Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah gBappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 J k t 10310Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3www.dadang-solihin.blogspot.com

M t iM t iMateriMateri• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

DaerahTupoksi DPRD• Tupoksi DPRD

• Best PracticesTinjauan Peran dan Fungsi DPRD• Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD

• Tantangan bagi DPRD yang EfektifOrientasi Dasar Politik DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD

• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan


5dadang-solihin.blogspot.com

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps 13 Ayat 2)Jangka Panjang Nasional

(RPJP-Nasional)(Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah

(RPJP-Daerah)(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan J k M h

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)(Ps. 19 Ayat 2) ) (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

6

(Ps. 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

dadang-solihin.blogspot.com 7

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastianp• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

13SDM

dadang-solihin.blogspot.com

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.16dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


W d h P kil R k tW d h P kil R k tWadah Perwakilan RakyatWadah Perwakilan RakyatPemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat

Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkansecara langsung oleh rakyat

DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang

nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?

Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkanNegara yang berpihak dan berjuang

untuk kepentingan rakyat

Berbagai partai politik yang

langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?

Lembaga dan organisasi mana i b dseharusnya menjadi organisasi politik

sipil tertinggi dari rakyat

LSM dan berbagai bentuk asosiasi

yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara

t d t hiLSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu

nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?

Organisasi mana yang Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam PembangunanStruktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program PembangunanPemda

Kebijakan dan Program

DPRDProduk-produk Fungsi DPRD

ParpolProgram partai

dan janji

LSMKebijakan dan

program khusus

OrmasAgenda lobi dan tekanan politikg

Pembangunang j j

kampanyep g

LSMp

Arena PembangunanLingkungan

Lingkungan yang sehat dan lestari

SosialKesejahteraan sosial bagi seluruh warga

EkonomiPertumbuhan dan

pemerataan

KelembagaanPembuatan

keputusan partisipatif

Pemda DPRD Parpol LSM OrmasLembaga Intermediary

PemdaKDH, Sekda,

SKPD

DPRDPimpinan,

Komisi, Fraksi, Kaukus

ParpolPimpinan Partai, Biro-biro dalam

Partai

LSMBerbagai bentuk dan jenis LSM

OrmasBerbagai bentuk dan jenis Ormas

Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

GenderLaki

EkonomiKaya

DomisiliTetap

KeamananMapan

OrganisasiKelompok

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

Perempuan

y

Miskin

p

Tidak Tetap

p

Rentan

p

Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)


Fungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRDFungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009

Fungsi DPRD Fungsi DPRD menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009menurut UUmenurut UU 27/200927/2009

Legislasi11 Legislasi

A

1.1.

22 Anggaran2.2.Pengawasan3.3.


F ngsi LegislasiF ngsi LegislasiFungsi LegislasiFungsi Legislasi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan

Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.P d k j k b l j t b h k bij k di d h• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.

• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerahmenjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi AnggaranFungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak

dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p

• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah dimana di dalamnya terungkap: “kepadaanggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


F ngsi Penga asanF ngsi Penga asanFungsi PengawasanFungsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerahkerjasama internasional di daerah.

• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat. y j y g p g y

• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadapresponsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.


P d F i DPRD (1966P d F i DPRD (1966 1998)1998)Peran dan Fungsi DPRD (1966Peran dan Fungsi DPRD (1966--1998)1998)

• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.

• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk memintamelakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD danHal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan

i it k titprioritas konstituen. • Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih

anggota DPRD yang loyal pada rezimanggota DPRD yang loyal pada rezim.


P d F i DPRD (S t I i)P d F i DPRD (S t I i)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)

• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.

• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah dan memainkan peran penting dalam prosespemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.

• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenaiPemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan k i d k t di d hekonomi dan masyarakat di daerahnya.

• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakatlebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


T t b i DPRD Ef ktif (1/2)T t b i DPRD Ef ktif (1/2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesiakehidupan sehari hari di Indonesia.

• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


T t b i DPRD Ef ktif (2/2)T t b i DPRD Ef ktif (2/2)Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2) Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.

• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalamdari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.

• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanyaDPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.

• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.


M H l I i T j di?M H l I i T j di?Mengapa Hal Ini Terjadi?Mengapa Hal Ini Terjadi?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi

lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggotadana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.

• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye

ilih k b lipemilihan kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan

tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih dantertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.


K t k M f iK t k M f iKemauan untuk MereformasiKemauan untuk Mereformasi• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin

sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-hari.

• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.

• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan t itransparansi.


B t P tiB t P ti1/1/44

Best PracticesBest PracticesPeraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan

memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang BermaknaSetiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya.

• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baikBeberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.


B t P tiB t P ti22//44

Best PracticesBest PracticesKeterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan

dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui

k bij k l k l t k lib tk i i k t i il d lkebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah.

• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.



Best PracticesBest PracticesDengar Pendapat Publik• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan

masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme

k lt tif l bih i t ktif dib di k d k ik ikonsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.

• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.



Best PracticesBest PracticesTransparansi Anggaran• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk

mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. B b DPRD t l h l k k di l i t ktif l l i• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forumDi beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum

Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.


A d P litik N tA d P litik N tAgenda Politik NyataAgenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan dan kesehatan; P b t k i d f i Pemberantasan korupsi dan reformasi

birokrasi.


Argumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi Politik MendasarArgumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. Dengan membawa dukungan politik nyata dari

t DPRD k d t k twarga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g

Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBDpembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Positif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPositif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan. Anggota DPRD akan selalu dituntut

untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinyatugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas j g pmodal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan t kt litik d kstruktur politik pendukungnya.


Membangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun Sistem Umpan BalikMembangun dan memperkokoh sistem g pumpanbalik yang cepat dan efektif. Para anggota DPRD dan partai

politiknya dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanyakerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j gmenerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di ti k t k t t j ttingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.g g


Sikl R t i W kil R k tSikl R t i W kil R k tSiklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil Rakyat

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.

Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusanmempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapatmereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.

Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalamimaka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil RakyatSiklus Representasi Wakil RakyatR A K Y A T

PEMILUPEMILU

Representasi Rakyat (keterwakilan)

Hubungan dengan Pemilih

DPRD Fungsi LegislasiPemilih

Hubungan dengan media dan kelompok

MEMBUAT KEPUTUSAN Fungsi Anggaranmedia dan kelompok

kepentingan

Sumber daya

KEPUTUSAN POLITIK

u gs gga a

Sumber daya (anggaran, staf, riset

dan informasi)Fungsi Pengawasan

Perlindungan hak-hak Individu

Peningkatan Kesejahteraan Individu

Sumber: NDI, LGSP

dan masyarakat dan Masyarakat48www.dadang-solihin.blogspot.com

I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik1/1/22

Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.

DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


I dik t P l k M d t B ikI dik t P l k M d t B ik22//22

Indikator Pelaksanaan Mandat yang BaikIndikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

Secara substansial perlindungan hak p g peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural p mengikuti prosedur hukum yang benar melibatkan masyarakat di dalam prosesnyay p y

Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Pengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengertian PengawasanPengawasan bermakna • Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan p g j p g• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan

yang diinginkan• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya

sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).


Pelaksanaan Penga asanPelaksanaan Penga asanPelaksanaan PengawasanPelaksanaan PengawasanInternal-externalFeedbackConcurrentFeedforward

Pengawasan internal memberikan k t

Dilakukan sebelum aktivitas dimulai.

Memfokuskan pada apa yang terjadi selama

b j l

Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas

l i kesempatan untuk memperbaiki

di i

Untuk menjamin kejelasan sasaran;

proses berjalan Memonitor

aktivitas yang

selesai dilaksanakan.

Tujuan untuk sendiri

Pengawasan eksternal melalui

Tersedianya arahan yang memadai;

sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu

menyediakan informasi yang berguna untuk

supervisi dan penggunaan administrasi f l

; Ketersediaan

sumber daya yang dibutuhkan

sesuai rencana Untuk

mengurangi hasil

meningkatkan kinerja di masa depan dan

f k k formal. dibutuhkan. Memfokuskan

pada kualitas sumber daya

g gyang yang tidak diinginkan.

memfokuskan pada kualitas hasil.

53

sumber daya.www.dadang-solihin.blogspot.com

Tahapan Penga asanTahapan Penga asanTahapan PengawasanTahapan PengawasanPost ControlInterim ControlPreliminary Control

Merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran.

Meneliti setiap usulan

Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan

Untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan,

Diperuntukkan atasMeneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi input, output

t d i

memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Di hk t h d

Diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.

Diharapkan akan h ilk k d imaupun outcomes dari

setiap jenis layanan. Melakukan pengawasan

sejak tahap perencanaan,

Diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau pelaksanaan sebuah

menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas j p p ,

sebab apa yang akan dilakukan oleh pemda bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif

pperaturan.

glayanan.

dibuat oleh pihak eksekutif.


R ang Lingk p Penga asanR ang Lingk p Penga asanRuang Lingkup PengawasanRuang Lingkup Pengawasan

Pengawasan RepresifPengawasan Preventif Pengawasan RepresifPengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan d t h i d

Pengawasan terhadap proses-kti it b hpada tahap persiapan dan

perencanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini bertujuan

proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik.

Pengawasan bertujuan Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula

Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada

pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk berbaikan

keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

untuk berbaikan.


Langkah Penga asanLangkah Penga asanLangkah PengawasanLangkah PengawasanTindakan Perbaikan

Hasil, Sasaran dan Standar

Mengukur Kinerja Aktual

Menentukan Sasaran dan Standar

Menjadi bahan evaluasi untuk

DPRD lebih awal menentukan

DPRD memiliki informasi atas

Membandingkan hasil

perbaikan sistem layanan atau peningkatan

sasaran yang akan dipantau.

Termasuk pula

kinerja lembaga yang bersifat faktual.

pengawasan dengan sasaran dan standar

standar layanan pada lembaga atau pelayanan

blik t t t

adanya dokumen atau informasi tentang standar k lit l

Informasi tersebut sebagai masukan bagi DPRD d l

yang telah ditetapkan

Untuk tik publik tertentu.

Mengambil tindakan

b ik

kualitas layanan publik yang diberlakukan

l i i

DPRD dalam membuat rekomendasi

b ik t

memastikan apakah sudah berjalan sesuai

dih k perbaikan yang dibutuhkan

selama ini. perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan

yang diharapkan.

56

di masa depan. www.dadang-solihin.blogspot.com

Jenis Penga asanJenis Penga asan1/1/44

Jenis PengawasanJenis Pengawasan1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang

dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD. 2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang

melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD. 3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang

lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisidilaksanakan oleh Komisi.

4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.


Jenis Penga asanJenis Penga asan22//44

Jenis PengawasanJenis Pengawasan5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan

oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.

6 Pengawasan oleh Fraksi Fraksi sesungguhnya perpanjangan6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD. p g p p gHasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai sikap politik.


Jenis PengawasanJenis Pengawasan 33//44ggAktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif

Personal Menerima pengaduan melalui posko aspirasi, SMS, persuratan, atau

Kunjungan langsung ke lapangan Menelpon langsung

penyelenggaran layanan yang, p ,informasi melalui media cetak dan merespon balik melalui media

penyelenggaran layanan yang diadukan

Melibatkan media melalui media Komisi Menerima pengaduan, surat,

SMS atau informasi media cetak

Kunjungan langsung di lapangan, Rapat Kerja,

cetak Hearing dengan pihak terkait serta Melibatkan media

Gabungan Menerima pengaduan surat Kunjungan langsung di lapanganGabungan Komisi

Menerima pengaduan, surat, sms atau informasi media cetak

Kunjungan langsung di lapangan, Rapat Kerja, Hearing pihak terkait dll Hearing pihak terkait dll Melibatkan media


Jenis PengawasanJenis Pengawasan 44//44Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif

Pansus Menerima pengaduan dari Kunjungan lapangan –masyarakat

Mendapatkan informasi lewat media

Rapat Kerja dengan pihak terkait, Hearing dengan kelompok yang

d li h d i di ilewat media peduli terhadap isu yang ditangani. Mengundang kelompok independen,

akademisi untuk memberi pendapatakademisi untuk memberi pendapat Melibatkan media

Fraksi Menerima pengaduan dari Melakukan kunjungan masyarakat

Mendapatkan informasi lewat media

Mengundang pihak luar memberi masukan atas hasil pengawasan di lapanganlewat media lapangan

Melibatkan media Pimpinan Menerima pengaduan Menindaklanjuti hasil/rekomendasi

masyarakat, sms, persuratan Mendapat informasi lewat

media

hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dll

Melibatkan mediawww.dadang-solihin.blogspot.com 60

media Melibatkan media

Bentuk PengawasanBentuk PengawasanBentuk PengawasanBentuk Pengawasan

Merespons pengaduan11 Merespons pengaduan masyarakat1.1.

Pengawasan ke unit layanan2.2.

Pengawasan ke SKPD3.3.Pengawasan kepada Kepala Daerah44.. Daerah


M P d M k tM P d M k t11 Merespons Pengaduan MasyarakatMerespons Pengaduan Masyarakat1.1.

• Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.

• Mengembangkan posko aspirasi • Membangun Website dewan masing-masing daerah. • Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus. • Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan

l bliklayanan publik. • Lewat telepon on-line.

Persuratan• Persuratan • Facsimile. • E mail• E-mail


P k U it LP k U it L22 Pengawasan ke Unit LayananPengawasan ke Unit Layanan22..

• Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerahunit pelaksana teknis daerah.

• Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai p j p g p grespons positif terhadap pengaduan masyarakat.


Penga asan ke SKPDPenga asan ke SKPD33 Pengawasan ke SKPDPengawasan ke SKPD33..

• DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik


P k d K l D hP k d K l D h44 Pengawasan kepada Kepala DaerahPengawasan kepada Kepala Daerah44..

• Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

• LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengantelah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran

• Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan ujiAgar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidakmasyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.

• Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.


P t j b H il PP t j b H il PPertanggungjawaban Hasil PengawasanPertanggungjawaban Hasil Pengawasan

• Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD. Hasil pengawasan baik individu komisi dan gabungan komisi serta• Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan yang diperluas. y g p

• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.

• Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelolaterdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.


Tindak Lanj t Penga asanTindak Lanj t Penga asanTindak Lanjut PengawasanTindak Lanjut Pengawasan• Perbaikan Pengorganisasian• Perubahan Alokasi APBD• Perbaikan Regulasi• Mengusulkan Raperda• Perbaikan Rencana Strategis Daerah• Pengorganisasian Hasil Pengawasan


Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Education

Transcript of Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan