistik Kehutanan tahun 1993 luas kawasan



6

hutan sebagai habitat darat alami kehati adalah sekitar 38 juta hektar. Data tahun 2001

menunjukkan penyusutan seluas 12 juta hektar dalam kurun waktu 8 tahun, atau rata rata

penyusutan sekitar 1,6 jt ha/tahun. Penyebabnya adalah adanya konversi untuk kegiatan

pembangunan lainnya seperti perkebunan, transmigrasi, pertambangan, kebakaran hutan dan

pembalakan liar (Dokumen IBSAP, 2003)

Permasalahan keanekaragaman hayati di Kalimantan adalah kebakaran hutan yang

sering terjadi baik itu secara alami maupun disengaja. Masalah lain yang dihadapi dalam

pengelolaan keanekaragaman hayati hutan hujan tropis Kalimantan bersifat kompleks karena

berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

2.3. Kondisi Kabupaten Tabalong

2.3.1. Geografis

Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung terletak paling utara dari propinsi

Kalimantan Selatan dengan batas-batas; sebelah utara dan timur dengan propinsi Kalimantan

Timur, sebelah selatan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan,

kemudian sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Tengah. Dengan posisi geografis berada

pada 1150 9 1150 47 Bujur Timur dan 10 18 20 25 Lintang Selatan sedangkanGrid

Provinsi Kalimantan Selatan dari proyeksi UTM terletah pada Grid CE-25 sampai BD-39

dengan koordinast x=295.000M dan y=9.735.000M pada zona 5LS.

Luas wilayah kabupaten Tabalong adalah 3.946 km2 atau sebesar 10,61 persen dari

luas propinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan yang terluas adalah kecamatan Muara Uya

dengan 924,16 km2, kemudian kecamatan Jaro dengan 819,00 km2. Sedangkan daerah terkecil

adalah kecamatan Muara Harus dengan 62,90 km2.

Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu daratan alluvial,

dataran, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya ternyata wilayah ini didominasi

oleh dataran sebesar 41,34 persen dan pegunungan sebesar 29,79 persen.

Wilayah kabupaten Tabalong banyak dialiri oleh sungai antara lain sungai Tabalong,

sungai Anyar, sungai Jaing, sungai Kinarum, sungai Ayo, sungai Mangkupum, sungai

Tamunti, sungai Walangkir, sungai Gendawang, sungai Awang, sungai Masingai, sungai

Lumbang, sungai Juran, sungai Hunangin, sungai Umbu, sungai Karawili dan lain-lain.

2.3.2. Administrasi

Wilayah administrasi kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung terdiri dari 12

kecamatan yang terbagi atas tiga wilayah pengembangan pembangunan (WPP), bagian utara



7

meliputi kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Jaro. Bagian tengah meliputi

kecamatan Tanta, Tanjung dan Murung Pudak serta bagian selatan meliputi kecamatan Banua

Lawas Pugaan, Kelua dan Muara Harus.

Banyaknya desa/kelurahan di kabupaten Tabalong ini sebanyak 122 desa dan 9

kelurahan, dimana kecamatan Tanjung dan Banua Lawas mempunyai desa terbanyak yaitu 15

desa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Upau dengan 6 desa. Seluruh desa/kelurahan

ini sudah sampai pada tingkat swa sembada.

Jarak terjauh menuju ibukota pemerintahan kabupaten dari kecamatan adalah

kecamatan Jaro 60 km. Dan yang terdekat adalah kecamatan Tanjung yaitu 2 km.

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Tabalong yang

tertuang dalam RTRW Kabupaten Tabalong antara lain wilayah sungai (WS) dan cekungan

air tanah (CAT). Wilayah Sungai (WS) yang ada di Kabupaten Tabalong yaitu WS Barito yang

merupakan WS lintas provinsi yaitu WS Barito Kapuas dengan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Barito sub DAS Tabalong yang merupakan kewenangan nasional terdiri atas sub-sub DAS

Tabalong Kiwa, sub-sub DAS Tabalong Kanan, sub-sub DAS Kumap; dan sub-sub DAS

Hayup.

2.3.3. Iklim dan Cuaca

Kabupaten Tabalong merupakan wilayah yang beriklim tropis. Kelembaban udara

maksimum di Tabalong pada tahun 2010 berkisar antara 98 - 100 persen dan kelembaban udara

minimum antara 80 - 95 persen, sementara kelembaban udara rata-rata setiap bulan adalah 92

97,5 persen.

Temperatur udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat

tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur udara maksimum di

Kabupaten Tabalong pada tahun 2010 berkisar antara 250C sampai 310C, temperatur udara

minimum berkisar antara 190C sampai 23,50C dan rata-rata temperatur udara setiap bulan

berkisar antara 220C sampai 270C

2.3.4. Kependudukan

Penduduk kabupaten Tabalong tahun 2011 berjumlah 224.386 jiwa yang terdiri dari

laki-laki 114.320 jiwa dan perempuan 110.066 jiwa dan jumlah rumah tangga adalah 60.048

rumah tangga. Penduduk terbanyak adalah pada kecamatan Murung Pudak sebanyak 47.370

jiwa, disusul kecamatan Tanjung 32.440 jiwa. dan yang paling sedikit adalah kecamatan Muara



8

Harus 5.901 jiwa. Kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Tabalong adalah 55 jiwa,

dimana kecamatan Murung Pudak adalah yang terpadat dengan 376 jiwa per km2 disusul

kecamatan Kelua 195 jiwa per km2, sedangkan kecamatan Jaro yang terjarang penduduknya

yaitu 17 jiwa per km2. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabalong dari tahun 2009 ke

tahun 2010 adalah 0,56 persen. Kecamatan Murung Pudak adalah kecamatan yang mengalami

laju pertumbuhan yang terbesar yaitu 1,31 persen.

2.3.5. Kondisi Hutan

Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong

pada tahun 2009 terhadap kondisi penutupan lahan, Kabupaten Tabalong didominasi oleh

Hutan Sekunder dan Pertanian Campuran yaitu sebanyak 31,1% (122.522 Ha) dan 28,8%

(113,666 Ha). Sedangkan pemukiman dan pertambangan hanya 0.7% (2.584 Ha) dan 0.6%

(2.584 Ha). Berdasarkan data Luas Areal dan Produksi Pertambangan menurut Jenis Bahan

Galian (Tabel SE-14) pada tahun 2012 luas area yang digunakan untuk pertambangan

(Explorasi dan Produksi) di Kabupaten Tabalong adalah 137.627,72 Ha atau 1.376,77 Km2.

Hal tersebut menunjukkan pesatnya perkembangan pertambangan yang akan menggeser fungsi

lahan yang mendominasi yaitu hutan sekunder dan pertanian campuran yang tentu saja akan

memberikan dampak terhadap lingkungan kedepannya.

Tabel 2.1. Kondisi Penutupan Lahan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Tahun 2009



9

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Menhut-II/2009, 60%

dari luas wilayah tersebut 237.610,82 Ha merupakan kawasan Hutan yang terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Lindung : 86.460,45 Ha

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas : 49.855,58 Ha

3. Kawasan Hutan Produksi Tetap : 94.498,68 Ha

4. Kawasan Hutan Konversi : 6.796,11 Ha

Sedangkan selebihnya seluas 156.989,18 Ha merupakan Kawasan Non-Hutan, atau

merupakan Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan badan air seperti sungai, danau dan

lain-lain (Tabel SD-2). Hanya wilayah sempadan sungai, wilayah mata air dan kawasan hutan

lindung merupakan kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Tabalong.

Sampai dengan saat ini masih terdapat lahan kritis di Kabupaten Tabalong 20.239,10

Ha untuk lahan kritis dan 8.111,10 Ha untuk lahan sangat kritis. Bila dibandingkan dengan

tahun 2010 yang lalu luas lahan kritis di Kabupaten Tabalong seluas 36.618,2 Ha dalam hal

ini telah terjadi penurunan lahan kritis sebanyak 8.267,5 Ha. Penurunan lahan kritis di

Kabupaten Tabalong tidak lepas dari kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi yang oleh Dinas

Kehutanan Kabupaten Tabalong, untuk lebih jelasnya peningkatan luas kawasan kritis ini

pertahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.1. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Tabalong (Ha)

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong.

Pada Tahun 2013 diperkirakan kerusakan lahan dan hutan yang terbakar 68 Ha.

Kebakaran hutan yang biasa terjadi di Kecamatan Muara Uya dan Bintang Ara yang disebabkan

oleh unsur cuaca dan iklim dan kedua daerah ini merupakan kawasan yang wilayah hutannya

lebih besar dari wilayah lainnya di Kabupaten Tablong. Data Dinas Kehutanan yang berkaitan

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Penurunan Luas Lahan Kritis

Luas (Ha)



10

dengan luas konversi hutan (izin pinjam pakai) pada tahun 2010 adalah 9.476 Ha untuk wilayah

perkebunan, sedangkan kondisi yang aktual bahwa luas konversi hutan (izin pinjam pakai)

sangat meningkat dengan aktivitas pertambangan yang berkembang pesat di Kabupaten

Tabalong misalnya PT. Adaro yang memiliki luas PKP2B 35.800 Ha, PT. Interex Sacra Raya

9.710 Ha yang telah beroperasi dan PT. Bara Pramulya Abadi.

2.3.6. Rencana Tata Ruang Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong merupakan arahan

kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah suatu kabupaten yang disusun dan

ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Arahan fungsi kawasan dalam RTRW merupakan arahan

lokasi kegiatan pembangunan pada wilayah Kabupaten Tabalong, yang juga merupakan

pembangunan jangka menengah (10 tahun) Pemerintah Daerah Tabalong.

Rencana pola tata ruang wilayah Kabupaten Tabalong menggambarkan deliniasi zoning

atau batasan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara umum penetapan kawasan

lindung betujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pembangunan yang

berkelanjutan, sebagai langkah awal untuk penetapan keseluruhan materi rencana tata ruang

wilayah mengingat kawasan lindung dapat merupakan kendalan atau faktor pembatas bagi

kegiatan budidaya.

Berdasarkan pengukuran Planimetris Peta Revisi RTRWK Tabalong yang diperoleh

dari Bappeda Kabupaten Tabalong sebagaimana tertera dalam tebel berikut ini :

Tabel 2.2. Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong

No

Fungsi Kawasan

Luas

Ha %

A.

B.

KAWASAN HUTAN : 1. Hutan Lindung (HL) 2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3. Hutan Produksi Tetap (HPT)

Jumlah : NON KAWASAN HUTAN :

1. Budidaya Tanaman Perkebunan 2. Budidaya Tanaman Pertanian Lahan Basah 3. Budidaya Tanaman Pertanian Lahan Kering 4. Kawasan Industri 5. Kawasan Wisata Tanjung Puri 6. Kawasan Permukiman

Jumlah :

89.055 33.552

134.496 257.103

86.218 14.701 3.661

577 274

32.065

137.497

22,57

8,50 34,08 65,15

21,85

3,72 0,95 0,15 0,07 8,13

34,85

Jumlah Total 394.600 100,00 Sumber : Hasil Pengukuran Planimetris Peta Revisi RTRW Kab. Tabalong, 2008



11

2.3.7. Keanekaragaman Hayati

Sekitar 60% dari luas wilayah atau 237.610,82 Ha. Wilayah di Kabupaten Tabalong

sebagian besar masih merupakan kawasan hutan, dan merupakan tempat hidup bagi segala

macam makhluk hidup baik flora maupun fauna. Golongan Mamalia (hewan menyusui) ada 11

spesies termasuk kategori endemik dan dilindungi antara lain Orang Utan, Bekantan, Owa-

Owa, Hirangan, Musang, Trenggiling, Bangkui, Warik Bamban, Kukang, Sado dan Beruang

Madu. Ular Sawa merupakan hewan dari kelas reptile yang dilindungi yang terdapat di

Kabupaten Tabalong sedangkan dari jenis tumbuhan Ulin dan Pohon Madu/Kusi merupakan

tumbuahn yang dilindungi

Tabel 2.3. Fauna di Kabupaten Tabalong yang dilindungi

NO Golongan Nama Speseies

Diketahui

Status

Endemik Terancam Berlimpah Dilindungi

1 Hewan Menyusui/Mamalia 1. Orang Utan

2. Bekantan

3. Owa-owa

4. Hirangan

5. Musang

6. Trenggiling

7. Bangkui

8. Warik Bamban

9. Kukang

10. Sado

11. Beruang Madu

2 Burung

3 Reptil 1. Ular Sawa

4 Amphibi

5 Ikan

6 Keong

7 Serangga

8 Tumbuh-Tumbuhan 1. Ulin

2. Kusi/Wilas/Pohon Madu

Sebenarnya masih sangat banyak jenis flora maupun fauna yang belum teridentifikasi

yang terdapat di Kabupaten Tabalong sehingga perlu dilakukan upaya agar bisa mengetahui

berbagai macam jenis jenis flora maupun fauna tersebut supaya tidak musnah dan hilang begitu

saja.



12

BAB III

ANGGARAN KONSERVASI KABUPATEN TABALONG

3.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan data Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tabalong

tahun 2014 yang diserahkan ke DPRD Kabupaten Tabalong, Realisasi Pendapatan Daerah

adalah sebesar Rp 1.053,103.088.260,- (Satu Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Seratur Tiga Juta

Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dari target pendapatan Rp

1.104.295.752.351,-. Atau hanya 95,36%.

Realisasi Anggaran tahun 2014 adalah Rp 1.061.306.864.719,- (Satu Triliun enam

Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus

Sembilan Belas Rupiah) dari Rencana Anggaran Belanja Rp 1.309.729.657.177,- (Satu Triliun

Tiga Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh

Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Realisasi ini mencapai 81,03% atau

mengalami penghematan sebesar 18.97% sebesar Rp 248.422.792.458,-.

Bila dibandingkan realisasi antara pendapatan dengan belanja daerah maka terdapat

defisit sebesar Rp 8.203.776.459,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh

Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

3.2. Anggaran dan Program Konservasi di Kabupaten Tabalong

Dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Tabalong

melakukan berbagai program kegiatan yang sudah terencana melalui Renstra dan Renja tiap

SKPD yang ada di lingkup Pemda Tabalong. Salah satu program kegiatan tersebut adalah

Konservasi secara umum yang didalamnya terdapat Konservasi Keanekaragaman Hayati.

SKPD yang menjadi leading sektor untuk kegiatan konservasi adalah Badan Lingkungan Hidup

Daerah (dulu Bapedalda) dan Dinas Kehutanan ditambah Dinas/Instansi terkait.

Pada BLHD Kabupaten Tabalong Anggaran tahun 2014 untuk konservasi baik itu yang

langsung ataupun tidak langsung adalah sebesar Rp 1.597.904.100,- (Satu Milyar Lima Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp 1.407.852.720,-. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran anggaran yang terkait

Konservasi di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tabalong dapat dilihat

pada Tabel 3.1. berikut ini :



13

Tabel 3.1. Anggaran dan Program Konservasi di BLDH Kab. Tabalong

No Program/Kegiatan Anggaran

1 Peningkatan Kapasitas SDM (Diklat) Rp 97.804.000,00

2 Pelaporan Kinerja Rp 48.422.000,00

3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Rp 1.115.457.600,00

4 Perlindungan dan Konservasi SDA Rp 17.536.000,00

5 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Rp 136.093.500,00

6 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA Rp 182.591.000,00

JUMLAH Rp 1.597.904.100,00

Sumber : Laporan Akhir Tahun 2014 BLHD Kab. Tabalong (Data diolah, 2015)

Anggaran dana tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan yang merupakan

penjabaran dari program yang tertera pada tabel di atas. Kegiatan kegiatan tersebut antara lain

adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan SDM dalam bidang konservasi dan LH

2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Kehati khususnya)

3. Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam

4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

6. Pemantauan Kualitas Lingkungan

7. Adiwiyata dan Adipura

8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA (SLHD)

9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang LH Khususnya konservasi

10. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam pengendalian, konservasi,

pemulihan SDA dan LH

Kegiatan kegiatan tersebut di atas pada dasarnya merupakan kegiatan yang merupakan hulu,

tengah dan hilir dari konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tabalong.

Anggaran konservasi dari instansi lain juga terdapat di Dinas Kehutanan, Dinas

Perkebunan, Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya. Hanya

saja data program dan kegiatan yang menyangkut kegiatan konservasi tidak diperoleh.

Sehingga penulis menggunakan asumsi dan prediksi prosentasi dari anggaran total dinas

instansi tersebut dengan asumsi dana konservasi untuk Dinas Kehutanan 80%, Dinas

Perkebunan 50%, dinas Tata Kota dan Kebersihan 30%, Distannakkan 30% dan KPPKP

sebesar 30%. Sehingga Anggaran terkait konservasi di dinas/instansi terkait dapat dilihat pada

tabel 3.2. berikut ini :



14

Tabel 3.2. Anggaran Beberapa Dinas Terkait Konservasi Kehati di Kabupaten Tabalong

No Dinas/Instansi Anggaran Total Dinas Anggaran Konservasi

1 Dinas Kehutanan Rp 4.728.000.000,00 Rp 3.782.400.000,00

2 Dinas Tata Kota dan Kebersihan Rp 15.408.015.000,00 Rp 4.622.404.500,00

3 Dinas Perkebunan Rp 5.639.601.000,00 Rp 1.691.880.300,00

4 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Rp 12.727.000.000,00 Rp 3.818.100.000,00

5 Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 3.358.329.750,00 Rp 1.007.498.925,00

JUMLAH Rp 41.860.945.750,00 Rp 14.922.283.725,00

Sumber : Bappeda Kab. Tabalong, 2015

Anggaran tersebut di atas merupakan anggaran prediksi dan proyeksi berdasarkan tingkat

urusan wajib dan pilihan. Program kegiatan yang dilakukan dengan anggaran tersebut di atas

adalah :

1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/peternakan/perikanan.

2. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya

air lainnya

3. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

4. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

5. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan

6. Program pengendalian banjir

7. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

8. Program pengendalian kebakaran hutan.

9. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan / peternakan /

perikanan

10. Penghijauan dan reboisasi

11. Pengadaan bibit/benih tanaman, ikan dan ternak

12. Pengendalian dan Pengawasan Hutan

13. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat petani, pekebun dan peternak

14. Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM kehutanan

Jumlah anggaran tersebut jika digabung dengan anggaran Konservasi BLHD jumlahnya

menjadi Rp 16.520.187.825,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan

Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).



15

3.3. Perbandingan Anggaran Konservasi dengan APBD Total

Jika dilihat dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), anggaran konservasi

di Kabupaten Tabalong (termasuk seluruh dinas/instansi terkait) jumlah presentasinya baru

sebesar 1,26% ( Rp. 16.520.187.825,- berbanding Rp 1.309.729.657.177,-). Kalau melihat nilai

prosentase anggaran konservasi di Kabupaten Tabalong maka nilainya bisa dikatakan relatif

kecil. Hal ini berbeda dengan anggaran konservasi di daerah lain seperti distrik di Malaysia

ataupun Thailand.

Kecilnya prosentase anggaran konservasi bisa disebabkan karena belum

tersosialisasikannya nilai nilai konservasi atau belum tertanamnya pendidikan konservasi di

seluruh masyarakat secara merata dan terutama para perencana dan para pemegang kebijakan.

Oleh karena itulah diperlukan adanya akses informasi kondisi SDA yang akurat, akuntabel dan

transparan serta dapat diakses oleh publik agar pemahaman nilai nilai konservasi tertanam kuat.

3.4. Anggaran Ideal Konservasi

Mengingat lebih dari 60% kawasan di Tabalong adalah kawasan hutan dan areanya

yang begitu luas serta banyaknya usaha pertambangan dan perkebunan maka idealnya untuk

anggaran konservasi adalah 10-15%. Anggaran ini dimasukkan ke berbagai instansi

terkait/terintegrasi dengan kegiatan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya

masing-masing. Pertimbangan lain yang dijadikan acuan mengapa dana konservasi harus

ditingkatkan adalah adanya isu strategis yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) RPJMD dan dalam RPJMD sendiri. Isu strategis tersebut ada 6 (enam) buah

yaitu :

1. Semakin terbatasnya sumber daya ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam

yang berpotensi terjadinya konflik sosial.

2. Meningkatnya ancaman bencana, penyakit dan degradasi kualitas sumberdaya alam

serta lingkungan hidup

3. Semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

publik.

4. Masih besarnya luas lahan kritis.

5. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik dan pemeratan informasi

6. Meningkatnya tuntutan kemandirian dan kapasitas desa dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat desa. (Prilaku desa secara komunal terhadap lingkungan)



16

Dengan berkembangnya isu strategis yang ada terutama poin 1-4 maka Pemerintah

melakukan perencanaan mitigasi, adaptasi dan alternatif sebagaimana dalam KLHS RPJMD

Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2019. Mitigasi adaptasi tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dengan membuka lahan baru harus

sesuai dengan peruntukan/RTRW, penerapan teknologi yang sesuai dan rehabilitasi

lahan secara optimal.

2. Harus memperhatikan aspek lingkungan,aspek sosial dan selaras dengan pem-bangunan

sektor lainnya.

3. Melakukan penetapan daya tampung dan daya dukung lingkungan, peningkatan dalam

hal pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

4. Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, inventarisasi/pemetaan

kearifan lokal, menghidupkan kembali PROKASIH

5. Penetapan kawasan cadangan sumber daya alam dan optimalisasi reklamasi lahan.

6. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan harus dilaksanakan secara arif, bijaksana dan

sesuai aturan.

7. Pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang

lingkungan harus ditingkatkan

8. Pengendalian banjir harus dilakukan secara intensif dan sesuai kondisi wilayahnya

9. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran diakukan dengan

peningkatan SDM, sarana prasarana, sosialisasi dan Peran serta masyarakat

10. Peningkatan pengendalian kebakaran hutan diakukan dengan peningkatan SDM, sarana

prasarana, sosialisasi dan Peran serta masyarakat.

Melihat besarnya program dan rencana mitigasi, adaptasi dan alternatif dalam

pembangunan daerah kabupaten Tabalong, maka sudah sewajarnya jika anggaran untuk

konservasi keanekaragaman hayati khususnya dan konservasi secara umum ditingkatkan

sampai 15% dari total anggaran APBD Kabupaten Tabalong.



17

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

1. Anggaran Konservasi keanekaragaman hayati khususnya dan konservasi secara umum

masih mendapatkan porsi pendanaan yang relatif kecil dan belum memadai yaitu sebesar

Rp 16.520.187.825,- atau hanya 1,26% total APBD Kabupaten Tabalong pada tahun 2014

2. Anggaran dana untuk konservasi idealnya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan

peraturan yang menaunginya. Untuk Kabupaten Tabalong idealnya adalah 10-15% dari

APBD Total.

3. Pertimbangan jumlah ideal Anggaran Konservasi didasarkan pada kondisi kekinian

Kabupaten Tabalong berupa isu strategis yang berkembang dan tercantum dalam KLHS

RPJMD Kabupaten Tabalong 2014-2019 serta semakin banyaknya investasi industri

pertambangan dan perkebunan.

4.2. Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa

saran untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tabalong :

1. KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2019 harus mendapat perhatian khusus

dalam melakukan perencanaan program dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di

masing-masing SKPD lingkup Kabupaten Tabalong

2. Harus adanya sosialisasi tentang isu strategis tersebut kepada semua pihak terutama para

perencana dan Anggota Dewan agar saat adanya penganggaran untuk kegiatan konservasi

bisa berjalan dengan baik dan logis serta dimengerti alasannya oleh semua pihak.

3. Dalam melaksanakan program dan kegiatan di lapangan harus ada koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antar semua pihak yang terkait atau seluruh stakeholder.

4. Memberikan telaahan staf hasil kajian ilmiah mengenai konservasi kepada Kepala Daerah,

agar Kepala Daerah menjadi lebih paham kondisi daerahnya sehingga tepat dalam

mengambil keputusan terkait pembangunan daerah.



18

DAFTAR PUSTAKA

Bapedalda. 2014. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tabalong Tahun 2014.

Tanjung. Tabalong (BAB 2 Hal : 2-7)

Bappeda. 2015. Laporan Akhir Anggaran SKPD Tahun 2014. Tanjung. Tabalong

Bappenas.2003. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020.

Dokumen Regional. Jakarta

Djohan, T. Sugandawaty. 1995. Konsep dan Prinsip Konservasi Biodiversitas. Seminar

Nasional Konservasi Keanekaragaman Hayati. Universitas Bengkulu-USAID.

Pokja KLHS. 2014. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tabalong

Tahun 2014-2019. Tanjung. Tabalong

Meffe, K.M., C.R. Carrol, and Contributors. 1994. Principles of Conservation Biology. Sinauer

Associates, Inc

Soule, M.E. 1985. Conservation Biology and Management Resources. P. 9-10. In Meffe, K.M.

., C.R. Carrol, and Contributors. (edit) Principles of Conservation Biology. Sinauer

Associates, Inc

http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-konservasi-hutan-indonesia-masih-terendah-di-dunia,

diakses tanggal 1 April 2015 jam 8.21 WIB

http://www.antaranews.com/berita/483241/menteri-siti-akui-anggaran-konservasi-sangat-

terbatas, diakses tanggal 1 April 2015 jam 8.20 WIB

http://bksdakaltim.dephut.go.id/penandatangan-nota-kesepahaman-kerjasama-antara-balai-

ksda-kaltim-dengan-fahutan-ugm-untuk-kegiatan-swakelola-penyusunan-rpjp-

kawasan-ca-padang-luway-tahun-2014-2023/ diakses tenggal 1 April 2015 jam 9.55

WIB

http://agroindonesia.co.id/2012/03/07/hutan-habitat-hidup-mereka/, diakses tanggal 1 April

2015 jam 10.00 WIB

http://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/15/407/529575/anggaran-konservasi-orangutan-

minim/large diakses tanggal 1 April 2015 jam 10.02 WIB

Tugas Kehati-Anggaran Konservasi-Iid M. Abdul Wahid.pdf

Documents

Transcript of Tugas Kehati-Anggaran Konservasi-Iid M. Abdul Wahid.pdf