TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH

PROSES COMMUNITY RELATIONS DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA (DPGP) DKI JAKARTA

(Survei Deskriptif: Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari 2017)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

Ardhia Ihsanunhadi

NIM. 4123136569

PROGRAM STUDI D III HUBUNGAN MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Agustus

2017

ii

ARDHIA IHSANUNHADI (4123136569), Proses Community Relations

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta (Survei

Deskriptif: Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta

Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

(RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017) : 122

halaman : 26 lampiran : 20 buku, 2004-2014 : 2 sumber lain : Tugas

Akhir Karya Ilmiah, Agustus 2017

ABSTRAK

Pada tahun 2016 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di daerah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta telah menerbitkan surat pembangunan dan pembongkaran untuk melakukan pembangunan dan membongkar Taman Rambutan pada bulan September 2016. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses community relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari 2017? Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep Manajemen Public Relations, dengan variabel Proses Community Relations, variabel ini memiliki lima dimensi dan dua puluh indikator. Dimensi pertama yaitu menetapkan sasaran yang memiliki lima indikator. Dimensi kedua yaitu mengenali komunitas memiliki tiga indikator. Dimensi ketiga yaitu petunjuk untuk program community relations memiliki lima indikator. Dimensi keempat yaitu berkomunikasi dengan komunitas memiliki empat indikator. Dimensi kelima yaitu saluran komunikasi memiliki empat indikator.

Pendekatan penelitian ini kuantitatif, metode deskriptif. Penelitian dibulan Februari – Mei 2017. Penulis menggunakan kuesioner dan wawancara, dengan skala interval. Menggunakan teknik penarikan sampel sensus. validitas menggunakan KMO Keiser Meyer Olkin, Barlett Test Signifikan 0,000 – 0,005, ` Internal consistency 0,2 – 0,8, Teknik analisis data statistik deskriptif, tendensi sentral mean, populasi berjumlah 48 dengan jumlah sampel 48 orang.

Pada penelitian ini yang penulis lakukan mengenai proses community relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dilandasi oleh konsep manajemen public relations. Salah satu pembahasan dalam manajemen public relations adalah community relations, dalam community relations terdapat proses community relations yang terdiri dari beberapa

iii

tahapan yaitu menetapkan sasaran, mengenali komunitas, petunjuk untuk program community relations yang efektif, berkomunikasi dengan komunitas, dan saluran komunikasi. Pada penelitian ini, terdapat dimensi dengan mean tertinggi yaitu petunjuk untuk program community relations dan dimensi dengan mean terendah yaitu dimensi keempat yaitu berkomunikasi dengan komunitas. Indikator dengan mean tertinggi yaitu sasaran community relations yang spesifik dan indikator dengan mean terendah yaitu hubungan dekat dengan pimpinan komunitas.

Penulis menyarankan kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tetap mempertahankan program community relations yang dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta seperti memberikan santunan kepada warga yang kurang mampu, memberikan bantuan dana untuk perbaikan taman dan memperbaiki dalam saluran komunikasi. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sebaiknya lebih dekat lagi dengan warga dengan cara berkunjung ke pemukiman warga, lalu mengadakan acara open house dengan cara mengundang para warga untuk menjelaskan tentang pembangunan RPTRA dan manfaat RPTRA untuk masyarakat. Kata Kunci : Manajemen Public Relations, Proses Community Relations

iv

ARDHIA IHSANUNHADI (4123136569), Public Relations Process of Jakarta Housing and Building Agency (DPGP) Descriptive Survey: RW 04 Residents Protest Kelurahan Tanjung Duren Utara, West Jakarta On Integrated Child Friendly Development (RPTRA) at Nationalkompas.com on 19 January 2017): 121 pages: 26 books: 20 books, 2004-2014: 2 other sources: Final Project of Scientific Work, August 2017

ABSTRACT

In 2016, the Jakarta Housing and Building Agency (DPGP) conducts the construction of the Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Tanjung Duren Utara, West Jakarta. The Jakarta Housing and Building Agency (DPGP) has issued a development and demolition letter to develop and dismantle Rambutan Park in September 2016. The formulation of the problem in this research is how the community relations process of the relevant Office of Housing and Government Building (DPGP) of DKI Jakarta Protests from residents of RW 04, Tanjung Duren Utara Urban Village, West Jakarta towards the development of Integrated Public-Friendly Public Space (RPTRA) at Nasionalkompas.com on 19 January 2017?

In this study, the authors use the concept of Public Relations Management, with the variable Process Community Relations, this variable has five dimensions and twenty indicators. The first dimension is to set goals that have five indicators. The second dimension of recognizing the community has three indicators. The third dimension is the guidance for the community relations program has five indicators. The fourth dimension of communicating with the community has four indicators. The fifth dimension of the communication channel has four indicators.

The approach of this research is quantitative, descriptive method. Research in February - May 2017. The author uses questionnaires and interviews, with interval scale. Using census sampling technique. Validity using KMO Keizer Meyer Olkin, Barlett Test Significant 0.000 - 0,005, `Internal consistency 0,2 - 0,8, Technique analyze descriptive statistic data, mean central tendency, population amount 48 with sample size 48 people.

In this research, the writer did about the process of community relations of Dinas Perumahan and Pemda Building (DPGP) of DKI Jakarta Protest of RW 04 Residents of Tanjung Duren Utara Subdistrict, West Jakarta on RPTRA, based on the concept of public relations management. One of the discussions in public relations management is community relations; in community relations there is a community relations process that consists of several stages: goal setting, community recognition, guidance for effective community relations programs, communicating with communities, and communication channels. In this study, there is a dimension with the highest mean that is the guidance for the community relations program and the dimension with the lowest mean that is the fourth dimension of communicating with the community. The indicator with the highest mean is

v

v

the target of specific community relations and the indicator with the lowest mean that is close relationship with community leaders.The writer suggested to the Housing and Building Agency of DKI Jakarta City Government to maintain the community relations program done by Jakarta Housing and Building Agency such as giving compensation to the less fortunate people, providing financial support for the improvement of the park and improving the communication channel. Jakarta Housing and Building Agency should be closer to the residents by visiting the settlement, then holding an open house event by inviting the residents to explain about the development of RPTRA and RPTRA benefits for the community.

Keywords: Public Relations Management, Community Relations Process

vi

LEMBAR ORISINALITAS

PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir Karya Ilmiah yang berjudul Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta (Survei Deskriptif: Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Terhadap Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari 2017) adalah benar-benar karya penulis dan sudah mengikuti ketentuan penulisan yang ada. Apabila kemudian hari ditemukan Tugas Akhir Karya Ilmiah ini merupakan hasil plagiat, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Agustus 2017

ARDHIA IHSANUNHADI NIM. 4123136569

vii

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR KARYA ILMIAH

Nama : ARDHIA IHSANUNHADI NIM : 4123136569 Judul : Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda (DPGP) DKI Jakarta (Survei Deskriptif: Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Terhadap Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari 2017)

TIM PENGUJI

Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Wina Puspita Sari, M.si .............................. ............... Ketua Sidang

2. Marisa Puspita Sary, M.Si .............................. ............... Penguji Ahli

3. Maulina Larasati P, M.I.Kom .............................. ............... Pembimbing

4. Dr. E. Nugrahaeni, M,Si ............................... ............... Sekretaris Sidang

Lulus Sidang, Juli 2017

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat

rahmat, karunia dan ridho-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyusun

dan menyelesaikan Tugas Akhir Karya Ilmiah.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang saya sayangi.

Penulis menyadari selama pengerjaan Tugas Akhir Karya Ilmiah banyak

pihak yang telah membantu, maka izinkanlah penulis untuk menyampaikan

terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah berjasa memberikan

bantuan, semangat serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas

akhir karya ilmiah yang berjudul Proses Community Relations Dinas

Perumahan Dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta (Survei Deskriptif:

Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada Tahun 2016) ini sebagai syarat kelulusan gelar

Ahli Madya. Diantaranya penulis tujukan kepada,

1. Prof. Dr. Djaali selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta

2. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

3. Dr. Kinkin Yuliaty S.P selaku Koordinator Prodi DIII Hubungan

Masyarakat

ix

4. Maulina Larasati P, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya

kepada penulis untuk menyusun Tugas Akhir Karya Ilmiah ini.

5. Seluruh dosen DIII Hubungan Masyarakat yang telah bersedia

mengajarkan serta berbagi ilmu selama perkuliahan.

6. Keluarga penulis yang telah memberikan semangat, do’a dan

dukungan yang tak ada hentinya pada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan Program Studi DIII Hubungan Masyarakat

2013 dan 2014.

Semoga Tugas Akhir Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Namun

demikian penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir Karya Ilmiah ini masih

jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi

dari berbagai pihak.

Jakarta, Agustus 2017

Ardhia Ihsanunhadi

NIM. 4123136569

x

DAFTAR ISI

Halaman

COVER ........................................................................................................ i ABSTRAK ................................................................................................... ii ABSTRACT ................................................................................................. iv LEBAR ORISINALITAS .............................................................................. vi LEBAR PENGESAHAN .............................................................................. vii KATA PENGANTAR ................................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................. x DAFTAR TABEL ......................................................................................... xiii DAFTAR DIAGRAM ................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xviii BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah ......................................................................... 8 1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................. 8 1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................ 9 1.4.1. Manfaat Penelitian Akademis............................................. ............... 9 1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis ................................................................. 9 BAB II. KAJIAN PUSTAKA......................................................................... 10 2.1. Manajamen PR .................................................................................. 10 2.2. Community Relations ........................................................................ 12 2.3. Proses Community Relations ............................................................ 14 2.3.1. Menetapkan Sasaran ………………………………… ........................ 14 2.3.2. Mengenali Komunitas ……………………………………….. ............... 15 2.3.3. Petunjuk untuk Program Community relations yang Efektif ………… 16 2.3.4. Berkomunikasi dengan Komunitas ………………………………… ..... 17 2.3.5. Saluran Komunikasi ………………………………………………… ...... 18 2.4. Keterkaitan Konsep………………………………………………… ....... 18 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ........................................................ 20 3.1. Pendekatan Penelitian ...................................................................... 20 3.2. Jenis Penelitian ................................................................................. 20 3.3. Metode Penelitian .............................................................................. 21 3.4. Waktu dan Tempat………………………………………………………... 22 3.5. Unit Analisis dan Unit Observasi ....................................................... 23 3.5.1. Unit Analisis ....................................................................................... 23 3.5.2. Unit Observasi ................................................................................... 24 3.6. Populasi dan Sampel ........................................................................ 24 3.6.1. Populasi............................................................................................. 24

xi

3.6.2. Sampel ............................................................................................... 25 3.7. Teknik Penarikan Sampel .................................................................. 26 3.8. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 26 3.8.1. Data Primer ........................................................................................ 27 3.8.2. Data Sekunder............................................................................. 29 3.9. Validitas dan Reliabilitas .............................................................. 29 3.9.1. Validitas ....................................................................................... 29 3.9.1.1. Hasil Uji Validitas ......................................................................... 31 3.9.2. Reliabilitas ................................................................................... 32 3.9.2.1. Hasil Uji Reliabilitas ..................................................................... 34 3.10. Teknik Analisis Data .................................................................... 35 3.11. Definisi Konsep ............................................................................ 38 3.12. Operasionalisasi Konsep .............................................................. 39 3.13. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian ..................................... 43 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 44 4.1. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta ......................................................................................... 44 4.1.2. Visi .............................................................................................. 46 4.1.3. Misi .............................................................................................. 46 4.2. Objek Kajian ................................................................................ 47 4.3. Hasil Penelitian ............................................................................ 49 4.3.1. Dimensi Menetapkan Sasaran ..................................................... 49 4.3.1.1. Indikator Melibatkan Karyawan Ketika Merencanakan Aktivitas

Community Relations-nya .......................................................... 49 4.3.1.2. Indikator Melibatkan Karyawan Ketika Mengimplementasikan Aktivitas Community Relations-nya .............................................. 52 4.3.1.3. Indikator Kebutuhan Komunitas Local ......................................... 55 4.3.1.4. Indikator Strategi rencana dengan tertulis untuk Community

Relations ...................................................................................... 58 4.3.1.5. Indikator Sasaran Community Relations yang spesifik ............... 61 4.3.2 Dimensi Mengenali Komunitas .................................................... 63 4.3.2.1 Indikator Organisasi Harus Mengenal Komunitasnya .................. 63 4.3.2.2 Indikator Menekankan Komunikasi dari Organisasi ke Komunitas 66 4.3.2.3 Indikator Hubungan Dekat dengan Pimpinan Komunitas ............ 69 4.3.3 Dimensi Petunjuk untuk Program Community Relations yang Aktif 72 4.3.3.1 Indikator Pencapaian sasaran .................................................... 72 4.3.3.2 Indikator Strategi Alternatif harus Dieksplorasi ............................. 75 4.3.3.3 Indikator Dampak Program Community Relations terhadap

Organisasi dan Komunitas ........................................................... 78 4.3.3.4 Indikator Total Biaya dari Kegiatan Nonprofit ............................... 81 4.3.3.5 Indikator Membutuhkan Pengetahuan dan Pemahaman .............. 84 4.3.4 Dimensi Berkomunikasi dengan Komunitas ................................. 87 4.3.4.1 Indikator Perusahaan Terbuka Terhadap Taktik Komunikasi dengan Komunitas........................................................................ 87

xii

4.3.4.2 Indikator Organisasi Lokal ........................................................... 90 4.3.4.3. Indikator Melakukan komunikasi informal ................................... 93 4.3.4.4. Indikator Memberikan Informasi Umum untuk Publik .................. 96 4.3.5. Dimensi Saluran Komunikasi ...................................................... 99 4.3.5.1. Indikator Pertemuan informal ....................................................... 99 4.3.5.2. Indikator Pembuatan Iklan di Media Massa ................................. 102 4.3.5.3. Indikator Publikasi Internal .......................................................... 105 4.3.5.4. Indikator Open House ................................................................. 108 4.4 Analisis Penelitian ....................................................................... 111 4.4.1. Rangkuman Dimensi dan Indikator ............................................. 111 4.5 Pembahasan Penelitian .............................................................. 118 BAB V. PENUTUP .................................................................................... 122 5.1 Kesimpulan .................................................................................. 122 5.2 Saran ........................................................................................... 123 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 125 LAMPIRAN .................................................................................................. xv

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Kriteria Penafsiran Koefisien Validitas ...................................... 30

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Proses Community Relations Dinas perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta .............................................. 31

Tabel 3.3. Klasifikasi Reliabilitas ................................................................ 33

Tabel 3.4. Case Processing Summary Proses Community Relations Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda ............................................... 34

Tabel 3.5. Realibilty Statistics Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta ........................... 34

Tabel 3.6. Hubungan antara Analisis dan Variabel .................................... 37

Tabel 3.7. Operasional Konsep .................................................................. 39

Tabel 4.1. Berpartisipasi kepada warga untuk berdiskusi mengenai pembangunan RPTRA .............................................................. 49

Tabel 4.2. Berkomitmen mengganti anggaran taman rambutan menjadi RPTRA untuk warga ................................................................. 50

Tabel 4.3. Membuat tim untuk kepentingan masyarakat mengenai pembangunan RPTRA .............................................................. 51

Tabel 4.4. Turun langsung memberikan penjelasan mengenai RPTRA..... 52

Tabel 4.5. Memberikan fasilitas berupa alat kebersihan di lokasi RPTRA 53

Tabel 4.6. Warga sekitar merasakan manfaat kegiatan comunity relations 54

Tabel 4.7. Menyediakan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai kemauan warga ......................................................................... 55

Tabel 4.8. Membentuk Tim Khusus untuk Pelayanan Masyarakat ............ 56

Tabel 4.9. Selalu memberi bantuan dana pada kebutuhan warga sekitar. 57

Tabel 4.10. Menjelaskan kewajiban instansi pemerintah kepada komunitasnya ............................................................................ 58

Tabel 4.11. Memberikan bantuan dana dalam membangun hubungan baik kepada warga sekitar ................................................................ 59

xiv

Tabel 4.12. Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dapat diterima oleh warga sekitar ............. 60

Tabel 4.13. Peduli kepada warga sekitar terkait masalah ............................ 61

Tabel 4.14. Menjadi penghubung antara warga sekitar dengan Pemda ...... 62

Tabel 4.15. Memahami harapan dari warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA............................................................... 63

Tabel 4.16. Mengetahui kebutuhan warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA............................................................... 64

Tabel 4.17. Mengetahui keadaan warga sekitar terkait pembangunan RPTRA 65

Tabel 4.18. Selalu berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pada komunitas .................................................................................. 66

Tabel 4.19. selalu berpartisipasi dalam kegiatan komunitas ........................ 67

Tabel 4.20. Selalu berkomunikasi dalam menangani masalah pembangunan RPTRA ...................................................................................... 68

Tabel 4.21. Memliki hubungan dekat dengan ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat .......................................... 69

Tabel 4.22. Mengetahui organisasi yang ada didalam lingkungan warga sekitar ........................................................................................ 70

Tabel 4.23. Ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa dana dalam kegiatan warga sekitar .................................................... 71

Tabel 4.24. Membuat inovasi yang dapat diterima warga sekitar ................ 72

Tabel 4.25. Membangun aula pertemuan warga untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat .......................................... 73

Tabel 4.26. Membangun sarana pendidikan untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat ........................................................ 74

Tabel 4.27. Berusaha lebih dekat dengan warga sekitar .............................. 75

Tabel 4.28. Memberikan manfaat kepada warga sekitar .............................. 76

Tabel 4.29. Memberikan dana dalam mengganti anggaran warga dalam pembangunan RPTRA............................................................... 77

Tabel 4.30. Hubungan warga dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta semakin dekat .......................................... 78

xv

Tabel 4.31. Bekerjasama dengan warga dalam menjaga RPTRA ............... 79

Tabel 4.32. Saling memahami kebutuhan antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dan warga ...................... 80

Tabel 4.33. Biaya yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan .................... 81

Tabel 4.34. Seluruh warga mendapatkan komisi penggantian taman rambutan menjadi RPTRA ........................................................ 82

Tabel 4.35. Tidak memberikan perhatian penuh dalam setiap kegiatan komunitas .................................................................................. 83

Tabel 4.36. Mengetahui kebutuhan warga ................................................... 84

Tabel 4.37. Warga sekitar mendapatkan informasi tentang kegiatan comunity relations..................................................................................... 85

Tabel 4.38. Memahami budaya yang ada di masyarakat ............................. 86

Tabel 4.39. Terbuka dengan warga ............................................................. 87

Tabel 4.40. Selalu trasnparansi dana mengenai pembangunan RPTRA ..... 88

Tabel 4.41. Tidak menutup informasi mengenai masalah pembangunan RPTRA ...................................................................................... 89

Tabel 4.42. Melakukan komunikasi informal dengan organisasi dalam warga sekitar ....................................................................................... 90

Tabel 4.43. Melakukan komunikasi dengan organisasi yang berada di daerah pembangunan RPTRA .............................................................. 91

Tabel 4.44. memberikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK untuk memberikan masukan tentang pembangunan RPTRA ................................. 92

Tabel 4.45. suka berbincang-bincang secara santai dengan warga ............ 93

Tabel 4.46. memberikan kesempatan kepada ketua RW untuk berkomunikasi langsung dengan kepala Dinas ................................................. 94

Tabel 4.47. berbincang-bincang secara santai dengan perwakilan warga setiap RT di RW 04 dilakukan secara rutin ............................... 95

Tabel 4.48. selalu memberi pengumuman kepada warga ketika melakukan kegiatan ...................................................................................... 96

Tabel 4.49. memberikan informasi mengenai pembangunan RPTRA sesuai dengan fakta ............................................................................. 97

xvi

Tabel 4.50. selalu memberikan laporan mengenai instansi pemerintah secara rutin ........................................................................................... 98

Tabel 4.51. melakukan mengunjungi rumah warga dalam menyelasaikan masalah pembangunan RPTRA ................................................ 99

Tabel 4.52. meminta maaf kepada warga dengan berkunjung ke rumah warga ......................................................................................... 100

Tabel 4.53. mengunjungi warga secara rutin................................................ 101

Tabel 4.54. membuat penjelasan pembangunan RPTRA di surat kabar ...... 102

Tabel 4.55. membuat iklan untuk mensponsori acara masyarakat ............... 103

Tabel 4.56. membuat iklan di televisi dengan mengikut sertakan masyarakat 104

Tabel 4.57. memberikan majalah yang dibuat oleh Humas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta kepada warga .......... 105

Tabel 4.58. selalu membagikan brosur kepada masyarakat ........................ 106

Tabel 4.59. memberikan laporan tahunan perusahaan kepada ketua RW ... 107

Tabel 4.60. selalu mengadakan open house untuk warga ........................... 108

Tabel 4.61. mengundang masyarakat secara langsung dalam acara open house ......................................................................................... 109

Tabel 4.62. Warga boleh mengetahui sistem kinerja yang diterapkan ......... 110

Tabel 4.63. Mean per Dimensi ..................................................................... 111

Tabel 4.64. Mean per Indikator ..................................................................... 115

xvii

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1. Hasil Mean Per Dimensi .................................................. 112 Diagram 4.2. Hasil Mean Per Indikator ................................................. 117

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kuesioner .......................................................................... xix

Lampiran 2. Berita Online ..................................................................... xxx

Lampiran 3. Transkrip Wawancara ....................................................... xxxix

Lampiran 4. Data Responden ................................................................ xliii

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen

yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu

mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para

praktisi PR berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal

yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta

menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan

masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan

mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran

pengaruh serta pemahaman di antara konstituen organisasi dan masyarakat.1

Dalam kegiatan public relations, seorang praktisi PR harus menjaga

hubungan baik antara organisasi yang dinaunginya dengan komunitas.

Hubungan antara organisasi dan komunitas bukanlah sekedar soal

bertetangga belaka. Komunitas tidak hanya dimaknai dengan lokalitas belaka

melainkan juga dimaknai secara structural, artinya dilihat dari aspek interaksi

yang pada saat ini bisa saja berlangsung diantara individu yang berbeda

lokasinya.

1 Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth. Public relations Profesi

dan Praktik, 2010, Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 4

2

Sebuah perusahaan atau organisasi tidak terlepas dari hubungan

dengan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan harus bersedia menjadi

bagian dari kehidupan lingkungan sekitar di mana mereka beroperasi. Segala

risiko yang mungkin terjadi dalam masyarakat sekitar akibat beroperasinya

perusahaan merupakan alasan yang menjadi dasar mengapa perusahaan

harus mempunyai perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar

perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk community relations. Community

relations merupakan kumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan

biasanya terkait dengan kepentingan sesama.2

Menurut Frank Jaffkins, komunitas sekitar lokasi kegiatan organisasi

seperti pabrik atau kantor diibaratkan sebagai tetangga. Bila diperlakukan

dengan baik maka akan menjadi kawan, dan bila diperlakukan buruk bisa

menjadi lawan.3

Berkaitan dengan teori tersebut pada Januari tahun 2017 Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di daerah

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. RPTRA adalah singkatan dari Ruang

Publik Terpadu Ramah Anak, yang kini sepertinya perlahan hilang dari

lingkungan kita. RPTRA ini perannya sangat lah penting, selain memberikan

ruang terbuka untuk publik, RPTRA juga sekaligus menjadi wahana

2 Widya Paramita, Public Relations, Jakarta: UNJ Press,2008, hlm 98

3 Yosal Iriantara, Community Relations Konsep dan Aplikasinya, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010, hlm 25

3

permainan dan tumbuh kembang anak, yang menjadi sarana kemitraan

antara Pemda dan masyarakat dalam memenuhi hak anak serta menjadi

sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan

keterampilan Kader PKK.

RPTRA juga merupakan ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan

air tanah. RPTRA sendiri bertujuan menyediakan ruang terbuka untuk

memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan. Kemudian sebagai prasarana dan sarana kemitraan antara

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak dan sebagai

Kota Layak Anak, serta sebagai sarana uniuk pelaksanaan kegiatan program

pokok PKK hingga pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader

PKK. Jika kita memiliki Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, kita bisa

melakukan sejumlah kegiatan positif untuk anak-anak kita, seperti:

1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)

2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

3. Perpustakaan anak

4. Tempat berolah raga

5. Tempat bermain

6. Kegiatan kreatif anak.

4

Dengan adanya RPTRA masyarakat juga dapat memanfaatkannya

sebagai tempat kegiatan kebencanaan, yang terdiri dari tempat mengungsi

sementara saat banjir, kebakaran, serta bencana lainnya.4 Lokasi RPTRA di

Tanjung Duren ini merupakan otoritas pemerintah wilayah seperti kelurahan,

kecamatan, hingga walikota. Adapun pembangunan RPTRA di Tanjung

Duren Utara ini sempat menuai protes warga RW 04 di wilayah itu.

Seperti yang di beritakan dalam media online nasional.kompas.com

yang berjudul “Warga Tanjung Duren Utara Protes Pembangunan RPTRA”

sebagai berikut:

“Warga Tanjung Duren Utara, khususnya warga RW 04, merasa keberatan atas pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di sana. Sebab, menurut warga, pembangunan RPTRA tersebut telah membongkar sarana publik yang dibangun atas dasar swadaya masyarakat.”5

Pembangunan RPTRA ini sudah ada 123 yang dibangun dengan

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti

yang di beritakan dalam media online nasional.kompas.com yang berjudul

“Kata Dinas Perumahan Soal Pembangunan RPTRA yang di Protes Warga”

sebagai berikut:

“RPTRA Tanjung Duren dibangun menggunakan APBD. Pada tahun 2016 sudah ada 123 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan APBD. Targetnya, pada 2017, terbangun 100 RPTRA dengan APBD. pada dasarnya keinginan membangun RPTRA datang dari pemerintah

4 http://www.abouturban.com/2016/11/16/apa-itu-rptra/ diakses pada tanggal 9 Mei 2017

pukul 17.08 WIB 5http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/warga.tanjung.duren.protes.pemban

gunan.rptra diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB

5

daerah (Pemda) yang melihat kebutuhan atas DKI Jakarta menuju kota layak anak. Maka dari itu, jumlah RPTRA biasanya ditentukan juga oleh pemerintah provinsi. Misalnya pemda bilang tolong disiapkan di wilayah ini untuk dibangun 20 RPTRA. Di saat itulah, pemerintahan wilayah menimbang dan mengusulkan mana saja lahan yang cocok.” Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta Arifin.6

Di Tanjung Duren Utara sendiri sudah memiliki taman yang dibuat oleh

warga RW 04 dinamakan Taman Rambutan. Taman Rambutan ini sendiri

telah dibangun dari tahun 1976 dan sebelum terjadinya taman, lahan tersebut

adalah rawa yang diuruk oleh warga untuk pembangunan taman sampai

pada tahun 2008 terbangunnya taman rambutan. Taman ini dibangun untuk

sarana publik sebagai pelayanan masyarakat seperti adanya posyandu,

fasilitas bermain anak, pendidikan usia dini (PAUD) dan aula untuk

pertemuan warga, sehingga taman ini digunakan oleh petugas kelurahan

untuk pelayanan masyarakat warga Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Hal ini diberitakan dalam media online nasional.kompas.com yang

berjudul “warga tanjung duren utara protes pembangunan RPTRA” sebagai

berikut:

“Taman dan bangunan di tempat itu dibangun oleh swadaya masyarakat. Hasil jerih payah kami membangun bertahap selama bertahun-tahun, lokasi yang dijadikan RPTRA itu dikenal dengan nama Taman Rambutan. Awalnya tempat itu adalah rawa. Ia dan warga menguruk rawa itu pada 1976. Sepuluh tahun setelahnya, tanah mengeras sehingga bisa digunakan untuk lokasi pembangunan sekretariat RW. Baru pada 2008, warga setempat bersepakat untuk menata taman di lokasi itu. Tanahnya luas, yakni 2.400 meter persegi. Kami tata taman, blok air mancur, fasilitas bermain anak, aula untuk

6http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/kata.dinas.perumahan.soal.pemban

gunan.rptra.yang.diprotes.warga. diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB

6

pertemuan warga, pos hansip, dan bangunan permanen untuk kegiatan posyandu dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD)”

Ketua RW 04 Tanjung Duren Utara Suzanto Sumaryono (64).7

Namun dalam pelaksanaannya warga Tanjung Duren Utara,

khususnya warga RW 04, merasa keberatan atas pembangunan Ruang

Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sebab, menurut warga,

pembangunan RPTRA tersebut telah membongkar sarana publik yang

dibangun atas dasar swadaya masyarakat. Bertahun-tahun warga menikmati

ruang publik tersebut. Hingga pada pertengahan 2016, warga dikejutkan

dengan rencana pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun RPTRA di

lahan tersebut. Ia dan warga, waktu itu diundang ke kantor kecamatan oleh

suku dinas perumahan.8

Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis

dengan ketua RW 04 ,Bapak Suzanto:

“Waktu itu saya dan warga diundang ke kantor kecamatan, tapi tidak ada negosiasi disitu. Dia bilang tidak ada yang dibongkar termasuk ruang pertemuan warga, tapi setelah surat izin nya keluar, ruang pertemuannya harus dibongkar. Biaya ganti rugi pun tidak ada, sedih sebenernya kalau diinget saat pembangunan taman rambutan itu, semuanya itu hasil gotong royong warga, biayanya juga dari warga. Apalagi ruang pertemuan itu juga pernah digunakan oleh kelurahan untuk donor darah.”9

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta telah

menerbitkan surat pembangunan dan pembongkaran untuk melakukan

7http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/warga.tanjung.duren.protes.pembangunan.rptra diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB

8http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/warga.tanjung.duren.protes.pembangunan.rptra diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB

9 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suzanto Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara pada tanggal 26 maret 2017 pukul 15:30 WIB

7

pembangunan dan membongkar Taman Rambutan pada bulan September

2016. Taman Rambutan ini telah menjadi lapangan futsal, ada bangunan

dengan bagian tengah mirip pendopo yang belum diketahui fungsinya dan di

bagian belakang pun sudah diisi toilet.10

Setelah mendapat penjelasan dari warga setempat, penulis kembali

melakukan wawancara yang kali ini penulis lakukan kepada Bapak Deni

selaku staf sub bagian umum untuk mendapatkan informasi secara jelas

mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta terhadap warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren utara,

Jakarta barat. Beliau menjawab sebagai berikut :

“Sejauh ini setelah pembangunan RPTRA di Tanjung Duren Utara kami sebenarnya telah melakukan negosiasi berupa keinginan ketua RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap hari selama dua jam dan memberikan pengertian kepada warga RW 04 khususnya berupa kemauan warga adanya sarana pendidikan dan taman bermain, bahwasanya RPTRA yang dibangun ini untuk memfasilitasi anak anak agar lebih berkreasi dan melakukan hal positif seperti kompetisi futsal antar RT dan membangun persaudaraan wilayah kelurahan Tanjung Duren Utara. Pendoponya itu dibangun untuk pertemuan warga dan kegiatan PAUD seperti yang dulu telah dibangun oleh warga. Tidak hanya itu, dari Dinas juga sudah memberikan penggantian dana berupa sembako untuk RW 04 walaupun yang diinginkan oleh warga bukan sembako, tapi ini sebagai cara atasan untuk melaksanakan kegiatan community relations terhadap warga RW 04 yang protes pembanguan RPTRA ini.”11

10

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/kata.dinas.perumahan.soal.pembangunan.rptra.yang.diprotes.warga. diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB

11Hasil wawancara penulis dengan Bapak Deni selaku Staf Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta pada tanggal 17 april 2017 pukul 12:30 WIB

8

Melalui pemaparan materi serta pemberitaan tersebut, penulis tertarik

untuk mengetahui dan meneliti bagaimana dalam menghadapi permasalahan

tersebut public relations di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP)

DKI Jakarta berperan penting agar dapat menyelesaikan permasalahan ini

karena dalam aktifitasnya public relations diharuskan untuk membina

hubungan baik dengan publiknya, salah satunya adalah warga Tanjung

Duren Utara khususnya RW 04 Jakarta Barat. Maka disinilah peran

community relations diperlukan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses community relations

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes

warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari 2017?

1.3. Tujuan penelitian

Dari masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Untuk mengetahui proses community relations Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes warga RW 04

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap pembangunan

9

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada

tanggal 19 Januari 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu

komunikasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai poses

community relations di instansi pemerintah.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi Public

Relations khususnya menngenai proses community relations di instansi

pemerintah.

10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Public Relations

Menurut para pakar, hingga saat ini belum terdapat konsensus mutlak

tentang definisi public relation. Cukup banyak definisi manajamen PR/humas

(public relations management) yang dikembangkan oleh para pakar,

akademisi, dan praktisi. Dari berbagai definisi tersebut, secara garis besar,

manajemen humas dapat dilihat secara konseptual, fungsional, dan unsur-

unsurnya dalam aktivitas atau kegiatan serta faktor-faktor yang memengaruhi

pengertian manajemen humas dalam suatu organisasi.12

Sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi

manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan

suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi

atau lembaga yang bersangkutan. Keberhasilan peran public relations dalam

menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan

bersama tergantung pada pemanfaatan unsur-unsur sumber daya yang

dimiliki lembaga atau perusahan tersebut.13

Manajemen dalam konteks strategi, mempunyai peran untuk

membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

12

H. Zainal Mukarom, Manajemen Public Relation, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. Hlm 108.

13 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi,

Jakarta, Raja Grafindo, 2012 hlm. 13

11

dalam lingkungan usaha, seperti yang sering kita baca di surat-surat kabar,

dalam ukuran waktu 10 tahun belakangan ini tampak menjadi sangat penting

bagi penentu keberhasilan perusahaan. Perubahan-perubahan lingkungan

tentu akan mempengaruhi prestasi perusahaan dalam meraih keuntungan

atau memberi kontribusi pada pihak-pihak terkait. Public Relations

mempunyai peran yang paling penting dalam upaya mengefektifkan

organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-

lembaga.14

Kegiatan manajemen PR mencangkup fungsi-fungsi pokok

manajemen secara umum perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,

dan penelitian.15

Manajemen dalam konteks strategi, mempunyai peran untuk

membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

dalam lingkungan usaha, seperti yang sering kita baca di surat-surat kabar,

dalam ukuran waktu 10 tahun belakangan ini tampak menjadi sangat penting

bagi penentu keberhasilan perusahaan. Perubahan-perubahan lingkungan

tentu akan mempengaruhi prestasi perusahaan dalam meraih keuntungan

atau memberi kontribusi pada pihak-pihak terkait. Public Relations

mempunyai peran yang paling penting dalam upaya mengefektifkan

14

Ibid 15

Ibid

12

organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-

lembaga.16

2.2. Community Relations

Saat ini makin banyak perusahaan dan organisasi yang menyadari

tanggung jawab mereka terhadap komunitas disekitar mereka.17 Harapan

perusahaan dengan adanya relasi dengan komunitas adalah membawa

dampak positif perusahaan. Hubungan dengan komunitas mempunyai tujuan

untuk menciptakan saling pengertian dari kedua belah pihak mengetahui

harapan-harapanapa yang diinginkan satu dengan lainnya.18

Saat ini perusahaan harus bisa kerja sama sekaligus bersaing untuk

mencapai keberhasilan. Sebuah organisasi menjadi bagian dari komunitas,

menciptakan solusi saling menguntungkan (win-win solutions) yang

menghasilkan garis dasar yang lebih sehat serta membawa keuntungan bagi

stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan. Kunci bagi program

community relations yang efektif adalah adanya tindakan yang positif dan

bertanggung jawab secara sosial untuk membantu masyarakat sebagai

bagian dari organisasi.19

Satu organisasi perlu merumuskan langkah langkah strategis dalam

membantu mengembangkan Komunitas aekaar onganisasi melalui kegiatan

16

Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Grafiti, 2008, hlm.32

17 Vera Wijayanti, Dasar- Dasar Humas, Jakarta, Laboratorium Sosial Politik Press, 2010, hlm. 147

18 Ibid

19 Dan Lattimore, et al, Public Relations: Profesi dan Praktik, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 255

13

community relations. Apalagi kini banyak pemerintah kota atau kabupaten

ditanah air yang mengharapkan kehadian investor yang menanam investasi

di daerahnya, yang berdampak pada perekonomian dan pengembangan

masyarakatnya.20

Organisasi yang menanggapi dengan baik perubahan yang terjadi di

sekelilingnya lalu mempersiapkan diri dalam lingkungan kompleksitasnya

makin tinggi, pasti tidak akan mengabaikan program atau kegiatan

community relations, karena program atau kegiatan community relations

dianggap sebagai cara menanggapi perubahan yang terjadi pada lingkungan

organisasinya.21 Kegiatan community relations juga dipandang sebagai

bagian dari wujud tanggung jawab sosial organisasi, organisasi mempunyai

tanggung jawab sosial dalam menjalankan peran dalam membantu warga

masyarakat untuk mengembangkan dirinya.22

Community relations bisa dipandang sebagai salah satu upaya untuk

mengelola keragaman masyarakat. Organisasi terbiasa menangani berbagai

komunitas yang memiliki pandangan yang unik terhadap organisasi.

Organisasi pun menjadi terbiasa melihat dan menelaah perubahan-

perubahan yang terjadi pada komunitasnya. Hubungan yang baik dengan

komunitas merupakan modal yang cukup penting bagi organisasi untuk

20

Yosal Iriantara, Community Relations, Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2013, hlm. 43 21

Ibid, hlm. 76 22

Ibid, hlm, 77

14

memahami arus perubahan yang terjadi pada lingkungan sosialnya sekaligus

juga untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya pada komunitas.23

2.3. Proses Community Relations

Community relations yang efektif tidak teriadi begitu saja, juga bukan

sebagai hasil yang tidak bisa dielakkan dari organisasi yang berjalan dengan

baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum.24 Community relations

yang baik adalah sebuah kemitraan yang saling menguntungkan, jauh

melampaui, katakanlah, sekedar suatu donasi keuangan atau kedermawanan

untuk mendanai proyek masyarakat. Idealnya, sebuah institusi akan

mengumpulkan sumber dayanya, produk dan jasa yang diberikan

perusahaan, relasi dengan konsumen, rekrutmen, employee relations, proses

produksi, strategi pemasaran dan iklan, rancangan gedung dan fasilitas

organisasi dan menggunakan semua ini untuk membuat komunitas lebih baik

serta untuk membentuk komunitas ditempat institusi berada.25

Dalam proses community relations terdapat beberapa tahapan.

tahapan, seperti yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1. Menetapkan Sasaran

Perusahaan harus melibatkan karyawannya ketika merencanakan dan

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya. Kebutuhan

23

Ibid, hlm. 78 24

Dan Latimore, et al, op cit, hlm. 256 25

Ibid hlm. 257

15

komunitas lokal dan kepedulian karyawan perusahaan adalah dua kriteria

paling penting dalam menentukan apa yang perlu diberi dukungan. Para

karyawan ini berpartisipasi dalam kegiatan yang dipilih, membawa komitmen

sosial mereka pada kehidupan, dan membuat tim duta perusahaan ke

masyarakat.

Namun, sasaran secara umum saja tentu tidak cukup. Perusahaan

perlu memiliki strategi rencana dengan tertulis untuk community relations ini.

Rencana tersebut harus menegaskan pandangan pihak manajemen tentang

kewajibannya kepada komunitas sehingga usaha-usaha yang akan dilakukan

dapat terkoordinasi dan terfokus. Sasaran community relations yang spesifik

harus diterangkan dengan seksama. Kegagalan dalam melakukan hal ini

dapat mematikan berbagai program community relations sebelum program

tersebut dimulai.26

2.3.2. Mengenali Komunitas

Kebijakan dan sasaran community relations tidak ditentukan

berdasarkan prinsip-prinsip idealis. Mereka terjadi dengan melihat dan

menilai kebutuhan organisasi, sumber daya, dan keahlian dalam organisasi

pada satu sisi, serta kebutuhan dan harapan komunitas disisi lainnya.

Sebelumnya kebijakan dan sasaran yang penting dikembangkan, organisasi

harus mengenal komunitasnya.

Walaupun community relations biasanya menekankan komunikasi dari

organisasi ke komunitas, keberhasilan usaha ini berstandar pada

26

Ibid, hlm. 258

16

pengetahuan komunikator tentang audensinya. Setiap komunitasnya memiliki

publiknya sendiri dan tidak ada diantara dua publik ini yang persis sama.

Namun, pengetahuan nyata tentang komunitas melampaui data

demografis, etnik, geografis, dan ekonomi standard. "Untuk membangun

komunitas, Anda harus berpartisipasi dalam komunitas tersebut," ungkap

Annie Heckenberg dari GPTMC, Perusahaan Pemasaran Wisata

Philadephia.27

Hubungan dekat dengan pimpinan komunitas adalah sumber informasi

yang sangat penting. Para pemimpin professional, agama, persaudaraan,

pemimpin politik, serta editor media, umumnya dapat dijangkau melalui

keanggotaan pada organisasi lokal melalui pertemuan dengan tatap muka

dalam berbagai kegiatan.28

2.3.3. Petunjuk untuk Program Community relations yang Efektif

Setelah menyusun metode untuk input komunitas yang terus-

menerus, petunjuk berikut harus digunakan untuk menyusun program

community relations yang efektif.29

1. Penyusunan pencapaian sasaran yang diharapkan oleh manajemen

puncak harus dilakukan secara hati-hati organisasi dapat mencari

beberapa sasaran reputasi, pengalaman dengan potensial payoff dimasa

mendatang stabilitas lingkungan dan sebagainya.

27

Ibid, hlm 259 28

Ibid, hlm. 260 29

Ibid,

17

2. Strategi alternatif harus dieksplorasi sebelum membuat pilihan,

3. Dampak program community relations terhadap organisasi dan

komunitas harus diantisipasi.

4. Perlu diperhatikan perkiraan total biaya dari semua kegiatan nonprofit ini

serta total volume sumber daya organisasi yang digunakan dan

dialokasikan untuk program community relations. Sesuatu yang tidak

menguntungkan baik bagi organisasi maupun komunitas, jika tiba-tiba

organisasi menemukan program yang ditetapkan berbiaya sangat tinggi

dan dengan tiba-tiba harus menghentikan semua layanan yang telah

diberikan kepada komunitas.

5. Banyak manajer telah menyadari bahwa keterlibatan jenis tertentu dalam

urusan daerah kota membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang

melampaui bakat bisnis teknis serta kemampuan manajerial yang biasa.

Keterampilan politik, pemahaman mendalam tentang masalah komunitas,

dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam setting tidak budaya

yang biasa merupakan beberapa persyaratan untuk beberapa aktivitas.

Keahlian khusus mungkin juga diperlukan30.

2.3.4. Berkomunikasi dengan Komunitas

Komunikasi pada komunitas tidak memiliki audiensi tunggal.

Perusahaan harus terbuka terhadap berbagai taktik komunikasi jika mereka

30

Ibid, hlm. 260

18

ingin menjangkau publik yang penting, salah satu cara yang signifikan untuk

menjangkau komunitas adalah melalui komunikasi karyawan.31

Organisasi lokal juga merupakan wahana penting komunikasi dalam

komunitas. Warga, jasa, sosial, organisasi budaya, politik, veteran, dan

keagamaan serta kelompok pemuda semuanya memberikan platform bagi

pesan dan memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan

komunikasi informal. Para manajer organisasi harus didorong untuk menjadi

bagian dari kelompok seperti ini dimana harus bersiap memberikan informasi

umum untuk publik.32

2.3.5. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi yang melaluinya, di mana audiensi yang dijangkau

bisa beragam, mulai dari pertemuan informal sampai pembuatan iklan di

media massa setempat seperti surat kabar, radio, dan televisi. Publikasi

internal, brosur, dan laporan tahunan dapat dibagi dengan mudah kepada

pemimpin komunitas. Beberapa organisasi bahkan membuat newsletter yang

ditunjukkan khusus untuk masyarakat di sekitarnya.

2.4. Keterkaitan Konsep

Community relations bisa bermakna lebih dari sekedar membangun

hubungan baik antara organisasi dan komunitas sekitarnya. Community

relations merupakan partisipasi dari lembaga yang terencana, aktif, dan

31

Ibid, 32

Ibid, hlm. 261

19

terus-menerus dengan masyarakat, dalam rangka memelihara dan

meningkatkan lingkungannya untuk memperoleh keuntungan, bagi lembaga

maupun bagi komunitas.

Community relations sangat penting untuk sebuah perusahaan atau

organisasi. Komunitas dengan perusahaan bisa saling menguntungkan

dalam segala hal. Setiap komunitas dapat menjaga dan meningkatkan

sebuah perusahaan dalam hal kestabilan ekonomi maupun kesejahteraan

perusahaan dan perusahaan dapat membantu menyediakan apa yang

diperlukan oleh komunitas.

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi terdapat beberapa proses

community relations yang harus dijalankan secara bertahap. Hal-hal tersebut

berkaitan satu sama lain sehingga apabila semua proses community relations

berjalan dengan la akan menghasilkan hubungan yang baik antara

perusahaan dengan masyarakat.

Dalam proses community relations terdapat beberapa tahapan-

tahapan, yaitu menetapkan sasaran, mengenali komunitas, petunjuk untuk

program community relations yang efektif, berkomunikasi dengan komunitas

dan saluran komunikasi, yang dimana kelima proses tersebut saling

berkaitan. Dengan adanya proses community relations maka akan terjalin

hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat.

20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu

pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data

dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.33

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif,

karena penulis menggunakan data yang berupa angka-angka dari hasil

pengelolaan kuesioner melalui aplikasi SPSS dan penulis ingin

menggambarkan proses community relations Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes warga RW 04 Kelurahan Tanjung

Duren Utara, Jakarta Barat terhadap pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) pada Tahun 2016. Penulis hanya menjelaskan suatu

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan dan tidak terlalu

mementingkan ke dalam atau analisis data.

3.2. Jenis Penelitian

Menurut Rosady Ruslan, penelitian deskriptif yaitu untuk

menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok

33

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif, Grasindo:Jakarta, 2005 hal.18

21

tertentu.34 Penelitian deskriptif merupakan bukan eksperimen karena tidak

dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan

penelitian deskriptif, peneliti hanya bermaksud menggambarkan atau

menerangkan gejala.35

Penelitian deskriptif adalah penelitian relatif sederhana yang tidak

memerlukan landasan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu.

Penelitian ini hanya menggambarkan karakteristik, fakta-fakta, dan sifat-sifat

objek tertentu.36

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif,

karena dalam penelitian ini penulis hanya membuat deskripsi secara

sistematis yang relatif sederhana dan tidak memerlukan landasan teoritis

rumit, hanya menggambarkan dan menjelaskan proses community relations

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait Protes

Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah survei. Survei menurut

Irawan Soehartono adalah “penelitian pengamatan yang berskala besar pada

34

Ibid., hlm.12 35

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 250. 36

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

22

kelompok-kelompok manusia”.37 Penelitian survei merupakan suatu

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau

sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh

jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah dan dianalisis.38

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode survei dengan cara

menyebarkan kuesioner guna mendapatkan data serta informasi yang

diperlukan mengenai proses community relations Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes warga RW 04 Kelurahan

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap pembangunan Ruang Publik

Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Tahun 2016.

3.4. Waktu dan Tempat Penelitian

Berdasarkan dimensi waktu, kita bisa membedakan penelitian menjadi

cross sectional dan penelitian longitudinal. Penelitian dimensi waktu ini

termasuk kedalam penelitian cross sectional. Penelitian cross sectional

adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu. Penelitian ini hanya

digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain

diwaktu yang berbeda untuk dipertimbangkan.39

Waktu penelitian dilakukan dalam satu waktu yaitu pada bulan April

2017 dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk

37

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12

38 Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan

Aplikasi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 234 39

Ibid, hlm. 45

23

diperbandingkan mengenai proses community relations Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta.

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di RW 04 Kelurahan

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Tempat tersebut yang menjadi

pembangunan RPTRA dan yang mengadakan protes terhadap

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Tahun

2016.

3.5. Unit Analisis dan Unit Observasi

3.5.1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang dihitung

sebagai subjek penelitian.40 Unit analisis merupakan keseluruhan satuan unit

yang akan diteliti, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi

atau keluarga.41

Dalam penelitian ini unit analisis data yang digunakan oleh penulis

adalah individu, yaitu warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara yang

mengetahui permasalahan akan pembangunan taman rambutan menjadi

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

40

Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2010, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2010), hlm. 187

41 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 65

24

3.5.2. Unit Observasi

Unit observasi adalah “sumber informasi tepat kita mendapatkan

informasi”.42 Unit observasi merupakan unit sosial yang lebih besar dari

tingkatan unit analisis. Unit observasi atau satuan pengamatan adalah unit

tempat informasi diperolehnya tentang satuan unit analisis.43 Unit observasi

yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini unit observasi ini adalah organisai lembaga, yaitu

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta.

3.6. Populasi dan Sampel

3.6.1. Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan

diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun

yang akan menjadi objek dari survei. Populasi ditentukan oleh topik dan

tujuan variabel.44

Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian tentang proses

community relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta terkait protes warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta

Barat terhadap pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

pada tahun 2016 berjumlah 48 orang yang ikut dalam protes pembangunan

RPTRA dan di undang untuk sosialisasi dalam kantor kecamatan. Hal ini

42

Nanang Martono, Op.Cit, hlm. 66 43

W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm 77 44

Rachmat Kriyantono, Op.cit, hlm. 326

25

berdasarkan wawancara dengan ketua RW.45 Hasil ini didapatkan

berdasarkan jumlah warga yang ikut melakukan protes terhadap

pembangunan RPTRA pada tahun 2016.

3.6.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Karena itu,

sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan

populasi itu sendiri.46

Pengambilan jumlah sampel dari populasi memiliki aturan atau ada

tekniknya, dengan menggunakan teknik yang benar, sampel diharapkan

dapat mewakilkan populasi, sehingga kesimpulan untuk sampel

digeneralisasikan menjadi kesimpulan populasi. Teknik yang digunakan

adalah teknik sensus.47

Dalam penelitian proses community relations Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait protes warga RW 04 Kelurahan

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap pembangunan Ruang Publik

Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada tahun 2016 sampel yang diambil

berjumlah 48 orang yang ikut dalam protes pembangunan RPTRA dan di

undang untuk sosialisasi dalam kantor kecamatan.

45 Hasil Wawancara dengan ketua RW 04 Bapak Suzanto, 20 April 2017, pukul 16.00 WIB 46

Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, Op. Cit, hlm. 119 47

Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 26

26

3.7. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling merupakan prosedur

yang mungkin periset memperkirakan sampai berapa besar selisihnya antara

ciri - ciri dalam sampel dengan ciri-ciri dalam populasi.48

Teknik sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

sensus. Teknik sensus adalah sebuah riset survei, dimana peneliti

mengambil seluruh anggota populasi sebagai respondennya. Dengan

demikian, sensus menggunakan total sampling artinya jumlah total populasi

yang diteliti.49

Pada penelitian yang penulis lakukan mengenai proses community

relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait

protes warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat terhadap

pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada tahun

2016. Penulis menggunakan teknik penarikan sampel sensus.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Rachmat Kriyantono mendifinisikan instrumen pengumpulan data atau

disebut saja sebagai instrumen riset adalah alat bantu yang dipilih dan

48

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana:Jakarta, 2010, hlm.154 49

Rosady Ruslan, Metode Penelitian PR dan Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003, hlm. 157

27

digunakan oleh periset dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan itu

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.50

Instrumen penelitian proses community relations Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta. yang penulis kumpulkan bertujuan

agar penelitian ini berjalan dengan sistematis. Instrumen pengumpulan data

dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data primer dan

sekunder yang akan dijelaskan di bawah ini.

3.8.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama

atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau

subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi.51 Tujuan

penyebaran kuesioner dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang

lengkap mengenai proses community relations Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dari responden yaitu warga RW 04

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

Cara pengisian kuesioner terdiri dari beberapa jenis, yaitu self-

administered questionnaire, email-administered, face to face interview, dan

telephone interview.52 Penelitian ini menggunakan cara self-administered

questionnaire dalam pengisian kuesioner. Penulis memilih cara self-

50

Ibid., hlm. 96. 51

Ibid, hlm. 41-42. 52

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 152.

28

administered questionnaire karena penulis meminta responden untuk

menjawab sendiri kuesioner yang telah disebarkan.

Jenis kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini

adalah angket tertutup. Angket tertutup menurut Rachmat Kriyantono adalah

suatu angket dimana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh

periset. Responden tinggal memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan

realitas yang dialaminya, biasanya dengan memberikan tanda X atau √.53

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup dengan

memberikan alternatif jawaban dari yang sangat positif bernilai satu sampai

yang sangat negatif bernilai lima. Alternatif jawaban dalam penelitian ini

menggunakan skala interval yaitu 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (ragu-ragu),

2 (tidak setuju), 1 (sangat tidak setuju).

Skala interval adalah yaitu skala yang mempunyai rentang konstan

antara tingkat satu dengan yang aslinya, tetapi tidak mempunyai angka

mutlak 0.54 Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala interval dengan

bobot atau jarak atau interval yang konstan atau sama yaitu satu.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan cara mengisi kuesioner yaitu

dengan memberikan tanda ceklis (√) untuk setiap pernyataan kuesioner

mengenai proses community relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta.

53

Rachmat Kriyantono, Op. Cit., 2010, hlm. 98. 54

Agus Irianto, Statistik Konsep Dasar & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 19.

29

Penggunaan angket sebagai alat pengumpulan data tentunya telah

disertai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagai instrumen ukur dalam

penelitian, angket harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat

memberikan informasi yang terpercaya. Kriteria tersebut adalah angket harus

mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik.55

3.8.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sumber sekunder.56 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data

sekunder dari website yaitu dpgpjakarta.com dan website media online

nasional.kompas.com yang berjudul “warga tanjung duren utara protes

pembangunan RPTRA”. Selain itu penulis juga beberapa kali melakukan

wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan Bapak Suzanto

selaku ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat dan Bapak

Deni selaku Staf sub bagian umum Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta .

3.9. Validitas dan Reliabilitas

3.9.1. Validitas

Dalam riset kuantitatif, periset dituntut bersikap objektif dan

memisahkan diri dari anda. Artinya, periset tidak boleh membuat batasan

konsep maupun alat ukur data sekehendak hatinya sendiri. Semuanya harus

55

Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 211.

56 Rachmat Kriyantono, Op. Cit., 2010, hlm. 42.

30

objektif dengan diuji dahulu apakah batasan konsep dan alat ukurnya sudah

memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas.57

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen

(misalnya kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur.58 Validitas

instrumen riset dapat digolongkan menjadi: validitas konstruksi, validitas

isi,validitas prediktif, validitas eksternal, dan validitas rupa59. Tipe validitas

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi, penulis

menggunakan validitas konstruksi karena sesuai untuk mengukur instrumen

penelitian (kuesioner). Menurut Kriyantono, validitas konstruksi mencakup

hubungan antara instrumen penelitian dengan kerangka teori untuk

meyakinkan bahwa pengukuran secara logis berkaitan dengan konsep-

konsep dalam kerangka teori.60

Tabel 3.1.

Kriteria Penafsiran Koefisien Validitas

Koefisien Validitas Tafsiran

0,8 - 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik)

0,6 - 0,8 Validitas tinggi (baik)

0,4 - 0,6 Validitas sedang

0,2 - 0,4 Validitas rendah (kurang)

0,0 - 0,2 Validitas sangat rendah

0,00 Tidak Valid

Sumber: Wahyu Agung 2010.61

57

Ibid, hlm. 56. 58

Ibid., hlm. 143. 59

Ibid., hlm. 149. 60

Ibid., hlm. 150. 61

Wahyu Agung, Panduan SPSS 16.0, Yogyakarta: Gerailmu, 2010, hlm. 95.

31

Pada tabel 3.1. di atas dapat dilihat bahwa untuk mengukur nilai

koefisien validitasnya, “di atas 0,8 berarti sangat tinggi (sangat baik)

sedangkan 0,2 berarti sangat terendah”.62 Dalam proses menentukan analisis

faktor, hal pertama yang dilakukuan adalah menentukan permasalahan yang

terdiri dari beberapa tahap. Pertama, tujuan dari analisis faktor harus

diidentifikasi. Sangat penting bahwa variable dapat diukur dalam skala

interval atau rasio. Nilai tertinggi (dari 0.5 dan 1.0) mendadakan bahwa

analisis faktor sudah sesuai, nilai dibawah 0.5 menyatakan bahwa analisis

factor tidak sesuai.63

3.9.1.1. Hasil Uji Validitas

Tabel 3.2.

Hasil Uji Validitas Proses Community Relations Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait Protes Warga RW 04

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com

pada tanggal 19 januari 2017

N = 48

KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .809

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1975.100

Df 496

Sig. .000

62

Ibid., hlm. 230. 63

Naresh K Maihotra. Marketing Research: Six Edition, New Jersey: Pearson Education, 2010, hlm. 607

32

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 16.0 validitas dari variabel

Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP)

DKI Jakarta dapat dilihat bahwa 62 pernyataan yang diajukan penulis kepada

48 responden mempunyai nilai KMO – MSA (Kaiser Mayer Olkin – Measure

of Sampling) di atas 0.8 yaitu sebesar 0.809 sehingga dapat dinyatakan valid.

Disamping itu dari Barlett’s Test of Sphericity menunjukkan nilai

signifikan 0.000 – 0.005 bahwa instrumen ini telah memenuhi syarat valid

maka dapat dikatakan data dalam penelitian mengenai Proses Community

Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait

Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017 dapat dinyatakan valid.

3.9.2. Reliabilitas

Reliabilitas memiliki tiga dimensi, yaitu stabilitas (stability), konsisten

internal (internal consistency), dan kesamaan (equivalency).64 Reliabilitas

instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas

instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan

pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan

64

Ibid, hlm. 146.

33

menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha

Cronbach’s 0 sampai 1.65

Berikut adalah klasifikasi yang digunakan:

Tabel 3.3.

Klasifikasi Reliabilitas

Reliabilitas (r) Kriteria

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi

0,6 – 0,79 Tinggi

0,4 – 0,59 Sedang

0,2 – 0,39 Rendah

< 0,2 Sangat Rendah

Sumber: Suharsimi Arikunto, 2007.66

Pada Tabel 3.2. di atas standar untuk mengukur nilai koefisien

reliabilitasnya diatas 0,8 berarti memiliki nilai sangat tinggi dan kurang dari

0,2 berarti sangat rendah.67

Coefficient alpha atau Chronbach’s alpha merupakan rata-rata hasil

pembagian dan berbagai macam cara untuk membagi jarak nilai skala. Hal

penting mengenai Chronbach’s Alpha adalah nilai yang terkandung akan

meningkat dengan meningkatnya nomer pada skala.68 Pengukuran level

interval membiarkan kita untuk menspesifikasikan jumlah jarak antar

kategorinya.69

65

Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 91.

66 Suharsimi Arikunto. Op. cit. hlm. 245

67 Ibid., hal 245.

68 Naresh K Malhotra, Op.Cit, hlm. 287

69W. Laurence Neuman, Social Research Methods: Seventh Edition, Boston: Person Education,2011,hlm. 219

34

3.9.2.1. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3.4.

Case Processing Summary Proses Community Relations Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait Protes

Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017

N = 48

N %

Cases Valid 48 100.0

Excludeda 0 .0

Total 48 100.0

Tabel 3.5.

Reliabilty Statistics Case Processing Summary Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terkait Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

(RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017

N = 48

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

.755 .755 62

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 16.0, reliabilitas dari variabel

tujuan publikasi Humas dapat dilihat bahwa 62 pernyataan yang diajukan

penulis kepada 48 responden mempunyai nilai Cronchbach’s Alpha di atas

35

0.8 yaitu sebesar 0.755 dan Cronchbach’s Alpha Based on Standarized Items

sebesar 0.755 maka dapat dikatakan data dalam penelitian mengenai Proses

Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta terkait Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta

Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

(RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017 dapat

dinyatakan reliabel.

3.10. Teknik Analisis Data

Analisis univariat adalah analisis terhadap satu variabel. Jenis analisis

ini dilakukan untuk riset deskriptif, dan menggunakan statistik deskriptif.70

Penelitian ini memiliki satu variabel yaitu mengenai proses community

relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta.

Statistik deskriptif digunakan pada riset deskriptif, yang berupaya

menggambarkan gejala atau fenomena dari satu variabel yang diteliti tanpa

berupaya menjelaskan hubungan-hubungan yang ada.

Beberapa jenis teknik yang termasuk kategori statistik deskriptif yang

sering digunakan antara lain: Tabel (Distribusi) frekuensi, tendensi sentral,

dan standar deviasi.71 Penelitian ini berupaya menggambarkan gejala atau

fenomena dari proses community relations tanpa berupaya menjelaskan

70

Rachmat Kriyantono, Op. Cit., 2010, hlm. 168. 71

Ibid, hlm. 169.

36

hubungan-hubungan yang ada. Dalam penelitian ini, jenis teknik statistik

deskriptif yang digunakan adalah tendensi sentral.

Tendensi sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk

melihat seberapa besar kecenderungan data pusat pada nilai tertentu. Nilai

tertentu tersebut berupa nilai tunggal atau nilai pusat karena pada umumnya

nilai tersebut berlokasi dibagian tengah atau pusat dari suatu distribusi.72

Tendensi sentral adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu

skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang

sedang diteliti.73 Tendensi sentral bertujuan untuk mendapatkan ciri khas

tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari

bilangan tersebut. Ada tiga bentuk tendensi sentral yang sering digunakan,

yaitu Mean (nilai rata-rata) merupakan nilai rata-rata dari total bilangan.74

Median adalah nilai tengah sebuah data, dan modus adalah jenis

tendensi sentral yang menunjukan frekuensi terbesar pada suatu kelompok

data nominal tertentu.75 Seperti yang terdapat pada tabel mengenai

hubungan antara analisis dan variabel berikut ini:

72

Bambang Praasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Op. Cit., hlm. 186. 73

Agus Irianto, Op. Cit., hlm. 25. 74

Rachmat Kriyantono. Op. Cit., 2010, hlm. 169 75

Rachmat Kriyantono, Op. Cit., 2010, hlm. 171.

37

Tabel 3.6.

Hubungan antara Analisis dan Variabel

Analisis Variabel

Nominal Ordinal Interval/Ratio

Distribusi Frekuensi

Kategorik Kategorik Numerik

Diagram statistic

Bar chart Bar chart,Histogram Poligon

Ukuran tendensi pusat

Modus Modus, median Mean

Dispersi IVK IVK Standard deviasi

Estimasi Proporsi Proporsi Mean

Sumber: W. Gulo, Metodologi penelitian.76

Pada penelitian ini penulis menggunakan tendensi sentral dan hanya

menggunakan mean dalam teknik analisis data proses community relations

Dinas Kebersihan DKI Jakarta.Mean (nilai rata-rata) merupakan nilai tengah

dari total bilangan. Mean dapat diperoleh dari rumus:77

∑ fX

N = ───

N

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala interval dengan jarak

sama yaitu satu, 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (tidak setuju), 5

(sangat tidak setuju). Penulis menggunakan skala interval karena pilihan

jawaban pada kuesioner memiliki jarak yang sama yaitu satu.

76

W. Gulo,Op. Cit., hlm. 150 77

Rachmat Kriyantono. Op. Cit., 2010, hlm 169

Keterangan:

f = Frekuensi

X = Nilai pengukuran

N = Banyak pengamatan

38

3.11. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.78

Dalam penelitian ini penulis memakai konsep manajemen humas dari

konsep tersebut dapat diturunkan menjadi variabel. Variabel adalah sesuatu

yang dijadikan objek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah proses

PR dalam community relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta, dari variabel tersebut dapat diturunkan menjadi lima

dimensi yaitu, menetapkan sasaran yang memiliki lima dimensi yaitu

pengumpulan fakta, perumusan masalah, perencanaan dan pemrograman,

aksi dan komunikasi, evaluasi.

78

Rachmat Kriyantono, Op.Cit, hlm. 169

39

3.12. Operasionalisasi Konsep

Tabel 3.7.

Operasionalisasi Konsep

Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta

(Survey Deskriptif : Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren

Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 Januari

2017)

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Manajemen Public Relations (Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)

Proses Community Relations (Dan lattimore, Otis Baskin, Suzette Elisabeth L. Toth, Public Relations Teori dan Praktek)

1.Menetapkan Sasaran

a. Melibatkan karyawan ketika merencanakan aktivitas community relations-nya b. Melibatkan karyawan ketika mengimplementasikan aktivitas community relations-nya c. Kebutuhan komunitas lokal sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat d. Strategi rencana dengan tertulis untuk community relations e. Sasaran community relations yang spesifik

Skala Interval (1-5) 5= Sangat Setuju

4= Setuju 3= Ragu-ragu 2= Tidak Setuju 1= Sangat tidak setuju

40

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Manajemen Public Relations

(Rhenald

Kasali,

Manajemen

Public

Relations

Konsep

dan

Aplikasinya

di

Indonesia)

Proses

Community

Relations

(Dan

lattimore,

Otis

Baskin,

Suzette

Elisabeth

L. Toth,

Public

Relations

Teori dan

Praktek)

2.Mengenali

Komunitas

a. Organisasi harus

mengenal

komunitasnya.

b. Menekankan

komunikasi dari

organisasi ke

komunitas.

c. Hubungan dekat

dengan pimpinan

komunitas

Skala Interval (1-5) 5= Sangat Setuju

4= Setuju 3= Ragu-ragu 2= Tidak Setuju 1=Sangat tidak setuju

41

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Manajemen Public Relations (Rhenald

Kasali,

Manajemen

Public

Relations

Konsep

dan

Aplikasinya

di

Indonesia)

Proses

Community

Relations

(Dan

lattimore,

Otis

Baskin,

Suzette

Elisabeth

L. Toth,

Public

Relations

Teori dan

Praktek)

3. Petunjuk

untuk

Program

Community

Relations

yang Aktif

a. Pencapaian

sasaran

b. Strategi

alternatif harus

dieksplorasi

c. Dampak

program

community

relations

terhadap

organisasi dan

komunitas

d. Total biaya

dari kegiatan

nonprofit

e. Membutuhkan

pengetahuan dan

pemahaman

Skala Interval (1-5) 5= Sangat Setuju

4= Setuju 3= Ragu-ragu 2= Tidak Setuju 1=Sangat tidak setuju

42

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Manajemen Public Relations (Rhenald

Kasali,

Manajemen

Public

Relations

Konsep

dan

Aplikasinya

di

Indonesia)

Proses

Community

Relations

(Dan

lattimore,

Otis Baskin,

Suzette

Elisabeth L.

Toth, Public

Relations

Teori dan

Praktek)

4.Berkomuni

kasi dengan

Komunitas

a. Perusahaan

terbuka terhadap

taktik komunikasi

dengan

komunitas

b. Organisasi

lokal

c. Melakukan

komunikasi

informal

d. Memberikan

informasi umum

untuk publik

Skala Interval (1-5) 5= Sangat Setuju

4= Setuju 3= Ragu-ragu 2= Tidak Setuju 1= Sangat tidak setuju

5. Saluran

Komunikasi

a. Pertemuan

informal

b. Pembuatan

iklan di media

massa

c. Publikasi

Internal

d. Open house

43

3.13. Keterbatasan dan Kelemahan

1. Keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini terletak pada

teknik penarikan sampel. Penulis hanya meneliti responden yang

berdasarkan dengan kriteria yang sudah penulis tentukan, sehingga

tidak dapat digeneralisasikan dengan responden lainnya.

2. Kelemahan penulis dalam penelitian ini terdapat pada kurangnya

penjelasan dan minimnya informasi yang diberikan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta pada proses pembangunan

RPTRA dilingkungan warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat dalam mengerjakan tugas akhir karya ilmiah.

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) Provinsi DKI Jakarta

merupakan gabungan dua (2) instansi antara Dinas Perumahan dengan

Kantor Tata Bangunan Gedung (KTBG) yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 tanggal 24

Agustus 2009. Secara historis, pada awalnya Kantor Urusan Perumahan

menjadi cikal bakal pembentukan Dinas Perumahan. Pada tahun 1982

kedudukan Dinas Perumahan diakui sebagai salah satu unsur pelaksana

daerah di bidang perumahan serta urusan lain sesuai dengan Peraturan

Daerah No 10 tahun 1982. Berkaitan dengan kondisi wilayah di DKI Jakarta

yang masih ditemui banyak area-area yang ditempati oleh warga pendatang

di lahan yang bukan miliknya seperti bantaran kali, pinggir rel Kereta Api

maupun di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi. Hal ini yang

menimbulkan daerah-daerah kumuh baru.

Sejak lama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memilki instansi

yang menangani daerah kumuh yang sudah dimulai sejak tahun 1963.

Program ini dikenal dulunya dengan Kampoong Improvement Program

(Program Perbaikan Kampung) atau Proyek Muhamad Husni Thamrin (MHT)

45

yang ditangani oleh Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Muhamad

Husni Thamrin (Bappem MHT). Dikarenakan fungsi dari badan ini memiliki

kesamaan dengan Dinas Perumahan maka dileburlah dua instansi ini

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1147 Tahun 1993. Sehingga tugas

dan tanggung jawab Dinas Perumahan menjadi semakin luas dalam

melaksanakan penanganan pembangunan perumahan dan permukiman di

wilayah DKI Jakarta.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor perumahan dan

bangunan gedung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai sebuah SKPD yang memiliki tugas

pokok yang sangat strategis dalam rangka menyelenggarakan perumahan,

pemukiman dan pembinaan teknis gedung pemerintah daerah, maka sudah

sepatutnya SKPD ini dikelola dengan sangat baik karena kontribusinya

sangat signifikan dalam rangka pencapaian visi Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tugas pokok yang diamatkan dan operasionalisasi dari

visi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda maka dirumuskan serangkaian

langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif dengan

mempertimbangkan bidang dan unit pelaksana kegiatan. Oleh karena itu misi

pertama hingga kedelapan menggambarkan perwujudan pelaksanaan bidang

masing-masing dalam dalam menyelenggarakan perumahan, pemukiman

46

dan pembinaan teknis gedung pemda sehingga tujuan pembangunan

sebagaimana tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dapat

tercapai.79

4.1.2. Visi:

Visi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta adalah

Terwujudnya Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung yang andal,

legal dan berwawasan lingkungan.

4.1.3. Misi:

1. Menyelenggarakan perencanaan teknis perumahan, Pemukiman, dan

Gedung Pemda dan lingkungan perumahan yang akurat dan realistis.

2. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan Pemukiman,

perawatan rumah susun dan pengadaan lahan yang layak, aman,

terjangkau dan berwawasan lingkungan.

3. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam perancangan arsitektur,

perancangan konstruksi dan anggaran serta perancangan mekanikal

dan elektrikal dalam mewujudkan pembangunan gedung pemda yang

aman, handal, dan berwawasan lingkungan.

4. Menyelenggarakan pembinaan teknis perawatan pembangunan

gedung pemerintah daerah efektif dan efisien sesuai ketentuan.

79

http://dpgpjakarta.com/index.php/profil/sejarah, Diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 19.00 WIB

47

5. Menyelenggarakan perizinan dan pembinaan penghunian, penertiban

dan penyelesaian sengketa serta penyuluhan dan peran serta

masyarakat.

6. Menyelenggarakan Pengelolaan rumah susun yang efektif dan efisien.

7. Menyelenggarakan perencanaan penataan lingkungan perumahan dan

pemukiman, melaksanakan dan mengawasi, mengendalikan

pembangunan perumahan dan pelayanan atas penghunian

perumahan, melaksanakan perencanaan, pengawasan, bimbingan

teknis pengawasan pembangunan/ perawatan bangunan gedung

pemerintah daerah di wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten

Administratif.

8. Menyelenggarakan Tugas Adminstrasi yang efektif dan efisien.

4.2. Objek Kajian

Pada tahun 2016 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta melakukan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

(RPTRA) di daerah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. RPTRA adalah

singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yang kini sepertinya

perlahan hilang dari lingkungan kita. RPTRA ini perannya sangat lah penting,

selain memberikan ruang terbuka untuk publik, RPTRA juga sekaligus

menjadi wahana permainan dan tumbuh kembang anak, yang menjadi

sarana kemitraan antara Pemda dan masyarakat dalam memenuhi hak anak

48

serta menjadi sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan

pengetahuan dan keterampilan Kader PKK.

Tanjung Duren Utara sendiri sudah memiliki taman yang dibuat oleh

warga RW 04 dinamakan Taman Rambutan. Taman Rambutan ini sendiri

telah dibangun dari tahun 1976 dan sebelum terjadinya taman, lahan tersebut

adalah rawa yang diuruk oleh warga untuk pembangunan taman sampai

pada tahun 2008 terbangunnya taman rambutan. Taman ini dibangun untuk

sarana publik sebagai pelayanan masyarakat seperti adanya posyandu,

fasilitas bermain anak, pendidikan usia dini (PAUD) dan aula untuk

pertemuan warga, sehingga taman ini digunakan oleh petugas kelurahan

untuk pelayanan masyarakat warga Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Namun dalam pelaksanaannya warga Tanjung Duren Utara,

khususnya warga RW 04, merasa keberatan atas pembangunan Ruang

Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sebab, menurut warga,

pembangunan RPTRA tersebut telah membongkar sarana publik yang

dibangun atas dasar swadaya masyarakat. Bertahun-tahun warga menikmati

ruang publik tersebut. Hingga pada pertengahan 2016, warga dikejutkan

dengan rencana pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun RPTRA di

lahan tersebut. Ia dan warga, waktu itu diundang ke kantor kecamatan oleh

suku dinas perumahan.

49

4.3. Hasil Penilitian

4.3.1. Dimensi : Menetapkan Sasaran

4.3.1.1. Indikator : Melibatkan karyawan dalam merencanakan aktivitas

community relations-nya

Tabel 4.1.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

berpartisipasi kepada warga untuk berdiskusi mengenai pembangunan

RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 13 27.1% 4 = (Setuju) 21 43.8% 3.88

3 = (Ragu-Ragu) 10 20.8%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.1. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berpartisipasi kepada warga untuk

berdiskusi mengenai pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 3,88 yang artinya rata-rata responden menjawab setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan indikator melibatkan

karyawan yaitu dimana lembaga harus melibatkan karyawannya ketika

merencanakan aktivitas community relations-nya. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta melibatkan karyawannya ketika

berdiskusi mengenai pembangunan RPTRA.

50

Tabel 4.2.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berkomitmen

mengganti anggaran taman rambutan menjadi RPTRA untuk warga

N= 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 0 0.0% 4 = (Setuju) 3 6.3% 1.90

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4%

2 = (Tidak Setuju) 22 45.8% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 18 37.5% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.2. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berkomitmen mengganti anggaran

taman rambutan menjadi RPTRA untuk warga diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 1,90 yang artinya rata-rata responden menjawab tidak setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta tidak berkomitmen mengganti anggaran taman rambutan menjadi

RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator melibatkan karyawan yaitu

dimana lembaga harus melibatkan karyawannya ketika merencanakan

aktivitas community relations-nya. Ketika merencanakan aktivitas community

relations-nya Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta melakukan

penggantian berupa sembako tetapi tidak mengganti anggaran taman

rambutan menjadi RPTRA.

51

Tabel 4.3.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim

untuk kepentingan masyarakat mengenai pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 20 41.7% 4 = (Setuju) 22 45.8% 4.29

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5% 2 = (Tidak Setuju) 0 0.0%

1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.3. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim untuk kepentingan

masyarakat mengenai pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 4,29 yang menunjukkan rata-rata responden menjawab setuju.

Responden menyetujuinya karena masyarakat membutuhkan untuk

kepentingan dalam melakukan pembangunan RPTRA.

Hal ini didapat dari indikator merencanakan aktivitas community

relations dan hasil dari pernyataan tersebut adalah setuju yang berarti

sebagian responden mengetahui jika Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta melakukan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam

pembanguna RPTRA.

52

4.3.1.2. Indikator: Melibatkan karyawan dalam mengimplementasikan

aktivitas community relations-nya

Tabel 4.4.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta turun

langsung memberikan penjelasan mengenai RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 20 41.7% 4 = (Setuju) 12 25.0% 3.90

3 = (Ragu-Ragu) 10 20.8%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 6.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.4. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta turun langsung memberikan

penjelasan mengenai RPTRA tersebut diperoleh nilai rata-rata atau mean =

3,90 yang menunjukkan rata-rata responden menjawab sangat setuju.

Hal ini sesuai dengan indikator melibatkan karyawan yaitu dimana

lembaga harus melibatkan karyawannya ketika merencanakan dan

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya. Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta memberikan penjelasan kepada publik

tentang pembanguna RPTRA jika ada publik yang bertanya mengenai

pembangunan RPTRA.

53

Tabel 4.5.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

fasilitas berupa alat kebersihan di lokasi RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 13 27.1% 4 = (Setuju) 15 31.3% 3.85

3 = (Ragu-Ragu) 20 41.7%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.5. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan fasilitas berupa alat

kebersihan di lokasi RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,85 yang

menunjukkan rata-rata responden menjawab setuju bahwa Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah memberikan fasilitas berupa alat

kebersihan agar lokasi RPTRA tetap terjaga kebersihannya.

Hal ini sesuai dari indikator mengimplementasikan aktivitas community

relations yang berarti sebagian responden menilai bahwa Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah memberikan fasilitas berupa alat

kebersihan di lokasi RPTRA.

54

Tabel 4.6.

Warga sekitar merasakan manfaat kegiatan comunity relations Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 31 64.6% 4 = (Setuju) 10 20.8% 4.50

3 = (Ragu-Ragu) 7 14.6%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.6. dengan pernyataan Warga sekitar

merasakan manfaat kegiatan comunity relations Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta diperoleh nilai rata-rata atau mean =

4,50 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan

pernyataan tersebut. Masyarakat rata-rata sangat setuju bahwa Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta kegiatan community relations

dalam pembangunan RPTRA ini bermanfaat bagi warga.

Hal ini sesuai dengan indikator melibatkan karyawan yaitu dimana

lembaga harus melibatkan karyawannya ketika mengimplementasikan

aktivitas community relations-nya sehingga warga merasakan manfaat untuk

menjalin hubungan baik antara warga RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara

dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengenai

pembangunan RPTRA.

55

4.3.1.3. Indikator: Kebutuhan komunitas lokal sebagai tim duta

perusahaan ke masyarakat

Tabel 4.7.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta menyediakan

fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai kemauan warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 28 58.3% 4 = (Setuju) 15 31.3% 4.48

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4% 2 = (Tidak Setuju) 0 0.0%

1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.7. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta menyediakan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) sesuai kemauan warga diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,48

yang menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat setuju.

Hal ini sesuai dengan indikator kebutuhan komunitas lokal yaitu

dimana lembaga harus mengetahui kebutuhan komunitas lokal dan kriteria ini

paling penting dalam menentukan apa yang perlu diberi dukungan, bahwa

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta menyediakan

fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai kemauan warga untuk

kepentingan bersama.

56

Tabel 4.8.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim

khusus untuk melayani kebutuhan masyarakat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Peresentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 19 39.6% 4 = (Setuju) 12 25.0% 3.92

3 = (Ragu-Ragu) 12 25.0%

2 = (Tidak Setuju) 4 8.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.8. dengan pernyataan Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim khusus untuk

melayani kebutuhan masyarakat, diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,92

yang menunjukkan rata-rata responden setuju bahwa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta membuat tim khusus yang bertujuan untuk

melayani kebutuhan warga seperti memberikan fasilitas yang diinginkan

warga.

Hal ini sesuai dengan indikator kebutuhan komunitas lokal yaitu

dimana lembaga harus mengetahui kebutuhan komunitas lokal dan kriteria ini

paling penting dalam menentukan apa yang perlu diberi dukungan yang telah

dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

memberikan pelayanan kebutuhan warga seperti fasilitas yang diinginkan

warga di lokasi RPTRA.

57

Tabel 4.9.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

memberi bantuan dana pada kebutuhan warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 15 31.3% 4 = (Setuju) 26 54.2% 4.08

3 = (Ragu-Ragu) 3 6.3%

2 = (Tidak Setuju) 4 8.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.9. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu memberi bantuan dana pada kebutuhan warga

sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,08 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah

memberi bantuan dana pada kebutuhan warga sekitar pembangunan RPTRA

seperti sembako yang diberikan DPGP oleh warga.

Hal ini sesuai dengan indikator kebutuhan komunitas lokal yaitu

dimana lembaga harus mengetahui kebutuhan komunitas lokal dan kriteria ini

paling penting dalam menentukan apa yang perlu diberi dukungan, seperti

yang dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah

memberi bantuan sembako sebagai penggantian dana untuk memberi

dukungan dalam pembangunan RPTRA.

58

4.3.1.4. Indikator : Strategi Rencana Tertulis untuk Community

Relations

Tabel 4.10.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta menjelaskan

kewajiban instansi pemerintah kepada komunitasnya

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 21 43.8% 4 = (Setuju) 13 27.1% 4.04

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 5 10.4% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.10. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta menjelaskan kewajiban instansi pemerintah kepada

komunitasnya diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,04 yang menunjukkan

rata-rata responden setuju sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta telah memberi penjelasan tentang kewajiban instansinya pada saat

sosialisasi bersama warga.

Hal ini sesuai dengan indikator strategi rencana dengan tertulis untuk

community relations yaitu dimana lembaga perlu memiliki strategi rencana

dengan tertulis untuk community relations seperti Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI jakarta mejelaskan kewajiban instansi saat sosialisai

mengenai pembanguna RPTRA kepada warga RW 04 Kelurahan Tanjung

Duren Utara, Jakarta Barat.

59

Tabel 4.11.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

bantuan dana dalam membangun hubungan baik kepada warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 18 37.5% 4 = (Setuju) 26 54.2% 4.29

3 = (Ragu-Ragu) 4 8.3%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.11. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan bantuan dana dalam membangun

hubungan baik kepada warga sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean =

4,29 yang menunjukkan rata-rata responden sangat setuju sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah memberikan bantuan yang

bertujuan membina hubungan baik kepada warga.

Hal ini sesuai dengan indikator strategi rencana dengan tertulis untuk

community relations yaitu dimana lembaga perlu memiliki strategi rencana

dengan tertulis untuk community relations Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta telah memberikan bantuan yang bertujuan membina

hubungan baik kepada warga.

60

Tabel 4.12.

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta dapat diterima oleh warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 13 27.1% 4 = (Setuju) 28 58.3% 4.04

3 = (Ragu-Ragu) 3 6.3%

2 = (Tidak Setuju) 4 8.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.12. Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dapat diterima oleh warga sekitar

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,04 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju karena strategi yang dilakukan Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta seperti melakukan dan memberikan kemauan

warga dalam pembangunan RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator strategi rencana dengan tertulis untuk

community relations yaitu dimana lembaga perlu memiliki strategi rencana

dengan tertulis untuk community relations Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta memiliki strategi seperti memberikan keinginan warga

mengenai pembangunan RPTRA agar dapat diterima oleh warga RW 04

kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

61

4.3.1.5. Indikator : Sasaran community relations yang spesifik

Tabel 4.13.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta peduli

kepada warga sekitar terkait masalah

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 32 66.7% 4 = (Setuju) 14 29.2% 4.63

3 = (Ragu-Ragu) 2 4.2%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.13. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta peduli kepada warga sekitar terkait masalah diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 4,63 yang menunjukkan rata-rata responden

sangat setuju karena Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

peduli kepada warga dengan cara memfasilitasi warga dengan kemauan

warga yg diingan seperi membangun PAUD di lokasi RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator sasaran community relations yaitu

dimana sasaran community relations lembaga harus yang spesifik

diterangkan dengan seksama sehingga Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta peduli kepada warga dengan cara memfasilitasi warga

dengan kemauan warga yg diingan seperi membangun PAUD di lokasi

RPTRA.

62

Tabel 4.14.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) menjadi penghubung

antara warga sekitar dengan Pemda

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 27 56.3% 4 = (Setuju) 12 25.0% 4.38

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.14. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) menjadi penghubung antara warga sekitar dengan Pemda diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 4,38 yang menunjukkan rata-rata responden

sangat setuju.

Hal ini sesuai dengan indikator sasaran community relations yaitu

dimana sasaran community relations lembaga harus yang spesifik

diterangkan dengan seksama sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta melakukan sosialisasi terhadap warga sehingga menjadi

penghubung antara warga dengan Pemda.

63

4.3.2. Dimensi : Mengenali Komunitas

4.3.2.1. Indikator : Organisasi harus mengenal komunitasnya

Tabel 4.15.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memahami

harapan dari warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 11 22.9% 4 = (Setuju) 14 29.2% 3.67

3 = (Ragu-Ragu) 19 39.6%

2 = (Tidak Setuju) 4 8.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.15. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memahami harapan dari warga sekitar terkait masalah

pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,67 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju. warga telah menerima fasilitas yang

diharapkan oleh warga terkait pembangunan RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator organisai harus mengenal

komunitasnya dimana untuk membangun komunitas, harus berpartisipasi

dalam komunitas terserbut, jadi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakart berupaya untuk membangun komunitas dengan memfalisitasi warga

terkait pembangunan RPTRA.

64

Tabel 4.16.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui

kebutuhan warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 16 33.3% 4 = (Setuju) 16 33.3% 4.00

3 = (Ragu-Ragu) 16 33.3%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.16. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengetahui kebutuhan warga sekitar terkait masalah

pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,00 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju karena warga telah menerima

kebutuhan warga seperti bantuan dana yang menjadi masalah terkait

pembangunan RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator organisasi harus mengenal

komunitasnya dimana untuk membangun komunitas, harus berpartisipasi

dalam komunitas terserbut sehingga Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta memberikan bantuan seperti kebutuhan warga yang menjadi

maslah pembangunan RPTRA.

65

Tabel 4.17.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui

keadaan warga sekitar terkait pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 15 31.3% 4 = (Setuju) 10 20.8% 3.65

3 = (Ragu-Ragu) 17 35.4%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 6.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.17. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengetahui keadaan warga sekitar terkait

pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,65 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju karena Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta telah turun langsung dan bersosialisai kepada

warga untuk mengetahui keadaan warga sekitar terkait pembangunan

RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator organisai harus mengenal

komunitasnya dimana untuk membangun komunitas, harus berpartisipasi

dalam komunitas terserbut dan berkaitan kepada Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta bahwa telah bersosialisasi kepada warga

sehingga mengetahui keadaan dan apa yang dibutuhkan warga terkait

pembangunan RPTRA.

66

4.3.2.2. Indikator : Menekankan komunikasi dari organisasi ke

komunitas

Tabel 4.18.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pada komunitas

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 13 27.1% 4 = (Setuju) 24 50.0% 3.96

3 = (Ragu-Ragu) 8 16.7%

2 = (Tidak Setuju) 2 4.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.18. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu berpartisipasi dalam menyampaikan informasi

pada komunitas diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,96 yang menunjukkan

rata-rata responden setuju karena warga menerima informasi dari Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengenai pembangunan

RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator menekankan komunikasi dari

organisasi ke komunitas yaitu lembaga harus berkomunikasi dengan

komunitas, seperti yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta menginformasikan kepada warga mengenai

pembangunan RPTRA secara tebuka.

67

Tabel 4.19.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

berpartisipasi dalam kegiatan komunitas

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 13 27.1% 4 = (Setuju) 23 47.9% 3.98

3 = (Ragu-Ragu) 10 20.8%

2 = (Tidak Setuju) 2 4.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.19. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu berpartisipasi dalam kegiatan komunitas diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 3,98 yang menunjukkan rata-rata responden

setuju karena Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta selalu

berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan oleh warga

seperti lomba futsal di lokasi RPTRA tersebut.

Hal ini sesuai dengan indikator menekankan komunikasi dari

organisasi ke komunitas yaitu lembaga harus berkomunikasi dengan

komunitas, dan disini berkaitan karena tidak hanya berkomunikasi tapi Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan oleh warga seperti menjadi

sponsor dalam kegiatan tersebut.

68

Tabel 4.20.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

berkomunikasi dalam menangani masalah pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 14 29.2% 4 = (Setuju) 17 35.4% 3.90

3 = (Ragu-Ragu) 15 31.3%

2 = (Tidak Setuju) 2 4.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.20. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu berkomunikasi dalam menangani masalah

pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,90 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju karena warga selalu merasakan

berkomunikasi terhadap Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator menekankan komunikasi dari

organisasi ke komunitas yaitu lembaga harus berkomunikasi dengan

komunitas sebab Dinas Perumahan dan gedung Pemda DKI Jakarta

melakukan komunikasi kepada warga untuk menangani masalah

pembangunan RPTRA.

69

4.3.2.3. Indikator : Hubungan dekat dengan pimpinan komunitas

Tabel 4.21.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memliki

hubungan dekat dengan ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju) 0 0.0% 4 = (Setuju) 1 2.1% 1.91

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 23 47.9% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 15 31.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.21. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memliki hubungan dekat dengan ketua RW 04

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 1,91 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

ketua RW 04 Tanjung Duren Utara tidak merasa dekat dengan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas yaitu lembaga harus memiliki hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas karena ketua RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara tidak merasa

dekat dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sehingga

tidak adanya kedekatan dengan pimpinan komunitas.

70

Tabel 4.22.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui

organisasi yang ada didalam lingkungan warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 0 0.0% 4 = (Setuju) 1 2.1% 1.91

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 19 39.6% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 17 35.4% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.22. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengetahui organisasi yang ada didalam lingkungan

warga sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 1,91 yang menunjukkan

rata-rata responden tidak setuju, bahwa warga merasa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta tidak mengetahui organisasi yang ada didalam

lingkungan warga.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas yaitu lembaga harus memiliki hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta kurang

mengetahui organisasi yang ada dilingkungan warga seperti karang taruna

yang ada dialan RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

71

Tabel 4.23.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta ikut

berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa dana dalam kegiatan

warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 4 8.3% 4 = (Setuju) 12 25.0% 2.72

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 13 27.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 10 20.8% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.23. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa

dana dalam kegiatan warga sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,72

yang menunjukkan rata-rata responden ragu-ragu cenderung tidak setuju

sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun

langsung dalam memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan

kegiatan warga sekitar.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas yaitu lembaga harus memiliki hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas sebab Dinas Perumahan dan gedung Pemda DKI Jakarta tidak

memberikan dana berupa uang ganti rugi sperti yang diinginkan pimpinan

komunitas sehingga tidak adanya kedekatan dengan instansi.

72

4.3.3. Dimensi : Petunjuk Untuk Program Community Relations

4.3.3.1. Indikator : Pencapaian sasaran

Tabel 4.24.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat

inovasi yang dapat diterima warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 11 22.9% 4 = (Setuju) 19 39.6% 3.65

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 8 16.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.24. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membuat inovasi yang dapat diterima warga sekitar

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,65 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju.

Hal ini sesuai dengan indikator pencapaian sasaran yaitu lembaga

harus lakukan secara hati-hati organisasi dapat mencari beberapa sasaran

reputasi, pengalaman dengan potensial payoff di masa mendatang stabilitas

lingkungan dan sebagainya. Dalam hal ini Warga sekitar menerima inovasi

berupa taman dengan fasilitas yang diperbarui sesuai kemauan warga yang

di berikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

73

Tabel 4.25.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membangun

aula pertemuan warga untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 11 22.9% 4 = (Setuju) 26 54.2% 3.96

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 2 4.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.25. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membangun aula pertemuan warga untuk RW 04

Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 3,96 yang menunjukkan rata-rata responden setuju. Warga sekitar

menyatakan setuju bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta membangun aula pertemuan warga yg telah disetujui saat sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan indikator pencapaian sasaran yaitu lembaga

harus lakukan secara hati-hati organisasi dapat mencari beberapa sasaran

reputasi, pengalaman dengan potensial payoff dimasa mendatang stabilitas

lingkungan dan sebagainya. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta membangun aula pertemuan warga yg telah disetujui

saat sosialisasi untuk pencapaian sasaran dalam community relations.

74

Tabel 4.26.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membangun

sarana pendidikan untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 10 20.8% 4 = (Setuju) 26 54.2% 3.90

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.26. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membangun sarana pendidikan untuk RW 04 Kelurahan

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,90

yang menunjukkan rata-rata responden setuju. Warga sekitar menyatakan

setuju bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

membangun sarana pendidikan berupa PAUD yang ada di lokasi RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator pencapaian sasaran yaitu lembaga

harus lakukan secara hati-hati organisasi dapat mencari beberapa sasaran

reputasi, pengalaman dengan potensial payoff dimasa mendatang stabilitas

lingkungan dan sebagainya. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta membangun sarana pendidikan berupa PAUD yang ada

di lokasi RPTRA sebagai pencapaian sasaran dalam community relations.

75

4.3.3.2. Indikator : Strategi alternative harus dieksplorasi

Tabel 4.27.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berusaha

lebih dekat dengan warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 16 33.3% 4 = (Setuju) 19 39.6% 3.90

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4%

2 = (Tidak Setuju) 8 16.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.27. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta berusaha lebih dekat dengan warga sekitar sekitar

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,90 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju. Warga merasa dekat dengan Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta dengan pembangunan RPTRA ini.

Hal ini sesuai dengan indikator strategi alternatif harus dieksplorasi

yaitu strategi alternatif lembaga harus dieksplorasi sebelum membuat pilihan.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membuat

strategi berupa memberikan keingina warga agar Warga merasa dekat

dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dengan

pembangunan RPTRA ini.

76

Tabel 4.28.

Inovasi yang digunakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP)

DKI Jakarta memberikan manfaat kepada warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 18 37.5% 4 = (Setuju) 12 25.0% 3.60

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5%

2 = (Tidak Setuju) 5 10.4% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 7 14.6% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.28. Inovasi yang digunakan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan manfaat

kepada warga sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,60 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju. Warga merasa mendapatkan

manfaat atas inovasi yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta dengan pembangunan RPTRA ini.

Hal ini sesuai dengan indikator strategi alternatif harus dieksplorasi

yaitu strategi alternatif lembaga harus dieksplorasi sebelum membuat pilihan.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membuat

inovasi sehingga Warga merasa mendapatkan manfaat atas inovasi yang

diberikan.

77

Tabel 4.29.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

dana dalam mengganti anggaran warga dalam pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.29

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 17 35.4% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 13 27.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.29. Inovasi yang digunakan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan dana

dalam mengganti anggaran warga dalam pembangunan RPTRA diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 2,29 yang menunjukkan rata-rata responden tidak

setuju. Warga merasa tidak mendapatkan dana dalam mengganti anggaran

warga yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta dengan pembangunan RPTRA ini.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator strategi alternatif harus

dieksplorasi yaitu strategi alternatif lembaga harus dieksplorasi sebelum

membuat pilihan sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

tidak memberi dana berupa uang untuk mengganti anggaran warga, jadi

dengan alternatifnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

memberikan inovasi agar bermanfaat untuk warga.

78

4.3.3.3. Indikator : Dampak program community relations terhadap

organisasi dan komunitas

Tabel 4.30.

Hubungan warga dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP)

DKI Jakarta semakin dekat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 32 66.7% 4 = (Setuju) 11 22.9% 4.54

3 = (Ragu-Ragu) 4 8.3%

2 = (Tidak Setuju) 1 2.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.30. Hubungan warga dengan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta semakin

dekatdiperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,54 yang menunjukkan rata-rata

responden sangat setuju. Warga merasa semakin dekat dengan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dengan pembangunan RPTRA

ini karena sebagai silaturahmi dan sebagai pembangunan bersama.

Hal ini sesuai dengan indikator dampak program community relations

terhadap organisasi dan komunitas yaitu lembaga harus mengantisipasi

dampak program community relations terhadap organisasi dan komunitas.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta melakukan

sosialisai tentang pembangunan RPTRA warga merasa semakin dekat.

79

Tabel 4.31.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta bekerjasama

dengan warga dalam menjaga RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 30 62.5% 4 = (Setuju) 16 33.3% 4.56

3 = (Ragu-Ragu) 1 2.1%

2 = (Tidak Setuju) 1 2.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.31. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta bekerjasama dengan warga dalam menjaga RPTRA

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,56 yang menunjukkan rata-rata

responden sangat setuju. Warga sepakat untuk bekerja sama dengan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk merawat dan menjaga

RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator dampak program community relations

terhadap organisasi dan komunitas yaitu lembaga harus mengantisipasi

dampak program community relations terhadap organisasi dan komunitas.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengajak

warga dan sepakat bekerja sama untuk merawat dan menjaga RPTRA.

80

Tabel 4.32.

Saling memahami kebutuhan antara Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda (DPGP) DKI Jakarta dan warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 12 25.0% 4 = (Setuju) 25 52.1% 3.96

3 = (Ragu-Ragu) 8 16.7%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.32. Saling memahami kebutuhan antara

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dan warga

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,96 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju. Hal ini karena adanya kontribusi antara Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta dengan warga RW 04 Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat.

Hal ini sesuai dengan indikator dampak program community relations

terhadap organisasi dan komunitas yaitu lembaga harus mengantisipasi

dampak program community relations terhadap organisasi dan komunitas.

Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

berkontribusi dengan warga RW 04 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

sehingga saling memahami kebutuhan satu sama lain.

81

4.3.3.4. Indikator : Total biaya dari semua nonprofit

Tabel 4.33.

Biaya yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP)

DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 8 16.7% 4 = (Setuju) 19 39.6% 3.48

3 = (Ragu-Ragu) 12 25.0%

2 = (Tidak Setuju) 6 12.5% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 6.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.33. Biaya yang dikeluarkan Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta sesuai dengan

kesepakatan diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,48 yang menunjukkan

rata-rata responden setuju. Warga merasa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dalam pembangunan RPTRA

ini sesuai kesepakatan pada sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan indikator total biaya dari kegiatan nonprofit yaitu

lembaga harus perlu perhatikan perkiraan total biaya dari semua kegiatan

nonprofit ini serta total volume sumber daya organisasi yang digunakan dan

dialokasikan untuk program community relations. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengeluarkan biaya sesuai

kesepakatan pada sosialisasi dengan warga.

82

Tabel 4.34.

Seluruh warga mendapatkan komisi penggantian taman rambutan

menjadi RPTRA dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 19 39.6% 4 = (Setuju) 18 37.5% 4.04

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5%

2 = (Tidak Setuju) 4 8.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.33. Seluruh warga mendapatkan komisi

penggantian taman rambutan menjadi RPTRA dari Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta diperoleh nilai rata-rata atau mean =

4,04 yang menunjukkan rata-rata responden setuju, bahwa setiap warga

mendapatkan komisi berupa sembako atas penggantian taman rambutan dari

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengenai pembangunan

RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator total biaya dari kegiatan nonprofit yaitu

lembaga harus perlu perhatikan perkiraan total biaya dari semua kegiatan

nonprofit ini serta total volume sumber daya organisasi yang digunakan dan

dialokasikan untuk program community relations. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta memberikan komisi berupa

sembako atas penggantian taman rambutan menjadi RPTRA.

83

Tabel 4.35.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta tidak

memberikan perhatian penuh dalam setiap kegiatan komunitas

N = 48

Pernyataan Frekuensi Presentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 32 66.7% 4 = (Setuju) 9 18.8% 4.52

3 = (Ragu-Ragu) 7 14.6%

2 = (Tidak Setuju) 0 0.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.35. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta tidak memberikan perhatian penuh dalam setiap

kegiatan komunitas diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,52 yang

menunjukkan rata-rata responden sangat setuju. Warga merasa bahwa Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung untuk

memberikan perhatian penuh dalam kegiatan komunitas.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator total biaya dari kegiatan nonprofit

yaitu lembaga harus perlu perhatikan perkiraan total biaya dari semua

kegiatan nonprofit ini serta total volume sumber daya organisasi yang

digunakan dan dialokasikan untuk program community relations, sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung untuk

memberikan perhatian penuh dalam kegiatan komunitas.

84

4.3.3.5. Indikator : Membutuhkan pengetahuan

Tabel 4.36.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui

kebutuhan warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 12 25.0% 4 = (Setuju) 19 39.6% 3.65

3 = (Ragu-Ragu) 8 16.7%

2 = (Tidak Setuju) 6 12.5% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 6.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.36. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengetahui kebutuhan warga diperoleh nilai rata-rata

atau mean = 4,65 yang menunjukkan rata-rata responden setuju. Warga

merasa bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah

mengetahui kebutuhan warga.

Hal ini sesuai dengan indikator membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman yaitu lembaga harus membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman tentang masalah komunitas. Dalam hal ini Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah mengetahui kebutuhan warga

85

Tabel 4.37.

Warga sekitar mendapatkan informasi tentang kegiatan comunity

relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 16 33.3% 4 = (Setuju) 23 47.9% 4.04

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4%

2 = (Tidak Setuju) 3 6.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.37. Warga sekitar mendapatkan informasi

tentang kegiatan comunity relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta diperoleh nilai rata-rata atau mean = 4,04 yang

menunjukkan rata-rata responden setuju, bahwa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta telah memberikan informasi melalui media cetak

instansi tentang kegiatan community relations.

Hal ini sesuai dengan indikator membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman yaitu lembaga harus membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman tentang masalah komunitas. Dalam hal ini Gedung Pemda DKI

Jakarta telah memberikan informasi melalui media cetak instansi tentang

kegiatan community relations terkait pembangunan RPTRA.

86

Tabel 4.38.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memahami

budaya yang ada di masyarakat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 20 41.7% 4 = (Setuju) 10 20.8% 3.92

3 = (Ragu-Ragu) 12 25.0%

2 = (Tidak Setuju) 6 12.5% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 0 0.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.38. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memahami budaya yang ada di masyarakat diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 3,92 yang menunjukkan rata-rata responden

setuju, bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sudah

memahami budaya yang ada di masyarakat khususnya warga RW 04

Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

Hal ini sesuai dengan indikator membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman yaitu lembaga harus membutuhkan pengetahuan dan

pemahaman tentang masalah komunitas. Dalam hal ini Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah memahami tentang masalah

pembangunan RPTRA sehingga tahu budaya yang ada di masyarakat

khususnya warga RW 04 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

87

4.3.4. Dimensi : Berkomunikasi Dengan Komunitas

4.3.4.1. Indikator : Perusahaan terbuka terhadap taktik komunikasi

dengan komunitas

Tabel 4.39.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terbuka

dengan warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 3 6.3% 4 = (Setuju) 9 18.8% 2.73

3 = (Ragu-Ragu) 16 33.3%

2 = (Tidak Setuju) 12 25.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 8 16.7% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.39. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta terbuka dengan warga diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 2,73 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

warga merasakan bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

tidak turun langsung dan terbuka terhadap warga.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator perusahaan terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas yaitu lembaga harus terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas untuk menjangkau public sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung dan

terbuka terhadap warga.

88

Tabel 4.40.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

trasnparansi dana mengenai pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.25

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 19 27.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 13 39.6% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.40. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu trasnparansi dana mengenai pembangunan

RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,25 yang menunjukkan rata-

rata responden tidak setuju karena warga merasakan bahwa Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak terbuka kepada warga

mengenai dana untuk pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator perusahaan terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas yaitu lembaga harus terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas untuk menjangkau publik sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak terbuka kepada warga

mengenai dana untuk pembangunan RPTRA.

89

Tabel 4.41.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta tidak

menutup informasi mengenai masalah pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 9 18.8% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.75

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4%

2 = (Tidak Setuju) 23 47.9% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 6 12.5% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.41. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta tidak menutup informasi mengenai masalah

pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,75 yang

menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena warga merasakan

bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta kurang

memberikan informasi kepada warga mengenai pembangunan RPTRA.

Sehingga warga jadi kurang menerima adanya pembangunan RPTRA

tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator perusahaan terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas yaitu lembaga harus terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas untuk menjangkau public sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta kurang memberikan informasi

kepada warga Sehingga warga jadi kurang menerima adanya pembangunan

RPTRA tersebut.

90

4.3.4.2. Indikator : Organisasi lokal

Tabel 4.42.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan

komunikasi informal dengan organisasi dalam warga sekitar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 3 6.3% 4 = (Setuju) 10 20.8% 2.75

3 = (Ragu-Ragu) 13 27.1%

2 = (Tidak Setuju) 16 33.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 6 12.5% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.42. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta melakukan komunikasi informal dengan organisasi

dalam warga sekitar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,75 yang

menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena warga merasakan

bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak

berkomunikasi dengan baik kepada warga membahas terhadap warga

mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator organisasi lokal yaitu lembaga

organisasi lokal juga merupakan wahana penting komunikasi dalam

komunitas sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak

berkomunikasi dengan baik kepada warga membahas terhadap warga

mengenai pembangunan RPTRA.

91

Tabel 4.43.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan

komunikasi dengan organisasi yang berada di daerah pembangunan

RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2 % 4 = (Setuju) 5 10.4 % 2.30

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 17 35.4 % 1 = (Sangat Tidak Setuju) 13 27.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.43. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta melakukan komunikasi dengan organisasi yang berada

di daerah pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,30

yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena warga merasakan

bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak melakukan

pendekatan kepada organisasi RW 04 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator organisasi lokal yaitu lembaga

organisasi lokal juga merupakan wahana penting komunikasi dalam

komunitas sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak

melakukan pendekatan kepada organisasi RW 04 Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat mengenai pembangunan RPTRA.

92

Tabel 4.44.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

kesempatan kepada ibu-ibu PKK untuk memberikan masukan tentang

pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 1 2.1% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.10

3 = (Ragu-Ragu) 5 10.4%

2 = (Tidak Setuju) 23 47.9% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 14 29.2 % Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.44. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK untuk

memberikan masukan tentang pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata

atau mean = 2,10 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

warga khususnya Ibu-ibu PKK merasakan bahwa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta tidak menerima masukan yang diberikan oleh

Ibu-ibu PKK mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator organisasi lokal yaitu lembaga

organisasi lokal juga merupakan wahana penting komunikasi dalam

komunitas sebab Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak

menerima masukan yang diberikan oleh Ibu-ibu PKK mengenai

pembangunan RPTRA.

93

4.3.4.3. Indikator : Melakukan komunikasi informal

Tabel 4.45.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta suka

berbincang-bincang secara santai dengan warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 4 8.3% 4 = (Setuju) 6 12.5% 2.52

3 = (Ragu-Ragu) 13 27.1%

2 = (Tidak Setuju) 13 27.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 12 25.0% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.45. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta suka berbincang-bincang secara santai dengan warga

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,52 yang menunjukkan rata-rata

responden tidak setuju karena warga merasakan bahwa Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak berkomunikasi dengan baik kepada

warga membahas terhadap warga mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator melakukan komunikasi informal

yaitu lembaga melakukan komunikasi informal dengan komunitas sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak berkomunikasi

dengan baik kepada warga membahas terhadap warga mengenai

pembangunan RPTRA.

94

Tabel 4.46.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

kesempatan kepada ketua RW untuk berkomunikasi langsung dengan

kepala Dinas

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 5 10.4% 4 = (Setuju) 7 14.6% 2.35

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5%

2 = (Tidak Setuju) 12 25.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 18 37.5% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.46. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada ketua RW untuk

berkomunikasi langsung dengan kepala Dinas diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 2,35 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

warga mengetahui bahwa ketua RW tidak berkomunikasi secara langsung

kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengenai

pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator melakukan komunikasi informal

yaitu lembaga melakukan komunikasi informal dengan komunitas sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak berkomunikasi

secara langsung kepada ketua RW mengenai pembangunan RPTRA.

95

Tabel 4.47.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berbincang-

bincang secara santai dengan perwakilan warga setiap RT di RW 04

dilakukan secara rutin

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 1 2.1% 4 = (Setuju) 7 14.6% 2.64

3 = (Ragu-Ragu) 21 43.8%

2 = (Tidak Setuju) 12 25.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 7 14.6% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.47. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta berbincang-bincang secara santai dengan perwakilan

warga setiap RT di RW 04 dilakukan secara rutin diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 2,64 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

warga mengetahui bahwa ketua RW tidak berkomunikasi secara tidak rutin

kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengenai

pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator melakukan komunikasi informal

yaitu lembaga melakukan komunikasi informal dengan komunitas sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak berkomunikasi

secara tidak rutin kepada ketua RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat.

96

4.3.4.4. Indikator : Memberikan informasi umum untuk publik

Tabel 4.48.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

memberi pengumuman kepada warga ketika melakukan kegiatan

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 4 8.3% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.37

3 = (Ragu-Ragu) 10 20.8%

2 = (Tidak Setuju) 15 31.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 14 29.2% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.48. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu memberi pengumuman kepada warga ketika

melakukan kegiatan diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,37 yang

menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena warga merasakan

bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak memberi

pengumuman kepada warga mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator memberikan informasi umum

untuk publik yaitu lembaga memberikan informasi umum untuk public sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak memberi

pengumuman kepada warga mengenai pembangunan RPTRA.

97

Tabel 4.49.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

informasi mengenai pembangunan RPTRA sesuai dengan fakta

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 4 8.3% 4 = (Setuju) 4 8.3% 2.58

3 = (Ragu-Ragu) 15 31.3%

2 = (Tidak Setuju) 14 29.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 11 22.9% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.49. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan informasi mengenai pembangunan RPTRA

sesuai dengan fakta diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,58 yang

menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena warga merasakan

mandapatkan informasi dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator memberikan informasi umum

untuk publik yaitu lembaga memberikan informasi umum untuk public sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak memberi informasi

terlebih dahulu mengenai pembangunan RPTRA.

98

Tabel 4.50.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

memberikan laporan mengenai instansi pemerintah secara rutin

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 1 2.1% 4 = (Setuju) 8 16.7% 2.46

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 20 41.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 8 16.7% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.50. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu memberikan laporan mengenai instansi

pemerintah secara rutin diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,46 yang

menunjukkan rata-rata responden tidak setuju bahwa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta tidak selalu memberikan laporan mengenai

instansi pemerintah secara rutin kepada warga.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator memberikan informasi umum

untuk publik yaitu lembaga memberikan informasi umum untuk public sebab

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak selalu memberikan

laporan mengenai instansi pemerintah secara rutin kepada warga.

99

4.3.5. Dimensi : Saluran Komunikasi

4.3.5.1. Indikator : Pertemuan informal

Tabel 4.51.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan

mengunjungi rumah warga dalam menyelasaikan masalah

pembangunan RPTRA

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.% 4 = (Setuju) 3 6.3% 2.02

3 = (Ragu-Ragu) 4 8.3%

2 = (Tidak Setuju) 24 50.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 15 31.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.51. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta melakukan mengunjungi rumah warga dalam

menyelasaikan masalah pembangunan RPTRA diperoleh nilai rata-rata atau

mean = 2,02 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung

melakukan kunjungan ke rumah warga dalam menyelesaikan masalah

pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator pertemuan informal yaitu lembaga

melakukan pertemuan informal dengan komunitas sebab Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung melakukan kunjungan

ke rumah warga dalam menyelesaikan masalah pembangunan RPTRA.

100

Tabel 4.52.

Humas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

meminta maaf kepada warga dengan berkunjung ke rumah warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 6 12.5% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.60

3 = (Ragu-Ragu) 13 27.1%

2 = (Tidak Setuju) 12 25.0% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 12 25.5% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.52. Humas Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda (DPGP) DKI Jakarta meminta maaf kepada warga dengan berkunjung

ke rumah warga diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,60 yang menunjukkan

rata-rata responden tidak setuju karena Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung dan tidak semua warga melakukan

kunjungan ke rumah warga untuk meminta maaf dalam menyelesaikan

masalah pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator pertemuan informal yaitu lembaga

melakukan pertemuan informal dengan komunitas sebab Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung dan tidak semua warga

melakukan kunjungan ke rumah warga untuk meminta maaf dalam

menyelesaikan masalah pembangunan RPTRA.

101

Tabel 4.53.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengunjungi

warga secara rutin

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 4 8.3% 4 = (Setuju) 4 8.3% 2.70

3 = (Ragu-Ragu) 19 39.6%

2 = (Tidak Setuju) 16 33.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 5 10.4% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.53. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengunjungi warga secara rutin diperoleh nilai rata-rata

atau mean = 2,70 yang menunjukkan rata-rata responden tidak setuju karena

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung

melakukan kunjungan ke rumah warga dalam menyelesaikan masalah

pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator pertemuan informal yaitu lembaga

melakukan pertemuan informal dengan komunitas sebab Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak turun langsung melakukan kunjungan

ke rumah warga dalam menyelesaikan masalah pembangunan RPTRA.

102

4.3.5.2. Indikator : Pembuatan iklan di media massa

4.3.5.2.1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

membuat penjelasan pembangunan RPTRA di surat kabar

Tabel 4.54.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat

penjelasan pembangunan RPTRA di surat kabar

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 17 35.4% 4 = (Setuju) 12 25.0% 3.71

3 = (Ragu-Ragu) 9 18.8%

2 = (Tidak Setuju) 8 16.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 2 4.2% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.54. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membuat penjelasan pembangunan RPTRA di surat

kabar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,71 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju karena Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta

memberitakan penjelasan dalam surat kabar masalah pembangunan RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator pembuatan iklan di media massa yaitu

lembaga melakukan pembuatan iklan di media massa. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah memberitakan penjelasan

mengenai pembangunan RPTRA dalam surat kabar.

103

Tabel 4.55.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat

iklan untuk mensponsori acara masyarakat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 5 10.4% 4 = (Setuju) 9 18.8% 2.98

3 = (Ragu-Ragu) 17 35.4%

2 = (Tidak Setuju) 14 29.2% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 3 6.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.55. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membuat penjelasan pembangunan RPTRA di surat

kabar diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,98 yang menunjukkan rata-rata

responden ragu-ragu cenderung setuju karena Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta membuat iklan mensponsori tentang acara di

lokasi RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator pembuatan iklan di media massa yaitu

lembaga melakukan pembuatan iklan di media massa. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah membuat iklan untuk

mensponsori kegiatan yang ada di lokasi RPTRA. Tetapi tidak semua warga

mengetahui tentang iklan tersebut.

104

Tabel 4.56.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat

iklan di televisi dengan mengikut sertakan masyarakat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2% 4 = (Setuju) 3 6.3% 2.31

3 = (Ragu-Ragu) 13 27.1%

2 = (Tidak Setuju) 20 41.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 10 20.8% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.56. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta membuat iklan di televisi dengan mengikut sertakan

masyarakat diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,31 yang menunjukkan

rata-rata responden tidak setuju karena Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta membuat iklan tetapi tidak mengikutsertakan masyarakat

mengenai RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator pembuatan iklan di media massa

yaitu lembaga melakukan pembuatan iklan di media massa sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah membuat iklan tetapi tidak

mengikutsertakan masyarakat di dalamnya.

105

4.3.5.3. Indikator : Publikasi internal

Tabel 4.57.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

majalah yang dibuat oleh Humas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta kepada warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Presentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 10 20.8% 4 = (Setuju) 22 45.8% 3.65

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5%

2 = (Tidak Setuju) 9 18.8% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.57. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan majalah yang dibuat oleh Humas Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta kepada warga

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,65 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju karena warga mendapatkan majalah yang dibuat oleh

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Hal ini sesuai dengan indikator publikasi internal yaitu lembaga

melakukan publikasi internal kepada pemimpin komunitas. Dalam hal ini

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah membuat majalah

internal dan telah dibagikan kepada warga agar paham tentang

pembangunan RPTRA.

106

Tabel 4.58.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

membagikan brosur kepada masyarakat

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 7 14.6% 4 = (Setuju) 28 58.3% 3.81

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 1 2.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 1 2.1% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.58. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan majalah yang dibuat oleh Humas Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta kepada warga

diperoleh nilai rata-rata atau mean = 3,81 yang menunjukkan rata-rata

responden setuju karena warga mendapatkan brosur yang selalu dibuat oleh

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Hal ini sesuai dengan indikator publikasi internal yaitu lembaga

melakukan publikasi internal kepada pemimpin komunitas. Dalam hal ini

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah menyebarkan

brosur yang telah dibuat untuk warga mengenai pembangunan RPTRA.

107

Tabel 4.59.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan

laporan tahunan perusahaan kepada ketua RW

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 1 2.1% 4 = (Setuju) 5 10.4% 2.19

3 = (Ragu-Ragu) 11 22.9%

2 = (Tidak Setuju) 16 33.3% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 15 31.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.59. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta memberikan laporan tahunan perusahaan kepada ketua

RW diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,19 yang menunjukkan rata-rata

responden tidak setuju karena ketua RW 04 Tanjung Duren Utara, Jakarta

Barat tidak menerima laporan tahunan dari Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator publikasi internal yaitu lembaga

melakukan publikasi internal kepada pemimpin komunitas sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak memberikan laporan

tahunan secara transparan kepada ketua RW 04 Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat.

108

4.3.5.4. Indikator : Open house

Tabel 4.60.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu

mengadakan open house untuk warga

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2% 4 = (Setuju) 17 35.4% 3.15

3 = (Ragu-Ragu) 19 39.6%

2 = (Tidak Setuju) 6 12.5% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 4 8.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.60. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta selalu mengadakan open house untuk warga diperoleh

nilai rata-rata atau mean = 3,15 yang menunjukkan rata-rata responden ragu-

ragu mengacu setuju karena warga merasa Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda DKI Jakarta mengadakan open house mengenai pembangunan

RPTRA.

Hal ini sesuai dengan indikator open house yaitu dimana lembaga

memberikan keterbukaan terhadap komunitas. Dalam hal ini Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta memberikan keterbukaan

seperti masukan dan komentar kepada warga dalam pembangunan RPTRA.

109

Tabel 4.61.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengundang

masyarakat secara langsung dalam acara open house

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 0 0.0% 4 = (Setuju) 6 12.5% 2.40

3 = (Ragu-Ragu) 18 37.5%

2 = (Tidak Setuju) 13 27.1% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 11 22.9% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.61. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

(DPGP) DKI Jakarta mengundang masyarakat secara langsung dalam acara

open house diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,40 yang menunjukkan

rata-rata responden tidak setuju karena warga merasa Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta mengadakan open house tidak secara langsung,

hanya perwakilan saja yang di undang mengenai pembangunan RPTRA.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator open house yaitu dimana

lembaga memberikan keterbukaan terhadap komunitas sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak mengadakan keterbukaan

dalam menanggapi masukan dan komentar bagi warga, karena agar tidak

adanya kericuhan yang terjadi.

110

Tabel 4.62.

Warga boleh mengetahui sistem kinerja yang diterapkan pada Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

N = 48

Pernyataan Frekuensi Persentasi Mean

5 = (Sangat Setuju 2 4.2% 4 = (Setuju) 4 8.3% 2.41

3 = (Ragu-Ragu) 6 12.5%

2 = (Tidak Setuju) 20 41.7% 1 = (Sangat Tidak Setuju) 16 33.3% Total 48 100.0%

Berdasarkan hasil tabel 4.62. Warga boleh mengetahui sistem kinerja

yang diterapkan pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta diperoleh nilai rata-rata atau mean = 2,41 yang menunjukkan rata-

rata responden tidak setuju karena sistem kinerja Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda DKI Jakarta tertutup terhadap masyarakat luas.

Hal ini tidak sesuai dengan indikator open house yaitu dimana

lembaga memberikan keterbukaan terhadap komunitas sebab Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tidak terbuka mengenai sistem

kinerja kepada masyarakat luas.

111

4.4. Analisa Penelitian

4.4.1. Rangkuman Dimensi dan Indikator

Tabel 4.63.

Mean per Dimensi

N = 48

No Dimensi Mean

1 Menetapkan Sasaran 4.04

2 Mengenali Komunitas 3.29

3 Petunjuk Untuk Program 3.86

4 Berkomunikasi Dengan Komunitas 2.48

5 Saluran Komunikasi 2.82

Tabel di atas merupakan hasil per dimensi dengan jumlah responden

sebanyak 48 orang. Dari tabel mean per dimensi di atas, dapat dilihat bahwa

mean per dimensi tertinggi berada pada dimensi Menetapkan Sasaran, dan

mean terendah berada pada dimensi Berkomunikasi Dengan Komunitas.

Tertinggi dimiliki oleh dimensi Menetapkan Sasaran yang memiliki lima

indikator yaitu Melibatkan karyawan ketika merencanakan aktivitas

community relations-nya, Melibatkan karyawan ketika mengimplementasikan

aktivitas community relations-nya, Melibatkan karyawan ketika

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya, Kebutuhan

komunitas lokal sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat, Strategi

rencana dengan tertulis untuk community relations, Sasaran community

112

relations yang spesifik sedangkan dengan nilai terendah dimiliki oleh dimensi

Berkomunikasi Dengan Komunitas yang memiliki empat indikator, antara lain

adalah Perusahaan terbuka terhadap taktik komunikasi dengan komunitas,

Organisasi lokal, Melakukan komunikasi informal, Memberikan informasi

umum untuk publik.

Diagram 4.1.

Mean per dimensi

Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

(Survey Deskriptif : Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren

Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari

2017)

N = 48

113

Diagram di atas adalah diagram batang yang merupakan hasil per

dimensi dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Dari diagram per

dimensi di atas, dapat dilihat bahwa per dimensi tertinggi berada pada

dimensi menetapkan sasaran dengan nilai sebesar 4,04 dan terendah berada

pada berkomunikasi dengan komunitas dengan nilai 2,48.

Dimensi dengan nilai tertinggi dimiliki oleh Menetapkan Sasaran yang

memiliki lima indikator yaitu Melibatkan karyawan ketika merencanakan

aktivitas community relations-nya, Melibatkan karyawan ketika

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya, Melibatkan

karyawan ketika mengimplementasikan aktivitas community relations-nya,

Kebutuhan komunitas lokal sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat,

Strategi rencana dengan tertulis untuk community relations, Sasaran

community relations yang spesifik. Memiliki nilai mean yang tinggi berarti

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta memiliki nilai yang positif

di mata masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menciptakan hubungan yang

harmonis dengan publiknya. Sehingga menciptakan komunikasi dua arah

yang baik dan keterbukaan untuk menetapkan sasaran.

Dimensi dengan nilai terendah, yaitu Berkomunikasi Dengan

Komunitas yang memiliki empat indikator, antara lain adalah Perusahaan

terbuka terhadap taktik komunikasi dengan komunitas, Organisasi lokal,

114

Melakukan komunikasi informal, Memberikan informasi umum untuk publik.

Memiliki nilai yang rendah dengan arti kurang setuju, mengarah pada hasil

negatif. Dimensi ini berkaitan dengan berkomunikasi yang kurang baik

dikarenakan kurang menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi

kepada komunitas mengenai pembangunan RPTRA sehingga masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui mengenai pembangunan RPTRA yang

dibuat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.Sehingga

kurangnya saling pengertian antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta dengan masyarakat.

115

Tabel 4.64.

Mean per indikator

Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

(Survey Deskriptif : Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017)

N = 48

NO Dimensi

Indikator Mean

1. Melibatkan karyawan dalam merencanakan aktivitas community relations-nya

3.35

1 Menetapkan Sasaran

2. Melibatkan karyawan dalam mengimplementasikan aktivitas community relations-nya

4.08

3. Kebutuhan komunitas local sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat

4.16

4. Strategi rencana tertulis untuk community relations

4.13

5. Sasaran community relations yang spesifik

4.50

6. Organisasi harus mengenal komunitasnya 3.77

2 Mengenali Komunitas

7. Menekankan komunikasi dari organisasi ke komunitas.

3.94

8. Hubungan dekat dengan pimpinan komunitas

2.18

9. Pencapaian sasaran 3.83

Petunjuk 10. Strategi alternative harus dieksplorasi 3.26

3 Untuk Program 11. Dampak program community relations terhadap organisasi dan komunitas

4.35

Community 12. Total biaya dari semua nonprofit 4.01

Relations 13. Membutuhkan pengetahuan 3.87

yang Aktif 14. Perusahaan terbuka terhadap taktik komunikasi dengan komunitas

2.57

15. Organisasi local 2.38

4 Berkomunikasi 16. Melakukan komunikasi informal 2.50

dengan 17. Memberikan informasi umum untuk public 2.47

Komunitas 18. Pertemuan informal 2.45

19. Pembuatan iklan di media massa 3.00

5 Saluran 20. Publikasi internal 3.21

Komunikasi 21. Open house 2.65

116

Dari tabel mean per indikator di atas dapat dilihat bahwa tertinggi

berada pada indikator Sasaran community relations yang spesifik.

Sedangkan terendah berada pada indikator Hubungan dekat dengan

pimpinan komunitas.

Indikator Sasaran community relations yang spesifik merupakan isi

dari dimensi Menetapkan Sasaran, pernyataan pada indikator tersebut bahwa

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta peduli kepada

warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA dilihat dari pelayanan

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat,

seperti dalam menanggapi keluhan masyarakat, kritik dan saran masyarakat.

Indikator Hubungan dekat dengan pimpinan komunitas merupakan isi

dari dimensi mengenali komunitas, pernyataan pada indikator tersebut bahwa

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta tmemliki

hubungan dekat dengan ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara,

Jakarta Barat karena Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta kurang memberikan informasi atau kurang mempublikasikan

informasi serta kurang menanggapi ketua RW 04 dalam permasalahan

pembangunan RPTRA. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi kurang

mengetahui dan kurang menanggapi pembanguna RPTRA. Sehingga masih

banyak warga yang masih belum terima untuk pembangunan RPTRA.

117

Diagram 4.2.

Mean per indikator

Proses Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

(Survey Deskriptif : Protes Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai Pembangunan Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA) di Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017)

N = 48

Dari diagram per indikator di atas dapat dilihat bahwa tertinggi sebesar

4,50 berada pada indikator sasaran community relations yang spesifik.

Sedangkan terendah dengan nilai 2,18 berada pada indikator hubungan

dekat dengan pimpinan komunitas. Pada indikator tertinggi, yaitu sasaran

community relations yang spesifik berarti Dinas Perumahan dan Gedung

118

Pemda DKI Jakarta berhasil dan responden setuju bahwa telah melakukan

sasaran community relations yang spesifik sehingga warga bisa menerima

inovasi yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta.

Pada indikator terendah yaitu Hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas berarti setuju bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta kurang memberikan informasi atau kurang mempublikasikan

informasi serta kurang menanggapi ketua RW 04 dalam permasalahan

pembangunan RPTRA. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi kurang

mengetahui dan kurang menanggapi pembangunan RPTRA. Sehingga masih

banyak warga yang masih belum terima untuk pembangunan RPTRA.

4.5. Pembahasan Penelitian

Pada penelitian ini yang penulis lakukan mengenai proses community

relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta Protes

Warga RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dilandasi oleh

konsep manajemen public relations. Salah satu pembahasan dalam

manajemen public relations adalah community relations, dalam community

relations terdapat proses community relations yang terdiri dari beberapa

tahapan yaitu menetapkan sasaran, mengenali komunitas, petunjuk untuk

119

program community relations yang efektif, berkomunikasi dengan komunitas,

dan saluran komunikasi.

Community relations yang baik adalah sebuah kemitraan yang saling

menguntungkan jauh melampaui, katakanlah, sekedar suatu donasi

keuangan atau kedermawanan untuk mendanai proyek masyarakat.

Organisasi harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

dilingkungan lembaga, hal itu dilakukan agar lembaga dengan cepat

mengatasi berbagai hal yang terjadi disekitar mereka. Hubungan baik dengan

komunitas merupakan salah satu modal yang harus dimiliki lembaga untuk

memahami perubahan yang terjadi di lingkungan sosial mereka dan sekaligus

menunjukkan tanggungjawab sosialnya terhadap komunitasnya.

Pada penelitian ini terdapat lima dimensi yaitu dimensi pertama yaitu

menetapkan sasaran yang memiliki lima indikator. Dimensi kedua yaitu

mengenali komunitas memiliki tiga indikator. Dimensi ketiga yaitu petunjuk

untuk program community relations memiliki lima indikator. Dimensi keempat

yaitu berkomunikasi dengan komunitas memiliki empat indikator. Dimensi

kelima yaitu saluran komunikasi memiliki empat indikator.

Adapun dimensi yang memiliki nilai mean tertinggi adalah dimensi

pertama yaitu menetapkan sasaran rata–rata responden menjawab setuju.

Dimensi ini memiliki lima indikator yaitu, Melibatkan karyawan ketika

120

merencanakan aktivitas community relations-nya, Melibatkan karyawan ketika

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya, Kebutuhan

komunitas lokal sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat, Strategi

rencana dengan tertulis untuk community relations, Sasaran community

relations yang spesifik. Indikator pertama yaitu pencapaian sasaran, pada

indikator ini merupakan pencapaian target dari proses community relations

yang dilakukan oleh lembaga. Pada indikator ini rata–rata responden

menjawab setuju. Indikator kedua yaitu strategi alternative harus dieksplorasi,

pada indikator ini merupakan strategi lain yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada indikator ini rata–rata responden menjawab setuju. Indikator ketiga yaitu

dampak program community relations terhadap organisasi dan komunitas,

pada indikator ini merupakan dampak yang terjadi setelah melakukan

kegiatan. Pada indikator ini rata–rata responden menjawab setuju. Indikator

keempat yaitu total biaya dari semua nonprofit pada indikator ini merupakan

biaya yang dikeluarkan oleh lemabaga. Pada indikator ini rata – rata

responden menjawab setuju.

Dimensi Menetapkan Sasaran tertinggi karena menurut warga, Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan program

community relations, seperti sasaran yang tepat, dan biaya yang dikeluarkan

tepat akan tetapi warga harus protes terlebih dahulu untuk mendapatkan

kebutuhannya dan pada indikator sasaran community relations yang spesifik

121

tertinggi karena dalam indikator tersebut menurut warga pelaksanaan yang

dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah

sesuai program community relations yang spesifik seperti peduli kepada

warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA walaupun menuai

protes dan kontra.

Adapun dimensi yang memperoleh nilai mean terendah yaitu dimensi

keempat yaitu berkomunikasi dengan komunitas. Berkomunikasi dengan

komunitas terdiri dari empat indikator yaitu Perusahaan terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas, organisasi lokal, melakukan komunitasi

informal, Memberikan informasi umum untuk publik. Berkomunikasi dengan

komunitas merupakan dimensi terendah yang berarti responden cenderung

tidak setuju dan indikator terendah adalah Hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas berarti setuju bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI

Jakarta kurang memberikan informasi atau kurang mempublikasikan

informasi terkait masalah pembangunan RPTRA.

122

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian Proses Community Relations Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta terkait Protes Warga RW

04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat Mengenai

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di

Nasionalkompas.com pada tanggal 19 januari 2017, dapat disimpulkan

yaitu :

1. Dimensi dengan nilai tertinggi adalah Menetapkan Sasaran, rata–rata

responden cenderung menjawab setuju karena menurut warga, Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan

program community relations, seperti sasaran yang tepat, dan biaya

yang dikeluarkan tepat akan tetapi warga harus protes terlebih dahulu

untuk mendapatkan kebutuhannya. Pada indikator sasaran community

relations yang spesifik tertinggi karena dalam indikator tersebut

menurut warga pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah sesuai program community

relations yang spesifik seperti peduli kepada warga sekitar terkait

masalah pembangunan RPTRA walaupun menuai protes dan kontra.

123

2. Dimensi dengan nilai terendah adalah berkomunikasi dengan

komunitas, rata-rata responden cenderung menjawab tidak setuju

karena berkomunikasi dengan komunitas yang dilakukan oleh Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sangat buruk, seperti

tidaknya Perusahaan terbuka terhadap taktik komunikasi dengan

komunitas, tidaknya organisasi lokal, tidaknya melakukan komunitasi

informal, tidaknya Memberikan informasi umum untuk publik dan

indikator terendah adalah Hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas berarti setuju bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta kurang memberikan informasi atau kurang

mempublikasikan informasi terkait masalah pembangunan RPTRA.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis buat, adapun saran

bagi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, yaitu penulis

menyarankan:

1. Penulis menyarankan kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta tetap mempertahankan program community relations yang

dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta seperti

memberikan santunan kepada warga yang kurang mampu,

memberikan bantuan dana untuk perbaikan taman.

124

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sebaiknya

memperbaiki dalam saluran komunikasi yang merupakan dimensi

terendah dalam penelitian ini, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

DKI Jakarta sebaiknya lebih dekat lagi dengan warga dengan cara

berkunjung ke pemukiman warga, lalu mengadakan acara open house

dengan cara mengundang para warga untuk menjelaskan tentang

pembangunan RPTRA dan manfaat RPTRA untuk masyarakat.

125

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, W. 2010. Panduan SPSS 16.0, Yogyakarta: Gerailmu

Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta

Cutlip, S.M, Center, A.H., Broom, G. M. 2011. Effective Public Relations, Jakarta: Kencana

Dan Lattimore, et all.2013 Public Relations The Professi &

Practice,singapore: Mc Graw Hill.

Gulo, W. 2008. Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo

Hasan, I. 2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara

Hermawan, Asep. 2007. Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Jakarta: PT.

Grasindo Irianto, A., 2006. Statistik Konsep Dasar & Aplikasinya, Jakarta: Kencana

Iriantara. Yosal. 2010. Community Relations Konsep Dan Aplikasinya,

Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Jefkins, Frank. 2004. Public Relations, Jakarta:Erlangga,

Kasali, Rhenald. Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Grafiti, 2009.

Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana

Nisfiannoor, M. 2009. Pendekatan Statistik Modern untuk Ilmu Sosial,

Jakarta: Salemba Humanika

Parimita. Widya. 2008. Public Relations,Jakarta : UNJ Press.

126

Prasetyo, B., Jannah, M.L., 2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Riduwan, Adun Rusyana, Enas. 2011. Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan

Aplikasi Statistik Penelitian, Bandung: Alfabeta Ruslan, Rosady. 2006. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,

Jakarta: Raja Grafindo Sugiono. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,

Bandung: Alfabeta Umar, H., 2007. Metode Riset Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka

Sujianto, E.A. 2007. Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula, Jakarta: Prestasi Pustaka

Kadar Nurjaman, Khaerul Umam. 2011. Komunikasi & Public Relation,

Bandung: Pustaka Setia

Sumber lain

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/kata.dinas.perumahan.soal.pembangunan.rptra.yang.diprotes.warga. diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/warga.tanjung.duren.

protes.pembangunan.rptra diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20513461/kenangan.yang.tersi

mpan.di.balik.pembangunan.rptra.tanjung.duren.utara diakses pada tanggal 4 April 2017 pukul 16.20 WIB.

LAMPIRAN

xx

Lampiran 1: KUESIONER

Kuesioner

Responden yang terhormat, kuesioner ini disebarkan guna melengkapi

data dan informasi penulis untuk Tugas akhir karya ilmiah mengenai Proses

Community Relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI

Jakarta. Kuesioner ini dibuat hanya untuk konsumsi pendidikan, bukan untuk

konsumsi umum.

Penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan responden untuk mengisi

dan mengembalikan kuesioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN

No Responden :

Lama tinggal :

Petunjuk pengisian:

Berilah tanda checklist ( ) pada kolom pernyataan sesuai dengan jawaban

pilihan anda.

Contoh:

No Pernyataan SS S N TS STS

5 4 3 2 1

1 Kegiatan yang dibuat oleh perusahaan

memberikan manfaat bagi komunitas

√

Keterangan:

SS : Sangat Setuju (5)

S : Setuju (4)

RR : Ragu-ragu (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

xxi

1. Menetapkan Sasaran

No. Indikator 1 Melibatkan karyawan dalam

merencanakan aktivitas community relations-nya

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berpartisipasi kepada warga untuk berdiskusi mengenai pembangunan RPTRA

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berkomitmen mengganti anggaran taman rambutan menjadi RPTRA untuk warga

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim untuk kepentingan masyarakat mengenai pembangunan RPTRA

No. Indikator 2 Melibatkan karyawan dalam

mengimplementasikan aktivitas community relations-nya

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta turun langsung memberikan penjelasan mengenai RPTRA

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan fasilitas berupa alat kebersihan di lokasi RPTRA

3. Warga sekitar merasakan manfaat kegiatan comunity relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

xxii

No. Indikator 3 Kebutuhan komunitas local

sebagai tim duta perusahaan ke masyarakat

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta menyediakan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai kemauan warga

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat tim khusus untuk melayani kebutuhan masyarakat

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu memberi bantuan dana pada kebutuhan warga sekitar

No. Indikator 4 Strategi rencana tertulis untuk

community relations

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta menjelaskan kewajiban instansi pemerintah kepada komunitasnya

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan bantuan dana dalam membangun hubungan baik kepada warga sekitar

3. Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dapat diterima oleh warga sekitar

No. Indikator 5 Sasaran community relations

yang spesifik

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung

xxiii

Pemda (DPGP) DKI Jakarta peduli kepada warga sekitar terkait masalah

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) menjadi penghubung antara warga sekitar dengan Pemda

2. Mengenali Komunitas

No. Indikator 1 Organisasi harus mengenal

komunitasnya.

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memahami harapan dari warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui kebutuhan warga sekitar terkait masalah pembangunan RPTRA

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui keadaan warga sekitar terkait pembangunan RPTRA

No. Indikator 2 Menekankan komunikasi dari

organisasi ke komunitas.

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pada komunitas

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu berpartisipasi dalam kegiatan komunitas

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu berkomunikasi dalam menangani masalah pembangunan RPTRA

xxiv

No. Indikator 3 Hubungan dekat dengan pimpinan

komunitas

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memliki hubungan dekat dengan ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui organisasi yang ada didalam lingkungan warga sekitar

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa dana dalam kegiatan warga sekitar

3. Petunjuk Untuk Program Community Relations

No. Indikator 1 Pencapaian sasaran

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat inovasi yang dapat diterima warga sekitar

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membangun aula pertemuan warga untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membangun sarana pendidikan untuk RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat

No. Indikator 2 SS S RR TS STS

xxv

Strategi alternative harus dieksplorasi

5 4 3 2 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berusaha lebih dekat dengan warga sekitar

2. Inovasi yang digunakan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan manfaat kepada warga sekitar

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan dana dalam mengganti anggaran warga dalam pembangunan RPTRA

No. Indikator 3 Dampak program community

relations terhadap organisasi dan komunitas

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Hubungan warga dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta semakin dekat

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta bekerjasama dengan warga dalam menjaga RPTRA

3. Saling memahami kebutuhan antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta dan warga

No. Indikator 4 Total biaya dari semua nonprofit

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Biaya yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan

2. Seluruh warga mendapatkan komisi penggantian taman rambutan

xxvi

menjadi RPTRA dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta tidak memberikan perhatian penuh dalam setiap kegiatan komunitas

No. Indikator 5 Membutuhkan pengetahuan

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengetahui kebutuhan warga

2. Warga sekitar mendapatkan informasi tentang kegiatan comunity relations Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memahami budaya yang ada dimasyarakat

4. Berkomunikasi Dengan Komunitas

No. Indikator 1 Perusahaan terbuka terhadap

taktik komunikasi dengan komunitas

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta terbuka dengan warga

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu trasnparansi dana mengenai pembangunan RPTRA

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta tidak menutup informasi mengenai masalah pembangunan RPTRA

xxvii

No. Indikator 2 Organisasi local

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan komunikasi informal dengan organisasi dalam warga sekitar

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan komunikasi dengan organisasi yang berada di daerah pembangunan RPTRA

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK untuk memberikan masukan tentang pembangunan RPTRA

No. Indikator 3 Melakukan komunikasi informal

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta suka berbincang-bincang secara santai dengan warga

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada ketua RW untuk berkomunikasi langsung dengan kepala Dinas

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta berbincang-bincang secara santai dengan perwakilan warga setiap RT di RW 04 dilakukan secara rutin

No. Indikator 4 Memberikan informasi umum

untuk public

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

xxviii

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu memberi pengumuman kepada warga ketika melakukan kegiatan

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan informasi mengenai pembangunan RPTRA sesuai dengan fakta

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu memberikan laporan mengenai instansi pemerintah secara rutin

5. Saluran Komunikasi

No. Indikator 1 Pertemuan informal

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta melakukan mengunjungi rumah warga dalam menyelasaikan masalah pembangunan RPTRA

2. Humas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta meminta maaf kepada warga dengan berkunjung ke rumah warga

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengunjungi warga secara rutin

No. Indikator 2 Pembuatan iklan di media massa

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat penjelasan pembangunan RPTRA di surat kabar

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat iklan untuk mensponsori acara masyarakat

3. Dinas Perumahan dan Gedung

xxix

Pemda (DPGP) DKI Jakarta membuat iklan di televisi dengan mengikut sertakan masyarakat

No. Indikator 3 Publikasi internal

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan majalah yang dibuat oleh Humas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta kepada warga

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu membagikan brosur kepada masyarakat

3. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta memberikan laporan tahunan perusahaan kepada pak ketua RT

No. Indikator 4 Open house

SS 5

S 4

RR 3

TS 2

STS 1

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta selalu mengadakan open house untuk warga

2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta mengundang masyarakat secara langsung dalam acara open house

3. Warga boleh mengetahui sistem kinerja yang diterapkan pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Jakarta

xxx

Lampiran 2: BERITA ONLINE

Warga Tanjung Duren Utara Protes Pembangunan RPTRA

SRI NOVIYANTI Kompas.com - 19/01/2017, 18:27 WIB

Setelah menjadi RPTRA, lokasi yang tadinya adalah aula berubah menjadi lapangan futsal.(KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Warga Tanjung Duren Utara, khususnya warga RW 04, merasa keberatan atas pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di sana.

Sebab, menurut warga, pembangunan RPTRA tersebut telah membongkar sarana publik yang dibangun atas dasar swadaya masyarakat.

“Taman dan bangunan di tempat itu dibangun oleh swadaya masyarakat. Hasil jerih payah kami membangun bertahap selama bertahun-tahun,” ujar Ketua RW 04 Tanjung Duren Utara Suzanto Sumaryono (64), Rabu (18/1/2017).

Menurut Suzanto, lokasi yang dijadikan RPTRA itu dikenal dengan nama Taman Rambutan. Awalnya tempat itu adalah rawa. Ia dan warga menguruk rawa itu pada 1976.

Sepuluh tahun setelahnya, tanah mengeras sehingga bisa digunakan untuk lokasi pembangunan sekretariat RW. Baru pada 2008, warga setempat bersepakat untuk menata taman di lokasi itu.

“Tanahnya luas, yakni 2.400 meter persegi. Kami tata taman, blok air mancur, fasilitas bermain anak, aula untuk pertemuan warga, pos hansip, dan bangunan permanen untuk kegiatan posyandu dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD),” kata dia.

xxxi

Material, uang dan tenaga, lanjut dia, hasil gotong-royong warga. Nilainya, kalau diakumulasikan, mencapai ratusan juta rupiah.

Sayangnya, kata Suzanto, Taman Rambutan yang dibanggakan warga itu harus diikhlaskan karena akan dibangun RPTRA.

Warga Tanjung Duren Utara sempat diundang ke kantor kecamatan oleh suku dinas perumahan.

Namun, sampai di sana, warga hanya diberi tahu bahwa lahan itu akan dibangun RPTRA.

Menurut Suzanto, tidak ada diskusi dan negosiasi yang melibatkan warga. Pada 22 Agustus 2016, Suzanto menerima berita acara serah terima lahan.

Saat pengukuran, kata dia, dikatakan bahwa ruang pertemuan yang di dalamnya terdapat PAUD bagi keluarga kurang mampu, ruang PKK, dan posyandu kesehatan balita dan lansia itu tak akan dibongkar.

Namun, kenyataannya, pihak suku dinas perumahan meminta semua bangunan yang ada di lokasi Taman Rambutan harus dibongkar.

Kemudian, diterbitkanlah surat izin pembongkaran bangunan pada September 2016. Isinya, mereka diberikan batas waktu 7 hari untuk memindahkan barang.

“Pedih hati kami membacanya. Terbayang kembali bagaimana gotong-royong waktu itu. Di sini tempat kami berkumpul dan berembuk menyatukan persepsi untuk membangun lingkungan,” ujar dia.

Saat ini, RPTRA sudah rampung dibangun. Perubahan signifikan terlihat di tengah lahan. Tempat yang tadinya aula berubah menjadi lapangan futsal. Sekretariat RW, bangunan permanen untuk posyandu, dan PAUD juga hilang.

Gantinya, ada bangunan dengan bagian tengah mirip pendopo yang belum diketahui fungsinya. Di bagian belakang pun sudah diisi toilet.

“PAUD yang sudah berjalan pun kegiatannya dipindah ke garasi rumah warga untuk sementara. Tak ada tempat lain,” kata Suzanto.

Warga lain yang juga Kepala PAUD, Ainia Devi Rama Sari, menilai bahwa pembangunan RPTRA otomatis menggusur sarana pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

xxxii

“Tinggal menunggu kebijakan Pak RW, mau dilanjutkan atau tidak mengingat lahannya pun sudah tidak ada,” ujar Devi dihubungi Kompas.com, Kamis (19/1/2017).

Saat ini, Suzanto sudah minta ke pengelola untuk memberikan izin kegiatan PAUD selama dua jam setiap harinya di lokasi itu. Ia berharap minimal keinginan warga terwujud.

Plang sekretariat yang sudah dicabut di lokasi RPTRA Tanjung Duren. Gambar diambil Rabu (18/1/2017).(KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI)

Terkait keberatan itu, Suzanto mewakili warga menyampaikan rasa kecewanya. Aduan ia sampaikan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono lewat pesan teks WhatsApp tertanggal 17 Desember 2016.

Sejauh ini, ia belum menerima balassan dari Sumarsono. "Sudah dibaca tetapi belum dibalas," ucapnya.

xxxiii

Kata Dinas Perumahan soal Pembangunan RPTRA yang Diprotes Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Arifin mengatakan, pemilihan Taman Rambutan di Tanjung Duren Utara sebagai lokasi pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) merupakan otoritas pemerintah wilayah.

"Kami hanya membangun. Saran lokasi itu otoritas pemerintahan wilayah," ujar Arifin. Pemerintah yang dimaksud mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga Wali Kota.

Oleh karena itu, kata Arifin, ia juga tak tahu soal negosiasi pemerintah setempat dengan warga, termasuk soal penggantian dan kompensasi apabila di lahan itu ada fasilitas milik warga yang dihancurkan.

"Biaya (pembangunan) yang ada pada kami murni untuk pembangunan saja. Tidak ada untuk kompensasi atau penggantian," kata dia.

Adapun pembangunan RPTRA di Tanjung Duren Utara ini sempat menuai protes warga RW 04 di wilayah itu.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan bahwa biaya pembangunan RPTRA terbagi dua. Ada yang memakai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, RPTRA Tanjung Duren dibangun menggunakan APBD. Pada 2016, kata dia, sudah ada 123 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan APBD. Targetnya, pada 2017, terbangun 100 RPTRA dengan APBD.

Ia juga menyampaikan, pada dasarnya keinginan membangun RPTRA datang dari pemerintah daerah (pemda) yang melihat kebutuhan atas DKI Jakarta menuju kota layak anak. Maka dari itu, jumlah RPTRA biasanya ditentukan juga oleh pemerintah provinsi.

"Misalnya pemda bilang tolong disiapkan di wilayah ini untuk dibangun 20 RPTRA. Di saat itulah, pemerintahan wilayah menimbang dan mengusulkan mana saja lahan yang cocok," ujar dia.

Menurut dia, manfaat RPTRA ini akan kembali lagi kepada warga. RPTRA akan diprioritaskan pada wilayah Kelurahan yang belum memiliki lahan bermain anak dan padat penduduknya.

"Sarananya bisa dimanfaatkan lagi oleh warga kan ada pengelolanya. Namun, keberadaannya memang tak lagi bisa di monopoli milik wilayah mana dan spesifik siapa saja warganya," kata dia.

xxxiv

Kenangan yang Tersimpan di Balik Pembangunan RPTRA Tanjung Duren Utara

SRI NOVIYANTI Kompas.com - 19/01/2017, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Dari sederet catatan soal kurangnya ruang terbuka hijau di Jakarta, warga Tanjung Duren Utara boleh berbangga hati. Mereka memiliki satu taman yang dikelilingi pohon-pohon besar berusia puluhan tahun.

Taman Rambutan RW 04 Tanjung Duren Utara, begitu orang menyebutnya. Taman yang berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi itu bagai oase di tengah padatnya rumah penduduk.

Bagian depan taman diisi fasilitas bermain anak, seperti ayunan, seluncuran, dan jungkit-jungkit. Di bagian belakang, ada lapangan futsal dan blok air mancur.

Kalau sore, warga kerap datang untuk duduk-duduk, sekadar menikmati semilir angin di taman itu. Saat akhir pekan, taman itu biasanya ramai sejak pagi.

Taman itu seolah menjadi kebanggaan warga Tanjung Duren Utara. Namun, kebanggaan itu pun sirna.

“Lokasi ini kebanggan kami (warga), tetapi dulu,” ujar Ketua RW 04 Tanjung Duren Utara Suzanto Sumaryono (64) ditemui Rabu, (18/1/2017).

Jerih payah warga

xxxv

Kini, Taman Rambutan berubah nama menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tanjung Duren. Suzanto mengawali ceritanya dengan menghela napas.

“Taman Rambutan adalah bagian dari sejarah dan jerih payah kami sebagai warga sini,” ujarnya.

Waktu itu, 1970-an, saat lokasi taman masih berupa rawa, tak ada orang yang meliriknya. Bahkan, tempat itu sering dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Seiring waktu, pada 1976, warga bersepakat untuk menguruk rawa. Harapannya, lahan bisa digunakan sewaktu-waktu.

Sepuluh tahun kemudian, tanah mulai keras. Didirikanlah sekretariat RW di lahan itu.

“Lalu, warga kembali berpikir untuk memanfaatkannya. Ada yang berjualan kaki lima, dan taruh kandang ayam di sana,” ujar Suzanto.

Keadaan terus bergulir sampai Suzanto menjabat sebagai Ketua RW 04 Tanjung Duren. Terlintas dalam pikirannya untuk menata taman di lokasi itu.

“Lokasinya berseberangan dengan masjid, harus ditata agar rapi dan pantas dilihat. Kalau diisi pedagang kaki lima kan rawan ada preman, saya tidak mau,” ujarnya.

Setelah memberi pengertian pada beberapa pihak, lahan itu dikosongkan kembali. Pada 2008, Suzanto mengumpulkan warga, memberi tahu keinginannya untuk membuat taman.

Ia pun memperlihatkan rencana rancang bangunnya kepada warga. “Tempat itu bisa jadi ruang publik. Selain taman bermain anak, rencananya akan ada aula. Saya perlihatkan rancang bangunnya,” kata dia.

Adapun aula berguna untuk pertemuan warga. Tak hanya itu, di sana juga akan dibuat bangunan permanen untuk kegiataan posyandu dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).

Rencana ini seolah membakar semangat warga. Sebagian warga menyumbang material untuk pembangunan, sebagian lainnya menyumbang tenaga. Mereka bergotong-royong mewujudkan rencana membangun lahan tersebut.

“Kalau diakumulasi, habisnya bisa sampai ratusan juta. Saya ingat pengeluaran untuk air mancur saja mencapai Rp 30 juta,” imbuh Suzanto.

xxxvi

Tahap demi tahap bangunan mereka lewati hingga akhirnya pada 2009 pembangunan selesai. Jerih payah ini menumbuhkan kebanggaan bagi warga.

Jadi RPTRA

Bertahun-tahun warga menikmati ruang publik tersebut. Hingga pada pertengahan 2016, warga dikejutkan dengan rencana pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun RPTRA di lahan tersebut. Ia dan warga, waktu itu diundang ke kantor kecamatan oleh suku dinas perumahan.

“Sifatnya pemberitahuan, bukan dialog. Bagaimana kami bisa berargumentasi mempertahankan aset warga?” ujarnya.

Pada 22 Agustus 2016, berita acara serah terima lahan itu diterima Suzanto. Saat pengukuran, dikatakan bahwa ruang pertemuan yang di dalamnya terdapat PAUD, ruang PKK, dan posyandu kesehatan balita dan lansia tak akan dibongkar.

Namun, kenyataannya berkata lain. Pihak suku dinas perumahan meminta semua bangunan yang ada di lokasi Taman Rambutan itu dibongkar.

“Tidak konsisten,” ucapnya.

xxxvii

Kemudian, diterbitkanlah surat izin pembongkaran bangunan pada September 2016. Isinya, mereka diberikan batas waktu 7 hari untuk memindahkan barang.

“Pedih hati kami membacanya. Terbayang kembali bagaimana gotong-royong waktu itu. Di sini tempat kami berkumpul dan berembuk menyatukan persepsi untuk membangun lingkungan,” ujar dia.

Memang, tidak semua bangunan dibongkar. Hanya aula yang dibongkar karena akan diubah jadi lapangan futsal, dan akhirnya jadi bangunan permanen untuk PAUD.

Padahal, belakangan, aula sering dipinjam warga yang rumahnya berada di gang-gang sempit untuk melaksanakan resepsi pernikahan.

Kata Suzanto, tempat itu juga pernah dipinjam untuk tamu kelurahan dan instansi lainnya. PAUD yang sudah berjalan pun lalu kegiatannya dipindah ke garasi rumah warga.

Kini, setelah pembangunan RPTRA selesai, yang tersisa adalah fasilitas bermain, air mancur, dan bekas plang “Air mancur/taman ini dibangun oleh swadaya masyarakat.”

Sejak itu, pertemuan-pertemuan warga lebih sering dilakukan di sepanjang badan jalan beratapkan tenda. Begitupun saat ada kegiatan Posyandu. “Paling deg-degan kalau sedang ada pertemuan. Kami semua berdoa jangan sampai hujan,” ujarnya lagi.

Tinggal kenangan

Saat ini, warga masih suka berkunjung ke RPTRA saat sore tiba. Anak-anak juga masih suka bermain di sana. Taman baru sepi saat magrib.

Kendati demikian, menurut seorang hansip desa, Maulana (61), taman ini lebih ramai ketika dulu.

"Lebih bagus karena warganya merasa tempat ini punya mereka. Hasil jerih payah bersama,” ujar dia.

Maulana sudah berjaga di tempat itu sejak 1995. Waktu itu, lokasi taman hanya menjadi tempat parkir.

xxxviii

Saat menjadi Taman Rambutan, Maulana dan Hansip Desa lainnya mendapat pos jaga. Meskipun tidak besar, pos tersebut bisa dijadikan tempat istirahat saat mengantuk.

“Sekarang sudah tidak ada,” kata dia.

Kini, tempat istirahatnya adalah sofa yang berada tepat di bawah pohon besar dekat fasilitas bermain anak. Itu pun, tidak permanen. Bisa saja nantinya sofa itu dirapikan oleh pengelola RPTRA.

Menjelang magrib, Kompas.com menghampiri salah satu pengunjung, Ateng Diatiko (69). Seorang diri, ia duduk di tepian kolam air mancur.

“Dulu bagus banget Dik, terasa lebih hidup. Saya hampir setiap hari ke sini,” ujarnya.

Ateng bukan warga RW 04 yang ikut membantu pembangunan, tetapi ia tinggal dekat taman. Katanya, kolam di bawah air mancur itu, saat kepengurusan taman dipegang warga, masih terurus. Oleh warga, kolam itu diisi ikan.

“Air mancurnya selalu dinyalakan. Indah dilihatnya. Buat orangtua seperti saya, itu bikin tenang,” kata Ateng.

Surat keberatan

Berpasrah diri bukan berarti menyerah. Sampai saat ini, Suzanto dan warga masih mengupayakan agar aset itu bukan tinggal kenangan.

“Kami senang itu bisa jadi ruang publik untuk banyak orang tetapi hargai jerih payah kami,” ujar Suzanto lagi.

Beberapa langkah pun ia jalani, termasuk mengirimkan surat aduan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada 17 Desember 2016.

“Lebih pedih lagi saat ada isu bahwa pengurut RT dan RW mendapatkan komisi dari kontraktor. Padahal tidak se-sen pun kami terima. Atas tuduhan ini, saya mengadukannya pada Lurah Tanjung Duren Utara,” kata dia.

xxxix

Lampiran 3: TRANSKIP WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Pihak Terkait

Wawancara dengan Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta

Barat.

Nama : Bapak Suzanto

Jabatan : Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat.

Waktu : Minggu, 9 April 2017

Keterangan : P = Penulis

N = Narasumber

P : Pembangunan RPTRA itu dari pemda atau ada perusahan lain didalamnya

pak?

N : Iya, RPTRA itu tadinya taman rambutan dek dibuat oleh warga sekaarang

udah di ambil alih sama Pemda. Kalo dari perusahaan lain sih ga ada, ini

murni dari Pemda.

P : Lalu, tanggapan warga gimana pak mengenai RPTRA ini, setelah tahu

bahwa tamannya di bangun RPTRA?

N : Ya, seperti yang adek liat aja beritanya warga RW 04 protes dek. Bahkan

saya sudah WA Plt Gubernur ga ada jawabannya dek.

P : Tapi yang protesnya itu semua warga atau ada perwakilan aja pak?

N : Kalau protesnya sih hampir semua warga RW 04, ya kan taman rambutan

ini dulunya rawa, diuruk sama warga sini sampe jadinya taman. Dana

pembuatan taman juga dari warga dek ga ada yang dari pemerintah sedikit

pun, sampai – sampai orang kelurahan juga sering gunakan taman ini buat

keperluan warga, pelayanan warga. Kita pernah diundang ke kecamatan

buat negosiasi nah yang itu perwakilan warga di setiap RT aja dek, ada 48

xl

orang jadi di RW 04 ini ada 12 RT nah setiap RT perwakilan 4 orang, gak

mungkin dong 1 RW ke kecamatan.

P : Lalu, negosiasi di kantor kecamatan hasilnya bagaimana pak?

N : Waktu itu saya dan warga diundang ke kantor kecamatan, tapi tidak ada

negosiasi disitu. Dia bilang tidak ada yang dibongkar termasuk ruang

pertemuan warga, tapi setelah surat izin nya keluar, ruang pertemuannya

harus dibongkar. Biaya ganti rugi pun tidak ada, sedih sebenernya kalau

diinget saat pembangunan taman rambutan itu, semuanya itu hasil gotong

royong warga, biayanya juga dari warga. Apalagi ruang pertemuan itu juga

pernah digunakan oleh kelurahan untuk donor darah yang tadi saya bilang.

P : Berapa kira-kira total biaya yang dihabiskan warga untuk bangun taman

rambutan pak?

N : Sekitar 500 juta dek dan itu setelah pembangunan RPTRA tidak ada uang

ganti ruginya, mangkanya warga protes dek. Gimana ga banyak dananya

disitu kan ada kantor sekretariat, posyandu, PAUD, pelayanan

masyarakat.

P : Baik Pak, mungkin untuk saat ini hanya itu saja pertanyaan saya, jika ada

pertanyaan lagi saya akan kembali menghubungi Bapak. Terima kasih

banyak atas informasinya, Pak.

N : Sama sama dek.

xli

Wawancara dengan Bapak Deni selaku salah satu staf sub bagian umum

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Nama : Deni

Jabatan : Staf Sub Bagian Umum

Waktu : Senin, 17 April 2017

P : Mengenai penolakan yang dilakukan warga RW 04 Kelurahan Tanjung

Duren Utara, Jakarta Barat. Jika boleh tau, hal apa yang sebenarnya

paling membuat warga protes?

N : Sebenarnya sih hal yang buat warga protes ya itu masalah uang ganti rugi

buat warga mas, sama bangunan yang ada disana kita ganti bukan di

bongkar aja mas, pihak kami juga kan ingin membuat taman itu buat

kenyamanan warga sama buat fasilitas buat anak anak mas, kan udah

jarang juga taman di jakarta buat anak anak.

P : Selain itu, apa yang dilakukan pihak DPGP untuk memberikan solusi ke

warga?

N : Kami sudah sosialisai sama ketua RW nya di kantor kecamatan waktu itu

mas, mungkin belum di mengerti oleh ketua RW nya mas. Jadi setelah

pembangunan RPTRA itu di Tanjung Duren Utara kami telah melakukan

negosiasi berupa keinginan ketua RW 04 kelurahan Tanjung Duren Utara

untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap hari

selama dua jam dan memberikan pengertian kepada warga RW 04

khususnya, bahwasanya RPTRA yang dibangun ini untuk memfasilitasi

anak anak agar lebih berkreasi dan melakukan hal positif seperti kompetisi

futsal antar RT dan membangun persaudaraan wilayah kelurahan Tanjung

Duren Utara. Pendoponya itu dibangun untuk pertemuan warga dan

kegiatan PAUD seperti yang dulu telah dibangun oleh warga.

xlii

P : Lalu, bagaimana tanggapan warganya pak?

N : Warga masih tetap aja menolak dan minta ganti rugi mas. Yang harus ini

dan itu lah. Kita pun jadi susah harus mencari solusi bagaimana. Mungkin

yang saat ini bisa saya sampaikan hanya itu saja mas.

P : Baik Pak Deni, terimakasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Mohon

maaf mengganggu waktu Bapak bekerja, saya akan kembali menghubungi

Bapak jika ada hal yang ingin saya tanyakan. Terimakasih banyak ya, Pak.

N : Mari sama sama mas.

xliii

Lampiran 4 : DATA RESPONDEN

DAFTAR NAMA RESPONDEN

NO. NAMA JENIS KELAMIN UMUR

1. Ende Kusweri L 22

2. Kurnia Wahab L 45

3. Bimo Kusuma L 44

4. Ago Hermawan L 55

5. Satria Indera L 46

6. Anton Wijanarko L 24

7. Junot L 28

8. Taufik Ismail L 44

9. Nandar Sadur L 66

10. Surya Maulana L 33

11. Syaqal L 35

12. Yopi Bagus L 38

13. Muhammad Fahmi L 56

14. Yadi Maryadi L 76

15. Ilham L 87

16. Zoe Saputra L 68

17. Reynaldi L 46

18. Albana Silalahi L 25

19. Ipung L 25

20. Edo Hardianto L 24

21. Dos Santos L 34

22. Zilky Komara L 44

23. Fahmi L 44

xliv

24. Edy L 46

25. Andre Martin L 47

26. fajri ndom L 65

27. Fandrico L 64

28. Yogi L 33

29. Nita P 45

30. Yahya Nazarudin L 57

31 Namira P 22

32 Sahrul L 22

33 Raden Gito L 45

34 Rizaldi Eko Santoso L 44

35 Marendra Selo L 55

36 M Rakha Hidayat L 46

37 Nugi L 24

38 Syahrul Gunawan L 28

39 Rendra Prasetyo L 44

40 Nunung Trihaji L 66

41 Rizky Aditya L 33

42 Wanda P 35

43 Wuri Handayani P 38

44 Erwin L 56

45 Bayu Hendriko L 76

46 Natanael L 87

47 Mayang P 68

48 Nadia Shavira P 46

Jakarta, 10 Juni 2017

Suzanto Sumaryono